PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 113/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SITI AISYAH, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan III, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan,

Kota

Tebing

Tinggi,

dalam

hal

ini

memberikan kuasa kepada Erwinsyah Dimyati Lubis, S.H., M.H. dan Budi Prabowo, advokat dan calon advokat pada Kantor ”LAW OFFICE ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, S.H., M.H. & ASSOCIATES”, yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;

Lawan

1. PT BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 21 Tebing Tinggi, yang diwakili oleh Ester Junita Ginting, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin O. Simanjuntak, Muhamad Musonif, S.H., R. Zakaria Somala Sumadhiga, S.H. advokat pada Kantor ”Batahi, Martin & Rekan, yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 F, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I dahulu TERGUGAT-I ;

Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 1

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 79 Pematang Siantar yang diwakili oleh Hadiyanto, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mahmud, S.E, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-112/MK.6/2014 tanggal 13 Februari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II dahulu TERGUGAT-II ; 3. NURHAIDA HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso,

Lingkungan

II,

Kelurahan

Lalang,

Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., Robert Siregar, S.H., dan Rahmad, S.H., pada

Kantor

”Kurniawan

&

advokat

Associates”,

yang

beralamat di URO Building (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III dahulu TERGUGAT-III ; 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Tebing Tinggi yang diwakili oleh Erwin Ananda, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buttu O. Simanjuntak, S.H., dan Jansen Purba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor

99/100-12.76/II/2014

tanggal

7

Februari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV dahulu TERGUGAT- IV ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;


Halaman 2

TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.TTD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan dan menerima Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah No. 338/KCSy-03-Ops/MRB/2007 tanggal 10 Agustus 2007; 2. Bahwa sebagai jaminan atas penerimaan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tersebut, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah hak milik seluas 916 m 2, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kec. Rambutan, Kel. Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tertanggal 5-4-1995 Nomor 965/Rantau Laban atas nama Kusdianto (suami Penggugat) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan yang terdapat di atasnya; 3. Bahwa kemudian oleh karena Tergugat I menganggap Penggugat melalaikan kewajibannya, maka Tergugat I melalui perantaraan Tergugat II melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut; 4. Bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 8 November 2013 bertempat di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi; 5. Bahwa “Nilai Limit” atau patokan harga lelang yang terendah yang ditentukan oleh Tergugat I selaku penjual dan diserahkan kepada Tergugat II selaku Pejabat Lelang untuk ditawarkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp400.000.000,00; 6. Bahwa pelaksanaan lelang hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta yaitu Tergugat III; 7. Bahwa sebelum mengikuti pelelangan Tergugat III mengetahui bahwa barang jaminan yang menjadi objek lelang masih dan sedang ditempati dan diusahai oleh Penggugat; 8. Bahwa Tergugat III telah memenuhi penawaran harga yang terendah yakni Rp400.000.000,00 sehingga terhadap objek lelang telah terjual dan


Halaman 3

oleh

Tergugat

II

Tergugat

III

ditunjuk/ditetapkan

sebagai

pembeli/pemegang lelang; 9. Bahwa selanjutnya Tergugat III memohon kepada Tergugat IV untuk balik nama atas SHM No. 765/Rantau Laban dari atas nama Kusdianto menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Tergugat III) dan saat Gugatan ini didaftarkan Tergugat IV sedang memproses penerbitannya; 10. Bahwa dalam pada itu Penggugat telah menolak penyerahan dari Tergugat I uang hasil lelang atas barang jaminan sebesar yakni Rp400.000.000,00

dikurangi

dengan

kewajiban/hutang

Penggugat

Rp181.716.500,00 atau sama dengan Rp229.283.500,00 sebab harga lelang baik “nilai limit” yang ditentukan Tergugat I maupun “harga jual” yang ditawarkan dan diterima Tergugat II terlalu rendah atau tidak wajar jika dibandingkan dengan harga “nilai pasar” atas barang jaminan tersebut yakni sebesar Rp1.216.000,00 yang terdiri dari harga tanah seluas 916 m2 dikali Rp1.000.000,00/m2 sama dengan Rp916.000.000,00 ditambah harga

bangunan

rumah

makan

yang

ada

di

atasnya

sebesar

Rp300.000.000,00; 11. Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu: -

Tergugat I, sebagai penjual kuasa undang-undang atau kreditur bank, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan nilai limit berdasarkan pendekatan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akibatnya harga jual lelang yang ditawarkan oleh Tergugat II rendah;

-

Tergugat II, sebagai pejabat lelang, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan

penawaran

dan

harga

jual

lelang,

sehingga

melanggar hak Penggugat sebagai pemilik barang jaminan; -

Tergugat III, sebagai peminat/peserta lelang, tidak melakukan kewajibannya melihat dan memeriksa objek lelang apakah masih ditempati/diusahain orang lain sebelum mengikuti lelang, sehingga tidak memenuhi iktikad atau niat baik sebagai calon pembeli lelang;

-

Tergugat IV, sebagai aparat administrator pertanahan di daerah Kota Tebing Tinggi, memproses permohonan balik nama Tergugat III yang dasar permohonannya adalah jual beli lelang yang cacat hukum, sehingga akibatnya SHM No. 765/Rantau Laban berganti nama dari


Halaman 4

atas nama Kusdianto (suami Penggugat) menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Tergugat III) keseluruhannya, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam pengertian luas sesuai dengan Arrest Hoge Raad 1919, karena pelaksanaan lelang dilakukan dengan harga yang terlalu rendah, sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak pemilik barang agunan (Penggugat) serta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual (Tergugat I dan/atau Tergugat II) untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang mengakibatkan pelaksanaan lelang secara yuridis cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum; -

Bahwa oleh karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar tetap menjaga kepentingan hukum dan hak-hak Penggugat dari perbuatan-perbuatan para Tergugat untuk melakukan eksekusi, membalik nama dan atau mengalihkan tanpa hak serta guna menghindari kerugian yang bakal menimpa Penggugat kelak, kiranya berkenan untuk membuat putusan provisional;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak, selanjutnya member putusan yang amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Penggugat, yang terletak di Jl. K.L. Yos Sudarso, Kec. Rambutan, Kel. Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi sebagaimana yang termaktub dalam SHM No. 765/Rantau Laban berada dalam keadaan “status quo” oleh karenanya para Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Menyatakan dan mewajibkan pemegang SHM No. 765/Rantau Laban yang akan atau telah dibaliknama menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Tergugat

III)

dititipkan

atau

dikonsinyasikan

dalam

penguasaan

Pengadilan sampai perkara Gugatan aquo memperoleh kekuatan hukum tetap; Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 5

DALAM POKOK PERKARA PRIMER 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menguatkan Putusan Provisi dalam perkara ini; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah hak milik seluas 916 m2, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kec. Rambutan, Kel. Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tertanggal 5-4-1995 Nomor 765/Rantau Laban atas nama Kusdianto (suami Penggugat) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan yang terdapat di atasnya, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II pada tanggal 8 November 2013 bertempat di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi, dengan harga lelang yang terlalu rendah (Rp. 400.000.000,00) adalah cacat hukum atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Menyatakan barang jaminan objek lelang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kec. Rambutan, Kel. Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda BUkti Hak) tertanggal 5-4-1995 Nomor 765/Rantau Laban atas nama Kusdianto adalah sah masih milik Penggugat; 6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDER Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 8 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa gugatan Pengugat telah diperbuat dengan tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, yakni: I.

Tentang LEWAT WAKTU


Halaman 6

Bahwa pelaksanaan lelang dan segala sesuatu yang menyangkut proses lelang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

(selanjutnya disebut Permen 106); Bahwa Petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar dinyatakan pelaksanaan lelang adalah cacat hukum atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang didasarkan dalam posita Penggugat angka 11 telah diperbuat dengan dengan tidak sesuai hukum karena telah tewat waktu (kadaluarsa); Bahwa dalam Permen 106 yang dikenal dan diatur adalah Pembatalan Sebelum Lelang, dan jikalau benar quad non gugatan Penggugat adalah untuk Pembatalan Sebelum Lelang maka jangka waktu pengajuan gugatan dan penyampaian kepada Pejabat Lelang telah tewat waktu karena lelang dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan dan pembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan disampaikan dan diterima Pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulai; (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 24 yang menyebutkan: “Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan” dan Pasal 25 ayat

(1)

yang

menyebutkan:

“Pembatalan

lelang

dengan

putusan/penetapan pengadilan disampaikan, secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai”; II. Tentang HUBUNGAN HUKUM Bahwa Jurisprudensi MARI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam pertimbangannya menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”, dan Jurisprudensi MARI

Nomor

4K/Sip/1985

tanggal

13

Desember

1985

dalam

pertimbangannya menyatakan: “Syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak”; Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 7

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena JAMINAN (Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban, Surat Ukur tanggal 4 April 1995 Nomor 240/1995, Luas 916 m2, tanggal Penerbitan 5-4-1995 atas nama KUSDIANTO (Suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi) atas kredit pembiayaan Penggugat pada Tergugat I telah beralih menjadi milik Tergugat III yang memperolehnya sesuai dengan ketentuan hukum in casu lelang dan juga Gugatan Penggugat telah diperbuat dengan lewat waktu (kadaluarsa); Bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban -Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit pembiayaan pada Penggugat I, maka guna pelunasan kewajiban Penggugat pada Tergugat I (Bank) maka dilakukanlah lelangmenjadi milik Tergugat III yang diperbuat dengan itikad baik dan patut untuk dilindungi, maka putuslah hubungan hukum Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban sehingga Penggugat dan Tergugat I tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai perselisihan hukum; III. Tentang PIHAK Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 365 K/PDT/1984, tanggal 10 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: “Penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikut sertakan dalam gugatannya”; Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 11 menyebutkan: “.....Tergugat I, sebagai penjual kuasa undang-undang atau kreditur bank, tidak melakukan

kewajibannya

mengoptimalkan

nilai

limit

berdasarkan

pendekatan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan...dst; Bahwa dalam melakukan penilaian Nilai Pasar JAMINAN (Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban, Surat Ukur tanggal 4 April 1995 Nomor 240/1995, Luas 916 m2, tanggal Penerbitan 5-4-1995 atas nama KUSDIANTO (Suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi) atas kredit pembiayaan Penggugat Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 8

pada Tergugat I dilakukan oleh pihak independen yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) MASRONI SINGAISDAM; Bahwa Penggugat tidak menjadikan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) MASRONI SINGAISDAM sebagai pihak dalam perkara ini yang mana adalah sebagai lembaga yang melakukan penilaian Nilai Pasar JAMINAN Penggugat pada Tergugat I sehingga Pihak yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo belum lengkap; Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak sempurna karena diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; (vide Jurisprudensi MARI bertanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: “Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”); Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara; DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini; Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam Jawaban pokok perkara ini; Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan alasan-alasan keberatan atas dalil Penggugat maka terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan keadaankeadaan sesuai dengan fakta yang dialami dan ada pada Tergugat I, sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat I ada menerima sebagai JAMINAN yaitu: 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau tanggal

4

April

Laban,

Surat Ukur

1995 Nomor 240/1995, Luas 916 m2, tanggal

Penerbitan 5-4-1995 atas nama KUSDIANTO (Suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi (selanjutnya disebut SHM 765) Atas sebidang Tanah berikut bangunan dan segala sesuatunya. Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 9

Diikat dengan Hak Tanggungan, sebagaimana: -

Sertipikat Hak Tanggungan Nornor: 630/2008 Peringkat I (Pertama), Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Sumut Cabang Syariah (Tergugat I)

2. Bahwa SHM 765 dijadikan JAMINAN atas Perikatan sebagaimana AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 482/KCSy-03-APP/MRB/2008 bertanggal 07 Nopember 2008 antara Tergugat I dan Penggugat (selanjutnya disebut Akad 482); 3. Bahwa Kredit Pembiayaan yang diperbuat Penggugat pada Tergugat I sebagaimana Akad 482 sudah dalam kondisi macet; 4. Bahwa sehubungan SHM 765 yang merupakan JAMINAN pada Tergugat I tersebut telah pula diikat dengan Hak Tanggungan maka untuk pelunasan Kredit Pembiayaan Penggugat proses selanjutnya sesuai dengan ketentuaan hukum yang berlaku adalah dengan pelaksanaan telang oleh pihak Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II selaku pihak yang berwenang untuk melaksanakan lelang; 5. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan Surat Nomor 562/KCSy-03APP/L/2013, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang bertanggal 16 Oktober 2013 kepada Penggugat yang pada pokoknya akan dilaksanakan lelang atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana SHM 765 pada Hari Jumat tanggal 08 November 2013; Bahwa sampai dengan dilaksanakannya lelang oleh Tergugat II pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, Penggugat tidak ada melakukan sanggahan/keberatan; Bahwa selanjutnya Tergugat I akan mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yakni: 1. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 1; Bahwa atas SHM 765 yang dijadikan JAMINAN oleh Penggugat pada Tergugat I dan selanjutnya yang telah dilakukan lelang oleh Tergugat II adalah berdasarkan Akad 482 dan bukanlah atas Akad Jual Beli Murabahah Nomor 338/KCSy-03-Ops/MRB/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dengan demikian dalil Penggugat dalam perkara aquo yang menghunjuk

Akad

Jual

Beli

Murabahah

Nomor

338/KCSy-03-

Ops/MRB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 sebagai dasar gugatannya telah diperbuat dengan tidak cermat; Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 10

2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 2; Bahwa Tergugat I ada menerima sebagai jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban, Surat Ukur tanggal 4 April 1995 Nomor 240/1995, Luas 916 m2, tanggal Penerbitan 5-4-1995 atas nama KUSDIANTO (Suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi dan Tergugat I tidak pernah menerima sebagai jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Rantau Laban; 3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 5,10,11; Bahwa prosedur pelaksanaan lelang atas JAMINAN kredit Penggugat pada Tergugat I telah diperbuat sesuai dengan hukum dan ketentuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

(selanjutnya disebut Permen 106/2013) dan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang; (vide Permen 106/2013 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang); Bahwa Pasal 26 Permen 106/2013 menyebutkan: “Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang”; Bahwa penentuan Nilai Limit oleh Tergugat I telah diperbuat dengan sesuai ketentuan di mana berdasarkan penilaian dari pihak Independen yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) MASRONI SINGAISDAM sebagaimana dalam Laporan Peniiaian Aset Nomor XIII/KJPP.MS’02819/JKT atas Tanah dan Bangunan Rumah makan, Aset Milik Ny. SITI AISYAH, Jalan Kol. Laut Yos Sudarso Nomor 87, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, yang menyebutkan Nilai Pasar adalah sebesar Rp529.700.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian: Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 11

1) Tanah

SHM

765

seluas

916

m2

dengan

Nilai

Pasar

Rp366.400.000,00; 2) Bangunan rumah makan Pelangi seluas 180.48 m2 dengan Nilai Pasar Rp163.300.000,00; Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam melakukan perbaikan gugatannya atas uang sejumlah Rp.1.216.000,00 (Posita angka 10) dirubah menjadi uang sejumlah Rp1.216.000.000,00 akan tetapi dalam penyebutannya Penggugat menyatakan (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga perbaikan Penggugat tersebut semakin mengaburkan nilai nominal dari uang yang didalilkan Penggugat; Bahwa nilai limit (harga minimal barang yang akan dilelang) tidak dapat dipersamakan dengan harga pasar karena harga pasar berlaku jika adanya harga yang disepakati dalam transaksi jual bell antara pihak-pihak yang melaksanakannya, sedangkan dalam permasalahan ini adalah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi kredit pembiayaan Penggugat pada Tergugat I dan SHM 765 yang dijadikan jaminan Kredit Pembiayaan Penggugat pada Tergugat I telah diikat dengan Hak Tanggungan maka berlakulah ketentuan segala sesuatunya mengenai Hak Tanggungan yang dalam hal ini proses pelunasan adalah dengan lelang yang telah dinilai oleh pihak independen yaitu: KJPP MASRONI SINGAISDAM untuk penentuan Nilai Pasar; Bahwa Tergugat I telah melakukan segala upaya dan juga Tergugat I telah bertoleransi agar Penggugat dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu pelunasan kredit pembiayaan Penggugat pada Tergugat I akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya pada Tergugat I, dengan demikian segala tindakan dan perbuatan Tergugat I atas kredit pembiayaan Penggugat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggugatlah yang telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I karena tidak melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana Akad 482; 4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 12; Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat I telah melaksanakan seluruh proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku sehingga permohonan Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 12

provisional yang dimintakan Penggugat adalah tidak berdasar dan juga tidak memenuhi surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, monon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili

perkara

ini

berkenan

menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya; Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain: SUBSIDAIR -

Dalam Peradilan yang baik (in goede justifie), mohon diputuskan seadiladilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat; Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II memberikan

jawaban pada tanggal 8 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; 1. Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio 1.1. Bahwa penyebutan identitas Tergugat II oleh Penggugat dalam surat gugatnnya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengaitkan Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 13

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

sebagai Badan

Hukum Instansi tertinggi atasan dari Tergugat II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yang merupakan Badan Hukum Induk dari Tergugat II. Oleh karena itu, Tergugat II tidak berkualitas untuk dituntut di muka Pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan Instansi atasannya; 1.2. Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari

badan

hukum

yang

disebut

Negara

dan

dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada instansi atasannya di mana penyebutan tata urutan dan hierarki Tergugat II berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah

Pemerintah Republik Indonesian cq. Kementerian

Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar, maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Deparetemen Keuangan. Oleh karena itu Tergugat II tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi atasannya; 1.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukan oleh Tergugat II di atas, maka

penyebutan

identitas

Tergugat

II

dalam

Gugatan

Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tanpa dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya tersebut Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 14

adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat; 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exceptie Obscuur Libel) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya sangat tidak jelas dan kabur antara posita dengan petitumnya, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini: 2.1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads); 2.2. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II; 2.3. Bahwa sesuai angka 2.1. dan 2.2. Jawaban Eksepsi tersebut di atas, dapat menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak

memiliki

kesesuaian

antara

posita

dan

petitum

Gugatannya; 2.4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan : Sub b:

segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (onrechtmatige), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan yang mana yang onrechmatig itu;

Sub c:

karena tuntutan-tuntutan sub b tersebut tidak jelas, maka dengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;


Halaman 15

Sub d:

karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannya tuntutan pokok, maka tuntutan ini juga harus tidak dapat diterima;

Dikarenakan petitum Penggugat mengenai permohonan agar perbuatan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.5. Menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang menyatakan: “Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel)....., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.” 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan

Gugatan

Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; 2. Sesuai surat Gugatan Penggugat maka obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 765 tanggal 05 April 1995 atas nama Kusdianto yang dijual oleh Tergugat I dengan cara lelang berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 16

tentang Hak Tanggungan. Pelaksanaan lelang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 8 November 2013 dengan perantaraan Tergugat II; 3. Bahwa sesuai Pasal 6 Undang-undanq No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 dimaksud maka disebutkan: Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan

melalui

pelelangan

umum

tanpa

memerlukan

persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan; Oleh karena itu tindakan Tergugat I untuk melakukan penjualan lelang dengan perantaraan Tergugat II sudah tepat karena wewenang untuk itu telah diberikan oleh Undang-undang. 4. Dalam hal Pemegang Hak Tanggungan bermaksud mengajukan permohonan lelang dengan perantaraan KPKNL cq. Tergugat II, maka pemegang hak tanggungan harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen persyaratan lelang sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93 / PMK.06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa : Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL

untuk dimintakan

jadwal pelaksanaan

lelang, disertai

dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya;


Halaman 17

5. Bahwa

Permohonan

Lelang

yang

diajukan

Pemegang

Hak

Tanggungan cq. Tergugat I kepada Tergugat II harus dilengkapi dengan

dokumen

persyaratan

lelang

hak

tanggungan

sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelanq Negara Nomor: PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentanq Petuniuk Teknis Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut: a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; e) Salinan/fotokopi

bukti

bahwa

debitur

wanprestasi,

berupa

peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; f)

Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; 6. Bahwa dokumen persyaratan lelang yang telah disampaikan Tergugat I sebagai Pemohon Lelang (dapat juga disebut sebagai pihak Penjual) kepada Tergugat II sebagai berikut: a. Fotokopi Perjanjian Kredit Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 482/KCSy-03-APP/MRB/2008 tanggal 07 Nopember 2008 antara PT Bank Sumut CABANG Syariah Tebing Tinggi dengan Siti Aisyah; b. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor 630/2008 tanggal 01 Desember 2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 315/2008 tanggal 13 Nopember 2008;


Halaman 18

c. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 765 tanggal 05 April 1995 atas nama Kusdianto yang dibebani Hak Tanggungan; d. Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pemimpin CABANG PT. Bank Sumut Kantor CABANG Syariah Tebing Tinggi, tanggal 01 Oktober 2013; e. Salinan/fotokopi

bukti

bahwa

debitur

wanprestasi,

berupa

peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor sebagai berikut: i.

Pihak kreditor telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Nomor 324/KCSy-03-APP/L/2011 tanggal 06 Juli 2011;

ii.

Surat Peringatan Kedua Nomor 224/KCSy-03-APP/L/2013 tanggal 20 Mei 2013; dan

iii. Surat Peringatan Terakhir Nomor 257/KCSy-03-APP/L/2013 tanggal 10 Juni 2013, kepada debitor untuk menyelesaikan hutangnya; f.

Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2013 dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

g. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh Tergugat l/Pemimpin CABANG PT. Bank Sumut Kantor CABANG Syariah Tebing Tinggi dengan Surat Nomor 561/KCSy-03-APP/L/2013 tanggal 16 Oktober 2013; Bahwa oleh karena dokumen persyaratan lelang sudah dipenuhi oleh Tergugat I dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang maka Kepala KPKNL Medan cq. Tergugat II tidak berwenang menolak

permintaan

akan

perantaraannya

untuk

mengadakan

penjualan lelang sebagaimana diatur dalam pasal 12 PMK No.: 93/PMK.06/2010, bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”; 7. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 5 butir (a) sampai dengan butir (f) diatas, maka selanjutnya Kepala KPKNL cq. Tergugat I menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui surat No. S-731/WKN.02/KNL.02/2013 tanggal 09 Oktober Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 19

2013 yang isinya antara lain memuat waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan lelang; 8. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 3, menyebutkan “bahwa kemudian oleh karena Tergugat I menganggap Penggugat melalaikan kewajibannya, maka Tergugat I melalui perantaraan

Tergugat

II

melakukan

pelelangan

terhadap

barangjaminan tersebut.” 9. Dari dalil gugatan Penggugat angka 3 dimaksud diatas tampak jelas bahwa Penggugat sadar dan mengetahui bahwa Penggugat telah dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat I dan obyek sengketa akan dilelang. Berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa sesungguhnya Penggugat

masih

kewajibannya

mempunyai

membayar

kesempatan

hutang/angsuran

untuk

kepada

melakukan Tergugat

I

sebelum obyek sengketa dijual melalui lelang. Namun demikian ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, alih-alih setelah obyek sengketa terjual lelang Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Pengadilan; 10. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya angka 10 dan 11 yang pada intinya sebagai berikut: •

menyatakan bahwa harga lelang baik “nilai limit” yang ditentukan Tergugat I maupun “harga jual” yang ditawarkan dan ditehma Tergugat II terlalu rendah atau tidak wajar jika dibandingkan dengan harga “nilai pasar” atas barang jaminan tersebut dan;

•

menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan

penawaran

harga

jual

lelang,

sehingga

melanggar hak Penggugat sebagai pemilik barang jaminan; 11. Demikian juga dalil Penggugat pada petitumnya angka 3 dan 4 yang pada intinya, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pelaksanaan lelang yang dilakukan atas obyek sengketa oleh Tergugat II adalah cacat hukum atau batal tidak mempunyai kekuatan hukum; 12. Bahwa dalil-dalil Pengquqat pada surat gugatannya angka 10 dan 11 dan dalil-dalil petitumnya angka 3 dan 4 demikian harus ditolak karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas obyek Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 20

sengketa sudah sesuai dengan PMK Nomor : 93 / PMK.06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut: 1.1. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 5 butir (a) sampai dengan butir (f) di atas pada jawaban ini, maka Kepala KPKNL cq. Tergugat I menetapkan jadwal

pelaksanaan

lelang

melalui

surat

No.

S-

731/WKN.02/KNL02/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang isinya antara lain memuat waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan lelang. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dokumen persyaratan Lelang Hak Tanggungan telah dilengkapi oleh Pemohon Lelang/Penjual cq. Tergugat II dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang terhadap obyek sengketa; 1.2. Adalah fakta hukum bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan oleh penjual melalui selebaran/tempelan sebagai Pengumuman Pertama tanggal 10 Oktober 2013 dan melalui Surat Kabar Marian Tribun Medan sebagai Pengumuman Lelang Kedua tanggal 25 Oktober 2013 sehingga dapat dibuktikan bahwa : a. Pelaksanaan Lelang terbuka untuk umum; Rencana pelaksanaan Lelang telah diumumkan ke khalayak ramai secara terbuka sehingga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi peserta lelang/calon pembeli dan dengan demikian diharapkan terjadi penawaran yang optimal terhadap barang yang dilelang cq. obyek sengketa; b. Data/identitas dan harga limit Objek yang dilelang JELAS; Bahwa pengumuman lelang mencantumkan antara lain, sebagai berikut: -

identitas penjual;

-

hari, tanggal dan waktu pelaksanaan lelang;

-

lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah tempat;

-

waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;

-

Uang Jaminan Penawaran lelang;


Halaman 21

-

Nilai Limit.

(vide pasal 42 ayat (1) PMK No. 93/PMK.06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang); Dengan demikian Pengumuman Lelang telah memberi kejelasan dan kepastian kepada masyarakat/calon pembeli lelang

berkaitan

dengan

obyek

yang

dijual.

Dan

masyarakat/calon peserta lelang mempunyai kesempatan untuk memeriksa barang yang akan dibeli sehingga diharapkan terjadi penawaran yang optimal. 1.3. Bahwa harga limit ditetapkan oleh Pemohon Lelang/Penjual untuk

memberi

kepastian

kepada

Pejabat

Lelang

untuk

menentukan pemenang lelang dengan menunjuk peserta yang mengajukan penawaran tertinggi yang telah melampui harga limit sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010,

bahwa

“Pejabat

Lelang

mengesahkan

penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit.”; 1.4. Bahwa apabila setelah rencana lelang diumumkan di media massa, namun ternyata lelang hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta/calon pembeli maka peserta lelang tersebut tetap berhak mengikuti lelang dan mengajukan penawaran sebagaimana diatur

dapal

pasal

4

ayat

(1)

PMK

93/PMK.06/2010

menyebutkan, bahwa Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang; 2. Bahwa Pejabat Lelang hanya dapat menetapkan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi (minimal sama dengan harga limit) yang diajukan oleh peserta lelang sebagaimana diatur PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut: •

Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik barang, vide pasal 1 ayat (26);

•

Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang, vide Pasal 35 ayat (2);


Halaman 22

•

Bahwa Penjual/Pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit berdasarkan : a. Penilaian oleh Penilai; atau b. Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir, vide Pasal 36 ayat (1).

•

Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, vide Pasal 36 ayat (5).

3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan harga pelelangan barang jaminan terlalu rendah adalah cacat hukum atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat II adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat dimintakan pembatalannya; 4. Bahwa obyek sengketa telah laku terjual pada tanggal 08 Nopember 2013 dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 168/2013 tanggal 08 Nopember 2013 kepada Sdr. Nurhaida Harahap, Wiraswasta, Jalan Yos Sudarso Lk II RT 002 Desa/Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Bahwa tempat pelaksanaan lelang, bertempat di Kantor PT. Bank Sumut CABANG Syariah Tebing Tinggi, Jalan Sutomo Nomor 21 Tebing Tinggi; 5. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas maka terhadap lelang yang telah sah (menurut hukum), maka tidak dapat dibatalkan dan oleh karenanya kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum; 6. Bahwa beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl antara lain: a) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 23

harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”; b) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982: “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”; c) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”; d) Putusan Mahkamah Agung Rl Na.52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”; e) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976: “Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”; f)

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976: “Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi”;

7. Bahwa berkaitan dengan lelang yang sah (dilaksanakan sesuai ketentuan) diatur dalam pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi sebagai berikut: -

lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;

8. Selanjutnya pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata halaman 100, juga disebutkan bahwa “pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”; Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Eksepsi: •

Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;

•

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara: •

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;


Halaman 24

•

Menyatakan bahwa lelang atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat II sah menurut hukum.

•

Menyatakan bahwa Tergugat Ill/Pembeli Lelang atas obyek sengketa adalah pembeli yang beretikad baik dan harus dilindungi hukum.

•

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 8 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut: TENTANG EKSEPSI Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tidak Berwenang Untuk Memeriksa/ Mengadili Perkara Aquo •

Bahwa pada pokoknya materi Gugatan Penggugat adalah tentang pelaksanaan lelang oleh Tergugat II (atas permintaan Tergugat I) terhadap objek lelang yang merupakan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I berupa “sebidang tanah hak milik Nomor 765 seluas 916 m2 berikut 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berupa rumah makan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di jalan Komodor Laksamana

Yos

Sudarso,

Kelurahan

Rantau

Laban,

Kecamatan

Rambutan, Kota Tebing Tinggi”; •

Bahwa Tergugat II selaku pelaksana lelang adalah pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian patut dipahami produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa “RISALAH LELANG” adalah termasuk keputusan pejabat Tata Usaha Negara;

•

Bahwa oleh karena produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa “RISALAH LELANG No. 168/2013 tanggal 08 Nopember 2013” adalah termasuk keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka demi hukum gugatan dalam perkara ini harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara aquo;

Gugatan Penggugat Bersifat Kabur


Halaman 25

•

Bahwa dalam posita gugatannya pada halaman 2 angka 2 Penggugat mendalilkan: “Bahwa sebagai jaminan atas penerimaan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tersebut, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah hak milik seluas 916 m2, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kec. Rambutan, Kel. Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tertanggal 5-4-1995 Nomor 965/Rantau Laban atas nama Kusdianto (suami Penggugat) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan yang terdapat di atasnya”;

•

Bahwa selanjutnya pada halaman 4 (DALAM PROVISI) pada point 1: “Menyatakan bahzva kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya milik Penggugat, yang terletak di Jl. KL. Yos SUdarso, Kec. Rambutan, Kel Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi sebagaimana yang termaktub dalam SHM No. 765/Rantau Laban berada dalam keadaan “status quo” oleh karenanya para Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara gugatan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

•

Bahwa dari uraian di atas ini telah cukup membuktikan gugatan Penggugat

bersifat

kabur,

oleh

karena

di

satu

sisi

Penggugat

menyebutkan alas hak berupa objek jaminan hutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 965/Rantau Laban, namun pada sisi lain Penggugat mengajukan tuntutan provisi atas alas hak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 765/Rantau Laban. Dalam hal ini patut diduga tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 965/Rantau Laban berdekatan dengan tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 765/Rantau Laban dan mungkin awalnya kedua bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat; Berdasarkan uraian eksepsi di atas ini dimohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard). TENTANG POKOK PERKARA Bahwa segala sesuatu yang Tergugat III uraikan pada bahagian eksepsi di atas merupakan bahagian yang tidak dipisahkan dengan dalil-dalil Tergugat II pada bahagian pokok perkara ini; Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 26

1. Bahwa benar sesuai dengan Risalah Lelang No. 168/2013 tanggal 08 Nopember 2013 Tergugat III adalah pembeli lelang atas objek lelang berupa “sebidang tanah hak milik No. 765 seluas 916 m2 berikut 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berupa rumah makan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di jalan Komodor Laksamana Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi” (untuk selanjutnya disebut objek lelang); Demikian pula selaku pembeli lelang yang beritikad baik Tergugat III telah membayar harga lelang tersebut sebesar Rp400.000.000,00 secara tunai dan sekaligus; 2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)" dengan alasan: “Tergugat

III

sebagai

peminat/peserta

lelang

tidak

melakukan

kewajibannya melihat dan memeriksa objek lelang apakah masih dipakai/diusahai orang lain sebelum mengikuti lelang, sehingga tidak memenuhi itikad atau niat baik sebagai colon pembeli lelang". Bahwa dalil Penggugat diatas sangat tidak relevan dan patut untuk ditolak, oleh karena: 2.1. Bahwa sebagai pembeli lelang Tergugat III telah memahami bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II terhadap objek lelang disebabkan Penggugat tidak membayar hutangnya kepada Tergugat I sehingga Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan atas objek lelang tersebut rnempunyai hak untuk menjual objek lelang dimaksud (vide pasal 6 UndangUndang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); 2.2. Bahwa selain daripada itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan / mengharuskan objek lelang harus terlebih dahulu dikosongkan sebelum dilaksanakan penjualan lelang. Oleh karena dalam pasal 200 ayat 11 HIR ditegaskan: “Jika orang yang dijual barangnya, enggan meninggalkan barang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat surat perintah kepada orang yang berkuasa akan menjalankan surat juru sita, supaya, dengan bantuan panitera/pengadilan negeri atau seorang pegawai pejabat bangsa Eropa yang ditunjukkan oleh ketua, dan jika perlu dengan pertolongan polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 27

dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya, serta oleh anak saudaranya.” Bahwa sebagai pembeli lelang Tergugat III telah meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan objek lelang tersebut/akan tetapi Penggugat tidak pernah memenuhinya, padahal Penggugat patut mengetahui bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun lagi atas objek lelang dimaksud; 3. Bahwa sebagai pembeli lelang yang telah membayar lunas harga lelang tersebut demi hukum Tergugat III adalah pemilik yang syah atas objek

lelang

tersebut.

Dengan

demikian

untuk

mengukuhkan

kepemilikan objek lelang dimaksud secara juridis formal, maka adalah hak sepenuhnya dari Tergugat III untuk memohon balik nama Sertifikat Hak Milik No. 765/Rantau Laban tersebut ke atas nama Tergugat III; 4. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah dalil-dalil yang bersifat hampa tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang bersifat authentic, oleh karenanya demi hukum patut untuk ditolak; 5. Bahwa tuntutan provisional yang diajukan Penggugat dalam perkara ini terkesan mengada-ada oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang relevan untuk mendukung tuntutan provisional tersebut, oleh karenanya demi hukum patut untuk ditolak; 6. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) patut untuk ditolak, oleh karena tidak terbukti ada satupun perbuatan Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula petitum lainnya sangat tidak layak untuk diterima, oleh karena seluruh procedure tekhnis maupun prosedur hukum dalam pelaksanaan lelang atas objek lelang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Berdasarkan hal-hal yang Tergugat III uraikan diatas, dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);


Halaman 28

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada tanggal 8 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut: I.

Dalam Eksepsi 1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak keseluruhan posita gugatan penggugat, kecuali hal-hal secara tegas diakui oleh tergugat IV; 2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (Obscur Libel) di mana Penggugat bukanlah para pihak setidak tidaknya para pihak tidak lengkap karena objek perkara adalah sertipikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban seluas 916 M2 terletak di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara yang semula terdaftar atas nama KUSDIANTO, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dan atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

II. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak seluruh posita gugatan Penggugat, kecuali hal-hal secara tegas diakui oleh Tergugat IV dan keseluruhan yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis termasuk bagian dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa apa yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat IV dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang memproses permohonan balik nama Tergugat III yang dasar permohonannya adalah Jual Beli Lelang yang cacat hukum adalah mengada-ada, karena Tergugat IV dalam melaksanakan Pendaftaran Peralihan Hak karena pemindahan hak dengan lelang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran

Tanah

jo.

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau gugatan tidak dapat diterima;


Halaman 29

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat IV uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi: I.

Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Onvankelijke Verklard);

-

Menyatakan perbuatan Tergugat IV melakukan Pendaftaran Peralihan Hak karena Pemindahan Hak dengan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 3/Pdt.G/2013/PN-TTD.- amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 20 Agustus 2014 No.3/Pdt.G/2013/PN-TTD.- tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal

2

September

2014, sebagaimana

Akta

pernyataan

banding

No.03/Pdt.G/2014/PN-TTD.- yang dibuat oleh Poniman,S.SH.- Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli

dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-I dahulu Tergugat-I, kepada Terbanding-III dahulu Tergugat-III, kepada Terbanding-IV


Halaman 30

dahulu Tergugat-IV masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2014, kepada Terbanding-II dahulu Tergugat-II pada tanggal 06 Nopember 2014 ; Menimbang bahwa

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 April 2015 ; Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tebing

Tinggi

Deli,

sebelum

dikirim

ke

Pengadilan

Tinggi,

sebagaimana risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 3/Pdt.G/2013/PN-TTD.- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli masing-masing tanggal 4 Maret 2015, tanggal 24 Pebruari 2015, tanggal 25 Pebruari 2015, tanggal 3 Maret 2015 dan tanggal 11 Februari 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa

oleh karena permohonan banding dari Kuasa

Hukum Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ; Menimbang Pembanding dahulu Penggugat dalam memori banding mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya : - Bahwa Hakim Tingkat Pertama terkesan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding dengan adil tidak menelusuri secara detail

harga

tanah

milik

Pembanding

sehingga

merugikan

pihak

Pembanding dan menyebabkan diuntungkannya pihak Terbanding secara khusus Terbanding III (melanggar asas objektivitas) ; - Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P-4 yaitu Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional


No.47/DSN-MUI/II/2005

tentang

Halaman 31

Penyelesaian Piutang bagi nasabah tidak mampu membayar, dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Syuariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Februari 2005 ; - Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P-5 yaitu Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional

No.48/DSN-MUI/II/2005

tentang

penjadwalan kembali tagihan Murabahah, dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Februari 2005, bahwa bukti P-5 ini membuktikan jika LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (reschuduling) tagihan merubahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding (Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi) dalam hal ini berarti Terbanding I jelas sudah melakukan pelanggaran atau tidak taat terhadap bukti P-5 tersebut diatas, dan menurut hemat Pembanding adalah pelanggaran yang serius yang sangat prinsipil sifatnya ; - Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P-6 yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN/MUI/II/2005 tentang Konvensi Akad Murabahah, dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Februari 2005 bahwa bukti P-6 ini membuktikan bahwa jika Akad Murabahah dihentikan dengan cara objek Murabahah dijual oleh Nasabah kepada LKS dengan harga pasar ; - Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P-7 yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah, bukti P-7 ini menerangkan mengatur tentang bagaimana proses Murabahah dalam Bank Syariah harus dilakukan salah satunya “ Bank “ membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba “ hal ini yang tidak dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding ; - Bahwa Pembanding/Penggugat telah menolak Penyerahan dari Terbanding I uang hasil lelang atas barang jaminan sebesar Rp.400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) dikurangi dengan kewajiban/hutang Pembanding sebesar Rp.181.716.500.-atau sama dengan Rp.229.283.500.- sebab harga lelang baik “nilai lim,it” yang ditentukan Tergugat I/Terbanding I maupun “harga Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 32

jual” yang ditawarkan dan diterima Tergugat II/Terbanding II terlalu rendah atau tidak wajar jika dibandingkan dengan harga “nilai pasar” atas barang jaminan tersebut yakni sebesar Rp.1.216.000.000.-(satu miliyar dua ratus enam belas juta rupiah) yang terdiri dari harga tanah seluas 916 M2 dibeli Rp.1.000.000/m2

sama

dengan

Rp.916.000.000.-

ditambah

harga

bangunan rumah makan yang ada diatasnya sebesar Rp.300.000.000.- ; - Bahwa Terbanding I, sebagai penjual kuasa Undang-Undang atau kreditur Bank, telah tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan nilai limit berdasarkan pendekatan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga akibatnya harga jual lelang yang ditawarkan oleh Terbanding II/Tergugat II nilainya sangat rendah ; - Terbanding II/Tergugat II sebagai pejabat, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan penawaran dan harga jual lelang, sehingga melanggar hak Pembanding/Penggugat sebagai pemilik barang jaminan ; - Bahwa Terbanding III/Tergugat III, sebagai peminat/peserta lelang, tidak melakukan kewajibannya melihat dan memeriksa objek lelang apakah masih ditempati/diusahain orang lain sebelum mengikuti lelang, sehingga tidak memenuhi itikad atau niat baik sebagai calon pembeli lelang, jadi Terbanding III bukanlah masuk klasifikasi pembeli yang beritikad baik ; - Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV sebagai aparat administrator pertanahan didaerah kota Tebing Tinggi, memproses permohonan balik nama Tergugat III/Terbanding III yang dasar permohonannya adalah jual beli lelang yang cacat hukum, sehingga akibatnya SHM No.765/Rentan Laban berganti nama dari atas nama Kusdianto (suami Pembanding /Penggugat) menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Terbanding III/Tergugat III) keseluruhannya dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -

Bahwa Pembanding mengajukan lagi bukti tambahan dalam perkara banding a quo yaitu bukti P-8 yaitu “ Laporan Penilaian Asset milik : Bapak Kusdianto “ sebagai barang jaminan dalam perkara a quo milik atau atas nama Kusdianto (suami Pembanding) yang terdiri dari : tanah, bangunan rumah makan dan bangunan kamar mandi (toilet) serta saranan pelengkap


Halaman 33

lainnya yang terletak di Jalan Komodor

Yos Sudarso No.87 Kelurahan

Rantan Laban Kecamatan Rambutan Tebing Tinggi Sumatera Utara ; - Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melanggar azas “ Sulit mengembalikan

kepada

keadaan

semula

“

dengan

mengeluarkan

Penetapan : 01/EKS/HT/2014/PN-TTD tanggal 15 Januari 2015 tentang eksekusi Pengosongan terhadap barang jaminan milik Kusdianto (suami Pembanding) karena pihak Terbanding III telah melakukan pemagaran dengan tembok semen batu bata disebelah kiri barang jaminan tersebut padahal berdasarkan bukti P-8, jelas membuktikan bahwa pasar barang jaminan

(tanah

dan

bangunan

Restoran)

milik

Kusdianto/Suami

Pembanding adalah sebesar Rp.1.210.450.000.- dan jauh diatas harga lelang

yaitu

sebesar

Rp.400.000.000.-Pembanding

dengan

segala

kerendahan hati mohon keadilan kepada Hakim Tinggi Pengadadilan Tinggi agar dengan bijaksana dan adil memutuskan perkara aquo ; - Bahwa oleh karena telah sulit dikembalikan kepada keadaan semula, maka Pembanding tidak berkeberatan/bersedia menerima pengembalian uang dari Terbanding III yaitu sebesar : Rp.1.210.450.000.Rp. 400.000.000.Rp.810.450.000.- atau bila Terbanding III berkenan, maka Pembanding siap sedia untuk berunding/negoisasi dengan Terbanding III ; Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan teliti berkas perkara No.3/Pdt.G/2013/PN-TTD dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 20 Agustus 2014 No.3/Pdt.G/2013/PN-TTD.-

serta

memori

banding

dari

Pembanding,

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang amarnya dalam Provisi menolak tuntutan provisi penggugat seluruhnya, Dalam Eksepsi : menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya, Dalam Pokok Perkara : menolak gugatan Penggugat seluruhnya telah tepat dan benar ;


Halaman 34

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding dan dalam memori bandingnya mempersoalkan tentang nilai limit dan patokan harga yang terendah sebesar Rp.400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) ; Menimbang bahwa

tentang hal tersebut telah dipertimbangkan oleh

Hakim Tingkat Pertama dengan sempurna berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat-surat khususnya bukti T.1-3 ; Menimbang bahwa demikian juga tentang optimalisasi penawaran harga jual lelang, tentang itikad baik peserta lelang dan tentang proses pendaftaran Peralihan Hak (balik Nama) terhadap objek jaminan yang dimohonkan lelang, menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti-bukti dipersidangan ; Menimbang Bahwa oleh karena itu alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tidak dapat dikabulkan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama seluruhnya telah tepat dan benar ; Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menjadi dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majeliss Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 20 Agustus 2014 No.3/Pdt.G/2013/PNTTD.- yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama

maupun

ditingkat

banding

dibebankan

kepada

Pembanding/Penggugat ; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :


Halaman 35

Mengadili : -

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 20 Agustus 2014 No.3/Pdt.G/2013/PN-TTD.- yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh kami Hj.WAGIAH

ASTUTI,SH

selaku

Ketua

Majelis

dengan

YANSEN

PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor : 113/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Kamis Tanggal 25 Juni 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd.-

ttd.-

1. (YANSEN PASARIBU,SH)

( Hj.WAGIAH ASTUTI,SH )

ttd.2. (ABDUL FATTAH,SH,MH) Panitera Pengganti :

( AGUS IBNU SUTARNO ) Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 36

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-


Halaman 37

PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents