AN S TU U P
N A L I D GA N PE
I G NG I T
A T TA
P U T U S A N Nomor: 213/B/2011/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
GA N PE
AN S ------- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,U dan T PU menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah N menjatuhkan A ED M --------------------putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara: A R A 1. BUPATI MERANGIN, berkedudukan di Jalan EG Jenderal Sudirman No.1 N HA Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa A S U A hukumnya:-----------------------------------------------------------------------AT T GI 1. Nama : GMUHAMMAD ZEN, SH., MH., Jaba- tan Kepala Bagian N TI Setda Merangin;----------------------------------------------------Hukum N A LA I G D A 2. Nama : JHONY HERMAN, SH., Jabatan Kasubag Kajian dan Bantuan PEN G N AN PE S Hukum Setda Merangin;----------------------------------------------------U T AN S PU U T N 3. Nama : WAWAN WIHANDONO, SH., Jaba- tan Staf Bagian Hukum A PU ED M Setda Merangin;-------------------------------------------------------------A R A EG: 188.342/01/SKKH/HUKUM/ N Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HA A S selanjutnya disebut TERGUGAT I / 2011, tertanggal 20 JuniU2011, TA A PEMBANDING;------------------------------------------------------IT G G NDAERAH I 2. SEKRETARIS KABUPATEN MERANGIN, berkedu- dukan di T N A L Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bangko Kabupaten Merangin, dalam hal I TA D A GA ini diwakili oleh kuasa hukumnya:--------------------------------------------IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I 1. Nama : MUHAMMAD ZEN, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum D GA N Setda Merangin;-------------------------------------------------------------PE 2. Nama : JHONY HERMAN, SH., Jabatan Kasubag Kajian dan Bantuan Hukum Setda Merangin;-----------------------------------------------------
GA N PE
AN S U T Setda Merangin;-------------------------------------------------------------PU N DA Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 188. ENomor: M A R 342/02/SKKH/HUKUM/2011 tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya disebut A G E N TERGUGAT II/ TURUT PEMBANDING;---------------------------HA A S U 3. N U R B A I T I, S.Pd kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai A T TAtinggal di Simpang Kungkai, Kecamatan Bangko, I Negeri Sipil, bertempat G G N selanjutnya TIdisebut TERGUGAT II INTERVENSI / TURUT N A LA I G PEMBANDING;-----------------------------------------------------------------------D A EN P G N AN PE S U T AN S PU U -----------------------------------M E L A W A N--------------------------------------T N A PU ED M T H A M R I N, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, A R GAplek Teluk Permai No.37, E bertempat tinggal di KomN A Simpang IV Sipin, AHTelanaipura, Kota Jambi, selanjutnya S U A T disebutAPENGGUGAT/TERBANDING;---------------------T GI G Pengadilan Tinggi Tata Usaha N Negara Medan;---------------------------------------------------TI N A L Telah membaca:--------------------------------------------------------------------------------------I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P 3. Nama : WAWAN WIHANDONO, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum
I G NG I T
1.
A T TA
N A L PenetapanDIKetua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: GA N 213/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 28 Desember 2011 tentang Penun- jukkan Majelis PE
AN Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;---------------------------------S TU U P
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 05/G/2011/PTUN-JBI tanggal 20 Oktober 2011;----------------------------------------------------------------------3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan
N
AN S U T surat-surat PU
GA N PE
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-------------------------------------------DA
E M A
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata AR Usaha Negara Medan
EG N Nomor: 213/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 9 Januari A 2012 tentang penentuan hari H SA sidang dalam sengketa ini;---------------------------------------------------------------------U TA A IT G NG I T TENTANG DUDUK SENGKETA N A LA I G D A EN Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan P G EN AN P S mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan U T AN S PU 2011 U dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 Oktober T N PU DA E Nomor: 05/G/2011/PTUN-JBI, yang amarnya sebagai berikut:-------------------------------M A R A EG MENGADILI N HA A S DALAM EKSEPSI : U TA A - Menolak eksepsi Tergugat;----------------------------------------------------------------------IT G NG I DALAM POKOK PERKARA: T N LA I TA D - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------------A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Perceraian dengan - MenyatakanDbatal GA N Nomor: PE 800/51/BKD/PP/2011 tertanggal 13 Januari 2011 kepada NURBAITI, N SA S.Pd;------------------------------------------------------------------------------------------------U T PU - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang
pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
yaitu
Pencabutan
Surat
Izin
Perceraian
dengan
AN S U Nomor: T PU
GA N PE
800/51/BKD/PP/2011 tertanggal 13 Januari 2011kepada NURBAITI, S.Pd;-------------AN
ED M A
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar R biaya perkara ini secara
GA E tanggung renteng sebesar Rp 461.000,- (Empat N ratus enam puluh satu ribu A AH S rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------------U A AT T Menimbang, bahwa Putusan I Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: G NG20 Oktober 2011 tersebut telah diucapkan di persidangan 05/G/2011/PTUN-JBI tanggal I T N A LAumum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 yang dihadiri oleh yang terbuka untuk I G D A EN P G Penggugat N tanpa dihadiri oleh Tergugat I/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/TurutAN PE US N T A Pembanding;------------------------------------------------------------------------------------------S PU U T N A PU Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I/Pembanding telah ED M RA 2011 dengan Akta mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 Nopember A EG N Permohonan Banding No. 05/G/2011/PTUN-JBI yang A ditandatangani oleh Kuasa Hukum H SA Tata Usaha Negara Jambi dan oleh Tergugat I/Pembanding serta Panitera Pengadilan U TA A Panitera telah diberitahukan kepada I T pihak lawan secara seksama, dengan Surat G G NBanding Pemberitahuan Pernyataan No. 05/G/2011/PTUN-JBI tertanggal 03 Nopember I T N A L 2011;--------------------------------------------------------------------------------------------------I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding Menimbang, D GA N tertanggal PE 22 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha N SANegara Jambi pada tanggal 22 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada U T PU Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Turut Pembanding secara seksama dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 05/G/2011/PTUN-
GA N PE
AN S JBI tanggal 22 Nopember 2011;-------------------------------------------------------------------U T PU N Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang A diajukan D E M Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 A R GATata Usaha Negara Jambi E Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan N A pada tanggal 28 Nopember 2011, dan oleh AHPanitera telah diberitahukan kepada S U A Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Turut AT Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut T I Gdengan Pembanding secara seksama Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra G N I T Memori BandingAN No. 05/G/2011/ PTUN-JBI tanggal 29 Nopember A L I G D A EN 2011;---------------------------------------------------------------------------------------------------P G N AN PE S U Tata T AN Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi S U P U T N Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada para pihak yang A PU D E M bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas A R GA Berkas Perkara No. perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa E N A H 05/G/2011/PTUN-JBI, tertanggal 15 NopemberA2011;----------------------------------------S U A TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM AT T I G G N Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. TI N A L 05/G/2011/PTUN-JBI yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada A I T D A A G tanggal 20 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Ter- Gbanding, IT hari Kamis N G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
tanpa
N A L I oleh dihadiri D A NG
I G NG I T
A T TA
Tergugat/Pembanding,
dan
Tergugat
II
Intervensi/Turut
Pembanding;------------------------------------------------------------------------------------------PE
AN S TU U P
Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi telah mengirim surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 20 Oktober 2011 kepada tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding;--------------
GA N PE
AN S TU Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan U Banding P N A pada hari Selasa pada tanggal 1 Nopember 2011;----------------------------------------------ED M A R Nomor 5 Tahun 1986 Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang A EG N menyebutkan:----------------------------------------------------------------------------------------HA A S U “Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon A T TA dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata I atau kuasanya yang khusus G G N Usaha Negara TI yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu AN A L I G empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukannya kepada D A EN P G N AN PE secara sah”;----------------------------------------------------------------------------S U T AN S U U Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak hadir P pada saat T N A PU D E pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 20 Oktober M A R dihitung 14 (empat A 2011, maka tenggang waktu pengajuan permohonan bandingnya EG N belas) hari sejak saat pengiriman surat pemberitahuan HA putusan, sehingga permohonan A US pada tanggal 3 Nopember 2011. Oleh banding harus diajukan paling lambat A jatuh AT T karena itu permohonan banding Idari Tergugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal G G IN tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 Nopember 2011 masihTdalam N A L (1), Undang D - IUndang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal TA A GA IT N G permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dinyatakan dapat diterima;--------------G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menimbang, D A NG
Medan, PE mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.
N A05/G/201/PTUN-JBI S TU U P bersangkutan, telah
tanggal
20
Oktober
2011
serta
surat-surat
lain
yang
dicapai permufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan pada
hari Senin tanggal 16 januari 2012 sebagaimaana dipertimbangkan berikut ini:-----------
GA N PE
AN S U Dalam Eksepsi:---------------------------------------------------------------------------------------T PU N A Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II DIntervensi/Turut E M A Pembanding mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:--------------------------R A EG N 1. Bahwa uraian gugatan Penggugat/Terbanding kabur;--------------------------------------HA A S U 2. Bahwa gugatan Penggugat/terbanding A yang menggugat Tergugat I (Bupati T TAkewenangan penerbitan Surat Keputusan objek I Merangin) dinilai keliru, karena G G N sengketa telah dilimpahkan kepada Tergugat II (Sekretaris Daerah Kabupaten TI N A LA Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten G Merangin) DI dan A EN P G N Merangin;------------------------------------------------------------------------------------------AN PE S U T AN S PUMajelis U Menimbang, bahwa seluruh eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh T N A PU D E Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada putusan halaman 35 s/d 39, yang M A R pada pokonya menyatakan menolak seluruh eksepsi dariATergugat/Pembanding dan EG N Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding;-------------------------------------------------------HA A S U Menimbang, bahwa Majelis Hakim TAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan A I Ttersebut sehingga harus dikuatkan dan diambil alih sependapat dengan pertimbangan G NG I T menjadi pertimbangan putusan aquo;------------------------------------------------------------N A IL TA D A Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, GA IT N G G PE Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mempertimbangkan:----------N Majelis I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I keputusan obyek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha - ApakahDsurat GA N PEnegara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-------------------------------------------------------------------------------------------- Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----------------------------------------
GA N PE
AN S U T - Apakah Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan untuk mengajukan PU N A gugatan aquo;--------------------------------------------------------------------------------ED M A R39 s/d 42, yang pada Sebagaimana dipertimbangkan pada putusan halam A EG N pokoknya menyatakan, bahwa Surat Keputusan A obyek sengketa telah memenuhi H SA unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan diajukan U A ATsebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UndangT masih dalam tenggang waktu GI G Undang Nomor 5 IN T Tahun 1986 dan Penggugat/Terbanding dinilai mempunyai N A LAhukum untuk mengajukan gugatan aquo;--------------------------------kepentingan I G D A EN P G N AN PEMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan S U N T Asependapat S U dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga harus P dikuatkan U T N A PU dan diambil alih menjadi pertimbangan putusan aquo;----------------------------------------ED M A R menyatakan prosedur A Menimbang, bahwa pada pokonya Penggugat/Terbanding EG N penerbitan surat keputusan obyek sengketa Abertentangan dengan peraturan AH S U perundang-undangan yang berlaku;--------------------------------------------------------------A AT T Menimbang, bahawa atas GIgugatan tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat G N TI II Intervensi/Turut Pembanding pada pokoknya menyatakan, prosedur penerbitan surat N A ILsengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangTA D keputusan obyek A TA G I N GG berlaku;------------------------------------------------------------------------------------------------PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Menimbang, D GA N mmepertimbangkan tentang kewenangan atas terbitnya surat keputusan obyek PE N SAsengketa pada putusan halaman 44 s/d 47, yang pada pokoknya menyatakan bahwa U T PU berdasarkan pelimpahan kewenangan secara mandat dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, surat keputusan obyek sengketa ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
GA N PE
AN S Kabupaten Merangin atas nama Bupati Merangin, sehingga yang bertanggung jawab U T PU adalah Bupati Merangin;----------------------------------------------------------------------------N A ED M Negara Medan Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha A R A EG dikuatkan dan diambil alih sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga harus N HA menjadi pertimbangan putusan aquo;------------------------------------------------------------A S U A TMajelis A Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara T I G G Jambi mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan surat keputusan obyek N TI N sengketa yang pada A LA putusan halaman 47 s/d 51, yang pada pokonya menyatakan I G D A EN P G bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa mengandung cacat prosedural, N AN PE S U N dalam proses permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi T Akarena S PU U T N ada tahapan yang tidak dilaksanakan, yaitu tidak adanya pertimbangan A dari atasan PU D E M Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan ijin cerai (Tergugat II Intervensi) sedangkan hal A R GA Pemerintah Nomor 45 tersebut sangat dibutuhkan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan E N A H Tahun 1990. Oleh karena itu Majelis HakimAPengadilan Tata Usaha Negara Jambi S U TA membatalkan surat keputusan obyek mempunyai alasan hukum untuk A IT G sengketa;----------------------------------------------------------------------------------------------NG I T N Menimbang, LAbahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara JambiTA I D A TA tersebut hanya mempertimbangkan dan menilai dari aspek prosedural saja I tanpa G N GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I aspek substansinya;--------------------------------------------------------mempertimbangkan D GA N PEMenimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah N SA U T Kabupaten Merangin telah memanggil Nurbaiti, S.Pd dan Thamrin sehubungan dengan U P ijin cerai atas nama Nurbaiti, S.Pd., NIP. 197101032005012007, tanggal 3 Oktober 2010 pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010 bertempat di ruang Kerja BKD Kabupaten
GA N PE
AN S U Merangin ( Vide Bukti T.II.5.6 ) dan pada hari dan tanggal itu juga para pejabat T PU N dari BKD Kabupaten Merangin telah melakukan pemeriksaan terhadap ANurbaiti, S.Pd ED M dan atas pemeriksaan tersebut Nurbaiti, S.Pd, tetap memohon A untuk ijin cerai dari R GAkeharmonisan dalam rumah E suaminya yang bernama Thamrin dengan alasan tidak ada N A tangga, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga AHdan suami tidak memberikan nafkah S U A T mempunyai tekad bulat dan tidak ada lahir dan batin dan menyatakan Asudah T GI bukti T II.8). Selanjutnya Kepala BKD Kabupaten penyesalan dikemudian hariG(vide N TI N Nomor 800/647/BKD/2010, tangal 26 Oktober 2010 telah Merangin dengan ASurat A L I G D A EN menyuratiGKepala Kantor Departemen Agama cq Ketua BP4 Kabupaten Merangin di P EN AN P S Bangko untuk memberi pembinaan/nasehat dan waktu untuk menyelesaikan secara U T AN S PUkembali U damai, agar rumah tangga Nurbaiti, S.Pd dan suaminya Thamrin dapat rukun T N PU DA E (vide bukti T.II.9). Selanjutnya Kepala BKD Kabupaten MeranginMdengan Nota Dinas RA A Nomor 800/14/BKD/2011, tanggal 11 januari 2011 G mengusulkan kepada Sekda E N A Kabupaten Merangin agar berkenan untuk menandatangani surat ijin cerai PNS atas H A S U nama Nurbaiti, S.Pd guru SMP NegeriTA 49 Merangin dengan suaminya yang bernama A I T Sekda Kabupaten Merangin atas nama Bupati Thamrin ( vide bukti T.II.12). G Akhirnya NG I T Merangin memberikan ijin kepada Nurbaiti, S.Pd untuk melakukan perceraian dengan N A IL dengan Surat Ijin Perceraian Nomor 800/51/BKD/PP/2011, tanggalTA D suaminya Thamrin A TA G I N GG 13 Januari PE 2011 (obyek sengketa);---------------------------------------------------------------N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Nomor D A G N 043/Pdt.G/2011/PA.Bko, tanggal 11 Mei 2011 (vide bukti P.8) dalam perkara antara PE N SATergugat II Intervensi/Turut Pembanding dengan Penggugat/Terban- ding, pada U T PU pokoknya mempertimbangkan bahwa diantara mereka tidak ada lagi keharmonisan, sehingga terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh
GA N PE
AN S Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding;-------------------------------------------------------U T PU N Menimbang, bahwa saksi Helmi A.R menerangkan, selaku A pegawai BKD D E M Kabupaten Merangin diberi tugas untuk menyelesaikan permohonan ijin cerai dari A R A Terguggat II Intervensi/Turut Pembanding, saksi SuhaibiEG selaku Kepala BKD Kabupaten N A Merangin menerangkan bahwa saksi telah Smemproses surat permohonan ijin cerai AH U TA yangt diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding;------------------------------A T GI G Menimbang, bahwaN berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi TI N dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tersebut, dihubungkan A LA I G D Ajo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara substansi menurut PEN G Perkawinan N AN PE S U N Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terbukti bahwa alasan T AMajelis S PU U T N untuk mengajukan permohonan ijin cerai dan bahkan untuk pengajuanAgugatan cerai PU ED M sudah terpenuhi, sehingga kekurangan yuridis yang bersifat prosedural, karena tidak A R GAPembanding dalam proses adanya pertimbangan atasan Tergugat II Intervensi/Turut E N A permohonan ijin cerai dapat ditolerir, apalagi kekurangan yuridis tersebut tidak bersifat AH S U TA essensial, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak A T GI Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sependapat dengan pertimbangan G N TI N Nomor: 05/G/2011/PTUN-JBI, tanggal 20 Oktober 2011 dan oleh karena itu harus A L I TA D A dibatalkan;--------------------------------------------------------------------------------------------GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa oleh karena itu Penggugat/Terbanding adalah sebagai pihak Menimbang, D GA N yangPE kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 N SATahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayara biaya U T PU yang timbul dalam pemeriksaan di tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----------------------------------------------------------------------------------------------MENGINGAT:
N
AN S U T PU
GA N PE
1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha DANegara yang
E M A
telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 R dan terakhir dengan
GA E Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;----------------------------------------------------N A AH S 2. Semua peraturan perundang-undangan U lainnya yang terkait dengan perkara A AT T ini;--------------------------------------------------------------------------------------------------GI G N MENGADILI TI N A LA I G D - Menerima Apermohonan banding dari Tergugat/Pembanding;------------------------------ PEN G EN AN P S - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: U T AN S PU U T 05/G/2011/PTUN-JBI, tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan N PU DA E Banding;-------------------------------------------------------------------------------------------M A R A EG N HA A MENGADILISSENDIRI U A AT T Dalam GI G N Eksepsi: TI N A L A I - Menolak D eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut T A GA IT N G Pembanding;-------------------------------------------------------------------------------------G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Dalam Pokok Perkara: D GA N PE gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-------------------------------- Menolak N SA U T - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua PU tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua
AN S U T Pengadilan PU
ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------Demikian
diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
N A D
GA N PE
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, oleh E
M A R
kami: JAYATAN SIHOMBING, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha A
EG N Negara Medan selaku Ketua Majelis, H. ZAINUL A ABIDIN MAJID, SH., dan H SA YOSRAN, SH., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha U TA A Negara Medan selaku Hakim Anggota, I T putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang G G dinyatakan terbuka untukIN umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, T N A LA oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: RAJULIM dengan didampingi I G D A EN P G SIPAYUNG, N SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,AN PE US N dihadiri para pihak yang berpekara maupun kuasa hukumnya;-----------------------T A tanpa S PU U T N A PU HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA ED M A R A dto, dto, EG N H. ZAINUL ABIDIN MAJID, SH JAYATAN HA SIHOMBING, SH A S U TA dto, dto, A T GI G YOSRAN, SH., M.Hum PANITERA PENGGANTI N TI N A L dto, I TA D A GA IT N G RAJULIM SIPAYUNG, SH G PE IN N T A S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I D GA N PE Biaya Perkara : Perincian N SA U T 1. Biaya Meterai Putusan .........Rp. PU
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan `.......Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara. ..........Rp.
239.000,-
Jumlah................................Rp.
250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
AN S U T PU
N LA I D A NG E P
N A L DI A NG E P
G G N TI
G G N TI
AT T I
AT T I
AH S AU
AH S AU
E N A
E N A
R A G
R A G
E M A
E M A
N A D
N A D
AN S U T PU
AN S U T PU
NG I T
G
TA A IT
AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
GA N PE
A G N PE
