RENCANA PEMBELAJARANSEMESTER (RPS) MATA KULIAH: PERPAJAKAN I

RENCANA PEMBELAJARANSEMESTER (RPS)

MATA KULIAH: PERPAJAKAN I

PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI 2015

19

Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah/sks Program Studi Semester Mata Kuliah Prasyarat

: : : : :

PERPAJAKAN I EKA4070 SI AKUNTANSI TIGA HUKUM BISNIS

/ 3 sks

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mendeskripsikan sistem perpajakan Indonesia mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, dan Peradilan Pajak.

Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes Mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi sistem perpajakan Indonesia yang meliputi Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, dan Peradilan Pajak.

Referensi 1.

Buku Wajib: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Siti Resmi, Perpajakan dalam Teori dan Praktek, Salemba Empat, edisi 8, 2011 DR. Waluyo, MSc., Ak. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, edisi 10, 2011 Santoso Brotodihardjo, S.H., Pengantar Hukum Pajak, Penerbit PT Djambatan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Evaluasi Hasil Belajar 11. Perda Prov DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini: Perkotaan 1) Ujian tengahPerdesaan semester dan (UTS) 30% 12. semester Perda Prov DKI Jakarta No. 18 Tahun 2). Ujian akhir (UAS) 30%2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3). Tugas terstruktur 40%

2.

Referensi Lain:. 1.

Herry Purwono, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Penerbit Erlangga, 2010.

29

Konversi nilai angka ke nilai huruf, sesuai bobot komponen, adalah sebagai berikut: Nilai Angka ≥ 90 80,00 – 89,99 75,00 – 79,99 70,00 – 74,99 65,00 – 69,99

Nilai Huruf A AB+ B B-

Bobot 4,00 3,75 3,25 3,00 2,75

Nilai Angka 60,00 – 64,99 55,00 – 59,99 50,00 – 54,99 45,00 – 49,99 < 45

Nilai Huruf C+ C CD E

Bobot 2,25 2,00 1,75 1,00 0,00

39

Rencana Perkuliahan Ming gu Ke-

1

2

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

Metode Pembelajaran

Media Pembelajaran

Sumber Ajar

Memiliki kemampuan menjelas kan definisi, fungsi pajak, dasar pembenaran pemungutan, jenis pajak dan eksistensi Hukum Pajak serta keterkaitan Hukum Pajak dengan hukum lainnya.

Dasar-dasar Perpajakan Memahami: a. definisi, b. fungsi pajak, c. dasar pembenaran pemungutan pajak dan d. azas-azas pemungutan pajak; e. sistem pemungutan pajak f. jenis-jenis pajak g. eksistensi Hukum Pajak serta keterkaitan Hukum Pajak dengan hukum lainnya

Perkuliahan, Diskusi Kelompok, Presentasi, dan SCL

Whiteboard, Microphone, Internet, Overhead Projector (OHP), LCD Projector, Computer, Internet

Santoso Brotodihardj o,SH; Waluyo; Siti Resmi UU No 16/2009

Memiliki kemampuan menjelas kan Ketentuan Umum Perpajakan tentang subyek pajak, wajib pajak, dan NPWP, serta SPT meliputi pengertian, fungsi dan akibat hukum.

KUP 1. Subyek Pajak 2. Wajib Pajak 3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 4. Nomor Pokok Wajib Pajak 1. Pengertian 2. Fungsi 3. Akibat hukum NPWP 5. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Pengertian 2. Fungsi 3. Akibat hukum SPT



Waluyo; Siti Resmi UU No 16/2009

Deskripsi Tugas

Pembahasan soal.

Pembahasan soal.

49

Memiliki kemampuan menjelas kan Ketentuan Umum Perpajakan tentang Pembukuan.

3

Memiliki kemampuan Menjelaskan Ketentuan Umum Perpajakan tentang Pemeriksaan Pajak.

4

Memiliki kemampuan menjelaskan Ketentuan Umum Perpajakan tentang Penetapan dan Ketetapan Pajak.

5

Pembukuan/Pencatatan bagi WP a. Pengertian Pembukuan dan Pencatatan b. Kewajiban Pembukuan c. Prinsip/Azas Pembukuan d. Kewajiban Pencatatan e. Pembukuan dalam Bahasa Asing f. Pembukuan menurut SAK dan KUP. g. Sanksi hukum Pembukuan Pemeriksaan Pajak Pengertian Pemeriksaan Tujuan Pemeriksaan Ruang Lingkup Pemeriksaan Kriteria dan Jenis Pemeriksaa Standar Pemeriksaan Hak dan Kewajiban Pemerik sa Pajak g. Hak dan Kewajiban WP dalam Pemerksaan Pajak h. Akibat hukum pemeriksaan a. b. c. d. e. f.

Penetapan dan Ketetapan Pajak a. Fungsi Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak b. Saat Terutang Pajak c. Jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak 1. STP 2. SKPKB 3. SKPKBT 4. SKPLB 5. SKPN










Pembahasan soal.

Pembahasan soal.

Pembahasan soal.

59

Memiliki kemampuan menjelaskan Ketentuan Umum Perpajakan tentang Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak a. Dasar Penagihan Pajak b. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak c. Penagihan d. Bunga Penagihan e. Hak Mendahulu f. Penghapusan Piutang Pajak g. Penyitaan h. Penyanderaan



Waluyo; Siti Resmi UU No 16/2009 UU No 19/2000

Memiliki kemampuan menjelaskan Ketentuan Umum Perpajakan tentang upaya hukum Wajib Pajak mengajukan Keberatan dan Banding.

Keberatan dan Banding a. Pengertian keberatan; b. Mekanisme mengajukan Keberatan. c. Pengertian Banding; d. Mekanisme mengajukan Banding.



Waluyo; Siti Resmi UU No 16/2009 UU No 14/2002

Memiliki kemampuan menjelaskan Link and match antara peraturan Perpajakan dengan realitas sehari-Hari.

Simulasi oleh dosen atas kebijakan perpajakan Indonesia dengan realita, seperti kajian atas SKPKB, Insentif perpajakan, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.



Waluyo; Siti Resmi UU No 16/2009 UU No 19/2000 UU No 14/2002

6

7

8

9

Pembahasan soal.

Pembahasan soal.

Bedah kasus perpajakan perusahaan yang menyangkut penetapan dan ketetapan pajak

Ujian Tengah Semester (UTS)

69

Memiliki kemampuan menjelaskan keterkaitan pajak pusat dan pajak daerah, pengertian dan jenis-jenis pajak daerah, peraturan pajak daerah, subyek, obyek dan sistem pemungutan serta penghitungan Pajak Daerah.

10

Memiliki kemampuan menjelaskan perbedaan pajak dan retribusi daerah, pengertian dan jenis-jenis retribusi daerah, peraturan retribusi daerah, subyek, obyek dan sistem pemungutan serta penghitungan Retribusi Daerah.

11

Pajak Daerah a. Pembagian pajak pusat dan pajak daerah; b. Pengertian Pajak Daerah; c. Jenis Pajak Daerah; d. Peraturan Pajak Daerah; e. Subyek dan Obyek Pajak Daerah; f. Sistem pemungutan pajak daerah; g. Penghitungan pajak daerah. Retribusi Daerah a. Perbedaan pajak dan retribusi daerah; b. Pengertian Retribusi Daerah; c. Jenis Retribusi Daerah; d. Peraturan Retribusi Daerah; e. Subyek dan Obyek Retribusi Daerah; f. Sistem pemungutan retribusi daerah; g. Penghitungan retribusi daerah.



Waluyo; Siti Resmi UU No 28/2009 PP No 91/2010

Subjek, Objek dan Tarif Retribusi Daerah Whiteboard, Waluyo; Perkuliahan, Siti Resmi Diskusi Kelompok, Microphone, Internet, Overhead UU No Presentasi, dan SCL Projector (OHP), 28/2009 LCD Projector, PP No Computer, Internet 91/2010

Pembahasan soal.

Pembahasan soal.

79

12

13

14

Memiliki kemampuan menjelaskan pengertian, pengaturan, subyek dan obyek PBB, sistem pemungutan, penghitungan dan pembagian hasil penerimaan PBB

Pajak Bumi Bangunan a. Pengertian PBB; b. Pengaturan PBB; c. Subyek dan obyek PBB; d. Sistem Pemungutan PBB; e. Penghitungan PBB; f. Pembagian hasil penerimaan dan lainnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.


Waluyo; Siti Resmi UU No 28/2009 PP No 91/2010 Perda DKI N0 16/2011

Pembahasan soal.

Memiliki kemampuan menjelaskan pengertian, pengaturan, subyek dan obyek serta saat terutang BPHTB, sistem pemungutan, dan penghitungan BPHTB terutang.

BPHTB Perkuliahan, a. Pengertian BPHTB; Diskusi Kelompok, b. Pengaturan BPHTB; Presentasi, dan c. Subyek dan obyek BPHTB; SCL d. Saat dan tempat terutang BPHTB; e. Penghitungan BPHTB terutang.


Waluyo; Siti Resmi UU No 28/2009 PP No 91/2010 Perda DKI N0 18/2010

Pembahasan soal.

Memiliki kemampuan menjelaskan Pengertian BM, jenis BM, subyek dan obyek, serta saat terutang BM.

Bea Materai a. Pengertian BM; b. Jenis-jenis BM; c. Obyek BM; d. Tarif BM; e. Saat terutang BM.



Waluyo; Siti Resmi UU No 13/2005 PP No 24/2000

Peradilan Pajak a. pengaturan b. eksistensi Peradilan Pajak. c. mekanisme dalam beracara di peradilan pajak d. implikasi dan upaya hukum atas putusan peradilan pajak.




Memiliki kemampuan menjelaskan pengaturan, eksistensi, dan mekanisme beracara dalam peradilan Pajak.

15

Pembahasan soal.

Pembahasan soal.

89

Memiliki kemampuan menjelaskan atas Keberatan, Gugatan dan Banding bidang perpajakan.

16

17

Memiliki kemampuan menjelaskan Link and match antara peraturan Perpajakan dengan realitas seharihari

18

Perkuliahan, Keberatan, Gugatan dan Banding bidang perpajakan Diskusi Kelompok, a. Pengertian Keberatan, GugatPresentasi, dan -an dan Banding SCL b. Pengaturan c. Produk hukum Keberatan, Gugatan dan Banding bidang Perpajakan d. Sanksi-sanksi Keberatan, Gugatan dan Banding bidang perpajakan Simulasi oleh dosen atas kebijakan perpajakan Indonesia dengan realita, seperti kajian atas PBB, BPHTB, BM, Peradilan Pajak, dan Keberatan, Gugatan dan Banding bidang perpajakan.




Pembahasan soal.

UU No 14/2002

Bedah kasus perpajakan perusahaan yang menyangkut penetapan dan ketetapan pajak


UjianAkhir Semester (UAS)

Dibuat oleh :

Disahkanoleh :

Mengetahui :

Kara Moestafa, S.H., M.H. Dosen

Jasman S.E., MBA., CA Kaprodi SI Akuntansi

DR. Umbas Krisnanto Dekan Fakultas Ekonomi&Bisnis

99

RENCANA PEMBELAJARANSEMESTER (RPS) MATA KULIAH: PERPAJAKAN I

Recommend Documents