PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 29/G/2014/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-------------1. BAMBANG HERYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta (Mandor) Proses I/PT RamaRama Mill & KCP, Alamat Petapahan RT. 010 RW. 003 Tapung Kampar Riau; --------------------------------2. CARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta Mandor Mekanik/PT RAMA-RAMA MILL & KCP, Alamat Petapahan RT. 010 RW. 003 Tapung Kampar Riau;--------------------------------------------------3. SAMSUL

BAKHRI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Karyawan swasta (Mandor) Proses I/PT RAMARAMA & KCP, Alamat Petapahan RT. 010 RW. 003 Tapung Kampar Riau; --------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----------1. AMRUL HADI DALIMUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD. FSPPP – SPSI) Provinsi Riau, Alamat Jalan Lintas

Pekanbaru

Duri

Desa

Semunai

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis; --------Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

2. INDRA

GUNAWAN,

SE.

Indonesia,

Pekerjaan

Pengurus

Daerah Federasi

Kewarganegaraan Swasta/Sekretaris Serikat

Pekerja

Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD. FSPPP – SPSI) Provinsi Riau, Alamat Jalan Agus Salim Gg. Irsyad No. 31 Pekanbaru; -----------------------------------------------Dengan ini memilih domisili Hukum pada kantor “Pengurus

Daerah

Federasi

Serikat

Pekerja

Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau” Jalan Kereta Api Gg. Muhajirin No. 12 Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2014;----------------Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan GUBERNUR RIAU, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Kota Pekanbaru; ---------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----------1. Nama

: H. SUDARMAN, SH.MH.; ---------------

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Ortal Sekda Provinsi Riau; -----------------------------2. Nama

: ARDIS HANDAYANI MZ, SH.MH.; --

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekda Provinsi Riau; ------------3. Nama

: YAN DHARMADI, SH.MH.; -------------

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------4. Nama

: YOANITA OMAR, SH.; ------------------

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Jabatan : Staf Sub bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------5. Nama

: HERMAN MARBUN, SH.; --------------

Jabatan : Staf Sub bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------6. Nama

: JIHAN ASSEGAF, SH.; -----------------

Jabatan : Staf Sub bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------7. Nama

: RENO AFRIADI, SH. ;--------------------

Jabatan : Staf Sub bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------8. Nama

: ANDERINA SEPTIANI, SH. ;-----------

Jabatan : Staf Sub bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------9. Nama

: M. IRSADUL AFKARI, SH.; ------------

Jabatan : Staf Sub bagian Bantuan Hukum Sekda Provinsi Riau; --------------------Kesemuanya

berkewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru berdasarkan

surat

kuasa

khusus

Nomor

:

247/SKA/IX/2014 tanggal 23 September 2014; -----Selanjutnya disebut sebagai……....TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; --------------------------- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/Pen-MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 2 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -------------------------------------Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

- Telah

membaca

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

Nomor

:

29/Pen.PP/2014/PTUN-Pbr tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;---------------------- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PenHS/2014/PTUN-Pbr. tanggal 2 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ;--------------------------------------------------- Telah membaca berkas perkara; -------------------------------------------------- Telah

memperhatikan

segala

sesuatu

yang

terjadi

dalam

persidangan; ----------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA----------------------Menimbang, bahwa Penggugat sengketa

Tata Usaha Negara

telah

tertanggal

mengajukan

gugatan

29 Agustus 2014

yang

diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan Register perkara Nomor : 29/G/2014/PTUN/Pbr yang diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Oktober 2014; ------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------A. OBJEK GUGATAN. ----------------------------------------------------------------Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan adalah : -----------------PERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 TAHUN 2014, tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014. ---------------------------------------------------------------B. TENGGANG WAKTU -------------------------------------------------------------Bahwa PERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 TAHUN 2014, tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian dan Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

2014, tanggal 5 Mei 2014 PARA PENGGUGAT Ketahui melalui Fax yang dikirimkan tertanggal 10 Juni 2014 Jam 14.27 Oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dengan demikian

gugatan

ini

PARA

PENGGUGAT

daftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat PARA PENGGUGAT menerima Peraturan Gubernur Riau A quo Tergugat Maksud; -----------------------C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ; --------------------------------------Bahwa PERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 TAHUN 2014, tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 menimbulkan akibat hukum, yakni PARA PENGGUGAT nyata-nyata harus menerima Upah Minimum yang ditetapkan oleh tergugat sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) seharusnya diterima

Rp 1.995.525,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan

Puluh Lima Ribu

Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, semestinya dibayarkan oleh Perusahaan sebagai akibat hukum dari Peraturan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terjadi Kekurangan sebesar Rp.120.552/ Per- Pekerja sebulan. --------------------------------D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ; -------------Pengertian Peraturan Gubernur Riau menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 ayat (9) UU No.51 Tahun 2009 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. -----------Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsurunsur yuridis Peraturan Gubernur Riau menurut hukum positip sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------1. Suatu penetapan tertulis. -------------------------------------2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara. -------------------------------------------------------------3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. ---------------4. Bersifat konkret, individual dan final. -----------------------5. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. ---------------------------------------a) Bahwa PERATURAN GUBERNUR RIAU No 29 TAHUN 2014, Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet, tanggal 5 Mei 2014 berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Peraturan Gubernur Riau adalah,” suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, induvidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ------Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Pengertian Penetapan tertulis terutama menunjukan kepada “ isi “ dan bukan kepada bentuk “ Tulisan keputusan “ yang di keluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara.( penjelasan UU N0.5 Tahun 1986 a quo ), dan didalam konsideran, alasan konstitutif dan sosiologis bagi pembentukan penetapan tersebut serta Batang Tubuh dari Peraturan Gubernur Riau tersebut; ------------------------------------------------------------------Pengertian Legislasi Semu-----------------------------------------------Kamus Hukum Bahasa Belanda istilah Pseudowetgeving (legislasi semu) berarti regelstelling door een betrokken bestuursorgaan zonder dat dit op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit. (Perundang-undangan semu adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut). ---------Definisi di atas memberikan pengertian bahwa legislasi semu mengandung beberapa unsur, yaitu: ------------------------------------ legislasi merupakan tata aturan (regelstelleing), yang

berarti tampak dari luar seolah-olah dia adalah tata aturan

biasa

seperti

halnya

dengan

peraturan

perundang-undangan yang dikenal jenis, bentuk dan tata

urutannya.

Disebut

“legislasi

semu”

karena

menyerupai peraturan perundang-undangan, namun sebenarnya bukan perundang-undangan; ----------------- Legislasi semu dibuat oleh organ pemerintahan yang

bersangkutan (betrokken bestuursorgaan), yang berarti legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan-badan pemerintahan (badan tata usaha negara) Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

baik

di

tingkat

pusat

maupun

daerah,

yang

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; ---------

Legislasi semu tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan perundang-undangan yang secara tegas (uitdrukkelijke

bepalingen)

memberikan

kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Ini berarti legislasi semu tidak perlu menyebutkan dasar pertimbangan yang secara tegas (eksplisit) memerintahkan pembentukan legislasi tersebut.

Pemberian

kewenangan

mengeluarkan

legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin

dalam

(bestuursrechtelijke

hukum doctrine)

tata

pemerintahan

yang

menegaskan

bahwa suatu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implicit (inplicite bevoegdheid) untuk menyusun aturan kebijakan (beleidsregels) dalam

rangka

menjalankan

tugas

umum

pemerintahan. ----------------------------------------------------Ciri-ciri Legislasi Semua (Peraturan Kebijaksanaan) -----------Menurut Bagir Manan, seperti dikutip oleh Ridwan HR, peraturan kebijaksanaan (legislasi semu) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------1. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan; -----------------------------------------2. Asas-asas peraturan

pembatasan

dan

pengujian

perundang-undangan

tidak

terhadap dapat

diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan; ------------Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

3. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena peraturan

memang tidak ada dasar

perundang-undangan

untuk

membuat

keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut; -----------4. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan

membuat

peraturan

perundang-

undangan; ---------------------------------------------------------5. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan kepada doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak; ---------------------------------------------------------------6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. ------------------------Menurut E. Utrecht, seperti dikutip SF Marbun dan Mahfud MD, implikasi di bidang perundang-undangan yang dapat dimiliki pemerintah berdasarkan freies Ermessen adalah: -------------------

kewenangan atas inistiatif sendiri untuk membuat peraturan

perundang-undangan

yang

setingkat

dengan undang-undang tanpa meminta persetujuan parlemen terlebih dahulu (Pasal 22 UUD 1945); --------

kewenangan karena delegasi perundang-undangan dari UUD 1945, yaitu kewenangan membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang dan yang berisi masalah-masalah

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945); -

droit function yaitu kekuasaan untuk menafsirkan (baik memperluas mengenai

maupun

mempersempit)

ketentuan-ketentuan

yang

sendiri bersifat

enunsiatif. ----------------------------------------------------------

Untuk

melaksanakan

tiga

bentuk

kewenangan

berdasarkan freies Ermessen pemerintah dilarang berbuat

sewenang-wenang.

melakukan

Pemerintah

tindakan-tindakan

yang

dilarang bersifat

detournement de pouvoir (melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang diberikan) atau disebut juga onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh pemerintah). Sebab setiap perbuatan pemerintah

yang

detournement

merugikan

de

pouvoir

warganya atau

karena

onrechtmatige

overheidsdaad dapat dituntut di muka hakim baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum. -----------------------------------Persamaan (beleidsregel)

dan

perbedaan

dengan

peraturan

peraturan

kebijaksanaan

perundang-undangan

(regeling) ; ------------------------------------------------------------------

Segi

bentuk

dan

format

beleidsregel

sering

diketemukan sama dengan regeling yang meliputi : konsideran, dasar hukum dan substansi (batang tubuh yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal dan penutup). ---

Segi letak kajian dalam ilmu hukum beleidregel masuk kajian HAN, sedangkan regeling masuk kajian HTN. ---

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

-

Segi mengikatnya, kalau regeling mengikat secara umum, sedangkan beleidsregel dikeluarkan tidak mengikat secara umum tetapi hanya untuk komunitas tertentu administrasi negara. ----------------------------------

-

Dari

segi

bersumber

sumber dari

pembentukannya,

fungsi

legislatif

regeling sedangkan

beleidsregel bersumber dari fungsi eksekutif. ------------

Dari segi uji materiil untuk regeling melalui MK yaitu UU terhadap UUD dan untuk regeling dibawah UU melalui

MA,

sedangkan

uji

materiil

untuk

beleidsregel melalui PTUN. --------------------------------b. Bahwa didalam PERATURAN GUBERNUR RIAU No 29 TAHUN 2014, tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet, tanggal 5 Mei 2014,

pada

Pembukaan

Peraturan

tersebut

sangat

jelas

menyebutkan adanya ”...Perikatan antar Para Pihak yakni Asosiasi Pekerja dengan Asosiasi Pengusaha ...” Hal ini berarti Bahwa Peraturan tersebut hanya mengikat kepada Keanggotaan masing – masing asosiasi tersebut diatas( Individual ). ----------c. Bahwa Peraturan Gubernur ( Tergugat ) a quo bersifat Kongkrit, sesuai dengan Norma Hukum Ketenaga kerjaan bahwa Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Bahwa Tergugat Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

menerbitkan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU No 29 TAHUN 2014 maka Norma Hukum tersebut menjadi Kongkrit setiap Pekerja Lajang menerima Upah Minimum sebesar Rp. 1.875.000,- memiliki Selisih Upah, sebesar ( Rp.120.552 )

dari

Upah Minimum Kota ( UMK ) tertinggi Kota Dumai (Rp 1.995.525) dengan

Upah

Minimum

Sektor

berdasarkan

PERATURAN

GUBERNUR PROVINSI RIAU No 29 TAHUN 2014 sebesar ( Rp. 1.875.000,-) ----------------------------------------------------------------------d. Bahwa

berdasarkan

defenisi

Peraturan

Gubernur

Riau

sebagaimana tersebut di atas, maka PERATURAN GUBERNUR RIAU No 29 TAHUN 2014, tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian dan Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet, tanggal 5 Mei 2014 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis ( beschikking ) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) tanpa diperlukan aturan pelaksanan. Mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT( Individual = Anggota dari Asosiasi

Pekerja

dan

Anggota

Asosiasi

Pengusaha

)berdasarkan Perikatan antar Para Pihak seperti tertera dalam Peraturan Gubernur Riau( Tergugat )

a quo ; dan/atau tidak

berlaku kepada Non anggota masing – masing Asosiasi yang melakukan perikatan dalam Peraturan Gubernur Riaua quo tersebut. ---------------------------------------------------------------------------e. Bahwa Peraturan Gubernur Riau Tergugat a quo bersifat FINAL karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu secara Vertikal maupun Herizontal. ----------------------------------------Berdasarkan Uraian diatas, Maka Peraturan Gubernur Riau a quo sudah memenuhi OBJEK GUGATAN Peradilan Tata Usaha Negara; Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Mohon yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan ini untuk Menundaan Pelaksanaan Peraturan GUBERNUR RIAU a quo. No 29 TAHUN 2014. Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014. ------------------------------------------------------------------------1. Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1986

Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 67 ayat ( 2 ) dan ayat ( 6 ) menjelaskan sebagai berikut : ----------------a Dapat dikabulkan hanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika KTUN yang digugat tetap dilaksanakan ; --------b Tidak dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. -----------------2. Bahwa yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan

ini,

Dalam

Kesempatan

ini

PARA

PENGGUGAT sampaikan, PARA PENGGUGAT bisa dirugikan

dikarena

Pembayaran

Iuran

BPJS

Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pekerja, jika terjadi kurang bayar maka pihak BPJS Ketenaga kerjaan akan

menerapkan

denda

bagi

Para

PARA

PENGGUGAT. ------------------------------------------------------3. Bahwa yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan ini, bahwa penundaan

KTUN ini tidak

menghalangi Pembangunan dan tidak menyebabkan

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

timbulnya konflik kepentingan Umum dalam penundaan ini. ----------------------------------------------------------------------4. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, Badan Pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana dari Jaminan Sosial Nasional (JSN) adalah Badan Pelayanan Publik, yang memberikan Pelayanan setiap

Kekurangan

Kepada Warga Negara maka pembayaran

Iuran

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Badan Publik) dapat di kategorikan tindak Pidana Korupsi, apabila terjadi KERUGIAN undangan)

(Kurang akibat

dari

Ketentuan

Perencanaan

perundang-

kebijakan

publik

mengakibatkan Kerugian Negara. Hal ini diatur Bab II Tindak Pidana Korupsi “ pasal 2 ayat (1)

Undang-

undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindah Pidana Korupsi. -----------------------------------------------------E.

DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN ( POSITA) ----------------1.

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Gubernur Riau ) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru hukum

Karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan

wilayah

hukum

pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru dan Juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah Mengeluarkan / menerbitkan PERATURAN GUBERNUR RIAU No 29 TAHUN 2014, tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014; -----------------------------------------------------------------------------2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anggota dari Serikat Pekerja

Pertanian

dan

Perkebunan

berdasarkan

Kartu

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Keanggotaan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan di Perusahaan dimana PARA PENGGUGAT bekerja, yang di terbitkan oleh Pengurus Daerah Federasi Serikat Pertanian dan Perkebunan

Prov.Riau

sesuai

Permenaker

No

:

PER.06/MEN/IV/2005 Tentang Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; ------------------------------------------------------3.

Bahwa Pada tanggal

1 November 2013 Tergugat telah

menerbitkan PERATURAN GUBERNUR RIAU No 55 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Riau ( UMP ) TAHUN 2014 tertanggal 1 November 2013 sebesar Rp 1.700.000,- ( Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). --------------------------------------------------4.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2013 Tergugat telah menerbitkan PERATURAN GUBERNUR RIAU No 62 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau ( UMK ) TAHUN 2014 tertanggal 21 November 2013 dengan Nilai Upah Minimum Pekerja Lajang sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------

No

Kabupaten/ Kota

Upah / Bulan

1

Dumai

Rp. 1.995.552,-

2

Siak

Rp. 1.850.000,-

3

Bengkalis

Rp. 1.800.000,-

4

Indragiri Hilir

Rp. 1.790.000,-

5

Pekanbaru

Rp. 1.775.000,-

6

Rokan Hulu

Rp. 1.750.000,-

7

Kuansing

Rp. 1.770.000,-

8

Kep.Meranti

Rp. 1.745.000,-

9

Indragiri Hulu

Rp. 1.742.000,-

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

10

Kampar

Rp. 1.740.000,-

11

Rokan Hilir

Rp. 1.720.000,-

12

Pelalawan

Rp. 1.710.000,-

5. Bahwa Tergugat melalui Kadisnakertransduk Provinsi Riau tertanggal 7 Januari 2014 mengirim surat dengan No : 560 / Disnakertransduk-HK/ 17 , Perihal Upah Minimum Sektor Provinsi Riau tahun 2014 yang di tujukan kepada Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/ Buruh sesuai Permenaker No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum pada pasal 11 ” ..Gubernur

dapat

Menetapkan

Upah

Minimum

Sektor

Provinsi dan/ atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja di sektor yang bersangkutan..”. ----------------------------6.

Bahwa

selanjutnya,

berdasarkan

Surat

Tergugat

melalui

Kadisnakertransduk Provinsi Riau No : 560 / DisnakertransdukHK/ 17 tertanggal 7 Januari 2014 Perihal Upah Minimum Sektor Provinsi Riau tahun 2014 Jo Permenaker No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum maka Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha

melakukan

Perundingan

yang

menimbulkan

Perikatan Berupa “ PERJANJIAN BERSAMA ” No 95 / GAPKI/BKS-PPS/III/2014 yang mana pada Perjanjian tersebut Pasal 1 Tentang OBJEK PERJANJIAN pada ayat 1 berbunyi “ yang menjadi objek perjanjian adalah Pemberlakuan UMSP tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- ( Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu )....” ------------------------------------7. Bahwa

selanjutnya Tergugat

Menerbitkan PERATURAN

GUBERNUR RIAU Nomor : 29 TAHUN 2014, tentang Upah Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014, Dengan Nilai Upah Minimum Pekerja Lajang sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu). -----------------------------------------------------------------------------8.

Bahwa PERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 TAHUN 2014. Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 ” ..ayat ( 1 ) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Peraturan Gubernur Riaudapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Peraturan Gubernur Riau yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Ayat (2)

Alasan-alasan

yang

dapat

digunakan

dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ------------------------a. Peraturan Gubernur Riau yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-b. Peraturan Gubernur Riau yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( AAUPB ) ------------------------------------------------------------9. Bahwa Aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : --------------------------------------------------a) Bahwa

Tergugat

mengeluarkan

PERATURAN

GUBERNUR RIAU No. 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014 sesui dengan Prosudurnya diawali Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2014, dilanjutkan Upah Minimum Kab/kota Tahun

2014

kemudian

melalui

Surat

Kadisnakertransduk Provinsi Riau tertanggal 7 Januari 2014

mengirim

surat

dengan

No

:

560

/

Disnakertransduk-HK/ 17 , Perihal Upah Minimum Sektor Provinsi Riau tahun 2014 yang di tujukan kepada Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/ Buruh . b) Bahwa Tergugat melalui Kantor Kadisnakertransduk Provinsi Riau

tidak memperhatikan apakah Serikat

Pekerja / Serikat Buruh telah tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Jo Kepmenakertrans Nomor

:

KEP.16/MEN/2001

Tentang

Tatacara

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan apakah Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut berhak dalam Perundingan Upah Minimum Sektor Provinsi Riau berdasarkan jumlah keanggotaan serta Ruang Lingkup Sektor

dari

bersangkutan,

Serikat karena

Pekerja/Serikat Kantor

Buruh

yang

Disnakertransduk

Prov.Riau untuk menentukkan Organisasi Pekerja/ Buruh tidak di dahului Surat Keputusan ( SKEP ) hasil Verifikasi Serikat Pekerja/ Buruh oleh Kab/ kota seperti diamanahkan Peraturan PER.06/MEN/IV/2005 Tentang Pedoman

Verifikasi

Keanggotaan

Serikat

Pekerja/Serikat Buruh. Dan Surat Permintaan Hasil Halaman 18 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Perundingan No : 560 / Disnakertransduk-HK/ 17 tanggal 7 Januari 2014 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan tersebut, tidak pernah

memperhatikan

LEGAL

STANDINGdari

Asosiasi Pengusaha dalam melakukan perundingan tersebut. Prov.Riau

Dan

seyogjanya

menerbitkan

Kadisnakertransduk

Surat

Keputusan

Tentang

Jumlah anggota Serikat Pekerja/ Buruh se-Prov.Riau berdasarkan

dari

Verifikasi

tersebut.

(

Cacat

Prosudural ). ------------------------------------------------------c) Bahwa yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini , Berdasarkan Permenaker No .07 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 11 ayat 2 ” Upah Minimum sektor Provinsi dan atau

Upah Minimum

sektor Kab/Kota berlaku sejak tanggal di tetapkan, sementara

Tergugat

melalui

Disnakertransduk

Prov.Riau mengirim surat per tanggal 7 Januari 2014 tentang permintaan hasil perundingan yang mana secara de-facto surat dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Transduk Prov.Riau tersebut kami terima minggu ke-IV bulan Februari 2014, seharusnya pada tanggal tersebut Tergugat sudah Mengirim surat teguran tentang belum di berikan hasil perundingan.( Tidak menjalan Azaz – azaz

Umum

Pemerintah

yang

Baik

;

Tertib

penyelenggaran Negara ) -------------------------------------d) Bahwa yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan ini , Tergugat Menerbitkan Peraturan Gubernur Riau No .29 Tahun 2014 Tentang Upah Minum Sub Halaman 19 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

sektor Pertanian dan Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet tertanggal 9 Mei 2014 “ pasal 1 upah Minum sub sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa Sawit ( KLUI 12230 ) dan sub sektor Tanaman Karet ( KLUI : 12710 ) Provinsi Riau sebesar Rp 1.875.000,- ( Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu ) ; pasal 2 ayat ( 2 ) “ Tunjangan-tunjangan dan Fasilitas-faslitas yang diberikan selama ini tidak akan di kurangi ( Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 : Bab III RAGAM BAHASA PERATURANPERUNDANGAN ; A . Bahasa Perundang-undangan angka 243 huruf f Penulisan Kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk TUNGGAL , dan ; ) Dan Dalam Peraturan terbaru Tentang Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 39 TAHUN 2014 untuk Kelapa Sawit memakai Klafikasi KBLUI 01262 tidak KLUI 12230( Kesalahan Redaksional ) -----------------------------------------------------e) Tergugat

dalam

mengeluarkan

PERATURAN

GUBERNUR RIAU a quo bertentang dengan Peraturan Perundang-undangan ; ------------------------------------------Menurut

Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 15 ayat (1) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah

Minimum

(“UU

Ketenagakerjaan”)

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah

dari

upah

minimum,

baik

upah

minimum Propinsi (UMP) berdasarkan wilayah Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

propinsi atau kabupaten/ kota ( yang sering disebut Upah Minimum Kabupaten , UMK ) maupun Upah Minimum berdasarkan sektor pada

wilayah

propinsi

(

UMSP)

atau

kabupaten / kota (UMSK). ---------------------------Bahwa

Yang

memeriksa antara

Mulia

Majelis

Gugatan ini

UMSK

membedakan Hukumnya

dan

Kedudukan

UMSP

hanya

Hakim

yang Hukum

setara,

yang

pada

Administrasi

UMSP

atau

berlakunya

UMSK

tersebut.Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 15 ayat (1) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013

Tentang

Upah

Ketenagakerjaan”) membayar

Minimum

pengusaha

(“UU dilarang

upah lebih rendah dari

upah

minimum, Kabupaten/ kota ( yang sering disebut Upah Minimum Kabupaten , UMK ) maka Pekerja di sub sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Kota Dumai dibayar LEBIH RENDAH dari Upah Minimum Kota Dumai( 1.995.525 ). Makasetiap Pekerja Lajang di Sub sektor Kelapa Sawit menerima Upah Minimum sebesar Rp. 1.875.000,- memiliki Selisih Upah ( Rp.120.552 ) dari Upah Minimum Kota ( UMK ) Kota

Dumai

(

Rp

1.995.525

)

adalah

Bertentangan Undang-Undang No 13 Tentang Ketenaga

Kerjaan.

Perusahan

dilarang

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

membayar upah lebih rendah dari UMP/UMK atau UMSP/UMSK (Pasal 13)c. ----------------------10. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan ini,

PARA

PENGGUGAT

yang

berkerja

di

Sub

Sektor

Perkebunan Kelapa Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 120.552 setiap bulan / Pekerja. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dibidang Ketenaga Kerjaan; ------------------11. Bahwa Penetapan Upah Minimum di dasarkan kepada Survey Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) Permenaker No. 13 Tahun 2012 Tentang

KOMPONEN

DAN

PELAKSANAAN

TAHAPAN

PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK untuk di sektor Perkebunan berbeda dengan KEBUTUHAN HIDUP LAYAK yang dilakukan untuk Upah Minimum Kab/Kota untuk Pekerja Umum.-12. Konsenderasi PERATURAN GUBERNUR RIAU No.29 Tahun 2014,

Tentang

Upah

Minimum

Sub

sektor

Pertanian

/

Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit sertaTanaman Karet, tanggal 5 Mei 2014“ Berdasarkan pada pasal 13 ayat 1 Undangundang No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan Pelayanan dibidang

Ketenagakerjaan Lintas

Kab/Kota merupakan Kewenangan Provinsi, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk MENERBITKAN Keputusan Tata Usaha Negara

berbentuk PERATURAN GUBERNUR yan mengikat

keluar, karena dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tersebut tidakdi temukan dipasal berapa tentang pendelegasian kewenangan pengaturan tentang Upah Minimumsebagai dasar di terbitkan PERATURAN GUBERNUR RIAU tersebut.( sesuai lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PEMBENTUKAN Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

),

sehinggaPERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014( Cacat Formil ). Karena Gubernur Riau tidak memiliki KEWENANGAN menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Upah Minimum Berupa Peraturan UNTUK MENGATUR NORMA HUKUM BERSIFAT DILUAR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH tanpa ada pendelegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari PERATURAN GUBERNUR RIAU a.quo ini. Tindakan Kesewenang-wenangan Tergugat, bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----------------------------------------------13. Bahwa Peraturan Gubernur Riau quo menimbulkan akibat Hukum kepada Seseorang dan Badan Hukum Perdata , Akibat Peraturan Gubernur Riau a quo Tergugatterbitkan maka “ Sejak tanggal di Undangkan maka Anggota Asosiasi Pekerja Harus Menerima Upah Minimum Lajang Sebesar Rp. 1.875.000,- dan Anggota Asosisasi Pengusaha Harus Membayar Upah Minimum Lajang sebesar yang tertera dalam Peraturan Gubernur Riau a quo Tergugat terbitkan dan Anggota Asosiasi Pengusaha DILARANG MEMBAYAR DIBAWAH NILAI UPAH MINIMUM yang telah ditetapkan. -----------------------------------------------------------------------14. Tergugat Menerbitkan PERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian dan Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014“ pasal 1 upah Halaman 23 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Minimum sub sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa Sawit ( KLUI 12230 ) dan sub sektor Tanaman Karet ( KLUI : 12710 ) Provinsi Riau sebesar Rp 1.875.000,-

( Satu Juta Delapan Ratus Tujuh

Puluh Lima Ribu ); kemudian pada pasal 2 ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah Minimum yang telah di tetapkan sebagai dimaksud Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR RIAU a quo

ini ; Nilai Upah Minimum ini lebih

rendah dari Upah Minimum Kota Dumai yang ditetapkan berdasarkan PERATURAN GUBERNUR RIAU Riau No.62 Tahun 2013 tertanggal 21 November 2013. ( Peraturan Gubernur Riau Tentang Upah Minimum saling Bertentangan ). ARTINYA DI KOTA DUMAI ADA PEKERJA YANG DIBAYAR DIBAWAH UPAH MINIMUM KOTA DUMAI (yang ditetapkan Oleh Walikota Dumai berlaku di Wilayah administratif Hukum Kota Dumai ) ------Bahwa berdasar uraian dan alasan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT menyimpulkan Tergugat dalam mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau a quo ; -----------------------1. Tidak cermat----------------------------------------------------------2. Prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang terkait. --------------------------------------------3. Peraturan

Gubernur

Riaubertentangan

dengan

Perundang-undangan. --------------------------------------------4. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). -------------------------------------------------------------5. Tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai. ---6. Kesalahan dari segi bahasa ( redaksional) ------------------7. Kesalahan segi formal kosideran yuridis. --------------------Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: ------------------------------------PETITUM-----------------------------------------------------------------------------------DALAM PENANGGUHAN--------------------------------------------------------------

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet, tertanggal 5 Mei 2014; ---------

DALAM POKOK GUGATAN----------------------------------------------------------1

Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2

Menyatakan Batal atau Tidak Sah PERATURAN GUBERNUR RIAU No. 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014. ---------------------------------------------------------------------------

3

Mewajibkan GUBERNUR

Tergugat

untuk

mencabut

PERATURAN

Riau No. 29 Tahun 2014 Tentang Upah

Minimum Sub sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014. ---------------------------------------------------4

Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- akibat di terbitkan PERATURAN GUBERNUR A QUO. ---------------------------------------------------------------------------

5

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Gugatan ini; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan maupun pada

hari Persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

telah hadir menghadap masing-masing kuasanya seperti yang telah disebutkan di atas;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2014, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI--------------------------------------------------------------------l.

Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara rnutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan; -----------

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. ------------3. Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan gugatan a quo, mengingat salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah, Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 adalah berdasarkan kesepakatan

antara

para

pihak

(Bipartit)

yakni

Badan

Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dan gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau dengan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SP.PP-.SPS1) Provinsi Riau (Para Penggugat), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTP-BUN), PT Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Perkebunan Nusantara V ( PTPN-V), Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( Korwil K SBSI ) Provinsi Riau,Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU) dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia ( F-SBSI ) Provinsi Riau pada tanggal 12 Maret 2014 yang telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11 ayat I berbunyi “Selain upah minimum Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, Gubernur Riau dapat menetapkan UMSP dan / atau UMSK atas kesepakatan Organisasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang

bersangkutan “ dan

yang menjadi catatan adalah Penggugat merupakan salah satu dari unsure yang bersepakat dalam menentukan UMSP yaitu Penggugat adalah Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SP.PP-SPSI ) Provinsi Riau dan kedua Kuasa dari para Penggugat kesepakatan,

ikut

dalam

mengenai

menandatangani Indikasi

berita

terjadinya

acara

dualisme

kepemimpinan didalam Kepengurusan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh lndonesia ( PD.F.SP.PPSPSI) Provinsi Riau itu bukan menjadi domain Penggugat, perlu digaris bawahi para Kuasa para Penggugat yang mewakili hak ke Anggotaan dari para Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Penggugat selaku Anggota Serikat plus Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SP.PP-SPSI) Provinsi Riau ikut menandatangani Kesepakatan bersama dalam menetapkan

Upah

Minimum

Sub

Sektor

Pertanian/

Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 (Bipartit ) sehingga apabila dikemudian hari terdapat sesuatu perbedaan pendapat maka penyelesaiannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berimplikasi yuridis gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); ------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (persona standi in judicio) sebagai Penggugat, dimana Penggugat menyatakan diri sebagai Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SP.PP-SPSI ) Provinsi Riau dan dimana yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun

2014

tentang

Upah

Minimum

Sub

Sektor

Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit SertaTanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 berdasarkan kesepakatan antara para pihak ( Bipartit ) dan juga dimana Penggugat adalah salah satu yang

ikut

dalam kesepakatan dan

penetapan Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 sehingga yang menjadi objek gugatan Penggugat Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

adalah perbuatan Hukum Penggugat sendiri, dan dimana Kuasa para Penggugat juga ikut dalam kesepakatan bersama tersebut,

bahwa

para

Penggugat

mengkuasakan

selaku

Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( PD.F.SP.PP-SPSI ) Provinsi Riau kepada Kuasa Penggugat dimana dalam gugatannya salah satu dari penerima

Kuasa

tidak

menandatangi

berkas

Gugatan, bahwa para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dimana para Penggugat berdomisili Hukum di Kabupaten Kampar dan bekerja di kabupaten Kampar sehingga apabila yang menjadi Locus adalah patokan UMK Kota Dumai maka secara eksplisit tidak ada yang dirugikan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11 pasal 11 ayat 3 ‘ UMSP tidak boteh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK ’ dan tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan bahwa UMSP tidak boleh rendah dari UMK dan jelas disini bahwa tidak ada keterkaitan antara UMSP/UMP

dengan

UMSK/UMK,

yang

menjadi

catatan

Penggugat bahwa sampai hari ini UMSK belum pernah diajukan oleh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau kepada Tergugat melalui kesepakatan bersama para Pihak Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha/Perusahaan (Bipartit) dan Penggugat menetapkan UMK Kota Dumai yang menurut para Tergugat lebih besar dari UMSP sudah berdasarkan Peraturan Perundangundangan

yang

berlaku

salah

satu

pertimbangan

adalah

Kebutuhan Hidup Layak dan Kota Dumai sebagai sentral Perusahaan Industri dan tidak ada keterkaiatan UMK Kota Dumai tersebut

dengan

UMSP

Upah

Minimum

Sub

Sektor

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Oleh karena fakta hukum secara eksplisit

telah menunjukkan bahwa. Penggugat tidak memiliki

kedudukan hukum, berakibat gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) atas dasar argumentasi hukum yang menyesatkan (fallacy), sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). --------------------------------------------------------5. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, mengenai Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit

serta

Tanaman

Karet

Provinsi

Riau

Tahun

2014

berdasarkan kesepakatan antara para pihak yakni Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera ( BKS-PPS ) dan gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI ) cabang Riau

dengan

Pengurus

Daerah

Federasi

SerikatPekerja

Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia ( PD.F.SP.PP-SPSI ) Provinsi Riau (para Penggugat ), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan ( SPTP-BUN ), PT Perkebunan Nusantara - V ( PTPN-V), Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil KSBSI) Provinsi Riau, Koordinator Daerah ( Korda ), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU) dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (F-SBSI) Provinsi Riau pada tanggal 12 Maret 2014 yang telah menyepakati Upah Minimum Sub Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) pada Pasal 1, dan pada Pasal 2 disebutkan Pengusaha dilarang membayar upah lebih

rendah

dari

upah

minimum

yang

telah

ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 serta Tunjangan tunjangan dan fasilitas yang telah diberikan selama ini tidak akan

dikurangi

(

apabila

Pengusaha/Perusahaan

telah

memberikan Tujangan/fasilitas sebelum dikeluarkannya Upah Minimum

Sub

Sektor

Pertanian

/

Perkebunan

Kelapa

danKelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 waiib tetap dan terus memberikan Tunjangan/fasilitas dimaksud tanpa mengurangi

Upah

Minimum

Sub

Sektor

Pertanian

/

Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875,000,- (satu juta delapan ratus tuiuh puluh lima ribu rupiah) yang telah ditetapkan), bahwa jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan Gubernur Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan hanya memfasilitasi dan meresmikan / melegalisasi

tidak

ikut

dalam

perundingan

dalam

hal

menetapkan berapa Nominal yang tertera dalam Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga seharusnva Penggugat harus mengikut Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

sertakan para pihak yang berunding dan menyepakati upah Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit seta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 meniadi para pihak Tergugat dalam gugatannya yakni Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS ) dan gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau dengan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia ( PD.F.SP.PP-SPSI ) Provinsi Riau (para Penggugat), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan ( SPTP-BUN), PT Perkebunan Nusantara - V (PTPN-V), Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( Korwil K SBSI ) Provinsi Riau, Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU ) dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (F-SBSI) Provinsi Riau, untuk itu Tergugat sampaikan bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak dan haruslah ditolak. -----------------------------------------------------------------6. Bahwa gugatan para Penggugat keliru dan tidak berdasarkan Hukum, didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Peraturan Gubemur Provinsi Riau Nomor 29 Tahun 2014 bersifat kongkrit dimana setiap pekerja lajang menerima upah minimum sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) seharusnya diterima Rp. 1.995.525,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terjadi selisih Rp. 120.552/per Pekerja sebulan bahwa pernyataan tersebut sangat keliru dan Tergugat nilai sangat

mengada-ada,

dikarenakan

berdasarkan

Peraturan

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum dinyatakan bahwa upah minimum sektor Provinsi tidak boleh lebih rendah dari upah minimum Provinsi (bahwa upah minimum Provinsi Riau Tahun 2014 tertanggal I November 2013 sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga upah minimum sektor Provinsi Riau sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melebihi upah minimum Provinsi Riau sebesar Rp. 1.700.000 (satujuta tujuh ratus ribu rupiah)). Dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota tidak boleh lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota sehingga tidak ada keterkaitan antara upah minimum sektor Provinsi/Upah minimum Provinsi dengan Upah minimum sektor Kabupaten Kota/Upah minimum Kabupaten/Kota, yang mana Penggugat menyatakan bahwa Upah minimum sektor Provinsi lebih rendah dari pada upah minimum Kabupater/Kota sangat tidak beralasan dan keliru dikarenakan tidak ada keterkaitan antara upah minimum sektor Provinsi/Upah minimum Provinsi dengan Upah minimum sektor Kabupaten Kota/Upah minimum Kabupaten/Kota, dan Tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan bahwa UMSP tidak boleh rendah dari UMK dan jelas disini bahwa tidak ada keterkaitan antara UMSP/UMP dengan UMSK/UMK , dan perlu untuk diketahui bahwa dalam penetapan Upah minimum sektor Provinsi berdasarkan kesepakatan antara para pihak yakni Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dan gabungan Pengusaha Kelapa Sawit lndonesia ( GAPKI ) cabang Riau dengan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia ( Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

PD.F.SP.PP-SPSI ) Provinsi Riau (para Penggugat), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTP-BUN), PT Perkebunan Nusantara - V (PTPN-V), Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil K SBSI) Provinsi Riau, Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU) dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (F-SBSI) Provinsi Riau pada tanggal 12 Maret 2014 yang telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak. -----------------------------------------------------------------7. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak konsisten, disatu sisi penggugat menyatakan bahwa didalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 tahun 2014 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014, pada pembukaan Peraturan tersebut sangat jelas menyebutkan adanya "Perikatan antara para pihak yakni pihak asosiasi pekerja dengan asosiasi pengusaha...." hal ini berarti bahwa peraturan tersebut hanya mengikat kepada keanggotaan masing-masing asosiasi (individual) disisi lain Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat adalah anggota dari serikat pekerja Pertanian dan Perkebunan berdasarkan kartu keanggotaan serikat pekerja pertanian dan perkebunan di perusahaan dimana Para Penggugat bekerja yang diterbitkan oleh pengurus Daerah Federasi Serikat Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau sesuai Permenaker Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

No. PER.06/MEN/IV/2005 tentang Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mana Para Penggugat termasuk dalam keanggotaan yang mengirim keterwakilannya dalam pertemuan dan menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan

Kelapa

dan

Kelapa

Sawit

serta

Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) sehingga menurut hemat Tergugat Penggugat sangat tidak konsisten didalam pernyataarnya, dan pernyataan Penggugat kontradiktif dimana penggugat menyatakan Kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

dan

Kependudukan

Provinsi

Riau

tidak

memperhatikan apakah serikat pekerja/serikat buruh apakah tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh yang ikut menentukan dan menetapkan Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit sertaTanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 pada tanggal 12 Maret 2014 yang telah menyepakati upah minimum sub sektor pertanian/perkebunan kelapa dan kelapa sawit serta tanaman karet Provinsi Riau tahun 2014, artinya Penggugat sendiri menyatakan bahwa Para Penggugat yang tergabung didalam serikat pekerja pertanian dan perkebunan Provinsi Riau yang hadir dalam menyepakati upah minimum sub sektor pertanian/perkebunan kelapa dan kelapa sawit serta tanaman karet Provinsi Riau tahun 2014 tidak tercatat atau tidak memiliki Iegal standing, sehingga gugatan para Penggugat menyesatkan dan gugatan Penggugat tidak konsisten dan keliru sehingga sepantasnya gugatan penggugat ditolak untuk keseluruhannya. --------------------------------Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan Putusan Sela atas perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------a). Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat; -------------------b). Menyatakan

bahwa

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo; ----------c). Menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal maka gugatan penggugat haruslah di tolak; --------------------------------d). Menyatakan bahwa objek yang digugat oleh para penggugat adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; -------------------------------------------------e). Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini. --------Berdasarkan alasan-alasan yang tetah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa,mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI l. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo untuk seluruhnya atas dasar gugatan a quo yang kabur (abscuur libel), karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (niet onvankelijk verklaard); -----Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo; -------------------------------------------3. Menyatakan bahwa objek yang digugat oleh penggugat sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; ---------4. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ------------------------------5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. ----------------------------------------------------------------Apabila

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

(PTUN)

Pekanbaru

berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono). ---------------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

Gugatan

Penggugat

pihak

Tergugat pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya dan mohon untuk diputus terlebih dahulu dalam putusan sela, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap Eksepsi Tergugat; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; ----------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM--------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa; -------------------Menimbang,

bahwa

yang

menjadi

objek

sengketa

dan

dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub Sektor Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014. --------------------------------DALAM EKSEPSI---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, tertanggal 14 Oktober 2014 yang memuat jawaban dalam Eksepsi tanpa jawaban di dalam Pokok Sengketa dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut; ----------Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa gugatan a quo dikarenakan objek sengketa Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah, Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 diterbitkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak (Bipartit) antara organisasi pengusaha dan organisasi pekerja; 2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (persona standi in judicio) sebagai Penggugat, dimana objek sengketa Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit SertaTanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 diterbitkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak ( Bipartit ) dimana Para Penggugat adalah salah satu yang ikut dalam kesepakatan dan penetapan Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 sehingga yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah perbuatan Hukum Penggugat sendiri; ----------------------------------------Halaman 38 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, dimana Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan para pihak yang berunding dan menyepakati upah Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit seta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 menjadi para pihak Tergugat dalam gugatannya; ------------------4. Bahwa gugatan para Penggugat keliru dan tidak berdasarkan Hukum, dikarenakan tidak ada keterkaitan antara upah minimum sektor Provinsi/Upah minimum Provinsi dengan Upah minimum sektor Kabupaten Kota/Upah minimum Kabupaten/Kota, dan Tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan bahwa UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMK; -------------------------------------------------------------------5. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak konsisten, dikarenakan Para Penggugat

termasuk

dalam

keanggotaan

yang

mengirim

keterwakilannya dalam pertemuan dan menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ); --------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: ---------------------------------Pasal 77------------------------------------------------------------------------------------1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. --------------2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. ------------------------3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. --------------------------Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai berikut: Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----------------------------Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---------------------------------Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan fnal, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----------------------------------------------------------------Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014. --Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014 sebagai objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan: -----------------Pasal 2--------------------------------------------------------------------------------------Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : --------------------------------------------------------b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan (memory van

toelichting) Pasal 2 huruf b tersebut dijelaskan: yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang; -------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah pula meneliti objek sengketa a Halaman 41 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

quo yaitu berupa Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa a quo dituangkan dalam bentuk peraturan dalam hal ini Peraturan Gubernur Riau, maka terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa dalil

Para

selanjutnya Penggugat

Majelis yang

Hakim pada

akan

pokoknya

menyatakan bahwa meskipun objek sengketa a quo dituangkan dalam bentuk peraturan namun peraturan tersebut tidak didasarkan kepada suatu

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

tegas

(uitdrukkelijke bepalingen) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya sehingga Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa a quo merupakan legislasi semu karena menyerupai peraturan perundang-undangan, namun sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangundangan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------Pasal 7--------------------------------------------------------------------------------------1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: -------a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;--b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ---------------------------Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

c. Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-

Undang; --------------------------------------------------------------------------d. Peraturan Pemerintah; --------------------------------------------------------e. Peraturan Presiden; ------------------------------------------------------------f. Peraturan Daerah Provinsi; --------------------------------------------------g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. ---------------------------------------2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ----------------------------Pasal 8--------------------------------------------------------------------------------------1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. -------------------------------------------------------2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. ---------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Gubernur merupakan salah satu

bentuk

peraturan

perundang-undangan,

namun

diakui

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya; -------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah objek sengketa Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014 termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sebagai berikut : -------------------------------Menimbang, bahwa penetapan upah minimum diatur dalam Pasal

89

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan, sebagai berikut : -------------------------------------------------Pasal 89------------------------------------------------------------------------------------1. Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri dari atas: -------------------------------------------------------------a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. ----------------------------------------------------------------2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. --------------------------------3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. ---------------------------Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 89 ayat (3) yang mengatur bahwa upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo yaitu Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014, Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014 merupakan peraturan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena penerbitannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo Peraturan Gubernur Riau No. 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian / Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 Tanggal 5 Mei 2014 terbukti merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

objek sengketa a

quo

merupakan pengaturan yang bersifat umum sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai pula dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru

secara

absolut

tidak

berwenang

mengadili

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

sengketanya; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang mengadili sengketanya, maka gugatan Para Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya terhadap permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi; -------------------------------------Menimbang,

bahwa

dengan

dinyatakannya

gugatan

Para

Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat selaku pihak yang dikalahkan seluruhnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; MENGINGAT, Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; --------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI : 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; ---------------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah); ------------------------Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh kami A. TIRTA IRAWAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, POPPY PRASTIANY, SH. dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Halaman 46 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan

dibantu

oleh

WIRDAYATI,

A.Md.

Panitera

Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; ---------------------------------------------HAKIM KETUA MAJELIS, HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ttd

A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

POPPY PRASTIANY, S.H. HAKIM ANGGOTA II, ttd

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd

WIRDAYATI, A.Md.

Perincian Biaya perkara : Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

ATK

: Rp.

50.000,-

Panggilan

: Rp

40.000,-

Redaksi

: Rp.

5.000,-

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 131.000,-

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan No. 29/G/2014/PTUN-Pbr.