PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan M. Yamin No. 14, Samarinda. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. SUPA’AT, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Dra. Hj. MARDIANI, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Jabatan

Kepala

Seksi

Pengkajian

Dan

Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur. 3. SUFIYANTA, S. Sos., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

433/19.64/IV/2016, Tanggal 12 April 2016. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN ; MELAWAN

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/KI/2016/PTUN.SMD

Nama

: MERAH JOHANSYAH / Dinamisator Wilayah Jatam Kaltim

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: ---

Alamat

: Jalan Tanjung Pura Rt.002, Kelurahan Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ; -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-

Penetapan

Panitera

Pengadilan

Tata

Usaha

Samarinda

Nomor

:

11/G/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 17 Mei 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;

-

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 27 Juni 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim;

-

Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut dan mendengar para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatannya tertanggal 12 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha


Negara Samarinda pada tanggal 13 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SMD dan yang menjadi Keberatan dari Pemohon / Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0008/REGPSI/XI/2015 adalah sebagai berikut : 1. Bahwa alasan kuasa hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut, bahwa terkait dengan permintaan warkah atau dokumen pendaftaran tanah PT. Perkebunan Kaltim Utama I oleh Merah Johansyah (Dinamisator Jatam Kaltim), dengan alasan yuridis sebagai berikut : a. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kami mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan masih dalam tenggang waktu kurang dari 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (Putusan diterima Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2016). Kami mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan

Timur

Nomor

:

0008/REG-PSI/XI/2015,

untui

itu

permohonan keberatan tertulis kami memenuhi syarat untuk diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. b. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”. c. Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun


1997 menyebutkan “Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen dibawa Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya ke siding pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”. d. Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan “Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. e. Berdasarkan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan”. f. Berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukaan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”. g. Majelis Komisioner Informasi Provinsi Kaltim dalam Putusan Nomor : 0008/REG-PSI/XI/2015

tidak

mempertimbangkan

dan

tidak

menghubungkan Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.B/2011/PN.Tgr. tanggal 8 November 2011 yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Termohon tanggal 26 Januari 2016, perihal Pengantar Alat Bukti Tertulis Nomor Urut 2, fungsi pembuktian “Dokumen / warkah PT. Perkebunan Kaltim Utama I tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut”. Secara tegas dalam amar putusan pidana tersebut antara lain menyebutkan


“Mengadili dan seterusnya ; Tetap terlampir dalam berkas perkara”. h. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyurati kepada Ketua Kejaksaan Negeri Tenggarong melalui surat tanggal 12 Januari 2016, Nomor : 43.1/9-64/I/2016, yang intinya Kami mohon informasi keberatan dokumen atau warkah PT. Perkebunan Kaltim Utama I dan dapat mengembalikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. i. Kemudian dijawab/ditanggapi oleh Ketua Kejaksaan Negeri Tenggarong melalui

surat

tanggal

12

Februari

2016,

Nomor

:

B-

376/Q.4.12/Es.1/02/2016, yang pada intinya disebutkan anatara lain “Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 393/Pid.B/2011/PN.Tgr. tanggal 8 November 2011 secara jelas telah menetapkan barang bukti untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, sehingga kami selaku Jaksa melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan melampirkan barang bukti dalam berkas perkara dan tidak dapat mengembalikan barang bukti kepada Saudara karena akan bertentangan dengan bunyi amar putusan pengadilan tersebut diatas”. j. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) huruf I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pada bagian Kategori Informasi Publik menyebutkan antara lain Ïnformasi yang dikecualikan meliputi : huruf i, Buku Tanah, surat ukur dan warkahnya”. k. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan antara lain Ïnformasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal : 1) Menjalankan

tugasnya

membutuhkan

informasi

dari

Badan

Pertanahan Nasional RI; dan 2) Bersifat kasuistis.


l. Berdasarkan pada lampiran Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan

dan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

Kantor

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 197/ND-100.6/IX/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Jenis Informasi “Buku Tanah, surat ukur, dan warkahnya”disimpulkan merupakan Ïnformasi Yang Dikecualikan”. 2. Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan yuridis yang kuasa hukum sampaikan tersebut, kami selaku kuasa hukum pihak yang berkeberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan permohonan keberatan kuasa hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak yang keberatan/dahulu Termohon dinyatakan diterima. 2. Menyatakan

permohonan

Merah

Johansyah

(Dinamisator

Jatam

Kaltim)/dahulu Pemohon untuk ditolak. 3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan. 4. Mengukuhkan putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon. 5. Membebankan seluruh biaya sengketa/perkara ini kepada Merah Johansyah (Dinamisator Jatam Kaltim)/dahulu Pemohon. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik ini mempunyai pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.


Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan, Termohon in casu MERAH JOHANSYAH / Dinamisator Wilayah Jatam Kaltim tidak pernah menanggapi baik secara tertulis maupun dipersidangan meskipun telah diberitahukan secara patut, pada saat berkas masih pada tahapan pemeriksaan berkas oleh Panitera Pengganti, maupun selama Persidangan sengketa ini MERAH JOHANSYAH / Dinamisator Wilayah Jatam Kaltim tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan meski telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat tambahan dan telah diberi materai cukup, yang diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P-3 sebagai berikut : Bukti P-1

:

Foto copy dari foto copy Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 43.1/9-64/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Bukti P-2

:

Foto copy dari foto copy Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Januari 2016. Perihal Pengantar Bukti Tertulis, yang ditujukan kepada Majelis Komisiner Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-3

:

Foto copy dari foto copy Surat dari Kejaksaan Negeri Tenggarong, Nomor : B-376/Q.4.12/Es.I/02/2016 tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Kesimpulannya; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam


putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan dari pemohon keberatan dari pemohon keberatan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut diatas; Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok

keberatan

dari

Pemohon

mempertimbangkan mengenai

terlebih

dahulu

Majelis

Hakim

akan

kewenangan dan tenggang waktu pengajuan

keberatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini apakah telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengaturnya? ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa “Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara” ; Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa gugatan terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara


tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut” ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Surat Keberatannya pemohon menerima salinan putusan Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2016 oleh karenanya pengajuan keberatan tertanggal 12 April 2016 oleh Pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 April 2016 masih memenuhi 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil keberatan Pemohon tersebut diatas selanjutnya terdapat permasalahan hukum sebagai berikut ; 1)

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat Yang ditunjuknya dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya“.

