Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2015 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 1


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan

bahan

pengolahan

lain

yang

dan/atau

digunakan

dalam

pembuatan

proses

makanan

penyiapan,

atau

minuman.

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau dari sumber lain. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau. Tujuan pembangunan

Ketahanan

Pangan

adalah

untuk

membangun

ketahanan pangan dan kemandirian pangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat rumah tangga/individu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi

angka

kemiskinan

dan

rawan

pangan

dengan

pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan

sampai

tingkat

desa,

yang

meliputi

:

Sub

Sistem

Ketersediaan, Sub Sistem Distribusi dan Sub Sistem Konsumsi. Adanya akses pangan yang cukup, berjalannya sistem distribusi dan harga pangan yang stabil serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman diharapkan masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui usaha produktif dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Ketahanan

pangan

disamping

sebagai

prasyarat

untuk

memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu

2


seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat

untuk

daerah.

Dalam

bersamasama sistem

membangun

pemerintahan

ketahanan

yang

pangan

demokratis

dan

desentralistis saat ini pelaku utama pembangunan pangan mulai dari

produksi,

penyediaan,

distribusi

dan

konsumsi

adalah

masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator

serta

regulator

agar

kegiatan

masyarakat

yang

memanfaatkan sumberdaya nasional dan daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab. Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan

pangan

(2)

meningkatkan

sistem

distribusi

dan

stabiltasasi harga pangan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan menangani kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan didalam negeri menuju kemandirian pangan (b) mengembangkan kemampuan

pengelolaan

cadangan

pangan

pemerintah

dan

masyarakat secara sinergis dan partisipatif (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis. Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan. Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk 3


(a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (b) mengembangkan tekhnologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial (c) mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan. Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 30 November 2010. Dalam usianya

yang

masih

muda

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan berupaya berbenah diri untuk meningkatkan kinerja baik dalam melaksanakan program/ kegiatan maupun bidang administrasi

dan

keuangan

dalam

rangka

pelaksanaan

pemerintahan yang baik (Good Governance). 1.2. Landasan Hukum Landasan

Hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Ketahanan Pangan dan P enyuluhan (BKPP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 4


Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan

j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 5 Tahun

2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

5


1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Renja BKPP Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun

2015

ini

adalah

untuk

mendokumentasikan

perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan

dukungan

pembiayaan

bersumber

Pemerintah

Pusat,

Provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan. 1.3.2 Tujuan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini disusun dengan tujuan : 1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan

perencanaan

yang

disampaikan

secara

partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi; 2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional BKPP Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan penyelenggaraanpenyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan; 3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2015; 4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja BKPP Kabupaten Pesisir Selatan; dan

6


5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan BKPP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra

dan

hasil

Musrenbang

RKPD

dalam

mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

7


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 20112015, Capaian Kinerja Sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2014 yang merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RENSTRA Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sasaran Strategis (1) Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari

Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat

Indikator Kinerja

2014 Target

(2) Jumlah Kelompok Desa Mandiri Pangan

(3) 13 kelompok desa mandiri pangan di 4 Kecamatan

2.

Jumlah cadangan pangan masyarakat kampung / nagari

3.

Jumlah kelompok cadangan pangan masyarakat

4 Unit Lumbung Pangan Masyarakat 18 Kelompok Lumbung Pangan

4.

Jumlah cadangan pangan pemerintah Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

1.

1.

20.000 Kg Beras, 4 Gapoktan

Realisasi (4) 13 kelompok desa mandiri pangan di 4 Kecamatan 4 Unit Lumbung Pangan Masyarakat 18 Kelompok Lumbung Pangan 20.000 Kg Beras, 4 Gapoktan

8


Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan

Terdiversifikasinya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Terciptanya kemandirian petani dan nelayan

Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan

1.

Jumlah buku informasi tentang penduduk rawan pangan

20 Buku NBM

20 Buku NBM

20 Buku PPH Jumlah Kelompok Wanita Tani yang di Bina Jumlah promosi yang dilaksanakan

25 Kelompok Wanita Tani 2 Kali

20 Buku PPH 25 Kelompok Wanita Tani 2 Kali

1.

Porsentase peningkatan Pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar

100%

100%

1.

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

2.

Jumlah Penas Tani yang diikuti

1 Kali pertemuan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 Kali

1 Kali pertemuan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 Kali

1.

Laporan programa

1 buah laporan penyusunan programa kabupaten, 15 laporan penyusunan programa kecamatan

1 buah laporan penyusunan programa kabupaten, 15 laporan penyusunan programa kecamatan

2.

Jumlah kelompok FMA

30 FMA

30 FMA

1.

Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

12 BPK, 178 PPL dan THL

12 BPK, 178 PPL dan THL

1. 2.

Pengukuran

kinerja

dituangkan

dalam

formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) dan formulir Pengukuran Pencapaian

Sasaran

(PPS).

Indokator

yang

digunakan

dalam 9


pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan ( input ), keluaran ( output ) dan hasil (outcome ). Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 89.164.500,00  Keluaran Terlaksananya pertemuan forum penyuluh tingkat desa dan pertemuan koordinasi FMA Terlaksananya penilaian terhadap FMA, Kelompok Tani dan Gapoktan  Hasil Lancanya pembinaan dan monitoring kegiatan terhadap FMA, Kelompok Tani dan Gapoktan Adanya usulan FMA, Kelompok Tani dan Gapoktan teladan ke tingkat propinsi dan Pusat. Terdatanya kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian

/

Perkebunan) a. Pembangunan Lumbung Pangan ( DAK dan Pendamping )  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 500.000.000,00  Keluaran Tersedianya lumbung pangan masyarakat sebanyak 4 Unit di Kecamatan Sutera 2 unit, Lengayang, Lunang  Hasil Terwujudnya sarana untuk cadangan pangan masyarakat.

10


b. Pembangunan Lumbung Pangan (Penunjang DAK) 

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 27.123.000,00



Keluaran Tersedianya biaya operasional

pembangunan lumbung

pangan masyarakat  Hasil Lancarnya

pelaksanaan

pembangunan

lumbung

pangan.masyarakat c. Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( DAK dan Pendamping )  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 717.756.090,00  Keluaran Tersedianya bangunan BPK yang representative Tersedianya

sarana

dan

prasarana

Balai

Penyuluhan

Kecamatan  Hasil Lancarnya Operasional BPK Meningkatnya kinerja Penyuluh di Lapangan d. Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( Penunjang DAK )  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 35.732.000,00  Keluaran Tersedianya biaya operasional pembangunan sarana BPK  Hasil Lancarnya pelaksanaan pembangunan sarana BPK e.

Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat  Masukan

11


Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 49.598.000,00  Keluaran Terbinanya lembaga cadangan pangan masyarakat  Hasil Terlaksananya penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. f.

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 45.365.000,00



Keluaran Tersedianya

cadangan

pangan

pemerintah

Kabupaten

Pesisir Selatan 

Hasil Tertanggulanginya

masalah

rawan

pangan

saat/pasca

bencana dan gejolak harga. g.

Pembinaan Desa Mandiri Pangan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 48.547.000,00  Keluaran Terlaksananya Pembinaan Desa Mandiri Pangan  Hasil Penanganan rawan pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Analisa Neraca Bahan Makanan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 47.725.000,00  Keluaran Tersedianya Buku Analisis Neraca Bahan Makanan

12


 Hasil Tersedianya informasi untuk penyusunan kebijakan dan program b. Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM )  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 37.241.500,00  Keluaran Terlaksananya

Penguatan

Lembaga

Distribusi

Pangan

Masyarakat (LDPM)  Hasil Berkembangnya kegiatan usaha Gapoktan pelaksana PLDPM

dan

telaksananya

distribusi

pangan

kepada

masyarakat. c. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 319.882.400,00  Keluaran Terlaksananya kegiatan promosi bidang ketahanan pangan.  Hasil Dikenalnya menu B2SA pada masyarakat Terpromosikannya potensi pangan lokal Terpromosikannya potensi peningkatan ketahanan pangan d. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 54.670.500,00  Keluaran Pembinaan lanjutan terhadap 25 KWT penerima Bansos  Hasil

13


Terwujudnya penganekaragaman pangan masyarakat e. Percepatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tk Produsen dan Konsumen  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 69.989.800,00  Keluaran Terlaksananya survey, pemantauan dan sosialisasi tentang keamanan pangan  Hasil Terjaminnya mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat f. Penyusunan Pola Pangan Harapan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 47.720.800,00  Keluaran Tersedianya buku Pola Pangan Harapan  Hasil Tersedianya acuan dalam pemetaan pola konsumsi pangan masyarakat g.

Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 73.043.000,00  Keluaran Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pesisir

Selatan

dalam

rangka

menyusun

kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1 kali pertemuan  Hasil

14


Lahirnya

program

dan

kegiatan

yang

menunjang

terwujudnya ketahanan pangan masyarakat. h. Pekan Nasional Kelompok Tani ( Penas Tani )  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 149.890.815,00  Keluaran Tersedianya Operasional bagi Peserta Penas Tahun 2014  Hasil Terpenuhinya kebutuhan Operasional Peserta Penas. 4. Program

Peningkatan

Penerapan

Tekhnologi

Pertanian

/

Perkebunan a. Penyusunan Programa (Tk. Kec. Kab dan Nagari)  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 65.377.750,00  Keluaran Terlaksananya Penyusunan Programa Kabupaten 1 buah, kecamatan 15 buah seta 182 nagari  Hasil Tersusunnya

penyusunan

Programa

Penyuluhan

Kabupaten dan Kecamatan Serta Nagari 5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan / Perikanan / Peternakan a. Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian

/

Perkebunan / Perikanan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 302.357.000,00  Keluaran Tersedianya Operasional bagi Penyuluh di lapangan Terlaksananya pertemuan tekhnis penyuluh

15


Tersedianya penilaian terhadap penyuluh, THL dan BPK teladan tingkat kabupaten  Hasil Terpenuhinya

Kebutuhan

Operasional

Penyuluhan

pertanian Teradopsinya tekhnologi yang ada oleh penyuluh Adanya usulan penyuluh, THL dan BPK teladan ke tingkat Propinsi dan Pusat b. Revitalisasi Penyuluh Pertanian  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 35.868.500,00  Keluaran Terfasilitasinya bantuan biaya transportasi peningkatan sumberdaya manusia penyuluh pertanian.  Hasil Terpenuhinya

kebutuhan

transportasi

peningkatan

sumberdaya manusia penyuluh pertanian. c. Penyusunan

RKP

Penyuluhan

Pertanian/Peternakan/Perkebunan  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 20.319.000,00  Keluaran Tersusunnya RKP Penyuluhan di lapangan Terakomodirnya seluruh permasalahan yang ada ditingkat petani.  Hasil Tersedianya tenaga penyuluh yang berkualitas d. Training di Balai Penyuluh Kecamatan ( BPK )  Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 105.703.700,00

16


 Keluaran Terlaksananya training di BPK  Hasil Tersusunnya program kerja penyuluh pertanian di BPK 2.1.1 EVALUASI KINERJA SASARAN Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan baru terbentuk pada akhir tahun 2010 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sampai tahun 2014 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013 dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat menunjang terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari. 

Pembinaan Desa Mandiri Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,51 %. Kegiatan penunjang

Pembinaan

Desa

Mandiri

kegiatan

dana

tugas

Pangan

merupakan

pembantuan

Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini walaupun masih belum berjalan baik, tetapi sudah ada perubahan ditingkat kelompok aktifitas kelompok

yang

ditandai

pada

dengan

adanya

komoditi-komoditi

kegiatan

tertentu

yang

usaha mulai

menampakan hasil 

Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,42 %.

17


Kegiatan

Pembangunan

Pendamping)

Lumbung

Pangan

(DAK

dan

dimana pada tahun 2014 terbangun lumbung

pangan sebanyak

4 (empat) unit. Lokasi Pembangunan

tersebut adalah : a. Lumbung Pangan

Kecamatan Sutera Nagari Taratak dan

Nagari Rawang Gunung Malelo. b. Lumbung Pangan Kecamatan Lengayang Nagari Kambang Utara. c. Lumbung Pangan Kecamatan Lunang Nagari Lunang II 

Pembangunan Lumbung Pangan ( Penunjang DAK ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,82 %. Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan ( Penunjang DAK ) merupakan pendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan lumbung pangan dan pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan yang memperoleh dana Bantuan Sosial melalui dana Dekon Propinsi Sumatera barat dalam kegiatan Pengadaan cadangan pangan masyarakat.



Kegiatan

Penguatan

Kelembagaan

Cadangan

Pangan

Masyarakat dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,00 %. Kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sampai tahun 2014 telah dilakukan pembinaan sebanyak 23 unit lumbung

pangan

Msayarakat

di

13

kecamatan

dalam

Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangakan yang telah didanai dana Bansos Propinsi sampai 2014 sebanyak 14 unit yaitu 12 unit tahap mandiri dan 2 unit tahap pengembangan, yaitu : a. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan di Nagari Duku Utara

18


b. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Bayang di Nagari Kapujan Koto Berapak, Nagari Talaok dan Nagari Gurun Panjang Utara c. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan IV Jurai, Nagari Salido Sari Bulan. d. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Batang Kapas , Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, dan Nagari IV Koto Mudiek. e. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Sutera Nagari Ampiang Parak Timur. f. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Lengayang Nagari Lakitan g. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Ranah Paiaie Nagari Palangai, dan Nagari Koto VIII Palangai h. Lumbung

Pangan

Masyarakat

Kecamatan

Linggo

Sari

Baganti Nagari Sungai Sirah Air Haji i. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal Nagari Simpang Lama Indra Pura j. Lumbung Pangan Masyarakat Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan Nagari Kubu Tapan 

Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 92,39 % Kegiatan ini berupa tersedianya beras sebanyak 20 Ton sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan

Pangan mewajibkan

Kab/Kota dalam

penyediaan cadangan sebanyak 100 Ton setara beras dengan target 60% sampai tahun 2015. Tahun 2014 telah tersedia beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 20 Ton (20%)

19


dan diharapkan tahun 2014-2015 dapat memenuhi SPM tersebut 2. Tersedianya dan terdistribusikannya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 

Kegiatan

Penguatan

Kelembagaan

Distribusi

Pangan

Masyarakat ( LDPM ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,71 % Kegiatan

ini

berupa

pemberdayaan

5

Gapoktan

yang

mendapatkan alokasi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 225.000.000,- dari Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk dana Dekosentrasi. Kegiatan Gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan

yaitu

pembelian,

penjualan,

penyimpanan

dan

pengolahan gabah dan beras. Lembaga distribusi pangan masyarakat juga berperan dalam stabilitas harga pangan saat musim paceklik maupun panen raya. Saat musim paceklik lembaga ini harus dapat meyediakan dan mendistribusi pangan

ditingkat

masyarakat

dan

ke

pasar-pasar

dan

menampung hasil panen masyarakat saat panen dengan harga yang wajar dan Gapoktan pelaksana kegiatan ini dengan mitranya dapat bersaing dengan pedagang luar Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi mempromosikan kualitas beras keluar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 3. Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan. 

Kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 100,00 %. Analisis Neraca Bahan Makanan menginformasikan kondisi ketersediaan bahan pangan dan jumlah kebuthan untuk dikonsumsi penduduk dalam tingkat ketersediaan energi dan

20


protein dengan perbandingan dari hasil rekomendasi WNPG VIII tahun 2012 dimana tingkat ketersediaan energi perorang minimal 2400 Kkal dan 63 gr protein. Tingkat ketersediaan bahan pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 adalah : Energi 3.493 Kkal (145,54 %) dan Protein 68,69 gr (109,03 %).. 

Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 89,18 %.. Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan merupakan kegiatan yang menjadi dasar dalam penetapan perencanaan kegiatan peningkatan status gizi masyarakat yang dicerminkan dengan nilai skor PPH, untuk tahun 2014 skor PPH berdasarkan data Susenas yang di adjustifikasi didapatkan skor sebesar 74,9, untuk meningkat skor PPH perlu berbagai usaha seperti Optimalisasi

pemanfaatan

pekarangan,

lomba

B2SA,

sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga. 4. Terdiversifikasikannya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras. 

Kegiatan

Peningkatan

Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95.16 %. Kegiatan ini merupakan penunjang/pendampingan kegiatan yang didanai oleh APBN. Pembinaan dilakukan terhadap 24 KWT yang masih menerima dana Bantuan Sosial APBN dan 5 KWT yang menerima Bantuan Sosial APBD Propinsi Sumatera Barat, serta beberapa KWT yang tidak lagi menerima Bantuan Sosial. Prestasi yang dicapai

dalam kegiatan P2KP adalah

terpilihnya Kelompok Wanita Tani Malinjo Indah Penerima Dana Bantuan Sosial P2KP tahun 2011 sebagai juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat dan terbaik Tingkat Nasional pada

21


Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara kategori Pelaku Ketahanan Pangan bidang Pemberdayaan. 

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,66 %. Kegiatan ini meliputi Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang laksanakan pada tanggal 14 Maret 2014. Juara Lomba Cipta Menu B2SA adalah Juara I Kecamatan Batang Kapas, Juara II Kecamatan Renah IV Hulu Tapan, Juara III Kecamatan Lengayang, Harapan I Kecamatan Ranah Pesisir dan Harapan II Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pada bulan yang sama Bupati Pesisir Selatan melaksanakan Launching

pengoperasian

merupakan

kerjasama

Warung

Badan

Promosi

Daerah

yang

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 25 Maret 2014. Dalam lomba Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Kecamatan Batang Kapas

mendapat Peringkat Harapan I. Kegiatan

pameran Tingkat Kabupaten dilaksanakan bertepatan dengan Festival Langkisau dan Hari Jadi Pesisir Selatan pada bulan April 2014 di pantai Carocok Painan. Pelaksanaan pameran tingkat Nasional pada tanggal 6 s/d 11 Nopember 2014 di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka promosi KRPL dan olahan Pangan Lokal dilaksanakan melalui Media Massa (koran). 5. Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segara melalui peran serta produsen dan konsumen 

Kegiatan

Percepatan

Penanganan

Keamanan

Konsumsi

Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 96,57 %.

22


Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemanan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2014 ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Koordinasi dan Tim Tekhnis Keamanan pangan,

berdasarkan

hasil

kegiatan

2014,

masih

perlu

dilakukan oeningkatan jumlah kegiatan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan kedepan. Dari hasil kegiatan ini didapatkan bagi kelompok yang telah diberi perlakuan keamanan pangan yaitu sampel pangan segar, sampel jajanan anak sekolah, jajanan porsi, kemanan ikan dan makanan kadaluarsa. Ternyata bagi kelompok yang telah terpilih jadi sampel awal uji didapatkan ada masalah ketidak amanan pangan dan dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan sosialisasi ternyata terdapat perubahan prilaku yang positif. Hal ini dibuktikan dengan Bakso yang di uji untuk tahun 2013 dinyatakan

mengandung

boraks

dan

setelah

dilakukan

sosialisasi tahun 2014 tidak ditemukan lagi boraks pada Bakso yang ada dikecamatan IV Jurai dan Pasar Baru. Untuk

jajanan

anak

sekolah

masih

ada

jajanan

anak

mengandung zat pewarna yang berlebihan, untuk tahun 2014 telah dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan kepala sekolah tentang makanan jajanan yang aman. Tahun 2015 direncanakan 4 kecamatan yang aman akan dibina secara terpadu dari berbagai lintas sektor sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan. 6. Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. 

Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan. dalam rangka menyusun kebijakan

23


ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan. dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,21 %. Dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2014 yang diangkat menjadi tema pembahasan adalah Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan Dengan Pengembangan Gerakan Pensejahteraan Petani ( GPP ) dan Agrowisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Selatan. 7. Terciptanya kemandirian petani dan nelayan. 

Penyusunan Programa (Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,68 %. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistim

Penyuluhan

mengamanatkan

Pertanian

bahwa

dan

Kehutanan

Penyelenggaraan

(SP3K)

Penyuluhan

Pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan revitalisasi

Penyuluhan

Pertanian

yang

meliputi

aspek

Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyediaan sarana & Prasarana serta Aspek Pembiayaan.

Dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) Programa Penyuluhan Pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan Penyuluhan Pertanian spesifik Lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap

peningkatan

Produktivitas

komoditas

unggulan

daerah dan Pendapatan Petani. Dengan demikian Kegiatankegiatan

yang

tercantum

dalam

Programa

Penyuluhan

Pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan Pelaku utama

24


dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap Program-Program Prioritas dinas/Instansi terkait. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 25/Permentan/ OT.140 /5/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

bahwa

lembaga/unit

kerja

yang

menangani

kegiatan Penyuluhan Pertanian diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan programa Penyuluhan setiap tahunnya. 

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan capaian kinerja 100 %. dengan realisasi anggaran 98,86 %. Tugas Utama Penyuluhan adalah Membantu petani didalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah,

tetapi

masalah

penyuluhan

sekarang

adalah

kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan, bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri.

Dinamika

perkembangan,

petani

kemajuan

belum teknologi

mampu dan

mengikuti

pelaku

usaha

dibidang agribisnis terus terjadi, untuk itu perlu melakukan beberapa kegiatan pada tahun 2014 antara lain diantaranya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, pada kegiatan tersebut fokusnya adalah Unit Pelaksana FMA (Penyuluhan yang dikelola oleh Petani) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu metoda pengembangan kapasitas pelaku utama dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu sendiri (Farmers Managed Extension Activites/FMA). Metode ini menitikberatkan pada pengembangan

kapasitas

manajerial,

kepemimpinan

dan

kewirausahaan pelaku utama dalam pengelolaaan kegiatan

25


penyuluhan pertanian. Dalam metode FMA ini pelaku utama dan pelaku usaha mengidentifkasi permasalahan dan potensi yang ada pada diri, usaha dan wilayahnya, merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka secara partisipatif

dalam

rangka

meningkatkan

produktivitas

usahanya guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

Melalui kegiatan ini petani difasilitasi untuk

merencanakan dan mengelola sendiri kebutuhan belajarnya, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan sesuai

dengan

kebutuhan

pelaku

utama.

Kegiatan

ini

merupakan penunjang operasional kegiatan FEATI/P3TIP yang bersumberkan dana tugas pembantuan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan

Sumberdaya

Manusia

Kementerian

Pertanian Republik Indoesia. 8. Meningkatnya

kinerja

penyuluh

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan dalam mebina kelompok tani nelayan. 

Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,25 %. 

Revitalisasi Penyuluh Pertanian dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,42 %.



Penyuluhan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian / Peternakan / Perikanan / Perkebunan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,56 %



Training di Balai Penyuluhan Kecamatan dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,25 %.



Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( DAK dan Pendamping ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99.81 %.

26




Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( Penunjang DAK dan Pendamping ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,58 %. Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) (DAK dan Pendamping) merupakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan

sehingga

dalam

menjalankan

fungsi

sebagai

perpanjang tangan SKPD dengan petani / nelayan berjalan secara optimal. Sarana BPK yang difasilitasi lewat kegiatan ini adalah :  Pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) untuk operasional Penyuluh sebanyak 5 unit dalam rangka optimalisasi kinerja penyuluh dalam melaksanakan tugas dilapangan.  Pengadaan Kipas Angin Gantung sebanyak 8 (delapan) unit yang

didistribusikan

ke

4

(empat)

Balai

Penyuluhan

Kecamatan, masing-masing Balai Penyuluhan Kecamatan sebanyak 2 (dua) unit dalam rangka pemanfaatan ruang pertemuan sebagai ruangan training oleh penyuluh.  Pengadaan Laptop sebanyak 3 (tiga) unit untuk Balai Penyuluhan

Kecamatan

Lunang,

Balai

Penyuluhan

Kecamatan Lengayang dan Balai Penyuluhan Kecamatan IV Jurai

dengan

tujuan

proses

administrasi

di

Balai

Penyuluhan Kecamatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.  Pengadaan Printer sebanyak 12 (dua belas) unit untuk seluruh

Balai

Penyuluhan

Kecamatan

dengan

tujuan

menyelesaikan proses administrasi di Balai Penyuluhan Kecamatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.  Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan

IV

Nagari

Bayang

Utara

dalam

rangka

27


terakomodirnya seluruh peserta rapat untuk pertemuan di Balai Penyuluhan Kecamatan.  Pengadaan Wireless sebanyak 1 (satu) unit untuk Balai Penyuluhan Kecamatan Linggo Sari Baganti.  Pengadaan

infocus

sebanyak

6

unit

dalam

rangka

mempermudah penyampaian materi – materi penyuluhan.  Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan Balai Penyuluhan Kecamatan.  Rehab Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan Sutera dengan tujuan agar proses administrasi di kantor Balai Penyuluhan Kecamatan dapat secara efektif.  Pemasangan lantai keramik dan penimbunan lahan kantor Balai Penyuluhan Kecamatan Batang Kapas dalam rangka pemanfaatan lahan Balai Penyuluhan Kecamatan dapat digunakan sebagai lahan percontohan. 2.1.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program

dan

kegiatan

untuk

pencapaian

indikator

kinerja

pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 2.836.048.555.- dan terealisasi Rp.2.796.862.605,- atau tingkat penyerapannya yaitu 98.62 %, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3. dibawah ini :

28


Tabel 3 Capaian Keuangan Sasaran Sasaran Strategis (1) Terbentuk dan terberdayakanny a kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari

Indikator Kinerja 1 .

2 .

3 .

4 .

(2) Jumlah Kelompok Desa Mandiri Pangan

Jumlah cadangan pangan masyarakat kampung / nagari

Jumlah kelompok cadangan pangan masyarakat

Jumlah cadangan pangan pemerintah

PROGRAM / KEGIATAN (3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Kegiatan Pembinaan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping) Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan (Penunjang DAK) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan) Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

JUMLAH Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat

1 .

Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

(4)

(5)

(6)

48,547,000.00

47,336,000.00

97.51%

495,690,000.00

495,649,100.00

99.99%

27,123,000.00

27,073,000.00

99.82%

49,598,000.00

48,110,500.00

97.00%

42,649,000.00

39,404,000.00

92.39%

663,607,000.00

657,572,600.00

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

29

99.09%


Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat JUMLAH Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan

1 .

Jumlah buku informasi tentang penduduk rawan pangan

JUMLAH 1 .

2 .

Jumlah Kelompok Wanita Tani yang di Bina

Jumlah promosi yang dilaksanak an

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Percepatan Penganekaragama n Konsumsi Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragama n Konsumsi Pangan

JUMLAH Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen

1 .

Porsentase peningkata n Pengendali an, penangana n dan keamanan pangan segar

35,644,000.00

95.71%

37,241,500.00

35,644,000.00

95.71%

47,725,000.00

47,722,000.00

99.99%

47,720,000.00

42,556,600.00

89.18%

95,445,000.00

90,278,600.00

94.59%

54,670,500.00

52,022,500.00

95.16%

319,882,400.00

315,588,100.00

98.66%

374,552,900.00

367,610,600.00

98.15%

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Analisa Neraca Bahan Makanan Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan

Terdiversifikasiny a sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras

37,241,500.00

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

30


Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen JUMLAH Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

1 .

2 .

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanak an

Jumlah Penas Tani yang diikuti

1 .

2 .

Laporan programa

Jumlah kelompok FMA

JUMLAH

67,590,800.00

69,989,800.00

67,590,800.00

96.57%

73,043,000.00

72,463,000.00

99.21%

149,890,815.00

148,781,110.00

99.26%

96.57%

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pekan Nasional Kelompok Tani ( Penas Tani )

JUMLAH Terciptanya kemandirian petani dan nelayan

69,989,800.00

222,933,815.00

221,244,110.00

99.24%

Program Peningkatan Tekhnologi Pertanian/Perkeb unan/Perikanan Kegiatan Penyusunan Programa ( Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari ) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

65,377,750.00

63,859,500.00

97.68%

89,164,500.00

88,149,395.00

98.86%

152,008,895.00

98.36%

154,542,250.00

31


Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan

1 .

Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan Kegiatan Revitalisasi Penyuluh Pertanian Kegiatan Penyusunan RKP Pertanian / Perikanan / Perkebunan Kegiatan Training di Balai Penyuluhan Kecamatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) (DAK dan Pendamping) Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) (Penunjang DAK ) JUMLAH JUMLAH TOTAL

302,357,000.00

294,046,500.00

97.25%

35,868,500.00

35,301,000.00

98.42%

20,319,000.00

19,416,500.00

95.56%

105,703,700.00

104,913,700.00

99.25%

717,756,090.00

716,368,300.00

99.81%

34,867,000.00

97.58%

1,204,913,000.00

98.95%

2,796,862,605.00

98.62%

35,732,000.00

1,217,736,290.00 2,836,048,555.00

32


2.1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD 1. Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan. 2. Kurangnya SDM dari masyarakat tentang tekhnik usaha tani yang baik dan menguntungkan. 3. Kurangnya tenaga penyuluh. 4. Lemahnya koordinasi lembaga-lembaga di masyarakat dalam pembinaan kelompok. 5. Masih kurangnya penanganan daerah yang dinyatakan rawan pangan secara komprehensif. 6. Kurangnya tanggung jawab dan disiplin masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diterima. 7. Masih rendahnya daya dukung teknologi/ informasi dalam penentuan komoditi unggulan setempat. 8. Meningkatkan sarana dalam penerapan tekhnologi pertanian dan perikanan. 9. Meningkatkan supervisi dan kunjungan ke Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) dan kelompok tani. 10. Revitalisasi kelompok tani nelayan. 11. Meningkatkan akselerasi penerapan sistem usaha agribisnis pertanian. 2.1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah ketahanan pangan merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

33


BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015 3.1 Visi dan Misi Dalam

rangka

mendorong

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Era Otonomi Daerah yang didukung oleh sumber daya alam yang cukup berlimpah agar dapat didayagunakan secara optimal melalui Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Guna mencapai tujuan dan maksud tersebut , Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang ada berperan membantu dalam menangani bidang Ketahanan

Pangan

“Terwujudnya Sumberdaya

Penyuluhan

Ketahanan Petani

Nelayan

dan

mempunyai

Pangan

dan

Kabupaten

Visi

yaitu

peningkatan

Pesisir

Selatan”.

Makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah sebagai berikut :  Terwujudnya

ketahanan

pangan

bagi

masyarakat

Kabupaten Pesisir Selatan adalah kondisi terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.  Sumberdaya petani dan nelayan adalah pelaku utama dan pelaku usaha disektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Dalam mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

34


a. Mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. b. Memasyarakatkan dan meningkatkan mutu konsumsi dan penganekaragaman pangan. c. Menguapayakan

kelancaran

pelaksanaan

distribusi

pangan. d. Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan. e. Menfasilitasi kelompok tani nelayan dengan pelaku usaha. f.

Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

g. Mengoptimalkan

peran

penyuluh

dalam

pembinaan

kemandirian kelompok tani nelayan dilapangan. h. Menciptakan iklim yang kondusif bagi petani nelayan untuk

menumbuhkembangkan

organisasi

secara

partisipatif. i. Meningkatkan kemampuan petugas, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses dan menganalisa potensi pasar dan wilayah. j. Meningkatkan kemampuan daya saing dalam mengelola usaha tani berkelanjutan dan ramah lingkungan. k. Mengembangkan

kemampuan

untuk

menciptakan

teknologi spesifik lokasi. l. Meningkatkan kompetensi petugas penyuluh melalui diklat dan pembinaan karir. m. Meningkatkan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan. n. Terbentuknya pos Penyuluhan Pertanian Nagari di tingkat nagari.

35


3.2 TUJUAN DAN SASARAN 3.2.1 Tujuan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini disusun dengan tujuan : 1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. 2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor

dan

mengevaluasi

perencanaan

kegiatan-

kegiatan. 3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten. 3.2.2 Sasaran Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan

pelayanan

kepada

semua

kelompok

masyarakat. 2. Terwujudnya aparatur yang menangani bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian secara professional. 3. Meningkatnya peran Lembaga Kelompok Tani (Poktan dan Gapoktan) Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Meningkatnya

koordinasi,

konsultasi

dan

sinergisitas

program dan kegiatan antara Dinas/ Badan yang terkait dengan

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan

Kabupaten Pesisir Selatan. 3.2.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa

instansi

pemerintah,

ataupun

dalam

rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 36


Adapun program dan kegiatan yang dirancang BKPP Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran.

37


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun

2015

merupakan

dokumen

perencanaan

yang

penting

dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2015. Renja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2015 masih mengacu kepada Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2010-2015, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir

usulan

program

dan

kegiatan

yang

berasal

dari

masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan

yang

diemban

oleh

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan. Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kabupaten

Pesisir

Selatan

didasarkan

atas

berbagai

pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada

arah

kebijakan

pembangunan

daerah

maupun

kebijakan

pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan. Semoga Renja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2015 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015. Akhirnya, ucapan terima

38


kasih

disampaikan

kepada

seluruh

pihak

yang

terlibat

dalam

penyusunan dokumen ini.

39


LAMPIRAN Usulan Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan

40


41


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 ( TAHUN RENCANA ) TAREGT KEBUTUHAN LOKASI CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF

CATATAN SUMBER DANA

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF

( Rp. 000 ) 1

2

3

4

5

6

( Rp. 000 ) 7

8

9

10

URUSAN WAJIB 1

21

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) Kegiatan Pembinaan Desa Mandiri Pangan

Berkurangnya KK Miskin dan Tumbuhnya Usaha Produktif

Pembangunan Lumbung Pangan

Terjaminnya ketersediaan pangan

( DAK dan Pendamping )

ditingkat masyarakat

Bayang. Bayu, IV Jurai Batang Kapas Kab Pessel

14 Kelompok

210,000.00

APBD

DMP

5 Unit Lumbung Pangan

14 Kelompok

210,000.00

DMP

750,000.00

APBD

5 Unit Lumbung

750,000.00

Pangan

1


Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan Pangan Pemerintah tersedia untuk masyarakat

Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat

Terjaminnya ketersediaan pangan

Sutera

60%

600,000.00

APBD

Kab Pessel

23 Unit Lumbung

230,000.00

APBD

ditingkat masyarakat Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( DAK dan Pendamping )

Pangan

Meningkatnya kinerja penyuluh

Kab Pessel

Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten

Kab Pessel

1 Paket

28 Unit Lumbung

280,000.00

Pangan

1,000,000.00

APBD

85,000.00

APBD

1 Paket

1,000,000.00

Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian / Perkebunan / Perikanan Kegiatan Penyusunan Programa (Tk Kec, Kab dan Nag)

Programa Kab dan Programa Kecamatan

Programa Kab dan Programa

85,000.00

Kecamatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Terlaksananya pelatihan usaha

BKPP

30 Kali

300,000.00

APBD

30 Kali

330,000.00

Kab Pessel

5 Gapoktan

315,000.00

APBD

5 Gapoktan

345,000.00

tani nelayan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Berkembangnya usaha tani

Pelaku Agribisnis

nelayan di Gapoktan

2


264,000.00

APBD

836 Keltan, 135 Gapoktan, 30 FMA

12 BPK

600,000.00

APBD

12 BPK

600,000.00

Kab Pessel

178 PPL

375,000.00

APBD

178 PPL

400,000.00

Kab Pessel

178 PPL

165,000.00

APBD

178 PPL

80,000.00

Kab Pessel

178 PPL

100,000.00

APBD

178 PPL

150,000.00

Kab Pessel

178 PPL

300,000.00

APBD

15 BPK

320,000.00

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan tekhnologi dan informasi usaha pertanian

Kab Pessel

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan

Terolahnya lahan BPK oleh

Kab Pessel

dan Produkstifitas Lahan BPK

Penyuluh

836 Keltan, 135 Gapoktan, 30 FMA

300,000.00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Meningkatnya kapasitas 179

Pertanian/Perkebunan/Perikanan

orang PPL

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Berfungsinya penyuluhan pertanian

Penyusunan RKP Penyuluhan Pertanian/

Terprogramnya sistem kerja

Peternakan/Perikanan/Perkebunan

penyuluh

Training di Balai Penyuluh Kecamatan ( BPK )

Meningkatnya pengetahuan & keterampilan penyuluh di Balai Penyuluh Kecamatan ( BPK )

3


Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM )

Analisis Neraca Bahan Pangan

Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Tersedianya Data Ketahanan

Kab Pessl

5 Gapoktan

90,000.00

APBD

5 Gapoktan

90,000.00

Kab Pessl

20 Buku

60,000.00

APBD

20 Buku

60,000.00

Kab Pessel

20 Buku

100,000.00

APBD

20 Buku

100,000.00

Kab Pessl

20 eksamplar

40,000.00

APBD

20 eksamplar

40,000.00

Kab Pessl

15 Kecamatan

75,000.00

APBD

15 Kecamatan

90,000.00

Kab Pessl

-

-

APBD

20 Buku

60,000.00

Kab Pessl

20 Buku

24,000.00

APBD

20 Buku

36,000.00

Pangan Analisis Pemetaan Konsumsi Pangan Mayarakat melalui Survey Pola Pangan Harapan ( PPH )

Peta Distibusi Pangan Pokok

Tersedianya informasi penduduk rawan pangan Terpetaknnya distribusi pangan pokok

Analisis Panel Harga dan Pemantauan Harga

Terkendalinya harga pangan

Pangan ( JIH )

pokok di setiap waktu

Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan ( FSVA )

Terpetakannya daerah yang rawan dan rentan pangan

Data Kemisikinan dan Rawan Pangan

Terinventarisnya data kemiskinan

4


dan rawan pangan

Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Terdiversifikasinya sumber sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi

Kab Pessel

Lomba Menu

250,000.00

APBD

Kab Pessel

250,000.00

B2SA, Pameran

beras Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Tercapainya Skor PPh 86,7

Kab Pessl

15 Kecamatan

75,000.00

APBD

15 Kecamatan

100,000.00

Kab Pessl

15 Kecamatan

75,000.00

APBD

15 Kecamatan

900,000.00

Pangan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen

Meningkatkan pengendalian , penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen

5


Pemantapan dan Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

JUMLAH

Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Kab Pessel

1 Tahun

100,000.00

6,183,000.00

APBD

1 Tahun

100,000.00

6,676,000.00

6


7

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2015 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Recommend Documents