PUTUSAN Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara : PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru, semula disebut Penggugat selanjutnya disebut Pembanding ; melawan TERBANDING I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat Kecamatan Kabupaten Barru, semula disebut Tergugat I selanjutnya disebut Terbanding I ; TERBANDING II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat Desa Kecamatan Kabupaten Barru, semula disebut Tergugat II selanjutnya disebut Terbanding II; TERBANDING III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Kecamatan Kabupaten Barru, semula disebut Tergugat III selanjutnya disebut Terbanding III; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak
2.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
sejumlah Rp1.131.000,00- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai akta permohonan banding nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 7 November 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2014 ; Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 26 Nopember 2014 dan telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2014 dan para Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 1 Desember 2014 dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 4 Desember 2014 ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai
surat
pemberitahuan
untuk
memeriksa
berkas
nomor
185/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 25 November 2014 dan Pembanding dan para terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagai mana Berita Acara Pemeriksaan
berkas
perkara
nomor
185/Pdt.G/2014/PA.Br
tanggal
26
November 2014 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
Pengadilan Agama Barru nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah. serta memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 26 Nopember 2014 dan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding tanggal 1 Desember 2014, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama
tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa keberatan kesatu Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang pembatalan hibah oleh pemberi hibah sebab ini bertentangan dengan ketentuan Kompilasi hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa hibah dari orang tua pemberi hibah anak selaku penerima hibah dapat ditarik kembali apabila pemberi hibah masih hidup dengan alasan hibah baru berlaku secara sah apabila pemberi hibah meninggal dunia ; Menimbang bahwa ketentuan pembatalan hibah oleh pemberi hibah terdapat dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” dan tidak ada ketentuan bahwa hibah baru berlaku apabila pemberi hibah meninggal dunia, sebab hibah itu berlaku sejak pemberi hibah menyatakan hartanya dihibahkan oleh pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, kecuali kalau hibahnya berstatus hibah wasiat, sebab kalau hibah wasiat pemberlakuan hibah disyaratkan kepada meninggalnya pemberi hibah, selama
Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
pemberi hibah belum meninggal, maka harta yang dihibahkan tetap milik pemberi hibah ; Menimbang bahwa dalam surat hibah yang dibuat tanggal 7 September 1998 (bukti T1) tidak disebutkan syarat hibah sebagaimana pernyataan Penggugat/Pembanding bahwa hibah dari orang tua pemberi hibah anak selaku penerima hibah
dapat ditarik kembali
apabila pemberi hibah masih hidup
dengan alasan hibah baru berlaku secara sah apabila pemberi hibah meninggal dunia, sehingga hibah tersebut berlaku sejak transaksi hibah tersebut Menimbang bahwa perlu dicermati ketentuan pasal tersebut diatas tentang pembatalan hibah oleh orang tua terhadap harta hibah yang diberikan kepada anaknya. Yang dimaksud orang tua adalah Ayah dan Ibu (suami istri) dari anak yang akan menerima hibah kalau harta yang dihibahkan tersebut dari harta bersama, disaat memberikan hibah harus ada persetujuan suami istri tersebut begitu pula disaat akan membatalkan hibah harus ada persetujuan dari suami istri pemberi hibah. Sementara keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya hanya dilakukan oleh Penggugat/Pembanding saja tanpa ada
persetujan
dari
Penggugat/Pembanding,
Tergugat malah
III/Terbanding Terguagt
III
sebagai
III/Terbanding
III
bekas
istri
menyatakan
keberatan atas gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam
kontra
memori
banding,
oleh
karena
itu
tindakan
Penggugat/Pembanding untuk membatalkan hibah yang telah diberikan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah merupakan tindakan sepihak yang tidak dibenarkan oleh ketentuah hukum yang berlaku ; Menimbang bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding tentang harta yang dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta pemberi hibah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang bahwa dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Orang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki” Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak ahli waris apabila pemberi hibah meninggal dunia sehingga hak ahli waris tidak berkurang dengan adanya hibah orang tuanya ; Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding disaat memberikan hibah kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masih bersetatus sebagai suami dari Tergugat III/Terbanding III sehingga pemberian hibah tersebut atas persetujuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III sebagaimana bukti T1 dan T2 serta dikuatkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat/para Terbanding, sehingga apabila pemberian hibah tersebut melebihi 1/3 harta bersama Penggugat/Pembanding
dan
Terguggat/Terbanding III, dimungkinkan untuk dicabut lagi dengan alasan bersandar pada ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, namun gugatan pencabutan atau pembatalah hibah tersebut harus melalui persetujuan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat III/Terbanding III sebagai bekas istri dari Penggugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum di atas ; Menimbang bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding, namun Penggugat/Pembanding Tidak berusaha untuk membantah alat bukti tersebut dengan mengajukan alat bukti Penggugat/Pembanding didepan persidangan tingkat pertama baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan waktu seluasluasnya untuk membuktikan gugatannya ; Menimbang
bahwa
sehubungan
pertimbangan
tersebut
di
atas
keberatan Penggugat/Pembanding melalui memori bandingnya yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan ; Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tentang pernyataan “Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak” Majelis Hakim Tingkat banding kurang sependapat dengan amar tersebut Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
karena
amar
tersebut
tidak
tegas
dalam
menolak
gugatan
Penggugat/Pembanding oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding bependapat amar putusan Pengadilan tingkat pertama patut diperbaiki yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Barru nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 28 Oktober 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah., haruslah dikuatkan ; Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembebanan biaya perkara tidak mencantumkan dasar hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum tersebut dengan mencantumkan dasar hukum pembebanan biaya perkara ; Menimbang bahwa sehubungan perkara ini masalah hibah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dapat diterima; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Barru
Nomor
:
185/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah., yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut ; a. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding ; b. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
c. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian
diputuskan
dalam
sidang
musyawarah
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 Hijriah., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Januari 2015 dengan dibantu oleh
Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Ketua Majelis,
Hakim Anggota,
ttd.
ttd. .
Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.
ttd. Panitera Pengganti,
Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.
ttd. Dra. Hj. Murni Muin.
Perincian Biaya : - Redaksi
: Rp.
5.000,-
Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
- Meterai
: Rp.
6.000,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,J u m l a h : Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.
Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 6 /Pdt.G/2015/PTA Mks.
