Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS)

Kem enterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

KUMPULAN NAS KAH Pembentukan Pe ratu ran Pela ksa naan UU S JS N

Rancangan Undang-Undang te ntang Badan Pe nyelenggara Jamin an Sosial (RUU BPJS) Pembahasan I – IV , 2007 – 2008 (dalam proses pem bentukan)

!"

#

Daftar Isi ......................................................................................................................1 1.

Kesepakatan Pertemuan Tim SJSN K ementerian Koor dinator Bidang Kesejahteraan Raky at dengan Biro Huk um Kementeri an/Lembaga & 4 B UMN Penyelenggara Jami nan Sosial Pembahasan IV (25 Januari 2008) Ranc angan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang B adan Penyel enggar a J aminan Sosial ...........................................3

2.

Kronologis Tahapan Peny usunan .................................................................. 13

3.

Kons ep Independen: Usul an Pokok-P okok Pikiran Untuk Penyusunan Rancangan Undang- Undang BPJS (16 Mei 2007) .................................................................................................... 23

4.

Sistematika Rancangan Undang- Undang Republik Indonesi a Tentang B adan Penyel enggar a J aminan Sosial ......................................... 51

5.

Ranc angan Naskah Akademik Ranc angan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang B adan Penyel enggar a J aminan Sosial (21 Juni 2007) ................................................................................................... 59

6.

Pembahasan I (30- 31 Juli 2007) Ranc angan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang B adan Penyel enggar a J aminan Sosial ......................................... 75

7.

Pembahasan II ( 6-7 Agustus 2007) Ranc angan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang B adan Penyel enggar a J aminan Sosial .......................................109

8.

Pembahasan III ( 4- 5 S eptember 2007) Ranc angan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang B adan Penyel enggar a J aminan Sosial .......................................135

9.

Kesepakatan Pertemuan Tim SJSN K ementerian Koor dinator Bidang Kesejahteraan Raky at dengan P T. (Persero) Askes Indonesi a, PT. (P ers ero) Jams ostek, PT. (P erser o) As abri, PT. (Perser o) Tas pen (19 Desember 2007) ......................................................................................157

Kemen terian Ko ordin ator Bida ng Kes ejaht eraa n Ra kyat

Halaman 1 d ari 15 8



# $% ! .

! &

& ' ()* $

"

)++ ,/$ &


!& &















Halaman 10 dari 1 58

Catatan: Hasil p embahas an IV, Ka mis-Jum’ at, 24-2 5 J anuari 20 08 bar u menyelesaik an hing ga Bab III Pas al 2 s. d. Pasal 6, hasil peruba han /koreksi atas kons ep RUU B PJS Pemba has an III hing ga Ba b II I P asal 8. S edan gkan RUU BPJS Pe mbah asa n III hing ga Bab XII I Pasal 44 belu m dilanjutka n, me nun ggu kesep akat an p olitis pe merintah terha dap status bada n h ukum B PJS.





Kementerian Koordi nator Bidang Keseja hteraan Ra kyat Republik Indonesia

KRONOLOGISTAHAPAN PENYUSUNAN RUU TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEMENTERIANKOORDINATOR BIDANG KESRA

! "

#$% &' ! & *+, -+ +*

"

(

&

)

" '$

, ,

. '

-$

, & 1 , ++* '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0

' $*+

, ,

(# / ++0 () " (1 1) 1* ' 12 ! ) ' 1 , ! 3,41 5 . (: () (1 ,

. & &

&

-+ +;

,

" &

&

1 1, !

3,41

1 "

' $*+, 5 .

-++* ' $*+, -++* '"



<$

1

#*!6

, ,

'$ 67 ' 867 !6 95 6 ++0

(-= ( (1 1, !

1

++; " 1 3,41

# 1* 5

'

*

. 1 1

*$

,

#*!6

1 67 ' 867 !6 95 6 ++0

, ,

'$

(#=1#0> ( (1 1, !

' . &

'!

1

++;

'

" 1 3,41

5

1

.

& "

1

? &

' =$

, ,

& ' $*+, &

! 5

.5

-+ +* ",

13

@

&

(-0 $$= ! -++ ; (, @ .5 / 3 & (1 ? ) ") 1 , ! 3,41 5 .

1 "

1


1 &

1


1

."

0$

, & 1 , ++* '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0

' $*+

, ,

(#:! ( (1 ,

1

-++ ;

&

" &

& 1 ' $*+,

1

?

) 1, !

-++* "

'$ *+,

") 3,41 5

++*

. !

5 ", .5 &

@ /3 1 1 ?

;$

& ' '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0

, ,

(#0 ( (1

1

-++;

1 6

" & '

1 ,$! 1, !



&

5 3,41

5

.

1

&

A$

,

#*!6

& ' 67 ' 867 !6 95 6 ++0(

, ,

'$

1

(-A $$-: ++; ( " (1 &

1

' 1, !

:$

& ' '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0( '/ ' $*+,

, , -++ *

(-+ ( (1

3,41

5

.

1

6

-++ ; "

' $*+

&

.

,

' 1, !

3,41

5

-+ +*

.

! "

#+ $ #*!6 !

,

& ' 67 ' 867 !6 95 6 ++0(

'$ '

, ,

(-# ( (1

#*!6 !

,

& ' 67 ' 867 !6 95 6 ++0(

'$ '

, ,

& 3,41

5

.

1 '! 1

(<+ $$<# ++; ( " (1 & ' 1) 1, !


'!

" '

1, !

##$

1

-++ ;


! 3,41

5

.

5

#$ #*!6

,

& ' 67 ' 867 !6 95 6 ++0( '

, ,

'$

(0 $$;! ( (1 &

#<$

, & 1 , ++* '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0

' $*+

, ,

! 3,41

(:! ++; ( !& " (1 , 1 1, !

#*$

, & 1 , ++* '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0

' $*+

, ,

3,41

(#= ! ( (1 ,

#*!6

.

&

,

'$

, ,

(*1= ( (1 ,

' $*+, 5 .

-++* 6

& 6

3,41

' $*+, 5 .

-++*

5 5 5

-++; " &

. 1

1, !


'!

&

1

'


5

-++; "

1, !

& ' 67 ' 867 !6 95 6 ++0(

" '

1) 1, !

#=$

5 5

-++ ;

3,41

' $*+, 5 .

-++*

5 B 5

& &

'$ 1#*#6 7' 867 ! 6 5 C6 ++; 0 -+ +; 5 B &

'

! 5

)

) %

& '$ 1 6 )1

'

=*+6 $ *6 #+6 -++; 8 ++; 5 B & ' ! &

)

"

$

&

& 1 .

&

" ! !

)

&

"

& ) ?

"

"



!

-

#0 $ ,

1

, ,

'/

(:' D -+ +; () ") (1 ,

5 5 5

!" & 1 ' $*+

, 1* 1

#; $ ,

1

, ,

'/

(#+) () (1

-++ * ' & , ! .

3,41

-++; ") ,

5

5 5 5

!" & 1 ' $*+

, 1* 1

#A $ #*!6

#: $

,

& ' 67 ' 867 !6 95 6 ++0

& ' #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0( * ' &

'$

,

'$

, ,

, ,

-++ * ' & , ! .

3,41

(#= ) -++; ( ) " " (1 , . & 1 ' $*+, 1 , ! 3,41 5 . (#A1#:) (' D " (1 , .

5

&

-++*

1

-++;

'

& 1

1 ' $*+, 1* ' & 1 , ! 3,41

&

-++* "

5

"



" "

. $

-+ $

, ,

(< ( (1 E 1 1 1 1 1 1 1 1

(

-+ +A E

1

5 5

' 1

' &

' ! ,

& 1 ' $*+

-#$ ,

1

, ,

'/

, (#= () (1

-++ * ++A ") ,

1 !" &

#A1#: ++;

)

1 ' $*+ , 1* 1

-++ * ' & , !

1 E

3,41

5

<

. -++A "

-$

,

#*!6

& ' '$ 67 ' 867 !6 95 6 ++0( , * '

, ,

(-*1-= (' D " (1 , .

&

1 ) )

' $*+, -++* , ") ") " '" !'" ! ' )

1* ' & 1 , ! 3,41


1

$$A

1

&


1

++A

5

0"

5 5 5 - $$ " " "

-<$

,

, ,

(#( (1 1 1 1 1 1

(

-+ +A E

1 1

5

' ,

& 1 ' $*+

, -*$

, & 1 , ++* '$ #*!6 6 7 ' 867 !6 95 6 ++0

' $*+

, ,

(-0 ( (1 ,

-++ * -+ +A "

, &

1 ' $*+, 1) 1) 1 1, !



! ) 3,41

5

.

-++*



! " "#



Kementerian Koordinator Bidang K esejahr eraan R akyat 1. Deputi Koordinasi Bidang Perumahan Rakyat dan Perlindungan Sosial – Adang Setiana 2. Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial – Soekamto

SHI SUPPORT 1. Team Leader – M. W. Manicki 2. Senior Advisor – Asih Eka Putri 3. Legal Specialist – A. A. Oka Mahendra



I.

PENDAHULUAN

Mengapa RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu segera disusun? Apakah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Asabri dan Persero Askes belum mencuk upi untuk dijadikan dasar hukum bagi penyelenggara program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional? Status hukum Persero Jamsostek , Taspen, Asabri dan Askes pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus 2005 terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005 dalam posisi transisi. Mengapa dalam posisi transisi? Karena Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN yang menyatakan ke-4 Persero tersebut sebagai BPJS menurut UU SJSN dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: “seandainya pembentuk undang-undang berm aksud menyatakan bahwa selam a ini belum terbentuk BPJS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) badanbadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diberi hak untuk bertindak sebagai BPJS, maka hal 1 itu sudah cukup tertampung dalam Ketentuan Pasal 52 UU SJSN. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 52 UU SJSN justru dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (rechstsvacuum) dan menjamin kepastian hukum (rechtszckerheid) karena belum adanya badan 2 penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan. Lebih lanjut Mahkamah Kostitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa UU SJ SN tidak boleh menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial. Perumusan Pasal 5 UU SJSN menurut Mahkamah Konstitusi menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang diturunkan dari Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945.

3

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa dengan adanya Pasal 5 ayat (4) dan dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN tidak memungkinkan bagi Pem erintah Daerah untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah. Oleh karena itu Pasal 5 ayat (4) UU SJSN juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bertitik tolak dari uraian diatas dapat dikemukakan 4 alasan yang dijadikan pertimbangan mengapa RUU BPJS perlu segera disusun: 1.

1

Sebagai pelaksanaan UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005.

2

Put usan Mahk amah Ko nstit usi terh adap perkara No mor 007/ PUU-II I/2 00 5, hala ma n 198 Ibid, hal aman 199

3

Ibid, hal aman 197



2.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi badan penyelenggara jaminan sosial dalam melaksanakan program jaminan sosial berdasarkan UU SJSN.

3.

Sebagai dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah yang dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN.

4.

Untuk meningkatkan kinerja badan penyelenggara jaminan sosial tingkat nasional dan sub sistemnya pada tingkat daerah melalui peraturan yang jelas mengenai tugas pokok, fungsi, organisasi yang efektif, mekanisme penyelenggaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, mekanisme pengaw asan, penanganan masa transisi dan persyaratan untuk dapat membentuk badan penyelenggara jaminan sosial daerah.

Undang-undang tentang BPJS harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN. Waktu yang tersedia untuk proses penyusunan UU BPJS + 2,5 tahun lagi. Dalam waktu yang tersedia tersebut perlu dilakukan langkah-langkah terencana untuk penyusunan RUU, harmonisasi RUU, pengajuan kepada Presiden, pengajuan usul agar RUU BPJS dijadikan prioritas Program Legislasi Nasional, pembahasan di DPR dan pengesahannya menjadi undang-undang. Jika tidak dikuatirkan batas waktu penetapan UU BPJS yang ditentukan dalam UU SJSN tidak dapat dipenuhi.

II.

DAS AR HUKUM

Dalam UU SJ SN terdapat beberapa pasal yang menjadi das ar hukum pembentukan BPJS. Pasal 1 angka (6) menentukan : ”BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Pasal 4 menentukan SJSN diselenggarakan berdas arkan pada prinsip: 1.

kegotong royongan;

2.

nirlaba;

3.

keterbukaan;

4.

kehati-hatian;

5.

akuntabilitas;

6.

portabilitas;

7.

kepesertaan bersifat wajib;

8.

dana amanat; dan

9.

hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunak an seluruhnya untuk pengem bangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Kemudian Pasal 5 menentukan : ”BPJS harus dibentuk dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) pada intinya menyatakan bahwa pada saat UU SJSN mulai berlaku Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Asabri dan Persero Askes tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan UU SJSN. Dalam ayat (2) ditentukan : ”semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lam bat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”.



Pasal-pas al lainnya yang terkait dengan BPJS adalah : 1.

Pasal 47 yang menentukan bahwa Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil y ang memadai. Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial sebagaim ana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

2.

Pasal 48 menentukan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan – tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya kesehatan keuangan BPJS. Apa, bagaimana, kapan dan konsekuensi tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh Pemerintah tidak ada penjelasannya dan juga tidak ada pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.

3.

Pasal 49 yang menentukan BPJS mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ditentukan bahwa subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa subsidi silang yang tidak diperkenankan dalam ketentuan ini misalnya dana pensiun tidak dapat digunakan untuk mempunyai jaminan kesehatan dan sebaliknya. Selanjutnya di tentukan bahwa peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. BPJS wajib memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta Jaminan Hari Tua. Se-kurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Sayangnya UU SJSN tidak mengatur secara lebih jelas tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh BPJS dan hak-hak yang diperoleh oleh peserta. UU SJSN juga tidak m endelegasikan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan teknis dari ketentuan Pasal 49 tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU BPJS agar ketentuan Pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktek.

4.

Pasal 50 menentukan BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa cadangan teknis menggambarkan k ewajiban BPJS yang timbul dalam rangka m emenuhi kewajiban dimasa depan kepada peserta.

5.

Pasal 51 menentukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.

Pasal ini juga tidak jelas menentukan instansi mana yang berwenang untuk melakukan pengaw asan terhadap pengelolaan keuangan BPJS dan tidak juga menunjuk peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1.

BPJS adalah badan hukum bersifat nirlaba yang harus dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarak an program jaminan sosial. Secara teoritis BPJS merupakan badan hukum yang 4 ingesteld (dibentuk) oleh open baar gezag (penguasa umum) dalam hal ini oleh pembentuk undang-undang dengan undang-undang.

2.

Sepanjang belum disesuaikan dengan UU SJSN maka pada saat UU SJSN mulai berlaku Persero JAMSOSTEK, Taspen, Asabri dan Askes tetap berlaku dengan kewajiban untuk menyesuaikan

4

Chi dir Ali, SH, Bad an Hukum, Band ung 1 976 h alaman 90



semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS tersebut dengan UU SJSN paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU SJSN diundangkan. 3.

UU SJSN tidak secara tegas menentukan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh masing-masing BPJS.

4.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus 2005 Pemerintah D aerah dapat membentuk BPJS Daerah sebagai s ub sistem penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur ddalam UU SJSN.

5.

Pasal 48, 49 dan Pasal 51 UU SJSN yang terkait dengan BPJS belum jelas definisi operasionalnya dan tidak ada pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, karena itu perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU BPJS.

6.

Ketentuan lebih lanjut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tabel Peraturan Pelaksanaan yang perlu dibuat. Peraturan pelaksanaan No

Pasal UU

PP

PerPres

Perundang -undangan

Keterangan

1

Pasal 5 jo Pasal 52 ayat (2)

√

-

-

-

Belum ditetapkan. Paling lambat 19-10-09 harus ditetapkan

2

Pasal 47 ayat (2)

-

√

-

-

Belum ditetapkan

3

Pasal 50 ayat (2)

-

√

-

-

Idem

4

Pasal 51

-

-

-

√

Tidak disebut peraturan perundang-undangan yang dimaksud

1

2

0

1

Jumlah

III.

KEADAAN SE KARANG

Berdasarkan Ketentuan Peralihan UU SJSN Pasal 52 ayat (1), 4 Perusahaaan Perseroan (persero) yang telah ada pada saat UU SJSN mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan UU SJSN yaitu : 1.

Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

2.

Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan As uransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegaw ai



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lem baran Negara Nomor 2906), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lem baran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara N omor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200); 3.

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);

4.

Perusahaan Perseroan (Pers ero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

Ketentuan tersebut diatas mengandung makna bahwa pembentuk undang–undang berm aksud menyatakan selama belum terbentuk BPJS senagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) badan-badan 5 sebagaimana dim aksud pada Pasal 5 ayat (3) diberi hak untuk bertindak sebagai BPJS , sampai semua ketentuan yang mengatur BPJS tersebut disesuaikan dengan ketentuan UU SJSN paling lam bat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang SJSN diundangkan. Keempat persero tersebut, masing-masing melaksanakan program jaminan sosial sebagai berikut: NO

Persero

Program

Peserta

1

Jamsostek

JK, JKK, JHT, JKM

Pengus aha dan tenaga kerja swasta yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja

2

TASPEN

JP, JHT, JKM

PNS, Janda dan Duda PNS, Pejabat Negara

3

ASABRI

JP, JHT, JKM

TNI, POLRI, Janda dan Duda TNI, POLRI

4

ASKES

JK

PNS, Pensiunan PNS, TNI, POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya

Keterangan Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur dengan PP.

TNI, POLRI aktif JK ditangani oleh Dinas Kesehatan TNI, POLRI. Persero ASKES ditugaskan juga dalam pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin / ASKESKIN

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nom or 007/PUU-III/2005, terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk BPJS Daerah sebagai sub sistem penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU SJSN. Perlu dikemukakan bahwa jangkauan kepesertaan program jaminan sosial sampai saat ini masih sangat terbatas. Perluasan kepesertaan menurut UU SJSN dilakukan secara bertahap, diawali dengan program 5

Opcit



Jaminan Kesehatan (JK) bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran. Pentahapan pendaftaran penerima bantuan iuran sebagi peserta jaminan sosial akan diatur lebih 6 lanjut dengan Peraturan Pemerintah . Demikian pula m engenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah7. Sampai sekarang Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan.

IV.

OPSI UNTUK P EM BE NTUKAN RUU BPJS

Muatan-muatan pokok perlu diatur dalam RUU BPJS dan opsi-opsi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh berbagai badan penyelenggara nasional dan pengaturan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di daerah. UU No. 40 Tahun 2004 (UU SJSN) belum mengatur secara tegas dan rinci mekanisme penyelenggaraan sistem jaminan sosial dan cakupan program, serta kelompok masyarakat yang menjadi tanggung jawab BPJS. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pula menegaskan penyelenggaraan jaminan sosial di daerah. Tujuan merumuskan opsi-opsi BPJS adalah untuk memberikan pertimbangan dalam mentranformasi keempat BUMN prolaba penyelenggara program jaminan sosial (PT JAMSOSTEK, PT ASKES, PT ASABRI, PT TASPEN) menuju BPJS sesuai dengan mandat UU SJSN Pasal 5 dan Pasal 52 ayat (2) berikut cakupan program dan cakupan kepesertaannya. Pilihan yang ditawarkan memisahkan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi TNI dan POLRI untuk diselenggarakan oleh BPJS tersendiri (BPJS ASABRI).

Untuk diperhatikan Perlu ditetapkan pengertian Jaminan Kematian (JKM) merupakan: 1. Program finasial jangka panjang untuk proteksi pendapatan yang hilang akibat kematian di usia produktif, seperti pada: Program Jaminan Kematian PT JAMSOSTEK, Manfaat kepada ahli waris peserta berupa: Santunan Kematian, Rp. 6.000.000,Biaya Pemakaman, Rp. 1.500.000,Santunan Berkala,Rp. 200.000,-/bulan (selam a 24 bulan). Atau, 2. Program santunan kematian dan penguburan, seperti pada: Program Pensiun PT TASPEN, Manfaat diberikan kepada ahli waris peserta antara lain Uang Duka W afat (UDW ) sebanyak 3 kali gaji penghasilan terakhir.

6 7

UU Nomor 40 T ah un 20 04 t en tang SJS N P asal 17 aya t (6) UU Nomor 3 Ta hu n 1 99 2 tent ang ja msost ek, Pasal 4 ayat ( 3)



Setelah mempelajari UU SJSN, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kondisi yang ada sekarang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan mem perhatikan hasil konsultasi dengan para ahli di Maxplanck Institute Jerman tanggal 26 Maret - 5 April 2007, dapat dikemukakan 3 opsi untuk pembentukan RUU BPJS sebagai berikut : 1.

Opsi ke-1: OPITIMUM mengatur kem bali penyelenggaraan jaminan sosial oleh 4 BUMN menjadi satu program diselenggarakan oleh satu BPJS (merujuk Pasal 18 huruf a-e UU SJSN). a.

BPJS Jaminan Kesehatan bergabung dengan program Jaminan Kematian (Pasal 19 dan selanjutnya beserta Pasal 43 dan selanjutnya).

b.

BPJS Jaminan Hari Tua dan Pensiun (Pasal 39 dan selanjutnya).

c.

BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (Pasal 29 dan selanjutnya).

d.

BPJS ABRI dan POLRI untuk seluruh program.

e.

BPJS Jaminan pengangguran didirikan baru.

Kelebihan opsi ini adalah: a.

Penerim aan masyarakat tinggi terutama dalam jangka panjang;

b.

Penyelenggaraan berbasis pilar yang jelas akan menciptakan BPJS yang spesialis dan handal dibidangnya;

c.

Penyelenggaraan dengan struktur penyelenggaraan yang efisien;

d.

Pengorganisasian program dengan adekuat;

e.

Terjamin penyelenggaraan program yang seragam dan berskala nasional sehingga dapat meningkatkan kekuatan program nasional dibandingkan dengan penyelenggaraan lokal yang terpilah pilah

yang

jelas

akan

mendekatkan

pada

tujuan

Kekurangan opsi ini adalah: a.

Memerlukan upaya dan investasi yang besar;

b.

Mengingat kondisi peraturan perundangan yang belum adekuat dan perekonomian yang masih labil, opsi ini mungkin terlalu dini untuk diselenggarakan di indonesia;

c.

Kemungkinan munculnya resistensi dari struktur penyelenggaraan saat ini yang meliputi pemerintah dan BUMN sangat besar;

d.

Kemungkinan munculnya resistensi dari pengusaha atau pemberi kerja dalam jangka pendek sangat besar terutama dari program pensiun dan jaminan hari tua;

e.

Kemungkinan munculnya resistensi dari pekerja dalam jangka pendek sangat besar terutama bila besar iuran ditingkatkan.



2.

Opsi ke-2 : STATUS QUO Plus Membagi tanggung jawab penyelenggaraan program jaminan sosial seperti yang diselenggarakan oleh 4 BUMN saat ini (Status Quo) dengan mengubah status badan penyelenggara m enjadi nirlaba dan memperluas jangkauan pelayanan kepada seluruh kelompok penduduk.


Melanjutkan penyelenggaraan yang tengah berlangsung

b.

Proses transformasi kurang traumatik

c.

Proses transformasi dapat dicapai lebih mudah dan lebih cepat

Kelemahan opsi ini adalah: a.

Tidak mudah menjadikan JAMSOSTEK berfungsi bagi seluruh penduduk;

b.

Pengorganisasian dan prosedur penyelenggaraan menuntut keunikan masing-masing program sehingga satu BPJS mengelola 5 program dengan konsekuensi: Menuntut satu BPJS bekerja dengan berbagai aturan dan regulasi Memunculkan kesulitan karena satu BPJS mungkin tidak akan m ampu menguasai kondisi semua program SJSN

c.

Memerlukan pengaturan yang cermat mengenai: Apakah kepesertaan wajib boleh memilih JAMSOSTEK atau BPJS daerah; Hak pilih peserta; Berbagai kemungkinan yang penyelenggaraan.

d.

timbul

akibat

kompetisi

dan perbedaan standar

2 BPJS (JAMSOSTEK dan ASKES) menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dicermati isu keadilan dan kordinasi program ; BPJS melayani peserta berpendapatan rendah sehingga dana yang terkumpul juga rendah ; BPJS melayani peserta yang memiliki angka kesakitan tinggi sehingga belanja kesehatan juga akan tinggi, Kesinambungan penyelenggaraan perlu dicermati karena ketersediaan dana sedikit sementara belanja besar.



BPJS JAMSOSTEK BPJS

Program

Peserta

• Jaminan Kesehatan

Pekerja swa sta :

• Jaminan Kematian

• Dalam Hubungan Kerja

• Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun

• Di luar hubungan kerja • Pekerja mandiri

Keuntungan • Melanjutkan penyelenggaraan yang tengah berlangsung • Proses transformasi kurang traumatik • Proses transformasi dapat dicapai lebih mudah dan lebih cepa t

Kerugian/ masalah/tantanga n • Menjadikan JA MSOSTEK berguna / berfung si bagi seluruh penduduk; • Pengorganisasian dan prosedur pen yelenggaraan menuntu t keunikan ma singmasing program sehingga sa tu BPJS mengelola 5 program akan: o menuntu t satu BPJS bekerja dengan berbagai aturan dan regulasi o memun culkan ke sulitan karena satu BPJS mung kin tidak akan mampu menguasai kondi si semua program SJSN; • Jangkauan terhadap ko mpeti si dengan BPJS Daerah o perlu diatur lebih lanju t apakah kepeser taan wajib boleh memilih JAMSOSTEK atau BP JS Daerah o perlu ditetapkan hak pilih peserta ; o perlu diatur dengan tegas berbagai ke mungkinan yang timbul akiba t kompe tisi dan perbedaan standar penyelenggaraan

ASKES BPJS

Jaminan Kesehatan

• PNS (akti f & pensiun) • Pensiun TNI dan POLR I • Masyara-kat Miski n

Lihat JAMSOSTEK

• 2 BPJS ( JAMSOS TEK dan ASKES) men yelenggarakan program ja minan kesehatan, perlu dicer mati isu keadilan dan kordinasi program • BPJS melayani peser ta berpendapatan rendah sehingga dana yang ter kumpul juga rendah • BPJS melayani peser ta yang memiliki angka kesakitan tinggi sehingga belanja ke sehatan juga akan tinggi, • Kesinambungan penyelenggaraan perlu dicermati karena keter sediaan dana sedi kit se mentara belanja besar.



BPJS TASPE N BPJS

Program • Jaminan Pensiun

Peserta

Keuntungan

PNS & Pejabat Negara

Lihat JAMSOSTEK

TNI / POLRI

Lihat JAMSOSTEK

Kerugian/ masalah/tantanga n

• Jaminan Hari Tua

ASABR I BPJS

3.

Jaminan Pensiun

Opsi ke-3 : MODERAT menggabungkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepada sebuah badan penyelenggara (BPJS ASKES), menambahkan program pensiun dan program jaminan pengangguran kepada BPJS JAMSOSTEK dan mendirikan s ebuah badan penyelenggara baru untuk kelompok penduduk di sektor informal dan pekerja mandiri untuk mengelola seluruh program jaminan sosial kecuali program kesehatan.


Penerim aan tinggi dari pekerja

b.

Satu BPJS bertanggung jawab untuk program kesehatan dan kematian berpengaruh pada : Pengorganisasian dan prosedur penyelenggaraan adekuat Dana yang terkumpul lebih besar Lebih efisien karena kekuatan tawar kontrak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan

c.

Kelompok masyarakat yang terkait ditangani oleh satu BPJS.

Kekurangan opsi ini adalah: a.

Menjandikan JAMSOSTEK berfungsi bagi seluruh penduduk;

b.

Pengorganisasian dan prosedur penyelenggaraan menuntut keunikan masing-masing program sehingga satu BPJS mengelola 5 program dan konsekuensinya: Menuntut satu BPJS bekerja dengan berbagai aturan dan regulasi Memunculkan kesulitan karena satu BPJS mungkin tidak akan m ampu menguasai kondisi semua program SJSN

c.

Kompetisi dengan BPJS daerah memerlukan pengaturan yang cermat mengenai : Apakah kepesertaan wajib boleh memilih Jamsostek atau BPJS Daerah Hak pilih peserta Berbagai kemungkinan yang penyelenggaraan


timbul

akibat

kompetisi

dan perbedaan standar


d.

Sangat dituntut untuk membangun struktur penyelenggraan yang lebih adekuat dan canggih : registrasi, pengumpulan dana, pemberian pelayanan kesehatan secara aktif ;

e.

Bahaya dari kekuatan monopsoni : Mendikte kondisi dan Penyalahgunaan kekuatan tawar

f.

Sangat memerlukan kontrol pem erintah yang tegas dan adekuat

g.

Tantangan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap krediibilitas BPJS sangat tinggi.

h.

Isu pengorganisasian dan prosedur sangat berbeda antar program.

Pemerintah perlu menentukan pilihan yang tepat dan cocok denagn kondisi Indonesia serta kemungkinan pelaksanaannya secara efektif agar program jaminan sosial betul-betul dirasakan manfaatnya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk.

BPJS JAMSOS TEK BPJS

Program • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun

Peserta Pekerja swasta di dalam hubungan kerja

Keuntungan Penerimaan tinggi dari pekerja

Kerugian/ masa lah/tanta ngan • Menjandikan JA MSOSTEK berguna / berfungsi bagi seluruh pendudu k • Pengorganisasian dan prosedur penyelenggaraan menuntut keunikan masingmasing program sehingga satu BPJS mengelola 5 program a kan:

Wajib

• Jaminan Pengangguran

o menuntu t satu BPJS bekerja dengan berbagai aturan dan regulasi

(Kesehatan dan ke matian dialihkan)

o memunculkan ke sulitan karena satu BPJS mungkin tidak akan ma mpu menguasai kondi si semua program S JSN ; • Jangka uan terhada p / Kompetis i dengan BPJS Daera h

Lihat opsi 2 di a tas

ASKES BPJS

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian

ASKES adalah BPJS na sional tunggal un tuk kesehatan dan Kematian

• PNS (a ktif & pension) • Pensiun TN I & POLR I • Masy. Miskin


• Satu BP JS bertanggung jawab untuk program keseha tan dan kematian

• Sangat di tuntu t untuk membangun struktur penyelenggaraan yang lebih adekuat dan canggih: registra si, pengumpulan iuran, pengu mpulan dana , pembelian pela yanan keseha tan secara aktif


BPJS

Program

Peserta • Pekerja Swasta: o Dalam Hubungan Kerja o Di luar Hubungan Kerja o Pekerja Mandiri

TASPEN BPJS

• Jaminan Pensiun

BPJS

HAR APAN BPJS

• Pengorganisasian adekuat • Prosedur penyelenggaraan adekuat • Dana yang terkumpul lebih besar • Lebih efisien karena kekua tan tawar kontra k terhadap fasilitas pelayanan keseha tan

PNS dan Pejabat Negara

Lihat JAMSOS TEK

Jaminan Pensiun

TNI dan POLRI

Lihat JAMSOS TEK

• Jaminan Kecelakaan Kerja

Pekerja swasta :

BPJS un tuk kelompok masyaraka t yang tersuli t


ASA BRI

Keuntungan


• Di luar hubungan kerja

• Jaminan Pensiun

• Pekerja mandiri


Kerugian/ masa lah/tanta ngan • Bahaya dari ke kuatan monopsoni : 1) mendikte kondisi dan 2) penyalahgunaan kekuatan tawar • Sangat memerlu kan kontrol Pemerintah yang tegas dan adekuat • Menjamin terciptan ya transparan si sangat rapuh • Tantangan untu k membangun keperca yaan masyaraka t terhadap kredibilita s BP JS sangat tinggi .

• Biaya pen yelenggaraan sangat tinggi • Pengelolaan suli t • Isu pengorganisa sian dan prosedur sangat berbeda antar progra m


POKOK-POKOK PI KI RAN RUU BPJS

V.

Sebelum mengemukakan pokok-pokok pikiran m engenai RUU BPJS terlebih dahulu perlu disampaikan secara garis besar penyesuaian apa saja yang perlu dilak ukan terhadap semua ketentuan yang mengatur mengenai 4 Persero (Jamsostek, Taspen, ASABRI dan Askes) dengan UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ada 8 hal pokok yang perlu disesuaikan yaitu : 1.

Jenis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya harus dalam bentuk undang-undang.

2.

BPJS merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba dan dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

3.

BPJS mengelola dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembanganny a yang digunakan untuk : a.

Pembayaran manfaat kepada peserta;

b.

Pembayaran operasional penyelenggaraan program jaminan sosial

4.

Struktur organisasi BPJS yang ramping dan kaya fungsi serta standar operasional dan prosedur kerja BPJS yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governanc e.

5.

Mekanisme pengawasan terhadap BPJS

6.

Syarat-syarat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk BPJS Daerah sebagai sub sistem penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU SJSN8.

7.

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS dilakukan oleh DJSN.

8.

Masa transisi dari BPJS yang profit oriented ke non profit

Ketentuan yang mengatur 4 Persero Peyelenggara jaminan sosial yang ada sekarang yang perlu disesuaikan dengan UU SJSN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

8

Put usan Mahk amah Ko nstit usi terh adap perkara No mor 007/ PUU-II I/2 00 5



No

Perihal

Keadaa n Sekarang

UU SJSN Pasca Put usan M K

1

Bentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

Peraturan Pe merintah

Undang-Undang BPJS

2

Status

BUMN Per sero

Badan Hu kum

3

Maksud dan Tujuan serta lapangan u saha

Menyediakan barang dan/atau jasa yang ber mutu tinggi dan berda ya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan . Lapangan usaha ditentu kan dala m Pera turan Pemerintah yang menga tur masingmasing Persero .

Menyelenggarakan progra m jaminan sosial dengan prin sip nirlaba dengan tujuan u tama untuk memenuhi sebesar-besarn ya kepentingan peser ta a tau dengan kata lain menggunakan hasil pengembangan dana untu k memberi kan manfaat sebesarbesarnya bagi seluruh peserta

4

Modal / Dana

Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat mili k seluruh pe serta

5

Organ

RUPS, Direksi dan Komi saris

Belum di tentu kan

6

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komi saris

Oleh R UPS

Belum di tentu kan

7

Ketentuan lebih lanju t mengenai per syaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komi saris

Diatur dengan Kepu tusan Men teri

Belum di tentu kan

8

DJS N

-

Berfungsi merusmuskan kebija kan umum dan sinkroni sasi penyelenggaraan SJSN .

Tugas D JSN : − Melakukan kajian dan penelitian yang ber kaitan dengan penyelenggaraan ja minan sosial − Mengusul kan kebijakan inve sta si Dana Jaminan Sosial Na sional, dan − Mengusul kan anggaran jaminan sosial bagi peneri ma ban tuan iuran dan tersedian ya anggaran operasional kepada Pe merintah .

Wewenang D JSN : − Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program ja minan sosial



No 9

Perihal Kewajiban BP JS

Keadaa n Sekarang -

UU SJSN Pasca Put usan M K − Memberi kan no mor iden tita s tunggal kepada setiap peser ta dan anggota keluargan ya. − Memberi kan in forma si tentang hak dan ke wajiban kepada peserta dan mengikuti keten tuan yang berla ku. − Memberi kan konpensa si dala m hal di suatu daerah belu m tersedia fa silita s keseha tan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebu tuhan medik sejumlah peser ta (diatur lebih lanjut dengan Per.Pres. untu k JK dan dengan PP untu k JKK). − Membayar fasili tas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada pe serta paling la mbat 15 hari sejak per mintaan pembayaran diteri ma. − Mengelola dan menge mbangkan dana jaminan sosial secara optimal dengan memper timbangkan aspek likuiditas, sol vabilita s, keha tihatian, kea manan dana dan hasil yang memadai (diatur lebih lanju t dengan PP). − Memberi kan in forma si a kumula si iuran berikut ha sil pengembangannya kepada setiap peserta JHT sekurangkurangnya se kali dalam setahun . − Memben tuk cadangan te knis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazi m danberla ku umum (diatur lebih lanju t dengan PP).

10

Hal-hal Pen ting lainn ya yang perlu dilaku kan BPJS

-

− Melakukan kesepa katan dengan asosia si fasili tas ke sehatan disuatu wilayah untuk menetap kan be sarnya pembayaran kepada fa silita s kesehatan un tuk se tiap wilayah . − Mengembang kan sistem pelayanan keseha tan, si ste m kendali mutu pelayanan kesehatan un tuk mening katkan efisien si dan efekti vitas JK. − Mengelola pe mbukuan sesuai dengan standar akuntan si yang berlaku.



No

Perihal

UU SJSN Pasca Put usan M K

Keadaa n Sekarang

11

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan

Pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan dila kukan oleh auditor eksternal yang di tetap kan oleh RUPS untu k Per sero BPK berwenang melakukan pe meriksaan terhadap B UMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dilakukan sesuai dengan pera turan perundang-undangan.

12

Syarat- syara t bagi Pemda untuk dapat memben tuk BPJS Daerah sebagai sub sistem penyelenggaraan jaminan sosial

Tidak diatur

Pasca Putusan MK, BPJS daerah dapat dibentuk dengan Perda dengan memenuhi ketentuan S JSN sebagainmana diatur dalam UU SJSN .

13

Transi si dari Persero ke BPJS

-

Perlu diatur dalam UU BP JS an tara lain mengenai hak dan kewajiban Persero, kekayaan , pe serta , pegawai dan organ.

Pokok-pokok pikiran yang dapat disampaikan sebagai masukan dalam penyusunan RUU BPJS sebagai berikut: 1.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ada 3 opsi yang dapat dipilih untuk menentukan lapangan usaha BPJS yaitu opsi optimum, opsi status quo plus atau opsi moderat dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

2.

BPJS bersifat nirlaba dalam pengertian bahwa tujuan utama untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta atau dengan kata lain mengutamak an penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3.

Dengan dibentuknya BPJS berdasarkan UU BPJS m aka Persero Jamsostek, Taspen, ASABRI dan ASKES dinyatakan bubar pada saat diundangkannya UU BPJS dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, peserta yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada BPJ S.

4.

BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat membentuk kantor-kantor wilayah / cabang pada tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota.

5.

Modal BPJS merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan iuran peserta beserta hasil pengembangannya yang digunakan untuk : a. Pembayaran manfaat kepada masyarakat; b. Pembayaran operasional penyelenggaraan program jaminan sosial

6.

BPJS betangggung jawab kepada Presiden melalui DJSN.

7.

Organ BPJS terdiri dari : a.

Direksi

: Paling banyak 5 orang

b.

Dewan Pengawas

: Paling banyak 3 orang



8.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden atas usul DJSN. Calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas diusulkan oleh DJSN setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan untuk memperoleh calon-calon yang memenuhi persyaratan dari segi profesionalisme dan integritas.

9.

Masa jabatan Direksi dan Dewan pengawas adalah 5 Tahun, dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

10.

Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) sebagai penjabaran kebijakan umum penyelenggaraan SJSN yang ditetapkan oleh DJSN. RJP sekurang-kurangnya memuat: a.

Evaluasi pelaksanaan kinerja BPJS

b.

Posisi pada saat penyusunan RJP

c.

Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan RJP

d.

Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.

e.

Kebijakan pengembangan dana.

Rancangan RJP yang telah disetujui Dewan Pengaw as disampaikan kepada DJSN untuk memperoleh persetujuan. 11.

Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran operasional RJP. Untuk jangka waktu satu tahun RKT sekurang-kurangnya memuat : a.

Program kerja dan kegiatan dalam 1 tahun

b.

Anggaran BPJS yang terinci untuk setiap program dan kegiatan

c.

Proyeksi keuangan BPJS

12.

Direksi wajib menyampaikan laporan berkala setiap semester kepada Dewan Pengawas dan laporan tahunan kepada DJSN untuk mendapat pengesahan. Pada akhir masa jabatan Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan RJP kepada DJSN.

13.

Pengelolaan pembukuan BPJ S dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

14.

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban BPJS sebagaimana ditentukan dalam UU SJSN.

15.

Laporan Tahunan Direksi dan laporan akhir masa jabatan Direksi terbuka untuk diakses oleh publik dalam rangka sosial kontrol.

16.

Syarat-syarat bagi Pemda untuk dapat membentuk BPJS Daerah antara lain: a.

Jumlah peserta yang memadai untuk kelangsungan BPJS Daerah

b.

Manfaat dan standar pelayanan yang sama

c.

Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas untuk penyelenggaraan program jaminan sosial

d.

Mempunyai rencana jangka panjang yang disetujui DJSN sebagai penjabaran kebijakan umum sebagai penjabaran penyelenggaraan program SJSN yang ditetapkan DJSN

e.

Kemampuan BPJS daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip SJSN



17.

Dalam ketentuan peralihan antara lain perlu diatur: a.

Status peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial yang berlaku sekarang

VI.

b.

Status organ Persero yang ada sampai terbentuknya organ BPJS sesuai dengan ketentuan UU BPJS

c.

Status Pegawai Persero yang ada

d.

Hak dan kewajiban Persero terhadap Pihak ke-3

e.

Penyelesaian hak-hak peserta yang sedang dalam proses

f.

Proses waktu penyesuaian dengan ketentuan UU BPJS

SISTEM ATI KA RUU BPJS BAB Menimbang

SUBSTANSI Pasal 1 Angka 6

Umum

Dasar hukum yang berlaku

Pasal 1 Angka 7

Umum

Pengelolaan Dana Jaminan social

Pasal 5

BPJS

Badan (Putusan MK mengenai Pasal 5 BPJS)

Pasal 15

Kepesertaan

Nomor identitas

Pasal 16

Kepesertaan

Informasi pelaksana-annya

Pasal 23 (1), (2)

JK

Manfaat yang diberikan, fasilitas, kerjasama

Pasal 24 (1), (2)

JK

Mekanisme pembayaran

Pasal 24 (3)

JK

Sistem kendali mutu dan pengawasan

Pasal 25

JK

Daftar nama dan harga obat-obatan

Pasal 29

JKK

Administrasi

Pasal 32

JKK


Pasal 35

JHT

Administrasi

Pasal 47-51

Pengelolaan Dana (tidak berhubungan dengan Pas al 47 (2), Pasal. 50 (2))

MASIH BELUM LENGKAP

Bab I

1. Badan: BPJ S, Pasal 1 Angka 6, Pasal 5 (1) UU No. 40/2004

2. Badan dan kantor Istilah dan Ketentuan Umum 3. Badan Nasional (dengan kantor di tingkat provinsi dan daerah) 4. Badan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (dengan kantor di tingkat wilayah) 5. Badan di tingkat Pemerintah W ilayah (dengan kantor di tingkat Kabupaten/Kota)



BAB

SUBSTANSI 6. Pendanaan (Opsi pengaturan: pemilahan program vs pemilahan kelompok penduduk atau dikombinasikan) (Tidak menggabungk an arus kontribusi /dana antar BPJS)

Bab II Pendirian BPJS

1. Badan Nama-nama dan/atau daftarnya 2. Status Hukum --- dasar hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6) 3. Legal Personality 4. Hukum Perseroan a. Penandatanganan kontrak b. Perwakilan → peraturan hubungan keorganisasian c. Hirarki/jenjang (tingkat nasional, provinsi, wilayah) 5. Independensi Ke tingkat tertentu sebagaimana Bab ___ dan bentuk pengawasan 6. Nirlaba 7. Tugas-tugas a. Umum b. Bagi seluruh bangsa Ketersediaan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia 8. Pendirian BPJS Dengan ini didirikan di tingkat nasional (deklarasi nama BPJS-BPJS), contoh: a. BPJS JAMSOST EK b. BPJS ASKES c. BPJS TASPEN d. BPJS ASABRI e. BPJS HARAPAN Dimungkinkan didirikan di tingkat provinsi dan wilayah a. hanya pada tingkat dan dalam kondisi tertentu sebagaimana UU ini, dijabarkan pada Bab IX Ketentuan Penutup b. hanya bila sesuai dengan standar-standar Pengelolaan Dana tertentu sebagaimana dalam Pasal 47 – 51 UU No. 40/2004 c. hanya bila sesuai dengan Peraturan Pemerintah (pada Pengelolaan Dana Jaminan Sosial), disebutkan dalam Pasal 47 (2), Pasal 50 (2) UU No. 40/2004 9. Pembatasan dari/hubungannya dengan BPJS



BAB

SUBSTANSI

Bab III BPJS Nasional Bagian Pertama Tanggung jawab BPJS Nasional terhadap Program SJSN

Mohon diingat bahwa HOMOGENITAS antar tingkat nasional dan provinsi/kabupaten yang dipilih untuk suatu desain khusus akan BERPENGARUH/akan diatur dengan memerhatikan konsekuensi-konsekuensi keorganisasian di tingkat ini/penolakan dari tingkat di bawahnya.

Bagian Kedua

1. Umum

Kerorganisasian

2. Ketentuan-ketentuan BPJS a. Opsi (2) perbedaan struktur masing-masing BPJS diseversifikasi dalam kolom ini b. Opsi (3) persamaan umum (misalnya pengangkatan) struktur/ketentuan+ peraturan tambahan, … Untuk setiap BPJS, jelaskan dengan rinci hal-hal berikut: a. Nama BPJS b. Keanggotaan c. President/Pimpinan d. Pengangkatan, penempatan, pensiun e. Kualifikasi, kompetensi f.

Dewan/representatif

g. Kantor lokal h. Karyawan i.

Departemen

j.

Anggaran

k. Administrasi l.

Bab IV

Peraturan internal

1. Putusan mendasar sesuai konsekuensi dari putusan Mahkam ah Konstitusi

BPJS Daerah

2. BPJS Daerah dimungkink an juga berperan pada program jaminan sosial yang sama

Bagian Pertama

3. Pertanyaan mendasar: apakah diizinkan adanya persaingan atau diatur adanya pengharmonisasian dengan BPJS Nasional

Pendirian BPJS di tingkat Daerah (Provinsi/ kabupaten/ kota)

4. Ketentuan menaati kondisi-kondisi tertentu sebagaim ana diatur dalam UU SJSN dan UU ini yang disebutkan dalam Bab II UU BPJS (lihat di atas) 5. Standar-standar keorganisasian 6. Bentuk struktur organisasi/hirarki tanggung jawab Apakah mengikuti struktur BPJS Nasional atau diperbolehkan berbeda dari BPJS nasional



BAB

SUBSTANSI 7. Besarnya kontribusi (seragam atau bervariasi) 8. Jumlah peserta program daerah (untuk menjamin terciptanya solidaritas sosial) a. Tingkat provinsi b. Tingkat kabupaten/kota c. Perbedaan antar program SJSN bila diperbolehkan 9. Kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan masingmasing program SJSN oleh BPJSD a. Kesehatan (contoh): BPJS Daerah harus menjamin tersedianya kontrak kerja dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk menjamin terselenggaranya program dengan adekuat b. Hari tua dan pensiun: ….. c. Jaminan kecelakaan kerja: ….. d. Jaminan Kematian:….. 10. Tanggung jawab yang diberikan kepada BPJS Daerah sesuai dengan BPJ S Nasional

Bagian Kedua Standar-standar kualitas

Bagian Ketiga Tanggung jawab penyelenggaraan program

Bagian Keempat Ketentuan keorganisasian

Harap selalu diperhatikan homogenitas peraturan perundangan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar SJSN

1. Umum Struktur umum yang harus dipenuhi oleh semua BPJSD 2. Ketentuan BPJSD a. Perbedaan struktur masing-masing BPJSD diatur di sini b. Persamaan umum BPJSD (e.g. pengangkatan) struktur/ + aturan tambahan lainnya Untuk setiap BPJSD, jelaskan dengan rinci hal-hal berikut: a. Nama BPJSD b. Keanggotaan c. President/Pimpinan d. Pengangkatan, penempatan, pensiun e. Kualifikasi, kompetensi f.

