P U T U S A N Nomor : 13 / G / 2014 / PTUN-Pbr. ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : RUMONDANG SITORUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. R.A. Kartini Lingkungan IV, Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara ; Dalam
hal
ini
memberi
kuasa
kepada
SYAFARUDDIN LUBIS, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor ”SYAFARUDDIN LUBIS, S.H.,& ASSOCIATES” beralamat di Jalan Adenan Benawi, SH/ Jalan Sempurna No.8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2014, Selanjutnya disebut sebagai : --------------------- PENGGUGAT; MELAWAN : 1. KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU, Berkedudukan di :
Jln. Mustafa Sari No: 1 Pekanbaru ;
Dengan ini memberi kuasa kepada : 1. NIKMATULLAH ; Jabatan : Kabag Hukum dan Perundang-Undangan;
Halaman 1 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 2. VITYANA ERZA, S.Sos ; Jabatan : Kabid Pencatatan Sipil; Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kota
Sipil
Kota
Sipil
Kota
Sipil
Kota
Pekanbaru; 3. ALDI AMPRIALDI, SH ; Jabatan : Kasi Perkawinan dan Perceraian ; Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Pekanbaru; 4. HASANUDDIN, SH ; Jabatan : Kasi Identitas Penduduk; Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Pekanbaru; 5. YUSRI EFRIANTO, SH ; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM; Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru; 6. SAID MUHAMMAD ISA, SH ; Jabatan : Fungsional umum; Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Pekanbaru; Kesemuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Mustafa Sari No. 1 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Disdukcapil/2014 tertanggal 04 September 2014, Selanjutnya disebut sebagai : -------------------- TERGUGAT; DAN 2. FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS, Kewarganegaraan
Indonesia,
Tempat tinggal Jalan Kuau No. 02 A RT/RW: 002/002,
Halaman 2 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Swasta ; Dengan ini memberi kuasa kepada : MERSON E. SIADARI, SH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dari Kantor MERSON E. SIADARI, SH & REKAN, Alamat Jalan Sidomulyo II No. 5 Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai : ----------------- TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : 1.
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2.
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/Pen-PP/2014/PTUN-Pbr tanggal 20 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;
3.
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr tanggal 15 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
4.
Telah membaca Surat Permohonan pihak ke tiga ( Freddy Holong Marojahan Sitorus) melalui Kuasa Hukumnya Merson E. Siadari, S.H. & Rekan tertanggal 8 Juli 2014 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa a quo;
5.
Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 6 Agustus 2014 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga dan menempatkannya sebagai Tergugat II Intervensi;
Halaman 3 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan; Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN-Pbr tanggal, 13 Juni 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS ; DASAR GUGATAN: 1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 April 1988 baru diketahui Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014 pada saat menerima fotocopinya dari Pegawai Kantor Lurah Kampung Melayu Kecamatan Suka Jadi Pekanbaru dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 13 Juni 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 2. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Catatan Kota Pekanbaru, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur
Halaman 4 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ; 3. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ; 4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. 5. Bahwa Penggugat adalah individu/ orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. ALASAN DAN DALIL GUGATAN: 1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung Paulus Sitorus dan isterinya bernama Mesi Nadeak (masih hidup) yang menikah pada tahun 1959 di Gereja HKBP Desa Marbulang Kec.Silaen Kab.Toba Samosir. 2. Bahwa Paulus Sitorus meninggal dunia Tahun 1995 dan di kebumikan di kampung, Desa Marbulang Kec.Silaen Kab.Toba Samosir meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung terdiri dari : a. Rumondang Sitorus ( masih hidup) i.c. Penggugat b. Marudin Sitorus (masih hidup) c. Raya Sitorus (masih hidup) d. Maria.M.Pungu.R.Sitorus (masih hidup) e. Rosita Sitorus (masih hidup)
Halaman 5 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
3. Bahwa Paulus Sitorus mempunyai satu orang saudara kandung laki-laki bernama Ferdinan Mual Sitorus di sebut juga Ferdinan Sitorus, Ayah Paulus Sitorus dan Ferdinan Sitorus bernama Nakkok Sitorus (Op.Lumban Sitorus) meninggal tahun 1960, ibunya bernama Dorianna Pangaribuan meninggal tahun 1967 keduanya dikebumikan di kampung Desa Marbulang Kec.Silaen Kab.Toba Samosir sesuai dengan surat Silsilah Nakkok Sitorus (OP.Lumban Sitorus) tanggal 29 Januari 2014 yang disahkan oleh Pengetua Adat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa Marbulang dan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dibukukan dalam Register Nomor : 64/MRB/III/14 Tanggal 10 Maret 2014 oleh Kepala Desa Marbulang
Kec. Silaen dan dibukukan pula dalam Register Nomor :
085/SKAH/III/2014 tanggal 20-03-2014 oleh Camat Silaen Kab.Toba Samosir ; 4. Bahwa Ferdinan Sitorus menikah dengan Flora Kristina Panjaitan pada tahun 1966 di Gereja HKBP Desa Marbulang Kec.Silaen Kab.Toba Samosir dan selanjutnya tinggal menetap di Jln.Kuaw No.2 Kel.Kampung Melayu Kec.Sukajadi Pekanbaru ; 5. Bahwa selama Ferdinan Sitorus berumah tangga dengan Flora Kristina Panjaitan tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan ; 6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1983 Ferdinan Sitorus meninggal dunia dirumahnya Jln.Kuaw No.2 Kel.Kampung Melayu Kec.Sukajadi Pekanbaru di kebumikan di Pekanbaru, lalu tulang belulangnya dipindahkan dan dikuburkan kembali di Desa Marbulang sesuai Surat Keterangan Penguburan Tulang Belulang Nomor 48/SKP/MRB/IV/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Desa Marbulang Kec.Silaen Kab.Toba Samosir; 7. Bahwa semasa Penggugat tinggal dirumah Ferdinan Sitorus hingga dia meninggal dunia tidak pernah melihat Flora Kristiana hamil mengandung anak dari Ferdinan Sitorus dan pada upacara pemakaman Ferdinan Sitorus juga diumumkan dalam pembacaan riwayat hidupnya bahwa Ferdinan Sitorus meninggal tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan ;
Halaman 6 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
8. Bahwa Pada tanggal 21 September 2013 Flora Kristina Panjaitan meninggal dunia di Jln.Kuaw No.2 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru dikebumikan pada tanggal 24 September 2013 di Desa Marbulang sesuai Surat Keterangan Penguburan Nomor 48/SKP/MRB/IV/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Desa Marbulang Kec.Silaen Kab. Toba Samosir ; 9. Bahwa oleh karena Ferdinan Sitorus Meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1983 lalu disusul kemudian meninggal pula saudara laki-laki satu-satunya yaitu Paulus Sitorus pada tahun 1995 dan kemudian meninggal pula Isteri Ferdinan Sitorus Flora Kristina Panjaitan pada tanggal 21 September 2013 maka yang menjadi ahli waris Ferdinan Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan adalah anak keturunan dari Paulus Sitorus, salah satunya adalah Penggugat dan saudara sedarah Flora Kristian Panjaitan dan seluruh keturunannya ; 10. Bahwa sepeninggal Ferdinan Sitorus dan isterinya Flora Kristina Panjaitan ada meningalkan harta perkawinan berupa tanah seluas 2000 m2 dan diatasnya terdapat satu unit bangunan rumah Induk permanen dan satu unit bangunan ruko 3 (tiga) pintu yang terletak di Jln.Kuaw No.2 Kel. Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru ; 11. Bahwa Penggugat sebagai keponakan kandung Ferdinan Sitorus pernah tinggal menetap dirumah milik Ferdinan Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan di Jln.Kuaw No.2 Kel.Kampung Melayu Kec.Sukajadi Pekanbaru
mulai tahun
1981 s/d 1984 karena sedang bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru ; 12. Bahwa semasa Ferdinan Sitorus masih hidup pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jln.Kuaw No.2 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru adalah harta yang dibelinya semasa perkawinan dengan isterinya Flora Kristina Panjaitan ; 13. Bahwa setelah tamat sekolah SMA tahun 1984 penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat Paulus Sitorus di Desa Marbulang, kemudian
Halaman 7 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
sekitar tahun 1985 Flora Kristina Panjaitan isteri dari Alm.Ferdinan Sitorus datang ke kampung menemui orang tua Penggugat Paulus Sitorus sebagai satusatunya saudara kandung mendiang suaminnya untuk bermohon agar Flora Kristina Panjaitan diizinkan mengasuh seorang anak laki-laki yang saat itu berusia sekitar 3 tahun yang tidak diketahui siapa orang tuanya tapi akhirnya permohonan itu tidak mendapat izin dari orang tua Penggugat dan disarankan kepadanya agar lebih baik mengasuh anak dari kalangan keluarga sendiri ; 14. Bahwa yang terjadi kemudian Flora Kristina Panjaitan tetap bersikukuh untuk memelihara anak laki-laki tersebut dan diberi nama Freddy Holong Marojahan hingga dewasa dan sampai saat ini tinggal menempati rumah peninggalan Ferdinan Sitorus di Jln.Kuaw No.2 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru ; 15. Bahwa oleh karena Ferdinan Sitorus dan isterinya Flora Kristina Panjaitan telah meninggal dunia mengingat harta peninggalan Ferdinan Sitorus belum pernah diselesaikan pembagiannya lalu pada tanggal 19 Maret 2014 Penggugat ditemani oleh suami Penggugat dan seorang temannya bernama Husen Hutagalung datang ke kantor kelurahan Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru bermaksud mengurus Surat Keterangan Kematian Ferdinan Sitorus tapi menurut Lurah Kampung Melayu bahwa surat keterangan kematian dimaksud sudah di terbitkan atas permintaan anak kandungnya sendiri yang bernama Freddy Holong Marojahan Sitorus, namun ketika Penggugat menjelaskan bahwa Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan tidak mempunyai anak kandung lalu Lurah Kampung Melayu memperlihatkan lampiran data pendukung pengurusan Surat Keterangan Kematian Ferdinan Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan berupa Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus (i.c. Objek Gugatan) dan memberikan fotocopinya kepada suami Penggugat;
Halaman 8 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
16. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang pada saat penerbitannya masih mengacu pada Staatsblad 1933-75 jo Staatsblad 1936-607 Tentang Pencatatan Sipil bagi orang Kristen Bangsa Indonesia Asli (Bumiputera) dan Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dimana pada dasarnya akta kelahiran yang dipegang oleh warga Negara Indonesia hanya berupa Kutipan Akta yang didasarkan pada buku Register Akta Kelahiran ; 17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Penggugat dan Suami Penggugat mendatangi Kantor Tergugat bertemu dengan Kepala Bidang Akta Kelahiran Bapak
Said
Muhammad
Isa,S.H
menyampaikan
permasalahan
sambil
memperlihatkan fotocopi objek gugatan untuk mendapatkan klarifikasi dengan cara memeriksa buku Register Akta Kelahiran dan dokumen syarat penerbitan objek gugatan karena objek gugatan yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun Penggugat tidak mendapat penjelasan yang berarti, lalu pada tanggal 12 Mei 2014 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim surat No.0.10/SL/V/14 ke Kantor Tergugat prihal mohon klarifikasi dan penjelasan tentang objek gugatan namun tidak memperoleh tanggapan hingga akhirnya gugatan ini didaftarkan di PTUN Pekanbaru ; 18. Bahwa mengingat fungsi Pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran merupakan alat bukti untuk menentukan status hukum perdata seseorang dan merupakan kepastian tentang peristiwa itu sendiri sehingga Penggugat sangat penting untuk mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai silsilah keturunan keluarga dan hak-hak waris Penggugat; 19. Bahwa memperhatikan isi Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus (i.c. Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat pada alinea pertama tertulis “ Dari daftar Tambahan tentang kelahiran menurut stbld 1933-75 jo 1936-607 di Pekanbaru ternyata, bahwa di Pekanbaru pada tanggal dua puluh dua April seribu sembilan ratus
Halaman 9 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
delapan puluh tiga, hari Jum’at 10.00 wib telah lahir Freddy Holong Marojahan anak ke-satu,laki-laki dari suami isteri : Ferdinan Sitorus dan Flora Kristina br.Panjaitan”, Adalah sangat keliru sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ; 20. Bahwa Akta Kelahiran Tambahan adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s/d 31 Maret 1983 yang tunduk pada Stbld 1920-751 jo Stbld 1927-564 dan Stbld 1933-75 Jo Stbld 1936-607 sebagaimana diubah terakhir dengan stbld 1939-288, oleh karena Freddy Holong Marojahan Sitorus lahir pada tanggal 22 April 1983 dan objek gugatan diterbitkan Tergugat setelah lewat waktu 60 hari terhitung dari tanggal kelahiran maka seharusnya masuk dalam kategori Akta Kelahiran Istimewa ; 21. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus (i.c. Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Ferdinan Sitorus dan Flora Kristiana Panjaitan tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan ; 22. Bahwa
didalam
objek
gugatan
yang
diterbitkan
Tergugat
terdapat
penulisan/pencantuman Marga Sitorus menyertai nama Freddy Holong Marojahan padahal Freddy Holong Marojahan bukan anak kandung Ferdinan Sitorus maka tidak berhak memakai marga Sitorus sebab marga Sitorus hanya diberikan kepada keturunan kandung keluarga Penggugat sesuai Silsilah Nakkok Sitorus (Op.Lumban Sitorus) tanggal 29 Januari 2014; 23. Bahwa penulisan/pencantuman Marga Sitorus dari rumpun keluarga Penggugat menyertai Nama Freddy Holong Marojahan yang terdapat di dalam objek gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, sebab bagi suku Batak Toba, Marga merupakan identitas kelanjutan rumpun silsilah keturunan yang abadi
Halaman 10 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
maka guna menghindari kekeliruan silsilah keturunan dalam rumpun keluarga Penggugat dikemudian hari sehingga sangat beralasan jika objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, Penggugat ajukan untuk dibatalkan oleh Pengadilan TUN Pekanbaru; 24. Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat karena isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Freddy Holong Marojahan sitorus telah menggunakan Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 (i.c.objek gugatan) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk keperluan yang menimbulkan hak dan kewajiban berupa mengurus surat keterangan kematian Ferdinan Sitorus di Kantor Lurah Kampung Melayu Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru dan mengambil keuntungan dengan melakukan perjanjian hak sewa satu unit bangunan ruko 3 (tiga) pintu milik Ferdinan Sitorus kepada orang lain dengan mempergunakan objek gugatan maka Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara harus dinyatakan batal dan tidak sah ; 25. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat
sehingga Freddy Holong Marojahan tidak mau
memberikan pembagian kepada Penggugat sebagai ahli waris atas harta peninggalan Ferdinand Sitorus dan Flora Cristina Panjaitan yang belum pernah ada penyelesaian pembagian warisannya dengan berlindung dan berdalih sebagai anak kandung Ferdinand Sitorus dan Flora Cristina Panjaitan sesuai objek gugatan; 26. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus (i.c.objek gugatan) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Tergugat dapat di kualifikasi telah melakukan perbuatan yang
Halaman 11 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan meyakinkan dangan terbitnya Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus (i.c. Objek Gugatan) yang diterbitkan Tergugat sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah terbukti mengandung kekeliruan dan telah dipergunakan oleh Freddy Holong Marojahan Sitorus sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang merugikan Penggugat, maka oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Yth.Majelis Hakim,memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus. 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 01 September 2014 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut : EKSEPSI : A. Gugatan Telah Melewati Masa Tenggang Waktu : 1.
Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak alasan dalil gugatan Penggugat karena pendaftaran gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Halaman 12 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Negara Pekanbaru adalah sudah melewati twenggang waktu 90 hari, walaupun dalil Penggugat mengatakan objek gugatan diketahuinya pada saat menerima fotocopy dari Pegawai Kantor Lurah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2014, tidaklah dapat dibenarkan ; Adapun alasan Tergugat adalah bahwa anak warga Negara Indonesia harus memiliki Akta Lahir, dengan demikian tanpa harus dilihat oleh Penggugat pun haruslah sudah masuk katagori diketahui ; 2.
Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Indonsia yang mengaku sebagai ahlis waris sudah sepantasnya dan seharusnya tanpa melihat pastinya mengetahui orang tuanya harus mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan surat Akta Lahir ;
3.
Dengan demikian layaklah Majelis Hakim Yang Mulia tidak dapat menerima gugatan Penggugat ;
B. Penggugat Tidak Berhak Melakukan Gugatan : 1.
Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak (tidak layak) dan tidak mempunyai dasar hukum melakukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pekanbaru dengan alasan Penggugat adalah Individu/ orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya Akta Kelahiran tersebut sebagaimana uraian dalil gugatannya didalam dasar gugatan dengan alasan bahwa tidak satupun dalilnya menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai dasar hukum adanya putusan Pengadilan yang menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak dan layak turut merasa dirugikan akibat terbitnya Akta Kelahiran tersebut ;
2.
Bahwa Penggugat hanya mendalilkan silsilahnya sendiri yang dibuat sendiri untuk kepentingan sendiri yang tentunya masih perlu diuji dan tentunya belum dan tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Halaman 13 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
3.
Maka dengan ini kami Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
POKOK PERKARA : -
Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat didalam Eksepsi tersebut diatas, dengan hal ini telah dinyatakan dan dianggap telah Tergugat ulangi dan merupakan sutu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara dibawah ini ;
-
Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas pula Tergugat akui kebenarannya dibawah ini ;
-
Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus
adalah dan berharga yang dikeluarkan oleh
kepala Kantor Pencatatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pekanbaru atas surat permohonan yang dimohonkan pemohon mengaku bernama Ferdinan Sitorus dan Flora br. Panjaitan ; -
Bahwa dengan ini kami Tergugat kami sampaikan kepada bapak Majelis Hakim yang mulia, surat Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus
yang dimiliki oleh Tergugat II
Intervensi (dahulu dimohonkan pemohon/orang tunya) adalah sah dan berharga. Karena suatu surat permohonnan yang dilakukan pemohon/orang tuanya Tergugat II Intervensi pada saat itu sudah sesuai dan memenuhi segala persyaratan, oleh karenanya pihak Tergugat patut untuk mengeluarkan/ menerbitkan Akta Kelahiran tersebut.
Bahwa oleh karena Tergugat telah
melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak ada alasan Penggugat mengatakan surat Akta Kelahiran Nomor:
1899/1988
tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus dimohonkan menjadi batal/tidak sah ;
Halaman 14 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
-
Bahwa kemudian apabila Penggugat menerangkan sebagai individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak dari kerugian diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus, tidaklah menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat , seharusnya jika ada Penggugat sebagai ahli waris sudah seharusnya sejak dahulu melakukan keberatan ke Kantor Tergugat semasa hidupnya orang tua Tergugat II Intervensi sebagai pemohon ;
-
Namun menjadi suatu kejanggalan dan keanehan Penggugat mengaku sebagai ahli waris, namun berdalih dan beralasan baru mengetahui di tahun 2014 ini adanya surat Akta Kelahiran atas nama Tergugat II Intervensi sudah patut dan selayaknya Penggugat sudah sejak lama mengetahuinya Penggugat sadar dan ingat bahwa setiap anak warga Negara Indonesia harus memiliki Akta Lahir ;
-
Bahwa kemudian dalil Penggugat dalam gugatannya menerangkan Penggugat dan Saudaranya ada 5 ditambah ibunya yaitu :
-
Rumondang Sitorus Perempuan ( masih hidup) i.c. Penggugat ;
-
Marudin Sitorus Laki-laki (masih hidup) ;
-
Raya Sitorus Perempuan (masih hidup) ;
-
Maria.M.Pungu.R.Sitorus Perempuan (masih hidup) ;
-
Rosita Sitorus Perempuan (masih hidup) ; Namun yang keberatan dan merasa dirugikan dan melakukan gugatan adalah hanya Penggugat (Rumondang Sitorus) sendiri, Tergugat melihat ada yang janggal dan tidak masuk akal dengan dalil dan berbagai alasan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak untuk itu, terlebih lagi tujuan Penggugat adalah hanya untuk masalah pembagian warisan ;
-
Bahwa jika Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang merasa yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari terbitnya objek gugtan, seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan bukti tertulis berdasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dan
Halaman 15 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
menetapkan secara hukum yang telah
berkekuatan hukum tetap, bahwa
Penggugat adalah sebagai ahli waris yang berhak. kenyataannya Penggugat tidak berhaklah dapat disebutkan sebagai orang/individu yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut ; -
Bahwa dengan inui kami Tergugat sampaikan kepada bapak Majelisw Hakim yang mulia, surat Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus, yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (dahulu dimohonkan pemohon/orang tuanya) adalah sah dan berharga;
-
Bahwa kami Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang telah menuduh Tergugat yang telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan telah pula melakukan perbuatan yang telah bertentangan kehatihatian dan asas umum pemerintahan yang baik atas keluarnya Akta Lahir tersebut (sebagaiman isi gugatan Penggugat halaman 7 nomor 26). Bahwa Tergugat telah melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
-
Bahwa sesuai dengan surat permohonan yang dilakukan pemohon/orang tua Tergugat II Intervensi pada saat itu telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan, oleh karenanya pihak Tergugat patut untuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut. Maka dengan demikian tidak ada alasan Penggugat mengatakan Akta Kelahiran Nomor: 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus tersebut batal/tidak sah ;
-
Berdasarkan uraian dan alasan didalam Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, kami Tergugat menolak dan membantah secara tegas segala yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat karena tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, maka Penggugat seluruhnya ;
Halaman 16 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Dengan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini yang memerikan putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat ;
-
Menyatakan Gugatan idak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan Jawabannya atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk isi selengkapnya adalah sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI. A.
Tentang Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu atau Daluarsa 1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 April 1988 baru diketahui Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014 pada saat menerima fotocopy dari pegawai Kantor Lurah Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dan Penggugat mendaftarkan gugatan tanggal 13 Juni 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui objek keputusan Tata Usaha Negara Tersebut. 2. Bahwa Tergugat II Intervesni secara tegas membantah dan menolak alasan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Bahwa sebenarnya pendaftaran gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 hari, hanya saja
Penggugat berupaya mencoba menciptakan suatu cara untuk
mencari alasan pembenar dengan alasan diketahuinya objek gugatan sejak
Halaman 17 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
menerima fotocopynya dari pegawai Kantor Lurah Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, seolah-olah Penggugat selama ini tidak mengetahuinya atau berpura-pura tidak mengetahui. 3. Bahwa dengan ini kami uraikan dan terangkan kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagai berikut : Bahwa Objek Gugatan sudah berusia kurang lebih dari 26 tahun, pada hakekatnya dan yang sebenarnya Penggugat dan saudaranya (adik beradik) termasuk orangtuanya sudah mengetahuinya puluhan tahun yang lalu atau sudah lebih dari 90 hari. Bahwa Tergugat II Intervensi lahir pada tanggal 22 April 1983 dari Pasangan suami istri : Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina br. Panjaitan yang diberi nama Freddy Holong Marojahan Sitorus. Bahwa pada tahun 1985 orangtua Tergugat II Intervensi membawa Tergugat II Intervensi ke kampung halaman di Desa Marbulang, disana bertemu dengan orangtua Penggugat dan diketahui oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat di rumah orangtua Penggugat yang bernama Paulus Sitorus dan istrinya Mesi Nadeak. Itu artinya Penggugat maupun saudara Penggugat adik beradik sudah jauh hari mengetahui kelahiran Tergugat II Intervensi adalah anak dari orangtua Tergugat II Intervensi yaitu Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina br. Panjaitan.
Pada saat berada di kampung tersebut diatas orangtua Tergugat II Intervensi mendaftarkan anaknya tersebut (Tergugat II Intervensi) ke gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Silaen agar nama anaknya terdaftar di geraja dan si anak tersebut menerima pemberkatan Baptisan Kudus dari Tuhan Allah Yang Maha Kuasa melalui Bapak Pendeta di gereja HKBP tersebut, karena sebagai umat beragama Kristen Protestan orangtua harus mendaftarkan anaknya sebagai persyaratan untuk menerima Pemberkatan Baptisan Kudus dari gereja. Dan selanjutnya
Halaman 18 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
pada hari minggu pada tanggal 16 Juni 1985 berbarengan acara ibadah gereja HKBP tersebut oleh Pendeta melakukan pemberkatan Baptisan Kudus
kepada
anak
yang
diberi
nama
FREDDY
HOLONG
MAROJAHAN SITORUS yaitu Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Keteranga Baptis (Surat Pandidion) dari gereja Huria Kristen batak Protestan (HKBP) Silaen.
Bahwa pemberkatan Baptisan Kudus kepada FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS tersebut disaksikan oleh Majelis gereja, seluruh jemaat yang hadir, orangtua Penggugat (Paulus Sitorus dan Mesi Nadeak), Penggugat dan saudaranya, dan juga tetangga orangtua Penggugat. Selanjutnya setelah selesai acara ibadah dan pemberkatan Baptisan Kudus dari gereja, mereka kembali ke rumah Paulus Sitorus dan di rumah dilakukan acara syukuran dan makan bersama atas penerimaan Baptisan Kudus tersebut dan tidak lupa pihak keluarga Sitorus mengundang sanak saudara dan tetangga terdekat untuk acara tersebut dan mendoakan anak tersebut yang bernama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS agar kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang maha Kuasa, menghormati orangtuanya dan keluarga, dan pada acara tersebut berjalan dengan penuh sukacita. Artinya pada saat itu Tergugat II Intervensi sudah jauh hari diketahui dan diakui keberadaanya oleh orangtua Penggugat termasuk Penggugat sendiri dan tentu saja keberadaan anak yang bernama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS telah diakui baik secara agama, secara keluarga dan adat, kerabat serta tetangga adalah anak dari Pasangan Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina br. Panjaitan.
Selanjutnya setelah kembali ke Pekanbaru, orangtua Tergugat II Intervensi melakukan pendaftaran nama Tergugat II Intervensi (Freddy Holong Marojahan Sitorus) ke kantor Tergugat dan selanjutnya terbitlah
Halaman 19 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS. Dan akte lahir tersebut juga telah diberitahukan orangtua Tergugat II Intervensi kepada orangtua Penggugat di kampung.
Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi bersekolah sampai lulus sampai ke tingkat sekolah lanjutan atas (SLTA), yang artinya sudah menjadi ketentuan dan peraturan bahwa setiap anak yang didaftarkan masuk sekolah harus memiliki akta lahir yang dikeluarkan oleh kantor dinas yang berwewenang. Bahwa oleh karenanya dengan sendirinya tanpa harus dilihat surat akte lahir tersebut sudah masuk kategori yang layak dan patut diketahui karena sudah bersifat umum. Tentunya Penggugat termasuk saudaranya adik beradik juga orangtuanya mengetahuinya dan dengan sendirinya surat Akte lahir Tergugat Intervensi juga sudah ada dan patut sudah diketahui sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
Demikian juga pada saat Pernikahan Tergugat II Intervensi (Freddy Holong Marojahan Sitorus) dengan Susanti Br. Panjaitan pada tahun 2007
pemberkatan pernikahan dilakukan di gereja HKBP Sukajadi
Pekanbaru dan di ikuti acara Pesta Adat Batak Toba atas Pernikahan Tergugat II Intervensi dengan Susanti Br. Panjaitan di gedung Sopo Godang HKBP Hangtuah Pekanbaru, kedua acara tersebut di hadiri oleh orangtua Penggugat, Penggugat, saudara Penggugat adik beradik yang datang dari kampung, juga dihadiri oleh
keluarga besar dari Marga
SITORUS kota Pekanbaru termasuk Perkumpulan marga Sitorus serta keluarga
besar
marga
Panjaitan
beserta
warga
dongan
sahuta
(sekampung) Pekanbaru di daerah tempat tinggal dan kerabat. Selanjutnya setelah menikah Tergugat II Intervensi dan istrinya tinggal bersama satu rumah dengan orangtua Tergugat II Intervensi di Jalan Kuau No.02 Pekanbaru.
Halaman 20 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Selanjutnya orangtua Penggugat, Penggugat dan saudara Penggugat adik beradik datang dari kampung karena atas undangan orangtua Tergugat Intervensi, menghadiri syukuran dan doa memasuki rumah yang telah di rehab (adat bataknya Ulaon mangompoi bagas/jabu) yaitu pada tanggal 14 Februari 2010. Acara tersebut juga dihadiri olehkeluarga besar marga Sitorus kota Pekanbaru dan keluarga besar marga Panjaitan kota Pekanbaru beserta warga dongan sahuta (sekampung).
Bahwa kemudian setelah meninggalnya kedua orangtua Tergugat II Intervensi yang terakhir ibundanya meninggal pada tahun 2013, Penggugat beserta saudaranya adik beradik dan Ibu Penggugat mendaftarkan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perihal gugatan warisan, sebagaimana register perkara nomor : 38/Pdt.G/2014/PN-Pbr tanggal
18 Februari 2014 yang menggugat
Tergugat II Intervensi dengan identitas menyebutkan nama FREDDI HOLONG MAROJAHAN SITORUS dimana di dalam gugatan disebut sebagai Tergugat yang secara jelas dan tegas menyebutkan dan mencantumkan marga SITORUS di dalam identitas Tergugat, yang secara jelas hal itu merupakan pengakuan dari pihak Penggugat. 4. Bahwa memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, sangatlah jelas, tegas dan terang dengan sendirinya surat Akte lahir Tergugat II Intervensi sebagai Objek Gugatan patut sudah diketahui Penggugat maupun saudara kandung Penggugat dan orangtuanya yang tentunya sudah melebihi dari masa tenggang waktu 90 hari diketahui Penggugat. 5. Dengan demikian Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS adalah SAH. Bahwa sebelumnya sudah terbit Akte baptis nama Tergugat II Intervensi dari gereja HKBP;
Halaman 21 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
6. Maka dengan demikian patut dan layak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. B. Penggugat Tidak Berdasar Hukum Melakukan Gugatan. Bahwa Penggugat tidak berdasar hukum daan tidak berkwalitas melakukan gugatan pembatalan akta lahir dari Tergugat II Intervensi, karena Penggugat bukanlah ahli waris dan keturunan dari Pasangan Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina br. Panjaitan. Bahwa kemudian jika Penggugat beralasan sebagaimana dalam dalil gugatannya pada halaman 4 (empat) adalah sangat sangat tidak tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Penggugat adalah seorang wanita atau yang disebut boru yang tidak masuk pewaris silsilah marga dari suku adat Batak Toba yang mempermasalahkan dari silsilah, karena lakilakilah yang harsunya mempermaslahkan silsilah marga karena suku adat Batak Toba menganut asas Patrinial. Dan Penggugat beserta saudaranya adik beradik adalah sebagai hali waris dari pasangan Paulus Sitorus dan Messi Br. Nadeak, bukan ahli waris dari pasangan Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina br. Panjaitan C. Tentang Kurangnya Subjek Hukum sebagai Penggugat Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Ferdinan Sitorus memiliki saudara laki-laki yang bernama Paulus Sitorus dan memiliki anak sebagai ahli warisnya adalah : a. Rumondang Sitorus
: Perempuan (masih hidup) i.c Pengugat
b. Marudin Sitorus
: Laki-laki
c. Raya Sitorus
: Perempuan (masih hidup)
d. Maria M. Pungu R. Sitorus
: Perempuan (masih hidup)
e. Rosita Sitorus
: Perempuan (masih hidup).
(masih hidup)
Halaman 22 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Seharusnyalah Penggugat dan seluruh ahli waris dari Paulus Sitorus ikut serta sebagai subjek hukum melakukan gugatan apabila ada merasa kepentingannya dirugikan akibat keluarnya akta kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus ; D. Tentang Gugatan kabur dan Tidak Jelas ; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 4 (empat) yang menerangkan Bahwa Ferdinand Sitorus menikah dengan Flora Kristina br. Panjaitan pada tahun 1966 di HKBP Desa Marbulang Kec. Silaen Kab. Toba Samosir.....dst.., adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan : Yang benar adalah orangtua Tergugat II Intervensi yaitu Ferdinan Sitorus menikah dengan Flora Kristiani Panjaitan pada tanggal 08 Agustus 1967 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Losungbatu Resoort Parsambilan, sebagaimana isi surat kawin dimaksud. Selanjutnya daerah wilayah tempat gereja HKBP tersebut, bahwa dahulu pada tahun 1967 adalah masih Kabupaten Tingkat II Tapanuli Utara bukan Kabupaten Toba Samosir, sementara yang diterangkan oleh Penggugat mengenai Kabupaten Toba Samosir adalah kabupaten saat ini yaitu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa banyak dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan keliru yang tentu saja mengaburkan isi dalil gugannya ; Bahwa selanjutnya banyak dalil-dali Penggugat yang hanya dikarang tanpa bukti yang kuat dan akurat kebenarannya ; II. DALAM POKOK PERKARA : Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di dalam eksepsi diatas, dalam hal ini telah dinyatakan dan dianggap telah di ulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam jawaban pokok perkara di bawah ini ; 1. Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 13 juni 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru padatanggal 13 Juni 2014 yang berisi pada pokoknya adalah mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah
Halaman 23 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
surat keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru No. 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus ; 2. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas di akui kebenarannya dibawah ini ; 3. Bahwa Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SAH, oleh karenanya tidak ada alasan untuk menyatakan batal dan tidak sah ; 4. Bahwa dasar dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) point 5 (lima) menerangkan Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara objek gugatann tersebut ; 5. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi menolak dalil dasar gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan karena Penggugat sama sekali tidak punya dasar hukum dan alasan untuk keberatan dan tidak mempunyai dasar hukum menjadi orang yang berkepentingan langsung dampak kerugian dari terbitnya surat Akte Lahir No. 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus ; 6. Bahwa benar ayah Penggugat mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Paulus Sitorus (almarhum) menikah dengan Mesi Br. Nadeak (masih hidup) dan anak-anaknya adalah :
Rumondang Sitorus
: Perempuan (masih hidup) i.c Pengugat ;
Marudin Sitorus
: Laki-laki
Raya Sitorus
: Perempuan (masih hidup)
Maria M. Pungu R. Sitorus
: Perempuan (masih hidup)
Rosita Sitorus
: Perempuan (masih hidup).
(masih hidup)
Halaman 24 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
7. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil gugatan penggugat tentang silsilah yang diuraikan oleh Penggugat, dengan alasan tulisan silsilah yang dibuat Penggugat dan saudaranya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya dibuat sendiri dan untuk kepentingan sendiri oleh penggugat dengan saudaranya di Desa Marbulang, pada tanggal 29 Januari 2014, dan kepala desa yang membubuhkan tanda tangan dan cap stempel kepala desa Marbulang adalah hanya bersifat mengetahui/diketahui saja, demikian juga terhadap nama-nama pengetua adat tersebut, maupun yang yang sejenisnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terbukti dengan uraian dail Penggugat pada halaman 6 (enam) point 18 (delanbelas) yang menyebutkan bahwa mengingat fungsi
pencatatan
sipil
tentang
Akta
kelahiran
merupakan
alat
bukti..............dst...dst...., sehingga Penggugat sangat penting untuk mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai silsilah keturunan keluarga dan hak-hak waris Penggugat ; 8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 4 (empat) yang menerangkan Bahwa Ferdinand Sitorus menikah dengan Flora Kristina br. Panjaitan pada tahun 1966 di HKBP Desa Marbulang Kec. Silaen Kab.Toba Samosir ; Dengan alasan dalil Penggugat tersebut tidak benar dan hanya mengarang cerita : Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang benar adalah pernikahan orangtua Tergugat II Intervensi yaitu Ferdinan Sitorus menikah dengan Flora Kristiani Panjaitan adalah pada tanggal 08 Agustus 1967 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Losungbatu Resort Parsambilan, sebagaimana isi surat kawin dimaksud ; Bahwa dahulu pada tahun 1967 adalah masih Kabupaten Tapanuli Utara, sementara yang diterangkan oleh Penggugat adalah tahun 1966 di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, bahwa di Kabupaten Toba Samosir juga tidak benar yang benar adalah di Kabupaten Tapanuli Utara, karena nama Kabupaten
Halaman 25 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
saat ini yaitu Kabupaten Toba Samosir adalah kabupaten dari pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; 9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal dalil Penggugat yang menyebutkan Ferdinan Sitorus dengan Flora Kristiani Panjaitan tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan. Bahwa Dalil Penggugat terserbut adalah tidak benar dan keliru karena Ferdinan Sitorus dengan Flora Kristiani Panjaitan memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Freddy Holong Marojahan Sitorus yang lahir pada tanggal 22 april 1983 dan anak tersebutlah sebagai pelanjut keturunan dan sebagai ahli warisnya (sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam eksepsi sebelumnya). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak ; 10. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) point 6 (enam) yang menerangkan ; Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1983 Ferdinan Sitorus meninggal dunia adalah tidak benar. Yang benar adalah Ayah Tergugat II Intervensi yang bernama Ferdinan Sitorus meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1983 dan dikebumikan di Pekanbaru. Selanjutnya beberapa tahun kemudian tulang belulangnya di pindahkan ke kampung halaman oleh istri dan anaknya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak ; 11. Kemudian pada saat ibu Tergugat II Intervensi meninggal dunia pada tanggal 21 September 2013 yang lalu dan dilakukan proses adat suku Batak Toba di rumah Pekanbaru yang dihadiri oleh marga-marga lain (hula-hula dan tulang) serta marga Sitorus dan Perkumpulan marga Sitorus kota Pekanbaru dan marga-marga lain serta kerabat dan masyarakat suku Batak sekitar Pekanbaru serta di hadiri oleh Majelis gereja HKBP Sukajadi, pada acara proses adat tersebut diterangkan pembacaan kronologis atau daftar riwayat hidup yang meninggal menerangkan bahwa Tergugat II Intervensilah anak satu satunya dari keturunan dan ahli waris
Halaman 26 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
yang meninggal dari pasangan suami istri Ferdinan Sitorus dengan Flora Kristiani Panjaitan. Sementara dari pihak Penggugat maupun saudaranya adik beradik termasuk orangtuanya (ibunya) tidak satupun yang datang menghadiri ke Pekanbaru ; 12. Dan tidak itu saja, bahwa selama ibunda Tergugat II Intervensi dalam keadaan sakit (beberapa tahun) dari Pihak Penggugat dan keluarganya tidak satupun yang pernah datang menjenguk/melihat bahkan menanyakan kabarpun tidak. Namun jika membahas masalah harta warisan atau meminta sejumlah dana atau harta, pihak Penggugat langsung semangat dan bergairah ; 13. Bahwa semasa hidupnya ibunda Tergugat II Interfensi (Flora Kristiani Panjaitan) dikala waktu sehat selalu merasakan sakit hati akibat perlakukan kata-kata yang tidak layak diucapkan yang disampaikan oleh keluarga Penggugat, namun ibunda Tergugat II Intervensi selalu bersabar. Tujuan keluarga Tergugat tersebut hanyalah mempersoalkan pembagian harta milik ibunda Tergugat II Intervensi ; 14. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat-sangat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan menyebutkan bahwa setelah meninggalnya kedua orangtua Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Penggugat dan saudara sedarah Flora Kristiani Panjaitan dan seluruh keturunannya. Bahwa alasan dalil Penggugat tersebut sangat sangat tidak berdasar sama sekali karena telah mencoba mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain baik secara agama, peradaban dan hak-hak azasi manusia. Maka dengan demikian wajar dan patut dalil gugatan Penggugat haruslah di tolak. Karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan sama sekali. 15. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan hartaharta yang ada, bahwa sepeninggal ayahnya Tergugat II Intervensi selanjutnya harta yang ada dikembangkan oleh ibunya dan setelah keduanya meninggal dunia, maka harta-harta yang ada adalah harta yang diperoleh orangtua Penggugat dengan jerih payah dan usaha untuk mengembangkan dengan
Halaman 27 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
pemberian dan ridho dan berkat dari Tuhan termasuk anaknya yang bernama Freddy Holong Marojahan Sitorus adalah pemberian Tuhan kepada orangtua Tergugat II Intervensi tanpa adanya bantuan dari Penggugat, saudara Penggugat dan orangtua Penggugat untuk memperolehnya. Maka oleh karenanya tidak ada alasan Penggugat maupun saudaranya termasuk orangtua Penggugat untuk menggugat atau memiliki harta tersebut tanpa ada pemberian dan persetujuan dari Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; 16. Bahwa perlu Bapak Ketua /Anggota Majelis Hakim Yang Mulia ketahui sebagai bahan pertimbangan, secara singkat apa yang dialami orangtua Penggugat (Ibu Penggugat) dan Tergugat II Intervensi selama ini adalah :
Bahwa segala urusan yang berkaitan dengan Tergugat yaitu pengurusan permohonan keluarnya Akta lahir Tergugat II adalah di urus orangtua Tergugat II Intervensi ;
Bahwa adapun harta sepeninggal almarhum ayah Tergugat II Intervensi adalah hasil usaha dan jerih payah yang dilanjutkan, di usahai dan dikembangkan oleh Ibunda Tergugat II dan boleh bertambah berdasarkan berkat pemberian Tuhan ;
Bahwa Ibunda Tergugat II juga adalah anggota Majelis gereja HKBP Sukajadi atau disebut Sintua ;
Bahwa sebagaimana cerita dari almarhun ibunda Tergugat II pada masa hidupnya, bahwa Penggugat dan keluarganya selalu berusaha dan berupaya mengambil harta-harta dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan hal itu memang dirasakan oleh Tergugat II Intervensi semasa hidup orangtuanya bahkan setelah ibundanya meninggal dunia Pihak dari keluarga Penggugat semakin berusaha keras untuk membicarakan pembagian harta-harta milik orangtua Tergugat II Intervensi bahkan sampai melakukan gugatan perkara ke pengadilan ;
Halaman 28 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Pernah di suatu hari Ibundanya dan Tergugat II Intervensi pernah membicarkan hal tersebut dengan berpikir dan bertanya kenapa ada orang yang
hanya
memikirkan untuk
memiliki harta orang
lain tanpa
bekerja.....????
Bahkan lebih sadisnya lagi, ketika almarhum Ibunda Tergugat II Intervensi di antar ke kampung halaman untuk dikebumikan karena sesuai pesan almarhumah ibundanya kepada tergugat II Intervensi “Jika saya meninggal dunia antarkan mayat saya di kubur berdampingan dengan almarhum ayahmu di kampung”, dan sepulang dari pemakaman dan tiba di rumah Paulus Sitorus, pihak Penggugat dan keluarganya sudah membahas dan membicarakan kepada Tergugat II Intervensi agar saat itu juga memberi pembagian harta peninggalan kepada mereka. Sadarkah mereka bahwa saat itu Tergugat dan istrinya dan keluarga masih sangat-sangat dalam keadaan berduka....???? dan mengancam apabila tidak dibagi akan melakukan gugatan ;
Bahwa kemudian ternyata benar, tidak lama kemudian Penggugat dan keluarganya adik beradik termasuk orangtuanya (Ibunya) mendaftarkan gugatan Perdata ke pengadilan negeri Pekanbaru sebagaimana register perkara nomor : 38/Pdt.G/2014/PN-Pbr tertanggal 18 Februari 2014 menggugat Tergugat II Intervensi dengan menyebutkan FREDDI HOLONG MAROJAHAN SITORUS disebut sebagai Tergugat yang secara jelas dan tegas menyebutkan dan mencantumkan marga SITORUS di dalam idantitas Tergugat. Walaupun harta-harta yang diuraikan oleh Penggugat tidak semua ada dan benar adanya ;
Bahkan pernah menurut cerita Ibunda Tergugat II Intervensi (Flora Kristina br. Panjaitan) kepada Tergugat II Intervensi, tidak berapa lama setelah ayahnya (Ferdinand Sitorus) meninggal dunia pada tahun 1983, ternyata orangtua Penggugat yaitu Paulus Sitorus pernah juga melakukan gugatan
Halaman 29 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Perdata menggugat Flora Kristina br. Panjaitan ke Pengadilan negeri Pekanbaru yang mana gugatannya berisikan seluruh harta peninggalan almarham Ferdinan Sitorus. Pihak penggugat kala itu berkehendak mengambil alih seluruh harta yang diperoleh atau yang dikumpulkan sejak pernikahan Ferdinan Sitorus dengan Flora Kristiani Panjaitan, termasuk harta-harta bawaan warisan orangtua dari Paulus Sitorus dan Ferdinan Sitorus yang saat ini berada di kampung halaman di Lumban Lobu yang saat ini masih dikuasai oleh Pihak Penggugat walaupun dalam kenyataannya harta-harta tersebut sudah ada pembagiannya. Bahwa walaupun kenyataanya pengadilan Negeri Pekanbaru menolak gugatan pihak Penggugat tersebut ;
Bahwa saat ini pihak dari keluarga Penggugat yang diwakili oleh Penggugat debagai putri sulung melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha negara dengan mempermasalahkan akte lahir Tergugat II Intervensi, yang nyatanyata tidak patut dan layak untuk digugat, dismping itu gugatan Penggugat jelas-jelas sudah melewati tenggang waktu (daluarsa), karena objek gugatan yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi saat ini sudah berusia 26 tahun dan itu jelas-jelas dikatahui oleh Penggugat, saudaranya dan orangtuanya, sebagaimana dihubugkan dengan dalil yang kami uraikan diatas sebelumnya;
17. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat merasakan kasih sayang dari ibundanya sejak kecil sampai dewasa banyak yang dilalui dan dirasakan bersama. Tergugat II Intervensi sangat hormat dan bangga memiliki orangtuanya tersebut, karena ibundalah yang membesarkan, mendidik, menyekolahkan bahkan menikahkan, oleh karenanya Tergugat II Intervensi sangat kelhilangan orangtuanya tersebut, oleh karenanya Tergugat II Intervensi akan melakukan segala apa yang dipesankankan Ibundanya kepada Tergugat II Intervensi semasa hidupnya ; 18. Bahwa semasa hidupnya ibunda tercinta Flora Kristiani Panjaitan dan Tergugat II Intervensi sebagai anak dan ahli waris dari orangtuanya (Ferdinand Sitorus dan
Halaman 30 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Flora Kristina br. Panjaitan) adalah hidup bahagia dan Tergugat II Intervensi yang dinikahkan oleh ibundanya yang menikah dengan Susanty Panjaitan telah dikarunia Tuhan Yang Maha Kuasa dua orang anak putri, dimana putri sulung bernama Uly yang mana nama tersebut adalah pemberian langsung dari Flora Kristina br. Panjaitan, artinya di dalam bahasa bataknya Uly itu artinya indah. Kemudian
selanjutnya panggilan kepada
Flora Kristina
br.
Panjaitan
yangsebelumnya adalah Nai Marojahan atau Mama marojahan selanjutnya berubah menjadi Ompung Uly boru Sitorus ; 19. Bahwa perlu dijelaskan disini, bahwa ketika Ibunda Tergugat II Intervensi meninggal dunia di rumah (Pekanbaru) Pihak Tergugat II Intervensilah yang mengurus dan membiayai segala pengeluaran dibantu oleh marga Sitorus yang ada di Pekanbaru dan semua orang datang mengadakan uacara adat istiadat batak dan dari gereja, sekaligus memberangkatkan pemberangkatan membawa jenazah ibunda ke kampung halaman tanpa kehadiran dari pihak Penggugat (tidak satupun yang hadir dari Pihak Penggugat atau ahli waris dari Paulus Sitorus). Tidak satupun yang peduli akan kematian ibunda Tergugat II Intervensi, kecuali hartanya, bahkan ketika Ibunda Tergugat II Intervensi sakit-sakitan saja sampai beberapa tahun, Penggugat maupun saudaranya tidak pernah menanyakan kabar maupun menjenguknya ke Pekanbaru. Bahwa memang kebencian Pihak Penggugat dan saudaranya sangat membenci orangtua Tergugat II Intervensi termasuk kepada Tergugat II Intertvensi dan kepada istri Tergugat II Intervensi ; 20. Padahal ada harta warisan yang berada di kampung halaman yang berasal dari kakeknya seharusnya menjadi pembagian milik ayah Tergugat II Intervensi saat ini masih dalam penguasaan dari keluarga Penggugat, bahkan ibunda Tergugat II Intervensi
dan
Tergugat
Intervensi
belum
pernah
memintanya
untuk
dikembalikan ; 21. Bahwa yang selama ini Pihak Penggugat dan seluruh ahli waris dari Paulus Sitorus adalah dianggap saudara ternyata pemikirannya berbeda, hanya
Halaman 31 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
mempersoalkan harta warisan yang ada, padahal semua harta yang ada tidaklah berdasarkan hasil jerih payah kedua orangtua Penggugat maupun ada jerih payah Penggugat ; Namun sekarang Pihak Penggugat dan keluarganya berupaya untuk mendapatkan harta-harta dunia tersebut yang jelas jelas bukan miliknya. Bagaimanapun Tuhan akan ikut campur dalam persoalan ini. Seharusnya Penggugat mengerti akan hal tersebut; 22. Bahwa perlu diketahui bahwa hak atas kelahiran anak dijamin di dalam Undangundang tentang Hak Azasi manusian ; 23. Bahwa sejujurnya akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yaitu Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus yang diterbitkan Tergugat tidaklah dianggap atau melanggar hak orang lain termasuk Penggugat maupun saudaranya dan orangtuanya. 24. Bahwa sebelum terbitnya Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus yang diterbitkan Tergugat, sebelumnya sudah terbit Akte baptis nama Tergugat II Intervensi dari gereja HKBP ; 25. Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus yang diterbitkan Tergugat terlebih dalam hal pemakaian marga Sitorus, kenapa Penggugat tidak mempermaslahkan Pencatatan Sipil Akta Perkawinan Tergugat II Intervensi dengan istrinya, berikut akte lahir anak-anaknya yang menyebutkan marga Sitorus di belakang namanya yang juga diterbitkan oleh pihak Tergugat ; 26. Hak dan kewajiban asasi Tergugat II Intervensi harus diletakkan dalam keserasian keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan Penggugat yang jelas-jelas ingin menguasai harta milik Tergugat II Intervensi yang diperolah dari warisan orang tuanya ;
Halaman 32 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
27. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini dengan alasan apapun, termasuk sebagaimana dalil dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya terlebih lagi dalil tersebut telah secara terang terangan adalah untuk kepentingan menguasai harta peninggalan orangtua Tergugat II Intervensi. Bahwa oleh karenanya pengadilan haruslah melindungi hak-hak dari Tergugat II Intervensi, istri dan anak-anaknya ; 28. Jika seandainya orangtua Tergugat II Intervensi tidak meninggalkan harta, apakah Penggugat dan keluarganya akan melakukan gugatan tersebut...??? 29. Bahwa Penggugat dan saudaranya telah memandang Tergugat II Intervensi dan istri serta anak-anaknya tidak dipandang sebagai saudara, melainkan orang lain yang harus keluar dari rumah tempat tinggal Tergugat II Intervensi, hal itu terbukti ketika Penggugat dan saudaranya berusaha mengusir Tergugat II Intervensi, istri dan anak-anaknya dari rumahnya sebelum gugatan diajukan ke pengadilan ; 30. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lain hanya bertujuan untuk menguasai harta milik peninggalan orangtua Tergugat II Intervensi, dan semua itu dilakukan dengan berbagai cara, karena upaya tersebut sudah dimulai ketika ibunda Tergugat II Intervensi masih hidup, walaupun usaha dan upaya Penggugaqt dengan saudaranya selalu tidak berhasil dan ujung-ujungnya meminta sejumlah uang kepada ibunda Tergugat II Intervensi. Penggugat dan sudaranya bersikap serakah mempersoalkan harta orang lain dan berusaha untuk menguasai dan memiliki tanpa hak milik orang lain agar berpindah ketangan Penggugat dengan cara-cara yang tidak masuk akal ; 31. Penggugat sepertinya lupa bahwa segala kehidupan manusia sejak lahir, anakanak, tumbuh besar dan dewasa sampai pada kematian termasuk masalah rejeki sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karenanya layak dan patutlah setiap insan manusia harus mengucap syukur dan berterimakasih kepada Tuhan
Halaman 33 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
dengan segala apa yang dimilikinya. Pada hakekatnya manusia tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing ; 32. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dengan ini kami mohonkan kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia sebagimana dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas tidak berdasar dan beralasan sama sekali. Penggugat melakukan gugatan dengan mencari celah setelah orangtua Tergugat II Intervensi meninggal dunia, yang tentu saja sikap dan dalil –dalil Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada. Oleh karenanya layak dan patut gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; Berdasarkan uraian, penjelasan dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
-
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya dalam persidangan tanggal 8 September 2014 dan atas eksepsi serta jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya dalam persidangan tanggal 01 September 2014 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Dupliknya masingmasing pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 15 September 2014 yang
Halaman 34 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : 1. Bukti P-1
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P.2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK.1201036403650003 atas nama Rumondang Sitorus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat telah dibukukan dalam Register Nomor: 64/MRB/III/14 tanggal 10 Maret 2014 oleh Kepala Desa Marbulang Kecamatan Silaen dan telah dibukukan dalam Register Nomor: 085/SK/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 oleh Camat Silaen Kabupaten Toba Samosir (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 :
Fotokopi Silsilah Nakkok Sitorus (Op. Lumban Sitorus), tanggal 29 Januari 2014 diketahui oleh Kepala Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir menguraikan tentang rumpun silsilah keturunan Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Tulang Belulang Nomor: 48/ SKP/MRB/IV/2014 tanggal 19 Maret 2014 diterbitkan oleh Kepala Desa Marbulang mengenai penguburan kembali tulang belulang Alm. Ferdinan Mual Sitorus yang dipindahkan dari Pekanbaru ke Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Halaman 35 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
6. Bukti P-6 :
Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Tulang belulang Nomor: 48/ SKP/MRB/IV/2014 tanggal 19 Maret 2014 diterbitkan oleh Kepala Desa Marbulang mengenai penguburan kembali tulang belulang Alm. Flora Kristina Br Panjaitan yang dipindahkan dari Pekanbaru ke Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 :
Fotokopi Surat Tanda Terima Penawaran Perdamaian tanggal 12 September 2014 dari Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi permintaan Tergugat II Intervensi agar Penggugat mengajukan draf syarat perdamaian (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku Agenda Tanda Terima surat dari Tergugat tanggal 19 Mei 2014 yang dikirim Penggugat tentang mohon klarifikasi dan penjelasan atas terbitnya objek gugatan sesuai dengan surat Nomor: 0.10/SL/V/14 tanggal 12 Mei 2014, dan Surat No. 0.10/SL/V/14 tanggal 12 Mei 2014 dimasukkan sebagai bukti tambahan bersamasama dengan fotokopi Buku Agenda tanda terima surat dari tergugat tertanggal 19 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); 9. Bukti P.9
: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 64/MRB/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.10 : Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); 11. Bukti P.11
: Fotokopi Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa (fotokopi sesuai dengan foto kopinya);
12. Bukti P.12 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, tanggal 25 Februari 1961 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
Halaman 36 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat telah pula mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T – 1 sebagai berikut ; Bukti T-1
: Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Lahir No. 1899/1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS, Tanggal 18 April 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Menimbang, bahwa untuk menguatkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II
Intervensi telah pula mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T II Int – 6, yang diberi tanda T II Int -1 sampai dengan T II – Int 14 adalah sebagai berikut ; 1. Bukti T II Int-1: Fotokopi Surat Keterangan Baptis atau Surat Pandidion atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) SILAEN, dibaptis tanggal 16 Juni 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya); 2. Bukti T II Int-2: Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Lahir No. 1899/ 1988 Atas Nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS, Tanggal 18 April 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 3. Bukti T II Int-3: Fotokopi Surat Akte Nikah atau Surat Hot Ripe No. 016/HKBPSKJ/D-XXII/AN/V/2007
nama
FREDDY
HOLONG
MAROJAHAN SITORUS dengan SUSANTI Br. PANJAITAN dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukajadi Ressort Sukajadi pada tanggal 21 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 4. Bukti T II Int-4: Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 1729/AP/2008
yaitu
perkawinan
FREDDY
HOLONG
MAROJAHAN SITORUS dengan SUSANTI Br. PANJAITAN, tanggal 15 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Halaman 37 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
5. Bukti T II Int-5: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/I/ Disdukcapil/2014/68 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Jln. Mustafa Sari Pekanbaru, tanggal 20 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); 6. Bukti T II Int-6: Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor : 13269/KSJ/VIII/2005 atas nama Kepala Keluarga FLORA KRISTINA PANJAITAN, tanggal 08 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; 7. Bukti T II Int-7: Fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 1471011506070010 atas nama Kepala Keluarga FREDDY HOLOONG MAROJAHAN SITORUS yang dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, tanggal 03 – 11 – 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 8. Bukti T II Int-8: Fotokopi Surat Kawin FERDINAN SITORUS dengan FLORA KRISTINA Br. PANJAITAN di Gereja Huria Kristen Batak Protestan
(HKBP)
Djemaat
HKBP
Losung
Batu,
Ressort
Parsambilan, pada tanggal 08 Agustus 1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 9. Bukti T II Int-9: Fotokopi Surat Gugatan Warisan atas nama MARUDIN, Dkk (termasuk
Rumondang
Sitorus)
Sebagai
PENGGUGAT
ke
Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui kuasa hukumnya dari kantor Advokat & Penasehat Hukum M. Simanullang, SH & Rekan melakukan gugatan kepada FREDDI HOLONG MAROJAHAN SITORUS sebagai TERGUGAT yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri
Pekanbaru
dengan
Register
Perkara
No.
38/Pdt-
G/2014/PN.PBR tanggal 18 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); 10.Bukti T II Int-10: Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Ferdinan Mual Sitorus yang telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 1983,
Halaman 38 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
surat ini dikeluarkan pada tanggal 7 November 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 11.Bukti T II Int-11: Fotokopi Surat Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kematian Flora Kristina Panjaitan yang telah meninggal pada tanggal 21 September 2013, surat ini dikeluarkan pada tanggal 07 November 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 12.Bukti T II Int-12: Fotocopy Surat Pembacaan Daftar Riwayat Hidup (jujur ngolu) pada saat meninggalnya Flora Kristina Panjaitan (fotokopi sesuai dengan aslinya); 13.Bukti T II Int-13: Fotokopi surat Silsilah Marga Sitorus dari keluarga FREDDI HOLONG MAROJAHAN SITORUS (fotokopi sesuai dengan aslinya); 14.Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 271/KM/VIII/2014 dari Pemerintah kota Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Kampung Melayu, tanggal 13 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. HUSEIN HUTAGALUNG: -
Bahwa benar Saksi yang mengurus Surat Kematian alm. Flora Kristina Panjaitan, Ibu daripada Freddy Holong Marojahan Sitorus (Tergugat II Intervensi);
-
Bahwa benar Saksi yang mengurus Surat Kematian alm. Flora Kristina Panjaitan di Kantor Kelurahan Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru namun Saksi lupa kapan tanggalnya, seingat Saksi bulan Maret 2014;
-
Bahwa tindak lanjut dari petugas Kantor Kelurahan Kampung Melayu terhadap permohonan Saksi untuk mengurus surat kematian tersebut menyatakan bahwa
Halaman 39 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
ada yang sudah lebih dahulu mengurus surat kematian Flora Kristina Panjaitan yaitu Freddy Holong Marojahan Sitorus (Tergugat II Intervensi); -
Bahwa benar Saksi tidak sempat ketemu dengan Freddy Holong Marojahan Sitorus (Tergugat II Intervensi) namun demikian dari Petugas Kelurahan kemudian menunjukkan kepada Saksi Akte Kelahiran atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus (Tergugat II Intervensi) yang menyatakan sebagai anak dari Flora Kristina Panjaitan;
-
Bahwa benar Saksi kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan bertemu dengan M. Isa untuk konfirmasi kebenaran dari Akte Kelahiran Freddy Holong Marojahan Sitorus;
-
Bahwa benar Saksi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru bersama Charles Siburian;
-
Bahwa benar Saksi mengurus surat kematian atas nama Flora Kristina Panjaitan berdasarkan kuasa dari Rumondang Sitorus tapi Saksi lupa dengan pemberi kuasanya seingat Saksi Surat Kuasa tersebut tertanggal 15 Maret 2014;
-
Bahwa benar Saksi menandatangani surat kuasa tersebut bersama dengan Charles Siburian tapi Saksi lupa dengan pemberi kuasanya;
-
Bahwa setelah mengurus surat kematian atas nama Flora Kristina Panjaitan dan ternyata tidak bisa diproses Saksi kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan diberi fotokopi Akte Kelahiran atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus;
-
Bahwa benar Saksi tahu dari keterangan Charles Siburian yang cerita bahwa Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan tidak mempunyai anak kandung tetapi anak angkat;
2. EVENDI SITORUS : -
Bahwa yang Saksi tahu berkaitan dengan sengketa ini bahwa pada tahun 1983 Ferdinan Mual Sitorus meninggal dunia dan kemudian 2 tahun setelah itu Flora
Halaman 40 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Kristina Panjaitan mengadopsi anak untuk dijadikan anak angkat yang diberi nama Marojahan Sitorus; -
Bahwa Saksi tahu dari cerita orang kampung pada saat penguburan tulang belulang almarhum Ferdinan Mual Sitorus bahwa almarhum tidak mempunyai keturunan (anak);
-
Bahwa Saksi tidak ikut hadir namun setelah itu Saksi banyak mendengar dari orang kampung (tetangga) soal penguburan tersebut;
-
Bahwa benar Saksi hanya mendengar saja dari cerita orang lain kalau ada penguburan tulang belulang almarhum Ferdinan Mual Sitorus dan soal Marojahan Sitorus bukan anak kandung dari Flora Kristina Panjaitan;
-
Bahwa benar Saksi pernah melihat makam dari almarhum Ferdinan Mual Sitorus pada tahun 1997;
-
Bahwa pada saat penguburan tulang belulang almarhum Ferdinan Mual Sitorus dibacakan riwayat hidupnya dan disebutkan hanya meninggalkan seorang istri tanpa anak;
3.
ROBERT RIDWAN PANJAITAN : -
Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan tidak dikarunai anak jadi Freddy Holong Marojahan Sitorus tersebut adalah anak angkat bukan anak kandung;
-
Bahwa benar Saksi sering bertemu dengan Ferdinan Mual Sitorus dan beliau pernah cerita kalau tidak mempunyai anak kandung bahkan sebelum beliau meninggal Saksi yang menemaninya menunggui istrinya (Flora Kristina Panjaitan) saat sakit dan dibawa ke Jakarta saat itu tahun 1983 karena Saksi berada di Bekasi akan tetapi justru pada saat itu Ferdinan Mual Sitorus tiba-tiba sakit mendadak dan meninggal dunia akhirnya jenazah dibawa ke Pekanbaru untuk dimakamkan;
Halaman 41 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
-
Bahwa benar Saksi pernah tinggal di Solo (Jawa Tengah) dan bekerja di Salah satu Loket Bus Terminal Balapan Solo, Saksi tinggal dirumah Bapak Uda (adik ayah Saksi atau abang kandung dari Flora Kristina Panjaitan) yang bernama Oscar Panjaitan dan isterinya yang bernama Karlince Boru Sinaga, beliau pernah cerita kalau Freddy Holong Marojahan Sitorus tersebut diadopsi dari Klinik bersalin di Solo saat itu Pak Oscar yang menawarkan kepada Ferdinan Mual Sitorus untuk di adopsi karena merasa kasihan tidak mempunyai momongan dan setuju dengan pembayaran ganti rugi kepada klinik tersebut namun belum sempat Freddy Holong Marojahan Sitorus dibawa ke Pekanbaru Ferdinan Mual Sitorus sudah meninggal dunia terlebih dahulu, baru 2(dua) tahun kemudian Freddy Holong Marojahan Sitorus diserahkan kepada Flora Kristina Panjaitan;
-
Bahwa setahu Saksi jujur ngolu disusun berdasarkan kesepakatan antara keluarga yang ditinggalkan dari almarhumah Flora Kristina Panjaitan;
-
Bahwa benar Saksi melihat Freddy Holong Marojahan Sitorus kecil dirawat dirumah Oscar Panjaitan sebelum dibawa ke Pekanbaru selama ± 3(tiga) bulan dengan alasan pesawat terbang melarang membawa anak dibawah usia 3 (tiga) bulan pada saat itu dan Saksi pernah memberikan minum susu kepada Freddy kecil melalui botol dot;
-
Bahwa setahu Saksi saat Flora Kristina Panjaitan meninggal pada tahun 2013 Saksi ikut menghadiri pemakaman dan dibacakan riwayat hidup (jujur ngolu) dari almarhum Flora Kristina Panjaitan dimana disebutkan bahwa Flora Kristina Panjaitan meninggalkan seorang anak bernama Freddy Holong Marojahan Sitorus;
-
Bahwa benar
Rumondang Sitorus (Penggugat) dan keluarganya hadir saat
pernikahan Freddy Holong Marojahan Sitorus dengan Susanti br Panjaitan dan pada saat meninggalnya Ferdinan Mual Sitorus, hadir juga Rumondang Sitorus; -
Bahwa Oscar Panjaitan dan isterinya Karlince Boru Sinaga kenal dengan bidan yang bertugas di PKU Muhammadiyah Solo pada saat itu dan Bidan menyatakan
Halaman 42 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
ada pasien yang ingin memberikan bayinya karena tidak mampu merawatnya, kemudian Oscar Panjaitan dan isterinya Karlince Boru Sinaga mengadopsinya untuk dirawat oleh Flora Kristina Panjaitan; -
Bahwa yang Saksi tahu saudara kandung dari Flora Kristina Panjaitan adalah Si Udul, Efridya, dan Oscar yang paling bungsu;
-
Bahwa Saksi tidak tahu Saudara dari Flora Kristina Panjaitan tersebut juga menginginkan warisan dari Flora Kristina Panjaitan, yang Saksi tahu menurut adat batak saudara dari pihak laki-laki maupun saudara dari pihak perempuan berhak mendapatkan warisan yang sama; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat II
Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. LOKSA SITORUS : -
Bahwa yang Saksi tahu Freddy Holong Marojahan Sitorus (Tergugat II Intervensi) adalah anak angkat dari Flora Kristina Panjaitan yang disyahkan menjadi marga sitorus dengan tardini yaitu dibaptis di gereja di Kampung Silaen;
-
Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Perkumpulan Marga Sitorus di Pekanbaru jadi Saksi harus tahu semua anggota marga Sitorus terutama di Pekanbaru dan Saksi sendiri yang mendaftarkan Freddy Holong Marojahan Sitorus masuk dalam perkumpulan marga sitorus Pekanbaru berdasarkan surat pembaptisan dari gereja;
-
Bahwa benar warga marga sitorus di Pekanbaru tidak ada yang keberatan dengan masuknya Freddy Holong Marojahan Sitorus sebagai anggota marga sitorus Pekanbaru bahkan mamaknya sendiri dari kampung datang ke Pekanbaru untuk merestuinya dan dalam proses tersebut marga Sitorus dan marga Panjaitan samasama datang;
Halaman 43 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
-
Bahwa benar Saksi datang pada saat meninggalnya Flora Kristina Panjaitan dan dibacakan riwayat hidupnya (jujur ngolu) dan disebutkan bahwa almarhumah meninggalkan seorang anak bernama Freddy Holong Marojahan Sitorus, kalau jujur ngolu tidak bisa dibacakan atau ada yang keberatan maka tidak ada pemotongan kerbau dalam adat batak;
-
Bahwa pada saat pernikahan Freddy Holong Marojahan Sitorus, Saksi hadir dan melihat dari keluarga Sitorus termasuk Penggugat juga hadir pada saat pernikahannya bahkan orang tua Penggugat memberikan nasehat kepada kedua mempelai tetapi pada saat perbaikan rumah Freddy Holong Marojahan Sitorus Saksi tidak tahu;
-
Bahwa setahu Saksi dianggap sah seorang masuk menjadi anggota marga batak kalau dia dalam hal ini Freddy Holong Marojahan Sitorus disetujui oleh anggota marga sitorus yang lain dan saudara-saudaranya juga merestuinya;
-
Bahwa menurut Saksi dalam bukti P.4 tersebut karena sudah ada pengesahan dari Marga Sitorus seharusnya nama Freddy Holong Marojahan Sitorus masuk dalam silsilah Nakok Sitorus atau menjadi ahli waris dari Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan;
-
Bahwa menurut pengalaman adat batak dengan adanya pengesahan dari orang tua Freddy Holong Marojahan Sitorus dan menerima Surat Baptis dari gereja serta tidak ada yang keberatan pada saat itu maka menurut adat batak dianggap sah;
-
Bahwa benar yang menyusun jujur ngolu tersebut adalah orang-orang terdekat dan kerabat dari almarhumah Flora Kristina Panjaitan;
-
Bahwa setahu Saksi baik anak kandung maupun anak angkat sama-sama harus dibaptis artinya setiap orang tua wajib membawa anaknya yang beragama kristen protestan untuk dibaptis;
Halaman 44 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
-
Bahwa menurut adat batak yang Saksi tahu anak angkat dalam adat batak tetap dianggap sah sebagai anak dan meneruskan marga ayahnya dan terdaftar dalam silsilah keluarganya dan tidak dibedakan dengan anak kandung;
-
Bahwa benar di perkumpulan marga sitorus tidak dipermasalahkan anak angkat maupun anak kandung, yang penting anak itu dinyatakan sebagai anaknya dan perkumpulan mengakui dan menghargai itu dan anak tersebut bagian dari keluarga besar sitorus;
-
Bahwa setahu Saksi Ibu Fflora Kristina Panjaitan adalah Nai Ojak (Mama Ojak) karena panggilan nama kecil Freddy Marojahan Sitorus adalah Ojak, dan setelah Ojak punya anak yang bernama Uli maka panggilan Flora Kristina Panjaitan menjadi Ompung Uli Sitorus, begitulah panggilan secara adat orang batak Danau Toba;
-
Bahwa Saksi sejak sekitar tahun 1971 sudah kenal dengan keluarga Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan dan ketika Flora Kristina Panjaitan membawa surat baptis dari pendeta di gereja HKBP, Saksi kenal dengan Freddy Marojahan Sitorus;
-
Bahwa setahu Saksi antara anak angkat dengan anak kandung pembagian warisannya sama tidak dibedakan dan semua tergantung dari Ortu (pewaris) jumlah pembagiannya;
-
Bahwa apabila Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan meninggal dan tidak mempunyai anak maka harta warisannya jatuh kepada keluarga Sitorus dan Panjaitan, pembagian warisannya tergantung kesepakatan mereka namun demikian dalam hal ini keluarga panjaitan tidak menuntutnya;
2. TOGI SITORUS : -
Bahwa yang Saksi tahu berkaitan dengan sengketa ini bahwa Freddy Marojahan Sitorus adalah anak dari Flora Kristina Panjaitan dengan menggunakan marga ayahnya yaitu marga sitorus dan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan
Halaman 45 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
yang terjadi di keluarga Freddy Marojahan Sitorus tetapi tiba-tiba sekarang ada masalah sepeninggal ibunya; -
Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Perkumpulan Marga Sitorus di Pekanbaru sejak tahun 2013 dan hadir pada saat pernikahan Freddy Marojahan Sitorus dengan Susanti Panjaitan di Gereja HKBP Sukajadi, Pekanbaru dan pesta adatnya di Soko Godang Pekanbaru, dan semua acara berjalan lancar;
-
Bahwa benar pada acara pemberkatan pernikahan Tergugat II Intervensi dihadiri oleh keluarga mempelai pria marga sitorus dan mempelai wanita marga panjaitan dan marga lain juga hadir;
-
Bahwa setahu Saksi Freddy Marojahan Sitorus memang anak angkat dari Flora Kristina Panjaitan dan masalah anak angkat tersebut tidak ada masalah dalam perkumpulan marga sitorus di Pekanbaru, bahkan semua anggota menerimanya;
-
Bahwa benar pada saat Flora Kristina Panjaitan meninggal dunia dibacakan jujur ngolu (riwayat hidup) yang isinya bahwa Flora Kristina Panjaitan istri dari Ferdinan Sitorus yang meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Freddy Marojahan Sitorus, satu menantu, dan dua orang cucu dan jumlah ahli waris sebagai keturunannya berjumlah empat orang;
-
Bahwa setahu Saksi tidak ada kewajiban jika mengangkat anak harus mendapat izin atau persetujuan dari saudara/kerabat tetapi saudara/ kerabat bisa memberikan saran/ pendapat sebagai bahan masukan;
-
Bahwa setahu Saksi dalam Adat atau tradisi batak seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia maka tetap menggunakan marga suaminya dalam hal ini Flora Kristina Panjaitan sudah janda disebut Nyonya Sitorus dan Freddy Marojahan Sitorus sebagai penerus dari marga ayahnya jadi menggunakan marga Sitorus sebagai penerus keturunan;
-
Bahwa setahu Saksi tidak ada pembedaan antara anak angkat dengan anak kandung pada saat pembaptisan;
Halaman 46 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
-
Bahwa setahu Saksi dalam adat batak jika orang tua meninggal tanpa mempunyai anak maka harta warisan menjadi hak kembali kepada keluarga dari pewaris;
-
Bahwa setahu Saksi tidak ada pembedaan antara anak kandung dengan anak angkat, sepanjang anak tersebut diakui dan diasuh dengan baik oleh orang tuanya (Flora Kristina Panjaitan) dan hubungan antara anak dan orang tuanya baik maka anak tersebut tetap berhak menggunakan marga ayahnya dalam hal ini marga sitorus;
-
Bahwa setahu Saksi dalam adat batak orang tua yang sudah memiliki anak kandung masih diperbolehkan mengangkat anak dan haknya sama dalam menerima harta warisan dan soal pembagian semuanya tergantung dari orang tuanya;
-
Bahwa setahu Saksi jika ada anggota marga sitorus yang menolak maka anak tersebut tetap bisa menjadi anggota marga sitorus sepanjang anak tersebut bersikap sopan santun, tata krama dan patuh pada adat marga sitorus; Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat telah
mengajukan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 03 Nopember 2014 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 6 November 2014 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Halaman 47 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Akta Kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tanggal 01 September 2014 sebagai berikut: A. Gugatan Telah Melewati Masa Tenggang Waktu dikarenakan objek sengketa telah terbit untuk waktu yang sangat lama dimana merupakan kewajiban hukum bagi setiap anak warga Negara Indonesia harus memiliki Akta Lahir sehingga Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang mengaku sebagai ahlis waris sudah sepantasnya dan seharusnya mengetahui orang tuanya harus mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan surat Akta Lahir; B. Penggugat Tidak Berhak Melakukan Gugatan, dikarenakan tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mempunyai dasar hukum berupa putusan Pengadilan yang menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak dan layak turut merasa dirugikan akibat terbitnya Akta Kelahiran tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 25 Agustus 2014, sebagai berikut: A. Tentang Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu atau Daluarsa dikarenakan objek sengketa telah terbit sejak 26 tahun yang lalu dan baik Penggugat maupun keluarga Penggugat mengetahui pembaptisan dan pernikahan dan riwayat
Halaman 48 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
pendidikan Freddy Holong Marojahan Sitorus in casu Tergugat II Intervensi yang kesemuanya mensyaratkan adanya akta kelahiran dari Tergugat II Intervensi; B. Penggugat Tidak Berdasar Hukum Melakukan Gugatan. karena Penggugat adalah seorang wanita atau yang disebut boru yang tidak masuk pewaris silsilah marga dari suku adat Batak Toba yang mempermasalahkan dari silsilah, karena laki-lakilah yang harusnya mempermasalahkan silsilah marga karena suku adat Batak Toba menganut asas Patrilineal dan Penggugat beserta saudaranya adik beradik adalah sebagai hali waris dari pasangan Paulus Sitorus dan Messi Br. Nadeak, bukan ahli waris dari pasangan Ferdinand Sitorus dan Flora Kristina br. Panjaitan C. Tentang Kurangnya Subjek Hukum sebagai Penggugat karena Penggugat dan seluruh ahli waris dari Paulus Sitorus seharusnya ikut serta sebagai subjek hukum melakukan gugatan apabila ada merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya akta kelahiran No.1899/1988 tanggal 18 April 1988 atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus ; D. Tentang Gugatan kabur dan Tidak Jelas dikarenakan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Bahwa Ferdinand Sitorus menikah dengan Flora Kristina br. Panjaitan pada tahun 1966 di HKBP Desa Marbulang Kec. Silaen Kab. Toba Samosir.....dst.., adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan : Yang benar adalah orangtua Tergugat II Intervensi yaitu Ferdinan Sitorus menikah dengan Flora Kristiani Panjaitan pada tanggal 08 Agustus 1967 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Losungbatu Resort Parsambilan, sebagaimana isi surat kawin dimaksud. Selanjutnya daerah wilayah tempat gereja HKBP tersebut, bahwa dahulu pada tahun 1967 adalah masih Kabupaten Tingkat II Tapanuli Utara bukan Kabupaten Toba Samosir, sementara yang diterangkan oleh Penggugat mengenai Kabupaten Toba Samosir adalah kabupaten saat ini yaitu kabupaten pemekaran dari
Halaman 49 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa banyak dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan keliru yang tentu saja mengaburkan isi dalil gugannya ; Menimbang, bahwa eksepsi-esekpsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah Penggugat baik dalam repliknya maupun dalam kesimpulannya yang pada pokoknya membantah eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Eksepsi tentang tenggang waktu; 2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan; 3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak; 4. Eksepsi tentang gugatan kabur; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu sebagai berikut: Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:..........“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama Freddy Holong Marojahan Sitorus in casu Tergugat II Intervensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa;
Halaman 50 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa a quo, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo.Yurisprudensi Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo.Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi: “..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”; Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan unsur mengetahui adanya keputusan tata usaha negara itu merupakan dua unsur yang bersifat imperatif sehingga keduanya harus terpenuhi dalam rangka menentukan dimulainya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperkuat dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo sebagai dasar penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menunjuk secara pasti kapan Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo serta tidak dapat menghadirkan suatu bukti yang menguatkan dalil eksepsinya, maka selayaknya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu selayaknya dikesampingkan;
Halaman 51 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2014 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husein Hutagalung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Husein Hutagalung ditunjukkan fotokopi objek sengketa dari Pegawai Kantor Lurah Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dan mendapatkan fotokopi objek sengketa dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2014 serta berdasarkan bukti P-8 berupa surat Penggugat mohon klarifikasi dan penjelasan kepada Tergugat perihal terbitnya objek sengketa a quo, serta berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan Majelis Hakim mengetahui bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menyangkal keterangan saksi Husein Hutagalung tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 19 Maret 2014 tersebut dapat digunakan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo; Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal 19 Maret 2014 saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 13 Juni 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan belumlah terlampaui dan oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagai berikut: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara khususnya mengenai kepentingan Penggugat dalam kedudukannya selaku ahli waris Ferdinan Mual Sitorus, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;
Halaman 52 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut: Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut juga berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara khususnya mengenai kepentingan Penggugat dalam kedudukannya selaku salah satu ahli waris Ferdinan Mual Sitorus, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut: Menimbang, bahwa syarat-syarat formal gugatan diatur dalam pasal 56 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Pasal 56 (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat.
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya serta telah pula jelas apa yang menjadi dasar gugatan serta apa yang dimohon untuk diputus oleh pengadilan, serta oleh karena terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Halaman 53 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut berwenang untuk memeriksa sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Freddy Holong Marojahan Sitorus bukanlah anak kandung dari pasangan Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Boru Panjaitan melainkan anak yang diangkat oleh Flora Kristina Panjaitan setelah Ferdinan Mual Sitorus meninggal dunia (vide bukti P-3, P-4 keterangan saksi Robert Panjaitan dan gugatan Penggugat halaman 3, 4 dan 5); 2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai silsilah keturunan keluarga dan hak-hak waris Penggugat serta untuk menghindari kekeliruan silsilah keterunan dalam rumpun keluarga Penggugat di kemudian hari (vide point 18 hal. 6 dan point 23 hal. 7 gugatan Penggugat; 3. Bahwa dikarenakan pasangan Ferdinan Mual Sitorus dan Flora Kristina Panjaitan tidak memiliki anak kandung, maka Penggugat seharusnya menjadi salah satu ahli waris dari Ferdinan Mual Sitorus (vide bukti P-3, P-4 dan P-9) Menimbang, bahwa pokok persoalan 1 dan 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara namun dikarenakan pokok persoalan yang didalilkan Penggugat adalah tentang pembuktian kedudukan tentang kebapakan dan keturunan anak-anak sebagaimana diatur dalam Buku Pertama Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 267, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian kedudukan seorang anak dan
Halaman 54 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
pembuktian
silsilah
keturunan
sebagaimana
didalilkan
Penggugat
merupakan
kewenangan hakim perdata untuk memeriksa dan mengadili sengketanya; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa keputusan tentang sah/tidaknya anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam; Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan point 3 yang diajukan Penggugat adalah perihal perwarisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persoalan tersebut merupakan pemeriksaan di bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dengan sendirinya pembuktian perihal perwarisan yang didalilkan Penggugat merupakan kewenangan hakim perdata untuk memeriksa dan mengadili sengketanya; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara a quo merupakan keputusan tata usaha negara, namun oleh karena pemeriksaan terhadap pokok-pokok persoalan yang didalilkan Penggugat haruslah terlebih dahulu diselesaikan pembuktiannya oleh hakim perdata dalam lingkungan peradilan umum, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa a quo, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo diputus berdasarkan pertimbangan yang bersifat ekseptif, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang belum dipertimbangkan dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Halaman 55 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; MENGADILI 1.
Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 294.500,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;
Halaman 56 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.
HAKIM ANGGOTA 1,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
ttd
A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.
HAKIM ANGGOTA 2, ttd
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.
Perincian Biaya Perkara : - Pendaftaraan gugatan
:
Rp.
30.000.-
- ATK
:
Rp.
50.000.-
- Panggilan-panggilan
:
Rp. 197.500.-
- Materai
:
Rp.
12.000.-
- Redaksi
:
Rp.
5.000.-
:
Rp. 294.500.-
Jumlah
(dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
Halaman 57 dari 57 Putusan No. 13/G/2014/PTUN.Pbr.