PUTUSAN Nomor : 315/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. OTO MULTIARTHA, berkedudukan di Gedung Summitmas II, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61-62, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh EDI SUYITNO, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. JANES H. SILITONGA, S.H.; 2. AGUS SALIM, S.H.; 3. YOS RAJENDRA, S.H.; 4. TIAR BAGUS PUTRANTO, S.H.; 5. FIRDAUS Advokat dan karyawan PT. OTO MULTIARTHA pada bagian Litigatin Officer, yang beralamat di Gedung Summitmas II, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan; Melawan : PEMERINTAH
REPUBLIK REPUBLIK
INDONESIA INDONESIA
c.q.
KEJAKSAAN
AGUNG
c.q.
KEJAKSAAN
TINGGI
SUMATERA UTARA c.q. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam Perkara Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, yang beralamat di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Jalan Yos Sudarso, Kota Tebing Tinggi, yang diwakili oleh FAJAR RUDI MANURUNG, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. FITRIYANI, S.H.; 2. MUHAMMAD YAMIN, S.H.;
-2-
3. ALVIN ZIAWA, S.H.; 4. PUTRI MARLINA SARI, S.H.; Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kota Tebing
Tinggi,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
SK-
03/N.2.14/GP.2/09/2014 tanggal 22 September 2014 dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Untuk Melaksanakan Sidang Perdata Nomor
PRIN-01/N.2.14/Gp.2/09/2014,
tanggal
22
September
2014,
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanan tanggal 15 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi
pada
tanggal
15
Agustus
2014
dalam
Register
Nomor
28/Pdt.G/2014/PN.Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bersama ini mengajukan Gugatan Perlawanan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX dirampas untuk negara;
-3-
- 5 (lima) ekor Trenggiling yang masih hidup diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan Sumatera Utara; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha pada tanggal 5 Januari 2011 telah membacakan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
sebagaimana
yang
didakwakan dalam dakwaan tunggal; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; 3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melepaskan/mengeluarkan Terdakwa tersebut di atas dari RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi; 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak; - 22 (dua puluh dua) ekor satwa Trenggiling yang telah dititipkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, tetap dititipkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara; 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Adapun dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Pelawan adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, yang didirikan sesuai undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi riil di tengah tengah masyarakat;
-4-
2. Bahwa Pelawan dalam perkara aquo, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi; 3. Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya ada membiayai 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, a.n. Debitur Suhardi, dengan Kontrak Nomor 10-401-10-03221, Tanggal 18 Agustus 2010, dan merupakan objek jaminan fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H., Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia Nomor W2-052880AH.05.01.Tahun 2013, Tanggal 22 Mei 2013; 4. Bahwa dengan adanya Sertifikat jaminan fidusia tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf a: (1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima fidusia; Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menegaskan sebagai berikut: “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang
timbul
dari
perbuatan
melanggar
hukum
sehubungan
dengan
penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” Sehingga dasar hukum tersebut di atas yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan unit mobil karena Suhardi (Debitur) telah melakukan Cidera Janji dan Bukti Hak Kepemilikan unit mobil tersebut di atas hingga saat ini masih berada pada Penguasaan Pelawan;
-5-
5. Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi
yang
memeriksa
dan
mengadili
perkara
Nomor
748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011, khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak; 6. Bahwa Pelawan melalui surat Nomor 05/Litgt-Oto/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan mohon penundaan pelaksanaan lelang barang bukti atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia WT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, a.n. Debitur Suhardi kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan menjelaskan bahwa status unit tersebut merupakan objek jaminan fidusia; 7. Bahwa tindakan Terlawan yang mengajukan kasasi dan menuntut agar unit dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, di mana Pelawan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sebagaimana telah termaktub di dalam: Pasal 28 H ayat (4) UUD1945 yang menyatakan: “Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun”; Pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan: “Pemilik Barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya”; 8. Bahwa adapun dasar hukum Pelawan mengajukan Perlawanan ini di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah Pasal 195 ayat (6) HIR, yang menyatakan: “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, di hadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”; 9. Bahwa sebagaimana dasar dasar hukum dan dalil-dalil yang telah Pelawan sampaikan di atas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut: - Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor
-6-
Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, a.n. Debitur Suhardi serta kunci kontak; - Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX dibatalkan; - Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); 10. Bahwa mengingat perkara pidana Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dan Terlawan yang
saat
ini
telah
menyita
unit
mobil
dan
akan
melaksanakan
pelelangan/eksekusi atas unit mobil milik Pelawan dalam perkara aquo berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia WT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat menunda pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan di mana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara aquo, maka untuk mencegah/menunda eksekusi, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa: - Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak, dalam perkara Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/ PN.TTD sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsde); - Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan
-7-
terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); - Bahwa, karena Perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka diminta kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar sudi memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil hukum dan bukti yang diuraikan di atas, dimohonkan Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar kiranya memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, untuk seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar: DALAM PROVISI: 1) Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara aquo; 2) Memerintahkan
Terlawan
dalam
perkara
aquo
untuk
menunda
eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak; 3) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); DALAM POKOK PERKARA: 1) Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak; 3) Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak, dibatalkan;
-8-
4) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX serta kunci kontak, kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); 5) Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, maka Pelawan mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);
Menimbang,
bahwa
terhadap Gugatan Perlawanan dari Pelawan,
Terlawan memberikan Jawaban sekaligus pada tanggal 9 Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut:
I.