Dewan/representatif


Departemen



BAB

SUBSTANSI j.

Anggaran

k. Administrasi l.

Peraturan internal

3. Hak mendirikan Asosiasi BPJSD (?) a. Tingkat yang diizinkan (BPJS provinsi/kabupaten /kota) b. Diizinkan untuk BPJSD yang mengelola program yang sama / berbeda / campur c. Tujuan pendirian (contoh): Untuk bertindak bersam a-sama misalnya dalam menetapkan kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan, dll.

Bab V Prosedur administratif

1. Umum a. Aturan dalam pengambilan keputusan b. Prinsip-prisip dasar c. Penyediaan informasi bagi peserta (ps 15 ayat 2) d. Penerbitan kartu peserta (pasal 15 ayat 1) e. Aturan khusus mengenai pemberian kompensasi f.

Telaah internal/penyelesaian keluhan. (Apakah telaah internal adalah kondisi untuk dilakukan telaah hukum? jika ya, maka hal ini harus diatur pada BAB X)

2. Khusus e.g. penyelenggaraan program (JK, JKK, JP, JHT, JKM)

Bab VI Kerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Bab VII Supervisi dan Kewenangan Pemerintah

1. Tugas dan tanggungjawab BPJS Nasional untuk melaporkan, memberi dokumen/informasi kepada DJSN 2. Tugas dan tanggungjawab BPJS Daerah untuk melaporkan, memberi dokumen/informasi kepada DJSN 3. Tugas BPJS Nasional dan Daerah untuk melaksanakan rekomendasi / kebijakan yang ditetapkan oleh DJSN

1. Umum - Kewajiban Tanggungjawab yang diberikan kepada Departemen-Departemen 2. Isu-Isu Yang Diawasi a. Perlu dibedakan: Pengaw asan terhadap keputusan tentang tugas dan kewajiban Pengaw asan tentang ketaatan atas pelaksanaan peraturan dan perundangan b. Umum Perlu disebutkan bahwa “tidak ada pengawasan langsung terhadap setiap keputusan / perlunya persetujuan atas tindakan namun……. “.



BAB

SUBSTANSI c. Pendirian BPJS Daerah Pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada BAB IVA d. Jenis-jenis kegiatan Anggaran Penerbitan kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan Pembangunan sistem contoh seperti yang diwajibkan dalam Pasa 24 ayat 2 UU SJSN: sistem penyelenggaraan, kontrol kualitas 3. Umum – Instrumen, dll a. Permintaan informasi kepada BPJS b. Perubahan permintaan tentang …. c. Tindakan atas nama BPJS d. Penggantian karyawan BPJS oleh komisioner (termasuk juga penyelenggaraan oleh badan): penyalahgunaan sementara organisasi tidak adek uat e. Supervisi aturan internal → persetujuan terhadap penerbitan peraturan internal f.

Penutupan BPJSD yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Bab IVA

4. Ketentutan khusus untuk masing-masing BPJS

Bab VIII Kekayaan dan Investasi

1. Kekayaan a. Pengaturan kekayaan dan kepemilikan dana yang terhimpun oleh BPJS b. Pengelolaan kekayaan c. Batasan cadangan teknis program JK d. Pelaporan 2. Investasi a. Bentuk-bentuk investasi yang diamanatkan b. Mekanisme investasi lanilla

Bab IX Perpajakan

Bab X Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

1. Ketentuan perpajakan badan (dibebaskan vs dikenakan) 2. Hal-hal lain yang menyangkut pajak (contoh: pajak investasi, pajak pengadaan barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, dll)

1. Ketentuan Umum dan Tindakan Pertama a. Pengajuan perkara melawan BPJS /pihak yang berwenang / peserta SJSN/ BPJS b. Subyek untuk diselesaikan melalui pengadilan



BAB

SUBSTANSI c. Apakah akan diatur pula sengketa akibat transformasi 4 BUMN menjadi BPJS ? → perlu merujuk juga pada peraturan perundangan lain yang terkait d. Jenis Peradilan → apakah peradilan administratif? e. Peradilan tingkat I f.

(lokal): tempat peradilan (forum)

Peradilan tingkat II

g. Dampak kebijakan otonomi daerah dan desetralisasi pada SJSN dan BPJSD h. Prasyarat khusus i.

Batasan waktu

j.

Pokok masalah untuk ditelaah secara administratif/internal

2. Laporan Awal Ditentukan laporan awal dalam kondisi-kondisi khusu seperti apakah pengajuan tuntutan mendasar, dll? 3. Banding dan Keputusan Akhir

Bab XI Konsekuensi hukum atas transformasi BUMN JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES menjadi BPJS

Bab XII Ketentuan Peralihan

1. Umum a. Pengak hiran tanggungjawab b. Pemutusan hak c. Pengalihan kepesertaan lama ke BPJS – UU SJSN d. Keputusan terhadap karyawan 2. Ketentuan Khusus masing-masing BPJS 3. Pengawasan Pengadilan apabila terjadi sengketa akibat transformasi

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku 2. Saat suatu peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan huk um yang ada atau tindakan hukum yang terjadi (sebelum, pada saat/ sesudahnya), tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru 3. Memuat pengaturan tentang penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum/hubungan hukum tertentu 4. Penyimpangan sementara juga berlaku bagi ketentuan yang diberlakusurutkan, yang memuat ketentuan status tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku perundangannya

Penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi ketentuan pidana atau pemidanaan. Serta tidak diadakan bagi perautran perudnangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret pada masyarakat 5. Masa kadaluarsa (terkait UU BPJS tanggal 19 Oktober 2009)



BAB BAB XIII Ketentuan Penutup

SUBSTANSI 1. Memuat penunjukan organ/alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan 2. Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada 3. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan 4. Harus secara tegas mengatur pencabutan seluruh atau sebagian materi Peraturan Perundang-undangan lama contoh: ”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara..., Tambahan Lembaran Negara...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”



1.

Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945

2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

6.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

7.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 007/PUU-III/2005

8.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

9.

Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung 1976

10.

Laporan hasil konsultasi dengan para ahli di Maxplanck Institute, Jerman tanggal 26 Maret-5 April 2007



KEM ENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUB LIK INDONESIA

SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BAB Menimbang

SUBSTANSI Pasal 1 Angka 6

Umum

Dasar hukum yang berlaku

Pasal 1 Angka 7

Umum

Pengelolaan Dana Jaminan social

Pasal 5

BPJS

Badan (Putusan MK mengenai Pasal 5 BPJS)

Pasal 15

Kepesertaan

Nomor identitas

Pasal 16

Kepesertaan

Informasi pelaksana-annya

Pasal 23 (1), (2)

JK


Pasal 24 (1), (2)

JK

Mekanisme pembayaran

Pasal 24 (3)

JK

Sistem kendali mutu dan pengawasan

Pasal 25

JK

Daftar nama dan harga obat-obatan

Pasal 29

JKK

Administrasi

Pasal 32

JKK


Pasal 35

JHT

Administrasi

Pasal 47-51

Pengelolaan Dana (tidak berhubungan dengan Pas al 47 (2), Pasal. 50 (2))

MASIH BELUM LENGKAP

Bab I

1.

Badan: BPJ S, Pasal 1 Angka 6, Pasal 5 (1) UU No. 40/2004

Istilah dan Ketentuan Umum

2.

Badan dan kantor

3.

Badan Nasional (dengan kantor di tingkat provinsi dan daerah)

4.

Badan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (dengan kantor di tingkat wilayah)

5.

Badan di tingkat Pemerintah Wilayah (dengan kantor di tingkat Kabupaten/Kota)

6.

Pendanaan (Opsi pengaturan: pemilahan program vs pemilahan kelompok penduduk atau dikombinasikan) (Tidak menggabungk an arus kontribusi /dana antar BPJS)



BAB Bab II

SUBSTANSI 1.

Badan Nama-nama dan/atau daftarnya

Pendirian BPJS 2.

Status Hukum --- dasar hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6)

3.

Legal Personality

4.

Hukum Perseroan a. Penandatanganan kontrak b. Perwakilan → peraturan hubungan keorganisasian c. Hirarki/jenjang (tingkat nasional, provinsi, wilayah)

5.

Independensi Ke tingkat tertentu sebagaimana Bab ___ dan bentuk pengawasan

6.

Nirlaba

7.

Tugas-tugas a. Umum b. Bagi seluruh bangsa Ketersediaan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia

8.

Pendirian BPJS Dengan ini didirikan di tingkat nasional (deklarasi nama BPJS-BPJS), contoh: a. BPJS JAMSOST EK b. BPJS ASKES c. BPJS TASPEN d. BPJS ASABRI e. BPJS HARAPAN

Dimungkinkan didirikan di tingkat provinsi dan wilayah a. hanya pada tingkat dan dalam kondisi tertentu sebagaimana UU ini, dijabarkan pada Bab IX Ketentuan Penutup b. hanya bila sesuai dengan standar-standar Pengelolaan Dana tertentu sebagaimana dalam Pasal 47 – 51 UU No. 40/2004 c. hanya bila sesuai dengan Peraturan Pemerintah (pada Pengelolaan Dana Jaminan Sosial), disebutkan dalam Pasal 47 (2), Pasal 50 (2) UU No. 40/2004 9.

Pembatasan dari/hubungannya dengan BPJS



BAB

SUBSTANSI

Bab III BPJS Nasional Bagian Pertama Tanggung jawab BPJS Nasional terhadap Program SJSN

Mohon diingat bahwa HOMOGENITAS antar tingkat nasional dan provinsi/kabupaten yang dipilih untuk suatu desain khusus akan BERPENGARUH/akan diatur dengan memerhatikan konsekuensi-konsekuensi keorganisasian di tingkat ini/penolakan dari tingkat di bawahnya.

Bagian Kedua

1. Umum

Kerorganisasian

2. Ketentuan-ketentuan BPJS a. Opsi (2) perbedaan struktur masing-masing BPJS diseversifikasi dalam kolom ini b. Opsi (3) persamaan umum (misalnya pengangkatan) struktur/ketentuan+ peraturan tambahan, … Untuk setiap BPJS, jelaskan dengan rinci hal-hal berikut: a. Nama BPJS b. Keanggotaan c. President/Pimpinan d. Pengangkatan, penempatan, pensiun e. Kualifikasi, kompetensi f.

Dewan/representatif


Departemen

j.

Anggaran

k. Administrasi l.

Peraturan internal

Bab IV

1.

Putusan mendasar sesuai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi

BPJS Daerah

2.

BPJS Daerah dimungkink an juga berperan pada program jaminan sosial yang sama

3.

Pertanyaan mendasar: apakah diizinkan adanya persaingan atau diatur adanya pengharmonisasian dengan BPJS Nasional

4.

Ketentuan menaati kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam UU SJSN dan UU ini yang disebutkan dalam Bab II UU BPJS (lihat di atas)

5.

Standar-standar keorganisasian

6.

Bentuk struktur organisasi/hirarki tanggung jawab

Bagian Pertama Pendirian BPJS di tingkat Daerah (Provinsi/ kabupaten/ kota)

Apakah mengikuti struktur BPJS Nasional atau diperbolehkan berbeda dari BPJS nasional 7.

Besarnya kontribusi (seragam atau bervariasi)



BAB

SUBSTANSI 8.

Jumlah peserta program daerah (untuk menjamin terciptanya solidaritas sosial) a. Tingkat provinsi b. Tingkat kabupaten/kota c. Perbedaan antar program SJSN bila diperbolehkan

9.

Kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan masing-masing program SJSN oleh BPJSD a. Kesehatan (contoh): BPJS Daerah harus menjamin tersedianya kontrak kerja dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan pem erintah dan swasta untuk menjamin terselenggaranya program dengan adekuat b. Hari tua dan pensiun: ….. c. Jaminan kecelakaan kerja: ….. d. Jaminan Kematian:…..

10. Tanggung jawab yang diberikan kepada BPJS Daerah sesuai dengan BPJS Nasional Bagian Kedua Standar-standar kualitas Bagian Ketiga Tanggung jawab penyelenggaraan program Bagian Keempat Ketentuan keorganisasian

Harap selalu diperhatikan homogenitas peraturan perundangan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar SJSN

1. Umum Struktur umum yang harus dipenuhi oleh semua BPJSD 2. Ketentuan BPJSD a. Perbedaan struktur masing-masing BPJSD diatur di sini b. Persamaan umum BPJSD (e.g. pengangkatan) struktur/ + aturan tambahan lainnya Untuk setiap BPJSD, jelaskan dengan rinci hal-hal berikut: a. Nama BPJSD b. Keanggotaan c. President/Pimpinan d. Pengangkatan, penempatan, pensiun e. Kualifikasi, kompetensi f.

Dewan/representatif


Departemen

j.

Anggaran

k. Administrasi l.

Peraturan internal



BAB

SUBSTANSI 3. Hak mendirikan Asosiasi BPJSD (?) a. Tingkat yang diizinkan (BPJS provinsi/kabupaten /kota) b. Diizinkan untuk BPJSD yang mengelola program yang sama / berbeda / campur c. Tujuan pendirian (contoh): d. Untuk bertindak bersama-sama misalnya dalam menetapkan kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan, dll.

Bab V

1. Umum a. Aturan dalam pengambilan keputusan

Prosedur administratif

b. Prinsip-prisip dasar c. Penyediaan informasi bagi peserta (ps 15 ayat 2) d. Penerbitan kartu peserta (pasal 15 ayat 1) e. Aturan khusus mengenai pemberian kompensasi f.

Telaah internal/penyelesaian keluhan. (Apakah telaah internal adalah kondisi untuk dilakukan telaah hukum? jika ya, maka hal ini harus diatur pada BAB X)

2. Khusus e.g. penyelenggaraan program (JK, JKK, JP, JHT, JKM)

Bab VI Kerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Bab VII Supervisi dan Kewenangan Pemerintah

1.

Tugas dan tanggungjawab BPJS Nasional untuk melaporkan, memberi dokumen/informasi kepada DJSN

2.

Tugas dan tanggungjawab BPJS Daerah untuk melaporkan, memberi dokumen/informasi kepada DJSN

3.

Tugas BPJS Nasional dan Daerah untuk melaksanakan rekomendasi / kebijakan yang ditetapkan oleh DJSN

1. Umum - Kewajiban Tanggungjawab yang diberikan kepada Departemen-Departemen 2. Isu-Isu Yang Diawasi a. Perlu dibedakan: Pengaw asan terhadap keputusan tentang tugas dan kewajiban Pengaw asan tentang ketaatan atas pelaksanaan peraturan dan perundangan b. Umum Perlu disebutkan bahwa “tidak ada pengawasan langsung terhadap setiap keputusan / perlunya persetujuan atas tindakan namun……. “. c. Pendirian BPJS Daerah Pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada BAB IVA



BAB

SUBSTANSI d. Jenis-jenis kegiatan Anggaran: Penerbitan kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan Pembangunan sistem contoh seperti yang diwajibkan dalam Pasa 24 ayat 2 UU SJSN: sistem penyelenggaraan, kontrol kualitas 3. Umum – Instrumen, dll a. Permintaan informasi kepada BPJS b. Perubahan permintaan tentang …. c. Tindakan atas nama BPJS d. Penggantian karyawan BPJS oleh komisioner (termasuk juga penyelenggaraan oleh badan): penyalahgunaan sementara organisasi tidak adek uat e. Supervisi aturan internal → persetujuan terhadap penerbitan peraturan internal f. Penutupan BPJSD yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Bab IVA 4. Ketentutan khusus untuk masing-masing BPJS

Bab VIII

1.

Kekayaan a. Pengaturan kekayaan dan kepemilikan dana yang terhimpun oleh BPJS

Kekayaan dan Investasi

b. Pengelolaan kekayaan c. Batasan cadangan teknis program JK d. Pelaporan 2.

Investasi a. Bentuk-bentuk investasi yang diamanatkan b. Mekanisme investasi lanilla

Bab IX

1.

Ketentuan perpajakan badan (dibebaskan vs dikenakan)

Perpajakan

2.

Hal-hal lain yang menyangkut pajak (contoh: pajak investasi, pajak pengadaan barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, dll)

Bab X Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

1. Ketentuan Umum dan Tindakan Pertama a. Pengajuan perkara melawan BPJS /pihak yang berwenang / peserta SJSN/ BPJS b. Subyek untuk diselesaikan melalui pengadilan c. Apakah akan diatur pula sengketa akibat transformasi 4 BUMN menjadi BPJS ? → perlu merujuk juga pada peraturan perundangan lain yang terkait d. Jenis Peradilan → apakah peradilan administratif? e. Peradilan tingkat I


(lokal): tempat peradilan (forum)


BAB

SUBSTANSI f. Peradilan tingkat II g. Dampak kebijakan otonomi daerah dan desetralisasi pada SJSN dan BPJSD h. Prasyarat khusus i.

Batasan waktu

j.

Pokok masalah untuk ditelaah secara administratif/internal

2. Laporan Awal Ditentukan laporan awal dalam kondisi-kondisi khusu seperti apakah pengajuan tuntutan mendasar, dll? 3. Banding dan Keputusan Akhir

Bab XI Konsekuensi hukum atas transformasi BUMN JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES menjadi BPJS

Bab XII Ketentuan Peralihan

1. Umum a. Pengak hiran tanggungjawab b. Pemutusan hak c. Pengalihan kepesertaan lama ke BPJS – UU SJSN d. Keputusan terhadap karyawan 2. Ketentuan Khusus masing-masing BPJS 3. Pengawasan Pengadilan apabila terjadi sengketa akibat transformasi

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku 2. Saat suatu peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan huk um yang ada atau tindakan hukum yang terjadi (sebelum, pada saat/ sesudahnya), tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru 3. Memuat pengaturan tentang penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum/hubungan hukum tertentu 4. Penyimpangan sementara juga berlaku bagi ketentuan yang diberlakusurutkan, yang memuat ketentuan status tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku perundangannya Penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi ketentuan pidana atau pemidanaan. Serta tidak diadakan bagi perautran perudnangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret pada masyarakat 5. Masa kadaluarsa (terkait UU BPJS tanggal 19 Oktober 2009)

BAB XIII

1.

Ketentuan Penutup

Memuat penunjukan organ/alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan

2.

Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada

3.

Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan



BAB

SUBSTANSI 4.

Harus secara tegas mengatur pencabutan seluruh atau sebagian materi Peraturan Perundang-undangan lama contoh: ”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara..., Tambahan Lembaran Negara...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”



! KEM ENTERIAN KOORDINATOR B IDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

$ %&$% $% %$

$ $ $ '(

$%&$ % $% !% $% ! % $% '"! ) % # %' $ '% $% $ $% "'%*')'% $ $ +$( %$ % # $ ) 1. Latar Bel akang Mengapa RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu segera disusun? Apakah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Asabri dan Persero Askes belum mencuk upi untuk dijadikan dasar hukum bagi penyelenggara program jaminan sosial sebagaim ana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)? Status hukum PT. (Persero) Jamsostek, PT. (Persero) Taspen, PT. (Persero) Asabri dan PT. Askes Indonesia (Persero) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus 2005 terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005 dalam posisi transisi. Mengapa dalam posisi transisi? Karena Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 T ahun 2004 yang menyatakan ke-4 (empat) Persero tersebut sebagai BPJS menurut UU No. 40 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: “seandainya pembentuk undang-undang berm aksud menyatakan bahwa selam a ini belum terbentuk BPJS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) badanbadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diberi hak untuk bertindak sebagai BPJS, maka hal 9 itu sudah cukup tertampung dalam Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004 justru dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (rechstsvacuum) dan menjamin kepastian hukum (rechtszckerheid) karena belum adanya BPJS yang memenuhi persyaratan agar UU No. 40 Tahun 2004 dapat dilaksanakan. 10 Lebih lanjut Mahkamah Kostitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa UU No. 40 Tahun 2004 tidak boleh menutup peluang Pem erintah Daerah untuk ikut juga mengembangkan Sistem Jaminan Sosial. Perumusan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2004 menurut Mahkamah Konstitusi menutup peluang Pem erintah Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan 11 kewenangan yang diturunkan dari Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. 9

Put usan Mahk amah Ko nstit usi terh adap perkara No mor 007/ PUU-II I/2 00 5, hala ma n 198 Ibid, hal aman 199 11 Ibid, hal aman 197 10



Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa dengan adanya Pasal 5 ayat (4) dan dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tidak memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk BPJS tingkat daerah. Oleh karena itu Pasal 5 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bertitik tolak dari uraian diatas dapat dikemukakan 4 (empat) alasan yang dijadikan pertimbangan mengapa RUU BPJS perlu segera disusun: 1. Sebagai pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005. 2. Untuk memberikan kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan program jaminan sosial berdasark an UU No. 40 Tahun 2004. 3. Sebagai das ar hukum bagi pembentukan BPJS tingkat daerah y ang dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004. 4. Untuk meningkatkan kinerja BPJS tingkat nasional dan sub sistemnya pada tingk at daerah melalui peraturan yang jelas mengenai tugas pokok, fungsi, organis asi yang efektif, mekanisme penyelenggaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, mekanisme pengawasan, penanganan masa transisi dan persyaratan untuk dapat membentuk BPJS daerah. Undang-undang tentang BPJS harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004. Waktu yang tersedia untuk proses penyusunan UU BPJS + 2,5 tahun lagi. Dalam waktu yang tersedia tersebut perlu dilakukan langkahlangkah terencana untuk penyusunan RUU, harmonisasi RUU, pengajuan k epada Presiden, pengajuan usul agar RUU BPJS dijadikan prioritas Program Legislasi Nasional, pembahasan di DPR dan pengesahannya menjadi undang-undang. Jika tidak dikuatirkan batas waktu penetapan UU BPJS yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tidak dapat dipenuhi. Pasal-pas al yang terkait dalam UU No. 40 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum pembentukan BPJS: 1. Pasal 1 angka (6) menentukan : ”BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarak an program jaminan sosial” 2. Pasal 4 menentukan SJSN diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: a. kegotong royongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f.

portabilitas;

g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i.

hasil pengelolaan dana jam inan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.



3. Pasal 5 menentukan: ”BPJ S harus dibentuk dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 52 ay at (1) pada intinya menyatakan bahwa pada saat UU No. 40 Tahun 2004 mulai berlaku Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Asabri dan Persero Askes tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2004. Dalam ayat (2) ditentukan: ”semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undangundang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”. 4. Pasal 47 yang menentukan bahwa D ana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai. Tata cara pengelolaan dan pengem bangan Dana Jaminan Sosial sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 5. Pasal 48 m enentukan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya kesehatan keuangan BPJS. Apa, bagaimana, kapan dan konsekuensi tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh Pemerintah tidak ada penjelasannya dan juga tidak ada pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. 6. Pasal 49 yang m enentukan BPJS mengelola pembukuan sesuai dengan standar ak untansi yang berlaku. Kemudian ditentukan bahwa subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa subsidi silang yang tidak diperkenankan dalam k etentuan ini misalnya dana pensiun tidak dapat digunakan untuk mempunyai Jaminan Kesehatan (JK) dan sebaliknya. Selanjutnya di tentukan bahwa peserta berhak setiap saat memperoleh inform asi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). BPJS wajib memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta JHT. Se-kurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Sayangnya UU No. 40 Tahun 2004 tidak mengatur secara lebih jelas tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh BPJS dan hak-hak yang diperoleh oleh peserta. UU No. 40 Tahun 2004 juga tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan teknis dari ketentuan Pasal 49 tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU BPJS agar ketentuan Pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktek. 7. Pasal 50 menentukan BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa cadangan teknis menggam barkan kew ajiban BPJS yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban dimasa depan kepada peserta. 8. Pasal 51 menentukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Pasal ini juga tidak jelas menentukan instansi mana yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJ S dan tidak juga menunjuk peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud.



10. Pasal 52 ayat (1), 4 (empat) Perusahaaan Perseroan (persero) yang telah ada pada saat UU No. 40 Tahun 2004 mulai berlaku, diny atakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2004 yaitu : a. Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nom or 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara R epublik Indonesia tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lem baran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perus ahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88); d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16); Dari uraian diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. BPJS adalah badan hukum bersifat nirlaba yang harus dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarak an program jaminan sosial. Secara teoritis BPJS merupakan badan hukum yang 12 ingesteld (dibentuk) oleh open baar gezag (penguasa umum) dalam hal ini oleh pembentuk undang-undang dengan undang-undang. 2. Sepanjang belum disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2004 maka pada saat UU No. 40 Tahun 2004 mulai berlaku Persero JAMSOSTEK, Taspen, Asabri dan Askes tetap berlaku dengan kewajiban untuk menyesuaikan semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS tersebut dengan UU No. 40 Tahun 2004 paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU No. 40 Tahun 2004 diundangkan. 3. UU No. 40 Tahun 2004 tidak secara tegas menentukan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh masing-masing BPJS. 12

Chi dir Ali, SH, Bad an Hukum, Ba nd ung 1976 halaman 90



4. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus 2005 Pemerintah D aerah dapat membentuk BPJS Daerah sebagai sub sistem penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur ddalam UU No. 40 Tahun 2004. 5. Pasal 48, 49 dan Pasal 51 UU No. 40 Tahun 2004 yang terkait dengan BPJS belum jelas definisi operasionalnya dan tidak ada pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, karena itu perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU BPJS. 6. Ketentuan lebih lanjut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pem erintah. 7. Selama belum terbentuk BPJS senagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) badan-badan sebagaimana 13 dimaksud pada Pasal 5 ay at (3) diberi hak untuk bertindak sebagai BPJS , sampai semua ketentuan yang mengatur BPJS tersebut disesuaikan dengan ketentuan UU N o. 40 Tahun 2004 paling lam bat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang SJSN diundangkan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nom or 007/PUU-III/2005, terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk BPJS Daerah sebagai sub sistem penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004. Perlu dikemukakan bahwa jangkauan kepesertaan program jaminan sosial sampai saat ini masih sangat terbatas. Perluas an kepes ertaan menurut UU No. 40 Tahun 2004 dilakukan secara bertahap, diawali dengan program Jaminan Kesehatan (JK) bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran. Pentahapan pendaftaran penerima bantuan iuran sebagi peserta jaminan sosial akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pem erintah. 14 Demikian pula mengenai persyaratan dan tata cara peny elenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pek erjaan 15 diluar hubungan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan.

13 14 15

Opcit UU Nomor 40 Tah un 20 04 t en tang SJS N P asal 17 aya t (6) UU Nomor 3 Tahu n 199 2 te nt ang ja msostek, Pasal 4 ayat ( 3)



2. Tuj uan dan Sasaran yang Ingi n D icapai

o

Untuk meelaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (2).

o

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 bahwa ”pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada ditangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dimana kewajiban pelaksanaan SJSN tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 22H bukan hanya menjadi kewenangan Peem erintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka UU No. 40 Tahun 2004 tidak boleh menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut juga mengembangkan Sistem Jaminan Sosial”.

o

Untuk menyesuaikan kondisi pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku sekarang ini sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaim ana tercantum pada Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004. a. kegotong royongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f.

portabilitas;

g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i.

hasil pengelolaan dana jam inan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

o

Untuk adanya kepastian hukum penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 secara efektif dan efisien guna menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

o

Untuk menyusun kembali penyelenggaraan pilar-pilar jaminan sosial yang lebih terarah oleh BPJS sesuai dengan standar kompetensi dan profesionalitas sehingga mam pu mem perluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan manfaat jaminan sosial sebesar-besarnya bagi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat yang layak.

o

Penyesuaian struktur, organis asi, tata kerja, mekanisme, dan managemen pengelolaan dana BPJS, untuk memberikan ruang gerak bagi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola publik yang baik (public governance).



3. Ruang Lingkup Pengaturan 1. Untuk mengatur pembentukan, tugas pokok, fungsi, organisasi, dan mekanisme kerja BPJS Nasional yang m engelola dana amanah dan bukan kekayaan negara yang dipisahkan seperti kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 angka 1. 2. Mengatur norma standar pem bentukan BPJS termasuk badan penyelenggara yang dapat dibentuk dengan Peraturan Daerah dengan memenuhi ketentuan: a.

Pasal 23A UUD 1945 yang menentukan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

b.

Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

c.

Pasal 157 huruf a angka 3 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa dana amanah tidak dapat dikatagorikan dalam pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.



4. Arah Pengaturan RUU BPJS 1. Mentranformasikan Badan Penyelenggara yang ada sekarang yaitu PT. (Persero) Jamsostek, PT. (Persero) Taspen, PT. (Persero) Asabri dan PT. Askes Indonesia (Persero) m enjadi BPJS menurut Undang-U ndang No. 40 Tahun 2004. Untuk itu, pengaturan dalam RUU BPJS diarahkan untuk: a.

Menegaskan pembentukan BPJS Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes dengan UU ini.

b.

Menetapkan status BPJS sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba untuk menyelenggarakan JS dalam memenuhi sebesar-nesarnya kepentingan peserta.

c.

Mengatur kembali pilar-pilar jaminan sosial yang diselenggarakan masing-masing BPJS sebagai berikut:

d.

i.

BPJS Jamsostek menyelenggarak an program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM) untuk seluruh kelompok rakyat;

ii.

BPJS Taspen menyelenggarakan program Jaminan Pensiun (JP) seluruh kelompok rakyat;

iii.

BPJS Askes menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK) seluruh kelompok rakyat;

iv.

BPJS Asabri menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) untuk TNI/Polri, Janda/Duda TNI/Polri.

Mengatur kembali pengelolaan dana jaminan sosial sebagai dana am anat milik seluruh peserta yang dihimpun dari iuran peserta dan hasil pengembangannya untuk: i.

pembayaran manfaat kepada peserta;

ii.

pembayaran operasional penyelenggaraan program jaminan social.



2. Membangun kembali struktur organisasi BPJ S yang ramping dan kaya fungsi, serta standar operasional dan prosedur kerja BPJS yang sesuai dengan prinsip-prinsip good (public) governance.

1. !

2. UU No. 32/2004

UU No. 40/2004

PR ESIDEN Anggaran Pemerintah (Pajak)

Kontribusi

D JSN Sekretariat Pusat

BPJS Jamsostek

BPJ S Cab J amsos tek

PEMD A

BPJS Taspe n

BPJS Cab T as pen

Dewan Penas ehat Daerah

BPJS Askes

BPJ S Cab As kes

BPJS Asabri

BPJS Cab Asabri

Sekretariat Cabang Monev Monev UU BPJS

Konsultasi Regu lasi & Kontribus i

PERDA

BPJS Daerah

Monev

3. Menetapkan mekanisme penyelenggaraan SJSN, dengan mengikutsertakan seluruh tingkat pemerintahan, DJSN, BPJS di tingkat nasional dan tata kerjanya di tingkat daerah. 4. Memberi kepastian hukum untuk proses transformasi dari penyelenggaraan jaminan sosial oleh BUMN menuju penyelenggaraan berbasis dana amanah. 5. Menetapkan mekanisme pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial dengan memberikan peranan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat DJSN di daerah. 6. Membangun manajemen sistem informasi BPJS yang terkait dengan peran pemangku kepentingan SJSN. 7. Membangun sistem penyelesaian keluhan dan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.



5. Sistemati ka RUU BPJS RUU BPJS disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab

Tenta ng

Muata n

I

Ketentuan Um um

Pengertian beberapa istilah yang diguna kan dala m Rancangan Undang-Undang ini.

II

Prinsip Pe nyelenggaraan dan Standar Kom petensi

1.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan.

2.

Standar kompe tensi :

III

IV

Pendirian Ba dan Penyelengga ra Jaminan S osia l

a.

Input: keuangan dan ase t, organisa si, admini stra si, kepeser taan;

b.

Proses: pro sedur pe mungutan , pengu mpulan, dan pembayaran / pela yanan;

c.

Hasil moni toring dan evaluasi, ser ta manajemen sistem infor masi .

1.

Pernyataan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berikut program jaminan sosial yang di kelolanya .

2.

Statu s hu kum sebagai badan hu kum .

3.

Independensi .

Bada n Pe nyelenggara Jaminan Sosia l Tingkat Nas ional Bagian Perta ma Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

1.

Memberi kan no mor iden titas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya .

2.

Memberi kan informa si tentang hak dan kewajiban kepada peserta dan mengiku ti ketentuan yang berla ku.

3.

Memberi kan konpensasi dala m hal di suatu daerah belu m tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebu tuhan medik sejumlah peserta (diatur lebih lanjut dengan PerPre s un tuk JK dan dengan PP untuk JKK) .

4.

Memba yar fasili tas ke sehatan ata s pela yanan yang diberikan kepada pe serta paling la mbat 15 (li ma bela s) hari seja k per mintaan pemba yaran diterima .

5.

Mengelola dan menge mbangkan dana jaminan sosial secara opti mal dengan me mperti mbangkan aspek likuidita s, sol vabilitas, keha ti-hatian , keamanan dana dan hasil yang memadai (diatur lebih lanjut dengan PP).

6.

Memberi kan informa si akumula si iuran berikut ha sil pengembangannya kepada se tiap peserta JHT se kurangkurangnya se kali dala m setahun.

7.

Memben tuk cadangan te knis sesuai dengan standar praktek a ktuaria yang lazi m danberlaku umum (diatur lebih lanjut dengan PP).

8.

Melaku kan kesepakatan dengan a sosia si fasili tas keseha tan di suatu wilayah untuk menetap kan be sarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan un tuk se tiap wilayah .



Bab

Tenta ng

Muata n 9.

Mengembangkan sistem pelayanan ke sehatan, sistem kendali mutu pelayanan ke sehatan untu k meningkatkan efisien si dan efe ktivita s JK.

10. Mengelola pe mbukuan se suai dengan standar a kuntansi yang berlaku. Bagian Kedua

1.

Mengumpul kan iuran peserta ja minan sosial .

Hak Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

2.

Memperoleh dana opera sional un tuk biaya pengelolaan BPJS.

Bagian Ketiga

1.

Dewan Dire ksi (Presiden dibantu oleh seorang Deputi Keuangan dan seorang Deputi Admini strasi, ser ta satu atau lebih deputi sesuai dengan jumlah program jaminan sosial yang diselenggara kan).

2.

Kualifika si dan ko mpeten si.

3.

Pengangkatan dan pe mberhentian .

4.

Tugas dan wewenang De wan Direksi.

5.

Unit-uni t kerja.

6.

Kesekre tariatan dan sumber daya .

7.

Kantor lo kal.

8.

Peraturan in ternal (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dite tapkan oleh Dewan Dire ksi) .

1.

Pernyataan dapat dibentu knya Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial Ting kat Daerah oleh Pe merintah Daerah dengan Peraturan Daerah .

2.

Peraturan Daerah tentang pemben tukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ting kat Daerah dibata si untuk penyelenggaraan program jaminan so sial untuk kelompo k masyaraka t yang iurann ya dibiayai dengan APBD.

3.

Ketentuan untu k memenuhi prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai mana diatur dala m Pa sal 4 U U No. 40 Tahun 2004 .

4.

Sebagai wadah kon sulta si Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ting kat Daerah , diben tuk De wan Penasehat Daerah oleh masing-masing Pemerin tah Daerah yang beranggotakan unsur-unsur pe mangku kepentingan .

1.

Norma mengenai kepesertaan , be saran iuran, dan manfaa t haru s mengacu kepada peraturan perundangundangan pelaksanaan UU No . 40 Tahun 2004.

2.

Standar kualitas dan kompeten si mengacu pada Bab II.

1.

Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala Bidang Keuangan dan seorang Wakil Kepala Bidang Administrasi , serta sa tu a tau lebih Wakil Kepala sesuai dengan jumlah program jaminan so sial yang diselenggarakan .

Organ Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial

V

Pendirian Ba dan Penyelengga ra Jaminan S osia l di Tingkat Daera h Bagian Kesatu Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ting kat Daerah

Bagian Kedua Norma , S tandar, dan Prosedur

Bagian Ketiga Organ Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial Daerah



Bab

VI

Tenta ng

Muata n 2.

Kualifika si dan ko mpeten si.

3.

Pengangkatan dan pe mberhentian .

4.

Tugas dan wewenang pengurus.

5.

Unit-uni t kerja.

6.

Kesekre tariatan dan sumber daya .

Bagian Keempat

1.

Pendirian Aso siasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingka t Daerah

Di setiap provin si dapat diben tuk sebuah Aso siasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ting kat Daerah dan menca kup keseluruhan program.

2.

Tujuan pendirian sebagai wadah ko munika si un tuk mewakili kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingka t Daerah dengan De wan Jaminan Sosial Nasional , Pe merintah Daerah , dan fasilitas pela yanan jaminan sosial.

Bagian Perta ma

1.

Tata cara pengambilan keputusan .

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

2.

Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial untu k menyampaikan infor masi tentang:

Prose dur Adm inistrat if

3. Bagian Kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingka t Daerah VII

a.

hak dan ke wajiban pe serta ;

b.

akumula si iuran beser ta ha sil penge mbangan.

Tata cara penerbitan kar tu iden tita s pe serta .

Tata cara pengambilan keputusan dan pela ksanaan ke wajiban Badan Penyelenggara Jaminan So sial Tingka t Daerah dia tur dalam Peraturan Daerah pe mbentu kannya.

Pertanggungjawa ban Badan Penyele nggara Jaminan Sosial Bagian Perta ma

1.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial ber tanggung ja wab mengenai kepesertaan, pengelolaan dan pengembangan dana mengi kuti prinsip-prin sip dana amanah , serta kebijakan umum jaminan sosial kepada Presiden melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional.

2.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial wajib melaporkan dan me mberikan doku men dan infor masi ten tang penyelenggaraan progra m jaminan sosial kepada De wan Jaminan Sosial Nasional secara berkala .

3.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial wajib menyelenggara kan dan menjalankan kebijakan umu m dan kebijakan in vestasi, serta reko mendasi yang ditetap kan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional secara optimal dengan memper timbangkan aspek likuidi tas, solvabili tas, kehati-ha tian, kea manan dana , dan hasil yang memadai .

4.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial ber tanggung ja wab memberi kan pela yanan yang berkelanjutan dan setara , sesuai dengan prinsip pen yelenggaraan Si stem Jaminan Sosial Nasional



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

Bab

Tenta ng Bagian Kedua

Muata n 1.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial Tingkat Daerah bertanggung jawab mengenai kepeser taan, pengelolaan dan pengembangan dana mengiku ti prin sip-prinsip dana amanah, ser ta kebijakan umu m ja minan sosial di daerah kepada Kepala Daerah dan Dewan Ja minan So sial Nasional .

2.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial Tingkat Daerah wajib melaporkan dan memberi kan do kumen dan informa si tentang penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Kepala Daerah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional se cara ber kala.

3.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial Tingkat Daerah wajib menyelenggara kan dan menjalan kan kebijakan umum dan kebijakan inve stasi yang di tetap kan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional se cara op timal dengan memper timbang kan a spek likuidi tas, solvabili tas, kehatihatian, kea manan dana, dan hasil yang me madai, ser ta memperhatikan Kebijakan Daerah .

4.

Badan Penyelenggara Ja minan So sial Tingkat Daerah bertanggung jawab memberi kan pelayanan yang berkelanjutan dan setara , sesuai dengan prin sip penyelenggaraan Si stem Jaminan Sosial Na sional.

1.

Pemerintah dapat me mperoleh informa si mengenai pelaksanaan tuga s dan ke wajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

2.

Pemerintah berhak mela kukan pengawa san pre venti f dan represif terhadap peraturan-peraturan in ternal yang ditetap kan oleh Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial dalam rang ka har monisa si dengan peraturan perundangundangan yang berkai tan dengan jaminan so sial.

3.

Pemerintah berwenang mene tapkan norma , standar , dan mutu si stem pela yanan keseha tan, siste m kendali mutu pelayanan, dan sistem pemba yaran pela yanan kesehatan yang harus di kembang kan oleh Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial .

4.

Batasan ke wenangan Pe merintah dalam melakukan tindakan- tindakan khu sus guna menjamin terpeliharan ya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

5.

Kewenangan Pe merintah sebagai mana disebut di atas dilaksanakan oleh departe men terkait sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangn ya.

1.

Pengelolaan ke kayaan ma sing-ma sing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

2.

Pengaturan pen yelenggaraan pembukuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam 1 tahun takwim .

1.

Pengelolaan dan pengembangan dana yang terhi mpun oleh Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial .

2.

Bentuk-ben tuk dan mekani sme inve sta si yang a man.

3.

Bentuk-ben tuk dan mekani sme inve sta si lainnya yang diperbolehkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingka t Daerah

VIII

IX

Kewena ngan Pemerintah

Kekayaan da n Investas i Bagian Perta ma Kekayaan

Bagian Kedua Inve stasi



Bab X

XI

Tenta ng Perpa jakan

Muata n 1.

Ketentuan Undang- Undang Perpaja kan agar me mberikan fasili tas perpajakan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2.

Hal-hal lain yang men yangku t paja k seperti pajak investasi , pajak pengadaan barang yang ber kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, dan lain-lain agar kondusi f un tuk pengembangan Badan Pen yelenggara Jaminan Sosial .

3.

Kebijakan di bidang perpajakan agar diharmoni sasi kan dengan Ran cangan Undang-Undang di bidang perpajakan yang sedang dibahas di DP R RI.

1.

Pada tiap- tiap Badan Penyelenggara Ja minan So sial dibentuk sa tu uni t kerja un tuk penyelesaian keluhan.

2.

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengaju kan keluhan kepada uni t kerja tersebu t di atas.

3.

Apabila penyele saian tidak me muaskan, dapat mengajukan pada in stan si setingkat di a tasn ya.

4.

Tata cara dan jangka waktu penyelesaian keluhan.

Bagian Kedua

1.

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Pihak yang merasa dirugikan dapat men yelesai kan sengke ta melalui mekani sme media si.

2.

Penyelesaian yang dilaku kan oleh mediator ber sifat final dan mengi kat.

3.

Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jaminan sosial dan hu kum dengan keten tuan sebagai beri kut:

Penyelesa ian Sengketa Bagian Perta ma Penyelesaian Keluhan

a. 1 (sa tu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan . b. 1 (sa tu) orang ditunjuk oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . c. 1 (satu) orang ditunjuk bersa ma oleh kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

4.

Tata cara penyele saian sengke ta melalui mediasi dilakukan se suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

Apabila penyele saian keluhan tidak dapat diata si oleh unit kerja pen yelesaian keluhan dan in stan si setingkat di atasnya, atau melalui me kanisme mediasi , maka sengke ta diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pe mohon.

2.

Proses peradilan dila kukan dua tingka t, yai tu pengadilan tingkat per tama di Pengadilan Negeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi .

3.

Putusan pengadilan tingka t banding bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum di ting kat kasasi .

4.

Jangka wa ktu penyele saian sengke ta di ting kat Pengadilan Negeri paling lama 90 hari dan di tingka t Pengadilan Tinggi paling la ma 60 hari.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan



Bab XII

XIII

Tenta ng Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

Muata n 1.

Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundangundangan baru mulai berla ku.

2.

Pengaturan mengenai konsekuensi huku m a tas peralihan Persero Jam sostek, Taspen, A sabri, dan A skes menjadi Badan Penyelenggara Ja minan So sial yang meliputi proses pengalihan: a.

Modal Persero yang bera sal dari ke kayaan negara yang dipi sahkan statu snya menjadi modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dite tapkan dengan Peraturan Pe merintah .

b.

Kekayaan Persero menjadi ke kayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial se telah melalui proses audit oleh tim audit independen.

c.

Kepesertaan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Per sero menjadi kepeser taan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Ja minan So sial

d.

Pengumpulan iuran oleh Per sero menjadi pengumpulan iuran oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

e.

Penyelenggaraan pela yanan ja minan sosial yang dikelola oleh Persero menjadi penyelenggaraan pelayanan ja minan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

f.

Penyelesaian proses pembayaran kewajiban Per sero kepada peserta dan fasili tas jaminan so sial sebelum Undang-Undang ini di sahkan menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Ja minan Sosial.

g.

Organ Persero menjadi organ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

h.

Sumber da ya Per sero menjadi sumber daya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

3.

Jangka wa ktu prose s peralihan sela ma 1 (sa tu) tahun

4.

Pengawasan pengadilan apabila terjadi seng keta sebagai akibat peralihan dan jangka wa ktu penyele saian sengke ta.

1.

Pencabutan pasal-pa sal yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara dala m Undang-Undang ter kait (Bab V I Pasal 25 s.d. 28 UU No. 3 Tahun 1992) dan dalam Peraturan Pe merintah ter kait (Bab V III Pasal 13 PP No. 25 Tahun 1981, Bab V I Pa sal 11 PP No. 67 Tahun 1991 , dan Bab V Pasal 14 s.d. 16 PP No. 69 Tahun 1991) .

2.

Ketentuan mulai berlakun ya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

3.

Perintah un tuk pengundangan Undang-Undang dengan penempatann ya dala m Le mbaran Negara RI.





" " ! KEM ENTERIAN KOORDINATOR B IDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

R ANC ANGAN UND AN G-UNDANG NOMOR .... TAHUN.... TENTANG B AD AN PEN YELENGGARA JAMINAN SOSI AL DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program negara bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh raky at; b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat untuk sebesar-besar kepentingan peserta; c. bahwa badan peny elenggara jaminan sosial y ang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional;



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

d. bahwa dengan adany a kepastian hukum mengenai status badan penyelenggara akan meningkatkan kinerja badan peny elenggara dalam meny elenggarakan program jaminan sosial; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk meleksanakan ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Badan Peny elenggara Jaminan Sosial; Mengingat: 1. Pasal 5 ay at (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-U ndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4456; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDIONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMU TUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TEN TANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL NASIONAL



Pertanyaan/Catatan

Catatan: Penjelasan Umum memuat mengenai diperbolehkannya Pemerintah Daerah membentuk BPJS di tingkat daerah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 007/PU-III/2005, 31 Agustus 2005.

Bab I

Muatan Ketentuan Umum Pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Rancangan UndangUndang ini.

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini y ang dimaksud dengan: 1. Jaminan sosial adalahsalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhikebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara peny elenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 3. Bantuan iuran adalah iuran yang dibay ar oleh Pemerintah bagi f akir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum y ang dibentuk untuk meny elenggarakan program jaminan sosial. 5. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta y ang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembanganny a yang dikelola oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manf aat kepada peserta dan pembiayaan operasional peny elenggaraan program jaminan sosial. 6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membay ar iuran. 7. Manf aat adalah f aedah jaminan sosial y ang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluargany a. 8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibay ar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.


Pasal 1 Cukup jelas


Pertanyaan/Catatan Def inisi operasional program jaminan sosial

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainny a y ang mempekerjakan tenaga kerja atau peny elenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membay ar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainny a. 11. Gaji atau upah adalah hak pekerja y ang diterima dan diny atakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja y ang ditetapkan dan dibay ar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluargany a atas suatu pekerjaan dan/atau jasa y ang telah atau akan dilakukan. 12. Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah dewan yang berf ungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi peny elenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 13. Dewan Pengawas adalah organ Badan Peny elenggara Jaminan Sosial yang bertugas melakukan pengawasan khusus terhadap program y ang diselenggarakan oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial.



Pertanyaan/Catatan

Bab

II

Muatan

Prinsip Penyelenggaraan 3. Prinsip-prinsip penyelenggaraan.

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 2 (1) BPJS di tingkat nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas.

(2) BPJS di tingkat daerah berkedudukan di Ibu Kota Prov insi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan wilay ah administrasiny a.

Ayat (2) Dalam hal wilay ah adminsitrasi BPJS tingkat daerah mencakup lebih dari Prov insi, Kabupaten, atau Kota, maka y ang dimaksud dengan Ibu Kota Prov insi, Kabupaten, atau Kota adalah Ibu Kota Prov insi, Kabupaten, atau Kota di tempat kantor perwakilan/cabang BPJS berkedudukan.

Pasal 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam meny elenggarakan tugasny a berdasarkan pada prinsip : a. nirlaba;

Pasal 3

b. c. d. e. f.


keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhny a untuk pengem bangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Huruf a Yang dimaksud dengan nirlaba adalah seluruh perolehan surplus dari penerimaan ditempatkan dalam bentuk dana cadangan teknis dalam rangka peningkatan manf aat bagi peserta. Huruf b Huruf c Huruf d Huruf e Huruf f


Pertanyaan/Catatan

Batasan wilay ah/cakupan BPJSD untuk mencegah duplikasi/persaingan di tingkat Kab/Kota.

• Pembebasan pajak penghasilan badan. • seluruh dana dan hasil pengembangan dana dikembalikan dan dimanf aatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta.

Bab

Muatan

4.

Standar kompetensi: a. Input: keuangan dan aset, organisasi, administrasi, kepesertaan; b. Proses: prosedur pemungutan, pengumpulan, dan pembay aran/ pelayanan; c. Hasil monitoring dan evaluasi, serta manajemen sistem informasi.

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 4 Di tingkat nasional didirikan BPJS y ang meny elenggarakan program jaminan sosial dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN secara nasional dalam rangka menjamin portabilitas manf aat jaminan sosial yang diterima peserta dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Pembentukan BPJS di tingkat nasional didasarkan pada standar kompetensi y ang mencakup kemampuan dan komitmen untuk: a. meny elenggarakan program jaminan sosial secara mandiri baik secara f inansial maupun manajerial; b. mengumpulkan dana amanat dari sebesarbesarnya jumlah peserta untuk memperkecil resiko yang dihadapi BPJS sehingga dapat memberikan pelay anan yang optimal dan berkesinambungan; c. mengelola resiko f inansial y ang dipercay akan oleh peserta serta mempertanggungjawabkan peny elenggaraanny a kepada pemangku kepentingan; d. meny elenggarakan prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UndangUndang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 5 Standar kompetensi dalam pasal ini merupakan bagian dari kebijakan umum peny elenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 6 (1) BPJS dapat membentuk kantor perwakilan untuk satu atau lebih Prov insi secara bertahap. (2) BPJS dapat membentuk kantor cabang untuk satu atau lebih Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip ef isiensi.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 7 Pada setiap kantor perwakilan dibentuk Dewan Pengawas Daerah yang diketuai oleh Gubernur di tempat kedudukan kantor perwakilan dan mempuny ai anggota sebany ak-bany akny a 5 (lima) orang, termasuk ketua yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pem beri kerja, dan organisasi pekerja. Alt 1 Pasal 7 (1) Kepala kantor perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dipilih oleh suatu tim yang dibentuk oleh Gubernur di tempat kedudukan kantor perwakilan untuk diusulkan dan diangkat oleh Direksi BPJS setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan. (2) Untuk dapat dicalonkan sebagai kepala perwakilan, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pasal 8 (1) Di tingkat daerah dapat dibentuk BPJS sebagai peny elenggara program jaminan sosial yang bersif at tambahan atau pelengkap dan berlaku untuk daerah y ang bersangkutan.


Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan program jaminan sosial y ang bersif at tambahan adalah program yang memberikan manf aat jaminan sosial sebagai tambahan y ang telah diberikan secara nasional. Misalny a program JP y ang berskala nasional membay ar manf aat sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan, maka BPJS di tingkat daerah dapat membay ar tambahan uang pensiun untuk peserta setempat misalnya sebesar Rp. 500.000,00 per bulan sesuai dengan kemampuan daerah y ang bersangkutan. Yang dimaksud program jaminan sosial y ang


Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal bersifat pelengkap adalah program yang membay arkan manf aat y ang tidak dijamin oleh BPJS di tingkat nasional. Misalny a dalam program JK biay a ambulance untuk rujukan antar daerah tidak dijamin, maka BPJS di tingkat daerah dapat menjamin biaya tersebut.

III

Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Perny ataan pembentukan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial berikut program jaminan sosial y ang dikelolanya. 2. Status hukum sebagai badan hukum. 3. Independensi.

(2) Program jaminan sosial tambahan atau pelengkap harus disesuaikan dengan SJSN dan ketentuan UU ini.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9 (1) Untuk dapat membentuk BPJS di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ay at (1) harus memenuhi persy aratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasark an hasil kajian dan penelitian y ang dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 9 Ayat (1) Pembentukan BPJS di tingkat daerah sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dituntut memiliki standar kompetensi y ang berlaku juga bagi BPJS di tingkat nasional dengan maksud agar ada persamaan kualitas pelay anan jaminan sosial yang diberikan kepada peserta.

(2) Pembentukan BPJS di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 ay at (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 10 (1) Dengan UU ini pada tingkat nasional didirikan BPJS sebagai berikut: a. Asuransi Sosial TNI/Polri y ang selanjutny a disebut ASABRI; b. Asuransi Kesehatan Indonesia y ang selanjutny a disebut ASKES;



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja y ang selanjutny a disebut JAMSOSTEK; d. Tabungan Asuransi dan Dana Pensiun PNS y ang selanjutnya disebut TASPEN. (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pengalihan seluruh peserta, hak dan kewajiban, kekayaan, serta kary awan dengan ketentuan sebagai berikut: a. ASABRI menerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial TNI/Polri; b. ASKES menerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Perseroan (Persero) Jamsostek; c. JAMSOSTEK menerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja kecuali Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua dari Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan Dana Pensiun PNS ; d. TASPEN menerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan Dana Pensiun PNS kecuali Jaminan Hari Tua. (3) Perubahan nama BPJS sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat dilakukan dengan Peraturan Pem erintah.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 11 (1) Maksud dan tujuan pendirian BPJS pada tingkat nasional adalah untuk meny elenggarakan program jaminan sosial y ang efektif dan ef isien bagi seluruh raky at secara bertahap. (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), masing-masing BPJS meny elenggarakan program jaminan sosial sebagai berikut: a. ASABRI meny elenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kem atian (JKM) untuk TNI/Polri, Janda/Duda TNI/Polri. b. ASKES meny elenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK) seluruh kelompok raky at; c. JAMSOSTEK meny elenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM) untuk seluruh kelompok raky at; d. TASPEN meny elenggarakan program Jaminan Pensiun (JP) seluruh kelompok raky at. IV

Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Nasional Bagian Pertama Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 1. Memberikan nom or identitas

Pasal 12 BPJS di tingkat nasional bertugas meny elenggarakan program jaminan sosial bagi penduduk dan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


Pasal 12 Cukup jelas.


Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya. Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta dan mengikuti ketentuan y ang berlaku. Memberikan kompensasi dalam hal di suatu daerah belum tersedia f asilitas kesehatan yang memenuhi sy arat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta (diatur lebih lanjut dengan PerPres untuk JK dan dengan PP untuk JKK). Membay ar f asilitas kesehatan atas pelay anan y ang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembay aran diterima. Mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solv abilitas, kehatihatian, keamanan dana dan hasil y ang memadai (diatur lebih lanjut dengan PP). Memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembanganny a kepada setiap peserta JHT sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria y ang lazim danberlaku umum (diatur lebih lanjut dengan PP). Melakukan kesepakatan dengan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 13 BPJS di tingkat nasional berwenang untuk: a. Mengelola dana amanat peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabny a; b. Melakukan inspeksi dan menghentikan pelay anan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU SJSN.

c. membuat kesepakatan dengan asosiasi f asilitas kesehatan di tingkat nasional maupun daerah mengenai besarny a pembay aran kepada f asilitas kesehatan. d. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan f asilitas kesehatan e. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi y ang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembay aran iuran dan pendaftaran tenaga kerja lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 13 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor identitas y ang berlaku seumur hidup bagi peserta jaminan sosial. Setiap BPJS wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya nomor identitas ganda bagi setiap peserta. Selain itu, BPJS wajib memberitahukan kepada pem beri kerja agar meny ampaikan data akurat tentang pekerja dan nomor identitas jaminan sosial y ang telah dimiliki pekerja, baik pekerja baru, pekerja pindahan, maupun pekerja y ang telah berhenti. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas

Pasal 14 BPJS di tingkat nasional berkewajiban untuk: a. melakukan koordinasi antar BPJS dalam pemberian nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluargany a y ang berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

asosiasi f asilitas kesehatan disuatu wilay ah untuk menetapkan bes arny a pembay aran kepada f asilitas kesehatan untuk setiap wilayah. 9. Mengembangkan sistem pelay anan kesehatan, sistem kendali mutu pelay anan kesehatan untuk meningkatkan ef isiensi dan ef ektivitas JK. 10. Mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi y ang berlaku.

b. memberikan informasi secara rinci mengenai manf aat y ang menjadi hak setiap peserta beserta rincian prosedur untuk masingmasing program jaminan sosial dan dapat diakses dengan mudah melalui website BPJS. c. memberikan informasi saldo JHT dan JP berikut hasil pengembanganny a kepada setiap peserta sekurang-kurangny a sekali dalam setahun khusus bagi BPJS peny elenggara program JHT dan JP. d. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria y ang lazim dan berlaku umum. e. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam peny elenggaraan jaminan sosial. f. melaporkan kinerja keuangan dan pelaksanaan program secara berkala sekurang-kurangny a 3 (tiga) bulan sekali kepada DJSN.

Bagian Kedua Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 1. Mengumpulkan iuran peserta jaminan sosial. 2. Memperoleh dana operasional untuk biay a pengelolaan BPJS.

Penjelasan Pasal

Pasal 15 BPJS berhak untuk: a. Menerima dan mengelola iuran peserta beserta dana pengembanganny a sesuai dengan program y ang menjadi tanggung jawabnya. b. Memperoleh dana operasional y ang lay ak untuk peny elenggaraan program y ang berkualitas, baik y ang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana y ang dihibahkan Pemerintah. c. Memperoleh hasil monitoring dan ev aluasi peny elengaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional.



Pertanyaan/Catatan

Bab

V

Muatan Bagian Ketiga Larangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Organ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Direksi (Presiden dibantu oleh seorang Deputi Keuangan dan seorang Deputi Administrasi, serta satu atau lebih deputi sesuai dengan jumlah program jaminan sosial yang diselenggarakan). 2. Kualif ikasi dan kompetensi. 3. Pengangkatan dan pemberhentian. 4. Tugas dan wewenang Dewan Direksi. 5. Unit-unit kerja. 6. Kesekretariatan dan sumber daya. 7. Kantor lokal. 8. Peraturan internal (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga y ang ditetapkan oleh Dewan Direksi).

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 16 BPJS dilarang untuk melakukan subsidi silang antar program.

Pasal 17 (1) Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 17 Ay at (1) Cukup jelas.

(2)

Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DJSN setelah melalui proses uji kepatutan dan kelay akan.

Ay at (2) Cukup jelas.

(3)

Dewan Pengawas sebany ak-bany akny a 3 (tiga) orang dan salah seorang diantarany a diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Ay at (3) Keanggotaan Dewan Pengawas y ang dimaksud pada ay at ini adalah tenaga prof esional y ang menguasai bidang jaminan sosial, keuangan atau inv estasi, dan aktuaria

(4)

Direksi sebanyak-bany akny a 5 (lima) orang dan salah seorang diantarany a diangkat sebagai Direktur Utama.

Ay at (4) Cukup jelas.

Pasal 18 Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, seseorang calon harus memenuhi persy aratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Berkelakuan baik; e. Umur sekurang-kurangny a 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

f.

Lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang jaminan sosial, keuangan atau inv estasi, atau aktuaria h. Tidak merangkap jabatan struktural di pemerintahan atau badan huk um lain; i. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik; j. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; k. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. Pasal 19 Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, seseorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Berkelakuan baik; e. Umur sekurang-kurangny a 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun; f. Lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. Memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang jaminan sosial; h. Memiliki integritas dan kepemimpinan dalam meny elenggarak an jaminan sosial; i. Tidak merangkap jabatan struktural di pemerintahan atau badan huk um lain; j. Tidak menjabat sebagai pengurus partai



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

politik; k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; l. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. Pasal 20 Dewan Pengawas dan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutny a. Pasal 21 (1) Dewan Pengawas dan Direksi berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan; c. Masa jabatan berakhir; d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; e. Tidak lagi memenuhi persy aratan; f. Diberhentikan atas usul DJSN. (2) DJSN dapat mengusulkan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf g karena: a. Melalaikan kewajiban terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. Merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan y ang diambil.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

(3) Dalam hal Dewan Pengawas dan Direksi berhenti sebagaimana dimaksud pada ay at (1), DJSN mengusulkan penggantiny a kepada Presiden untuk meneruskan masa jabatan y ang digantikan. Pasal 22 (1) Dewan Pengawas dan Direksi dapat diberhentikan sementara waktu karena: a. Sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. Sedang dalam proses peny idikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; c. Digugat karena melakukan tindakan yang merugikan BPJS. (2) Dalam hal Dewan Pengawas dan Direksi diberhentikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ay at (1), DJSN menunjuk pelaksana tugas Dewan Pengawas dan Direksi y ang diberhentikan sementara. Pasal 23 (1) Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan kebijak an teknis penyelenggaraan program jaminan sosial y ang dilaksanakan oleh masing-masing BPJS; b. melaporkan hasil pengawasanny a kepada DJSN. (2) Dewan Pengawas berwenang: a. mengev aluasi rencana kerja masingmasing BPJS; b. meminta laporan pelaksanaan rencana kerja kepada masing-masing BPJS;



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

c. memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan program jaminan sosial kepada masing-masing BPJS; Pasal 24 (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota dewan pengawas dengan meny ebutkan hal-hal y ang akan dibicarakan. (2) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat kedudukan BPJS atau di tempat kegiatan usaha BPJS atau di tempat lain di wilay ah Republik Indonesia y ang ditetapkan oleh direksi. (3) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Pengawas. (4) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota direksi lainny a apabila Direktur Utama berhalangan atau apabila Direktur Utama memberikan tugas khusus untuk memimpin rapat. Pasal 25 (1) Keputusan Rapat Direksi diambil dengan musy awarah untuk muf akat. (2) Dalam hal musyawarah untuk muf akat sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

(3) Keputusan dengan suara terbanyak dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota direksi y ang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). Pasal 26 (1) Direksi bertugas: a. melaksanakan kebijakan umum peny elenggaraan program jaminan sosial y ang ditetapkan oleh DJSN; b. melaksanakan pengurusan program jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan peserta; c. meny usun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran BPJS sebagai penjabaran kebijakan umum program jaminan sosial. d. Meny ampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun buku kepada DJSN. e. Memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa tugas kepada Presiden melalui DJSN. f. Menjalankan tugas-tugas lainny a berdasark an peraturan perundangundangan. (2) Direksi berwenang: a. mewakili BPJS di dalam maupun di luar pengadilan; b. melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana amanat dan mengikat BPJS dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan BPJS dengan pembatasan y ang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

c. mengangkat dan memberhentikan kary awan. Pasal 27 Tindakan dan perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari DJSN adalah: a. Penempatan dana yang belum diatur dalam peraturan perundangan SJSN; b. melakukan inv estasi jangka panjang dana amanat. c. mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman jangka menengah atau panjang; d. melepaskan dan menghapuskan aktiv a tetap bergerak atau tidak bergerak melebihi nilai .....; e. mengadakan perjanjian y ang tidak bersifat operasional dan berdampak signif ikan bagi keuangan BPJS. f. Meny ewakan aset perusahaan melebihi waktu 6 (enam) tahun; Pasal 28 Tindakan dan perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas adalah: a. menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain atau memberikan pinjaman jangka pendek y ang tidak bersifat operasional, membeli dan atau menjual surat berharga kepada pasar modal atau lembaga keuangan lainny a melebihi jumlah tertentu y ang ditetapkan dalam rencana kerja perusahaan; b. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam penarikan kredit jangka pendek y ang melebihi nilai...;



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

c. melepaskan dan menghapuskan aktiv a tetap bergerak maupun tidak bergerak melebihi nilai ....; d. menetapkan dan meny esuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 30 (1) Direksi mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi atau dewan pengawas dengan meny ebutkan hal-hal y ang akan dibicarakan. (2) Rapat direksi diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat kedudukan BPJ S atau di tempat kegiatan usaha BPJS atau di tempat lain di wilay ah Republik Indonesia y ang ditetapkan oleh direksi. (3) Rapat direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota direksi. (4) Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota direksi lainny a apabila Direktur Utama berhalangan atau apabila Direktur Utama memberikan tugas khusus untuk memimpin rapat.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Pasal 31 (1) Keputusan Rapat Direksi diambil dengan musy awarah untuk muf akat. (2) Dalam hal musyawarah untuk muf akat sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Keputusan dengan suara terbanyak dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota direksi y ang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

VI

Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Tingkat Daerah Bagian Kesatu Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah 1. Perny ataan dapat dibentukny a Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. 2. Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingk at Daerah dibatasi untuk peny elenggaraan program jaminan sosial untuk kelompok masyarakat y ang iuranny a dibiayai dengan APBD. 3. Ketentuan untuk memenuhi prinsip peny elenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan 4.

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Sebagai wadah konsultasi Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingk at Daerah, dibentuk Dewan Penasehat Daerah oleh masingmasing Pemerintah Daerah y ang beranggotakan unsur-unsur pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Norma, Standar, dan Prosedur 1. Norma mengenai kepesertaan, besaran iuran, dan manfaat harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004. 2. Standar kualitas dan kompetensi mengacu pada Bab II. Bagian Ketiga Organ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah 1. Kepala dibantu oleh seorang W akil Kepala Bidang Keuangan dan seorang Wakil Kepala Bidang Administrasi, serta satu atau lebih Wakil Kepala sesuai dengan jumlah program jaminan sosial y ang diselenggarakan. 2. Kualif ikasi dan kompetensi. 3. Pengangkatan dan pemberhentian. 4. Tugas dan wewenang pengurus. 5. Unit-unit kerja. 6. Kesekretariatan dan sumber daya.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Bagian Keempat Pendirian Asosiasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah 1. Di setiap prov insi dapat dibentuk sebuah Asosiasi Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingk at Daerah dan mencakup keseluruhan program. 2. Tujuan pendirian sebagai wadah komunikasi untuk mewakili kepentingan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingk at Daerah dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah Daerah, dan f asilitas pelay anan jaminan sosial.

VI

Prosedur Administratif Bagian Pertama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Tata cara pengambilan keputusan. 1. Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Peny elenggara Jaminan Sosial untuk meny ampaikan informasi tentang: a. hak dan kewajiban peserta; b. akumulasi iuran beserta hasil pengembangan. 2. Tata cara penerbitan kartu identitas peserta.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah Tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewajiban Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah pembentukanny a. VII

Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagian Pertama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional 1. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial bertanggung jawab mengenai kepesertaan, pengelolaan dan pengembangan dana mengikuti prinsip-prinsip dana amanah, serta kebijakan umum jaminan sosial kepada Presiden melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial wajib melaporkan dan memberikan dok umen dan informasi tentang peny elenggaraan program jaminan sosial kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional secara berkala. 3. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial wajib meny elenggarakan dan menjalankan kebijakan umum dan kebijakan inv estasi, serta rekomendasi y ang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

4.

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solv abilitas, kehatihatian, keamanan dana, dan hasil y ang memadai. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial bertanggung jawab memberikan pelay anan y ang berkelanjutan dan setara, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah 1. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah bertanggung jawab mengenai kepesertaan, pengelolaan dan pengembangan dana mengikuti prinsip-prinsip dana amanah, serta kebijakan umum jaminan sosial di daerah kepada Kepala Daerah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah wajib melaporkan dan memberikan dokumen dan inf ormasi tentang peny elenggaraan program jaminan sosial kepada Kepala Daerah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional secara berkala. 3. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah wajib meny elenggarak an dan menjalankan kebijakan umum dan kebijakan inv estasi y ang



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

4.

VIII

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solv abilitas, kehatihatian, keamanan dana, dan hasil y ang memadai, serta memperhatikan Kebijakan Daerah. Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Tingkat Daerah bertanggung jawab memberikan pelay anan y ang berkelanjutan dan setara, sesuai dengan prinsip peny elenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kewenangan Pemerintah 1. Pemerintah dapat memperoleh inf ormasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 2. Pemerintah berhak melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap peraturan-peraturan internal yang ditetapkan oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan y ang berkaitan dengan jaminan sosial. 3. Pemerintah berwenang menetapkan norma, standar, dan mutu sistem pelay anan kesehatan, sistem kendali mutu pelay anan, dan sistem pembayaran pelay anan kesehatan y ang harus dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan


Halaman 10 0 d ari 15 8

Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Sosial. 4. Batasan kewenangan Pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 5. Kewenangan Pemerintah sebagaimana disebut di atas dilaksanakan oleh departemen terkait sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

IX

Kekayaan dan Investasi Bagian Pertama Kekayaan 1. Pengelolaan kekay aan masingmasing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2. Pengaturan peny elenggaraan pembukuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam 1 tahun takwim. Bagian Kedua Investasi 1. Pengelolaan dan pengembangan dana yang terhimpun oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 2. Bentuk-bentuk dan mekanisme investasi yang aman. 3. Bentuk-bentuk dan mekanisme investasi lainnya y ang diperbolehkan.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

X

Perpajakan 1. Ketentuan Undang-Undang Perpajakan agar memberikan f asilitas perpajakan bagi Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 2. Hal-hal lain y ang meny angkut pajak seperti pajak inv estasi, pajak pengadaan barang y ang berkaitan dengan peny elenggaraan pelay anan, dan lain-lain agar kondusif untuk pengembangan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 3. Kebijakan di bidang perpajakan agar diharmonisasikan dengan Rancangan Undang-Undang di bidang perpajakan yang sedang dibahas di DPR RI.

XI

Penyelesaian Sengketa Bagian Pertama Penyelesaian Keluhan 1. Pada tiap-tiap Badan Peny elenggara Jaminan Sosial dibentuk satu unit kerja untuk peny elesaian keluhan. 2. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan kepada unit kerja tersebut di atas. 3. Apabila peny elesaian tidak memuaskan, dapat mengajukan pada instansi setingkat di atasnya. 4. Tata cara dan jangka waktu peny elesaian keluhan.


Batang Tubuh

Penjelasan Pasal


Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 1. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. 2. Peny elesaian yang dilakukan oleh mediator bersif at f inal dan mengikat. 3. Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jaminan sosial dan hukum dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan. b. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. c. 1 (satu) orang ditunjuk bersama oleh kedua belah pihak. 4. Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 1. Apabila peny elesaian keluhan tidak dapat diatasi oleh unit kerja peny elesaian keluhan dan instansi setingkat di atasny a, atau melalui mekanisme mediasi, maka sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri di wilay ah tempat tinggal



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan 2.

3.

4.

XII

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

pemohon. Proses peradilan dilakukan dua tingkat, y aitu pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi. Putusan pengadilan tingkat banding bersif at f inal dan tidak dapat diajukan upaya hukum di tingkat kasasi. Jangka waktu penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Negeri paling lama 90 hari dan di tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BPJS 1. BPJS Nasional; 2. BPJS Daerah. Institusi y ang berwenang. Tindakan-tindakan bagi kepentingan: a. Pemerintah; b. BPJS; c. Peserta; d. Kary awan; Tindakan-tindakan khusus y ang harus dan dapat dilakukan oleh Pemerintah. Peny elesaian sengketa akibat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BPJS e. Pemerintah;



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan f. g. h.

XIII

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

BPJS; Peserta; Kary awan;

Ketentuan Peralihan 1. Peny esuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku. 2. Pengaturan mengenai konsekuensi hukum atas peralihan Persero Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes menjadi Badan Peny elenggara Jaminan Sosial y ang meliputi proses pengalihan: a. Modal Persero y ang berasal dari kekay aan negara y ang dipisahkan statusnya menjadi modal Badan Peny elenggara Jaminan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Pem erintah. b. Kekay aan Persero menjadi kekay aan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial setelah melalui proses audit oleh tim audit independen. c. Kepesertaan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Persero menjadi kepesertaan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial d. Pengumpulan iuran oleh



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

Batang Tubuh

Penjelasan Pasal

Persero menjadi pengumpulan iuran oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. e. Peny elenggaraan pelayanan jaminan sosial yang dikelola oleh Persero menjadi peny elenggaraan pelay anan jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. f. Peny elesaian proses pembay aran kewajiban Persero kepada peserta dan f asilitas jaminan sosial sebelum Undang-Undang ini disahkan menjadi tanggung jawab Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. g. Organ Persero menjadi organ Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. h. Sumber daya Persero menjadi sumber daya Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 3. Jangka waktu proses peralihan selama 1 (satu) tahun 4. Pengawasan pengadilan apabila terjadi sengketa sebagai akibat peralihan dan jangka waktu penyelesaian sengketa.



Pertanyaan/Catatan

Bab

Muatan

XIV

Ketentuan Penutup 1. Pencabutan pasal-pasal y ang mengatur mengenai Badan Peny elenggara dalam UndangUndang terkait (Bab VI Pasal 25 s.d. 28 UU No. 3 Tahun 1992) dan dalam Peraturan Pem erintah terkait (Bab VIII Pasal 13 PP No. 25 Tahun 1981, Bab VI Pasal 11 PP No. 67 Tahun 1991, dan Bab V Pasal 14 s.d. 16 PP No. 69 Tahun 1991). 2. Ketentuan mulai berlakuny a Undang-U ndang Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. 3. Perintah untuk pengundangan Undang-U ndang dengan penempatanny a dalam Lembaran Negara RI.


Batang Tubuh

Penjelasan Pasal


Pertanyaan/Catatan



# $ ! KEM ENTERIAN KOORDINATOR B IDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

U NDAN G-U ND ANG NOMOR .... TAH UN.... TENTANG BAD AN PEN YELEN GGAR A J AMINAN SOSIAL

PENJELAS AN ATAS U ND ANG-UN D AN G N OMOR .... TAH UN.... TEN TAN G B AD AN PENYELEN GGAR A JAMIN AN SOSIAL

D ENGAN R AH M AT TUH AN YAN G M AH A ES A

Menim bang : a.

b.

c.

d.

PR ESIDEN REPUB LIK IND ONESIA, bahwa Sistem Jam inan Sosial N asional yang m erupakan program negara bertujuan mem berikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; bahwa untuk m ewujudkan tujuan Sistem Jam inan Sosial N asional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana am anat untuk sebesar-besar kepentingan peserta; bahwa badan peny elenggara jam inan sosial yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan U ndang-Undang Sistem Jam inan Sosial Nasional; bahwa dengan adany a kepastian hukum mengenai status badan peny elenggara akan m eningkatkan kinerja badan peny elenggara dalam m eny elenggarakan program jam inan sosial;


I. UMU M Salah satu tujuan pembentukan Pem erintah N egara R epublik Indonesia adalah untuk m em ajukan kesejahteraan umum dalam rangka m ewujudkan keadilan sosial bagi seluruh raky at Indonesia. Sehubungan dengan itu, Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas jam inan sosial y ang mem ungkinkan pengem bangan dirinya secara utuh sebagai m anusia yang bermanfaat. Selanjutny a Pasal 34 ay at (2) U ndang-Undang Dasar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945 mengam anatkan N egara m engembangkan Sistem Jam inan Sosial bagi seluruh rakyat dan m em berdayakan m asy arakat yang lemah dan tidak mam pu sesuai dengan m artabat kemanusiaan.


B ATANG TUB UH e.

PENJELAS AN P AS AL

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud pada huruf

Sebagai pelaksanaan U ndang-U ndang D asar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945

a,huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk meleksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang N om or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial N asional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Badan Peny elenggara Jaminan Sosial;

tersebut, telah ditetapkan U ndang-U ndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat m elalui penyelenggaraan program jam inan sosial oleh beberapa Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 5 ay at (2) dan ayat (3) Undang-Undang N om or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial N asional, badan peny elenggara yang telah ada dan dibentuk dengan Peraturan Pem erintah dinyatakan sebagai Badan Peny elenggara Jam inan Sosial. Nam un setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara N o. 007/PU -III/2005 yang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2005 m eny atakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan U ndang-U ndang D asar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mem punyai kekuatan hukum m engikat, sehingga pem bentukan badan peny elenggara harus dibentuk dengan Undang-U ndang. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) U ndang-U ndang N om or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam inan Sosial N asional segala ketentuan mengenai Badan Penyelenggara Jam inan Sosial harus disesuaikan dengan Undang-Undang dim aksud paling lam bat 5 (lim a) tahun sejak U ndang-Undang Nom or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkam ah Konstitusi di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan Peraturan Daerah dengan m em enuhi ketentuan Undang-Undang N om or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jam inan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan sosial pada hakekatnya m elaksanakan pengumpulan dana yang bersif at wajib berdasarkan m ekanisme asuransi sosial dan tabungan wajib untuk kepentingan peserta. Mengingat sifat wajib dalam pengumpulan dana, maka dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial harus m em perhatik an ketentuan Pasal 23A Undang-Undang D asar N egara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa pungutan y ang bersifat m em aksa tidak boleh diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. U ndang-U ndang ini pada dasarny a m engatur prinsip penyelenggaraan, pembentukan, tugas dan wewenang, kewajiban dan hak, organ, dan penyelenggaraan program serta



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL pembentukan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah. D engan terbentuknya U ndang-U ndang tentang Badan Peny elenggara Jam inan Sosial, maka badan penyelenggara m em iliki status sebagai badan hukum yang dibentuk dengan UndangU ndang, sehingga mem beri kepastian hukum dalam m eny elenggarakan program jaminan sosial. Dengan dem ikian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat m elaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan ketentuan U ndang-U ndang untuk mem berikan pelay anan yang optimal kepada peserta. Keberhasilan peny elenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jam inan Sosial perlu didukung oleh kebijakan Pem erintah di bidang ketenagakerjaan, perekonomian, dan kebijakan pelay anan publik y ang kondusif, serta komitm en politik untuk pemberday aan m asy arakat dan m emprioritaskan terwujudny a Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh raky at.

Mengingat :

1. Pasal 5 ay at (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1) ayat (2) dan ay at (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ay at (2) U ndang-Undang Dasar N egara R epublik Indonesia; 2. U ndang-U ndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam inan Sosial N asional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, dan Tambahan Lem bara Negara Republik Indonesia N omor 4456; D engan Persetujuan Bersam a DEW AN PERWAKILAN R AKY AT R EPU BLIK IN DION ESIA dan PRESIDEN R EPU BLIK IND ONESIA MEMUTU SKAN:

Menetapkan: UND ANG-UND AN G TEN TAN G BAD AN PENY ELENGGAR A JAMIN AN SOSIAL



B ATANG TUB UH BAB I K ETEN TU AN U MU M Pasal 1 D alam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosia l untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat mem enuhi kebutuhan dasarhidupnya yang layak. 2. Sistem Jam inan Sosial Nasional adalah suatu tata cara peny elenggaraan program 3. 4. 5.

6.

PENJELAS AN P AS AL II. PAS AL DEMI PASAL Pasal 1 C ukup jelas.

jam inan sosial oleh beberapa Badan Peny elenggara Jam inan Sosial. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pem erintah bagi f akir miskin dan orang tidak m am pu sebagai peserta program jam inan sosial. Badan Penyelenggara Jam inan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk m eny elenggarakan program jaminan sosial. D ana Jam inan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang m erupakan him punan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Peny elenggara Jam inan Sosial untuk pem bayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jam inan sosial. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing y ang bekerja paling singkat 6

(enam ) bulan di Indonesia, y ang telah mem bay ar iuran. Manf aat adalah faedah jam inan sosial y ang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluargany a. 8. Iuran adalah sejum lah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pem beri kerja, dan/atau Pemerintah. 9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerim a gaji, upah, atau im balan dalam bentuk lain. 10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadan lainnya y ang m empekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang m empekerjakan pegawai negeri dengan mem bayar gaji, upah, atau im balan dalam bentuk lainnya. 11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai im balan dari pem beri kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibay ar m enurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa y ang telah atau akan dilakukan. 7.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

12. D ewan Jaminan Sosial N asional adalah dewan yang berf ungsi untuk m em bantu Presiden dalam perumusan kebijakan um um dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 13. D ewan Pengawas adalah organ Badan Peny elenggara Jam inan Sosial y ang bertugas m elakukan pengawasan khusus terhadap program yang diselenggarakan oleh Badan Peny elenggara Jam inan Sosial. Pasal 2 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial dalam m enyelenggarakan tugasny a berdasarkan pada prinsip: a. nirlaba;

Pasal 2

b.

H uruf b Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mem permudah akses informasi yang

keterbukaan;

H uruf a Y ang dim aksud dengan nirlaba adalah seluruh perolehan surplus dari penerimaan ditem patkan dalam dana am anat dan/atau dana cadangan teknis dalam rangka peningkatan m anf aat bagi peserta.

lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. c.

kehati-hatian;

H uruf c Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cerm at, teliti, aman, dan tertib.

d.

akuntabilitas;

H uruf d Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

e.

portabilitas;

H uruf e Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip m em berikan jam inan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilay ah N egara Kesatuan R epublik Indonesia.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

f.

dana amanat; dan

H uruf f Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengem banganny a m erupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarny a bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

g.

hasil pengelolaan D ana Jam inan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengem bangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

H uruf g Prinsip hasil pengelolaan D ana Jam inan Sosial N asional dalam ketentuan ini adalah hasil berupa div iden dari pem egang saham yang dikem balikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

BAB II PEMB EN TUK AN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TINGKAT N ASION AL Pasal 3 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berkedudukan di Ibu Kota N egara.

Pasal 3 C ukup Jelas.

Pasal 4 D i tingkat nasional didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang m enyelenggarakan


program jam inan sosial sebagaim ana diatur dalam U ndang-U ndang tentang Sistem Jam inan Sosial Nasional. Pasal 5 (1) D engan U ndang-Undang ini pada tingkat nasional didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut: a. Asuransi Sosial TNI/Polri y ang selanjutny a disebut ASABR I; b. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut ASKES; c. Jam inan Sosial Tenaga Kerja y ang selanjutny a disebut JAMSOSTEK; d. Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PNS y ang selanjutny a disebut TASPEN. (2) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional sebagaim ana dimaksud pada ay at (1) m enerim a pengalihan seluruh peserta, hak dan kewajiban, kekayaan, serta


Pasal 5


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

karyawan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

ASABR I m enerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial TNI/Polri; b. ASKES menerim a pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Jam inan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Perseroan (Persero) Jam inan Sosial Tenaga Kerja; c. JAMSOSTEK m enerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Jam inan Sosial Tenaga Kerja kecuali Jaminan Pem eliharaan Kesehatan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Jam inan Hari Tua dari Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PNS; d. TASPEN m enerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PNS kecuali Jaminan H ari Tua dari Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PNS. (3) Perubahan nam a Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 (1) Maksud dan tujuan pem bentukan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional adalah untuk m enyelenggarakan program jaminan sosial yang m enjam in kegotongroy ongan dan portabilitas manfaat jam inan sosial, serta peny elenggaraan y ang ef ektif dan efisien bagi seluruh rakyat secara bertahap dalam wilay ah N egara R epublik Indonesia. (2) U ntuk mencapai maksud dan tujuan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), masingm asing Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional m eny elenggarakan program jam inan sosial sebagai berikut: a. ASABR I m eny elenggarakan program Jam inan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jam inan Hari Tua (JH T), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) untuk TN I/Polri, pensiunan TN I/Polri, dan Janda/D uda TN I/Polri; b. ASKES menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK) untuk seluruh kelom pok rakyat kecuali untuk TN I/Polri, pensiunan TNI/Polri, dan Janda/D udanya TN I/Polri;


Pasal 6


B ATANG TUB UH c.

d.

PENJELAS AN P AS AL

JAMSOSTEK m eny elenggarakan program Jam inan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan H ari Tua (JHT), dan Jam inan Kem atian (JKM) untuk seluruh kelom pok rakyat; TASPEN m eny elenggarakan program Jam inan Pensiun (JP) untuk seluruh kelom pok rakyat.

B AB III TUGAS, W EW EN ANG, HAK , D AN K EW AJIB AN SER TA LAR ANG AN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TINGKAT N ASION AL B agian Pertama Tugas dan W ewenang

Pasal 7 C ukup jelas.

Pasal 7 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional bertugas m eny elenggarakan program jam inan sosial bagi penduduk dan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan U ndang-U ndang Sistem Jam inan Sosial N asional. Pasal 8 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berwenang untuk: a. b. c. d.

Pasal 8

m engelola dana am anat peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jam inan sosial yang menjadi tanggung jawabny a; m enem patkan dana am anat untuk jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun paling sedikit 20% dari dana investasiy ang tersedia; m enem patkan dana am anat untuk jangka panjang pada obligasi pem erintah atau yang dijamin oleh pem erintah paling sedikit 60% dari dana inv estasi yang tersedia; m enem patkan dana am anat pada deposito pada bank daerah dan/atau obligasi

e.

Pemerintah Daerah; m elakukan inspeksi dan menghentikan pelayanan atau pem berian manfaat jam inan sosial kepada peserta dari pemberi kerja tidak m em enuhi kewajibanny a sebagaimana

f.

diatur dalam U ndang-Undang Sistem Jam inan Sosial N asional. m embuat kesepakatan dengan asosiasif asilitas kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan.



B ATANG TUB UH g.

m embuat atau m enghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan

h.

m elaporkan pem beri kerja kepada instansi yang berwenang m engenai ketidakpatuhan dalam pem bayaran iuran dan pendaftaran tenaga kerja lebih dari 3 (tiga) bulan.

PENJELAS AN P AS AL

Bagian K edua H ak dan K ewajiban Pasal 9 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berhak untuk: a. m enerima dan m engelola iuran peserta beserta dana pengem bangannya sesuai dengan program y ang m enjadi tanggung jawabny a; b. m emperoleh dana operasionaly ang lay ak untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersum ber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana y ang dihibahkan Pemerintah; c.

Pasal 9

m emperoleh hasil m onitoring dan evaluasi peny elengaraan program jaminan sosial dari D ewan Jam inan Sosial N asional.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 10 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berkewajiban untuk: a. m elakukan koordinasi antar Badan Penyelenggara Jam inan Sosial dalam pem berian nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluarganya yang berlaku untuk sem ua jenis program jaminan sosial;

Pasal 10

b.

m emberikan inf orm asi secara rinci mengenai m anf aat yang m enjadi hak setiap peserta beserta rincian prosedur untuk m asing-masing program jaminan sosial dan dapat diakses dengan mudah m elalui website Badan Peny elenggara Jaminan Sosial; m emberikan inf orm asi saldo Jam inan H ari Tua dan Jam inan Pensiun berikut hasil pengem bangannya kepada setiap peserta sekurang-kurangny a sekali dalam setahun khusus bagi Badan Peny elenggara Jaminan Sosial penyelenggara program Jaminan H ari Tua dan Jaminan Pensiun; Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku um um;

H uruf b C ukup jelas

e.

m elakukan pem bukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial;

H uruf e C ukup jelas

f.

m elaporkan kinerja keuangan dan pelaksanaan program secara berkala sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Jam inan Sosial N asional.

H uruf f C ukup jelas

c.

d.


H uruf a Y ang dim aksud dengan nom or identitas tunggal adalah nom or identitas yang berlaku seum ur hidup bagi peserta jam inan sosial. Setiap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional wajib m engambil langkahlangkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya nom or identitas ganda bagi setiap peserta. Selain itu, Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib m emberitahukan kepada pemberi kerja agar m eny ampaikan data akurat tentang pekerja dan nomor identitas jaminan sosial yang telah dim iliki pekerja, baik pekerja baru, pekerja pindahan, maupun pekerja y ang telah berhenti.

H uruf c C ukup jelas

H uruf d C ukup jelas


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Bagian K etiga Larangan Pasal 11 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dilarang: a. m elakukan subsidi silang antar program ;

Pasal 11 H uruf a C ukup jelas.

b.

m endirikan dan/atau mem iliki seluruh atau sebagian f asilitas kesehatan;

H uruf b C ukup jelas.

c.

m emungut iuran program jam inan sosialy ang m em beri m anf aat sama sebagaim ana telah diatur dalam peraturan-perundangan.

H uruf c Y ang dim aksud dengan peraturan perundang-undangan yang m engatur Sistem Jaminan Sosial Nasional.

B AB IV ORGAN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TINGKAT N ASION AL Pasal 12 (1) Organ Badan Peny elenggara Jam inan Sosial terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. (2) D ewan Pengawas dan D ireksi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Jaminan Sosial Nasional setelah melalui proses uji kepatutan dan kelay akan. (3) D ewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua D ewan Pengawas. (4) D ireksi sebanyak-banyaknya 5 (lim a) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai D irektur Utama. Pasal 13 (1) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dapat mem bentuk kantor

Pasal 12 Ayat (1) C ukup jelas. Ayat (2) C ukup jelas. Ayat (3) Keanggotaan D ewan Pengawas y ang dim aksud pada ayat ini adalah tenaga prof esional y ang menguasai bidang jam inan sosial, keuangan atau inv estasi, dan aktuaria Ayat (4) C ukup jelas. Pasal 13

perwakilan untuk satu atau lebih Prov insi secara bertahap. (2) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dapat mem bentuk kantor cabang untuk satu atau lebih Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip efisiensi.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 14 Pada setiap kantor perwakilan dibentuk Dewan Pengawas D aerah yang diketuai oleh Gubernur di tem pat kedudukan kantor perwakilan dan m empuny ai anggota sebanyakbanyaknya 5 (lim a) orang term asuk ketua, yang terdiri dari unsur pem erintah, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.

Pasal 14

Pasal 15 U ntuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, seseorang calon harus m em enuhi persy aratan sebagai berikut: a. W arga Negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasm ani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. berum ur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginy a 50 tahun;

Pasal 15

f. g.

lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); m emiliki keahlian dan pengalaman di bidang jam inan sosial, keuangan atau investasi, atau aktuaria;

h. i. j.

tidak m erangkap jabatan struktural di pem erintahan atau badan hukum lain; tidak m enjabat sebagai pengurus partai politik; tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah m em peroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; tidak pernah m enjadi anggota direksi, kom isaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum y ang diny atakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

k.

Pasal 16 U ntuk dapat diangkat menjadi Direksi, seseorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. c.

W arga Negara Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; sehat jasm ani dan rohani;

d. e. f.

berkelakuan baik; berum ur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginy a 50 tahun; lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);


Pasal 16


B ATANG TUB UH g.

m emiliki pengalaman dan kom petensi dalam bidang jam inan sosial;

h. i. j. k.

m emiliki integritas dan kepem impinan dalam m eny elenggarakan jaminan sosial; tidak m erangkap jabatan struktural di pem erintahan atau badan hukum lain; tidak m enjabat sebagai pengurus partai politik; tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah m em peroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; tidak pernah m enjadi anggota direksi, kom isaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum y ang diny atakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

l.

Pasal 17 D ewan Pengawas dan D ireksi diangkat untuk m asa jabatan 5 (lim a) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali m asa jabatan berikutnya. Pasal 18 (1) D ewan Pengawas dan D ireksi berhenti karena: a. m eninggal dunia; b. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan; c. m asa jabatan berakhir; d. m engundurkan diri atas perm intaan sendiri; e. tidak lagi m emenuhi persy aratan;

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 17

Pasal 18

f. diberhentikan atas usul D ewan Jaminan Sosial Nasional. (2) D ewan Jaminan Sosial N asional dapat m engusulkan pemberhentian Dewan Pengawas dan D ireksi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf f karena: a. m elalaikan kewajiban terus-m enerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. m erugikan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dan kepentingan peserta jam inan sosial karena kesalahan kebijakan y ang diam bil. (3) D alam hal Dewan Pengawas dan Direksi berhenti sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), D ewan Jam inan Sosial N asional m engusulkan penggantiny a kepada Presiden untuk meneruskan masa jabatan yang digantikan.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 19 (1) D ewan Pengawas dan D ireksi dapat diberhentikan sem entara waktu karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pem eriksaan di pengadilan; c. digugat karena melakukan tindakan yang m erugikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional. (2) D alam hal D ewan Pengawas dan Direksi diberhentikan sem entara waktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), Dewan Jaminan Sosial Nasional menunjuk pelaksana tugas D ewan Pengawas dan D ireksi yang diberhentikan sementara.

Pasal 19

Pasal 20 (1) D ewan Pengawas bertugas: a. m elakukan pengawasan kebijakan teknis penyelenggaraan program jaminan sosial y ang dilaksanakan oleh m asing-m asing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 20

tingkat nasional; b. m elaporkan hasil pengawasanny a kepada D ewan Jaminan Sosial Nasional. (2) D ewan Pengawas berwenang: a. b. c.

m engev aluasi rencana kerja m asing-m asing Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional; m eminta laporan pelaksanaan rencana kerja kepada masing-masing Badan Peny elenggara Jam inan Sosial; m emberikan saran dan pertim bangan peny elenggaraan program jaminan sosial kepada masing-masing Badan Penyelenggara Jam inan Sosial;

Pasal 21 (1) D ewan Pengawas m engadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota dewan pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pasal 21

(2) R apat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat kedudukan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial atau di tem pat kegiatan usaha Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional atau di tempat lain di wilay ah R epublik Indonesia yang ditetapkan oleh direksi. (3) R apat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak m engambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jum lah anggota Dewan Pengawas.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

(4) R apat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua D ewan Pengawas atau anggota direksi lainny a apabila Direktur U tam a berhalangan atau apabila Direktur Utama m em berikan tugas khusus untuk mem impin rapat. Pasal 22 (1) D ireksi bertugas: a. m elaksanakan kebijakan um um penyelenggaraan program jaminan sosial y ang b. c.

d. e.

Pasal 22

ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional; m elaksanakan pengurusan program jaminan sosial y ang menjadi tanggung jawabny a untuk kepentingan peserta; m eny usun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional sebagai penjabaran kebijakan um um program jam inan sosial; m eny ampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun buku kepada D ewan Jaminan Sosial Nasional; m emberikan pertanggungjawaban pada akhir m asa tugas kepada Presiden melalui D ewan Jam inan Sosial N asional;

f. m enjalankan tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) D ireksi berwenang: a. m ewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasionaldi dalam m aupun di luar pengadilan; b. m elakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana am anat dan m engikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan pembatasan y ang ditetapkan dalam U ndangU ndang ini; c. m engangkat dan memberhentikan karyawan.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 23 Tindakan dan perbuatan Direksi y ang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah: a. m enem patkan dana yang belum diatur dalam peraturan perundangan Sistem Jaminan Sosial Nasional; b. m elakukan inv estasi jangka panjang dana amanat; c. m elepaskan dan menghapuskan investasi melebihi nilai lebih dari R p. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); d. m engadakan perjanjian y ang tidak bersifat operasional dan berdampak signif ikan bagi keuangan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional; e. m elakukan inv estasi dalam saham paling banyak 5% (lim a prosen) dari total dana inv estasi; f. m elakukan inv estasi dalam properti paling bany ak 10% (sepuluh prosen) dari total dana inv estasi; g. m elakukan inv estasi langsung paling bany ak 5% (lim a prosen) dari total dana investasi; h. m engalihkan kekayaan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima m ilyar rupiah).

Pasal 23

Pasal 24 Tindakan dan perbuatan Direksi y ang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas adalah: a. m enem patkan dana jangka pendek pada satu bank y ang besarnya di atas R p. 50.000.000.000, 00 (lima puluh m lyar rupiah) sampai dengan R p. 100.000.000.000, 00 (seratus mily ar rupiah) atau m elebihi 5% (lim a prosen)dari dana investasi y ang tersedia; b. m elepaskan dan menghapuskan investasi properti y ang bernilai antara R p. 25.000.000.000,00 00 (dua puluh lima mily ar rupiah) sam pai dengan R p. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); c. m engangkat pejabat setingkat di bawah direksi; d. m enetapkan dan m enyesuaikan struktur organisasi sam pai 2 (dua) tingkat di bawah direksi.

Pasal 24



B ATANG TUB UH Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut m engenai penem patan dana sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pem erintah.

BAB V PEN GAMB ILAN KEPUTU SAN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TINGKAT N ASION AL Pasal 26 (1) Setiap keputusan strategis diambil dalam rapat yang dipimpin oleh D irektur Utama. (2) D alam hal D irektur Utam a berhalangan, pim pinan rapat diserahkan kepada salah satu direktur sesuai dengan bidangnya. (3) R apat direksi adalah sah dan berhak m engambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota direksi.

PENJELAS AN P AS AL Pasal 25

Pasal 26

(4) Keputusan Rapat D ireksi diam bil dengan m usyawarah untuk muf akat. (5) D alam hal musy awarah untuk mufakat sebagaimana dim aksud dalam ayat (4) tidak tercapai, keputusan diam bil dalam rapat direksi yang diperluas dengan mengundang dewan pengawas.

B AB VI PERTANGGUN GJAW AB AN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TINGKAT N ASION AL Pasal 27 (1) D ireksi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib m enyampaikan pertanggungjawaban tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Jam inan Sosial N asional.

Pasal 27

(2) D ireksi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib m enyampaikan pertanggungjawaban tertulis setiap 6 (enam ) bulan sekali dan disertai penjelasan lisan kepada Dewan Jam inan Sosial N asional. (3) D ireksi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib m enyampaikan laporan keuangan setiap tahun sekali yang telah diaudit kepada D ewan Jaminan Sosial



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

N asional. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublik asikan pada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) m edia cetak nasional paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutny a. Pasal 28 D ireksi dan Dewan Pengawas Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib m enghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Jam inan

Pasal 28

Sosial Nasional. Pasal 29 Pada akhir masa jabatan atau dalam hal D ireksi Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional tidak lagi mem enuhi persy aratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 m aka wajib mem buat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional kepada D ewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 29

B AB VII K EKAYAAN D AN B ELANJA OPER ASION AL B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TINGKAT N ASION AL B agian Pertama K ekayaan Pasal 30 (1) Kekay aan awal Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional adalah seluruh

Pasal 30

kekay aan Badan Penyelenggara yang dialihkan. (2) Penam bahan kekay aan berupa aset tetap dapat diambil dari hasil pengem bangan dana paling tinggi 0,2% (nol koma dua perse);. (3) U ntuk program y ang bersifat jangka pendek, penam bahan aset dapat dilakukan dengan m enggunakan iuran y ang diterima paling tinggi 1% (satu prosen). (4) D alam hal Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dibubarkan dengan U ndang-U ndang maka kekay aan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional diserahkan kepada N egara.



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

(5) Pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian K edua Belanja Operasional Pasal 31 (1) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional y ang mengelola program jangka panjang dapat m enggunakan hasil pengem bangan dana investasi paling banyak 15% (lim a belas prosen) untuk belanja operasional tahunan. (2) Besaran anggaran belanja operasional sebagim ana dim aksud ayat (1), lebih dahulu m endapat persetujuan oleh D ewan Jam inan Sosial N asional. (3) Badan Peny elenggara tingkat nasional yang mengelola program jangka pendek (Jaminan Kesehatan dan Jam inan Kecelakaan Kerja) dapat m enggunakan penerim aan

Pasal 31

iuran paling bany ak 5% (lima prosen) dari iuran setahun. Pasal 32 (1) D ewan Pengawas, D ireksi, dan karyawan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dapat m em peroleh insentif sesuai dengan kinerja Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional yang dibayarkan dari belanja operasional.

Pasal 32

(2) Indikator kinerja Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional untuk perhitungan insentif diatur oleh D ewan Jam inan Sosial N asional. (3) Indikator kinerja karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional diatur oleh D ireksi Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional.

B AB VIII BAD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT D AER AH Pasal 33 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan wilay ah administrasiny a.


Pasal 33 W ilay ah kerja Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah adalah sama dengan wilay ah administrasi Provinsi, Kabupaten, atau Kota.


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 34 (1) D i tingkat daerah dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jam inan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan sosial yang bersif at tam bahan atau pelengkap dan berlaku untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

(2) Program jaminan sosial tambahan atau pelengkap harus disesuaikan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan U ndang-Undang ini.

Ayat (2) C ukup jelas

Pasal 35 Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat daerah didasarkan pada standar kom petensi y ang mencakup kemam puan dan komitm en untuk: a. m eny elenggarakan program jaminan sosial secara m andiri baik secara finansial maupun m anajerial; b. m engumpulkan dana am anat dari sebesar-besarny a jum lah peserta untuk mem perkecil resiko yang dihadapi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial sehingga dapat m emberikan pelayanan y ang optim al dan berkesinambungan; c. m engelola resiko finansialy ang dipercayakan oleh peserta serta m empertanggungjawabkan peny elenggaraannya kepada pem angku kepentingan; d. m eny elenggarakan prinsip-prinsip jam inan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 Standar kompetensi dalam pasal ini m erupakan bagian dari kebijakan um um peny elenggaraan Sistem Jaminan Sosial N asional y ang ditetapkan oleh D ewan Jaminan Sosial Nasional.


Ayat (1) Y ang dim aksud dengan program jam inan sosial yang bersif at tam bahan adalah program y ang mem berikan m anfaat jaminan sosial sebagai tam bahan yang telah diberikan secara nasional. Misalnya program Jam inan Pensiun y ang berskala nasional membayar m anf aat sebesar R p. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, m aka Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah dapat mem bayar tam bahan uang pensiun untuk peserta setempat m isalnya sebesar R p. 500.000,00 (lim a ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan. Y ang dim aksud program jam inan sosial y ang bersifat pelengkap adalah program yang m em bay arkan manf aat yang tidak dijamin oleh Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional. Misalnya dalam program Jaminan Kesehatan, biay a am bulan untuk rujukan antar daerah tidak dijam in, m aka Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah dapat m enjamin biaya tersebut.


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Pasal 36 (1) U ntuk dapat m embentuk Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus mem enuhi persyaratan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 35.

Pasal 36

(2) Pembentukan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan D aerah.

Ayat (2) C ukup jelas.

Ayat (1) Pembentukan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial N asional dituntut m em iliki standar kompetensi yang berlaku juga bagi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dengan m aksud agar ada persamaan kualitas pelay anan jam inan sosial yang diberikan kepada peserta.

B AB IX PENYELES AI AN SENGK ETA BAD AN PEN YELEN GGAR A J AMINAN SOSIAL B agian Pertama Penyelesaian K eluhan Pasal 37 (1) Setiap Badan Penyelenggara Jam inan Sosial wajib mem bentuk unit pengendali mutu dan penanganan keluhan peserta. (2) Frekuensi keluhan peserta m erupakan salah satu indikator kinerja Badan Penyelenggara Jam inan Sosial. (3) Jangka waktu penyelesaian keluhan paling lam bat 15 (lim a belas) hari kerja sejak diterim any a keluhan.

Pasal 37

Bagian K edua Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (lihat UU tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa) Pasal 38 (1) Pihak y ang merasa dirugikan dapat m eny elesaikan sengketa melalui m ekanism e m ediasi. (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bersifat f inal dan mengikat.


Pasal 38


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

(3) Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jam inan sosial dan hukum dengan ketentuan sebagai berikut: d. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang m engajukan keberatan; e. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; f. 1 (satu) orang ditunjuk bersam a oleh kedua belah pihak. (4) Tata cara penyelesaian sengketa melalui m ediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian K etiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

(1)

(2) (3) (4)

Pasal 39 Apabila penyelesaian keluhan tidak dapat diatasi oleh unit kerja penyelesaian keluhan dan instansi setingkat di atasnya, atau melalui m ekanism e m ediasi, m aka sengketa diajukan ke Pengadilan N egeri di wilay ah tempat tinggal pem ohon. Proses peradilan dilakukan hanya pada pengadilan tingkat pertam a di Pengadilan N egeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi. Putusan pengadilan tingkat banding bersif at final dan tidak dapat diajukan upaya hukum tingkat kasasi. Jangka waktu penyelesaian sengketa tingkat Pengadilan Negeri paling lam a 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.


Pasal 39


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

BAB X K ETEN TU AN LAIN Pasal 40 (1) Pemerintah melalui D ewan Jaminan Sosial Nasional sewaktu-waktu dapat mem inta laporan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional sebagai pertim bangan kebijakan keuangan yang diambil Pem erintah. (2) D alam hal kebijakan fiskal Pemerintah dapat m empengaruhi tingkat solvabilit as Badan

Pasal 40

Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional, maka Pemerintah m engam bil kebijakan khusus berupa: a. penyuntikan dana; atau b. perlindungan (?) terhadap kebijakan Pemerintah. (3) Perlindungan nilai dana amanat terhadap kebijakan fiskal pem erintah y ang berpengaruh terhadap nilai m anf aat dalam jangka panjang (konsultasi D epkeu)

a.

b.

Pasal 41 (SU BROGR ASI) D alam hal terjadi wabah atau bencana alam, Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional terlebih dahulu m embayarkan m anfaat program jaminan sosial yang m erupakan kewajiban Pemerintah atau pihak lain. Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional sebagaim ana dim aksud pada ay at (1), Pemerintah atau pihak lain

Pasal 41

berkewajiban m emberikan penggantian atas biaya m anfaat dan biaya adm inistrasi program jam inan sosial.

B AB XII K ETENTU AN PER ALIH AN Pasal 42 (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial TNI/Polri, Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PNS disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lam a 1 (satu) tahun sejak U ndang-


Pasal 42 Ayat (1) Y ang dim aksud dengan peny elenggaraan program mencakup kepesertaan, kekayaan, hak dan kewajiban, serta karyawan.


B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

U ndang ini diundangkan. (2) Sebelum diangkat D ewan Penasehat dan D ireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional, maka D ewan Kom isaris dan D ireksi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial TNI/Polri, Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PNS m asih m enjabat paling lam a 1 (satu) tahun sejak U ndang-U ndang ini diundangkan.


B AB XIII K ETENTU AN PEN UTU P Pasal 43 Pada saat U ndang-U ndang ini mulai berlaku: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik


Indonesia (ASABR I) yang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah N o. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Um um (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia m enjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lem baran b.

c.

d.

N egara Republik Indonesia N omor 88 Tahun 1991); Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah Nom or 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Um um H usada Bhakti m enjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992); Perusahaan Perseroan (Persero) Jam inan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) y ang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah Nom or 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jam inan Sosial Tenaga Kerja (Lem baran N egara R epublik Indonesia Nom or 59 Tahun 1995), berdasarkan Undang-Undang Nom or 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia N om or 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran N egara R epublik Indonesia N omor 3468); Perusahaan Perseroan (Persero) D ana Tabungan dan Asuransi Pegawai N egeri (TASPEN) y ang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nom or 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum D ana Tabungan dan Asuransi Pegawai N egeri



B ATANG TUB UH

PENJELAS AN P AS AL

Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lem baran N egara R epublik Indonesia N omor 38 Tahun 1981), berdasarkan Undang-Undang Nom or 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/D uda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia N om or 42 Tahun 1969, Tambahan Lembaran N egara R epublik Indonesia N omor 2906), U ndang-U ndang N omor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem baran Negara Republik Indonesia N omor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran N egara R epublik Indonesia Nom or 3014) sebagaimana telah diubah dengan U ndang-U ndang N omor 43 Tahun 1999 (L em baran Negara Republik Indonesia N omor 169 Tahun 1999, Tambahan Lem baran N egara R epublik Indonesia Nom or 3890), dan Peraturan Pem erintah R I N omor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai N egeri Sipil (Lembaran N egara R epublik Indonesia Nom or 37 Tahun 1981, Tambahan Lembaran N egara R epublik Indonesia Nom or 3200); dicabut dan diny atakan tidak berlaku. Pasal 44 U ndang-U ndang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penem patannya dalam Lembaran N egara R epublik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal ... PR ESIDEN REPUBLIK IND ONESIA, tanda tangan D R. H . SU SILO BAMBANG YU DHOYON O D iundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MEN TER I HU KUM DAN HAK ASASI MAN USIA REPU BLIK IND ONESIA tanda tangan AND I MATTALATTA LEMBARAN N EGAR A R EPU BLIK IND ON ESIA TAHUN ..... N OMOR ,,,,





%

& '

( % )

' !

KEM ENTERIAN KOORDINATOR B IDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....TAHUN.... TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

U NDAN G-U ND AN G NOMOR .... TAH UN.... TENTANG B AD AN PENYELEN GGAR A JAMINAN SOSIAL

PEN JELASAN ATAS UND AN G-U N DAN G N OMOR .... TAHU N.... TEN TAN G B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL

D ENGAN R AH MAT TU H AN YAN G M AH A ES A PRESIDEN R EPUB LIK IND ON ESIA, Menim bang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program negara bertujuan mem berikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. bahwa untuk m ewujudkan tujuan Sistem Jam inan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana am anat yang dipergunakan seluruhny a untuk pengem bangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; c. bahwa badan penyelenggara jam inan sosial y ang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jam inan Sosial Nasional; d. bahwa dengan adany a kepastian hukum m engenai status badan peny elenggara akan meningkatkan kinerja badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan sosial;


I. U MUM Salah satu tujuan pem bentukan Pem erintah N egara R epublik Indonesia adalah untuk mem ajukan kesejahteraan umum dalam rangka m ewujudkan keadilan sosial bagi seluruh raky at Indonesia. Sehubungan dengan itu, Pasal 28H ayat 3 U ndang-U ndang Dasar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas jam inan sosial y ang mem ungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai m anusia yang berm anf aat. Selanjutny a Pasal 34 ayat (2) U ndang-U ndang D asar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945 mengam anatkan N egara m engembangkan Sistem Jam inan Sosial bagi seluruh rakyat dan mem berdayakan m asyarakat yang lemah dan tidak m ampu sesuai dengan m artabat kem anusiaan.


B ATANG TUB UH e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dim aksud pada huruf a,huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk m eleksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nom or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Badan Peny elenggara Jam inan Sosial;

PEN JELASAN PAS AL Sebagai pelaksanaan U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, telah ditetapkan U ndang-U ndang N omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam inan Sosial N asional dengan tujuan m em berikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh raky at melalui penyelenggaraan program jam inan sosial oleh beberapa Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 5 ay at (2) dan ayat (3) U ndang-Undang Nom or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan peny elenggara yang telah ada dan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan sebagai Badan Peny elenggara Jaminan Sosial. Nam un setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara N o. 007/PU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2005 m eny atakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ay at (3) dan ayat (4) bertentangan dengan U ndang-U ndang D asar Negara R epublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mem punyai kekuatan hukum m engikat, sehingga pem bentukan badan peny elenggara harus dibentuk dengan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 52 ay at (2) Undang-U ndang N om or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional segala ketentuan mengenai Badan Peny elenggara Jam inan Sosial harus disesuaikan dengan U ndang-U ndang dim aksud paling lam bat 5 (lim a) tahun sejak U ndang-U ndang N omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam inan Sosial N asional diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Putusan Mahkam ah Konstitusi pada Perkara No. 007/PU-III/2005 m eny atakan pula bahwa Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat daerah juga dapat dibentuk dengan Peraturan D aerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan m emenuhi ketentuan UndangU ndang N om or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Peny elenggara Jam inan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan sosial pada hakekatnya m elaksanakan pengum pulan dana yang bersif at wajib berdasarkan m ekanism e asuransi sosial dan tabungan wajib untuk kepentingan peserta. Mengingat sifat wajib dalam pengumpulan dana, m aka dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus mem perhatikan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar N egara R epublik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa pungutan yang bersif at mem aksa untuk keperluan negara tidak boleh diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah U ndang-U ndang. U ndang-U ndang ini pada dasarnya m engatur prinsip penyelenggaraan, pem bentukan, tugas dan wewenang, kewajiban dan hak, organ, dan penyelenggaraan program serta pembentukan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat daerah. D engan terbentuknya U ndang-U ndang tentang Badan Peny elenggara Jaminan Sosial, maka badan penyelenggara mem ilik i status sebagai badan hukum y ang dibentuk dengan U ndangU ndang, sehingga mem beri kepastian hukum dalam m eny elenggarakan program jam inan



B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL sosial. D engan demikian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat m elaksanakan prinsipprinsip peny elenggaraan Sistem Jam inan Sosial N asional sesuai dengan ketentuan U ndangU ndang untuk memberikan pelayanan yang optim al kepada peserta. Keberhasilan peny elenggaraan program jam inan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu didukung oleh kebijakan Pem erintah di bidang ketenagakerjaan, perekonomian, dan kebijakan pelayanan publik yang kondusif, serta komitm en politik untuk pemberday aan masy arakat dan m em prioritaskan terwujudny a Sistem Jam inan Sosial N asional bagi seluruh raky at.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 28H ay at (1) , ay at (2) dan ay at (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nom or 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 150, dan Tam bahan Lembara N egara R epublik Indonesia Nom or 4456; D engan Persetujuan Bersam a DEW AN PERW AKILAN R AKY AT R EPU BLIK IN DION ESIA dan PRESID EN R EPU BLIK IND ON ESIA MEMUTU SKAN: Menetapkan: U ND ANG-UND AN G TENTANG BAD AN PENY ELENGGAR A JAMIN AN SOSIAL BAB I K ETEN TU AN U MU M Pasal 1 D alam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat mem enuhi kebutuhan dasarhidupnya yang layak. 2. Sistem Jam inan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jam inan sosial oleh beberapa Badan Peny elenggara Jam inan Sosial. 3. Bantuan iuran adalah iuran y ang dibayar oleh Pem erintah bagi fakir m iskin dan orang tidak m am pu sebagai peserta program jam inan sosial.


II. PASAL DEMI PAS AL Pasal 1 C ukup jelas.


B ATANG TUB UH 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13.

14.

PEN JELASAN PAS AL

Badan Penyelenggara Jam inan Sosial adalah badan hukum y ang dibentuk untuk m eny elenggarakan program jaminan sosial. D ana Jam inan Sosial adalah dana am anat milik seluruh peserta yang m erupakan him punan iuran beserta hasil pengembanganny a y ang dikelola oleh Badan Peny elenggara Jam inan Sosial untuk pem bay aran manf aat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jam inan sosial. Peserta adalah setiap orang, term asuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam ) bulan di Indonesia, y ang telah membay ar iuran. Manf aat adalah f aedah jam inan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluargany a. Iuran adalah sejum lah uang yang dibay ar secara teratur oleh peserta, pem beri kerja, dan/atau Pemerintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerim a gaji, upah, atau im balan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainny a yang mem pekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang m empekerjakan pegawai negeri dengan mem bay ar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Gaji atau upah adalah hak pekerja y ang diterima dan diny atakan dalam bentuk uang sebagai im balan dari pem beri kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar m enurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, term asuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa y ang telah atau akan dilakukan. D ewan Jam inan Sosial N asional adalah dewan yang berf ungsi untuk m em bantu Presiden dalam perumusan kebijakan um um dan sinkronisasi peny elenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. D ewan Pengawas adalah organ Badan Peny elenggara Jaminan Sosial yang bertugas m elakukan pengawasan khusus terhadap program yang diselenggarakan oleh Badan Peny elenggara Jam inan Sosial. Karyawan adalah pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

Pasal 2 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial dalam m enyelenggarakan tugasnya berdasarkan pada prinsip: a. nirlaba;


Pasal 2

H uruf a Y ang dimaksud dengan nirlaba adalah seluruh perolehan surplus dari penerim aan ditem patkan dalam dana amanat dan/atau dana cadangan teknis dalam rangka peningkatan manf aat bagi peserta.


B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

b.

keterbukaan;

H uruf b Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip m emperm udah akses inform asi y ang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

c.

kehati-hatian;

H uruf c Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cerm at, teliti, am an, dan tertib.

d.

akuntabilitas;

H uruf d Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

e.

portabilitas;

H uruf e Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tem pat tinggal dalam wilay ah N egara Kesatuan Republik Indonesia.

f.

dana amanat; dan

H uruf f Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

g.

hasil pengelolaan D ana Jam inan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan H uruf g program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Prinsip hasil pengelolaan D ana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham y ang dikem balikan untuk kepentingan peserta jam inan sosial.

BAB II PEMBEN TU K AN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT N ASION AL Pasal 3 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berkedudukan di Ibu Kota N egara.


Pasal 4 D i tingkat nasional didirikan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial y ang menyelenggarakan program jam inan sosial sebagaim ana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.




B ATANG TUB UH Pasal 5 (1) D engan U ndang-U ndang ini pada tingkat nasional didirikan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial sebagai berikut: a. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia y ang selanjutnya disebut ASABR I; b. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut ASKES; c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut JAMSOSTEK; d. Tabungan Asuransi dan D ana Pensiun PN S yang selanjutny a disebut TASPEN. (2) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) menerim a pengalihan seluruh peserta, hak dan kewajiban, kekay aan, serta karyawan dengan ketentuan sebagai berik ut: a. BPJS ASABRI m enerim a pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) ASABRI; b. BPJS ASKES m enerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) ASKES c. BPJS JAMSOSTEK menerim a pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) JAMSOSTEK; d. BPJS TASPEN m enerima pengalihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) TASPEN.

PEN JELASAN PAS AL Pasal 5 Ayat (1) C ukup jelas.

Ayat (2) D alam hal terjadi perubahan program jangka panjang (Tabungan H ari Tua, Jaminan H ari Tua, dan Pensiun) yang diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Milik N egara di bidang jaminan sosial m aka selanjutny a akan diselenggarkan oleh Badan Penyelenggara Jam inan Sosial y ang terbentuk dengan program yang baru (Jaminan H ari Tua dan Jaminan Pensiun). Sem entara untuk peserta program yang lama masih m elanjutkan skema program yang lam a sam pai dengan m asany a habis. Misalnya PN S yang m engiur Pensiun m elalui Taspen sebelum Undang-U ndang ini disahkan akan terus menggunakan skema THT dan Pensiun lama melalui Taspen. Sedangkan PN S y ang masuk sejak U ndang-U ndang ini berlaku akan mengiur Jam inan Pensiun (JP) ke Taspen dan m engiur Jaminan H ari Tua (JHT) ke Jam sostek. U ntuk program jangka pendek (JK dan JKK) m aka peserta program yang lam a dan yang baru dapat langsung m endaftar ke BPJS peny elenggara program terkait.

(3) Perubahan nam a Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional sebagaimana Ayat (3) dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. C ukup jelas. Pasal 6 (1) Maksud dan tujuan pem bentukan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional adalah untuk m eny elenggarakan program jam inan sosial y ang menjam in kegotongroy ongan dan portabilitas m anfaat jam inan sosial, serta penyelenggaraan yang ef ektif dan efisien bagi seluruh rakyat secara bertahap dalam wilay ah N egara R epublik Indonesia. (2) Prinsip dasar pembagian tugas BPJS berdasarkan program untuk m emudahkan peserta dalam mengurus manfaat jam inan sosial sesuai dengan program y ang diikuti.


Pasal 6 Ayat (1) C ukup jelas.

Ayat (2) D engan pem bagiantugas BPJS berdasarkan program, m aka siapa pun penduduk Indonesia akan mendatangi BPJS yang sama untuk program yang sam a. Misalny a seluruh penduduk, baik PN S maupun pegawai swasta y ang mengurus Jaminan Pensiun (JP) akan ke TASPEN, sedangkan yang mengurus Jam inan Kesehatan (JK) akan ke ASKES, dan yang m engurus Jam inan Kem atian (JKM) akan ke JAMSOSTEK.


B ATANG TUB UH (3)

PEN JELASAN PAS AL

U ntuk mencapai m aksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), m asing- Ayat (3) m asing Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional menyelenggarakan C ukup jelas. program jam inan sosial sebagai berikut: a. BPJS ASABRI menyelenggarakan program Jam inan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan H ari Tua (JHT), Jam inan Pensiun (JP), dan Jam inan Kematian (JKM) untuk prajurit TN I, anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil (PN S) D epartem en Pertahanan, Pegawai N egeri Sipil (PN S) TNI, Pegawai N egeri Sipil (PNS) Polri, pensiunan prajurit TN I, pensiunan anggota Polri, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PN S) D epartem en Pertahanan, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PN S) TNI, pensiunan Pegawai N egeri Sipil (PN S) Polri, dan Janda/D uda TNI/Polri; b. BPJS ASKES m eny elenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK) untuk seluruh peserta; c. BPJS JAMSOSTEK menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan H ari Tua (JHT), dan Jam inan Kem atian (JKM) untuk seluruh peserta; d. BPJS TASPEN menyelenggarakan program Jam inan Pensiun (JP) untuk seluruh peserta.

BAB III TUGAS, W EW EN ANG, H AK, D AN KEW AJIB AN SER TA LAR ANG AN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT N ASION AL B agian Pertama Tugas dan Wewenang Pasal 7 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional bertugas meny elenggarakan program jam inan sosial bagi penduduk secara bertahap sesuai dengan ketentuan U ndang-U ndang Sistem Jam inan Sosial N asional.


Pasal 8 (1) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berwenang untuk: a. m engelola dana am anat peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabny a; b. m enem patkan dana am anat untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan m empertim bangkan aspek likuiditas, solv abilitas, kehati-hatian, keam anan dana, dan hasil yang memadai; c. m enem patkan dana am anat pada deposito pada bank daerah dan/atau obligasi Pemerintah Daerah;




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

d.

m elakukan inspeksi dan menghentikan pelayanan atau pem berian m anf aat jaminan sosial kepada peserta dari pem beri kerja tidak m emenuhi kewajibanny a sebagaimana diatur dalam U ndang-U ndang Sistem Jam inan Sosial N asional. e. m embuat kesepakatan dengan asosiasi f asilitas kesehatan tingkat nasional m aupun daerah mengenai besarny a pembayaran kepada fasilit as kesehatan; f. m embuat atau m enghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; g. m elaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 (tiga) bulan. (2) Ketentuan lebih lanjut m engenai penempatan dana amanat sebagaim ana dim aksud pada ay at (1) huruf b dan huruf d diatur dalam Peraturan Pem erintah. Bagian Kedua H ak dan K ewajiban Pasal 9 Pasal 9 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berhak untuk: C ukup jelas. a. m enerima dan m engelola iuran peserta beserta dana pengembangannya sesuai dengan program y ang m enjadi tanggung jawabnya; b. m emperoleh dana operasional yang lay ak untuk peny elenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersum ber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana y ang dihibahkan Pem erintah; c. m emperoleh hasil m onitoring dan ev aluasi penyelengaraan program jam inan sosial dari D ewan Jam inan Sosial N asional. Pasal 10 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional berkewajiban untuk: a. m elakukan koordinasi antar Badan Peny elenggara Jaminan Sosial dalam pem berian nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluargany a yang berlaku untuk semua jenis program jam inan sosial;


Pasal 10 H uruf a Y ang dim aksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor identitas yang berlaku seumur hidup bagi peserta jam inan sosial. Setiap Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib mengam bil langkahlangkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya nom or identitas ganda bagi setiap peserta. Selain itu, Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional wajib mem beritahukan kepada pem beri kerja agar menyam paikan data akurat tentang pekerja dan nomor identitas jaminan sosial yang telah dim iliki pekerja, baik pekerja baru, pekerja pindahan, maupun pekerja y ang telah berhenti.


B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

b.

m emberikan inf ormasi secara rinci m engenai m anfaat yang menjadi hak setiap peserta H uruf b beserta rincian prosedur untuk m asing-masing program jaminan sosial dan dapat diakses C ukup jelas dengan mudah m elalui website Badan Peny elenggara Jaminan Sosial;

c.

m emberikan inf orm asi saldo Jam inan H ari Tua dan Jam inan Pensiun berikut hasil H uruf c pengem bangannya kepada setiap peserta sekurang-kurangny a sekali dalam setahun C ukup jelas khusus bagi Badan Peny elenggara Jam inan Sosial penyelenggara program Jaminan H ari Tua dan Jaminan Pensiun;

d.

Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan H uruf d berlaku um um; C ukup jelas

e.

m elakukan pem bukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jam inan sosial;

f.

m elaporkan kinerja keuangan dan pelaksanaan program secara berkala sekurang- H uruf f kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Jam inan Sosial N asional. C ukup jelas

H uruf e C ukup jelas

Bagian Ketiga Larangan Pasal 11 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dilarang: a. m elakukan subsidi silang antar program ;

Pasal 11

b.

m endirikan dan/atau mem iliki seluruh atau sebagian f asilitas kesehatan;

H uruf b C ukup jelas.

c.

m emungut iuran program jam inan sosial yang m em beri m anf aat sama sebagaim ana telah H uruf c diatur dalam peraturan-perundangan. Y ang dim aksud dengan peraturan perundang-undangan yang m engatur Sistem Jam inan Sosial N asional.


H uruf a C ukup jelas.


B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

BAB IV ORGAN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT N ASION AL Pasal 12 (1) Organ Badan Peny elenggara Jam inan Sosial terdiri dari D ewan Pengawas dan Direksi.


(2) D ewan Pengawas dan Direksi sebagaim ana dim aksud pada ay at (1) diangkat dan Ayat (2) diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Jam inan Sosial N asional setelah m elalui C ukup jelas. proses uji kepatutan dan kelay akan. (3) D ewan Pengawas sebanyak-banyakny a 5 (lim a) orang dan salah seorang diantarany a Ayat (3) diangkat sebagai Ketua D ewan Pengawas. Keanggotaan Dewan Pengawas yang dimaksud pada ayat ini adalah tenaga profesional yang menguasai bidang jam inan sosial, keuangan atau inv estasi, dan aktuaria. (4) D ireksi sebany ak-banyakny a 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat Ayat (4) sebagai Direktur Utama. C ukup jelas. Pasal 13 Pasal 13 (1) Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dapat mem bentuk kantor C ukup jelas. perwakilan untuk satu atau lebih Prov insi secara bertahap. (2) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dapat m embentuk kantor cabang untuk satu atau lebih Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip efisiensi. Pasal 14 Pada setiap kantor perwakilan dibentuk D ewan Pengawas D aerah y ang diketuai oleh Gubernur di tempat kedudukan kantor perwakilan dan mem puny ai anggota sebany akbanyaknya 5 (lima) orang termasuk ketua, y ang terdiri dari unsur pem erintah, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

Pasal 15 Pasal 15 U ntuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, seseorang calon harus mem enuhi C ukup jelas. persy aratan sebagai berikut: a. W arga Negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa; c. sehat jasm ani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. berum ur setinggi-tingginya 60 tahun; f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. m emiliki keahlian dan pengalam an di bidang jaminan sosial, keuangan atau inv estasi, atau aktuaria; h. tidak m erangkap jabatan struktural di pemerintahan atau badan hukum lain; i. tidak m enjabat sebagai pengurus partai politik; j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan y ang telah m emperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; k. tidak pernah menjadi anggota direksi, kom isaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 16 U ntuk dapat diangkat m enjadi Direksi, seseorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. W arga Negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasm ani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. berum ur setinggi-tingginya 60 tahun; f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. m emiliki pengalaman dan kom petensi dalam bidang jam inan sosial; h. m emiliki integritas dan kepem impinan dalam m eny elenggarakan jaminan sosial; i. tidak m erangkap jabatan struktural di pem erintahan atau badan hukum lain; j. tidak m enjabat sebagai pengurus partai politik ; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan y ang telah m emperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; l. tidak pernah m enjadi anggota direksi, kom isaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

Pasal 17 D ewan Pengawas dan D ireksi diangkat untuk m asa jabatan 5 (lim a) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali m asa jabatan berik utnya.


Pasal 18 (1) D ewan Pengawas dan D ireksi berhenti karena: a. m eninggal dunia; b. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan; c. m asa jabatan berakhir; d. m engundurkan diri atas perm intaan sendiri; e. tidak lagi m emenuhi persy aratan; f. diberhentikan atas usul D ewan Jaminan Sosial Nasional.


(2) D ewan Jam inan Sosial N asional dapat m engusulkan pemberhentian Dewan Pengawas dan D ireksi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) huruf f karena: a. m elalaikan kewajiban terus-m enerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. m erugikan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dan kepentingan peserta jam inan sosial karena kesalahan kebijakan y ang diam bil. (3) D alam hal D ewan Pengawas dan Direksi berhenti sebagaim ana dimaksud pada ay at (1), D ewan Jam inan Sosial Nasional m engusulkan penggantinya kepada Presiden untuk m eneruskan masa jabatan yang digantikan. Pasal 19 Pasal 19 (1) D ewan Pengawas dan D ireksi dapat diberhentikan sementara waktu karena: C ukup jelas. a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pem eriksaan di pengadilan; c. digugat karena melakukan tindakan y ang m erugikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional. (2) D alam hal D ewan Pengawas dan Direksi diberhentikan sem entara waktu sebagaimana dim aksud pada ayat (1), D ewan Jam inan Sosial Nasional menunjuk pelaksana tugas D ewan Pengawas dan D ireksi yang diberhentikan sementara. Pasal 20 (1) D ewan Pengawas bertugas: a. m elakukan pengawasan kebijakan teknis peny elenggaraan program jam inan sosial y ang dilaksanakan oleh m asing-masing Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional; b. m elaporkan hasil pengawasannya kepada D ewan Jaminan Sosial Nasional.




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

(2) D ewan Pengawas berwenang: a. m engev aluasi rencana kerja masing-m asing Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional; b. m eminta laporan pelaksanaan rencana kerja kepada masing-m asing Badan Penyelenggara Jam inan Sosial; c. m emberikan saran dan pertimbangan peny elenggaraan program jam inan sosial kepada masing-masing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 21 Pasal 21 (1) D ewan Pengawas m engadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih C ukup jelas. anggota dewan pengawas dengan menyebutkan hal-hal y ang akan dibicarakan. (2) R apat Dewan Pengawas diadakan di tem pat kedudukan perusahaan atau di tempat kedudukan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial atau di tempat kegiatan usaha Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional atau di tem pat lain di wilay ah R epublik Indonesia yang ditetapkan oleh direksi. (3) R apat D ewan Pengawas adalah sah dan berhak m engambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jum lah anggota D ewan Pengawas. (4) R apat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota direksi lainny a apabila Direktur Utam a berhalangan atau apabila D irektur Utam a m emberikan tugas khusus untuk m em impin rapat. Pasal 22 Pasal 22 (1) D ireksi bertugas: C ukup jelas. a. m elaksanakan kebijakan um um peny elenggaraan program jaminan sosial yang ditetapkan oleh D ewan Jaminan Sosial Nasional; b. m elaksanakan pengurusan program jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabny a untuk kepentingan peserta; c. m enyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional sebagai penjabaran kebijakan umum program jam inan sosial; d. m enyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun buku kepada D ewan Jaminan Sosial Nasional; e. m emberikan pertanggungjawaban pada akhir m asa tugas kepada Presiden m elalui D ewan Jam inan Sosial N asional; f. m enjalankan tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) D ireksi berwenang: a. m ewakili Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasionaldi dalam maupun di luar pengadilan;



B ATANG TUB UH b.

c.

PEN JELASAN PAS AL

m elakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana amanat dan m engikat Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan pembatasan yang ditetapkan dalam U ndang-U ndang ini; m engangkat dan memberhentikan karyawan.

Pasal 23 Tindakan dan perbuatan D ireksi y ang harus m endapat persetujuan tertulis dari D ewan Jaminan Sosial Nasional m engenai besaran dan nilai inv estasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pem erintah sesuai dengan ketentuan dalam U U SJSN .


Pasal 24 Tindakan dan perbuatan D ireksi y ang harus m endapat persetujuan tertulis dari D ewan Pengawas mengenai besaran dan nilai investasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam U U SJSN.


BAB V PENGAMB ILAN KEPUTUSAN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT N ASION AL Pasal 25 Pasal 25 (1) Setiap keputusan strategis diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur Utama. C ukup jelas. (2) D alam hal Direktur Utam a berhalangan, pimpinan rapat diserahkan kepada salah satu direktur sesuai dengan bidangnya. (3) R apat direksi adalah sah dan berhak mengam bil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota direksi. (4) Keputusan R apat D ireksi diam bil dengan m usyawarah untuk m uf akat. (5) D alam hal musy awarah untuk m ufakat sebagaim ana dim aksud dalam ay at (4) tidak tercapai, keputusan diam bil dalam rapat direksi yang diperluas dengan m engundang dewan pengawas.



B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

BAB VI PERTANGGU N GJAW AB AN B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT N ASION AL Pasal 26 (1) D ireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional wajib menyam paikan pertanggungjawaban tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada D ewan Jaminan Sosial N asional. (2) D ireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional wajib menyam paikan pertanggungjawaban tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali dan disertai penjelasan lisan kepada Dewan Jam inan Sosial N asional. (3) D ireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional wajib menyam paikan laporan keuangan setiap tahun sekali yang telah diaudit kepada Dewan Jam inan Sosial N asional. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ay at (3) dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) m edia cetak nasional paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutny a. (5) D ireksi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian f inansial y ang ditim bulkan atas kesalahan pengelolaan dana amanat.


Pasal 27 D ireksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional wajib m enghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan oleh D ewan Jaminan Sosial Nasional.


Pasal 28 Pada akhir masa jabatan atau dalam hal D ireksi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional tidak lagi m emenuhi persy aratan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 16 m aka wajib m embuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional kepada D ewan Jam inan Sosial N asional.




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

B AB VII K EK AYAAN D AN B ELANJA OPER ASIONAL B AD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT N ASION AL B agian Pertama K ekayaan Pasal 29 (1) Kekay aan awal Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional adalah seluruh kekay aan Badan Penyelenggara yang dialihkan.


(2) Penam bahan kekay aan berupa asset tetap dapat diambil dari hasil pengembangan dana paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).

Ayat (2) Y ang dim aksud penam bahan kekayaan berupa asset tetap adalah penambahan gedung dan kantor dalam rangka fasilitas pelay anan.

(3) U ntuk program yang bersifat jangka pendek, penambahan asset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan iuran yang diterima paling tinggi 1% (satu prosen).


(4) D alam hal Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional dibubarkan dengan U ndang-U ndang maka kekayaan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional diserahkan kepada N egara.


(5) Pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua B elanja Operasional Pasal 30 (1) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional y ang mengelola program jangka panjang dapat menggunakan hasil pengem bangan dana investasi untuk belanja operasional tahunan. (2) Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional y ang mengelola program jangka pendek (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja) dapat menggunakan penerim aan iuran untuk biay a operasional tahunan. (3) Besaran prosentase biaya operasional tahunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.




B ATANG TUB UH Pasal 31 (1) D ewan Pengawas, D ireksi, dan kary awan Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional yang dibayarkan dari belanja operasional. (2) Indikator kinerja Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional untuk perhitungan insentif diatur oleh D ewan Jam inan Sosial N asional. (3) Indikator kinerja kary awan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional diatur oleh D ireksi Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional.

PEN JELASAN PAS AL Pasal 31 C ukup jelas.

B AB VIII BAD AN PEN YELENGGAR A J AMIN AN SOSIAL TIN GKAT D AER AH Pasal 32 Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan wilay ah administrasiny a.

Pasal 32 Wilay ah kerja Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat daerah adalah sama dengan wilay ah administrasi Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Pasal 33 (1) D i tingkat daerah dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara program jam inan sosial y ang bersifat tam bahan atau pelengkap dan berlaku untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 33 Ayat (1) Y ang dim aksud dengan program jam inan sosial yang bersif at tambahan adalah program yang mem berikan m anfaat jaminan sosial sebagai tam bahan yang telah diberikan secara nasional. Misalny a program Jam inan Pensiun yang berskala nasional m embayar manfaat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, maka Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah dapat mem bay ar tambahan uang pensiun untuk peserta setem pat misalnya sebesar R p. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan kem ampuan daerah yang bersangkutan. Y ang dim aksud program jam inan sosial yang bersifat pelengkap adalah program yang mem bay arkan manfaat yang tidak dijam in oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional. Misalnya dalam program Jam inan Kesehatan, biaya am bulan untuk rujukan antar daerah tidak dijamin, maka Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah dapat menjamin biaya tersebut.

(2) Program jaminan sosial tam bahan atau pelengkap harus dis esuaikan dengan Sistem Jaminan Sosial N asional dan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (2) C ukup jelas



B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

Pasal 34 Pembentukan Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat daerah didasarkan pada standar kompetensi yang m encakup kem ampuan dan komitm en untuk: a. m enyelenggarakan program jaminan sosial secara mandiri baik secara f inansial m aupun m anajerial dan dananya bersumber dari APBD ; b. m enyelenggarakan prinsip-prinsip jam inan sosial sebagaim ana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 Standar kom petensi dalam pasal ini merupakan bagian dari kebijakan um um peny elenggaraan Sistem Jam inan Sosial N asional yang ditetapkan oleh Dewan Jam inan Sosial N asional.

Pasal 35 (1) U ntuk dapat m em bentuk Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus m em enuhi persy aratan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 35.

Pasal 35 Ayat (1) Pem bentukan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat daerah sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dituntut mem iliki standar kom petensi yang berlaku juga bagi Badan Peny elenggara Jam inan Sosial tingkat nasional dengan maksud agar ada persam aan kualitas pelay anan jam inan sosial yang diberikan kepada peserta.

(2) Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat daerah sebagaimana Ayat (2) dim aksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. C ukup jelas.

BAB IX PENYELES AI AN SENGKETA B AD AN PENYELEN GGAR A JAMINAN SOSIAL B agian Pertama Penyelesaian K eluhan Pasal 36 (1) Setiap Badan Penyelenggara Jam inan Sosial wajib mem bentuk unit pengendali mutu dan penanganan keluhan peserta. (2) Frekuensi keluhan peserta m erupakan salah satu indikator kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (3) Jangka waktu penyelesaian keluhan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterim any a keluhan.




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (lihat UU tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa) Pasal 37 Pasal 37 (1) Pihak y ang merasa dirugikan dapat m enyelesaikan sengketa melalui m ekanism e m ediasi. C ukup jelas. (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bersifat f inal dan mengikat. (3) Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jam inan sosial dan hukum dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan; b. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak Badan Peny elenggara Jam inan Sosial; c. 1 (satu) orang ditunjuk bersam a oleh kedua belah pihak. (4) Tata cara penyelesaian sengketa m elalui mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Pasal 38 Pasal 38 (1) Apabila penyelesaian keluhan tidak dapat diatasi oleh unit kerja penyelesaian keluhan C ukup jelas. dan instansi setingkat di atasnya, atau melalui m ekanism e m ediasi, m aka sengketa diajukan ke Pengadilan N egeri di wilay ah tempat tinggal pem ohon. (2) Proses peradilan dilakukan hany a pada pengadilan tingkat pertam a di Pengadilan N egeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi. (3) Putusan pengadilan tingkat banding bersif at f inal dan tidak dapat diajukan upaya hukum tingkat kasasi. (4) Jangka waktu penyelesaian sengketa tingkat Pengadilan Negeri paling lam a 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tingkat Pengadilan Tinggi paling lam a 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB X K ETENTU AN LAIN Pasal 39 (1) Pemerintah melalui Dewan Jam inan Sosial Nasional sewaktu-waktu dapat m eminta laporan keuangan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial tingkat nasional sebagai pertim bangan kebijakan keuangan yang diambil Pem erintah.




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

(2) D alam hal kebijakan fiskal dan m oneter Pemerintah dapat mem pengaruhi tingkat solvabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat nasional, maka Pem erintah m engambil kebijakan khusus untuk m enjam in kelangsungan program jam inan sosial. Pasal 40 Pasal 40 (1) D alam hal terjadi wabah atau bencana alam , Badan Penyelenggara Jam inan Sosial C ukup jelas. tingkat nasional terlebih dahulu mem bayarkan m anfaat program jaminan sosial yang m erupakan kewajiban Pemerintah atau pihak lain. (2) Terhadap pembayaran y ang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ay at (1), Pem erintah atau pihak lain berkewajiban m emberikan penggantian atas biaya manfaat dan biay a administrasi program jaminan sosial.

B AB XII K ETENTU AN PER ALIH AN Pasal 41 (1) Penyelenggaraan program jam inan sosial oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial TN I/Polri, Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan Dana Pensiun PN S disesuaikan dengan U ndang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak U ndangU ndang ini diundangkan. (2) Sebelum diangkat D ewan Pengawas dan D ireksi Badan Penyelenggara Jam inan Sosial tingkat nasional, m aka D ewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial TN I/Polri, Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan Asuransi dan Dana Pensiun PNS masih m enjabat paling lam a 1 (satu) tahun sejak U ndang-U ndang ini diundangkan.

Pasal 41 Ayat (1) Y ang dim aksud dengan peny elenggaraan program m encakup kepesertaan, kekay aan, hak dan kewajiban, serta karyawan.


B AB XIII KETEN TUAN PEN UTUP Pasal 42 (1) Pada saat U ndang-U ndang ini mulai berlaku: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata R epublik Indonesia (ASABR I) yang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah No. 68 Tahun




B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan U mum (Perum ) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata R epublik Indonesia m enjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara R epublik Indonesia Nom or 88 Tahun 1991); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah N omor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Um um H usada Bhakti m enjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara R epublik Indonesia N omor 16 Tahun 1992); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Jam inan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah N omor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Peny elenggara Program Jam inan Sosial Tenaga Kerja (Lem baran N egara R epublik Indonesia N om or 59 Tahun 1995), berdasarkan U ndang-U ndang N omor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lem baran N egara R epublik Indonesia N om or 14 Tahun 1992, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3468); d. Perusahaan Perseroan (Persero) D ana Tabungan dan Asuransi Pegawai N egeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pem erintah N om or 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Um um Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai N egeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lem baran N egara R epublik Indonesia N omor 38 Tahun 1981), berdasarkan Undang-U ndang N om or 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/D uda Pegawai (Lembaran Negara R epublik Indonesia Nom or 42 Tahun 1969, Tambahan Lem baran N egara R epublik Indonesia Nom or 2906), U ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem baran N egara Republik Indonesia N om or 55 Tahun 1974, Tambahan Lem baran N egara R epublik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan U ndang-Undang N omor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tam bahan Lembaran N egara R epublik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pem erintah RI N omor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lem baran N egara Republik Indonesia N om or 37 Tahun 1981, Tambahan Lem baran N egara R epublik Indonesia N om or 3200); dicabut dan diny atakan tidak berlaku.



B ATANG TUB UH

PEN JELASAN PAS AL

Pasal 43 U ndang-U ndang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang m engetahuiny a, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penem patanny a dalam Lembaran Negara R epublik Indonesia. D isahkan di Jakarta Pada tanggal ... PRESID EN R EPU BLIK IND ON ESIA, tanda tangan D R. H . SU SILO BAMBANG YUDH OYON O D iundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MEN TER I HU KU M D AN H AK ASASI MAN USIA R EPU BLIK IND ON ESIA tanda tangan AND I MATTALATTA LEMBARAN N EGAR A R EPU BLIK IND ON ESIA TAHUN ..... N OMOR .....



0( 0( 34

-1 -1 !

2 ! 2

0( 0(

-

2

)++5





Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS)

Recommend Documents