P U T U S A N Nomor : 32 /G/2012/PTUN-Pbr.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---------------------------------------------------CV. JASA PUTRI, Beralamat di Desa Paluh Kecamatan Mampura Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya MUHAMMAD
UZER,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Direktur CV. JASA PUTRI, Tempat Tinggal Jalan Kapling I No. 68 Pekanbaru. Memberikan Kuasa Kepada ZULKIFLI, SH., dan AHARDI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum. Tempat Tinggal di Jalan H. Agussalim Bangkinang No. 64 C Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/ZL/AD/2012, tertanggal 08 September 2012 ; ------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai...................... PENGGUGAT ; M E L A W A N UNIT LAYANAN PENGADAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN
ANGGARAN
2012,
Berkedudukan
Di
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Siak Lantai II Tanjung Agung Siak Sri Indrapura ; --------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ............................TERGUGAT ; Pengadilan .....
2
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ---------------------------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tertanggal 01 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----------------------------------------------------------------
-
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor : 32/Pen.PP/2012/PTUN-Pbr., Tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Agustus 2012 ; -----------------------------------------------------------------
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Nomor : 32/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr., Tentang
Hari
Majelis
Hakim
Persidangan pada
tanggal 18 September 2012 ; --------------------------------------------------------------
Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak ; -----------------------------------
-
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut ; ------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
27 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
pada
tanggal
27
Juli
2012
dengan
Register
Perkara
Nomor : 32/G/2012/P.TUN-Pbr, dengan perbaikan gugatan pada tanggal 11 September 2012 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----------Yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah ; -----------------------------
Surat
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan ; -----------------------------------Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : ------1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum …..
3
hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan ; ---------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan (objek sengketa a quo) yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------4. Bahwa
Surat
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------5. Bahwa
Surat
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan…..
4
Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan yang menjadi objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada hari SENIN, tanggal 07 Juni 2012 melalui Website : www.lpse.Siak.go.id ; ------------------------------------------------6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Surat Pengumuman Pemenang
Pelelangan
KONSTRUKSI/NON Pengumuman
Umum
E-PROC/2012
Pemenang
No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/ tanggal
Pelelangan
6
Untuk
Juni
2012
Pekerjaan
tentang
Pembuatan
Bangunan Pintu Air Muara Kelantan, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 27 Juli
2012, oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----------------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa
Penggugat
adalah
salah
satu
Peserta/Penawar
Pekerjaan
Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan, sebagaimana tersebut
dalam
Surat
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan
tersebut sebesar Rp.
1.020.578.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau Penggugat Penawar peringkat ke 4 (empat) dari 8 (delapan) Penawar, Tergugat malah memenangkan penawar yang tertinggi dengan kata lain Tergugat memenangkan penawar yang tidak mungkin dimenangkan karena tidak ada satu penawar pun yang dikalahkanya, yaitu Tergugat memenangkan CV. RATIA INDAH Peringkat ke 8 (delapan) dari 8 (delapan)
Peserta
Bangunan
Pintu
yang ikut menawar Air
Muara
Kelantan
pada
Pekerjaan
Dengan
Nilai
Pembuatan Penawaran
Rp.1.055.952.000,- (Satu Miliar Lima puluh Lima Juta Sembilan Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Penggugat menemukan Data Dari LPJK (Lembaga Pengembangan…..
5
Pengembangan Jasa Kontruksi) Riau. Bahwa CV. RATIA INDAH yang dimenangkan oleh Tergugat tidak memiliki Pengalaman mengerjakan Pekerjaan Pintu Air sedangkan CV. RATIA INDAH telah berdiri semenjak 12 Tahun yang lalu. Yang seperti ini tidak lazim terjadi di Negara Republik Indonesia
ini.
Untuk
sekedar
diketahui
Tergugat
banyak
sekali
memenangkan peserta lelang yang peringkat paling bawah pada pelelangan yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2012 ini. Oleh karena itu Penggugat mengindikasikan ada praktek Korupsi dan Kolusi untuk memenangkan para rekanan yang dijadikan Pemenang oleh Tergugat. Kebijakan yang seperti ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kedua Pasal 6 huruf f dan g yaitu : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan
kebocoran
keuangan
negara
dalam
pengadaan
barang/jasa. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ; -8. Bahwa Tata Cara Pemilihan Pemenang Penyedia Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan adalah tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Barang/Jasa
Pemerintah,
yang
menerapkan
tentang Pengadaan
prisip-prinsip
a.
Efisien
b. Efektif c. Transparan d. Terbuka e.Bersaing f.Adil/Tidak diskriminatif dan g. Akuntabel ; --------------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa setelah Penggugat teliti secara cermat Surat Pengumuman Pemenang
Pelelangan
KONSTRUKSI/NON Pengumuman
Umum
E-PROC/2012
Pemenang
No.
28/ULP-PU/PENGUMUMAN/
tanggal
Pelelangan
Untuk
6
Juni
2012
Pekerjaan
tentang
Pembuatan
Bangunan Pintu Air Muara Kelantan, Tergugat telah menetapkan CV.RATIA INDAH sebagai Pemenang Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara …..
6
Muara Kelantan dengan Harga Penawaran Rp. 1.055.952.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Lima Juta sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Dengan kata lain Tergugat memenangkan Peserta lelang peringkat terakhir yang ikut menawar pada Paket Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa
Muara
Kelantan,
dan
Penggugat
dinyatakan
peserta/penawar untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan
gugur
sebagai
Pintu Air Desa
Muara Kelantan, walaupun Harga Penawaran Penggugat adalah
lebih
rendah dan responsife dari peserta yang dimenangkan oleh Tergugat ; ----10. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat Gugur adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/ NON EPROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan
yang disampaikan oleh Tergugat tentang Rekap Hasil Akhir
Evaluasi (Administrasi, Teknis, Biaya, Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi) adalah alasan yang tidak rasional, mengada-ada, tidak benar, tidak tepat serta tidak beralasan hukum sama sekali ; ---------------------------------------------11. Bahwa
Tergugat
dalam
Lampiran
Surat
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan Umum No.28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/ NON EPROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan yaitu tentang Rekap Hasil Akhir Evaluasi (Administrasi, Teknis, Biaya, Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi) menyatakan Perusahaan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat dan dinyatakan gugur dalam hal sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------a. Metode Pelaksanaan : tidak menggambarkan tahapan dan penguasaan untuk melaksakan pekerjaan dari awal sampai akhir dimana tidak menjelas bouwplang dan galian tanah manual. Bahwa alasan tersebut tidak …..
7
tidak rasional menurut hukum, karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan metode pelaksanaan harus menggambarkan secara umum, (bukan secara detail) dan Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak menguasai metode Pekerjaan Pintu Air karena Pekerjaan Pintu Air adalah pekerjaan didalam air sudah pasti siapa pun tidak akan bisa tahu berapa jumlah volume galian yang akan dikerjakan makanya Penggugat menerangkan secara umum. Dan Penggugat yakin bahwa Tergugat tahu bahwa CV. JASA PUTRI (Penggugat) punya pengalaman yang cukup banyak mengerjakan Pembangunan Pintu Air antara lain : ------------------1. Pada tahun 2005 mengerjakan pintu air 3 (tiga) unit. 2. Pada tahun 2006 mengerjakan bangunan Pintu air 3 (tiga) unit. 3. Pada tahun 2007 mengerjakan bangunan Pintu Air 3 (tiga) unit . 4. Pada tahun 2010 mengerjakan bangunan pintu air 1 (satu) unit. Dan mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan sampai selesai tanpa ada menimbulkan masalah. Jadi sudah jelas bahwa
CV.JASA
PUTRI selaku Penggugat menguasai tentang METODE PELAKSANAAN pekerjaan yang ditawarnya pada pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012,
yaitu Paket Pekerjaan
Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan ; ---------------------b. Evaluasi Kualifikasi : gugur karena tidak mengusulkan personil surveyor minimal seharusnya
“Surat Keterampilan Teknik (SKT) Pelaksanaan
Bangunan Irigasi”. Disini Tergugat juga mengada-ada, pada hal Penggugat melampirkan : Sertifikat Keterampilan Kerja
Nomor :
00810/04/184/ATAKI/skt/IV/2010/D tanggal 26 April 2010 dengan Nomor Registrasi : 2.2.031.2.57.04.006120. atas nama : AFNI, Alamat Jalan Imam Bonjol No. 24 Kota Baru Pekanbaru, Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA SALURAN IRIGASI. Apabila diperlukan Penggugat siap mendatangkan …..
8
mendatangkan saudara Afni sebagai pelaksana bangunan irigasi ; ------Bahwa alasan ini adalah tidak benar menurut hukum, yang jadi perhatian Penggugat juga tentang penerbitan Surat Penerbitan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sudah diterbitkan pada hal masa sanggah sedang berlangsung. ini juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 60 huruf j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan atau setelah dijawab dalam hal tidak sanggahan banding dan informasi yang terakhir Penggugat dapatkan Paket Pekerjaan Pintu Air Desa Muara Kelantan sudah dikerjakan. Karena Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan dilelang oleh ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak, yang mana masih berada diwilayah Hukum NKRI yang mana harus menjalankan aturan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; --------------------------------------------------12. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No. 28/ULP-PU/PENGUMUMAN/ KONSTRUKSI/NON EPROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan. Dan telah pula menggugurkan Penggugat (CV. JASA PUTRI) sudah barang tentu kepentingan Penggugat telah dirugikan, karena Tergugat telah menghalangi dengan sengaja agar Penggugat tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan dan sudah barang tentu tidak akan mendapatkan keuntungan apaapa. Padahal perusahaan Penggugat sudah layak dan seyogianya dimenangkan dalam Pelelangan Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan ini jika Tergugat dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelelangan pekerjaan mengacu pada peraturan perudang-undangan yang …..
9
yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; --------------------------------------------------13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Tergugat telah secara nyata melanggar serta tidak menerapkan prinsipprinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; ------------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang
Pelelangan
KONSTRUKSI/NON Pengumuman
Umum
No.
E-PROC/2012
Pemenang
28/ULP-PU/
tanggal
Pelelangan
Untuk
6
PENGUMUMAN/
Juni
2012
Pekerjaan
tentang
Pembuatan
Bangunan Pintu Air Muara Kelantan, Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan
kepada
Tergugat
sesuai
dengan
Surat
Penggugat
No.01/JP-SIAK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Perihal Sanggahan ; ------------15. Bahwa atas Surat Sanggahan yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat sesuai dengan Surat No.01/JP-SIAK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Perihal Sanggahan, Tergugat telah mengirimkan jawabannya sesuai dengan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 No.15/PU-ULP/SGH/2012 tanggal 13 Juni 2012 Perihal Jawaban Sanggahan ; -------------------------------------------------------------16. Bahwa oleh karena jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 No.15/PU-ULP/SGH/2012 tanggal 13 Juni 2012 Perihal
Jawaban
Sanggahan,
maka
Penggugat
mengirimkan
Surat
Sanggahan Banding kepada Bupati Siak sebagaimana tersebut dalam Surat Penggugat No.02/Sanggah-JP-Siak/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Perihal Sanggah Banding. Tetapi sampai gugatan ini diajukan, Bupati tidak ada membalas Surat Sanggahan Banding Penggugat tersebut ; ---------------------17. Bahwa …..
10
17. Bahwa disamping tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
juga
sangat
bertentangan
dengan
Azas-Azas
Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; ----------------------------18. Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah, tindakan Tergugat telah nyata-nyata melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi-evaluasi dengan mengabaikan fakta hukum dan tidak tertutup pula adanya kolusi dan korupsi antara Tergugat dengan pihak pemenang lelang dan indikasi ini perlu dibuktikan secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapat ditegakkan ; -----------------------------19. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah perbuatan sewenang wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya
Surat
Pengumuman …..
11
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.
28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -------------------------20. Bahwa berdasarkan surat sanggah yang Penggugat ajukan pada Tergugat tanggal 11 Juni 2012 Nomor 01/JP-SIAK/VI/2012 perihal surat sanggah yang berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi : Evaluasi Tekhnis dilakukan terhadap pemenuhan syarat tekhnis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
tidak dikurangi, ditambah
dan/atau diubah) hal tersebut telah dipertanyakan, tetapi Tergugat tidak menjawab dan tidak memberikan penjelasan, maka pada gugatan ini Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat karena Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah menjadi payung hukum dalam pengadaan barang/jasa dinegara ini ; ---------------------------------------------------21. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo ; ------------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN 22. Bahwa apabila Tergugat melaksanakan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No. 28/ULP-PU/ PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON EPROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Penggugat.
Karena
Penggugat
khawatir
apabila
Tergugat
menindaklanjuti objek sengketa dengan sudah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemenang Pelelangan (CV. RATIA INDAH) Atas Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan ; ----------23. Untuk …..
12
23. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar tersebut, sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada
Ketua
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
untuk
menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat Keputusan a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------------------------Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
yang
memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN 1.
Mengabulkan
Permohonan
Pengumuman
Pemenang
Penggugat Pelelangan
tentang
Pelaksanaan
Umum
No.
Surat
28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan (objek sengketa a quo) ; 2.
Memerintahkan Tergugat (Kelompok Kerja ULP Pembangunan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012) untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No. 28/ULP-PU/ PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan, serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; --DALAM POKOK PERKARA 1
Mengabulkan …..
13
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Surat
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No.
28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Muara Kelantan, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pemenang
Pelelangan
KONSTRUKSI/NON Pengumuman
Umum
E-PROC/2012
Pemenang
No.
28/ULP-PU/
tanggal
Pelelangan
Untuk
6
PENGUMUMAN/
Juni
2012
Pekerjaan
tentang
Pembuatan
Bangunan Pintu Air Muara Kelantan ; ---------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan imateril sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat ; --------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Zulkifli, SH., dan Ahardi, SH., sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri Yofikal Fitri selaku Ketua ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Gugatan, telah dipanggil secara patut Pemenang Lelang CV. Ratia Indah 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan
guna dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini,
namun tidak pernah hadir dipersidangan ; --------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat
mengajukan Jawaban pada tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------------A.
Bahwa …..
14
A.
Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No : 28/ULPPU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 Tanggal : 06 Juni 2012 untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.099.999.000,- adalah BENAR adanya dimana mempunyai kekuatan hukum serta bersifat konkrit dan sudah merupakan Keputusan Final dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak karena telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
No
:
28/ULP-PU/BAHP-KONSTRUKSI/NON
E-PROC/2012
Tanggal 04 Juni 2012 ; ------------------------------------------------------------------B.
Bahwa kronologis dari Proses Pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara
Hasil
Pelelangan
(BAHP)
No.
28/ULP-PU/BAHP-
KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 04 Juni 2012 adalah sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------------------1. Pengumuman Lelang Pengadaan Barang / Jasa ; -------------------------Pengumuman dilakukan melalui Portal Pengadaan Nasional dengan website : www.lpse.siak.go.id dan papan Pengumuman Resmi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak pada hari Rabu Tanggal 20 April 2012 dengan Nomor : 02/ULP-PU/NON E-PROC/PELELANGAN UMUM/KONSTRUKSI/2012 dimana Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi kualifikasi dengan
tidak
membatasi,
menghambat
atau
melarang
calon
Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten. Dasar Hukum Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 73 ayat (3) ; ----------------------------------2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan ; -----------------Pendaftaran dilakukan pada Tanggal 20 April 2012 sampai dengan Tanggal 07 Mei 2012 di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan …..
15
Pekerjaan
Umum Kabupaten
Siak dengan
Perusahaan yang
mendaftar sebanyak 20 (Dua Puluh) Perusahaan dalam hal ini termasuk Penggugat yaitu CV. Jasa Putri. Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan pada Tanggal 20 April 2012 sampai dengan Tanggal 07 Mei 2012 di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dan Perusahaan yang mengambil sebanyak 20 (Dua Puluh) Perusahaan dalam hal ini termasuk Penggugat yaitu CV. Jasa Putri. Dasar Hukum Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 76 ayat (1) ; -----------------------------------------------------------3. Penjelasan Kantor ; -----------------------------------------------------------------Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dan bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 01/ULP-PU/NON E-PROC/PENJELASANJASA-KONSTRUKSI/2012 Tanggal 26 April 2012 ; ------------------------Dalam Pemberian Penjelasan ini diikuti lebih kurang 85 (delapan puluh lima) Penyedia Jasa tetapi tidak diikuti oleh Penggugat dalam hal ini adalah CV. Jasa Putri namun dalam hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan Penawaran CV. Jasa Putri karena sesuai Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 77 ayat (8) dan dapat disampaikan bahwa sesuai dengan tambahan keterangan dari Penjelasan Kantor yang dituang dalam Addendum Dokumen Pengadaan yaitu Peserta Lelang yang tidak mengikuti Penjelasan Kantor dianggap sudah mengetahui dan segala resiko terhadap Kriteria Kelulusan Peserta Lelang merupakan Tanggung Jawab peserta lelang ; --------------------4. Adendum Dokumen Pengadaan ; -----------------------------------------------Pemberian penjelasan mengenai ketentuan baru atau perubahan penting …..
16
penting mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen serta keterangan lainnya dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Dasar Hukum Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf B tentang Pelaksanaan angka 1 huruf c ayat (7) dan (9). Peserta Lelang dapat mengunduh salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh ULP melalui website : www.lpse.siak.go.id. ; -----------------------------------------------5. Pemasukan Dokumen Penawaran ; --------------------------------------------Penyampaian Dokumen Penawaran dengan menggunakan Metode 1 (satu) sampul. Pelaksanaan Penyampaian Dokumen Penawaran /Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 27 April 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 pada Pukul 12.00 WIB (waktu ULP) dan hingga batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, Penyedia Jasa yang memasukkan Dokumen Penawaran sebanyak 8 (delapan) Perusahaan. Dasar hukum Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 78 ayat (1) ; ------------------------6. Pembukaan Dokumen Penawaran ; --------------------------------------------Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 dimulai Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang dihadiri minimal 2 (dua) peserta lelang dan di tuangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 26/ULP-PU/NON EPROC/BAPP/KONSTRUKSI/2012
Tanggal
08
Mei
2012
yang
ditandatangani oleh ULP dan 2 (dua) orang saksi dengan hasil pembukaan penawaran adalah 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi syarat (lengkap) dan tidak ada perusahaan yang tidak memenuhi…..
17
memenuhi syarat. Dasar Hukum Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf B tentang Pelaksanaan angka 1 huruf e ; --------------------------------------------------7. Evaluasi Penawaran ; --------------------------------------------------------------Penerapan Kriteria dan Tata Cara Evaluasi berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 ; -------------------------------------------------------------------------Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dasar Hukum Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 79 ayat (1) ; ---------------------------------------------------------------------------ULP memilih Metode Evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan dari 3 (tiga) Metode yaitu Metode Evaluasi Sistem Gugur dimana Evaluasi Penawaran Sistem Gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut : ------------a. Evaluasi Administrasi b. Evaluasi Teknis c.
Evaluasi Harga
Dasar Hukum Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 huruf A angka 7.b Penerapan Metode Evaluasi Penawaran berdasarkan Dokumen Pengadaan Pasal 28 tertulis : ---------------------------------------------------Pasal 28.1
Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Sistem Gugur
Pasal 28.7
Pelaksanaan Evaluasi dengan Sistem Gugur dilakukan oleh ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah Koreksi Arimatik
8. Tahapan Evaluasi Penawaran (Gugur Sistem) ; ----------------------------Koreksi Aritmatik ; -------------------------------------------------------------------Sebelum Evaluasi Penawaran untuk Kontra Harga Satuan dilakukan Koreksi …..
18
Koreksi Aritmatik dengan ketentuan : Hasil Koreksi Aritmatik untuk penawaran dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Dasar Hukum Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf B tentang Pelaksanaan angka 1 huruf (f.2) Koreksi Aritmatik dilakukan terhadap 8 (delapan) Perusahaan yang memasukkan penawaran ; --------------Evaluasi Administrasi ; ------------------------------------------------------------Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila : a. Surat Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : --------- Ditandatangani oleh direktur utama/ pimpinan perusahan ; --- Jangka waktu berlakunya surat penawaran yaitu 90 (Sembilan puluh) hari Kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ; ----- Bertanggal ; ------------------------------------------------------------------b. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : ----- Diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi yang mempunyai
Program
Asuransi
Kerugian
(Suretyship)
sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; ------- Masa berlaku Jaminan Penawaran tidak boleh kurang dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran ; ------------------------------------------------- Nama peserta sama dengan yang tercantum didalam Jaminan Penawaran ; ----------------------------------------------------------------- Besaran Jaminan Penawaran tidak boleh kurang dari yang dtetapkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu sebesar Rp. 23.999.000,- ; ----------------------------------------------------------------. Nama …..
19
Nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan dimana tujuan Jaminan Penawaran adalah ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak ; ----------------------------------------------------------- Paket Pekerjaan yang dijamin sama dengan Paket yang dilelangkan ; ----------------------------------------------------------------- Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit ; --------------------------------------- Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis a.n KSO ; Substansi dan Keabsahan / Keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh ULP kepada Penerbit Jaminan ; ---------------------------------------------------------------------c.
Bagi Perusahaan yang melakukan KSO memenuhi ketentuan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------- Ditandatangani oleh orang yang berhak / mewakili KSO berdasarkan Perjanjian KSO ; ------------------------------------------ Isi Perjanjian KSO menyatakan kewajiban masing-masing anggota dan penanggung jawab ; ---------------------------------------
d. Daftar Kuantitas dan Harga setiap Jenis / Item Pekerjaan harus disi dengan lengkap ; ---------------------------------------------------------e. Analisa Harga Satuan Pembayaran Utama harus lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan ; ------------------Peserta yang memenuhi persyaratan Administrasi dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis dari 8 (delapan) perusahaan yang dievaluasi semuanya memenuhi persyaratan Administrasi. Dalam hal ini Penggugat yaitu CV. Jasa Putri memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis ; ---------------------------------------------------------Evaluasi Administrasi …..
20
Evaluasi Administrasi ; ---------------------------------------------------------------------------Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila : --------------a.
Surat Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : -------------------- Ditandatangani oleh direktur utama/ pimpinan perusahan ; -- Jangka waktu berlakunya surat penawaran yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ; ---- Bertanggal ; -------------------------------------------------------------------
b.
Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : --------------- Diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi yang mempunyai
Program
Asuransi
Kerugian
(Suretyship)
sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; -------- Masa berlaku Jaminan Penawaran tidak boleh kurang dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran ; ------------------------------------------------- Nama peserta sama dengan yang tercantum didalam Jaminan Penawaran ; ----------------------------------------------------------------- Besaran Jaminan Penawaran tidak boleh kurang dari yang dtetapkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu sebesar Rp. 23.999.000,- ; ---------------------------------------------------------------- Nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan dimana tujuan Jaminan Penawaran adalah ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak ; ----------------------------------------------------------- Paket Pekerjaan yang dijamin sama dengan Paket yang dilelangkan ; -----------------------------------------------------------------. Jaminan …..
21
Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit ; --------------------------------------- Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis a.n KSO ; Substansi dan Keabsahan / keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan dikalrifikasi oleh ULP kepada penerbit Jaminan ; --------------------------------------------------------------------c.
Bagi Perusahaan yang melakukan KSO memenuhi ketentuan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------- Ditandatangani oleh orang yang berhak / mewakili KSO berdasarkan Perjanjian KSO ; ------------------------------------------ Isi Perjanjian KSO menyatakan kewajiban masing-masing anggota dan penanggung jawab ; ---------------------------------------
d.
Daftar Kuantitas dan Harga setiap Jenis / Item Pekerjaan harus diisi dengan lengkap ; --------------------------------------------------------------------------
e.
Analisa Harga Satuan Pembayaran Utama harus lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Peserta yang memenuhi persyaratan Administrasi dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis dari 8 (delapan) perusahaan yang dievaluasi semuanya memenuhi persyaratan Administrasi. Dalam hal ini Penggugat yaitu CV. Jasa Putri memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis ; ----------------------------------
Evaluasi Teknis ; ----------------------------------------------------------------------------------ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan Lembar Data Pemilihan Dokumen Pengadaan ; ------------------------------------------------------------Penilaian …..
22
Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap : ----------------------------a.
Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan
secara
teknis
serta
menggambarkan
penguasaan pekerjaan ; ----------------------------------------------------------------b.
Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan menggunakan diagram batang yang dilengkapi dengan kurva S serta menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan dengan teknis ; --------------------------------------------
c.
Jenis, Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu ; --------------------------
d.
Spesifikasi Teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ; -------------------------------------------------------------------
e.
Pendidikan Minimal, Jabatan, Pengalaman Kerja, Jumlah Personil serta Profesi/Keahlian yang disampaikan oleh Penawar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ; -------------------
f.
Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ; -----------------------------------Peserta yang memenuhi persyaratan Teknis dilanjutkan dengan Evaluasi Harga dari 8 (delapan) perusahaan yang dievaluasi hanya 2 (dua) perusahaan yang lulus dan 6 (enam) perusahaan yang dinyatakan Gugur. Dalam hal ini Penggugat yaitu CV. Jasa Putri Gugur dan tidak dilanjutkan dengan Evaluasi Harga ; ----------------------------------------------------------------
Evaluasi Harga ; -----------------------------------------------------------------------------------Unsur-unsur yang dievaluasi adalah sebagai berikut : ----------------------------------Total Harga Penawaran tidak melebihi total HPS ; ---------------------------------------Dari …..
23
Dari 2 (dua) Perusahaan yang dievaluasi tidak ada perusahaan yang dinyatakan Gugur dan ULP menyusun calon pemenang dan cadangan ; -------------------------Evaluasi Kualifikasi ; ------------------------------------------------------------------------------a.
Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta cadangan (apabila ada) ; ------------------------------------------------------------------------------
b.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur ; -------------------
c.
ULP wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : ----1.
Meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi Formulir Isian Kualifikasi dan ; ----------------------------------------------------------------------------------
2.
Tidak meminta seluruh Dokumen yang disyaratkan kecuali pada Tahap Pembuktian Kualifikasi ; ----------------------------------------------Dasar Hukum Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat 11; --------------
d.
ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan Data Isian Peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal : -------------------------------------1.
Kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi ; ---------------------------------
2.
Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi ; --------------------------------------
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------1.
Peserta berkewajiban mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ; ------------------------------------------------------
2.
Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh yang berwenang menandatangani ; -----------------------------------------
3.
Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku ; -
4.
Peserta harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota tempat domisili Perusahaan dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Bidang Sipil (Kode : 22000) Sub Bidang Irigasi dan Drainase …..
24
Drainase termasuk perawatannya (Kode : 22011) yang masih berlaku diterbitkan oleh Instansi / Lembaga berwenang ; -------------5.
Menyampaian Neraca Keuangan dengan status Neraca Per 31 Desember 2011; ------------------------------------------------------------------
6.
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2010) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25 / Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2011, Januari 2012 dan Februari 2012).
Peserta
dapat
mengganti
persyaratan
ini
dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) ; ------------------------7.
Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak ; -
8.
Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ; -------
9.
Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ; -----------------------------------------------------------------------------
10.
Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ; -----------a).
Data Peralatan yang dibutuhkan adalah Peralatan Minimal untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai Lampiran 1 pada lembar Data Pemilihan (LDP) dengan mengacu kepada Petunjuk Pengisian Formulir Kualifikasi ; -------------------------
b).
Data Personil yang dibutuhkan adalah Personil Minimal untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai Lampiran 2 pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan mengacu kepada Petunjuk …..
25
Petunjuk Pengisian Formulir Kualifikasi. Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang memenuhi persyaratan adalah Sertifikat yang telah terakreditasi oleh LPJK. Masing-masing tenaga ahli tidak boleh bertanggung jawab terhadap 2 (dua) perusahaan atau lebih ; ---------------11.
Menyampaikan
daftar
perolehan
pekerjaan
yang
sedang
dikerjakan ; ------------------------------------------------------------------------12.
Memiliki
surat
keterangan
dukungan
keuangan
dari
bank
pemerintah / swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS ; -------------------------------------------------------------------------------13.
Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan : ------------------------a.
Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi / Kemitraan
yang
memuat
persentase
kemitraan
dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut serta di akta notariskan, dan ; --------------------------------------------------------b.
Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 12 dilakukan
untuk
setiap
perusahaan
yang
melakukan
kemitraan ; ---------------------------------------------------------------14.
Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara hanya untuk usaha non kecil, dengan ketentuan : -------------------------------------------------------------------------a.
KD = 3 NPt NPt =Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ; -----------------------
b.
Dalam hal kemitraan / KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan / KSO ; -------------c.
KD …..
26
c.
KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS. d. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya ; ---------------------------
e.
Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai
pekerjaan
sekarang
dengan
present
value
menggunakan perhitungan sebagai berikut : ---------------NPs
=
Npo
X
Is Io
NPs
=
Nilai pekerjaan sekarang.
Npo
=
Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama.
Io
=
Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama.
Is
=
Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya).
Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan ; ----------------------------f.
Memiliki pengalaman pada Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya ; -------------------------
15.
Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan ; a.
SKP
=
KP- jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP=Kemampuan menangani paket pekerjaan. b.
Untuk usaha kecil KP = 5
c.
untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N N = …..
27
N
=
Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ; --------------------------
d.
Dalam hal kemitraan / KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra / KSO ; -------
16.
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) dan memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) yang telah diregistrasi (Approval) oleh Accessor, untuk nilai Pekerjaan > 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyard rupiah) ; --Dari 2 (dua) Perusahaan yang dievaluasi ternyata ada 1 (satu) Perusahaan yang diundang untuk Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ; -------------------------------------------------------------------------
9.
Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ; ------------------------------------Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi setelah dilakukan evaluasi kualifikasi ; -----. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya ; ----------------------------------------Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan ULP setelah melalui Tahapan Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi maka ULP menetapkan CV. Ratia Indah sebagai Pemenang untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan ; -------------
C.
Bahwa kami ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak telah melakukan serangkaian kriteria dan tata cara evaluasi baik yang sudah ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 maupun Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan berlaku adil/ tidak diskriminatif dan diberlakukan kepada seluruh peserta pelelangan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada penjelasan kantor (aanwijzing) serta tidak melakukan post
bidding
pada
tahap evaluasi penawaran, jadi
dalam
hal
penentuan …..
28
penentuan pemenang lelang bukan berdasarkan peringkat penawaran yang terendah setelah dilakukan Koreksi Aritmatik melainkan adalah Penawaran
Terendah
dan
memenuhi
syarat
baik
persyaratan
Administrasi, Teknis dan Harga Penawaran serta Persyaratan Kualifikasi yang penilaiannya dilakukan dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik sampai dengan penawaran yang memenuhi kriteria Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi untuk diusulkan sebagai calon pemenang dan cadangan 1,2 (jika ada), dalam hal ini Penggugat yaitu CV. Jasa Putri tidak memenuhi persyaratan teknis penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ; ------------------D.
Bahwa ULP sudah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu : --------------------------------------------------------a. Efisien dimana Pelaksanaan Pengadaan telah mencapai sasaran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ; ------------------------------------b. Efektif
dimana
Pelaksanaan
Pekerjaan
ini
tentunya
dapat
memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ; -----------------------------------------------------------c. Terbuka dan Bersaing dimana Pelaksanaan Pengadaan terbuka untuk Penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia Barang/Jasa yang setara dan yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ; ---------------------------------------------------d. Transparan dimana semua informasi dan ketentuan mengenai Pelaksanaan
Pengadaan
termasuk
syarat
administrasi
teknis
pengadaan tatacara evaluasi bersifat terbuka dan telah diumumkan melalui
portal
Pengadaan
Nasional
melalui
website
www.lpse.siak.go.id ; ---------------------------------------------------------------e. Adil …..
29
e. Adil dimana memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta pelelangan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada penjelasan kantor (aanwijzing) mengenai Tata Cara dan Kriteria Evaluasi serta tidak melakukan post bidding pada tahap evaluasi penawaran ; --------------------------------------------------------------------------f.
Akuntabel dimana dengan adanya pelaksanaan pengadaan ini telah memberi kelancaran Tugas – Tugas Umum Pemerintahan dalam hal Proses Pengadaan Barang/Jasa khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak ; ---------------------------------------------------------------------
E.
Bahwa alasan ULP menggugurkan Penggugat yaitu CV. Jasa Putri adalah benar dan tidak mengada-ngada dan sesuai kriteria dan Tata cara yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu : ---------------------------1. Metode Pelaksanaan yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan dalam melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Galian Tanah Manual, bahwa sesuai Dokumen Penawaran Asli CV. Jasa Putri hanya menjelaskan Metode Pelaksanaan untuk pekerjaan Timbunan Tanah Hasil Galian bukan Pekerjaan Galian Tanah Manual sehingga bertentangan dengan Dokumen Pengadaan BAB III Intruksi kepada peserta lelang Pasal 28.12.b.2).a) ; ---------------------------------2. Personil
minimal
untuk
melaksanakan
pekerjaan
dalam
hal
Pendidikan Minimal, Jabatan, Pengalaman Kerja, Jumlah Personil serta Profesi/Keahlian bahwa sesuai Dokumen Penawaran Asli CV. Jasa Putri tidak mengusulkan Personil untuk Jabatan Surveyor sehingga untuk pemenuhan personil minimal untuk melaksanakan pekerjaan tidak terpenuhi sehingga bertentangan dengan Dokumen Pengadaan
BAB
III
Intruksi
kepada
peserta
lelang
Pasal
28.12.b.2).e) dan Lampiran II LDP Dokumen Pengadaan ; --------------F.
Bahwa …..
30
F.
Bahwa berdasarkan pernyataan dari CV. Jasa Putri dan sesuai hasil evaluasi Dokumen Penawaran Asli dapat kami sampaikan bahwa CV. Jasa Putri dalam hal ini memberikan pernyataan yang tidak benar dengan menyatakan saudara AFNI sebagai pelaksana sebagai pemenuhan persyaratan personil minimal untuk melaksanakan pekerjaan pada Dokumen Penawaran sementara saudara AFNI tidak ada diusulkan dan tidak tercantum sebagai personil minimal pada Dokumen Penawaran Asli Penggugat yaitu CV. Jasa Putri ; ------------------------------------------------------
G.
Bahwa ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak mempersyaratkan persyaratan kualifikasi untuk pengalaman pekerjaan sudah sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan tercantum dalam Dokumen Pengadaan dimana Persyaratan Kualifikasi untuk Pekerjaan Konstruksi untuk Usaha Kecil (dibawah 2.500.000.000,- sesuai Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 100 ayat 3) adalah “memiliki kemampuan pada Bidang Pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Kecil dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” ; ----Dasar hukum Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1 huruf g dan Dokumen Pengadaan BAB V Lembar Data Kualifikasi huruf B angka 7 ;Selanjutnya sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi No : 13/PU/KONSTRUKSI/PSDA/2012 Tanggal 16 April 2012 Pekerjaan Pembuatan
Bangunan
Pintu
Air
Desa
Muara
Kelantan
yang
dipersyaratkan adalah memiliki pengalaman di bidang sipil selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan ULP tetap memperlakukan adil dan tidak diskriminatif kepada semua Penyedia Jasa tanpa harus melihat Penyedia Jasa tersebut telah pernah beberapa kali melaksanakan paket pekerjaan yang sama dan dapat disampaikan bahwa CV. Ratia Indah selaku pemenang lelang memiliki Pengalaman Kerja di bidang sipil yaitu Pekerjaan Pembuatan Lining Konstruksi Beton Bertulang Lokasi Kewalian menuju Lapangan Bola (kanan) Tahun 2008 ; ------------------------------------H.
Bahwa …..
31
H.
Bahwa terhadap objek sangketa perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No : 28/ULP-PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 Tanggal 06 Juni 2012 peserta pelelangan dapat mengajukan sanggahan kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 selanjutnya Penggugat yaitu CV. Jasa Putri menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil pengumuman tersebut menyampaikan Surat Sanggahan kepada ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak pada Tanggal 11 Juni 2012 dengan Nomor : 01/JP-SIAK/VI/2012 yang kami terima pada tanggal 12 Juni 2012 selanjutnya ULP memberikan Jawaban tertulis pada tanggal 13 Juni 2012 karena sesuai Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 81 ayat 3 “ULP wajib memberikan Jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima” ; ----------------
I.
Bahwa Penggugat yaitu CV. Jasa Putri tidak puas terhadap jawaban ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dengan menyampaikan Sanggahan Banding kepada Bupati Siak pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor Surat : 02/Sanggah-JP-Siak/VI/2012 yang ditembuskan kepada ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak tetapi dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa : -------------------------------------------------------1. Sanggahan Banding Penggugat yaitu CV. Jasa Putri sampaikan tidak dapat diklasifikasi sebagai Surat Sanggahan Banding dan hanya bersifat
pengaduan
karena
tidak
menyampaikan/melampirkan
Jaminan Sanggahan Banding yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tetapi tetap ditindak lanjuti berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat 2 “Penyedia Jasa yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding” ; ------------------------------------------------------------------------------2.
Sanggahan …..
32
2. Sanggahan Banding Penggugat yaitu CV. Jasa Putri sampaikan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Surat Sanggahan Banding dan hanya bersifat pengaduan karena Sanggahan Banding disampaikan diluar masa sanggah banding yaitu 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dari ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dengan dalil Penggugat yaitu CV. Jasa Putri menerima Jawaban Sanggahan dari ULP tanggal 13 Juni 2012 atau diestimasikan tanggal 15 Juni 2012 sementara Penggugat baru mengajukan Sanggahan Banding pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor Surat : 02/Sanggah-JP-Siak/VI/2012 berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat 1 dan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf B angka 1.m ; -----------J.
Bahwa dalam hal ini jelas bahwa Penggugat tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 sebagai payung hukum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan ; --------------------------------------------------------------------------------
K.
Bahwa dalam hal penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat (1) dan (6) bahwa
Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
(SPPBJ)
dapat
diterbitkan apabila tidak ada sanggahan karena dianggap tidak ada Sanggahan Banding dan merupakan sifatnya pengaduan maka Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada CV. Ratia Indah bisa diterbitkan akan tetapi dapat kami sampaikan juga bahwa Tugas Pokok dan Kewenangan ULP bukan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) melainkan adalah PPK atau sesuai Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; ----------KESIMPULAN …..
33
KESIMPULAN 1. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan telah mengacu kepada Prinsip – Prinsip Pengadaan yang tercantum dalam Perpres 54 Tahun 2010 yaitu efisien, efektif, adil dan tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel ; ------------------2. Bahwa Penggugat dalam hal ini diduga tidak mengetahui dan memahami kriteria dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ; -----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat menyalahi prosedural berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan dengan menyampaikan Sanggahan Banding yang tidak disertai dengan Jaminan Sanggahan Banding ; ---------4. Bahwa Penggugat menyampaikan keterangan tidak benar dan mengadaada tentang persyaratan minimal personil dengan mengusulkan saudara AFNI sebagai pelaksana sementara dalam Dokumen Penawaran Asli CV. Jasa Putri jelas tidak ada ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya
mengajukan
Replik dipersidangan
pada
tanggal
21
September 2012, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya yang terdahulu ; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------BUKTI PENGGUGAT 1. P
-
1
:
Perihal jawaban sanggahan yang ditujukan kepada Direktur CV. Jasa Putri Nomor : 15/PU-ULP/SGH/2012, tertanggal 13 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------------2.
P - 2 : …..
34
2. P
-
2
:
Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung dengan Nomor
:
16/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/APBD-
P/2012 An. CV. INABAH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------------3. P
-
3
:
Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung dengan Nomor P/2012
:
13/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/APBDAn.. CV JAVA REZEKY
(fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; ---------------------------------------------------4. P
-
4
:
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum dengan Nomor : 25/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/Non E – PROC/2012 An. CV. ILHAM JAYA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------
5. P
-
5
:
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum dengan Nomor : 42/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/Non E – PROC/2012 An. CV. MANDALA SAKTI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------
6. P
-
6
:
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum dengan Nomor 20/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/Non E – PROC/2012 An. PT. SAPTA KARYA LESTARI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------
7. P
-
7
:
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum dengan Nomor : 24/ULP-PU/Pengumuman/Kostruksi/Non EPROC/2012 An. CV. ANDI BERSAUDARA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------
8. P
-
8
:
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum dengan Nomor : 31/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/Non E – PROC/2012
An. CV. SIAK JAYA (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; --------------------------------------------------9.
P
-
9 : …..
35
9. P
-
9
:
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum dengan Nomor : 34/ULP-PU/Pengumuman/Konstruksi/Non EPROC/2012 An. CV. BUNAIYAH PUTRA MELAYU (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat
bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah
diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------BUKTI TERGUGAT 1. T
-
1
:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010
Tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(fotocopy peraturan perundang-undangan) ; -------------------2. T
-
2
:
Dokumen
Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi Nomor :
13/PU/KONSTRUKSI/PSDA/2012 Tanggal 16 April 2012 Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------3. T
-
3
:
Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi tanggal 26 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
4. T
-
4
:
Absensi penjelasan kantor tanggal 26 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------
5. T
-
5
:
Dokumen Penawaran CV. JASA PUTRI untuk Paket Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan tanggal 08 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------------
6. T
-
6
:
Daftar Personil minimal pada Dokumen Penawaran CV. Jasa Putri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------
7. T
-
7
:
Daftar Personil Minimal pada Dokumen Penawaran CV. Jasa Putri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------8.
T
-
8 : …..
36
8. T
-
8
:
Metode Pelaksanaan pada Dokumen Penawaran CV. Jasa Putri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
9. T
-
9
:
Surat Bupati Siak Nomor : 050/Adm.Pemb/2012/253 tanggal 24 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada transparansi dalam gugatan dan ini sangat merugikan negara, serta Keabsahan Ketua Panitia perlu dipertanyakan Kredibilitas dan Legalitasnya, sedangkan Tergugat juga mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya yang terdahulu ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; ----------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
yang
menjadi
tuntutan
Penggugat
dalam
Gugatannya adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No
:
28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemenang Pelelangan Umum Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 27 Juli 2012 telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam hal ini UNIT LAYANAN PENGADAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2012
dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga sangat …..
37
sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (UUUPB) khususnya Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga
Surat Keputusan objek sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal seluruh dali-dalill Gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 20 September 2012 Pengumuman
Pemenang
dengan menyatakan bahwa penerbitan
Pelelangan
Umum
No
:
28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 Tentang Pemenang Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Dokuman Pengadaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Pelelangan
(BAHP)
No.
28/ULP-PU/BAHP-KONTRUKSI/NON
E-
PROC/2012 tanggal 04 Juni 2012 ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sedangkan pihak Tergugat
untuk membantah dalil-dalil Gugatan
Penggugat tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang juga telah bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas
perkara, maka yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi
sengketa dalam perkara ini adalah apakah penerbitan objek sengketa yaitu Pengumuman …..
38
Pengumuman
Pemenang
Pelelangan
Umum
No
:
28/ULP-
PU/PENGUMUMAN/KONSTRUKSI/NON E-PROC/2012 tanggal 6 Juni 2012 Tentang Pemenang Pelelangan Umum Untuk Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pintu Air Desa Muara Kelantan telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
dan
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan Yang Baik ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim
mengenai
terlebih dahulu
akan
mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dengan demikian hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan hukumlah yang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan azas hukum yang berlaku universal yang dikenal dengan adagium “ Point ‘d Interet, point ‘d action (Perancis)” atau “No interest No action”(Inggris), yang berarti tanpa ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : ---------------------1) Bahwa …..
39
1) Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta/penawar pekerjaan pembuatan bangunan pintu air Desa Muara Kelantan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak berdasarkan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/ULP-PU/NON EPROC/PELELANGAN UMUM/KONTRUKSI/APBD/2012 tanggal 20 April 2012 (vide bukti T-2 BAB I UMUM halaman 2 s/d halaman 3) ; ------------2) Bahwa kemudian Penggugat memasukkan Dokumen Penawaran untuk paket
pekerjaan
tersebut
yang
ditujukan
kepada
Unit
Layanan
Pengadaan/ULP Dinas Pekerjaa Umum Kabupaten Siak pada tanggal 08 Mei 2012
yang terdiri dari Surat Penawaran, Jaminan Penawaran,
Rencana Anggrann Biaya (RAB), Daftar Harga Upah dan Analisa Harga Satuan,
Time
perhitungan
Schedule
tingkat
(jangka
komponen
waktu dalam
Pelaksanaan),Rekapitulasi negeri
(TKDN),
Metode
Pelaksanaan, Spesifikasi Tehnis, Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha,
Daftar
Personil
Inti
yang
Dibutuhkan/Digunakan
Untuk
Pelaksanaan, Struktur Organisasi Lapangan CV. Jasa Putri, daftar Personil Minimal Yang dibutuhkan, Fakta Integritas, Surat Dukungan Bank, Neraca Per 31 desember 2011 Daftar Peralatan utama, dan Kemampuan Penyedia Jasa (vide bukti T-5) ; -----------------------------------3) Bahwa kemudian Tergugat melakukan tahapan Evaluasi Penawaran (dengan sistem gugur) yang meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tehnis dan Evaluasi Harga yang selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan Evaluasi Kualifikasi ; ---------------------------------------------------------------------4) Bahwa berdasarkan kedua tahapan tersebut diatas, maka Tergugat kemudian menyatakan bahwa Penggugat, yaitu CV. JASA PUTRI dinyatakan gugur, dikarenakan beberapa faktor diantaranya : --------------Evaluasi Penawaran …..
40
Evaluasi Penawaran a. Metode Pelaksanaan yang disampaikan tidak mengambarkan tahapan dan penguasaan untuk melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir, dimana tidak menjelaskan tahapan untuk item “Pekerjaan Bowplank dan Galian Tanah Manual” - bertentangan dengan dokumen Pengadaan BAB III huruf E angka 28.12.b.2) a) ; ---------------------------------------------------------------b. Tidak mengusulkan personil Surveyor pada daftar personil minimal (vide bukti T.8 halaman 5 – PEKERJAAN UTAMA huruf b dan bukti T.7) ; -------------------Evaluasi Kualifikasi a. Tidak mengusulkan personil Surveyor pada Form Isian Kualifikasi ; -----------b. Personil pelaksanan a.n Muhammad Yusuf, ST memiliki profesi/keahlian yang tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dimana tercantum “Ahli Muda
Pelaksana Struktur “ minimal seharusnya “SKT Pelaksana Bangunan Irigasi”; c. Tidak mengisi nomor dan tahun sertifikat/ijasah serta status kepegawaian masing-masing personil – bertentangan dengan Dokumen Pengadaan BAB V huruf B angka 9.b dan BAB VII huruf G serta BAB VII huruf A angka 9.b (vide bukti T.7 Daftar Personil Minimal) ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis yang disampaikan kepada Unit Layanan Pengadaan /ULP paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman pemenang ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat/CV. JASA PUTRI sebagai peserta yang digugurkan
menyatakan
ketidakpuasannya
terhadap
hasil
pengumuman
tersebut dan menyampaikan Surat Sanggahan kepada Tergugat dan dengan suratnya…..
41
suratnya tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 15/PU-ULP/SGH/2012, kemudian Tergugat menyampaikan Jawaban Sanggahan kepada Penggugat terhadap Surat Sangahan Penggugat (vide bukti P-1) dan oleh karena masih merasa belum puas Penggugat mengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati Siak ; -Menimbang, bahwa Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dari ULP dapat mengajukan Sanggahan banding paling lama 5 (lima) hari setelah Jawaban Sanggahan dengan menyerahkan jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding sebesar 2 % (dua persen) dari nilai HPS atau paling tinggi Rp. 50. juta. Dan terhadap hal tersebut diatas, Bupati Siak kemudian menjawab Surat Penggugat tersebut dengan Suratnya Nomor : 050/Adm.Pemb/2012/253 tertanggal 24 Juli 2012 Perihal Jawaban Pengaduan, yang pada pokoknya menguatkan Jawaban Sanggahan dari Tergugat tersebut diatas (vide bukti T.9) ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan lagi berdasarkan Jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat dalam Jawabannya, huruf e yang menyatakan bahwa alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggugurkan Penggugat dalam hal ini CV Jasa Putri.yaitu:--------------------------------------------------------------1. Bahwa, metode pelaksanaan yang disampaikan
tidak menggambarkan
penguasaan dalam melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan galian tanah manual, bahwa Penggugat dalam hal a quo CV. Jasa Putri hanya menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan timbunan tanah hasil galian bukan pekerjaan galian tanah manual, sehingga bertentangan dengan Dokumen Pengadaan BAB III Intruksi Kepada Peserta Lelang ; ---2. Bahwa, Penggugat CV. Jasa Putri tidak mengusulkan personil untuk jabatan surveyor …..
42
surveyor sehingga untuk memenuhi personil minimal untuk melaksanakan pekerjaan tidak terpenuhi sehingga bertentangan dengan Dokumen Pengadaan BAB III Intruksi Kepada Peserta Lelang (vide Jawaban Tergugat huruf e poin 1 dan 2) ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mempermasalahkan objek sengketa melalui jalur hukum, dengan kata lain Penggugat telah melepaskan kepentingannya untuk mempermasalahkan objek sengketa melalui jalur hukum, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kwalitas lagi sebagai Penggugat ; -------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Penggugat
tidak
mempunyai
kepentingannya untuk mempermasalahkan objek sengketa melalui jalur hukum, maka terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; ------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; ------------------Menimbang,
bahwa
mengenai
alat-alat
bukti
lain
yang
tidak
dipertimbangkan dalam Putusan ini karena menurut hemat Majelis Hakim alatalat bukti tersebut memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan namun tetap dimasukkan dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permohonan Penangguhan sebagaimana …..
43
sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, dan terhadap Permohonan Penangguhan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak namun hal tersebut tidak akan dimasukkan dalam amar putusan sengketa perkara ini, cukup hanya dicantumkan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ; -----Memperhatikan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum yang lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini.-------------------------------------M E N G A D I L I: DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; ---------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.500 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------------------------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru November
2012 oleh kami
pada hari SENIN
tanggal 26
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH., sebagai Ketua
Majelis, ADI IRAWAN, SH., dan
JIMMY RIYANT NATAREZA, SH., MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 November 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh DEWI MONA SARI, Amd sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru …..
44
Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat : -HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
ADI IRAWAN, SH.
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.
TTD JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH PANITERA PENGGANTI, TTD DEWI MONA SARI, Amd
45
PERINCIAN BIAYA PERKARA
1. Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2. ATK
Rp.
50.000,-
3. Panggilan
Rp. 112.500,-
4. Materai
Rp.
6.000,-
5. Redaksi
Rp.
5.000,-
Rp.
203.500,-
Jumlah
(dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