DALAM EKSEPSI
A. GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN ERROR IN PERSONA;
Pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak tepat (Gemis Aanhoeda Nigheid);
Pada poin ke-3 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya, Pelawan mengatakan: “Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya ada membiayai 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX a.n. Debitur Suhardi, dengan Kontrak Nomor 10-401-10-03221 tanggal 18 Agustus 2010, dan merupakan objek jaminan fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, SH No. 572 tanggal 03 Mei 2013, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W2-052880-AH.05.01. Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013;
Kemudian dalam poin ke-4 Pelawan mengatakan bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, maka berdasarkan Pasal 29 ayat (1)
-9-
huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pelawan mempunyai hak dan kewenangan untuk mengamankan unit mobil karena Suhardi (Debitur) telah melakukan cidera janji dan dengan demikian merupakan dasar hukum bagi Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX yang pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan;
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia
terhadap
kreditur
lainnya.
Jaminan
Fidusia
lahir
karena
diperjanjikan, yaitu jaminan yang diatur dalam perjanjian jaminan antara debitur dan kreditur yang mengulas hal-hal jumlah kredit serta jenis objek jaminan secara lengkap. Perjanjian jaminan ini adalah perjanjian accessoir yang mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Debitur dan kreditur merupakan subjek hukum (para pihak) yang ada di dalam suatu perjanjian kredit. Terkait dengan pembiayaan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, dengan jelas dalam posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Debitur adalah Suhardi dan Terlawan sebagai Kreditur. Dalam perjanjian, dikenal asas personalia. Asas ini berpedoman pada Pasal 1315 dan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”;
- 10 -
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri;
Dengan demikian, oleh karena Kontrak Nomor 10-401-10-03221 tanggal 18 Agustus 2010, Akta Jaminan Fidusia Nomor 572 tanggal 03 Mei 2013 dan Sertifikat Fidusia No. W2-052880-AH.05.01. Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013 dibuat oleh Pelawan selaku Kreditur dan Suhardi selaku Debitur, maka baik Kontrak, Akta Jaminan Fidusia maupun Sertifikat Fidusia tersebut hanya mengikat bagi Pelawan dan Suhardi. Dalam hal Debitur (Suhardi) melakukan Cidera Janji, maka seharusnya Pelawan mengajukan gugatan terhadap Suhardi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
Oleh karena itu jelas bahwa Terlawan sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembiayaan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, sehingga tidak tepat ditarik sebagai pihak Terlawan dalam perkara aquo. Dengan demikian Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan error in persona dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
B. GUGATAN
PERLAWANAN
YANG
DIAJUKAN
OLEH
PELAWAN
OBSCUUR LIBEL;
1. Terdapat kontradiksi antara isi (dalil) posita maupun antara posita dengan petitum;
- 11 -
Pada alinea pertama posita Gugatan Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa gugatan Perlawanan dalam perkara ini diajukan Pelawan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, namun dalam poin
ke-5
isi
(dalil)
posita
Gugatan
Perlawanannya
Pelawan
mengatakan bahwa telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 748/Pid.B/2010/ PN.TTD, dengan terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011, khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya dalam butir ke-2 petitum Gugatan Perlawanannya Pelawan justru memohon agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberi Putusan yang menyatakan
Putusan
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
613
K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dibatalkan;
Jelas terdapat kontradiksi antara isi (dalil) posita di mana di satu sisi Pelawan mengatakan bahwa Gugatan Perlawanan diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan
Pengadilan
Negeri
Tebing
Tinggi
Nomor
748/Pid.B/2010/PN.TTD sedangkan di sisi lain Pelawan mengatakan bahwa
Putusan
Pengadilan
748/Pid.B/2010/PN.TTD
telah
Negeri tepat,
Tebing padahal
Tinggi antara
Nomor Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PB.TTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalam Posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PB.TTD telah tepat namun dalam petitum Gugatan Perlawanannya, Pelawan justru
- 12 -
memohon
agar
Putusan
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
613
K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD dibatalkan;
Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;
Berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa terdapat kontradiksi antara isi (dalil) posita maupun antara posita dengan petitum dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sehingga Gugatan Perlawanan tersebut kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak jelas bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum;
Dalam alinea pertama posita gugatan perlawanannya Pelawan mengatakan bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah gugatan perlawanan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, selanjutnya Pelawan menguraikan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD;
Menurut hukum, Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi tidak boleh mempermasalahkan mengenai alasan dan isi putusan yang dilawan pelaksanaannya. Namun ternyata, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan perlawanannya, Pelawan telah mempermasalahkan kembali isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo.
Putusan
Pengadilan
Negeri
Tebing
Tinggi
Nomor
748/Pid.B/2010/PN.TTD, bahkan dalam poin ke-5 isi (dalil) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan bahwa telah tepat
- 13 -
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang
memeriksa
dan
mengadili
perkara
Nomor
748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011, khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak, padahal Pelawan jelas mengetahui bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan selanjutnya atas upaya hukum tersebut Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan Nomor 613 K/PID.SUS/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang salah satu amarnya menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX Dirampas untuk negara;
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 1956, Nomor 35 K/Sip/1954, bahwa “Dalam melakukan perlawanan terhadap putusan yang in abstracto dapat dilaksanakan, tidak ada kemungkinan lagi menurut hukum untuk menyatakan bahwa putusan itu keliru, oleh karena yang dapat dijadikan untuk melakukan perlawanan itu hanya keadaan-keadaan konkrit yang tidak membolehkan pelaksanaan, misalnya bila isi putusannya telah dipenuhi atau di antara kedua belah pihak telah diadakan dading dan oleh karena itu pelaksanaannya harus ditangguhkan;
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 April 1958, Nomor 216 K/Sip/1958, bahwa: perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterima apabila keberatan-keberatan Pelawan adalah mengenai alasan dan isi putusan tersebut”;
Dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan obscuur libel (tidak jelas) dan bahkan bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
II. DALAM POKOK PERKARA
- 14 -
a. Bahwa dalam poin ke-3 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan: “Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya ada membiayai 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX a.n. Debitur Suhardi, dengan Kontrak No. 10-401-10-03221 tanggal 18 Agustus 2010, dan merupakan objek jaminan fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H. Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia Nomor W2-052880-AH.05.01. Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013”;
Selanjutnya dalam poin ke-4 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan menyebutkan: “Bahwa dengan adanya Sertifikat jaminan fidusia tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf a....dst...Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia...dst...Selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia...dst...Sehingga dasar hukum tersebut di atas yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan unit mobil karena Suhardi (Debitur) telah melakukan cidera janji dan bukti hak kepemilikan unit mobil tersebut di atas hingga saat ini masih berada pada penguasaan Pelawan;
Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan tersebut di atas Terlawan tolak dengan pertimbangan sebagai berikut: -
Bahwa dalam Gugatan Perlawanannya Pelawan sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti yang menerangkan perihal cidera janji yang dilakukan oleh Suhardi (Debitur) sehingga tidaklah beralasan apabila kemudian Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan mempunyai hak dan kewenangan untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 15 -
-
Bahwa dalam pembiayaan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX a.n. Debitur Suhardi, Kontrak Nomor 10-401-10-03221 antara Pelawan selaku kreditur dan Suhardi selaku Debitur dibuat tanggal 18 Agustus 2010, selanjutnya Akta Jaminan Fidusia baru diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H., pada tanggal 3 Mei 2013. Dari perbedaan tanggal yang cukup jauh tersebut, Terlawan menarik kesimpulan bahwa penandatanganan Kontrak Nomor 10-401-10-03221 tanggal 18 Agustus 2010 yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian kredit, tidak langsung diikuti dengan pembuatan perjanjian Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”;
Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengenai keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H. Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013;
Bahwa dalam perkara pidana dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha, 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX telah disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut, dengan uraian kronologis sebagai berikut: 1. Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha ditangkap pada Hari Jum’at tanggal 3 September 2010 sekira pukul 08.40 WIB di Simpang Medan Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi saat mengendarai 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX yang membawa 3 (tiga) buah keranjang warna biru yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) ekor trenggiling; 2. 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX disita sebagai barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
- 16 -
Kapolres Tebing Tinggi Nomor SP.Sita/144/IX/2010/ RESKRIM tanggal 3 September 2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 621/Pen/Pid/Sit/2010/ PN.TTD tanggal 1 Oktober 2010; 3. Berdasarkan keterangan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha dan STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) Nomor Polisi BK 7751 WX dengan nomor urut pendaftaran 13110/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009, diketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX bernama SUARDI, 40 tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun I Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dan melalui P-19 (Pengembalian berkas
perkara
untuk
dilengkapi)
Nomor
B-
1294/N.2.14/Epp.3/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Terlawan telah meminta Penyidik Polres Tebing Tinggi untuk menjadikan SUARDI sebagai saksi dalam berkas perkara dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha namun petunjuk tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi karena SUARDI tidak diketahui keberadaannya (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/92/X/2010/RESKRIM tanggal 27 Oktober 2010);
Dengan demikian sejak tahun 2010 keberadaan SUARDI atau SUHARDI selaku debitur dalam perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX tidak diketahui sehingga timbul keanehan apabila kemudian muncul Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H. Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013 padahal sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, syarat pembuatan akta Jaminan Fidusia antara lain: 1) Dihadiri oleh para penghadap, yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan
hukum
serta
harus
dikenal
oleh
Notaris
atau
diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal (Pasal 39); 2) Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) saksi (Pasal 40 ayat 1);
- 17 -
3) Dibacakan saat itu juga oleh notaris di depan para penghadap dan saksi (Pasal 16 ayat 1 huruf m, Pasal 44 ayat 1); Di mana apabila ada salah satu syarat tersebut yang tidak dipenuhi akan berakibat akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta
otentik
melainkan
hanya
mempunyai
kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”
Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”;
Dengan tidak diketahuinya keberadaan SUHARDI sejak tahun 2010 maka dapat diduga bahwa Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H. Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013 tidak dibuat dengan hadirnya salah satu pihak (penghadap) yaitu SUHARDI selaku Debitur, dengan demikian akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dibacakan di depan salah satu pihak (penghadap) yaitu SUHARDI selaku debitur dan tidak ditandatangani saat itu juga oleh salah satu pihak (penghadap) yaitu SUHARDI selaku debitur, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 44 ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akibatnya adalah akta Jaminan Fidusia tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- 18 -
Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap sebagai akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”;
Dengan demikian yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh para pihak tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Oleh karena akta Jaminan Fidusia Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013 dianggap sebagai akta di bawah tangan, maka harus dianggap bahwa akta tersebut tidak dibuat dihadapan notaris sehingga dengan demikian akta Jaminan Fidusia Nomor 572
tanggal 3
Mei 2013
tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Pelawan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
-
Bahwa
yang
dimaksud
dengan
mendaftarkan benda jaminan
pendaftaran
dalam
perjanjian
fidusia
adalah
kredit ataupun
perjanjian pembiayaan yang diikat dengan fidusia, yang telah dilakukan pembebanan dengan akta jaminan fidusia, pada kantor pendaftaran fidusia. Tujuannya adalah memperoleh sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa kreditur adalah pemegang jaminan fidusia sehingga kreditur memperoleh kepastian hukum dan keuntungan sebagai kreditur preferen;
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
Pendaftaran fidusia dapat dilakukan apabila telah dibuat akta jaminan fidusia yang berisi informasi mengenai perjanjian hutang piutang
- 19 -
antara debitur dan kreditur serta keterangan mengenai objek jaminan yang digunakan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia harus dibuat oleh notaris. Terkait uraian sebelumnya, oleh karena akta Jaminan Fidusia Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013 dianggap sebagai akta di bawah tangan dan oleh karenanya harus dianggap tidak dibuat dihadapan notaris, maka dengan demikian akta Jaminan Fidusia Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013 tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat fidusia, sehingga oleh karenanya Sertifikat Fidusia Nomor W2-052880-AH.05.01. Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013 harus dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Pelawan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Selain itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia: “Jangka
waktu
pendaftaran
jaminan
fidusia
oleh
perusahaan
pembiayaan paling lambat adalah 30 (tiga) puluh hari kalender dihitung sejak tanggal dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen”;
Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyebutkan: “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah dinyatakan lengkap persyaratannya, selanjutnya jaminan fidusia tersebut akan dicatat oleh pejabat dalam Buku Daftar Fidusia pada hari dan tanggal yang sama saat diterimanya permohonan pendaftaran tersebut. Kemudian sertifikat jaminan fidusia juga diterbitkan dan diserahkan pada hari dan tanggal yang sama dengan diterimanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia”;
- 20 -
Dalam kegiatan usahanya membiayai 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX a.n. Debitur Suhardi, Pelawan telah membuat Kontrak Nomor 10-401-10-03221 tanggal 18 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pelawan selaku Kreditur dan Suhardi selaku Debitur. Akan tetapi Sertifikat Fidusia atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX tersebut baru diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2013, sehingga terdapat rentang waktu hampir 3 (tiga) tahun antara perjanjian pembiayaan konsumen dengan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia oleh Pelawan. Dengan demikian jelas bahwa Pelawan telah terlambat
dalam
melakukan
pendaftaran
jaminan
fidusia
dan
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga oleh karenanya Sertifikat Fidusia Nomor W2-052880-AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013 harus dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Pelawan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
b. Bahwa dalam poin ke-5 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan: “Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi
yang
memeriksa
dan
mengadili
perkara
Nomor
748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011, khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak”;
- 21 -
Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan tersebut di atas Terlawan tolak dengan pertimbangan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/ Pid.B/ 2010/PN.TTD tanggal 5 Januari 2011 tersebut Terlawan telah mengajukan upaya hukum Kasasi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Januari 2011 dan selanjutnya Terlawan telah mengirimkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui Surat Pengantar Nomor B-161/N.2.14/Euh.1/02/ 2011 tanggal 31 Januari 2011 sehingga kemudian atas upaya hukum Kasasi tersebut Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan putusan Nomor 613 K/PID.SUS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum
putusan
ini
mempunyai
kekuatan
tetap
dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX; Dirampas untuk negara; - 5 (lima) ekor trenggiling yang masih hidup diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan Sumatera Utara;
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengatakan: “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, berhubung putusan Judex Facti adalah bukan putusan bebas murni melainkan bebas tidak murni”. .....”Bahwa putusan Judex Facti dikatakan bebas tidak murni karena alasan pertimbangan Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa telah salah menafsirkan unsur dengan sengaja…“ ...”Bahwa pertimbangan Judex Facti bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Trenggiling barang yang dilindungi, pertimbangan Judex
- 22 -
Facti tersebut tidak sesuai dengan asas hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum”;
Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 tanggal 06 Agustus 2012, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011 tidaklah tepat dan oleh karena itu harus dibatalkan;
Bahwa sebagaimana yang telah Pelawan uraikan dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/ kredit mobil, yang didirikan sesuai undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan
Terbatas
Jo.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
84/PMK.012/2006 di mana dalam kedudukannya tersebut, Pelawan sama sekali tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 5 Januari 2011, padahal Pelawan jelas mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 5 Januari 2011 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. Bahwa dalam poin ke-7 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan: “Bahwa tindakan Terlawan yang mengajukan kasasi dan menuntut agar unit dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, di mana Pelawan sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum”.
Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan tersebut di atas Terlawan tolak dengan pertimbangan sebagai berikut: -
Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
RI,
Kejaksaan
adalah
lembaga
Pemerintah
yang
- 23 -
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara.
Terkait
dengan
penanganan
perkara
pidana
dengan
Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha yang dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Terlawan dalam melaksanakan tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Terlawan mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/010/PN.TTD tanggal 5 Januari 2011 bukanlah merupakan tindakan yang sewenangwenang
karena
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas;
Sebagaimana telah disinggung oleh Pelawan dalam alinea kedua posita Gugatan Perlawanannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI 1.
Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2.
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3.
Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melepaskan/ mengeluarkan terdakwa tersebut di atas dari RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi;
4.
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5.
Menetapkan barang bukti berupa: -
Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak;
-
22 (dua puluh dua) ekor satwa Trenggiling yang telah dititipkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara,
- 24 -
tetap dititipkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara; 6.
Membebankan biaya perkara kepada negara;
Menyikapi putusan bebas tersebut, Terlawan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi, di mana tindakan Terlawan tersebut didasarkan pada:
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal
10
Desember
1983
tentang
Tambahan
Pedoman
Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) butir ke-19 menyebutkan: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember putusan
1983,
bebas
menyatakan yang
bahwa
dijatuhkan
PN
seharusnya
terhadap
itu,
langsung
Jaksa
mengajukan permohonan kasasi ke MA; - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan
sudah tepat
dan
adilkah putusan
pengadilan
bawahannya itu; - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 yang antara lain menyatakan : a. Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 25 -
Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat...”; Dengan demikian jelas dan tegas bahwa tindakan Terlawan mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 05 Januari 2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Bahwa terkait dengan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 05 Januari 2011, Terlawan selanjutnya menyusun Memori Kasasi tertanggal 31 Januari 2011 dimana dalil-dalil yang Terlawan uraikan didalam Memori Kasasi tersebut sejalan dengan surat tuntutan
Nomor
PDM-544/Ep.3/Tbing/11/2010,
yang
telah
Terlawan bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010. Adapun mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, dalam surat tuntutan tersebut Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dimana tuntutan tersebut didasari pertimbangan bahwa sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dalam perkara pidana dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, tidak pernah ada pihak yang hadir dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX tersebut. Terlawan juga telah berusaha mencari tahu mengenai pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX, dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa Luddy Dasa Martha dan 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) Nomor Polisi
BK
7751
WX
dengan
nomor
urut
pendaftaran
13110/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009, diketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751
- 26 -
WX adalah SUARDI, 40 tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun I Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dan melalui P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) Nomor B1294/N.2.14/Epp.3/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Terlawan telah meminta kepada Penyidik Polres Tebing Tinggi untuk menjadikan SUARDI sebagai saksi dalam berkas perkara dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha namun petunjuk tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi karena SUARDI tidak diketahui keberadaannya (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/92/X/2010/RESKRIM tanggal 27 Oktober 2010;
Dengan demikian oleh karena SUARDI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX tidak diketahui keberadaannya dan selama proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan perkara pidana dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha bahkan sampai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjatuhkan putusan atas perkara pidana tersebut tidak ada satu pihak pun yang datang dan mengklaim kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, selain itu 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana menurut Pasal 39 Kitab UndangUndang Hukum Pidana: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga djatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undangundang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;
- 27 -
maka dalam surat tuntutan dan selanjutnya dalam Memori Kasasi Terlawan tetap menuntut agar 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dirampas untuk negara;
Oleh karena itu jelas bahwa tindakan Terlawan mengajukan upaya hukum Kasasi dan menuntut agar 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dirampas untuk negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku tentang hak kepemilikan pribadi sebagaimana dalil Pelawan. Adapun kedudukan Pelawan sebagai perusahaan/ badan hukum yang dalam menjalankan usahannya ada membiayai 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX a.n. Debitur Suhardi, merupakan fakta yang baru diketahui oleh Terlawan saat Pelawan mengajukan surat Nomor 05/LitgtOto/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014 yang menjelaskan bahwa status 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX
merupakan objek jaminan fidusia, namun pada saat itu
Terlawan sudah mengirimkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Keterlambatan Pelawan bukanlah merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab Terlawan
karena
segala
tindakan
sehubungan
dengan
penanganan perkara pidana dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha termasuk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terlawan tidak dapat dipersalahkan atas akibat hukum yang terjadi di kemudian hari karena keterlambatan Pelawan mengklaim status kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX tersebut;
- 28 -
d. Bahwa dalam poin ke-10 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan: “Bahwa mengingat perkara pidana Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dan Terlawan yang saat ini telah menyita unit mobil dan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil milik pelawan dalam perkara aquo berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX serta kunci kontak, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat menunda pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas barang milik pelawan...”
Dalil yang dikemukakan oleh Pelawan tersebut Terlawan tolak dengan pertimbangan sebagai berikut: -
Bahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR: “Perlawanan tidak mencegah permulaan atau kelanjutan pelaksanaan kecuali
bilamana
Ketua
telah
memberi
perintah
penghentian
sementara menunggu putusan pengadilan.” -
Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; 2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; 3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya yang beritikad baik;
sebagai Penyewa
- 29 -
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasl 332 Rv; 6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; 7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
Gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan belum dapat dipastikan didasarkan atas bukti-bukti yang benar, terlebih lagi Pelawan tidak ada menguraikan bukti-bukti sehubungan Cidera Janji yang menurut Pelawan telah dilakukan oleh Suhardi (Debitur), sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak atau tidak melaksanakan putusan serta merta (uitvoorbaar bij vorraad);
-
Bahwa Putusan Nomor 613 K/PID.SUS/2012 tanggal tanggal 06 Agustus 2012 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga demi kepastian hukum putusan tersebut harus segera dilaksanakan, terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX yang diputus dirampas untuk negara, maka pelaksanaan pelelangannya harus segera dilaksanakan.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: PRIMAIR I.
DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya; - Menyatakan gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan error in persona, obscuur libel, sehingga gugatan Perlawanan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;
II. DALAM POKOK PERKARA
- 30 -
- Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Terlawan adalah sah dan beralasan; - Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya; - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara. ATAU SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI -
Menolak tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;
DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
-
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Setelah memperhatikan : 1. Akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menerangkan bahwa pada
- 31 -
tanggal 26 Maret 2015 kepada Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut; 3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Maret 2015; 4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya tertanggal 7 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 9 April 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Agustus 2015; 5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa masing-masing pihak pada hari telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 Maret 2015, menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan
Kepastian
Hukum,
dimana
Pembanding
selaku
Pemegang
Hak
Kepemilikan sekaligus Penerima Fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) sesuai UU no.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang jelas menganut azas “Droit de suit”
- 32 -
yaitu hak kebendaan yang bersifar absolute, namun sangat disayangkan tidak mampu dipelajari dan di pertimbangakan secara sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggiyang menerima dan memutus perkara perdata ini, sehingga menurut hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pembanding, maka Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dimaksud sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan; 2. Bahwa disamping menganut azas “Droit de suit” Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan “Hak Eksekutorial” kepada Pembanding selaku Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 3. Bahwa tidak terdapat satupun ketentuan dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan putusan pidana dapat mengalahkan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang menyatakan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberian Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan menggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia” oleh karenanya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut jelas merupakan objek jaminan fidusia, namun Pengadilan Negeri tebing tinggi tidak mampu mempertimbangkan secara sempurna; 4. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam keputusannya halaman 51 alinea terakhir yang menyatakan “ Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan- ketentuan diatas, maka meskipun di persidangan terbukti bahwa Pelawan adalah pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia, warna Hitam Metalik, BK 7751 WX (yang menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 613 k/PID.SUS/2012 jo Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD), namun Pelawan bukan merupakan pemilik atas benda tersebut”, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cermat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri tebing Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan azas “Droit de suit”sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 5. Bahwa yang prinsipil dalam posita dan Petitum Perlawanan Pembanding adalahtentang Pembanding selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik dan
- 33 -
Pemegang Hak Kepemilikan dan berhak atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut dan selaku Penerima Fidusia yang tidak bias dibebankan untuk menanggung kerugian atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia, dengan demikian hak atas jaminanfidusia merupakan hak kebendaan mutlak (in rem) bukan hak (in personam), sehingga cukup alsan hukum terbanding menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut kepada Terbanding;
Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Pembanding mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menerima dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan dengan mengadili sendiri : -
Menerima Permohonan Banding Pembanding;
-
Mengabulkan dalil-dalil Pembanding yang terdapat dalam Memori Banding ini;
-
Membatalkan
Keputusan
Pengadilan
Negeri
Tebing
Tinggi
No.
28/Pdt.G/2014/PN.TBT tanggal 05 Maret 2015; -
Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pembanding dalam perkara ini untuk keseluruhannya;
-
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Fidusia No: 572 tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, SH;
-
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Fidusia No: W2.052880. AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara;
-
Menyatakan Pembanding sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, BPKB a.n. Suhardi, serta kunci kontak;
-
Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana Nomor: 613 K/PID.SUS/2012, khusunya sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC,
- 34 -
warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, serta kunci kontak; -
Menyatakan Terbanding untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, serta kunci kontak, kepada Pembanding dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya kasasi dari Terbanding (uitvoerbaar bij voorrad);
-
Menghukum Terbanding untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana tidak melaksanakan putusan dalam Pokok Perkara secara sukarela, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
-
Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
A T A U: Apabila Majelis Hakim Pengadilan tinggi Medan yang menangani perkara a quo berpendat lain, maka Pembanding mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya tertanggal 7 April 2015, menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Terlawan/Terbanding menolak dalil hukum yang dipaparkan Pelawan/ Pembanding dalam poin 1 yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.28/Pdt.G/2014/PN.TBT tanggal 05 Maret 2015 bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dianggap tidak mampu mempelajari dan mempertimbangkan dengan sempurna azas droit de suite yang dianut UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah mempertimbangkan
aspek
hukum
untuk
menilai
kedudukan
Pelawan/
Pembanding atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam
- 35 -
BK 7751 WX antara lain ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1977 KUH Perdata, Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-401-10-03221 tanggal 18 bulan Agustus 2010 antara PT. OTO MULTIARTHA sebagai Kreditor dengan SUHARDI sebagai Debitor (Bukti P-1), Akta Jaminan Fidusia Nomor 572 tanggal 3 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, SH (Bukti P-2), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.05880.AH.05.01 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 22-05-2015 jam 12:40:59 (Bukti P-3), Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 33 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pelawan/ Pembanding merupakan pemegang Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX namun Pelawan/ Pembanding bukanlah pemilik atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX ( vide Hal. 46 s/d Hal.51 Put.No.28/Pdt.G/2014/PN.Tbt); Dalam mempertimbangkan mengenai kedudukan Pelawan/Pembanding atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga mempertimbangkan azas droit de suite yang dianut UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana
telah
dinyatakan
bahwa
benar
Pelawan/
Pembanding
merupakan pemegang Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX sehingga dengan pernyataan tersebut jelas dimaksudkan
bahwa
seluruh
hak-hak
Pelawan/
Pemegang Jaminan Fidusia termasuk azas
pembanding
droit de suit
sebagai
telah turut
dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing tinggi dalam Putusan a quo; 2. Bahwa dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah pula mempertimbangkan Hak Eksekutorial sebagaiman dimaksud dalam Pasl 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (vide Hal. 50 alinea 4 Put. No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt), sehingga dalil yang dikemukan oleh Pelawan/ Pembanding dalam poin 2 Memori Banding nya, bukan merupakan suatu dalil hukum yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- 36 -
3. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 24 UU No.24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, “Penerimaan Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”
tidaklah semata-mata dapat ditafsirkan oleh pelawan/
Pembanding sebagai ketentuan yang serta –merta memberikan kewenangan kepada Pelawan/ Pembanding untuk dapat menarik objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia, warna Hitam Metalik, BK 7751 WX yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 613 K/ PID.SUS/2012
dinyatakan
dirampas
untuk
Negara,
dan
saait
ini
penguasaannya ada pada Terlawan/ Terbanding; Terlawan/ Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Putusan a quo yang apada intinya menguraikan bahwa dalam perkara a quo terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan Pelawan/Pembanding sebagai pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX, dan kepntingan Terlawan/ Terbanding selaku Jaksa
selaku eksekutor putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menentukan kepentingan mana yang lebih berhak atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -
Bahwa pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ia adalah pemilik atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX (yang menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 613K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD;
-
Bahwa Pelawan hanya dapat membuktikan bahwa pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX;
-
Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K /PID.SUS/2012, tanggal 6 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, tanggal 5 Januari 2011, dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha, yang salah satu amarnya menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK
- 37 -
7751 WX, dirampas untuk Negara, maka Terlawan selaku Jaksa berkewajiban untuk melaksanakannya; -
Bahwa Pelawan/ Pembanding selaku kreditor masih dapat memperoleh haknya, untuk mendapatkan pelunasan hutang apabila debitor cidera janji melalui sarana tuntutan perdata. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847 K/PDT/2007 tanggal 16 Juni 2009 yang menyatakan bahwa judex facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum/ atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena mobil truk tersebut dirampas berdasarkan putusan pidana dari terdakwa Irwansyah Bin Siter, sedangkan hubungan perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Fidusia dengan Terbantah II (kreditur) dapat diselesaikan
melalui
tuntutan
Perdata;
(vide
Hal.56
Put.
No.
28/Pdt.G/2014/PN.Tbt); Dengan demikian jelas bahwa dalam memutus dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tebing Tinggi telah mempertimbangkan dengan sempurna semua aspek hukum termasuk ketentuan hukum yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia. Berdasarkan
uraian hukum tersebut diatas, bersama ini Terlawan/
Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan banding Pelawan/Pembanding; 2. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Tebing
Tinggi
Nomor
:
28/Pdt.G/2014/PN.TBT tanggal 05 Maret 2015; 3. Menghukum Pelawan/ pembanding untuk membayar biaya perkara. ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Atas Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.
Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat
- 38 -
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya pada pokoknya mendukung Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;
Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan oleh karena sudah merupakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Agustus 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 748/Pid.B/2010/PN.Ttd tanggal 5 Januari 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun Pembanding semula Pelawan ada alasan untuk meminta pernyataan bahwa mobil Daihatsu New Xenia tersebut adalah masih haknya sesuai dengan sertifikat fidusia nomor : W.2052880-AH.05.01 tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013, akan tetapi seyogianya permohonan yang bersangkutan dilakukan secara bersama-sama dengan proses perkara pidana nomor : 748/Pid.B/2010/Pn.Ttd tanggal 5 Januari 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa upaya hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pembanding semula Pelawan adalah pk (peninjauan kembali);
Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Terbanding semula Terlawan sebagai eksekutor tidaklah salah melakukan eksekusi terhadap
- 39 -
mobil Daihatsu New Xenia tersebut karena putusan Mahkamah Agung RI nomor : 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Agustus 2012 telah mempunyai kekuatan hukum pasti; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawantetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Tebing
Tinggi
nomor
:
28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH., dan DALIZATULO ZEGA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal
23
September
2015
nomor
:
315/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.,
- 40 -
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihakpihak berperkara maupun kuasa hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota,
ttd 1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
Hakim Ketua Majelis,
ttd Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.
ttd 2. DALIZATULO ZEGA, SH. Panitera Pengganti,
ttd HAMONANGAN RAMBE SH.MH.