2)

Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen dibawa Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.

3)

Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan “semua daftar umum dan dokumendokumen yang telah diergunakan sebagai dasar Pendaftaran merupakan dokumen Negara yang yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

4)

Berdasarkan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Kepala


Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen Pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan”. 5)

Berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan”.

6)

Majelis Komisioner Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam putusan Nomor 008/ REG-PSI/XI/2015 tidak mempertimbangkan dan tidak menghubungkan Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/2011/PN.Tgr. tanggal 8 November 2011 yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Termohon tanggal 26 Januari 2016 perihal Pengantar alat bukti tertulis nomor urut 2, fungsi pembuktian “dokumen/ warkah PT perkebunan Kaltim Utama I tetap terlampir dalam berkas tersebut “. Secara tegas dalam amarr putusan pidana tersebut antara lain menyebutkan “mengadili dan seterusnya ; tetap terlampir dalam berkas perkara”.

7)

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur juga telah menyurati kepada Ketua Kejaksaan Negeri Tenggarong melalui surat tertanggal 12 Januari 2016 Nomor: 43.1/9-64/I/2016 yang intinya kami mohon informasi keberadaan dokumen atau warkah dokumen PT Perkebunan Kaltim I dan dapat mengembalikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama;

8)

Kemudian dijawab/ ditanggapi oleh Ketua Kejaksaan Negeri Tenggarong melalui

Surat

tanggal

12

Februari

2016

Nomor

B-

376/Q.4.12/ES.1/02/2016, yang pada intinya disebutkan antara lain bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 393/Pid. B/2011/PN.Tgr tanggal 8 November 2011 secara jelas telah


menetapkan barang bukti untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, sehingga kami selaku jaksa melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan melampirkan barang bukti dalam berkas perkara dan tidak dapat mengembalikan barang bukti kepada saudara karena akan bertentangan dengan bunyi amar putusan pengadilan tersebut diatas”. 9)

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pada bagian kategori informasi Publik menyebutkan antara lain “informasi yang dikecualikan meliputi: huruf i. Buku tanah, surat ukur dan warkahnya”.

10) Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan antara lain “informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal: 1. Menjalankan

tugasnya

membutuhkan

informasi

dari

Badan

Pertanahan Nasional RI dan; 2. Bersifat kasusistis". 11) Berdasarkan pada lampiran Nota Dinas Kepala Pusat data dan informasi

Pertanahan

dan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan

Kantor

Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 197/ ND/- 100.6/IX2014, tanggal 22 September 2014 Tentang hasil ujii konsekuensi informasi jenis informasi “buku tanah, surat ukur dan warkahnya” disimpulkan merupakan informasi yang dikecualikan; Menimbang berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa yang merupakan informasi salah satunya adalah buku tanah, surat ukur dan warkah; Menimbang berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa yang termasuk


Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang telah diungkapkan berdasarkan Undang-Undang; Menimbang apabila Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dikaitkan dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka suatu informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang dikecualikan, namun hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta. Suatu Informasi dapat dikiualifikasikan sebagai Informasi yang dapat dikecualikan haruslah melalui Prosedur yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga Informasi tersebut dapat Dikecualikan ; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta system dipertimbangkan dengan seksama bahwa mendapat informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya; Menimbang berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan seksama dan penuh dengan ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang; Menimbang berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka suatu informasi baru dapat dikatakan sebagai informasi yang dikecualikan apabila sudah terdapat uji konsekuensi; Menimbang berdasarkan pertanyaan yang diungkapkan oleh Majelis komisioner kepada Pemohon yang dahulu adalah Termohon yaitu Kepala Badan


Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa tidak ada uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohon oleh JATAM KALTIM; Menimbang berdasarkan fakta yang terdapat pada sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon tidak dapat memberikan bukti sita pengadilan terhadap HGU yang dimohonkan Informasi; Menimbang berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik jo Pasal Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional jo fakta yang didapat pada persidangan yang menyatakan bahwa PPID BPN Provinsi Kalimantan Timur belum mengadakan uji konsekuensi maka informasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu informasi yang dikecualikan terutama Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti sita pengadilan pada sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur; Menimbang berdasarkan Pasal Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dikaitkan fakta-fakta yang didapat pada persidangan maka kami Majelis Hakim menyatakan gugatan Pemohon keberatan dalam sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan ahli, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alatalat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon keberatan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pemohon keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa a quo ; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Pemohon Keberatan ; 2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0008/REG-PSI/XI/2015 tertanggal 24 Maret 2016 ; 3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0008/REG-PSI/XI/2015 tertanggal 24 Maret 2016 ; 4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, oleh kami YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, S.H. dan MARIA FRANSISISKA WALINTUNKAN,


S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, oleh Majelis Hakim YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, S.H. dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.,

masing–masing

sebagai

Hakim

Anggota

dengan

dibantu

oleh

RIDUANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.


Perincian Biaya Perkara No.11/G/KI/2016/PTUN.SMD : -

Pendaftaran Gugatan ATK Panggilan Redaksi Putusan Materai Putusan JUMLAH

: Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp.

30.000,100.000,140.000,5.000,6.000,281.000,-


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents