PUTUSAN Nomor : 141/PDT/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : TENGKU KHAIRUL AMAR, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat
di
Jalan
Tengku
Amaludiri
Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai,
dalam
hal
ini
diwakili
oleh
Kuasanya
:
1.H.Refman Basri, SH,MBA, 2.Zulchairi, SH, 3.Elidawati Harahap, SH, 4.Johan Marulitua Sihotang, SH, 5.Hendra Buwono, SH, 6.Sahri, SH dan 7.Arselan Moora, SH. Masing-masing Advokat pada Law Office “H.Refman Basri, SH,MBA & Rekan” berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
masing-masing tertanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 08 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat; Lawan: TANDEANUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Thamrin No. 128 A Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Fachruddiri Rifai, SH,MHum, 2. Purwanto, SH, 3.Hj. Farida Ariyanti, SH, 4.Andy Rizaldy,SH dan 5.Muhammad Yasid Nasution, SH. Berkantor pusat di Jalan Bambu II No. 1 – J Medan dan berkantor Cabang di Komplek Taman Permata Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2014, selanjutnya
-2-
disebut sebagai Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 24 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 24 Februari 2014 dibawah register perkara
No. 88/Pdt.
G/2014/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I dengan Surat Ukur No.00529/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Padang Bulan Selayang I atas nama Tadjudiri;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1868/Padang Bulan Selayan I atas nama Sabar Rusmanto;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4888/Tanjung Rejo atas nama Sudarni Br. Samosir, SH;
Sebeiah Barat berbatas dengan Tanah Taliasa Telaumbanua, SE; Bahwa historis asal asul tanah milik Penggugat seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Seiayang, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I dengan Surat Ukur No.00529/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, yaitu sebagai berikut : a. Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Penggugat adalah sesuai surat permohonan atas sebidang tanah setelah diukur secara kadasteral sesuai dengan Peta Bidang Tanah No.518/2011 tanggal
-3-
31 Oktober 2011 seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Seiayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, statusnya adalah tanah negara, bekas Grant Sultan No. 699 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Penggugat baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"; b. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 431/APH/KS/1964 Tanggal
15 Mei
1964, bertalian dengan Surat Keterangan
No.5871/C/III/1964 Tanggal 16 Desember 1964 Hadi Mohammad Ali mengalihkan haknya atas tanah seluas @ 195.000 m2 tersebut kepada Tarich Kaban.; c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 371/APH/KS/1965 Tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan haknya atas tanah seluas 195.000 m2 tersebut kepada DSeneng Kaban; d. Bahwa
berdasarkan
Surat
Keterangan
Ahli
Waris
No.
474.3/03/HL/i/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tank Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001; dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban; e. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas 195.000 m2 tersebut dari Gunawan; f. Berdasarkan akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.25 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas 13.356 m2 yaitu sebahagian dari tanah seluas 195.000 m2 tersebut dari Tandeanus (Penggugat);
-4-
Bahwa Penggugat telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas tanah milik Penggugat, dengan demikian Penggugat dalam hal menguasai dan memiliki tanah telah memenuhi kewajiban kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih lagi jelas ternyata bahwa Penggugat secara hukum adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: ("Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah diangap Sah"), Bahwa akan tetapi Penggugat sabagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek perkara aquo menjadi terhalang haknya untuk mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara, halmana disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah obyek perkara milik Penggugat dengan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang dikenal dengan perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 60/B/2013/PT.TUN-MDN Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Februari 2013 No:69/G/2012/'PTUN-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 398/K/TUN/2013, dimana
dalam
perkara
Tata
Usaha
Negara
tersebut,
Tergugat
mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 414 tanggal 2 Desember 1981 seluas 8271 m2, Sertifikat Hak Milik No.864 tanggal 23 Mei 1997 seluas 6032 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2, padahal letak tanah yang dimiliki Penggugat tidak sama dengan letak tanah yang diakui Tergugat sebagai miliknya, dalam hal ini jelas diuraikan Tergugat dalam posita gugatan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Medan Tergugat menyatakan tanah milik Tergugat yang dilandasi Sertifikat Hak Milik No. 864 tanggal 23 mei 1997 seluas 6032 m2 terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkuncian VIII Kabung, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2 terletak di Jalan Ikadiri (Lorona Kahuna) Dalam. Dan letak tanah Sertifikat Nomor 414 seluas 8271 m2 tidak jelas keberadaannya, sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Tandeanus (ic. Penggugat) terletak di Jalan Fasar I / Jalan Abdul Hakim. Kelurahan Padang Bulan Selayang I. Kecamatan Medan Selayang, Kota
-5-
Medan, sehingga perbuatan Tergugat jelas telah hak subjektif Penggugat, perbuatan Tergugat mana dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht rnatige daad) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial, maka cukup alasan hukum jika Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum mengembalikan tanah tersebut; Bahwa guna melindungi hak subyektif Penggugat atas tanah objek perkara, patut dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kiranya agar sejumlah sertifikat yang dimiliki Tergugat dalam hal mengklaim tanah milik Penggugat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 414 tanggal 2 Desember 1981 seluas 8271 m2, Sertifikat Hak Milik No. 864 tanggal 23 Mei 1997 seluas 6032 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2 untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat ; Bahwa dengan terhalangnya hak Penggugat untuk mengambil manfaat atas tanah milik Penggugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yang diperhitungkan dari jumlah luas tanah milik Penggugat seluas 13.356 m2 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) dikalikan dengan harga jual permetemya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi yang tertera dalam Pajak Bumi Bangunan (PBB), yaitu sebesar Rp. 614.000-, (enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga kerugian materiil yang diderita diperincikan sebagai berikut : 13.356 m2 x Rp. 614.000-, = Rp.8.200.584.000-, (delapan milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan kerugian immateriil akibat tercemar nama baik Penggugat ditaksir sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miiyar rupiah), kerugian mana patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat; Bahwa oieh karena Tergugat dalam perkara, aquo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, cukup alasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak menjadi hampa dan nihil, kiranya cukup beralasan hukum jika harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Tengku Amaiudiri, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir besiag);
-6-
Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat merupakan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dijatankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad); Bahwa berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berkenan untuk menetapkan hari sidang dan memanggii pihak yang berperkara selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabuikan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir besiag) yang diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
sebagaimana
tersebut
dalam
Sertifikat
Hak
Milik
No.
1869/Padang Bulan Selayang I dengan Surat Ukur No-00529/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012 terdaftar atas nama Tandeanus (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatas denyan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Padang Bulan Selayang I atas nama Tadjudiri;
-
Sebelah Seiatan berbatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1868/ Padang Bulan Selayan I atas nama Sabar Rusmanto ;
-
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4888/Tanjung Rejo atas nama Sudarni Br. Samosir, SH;
-
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Taiiasa Teiaumbanua, SE.
4. Menyatakan Tergugat telah meiakukan Perbuatan Meiawan hukum (on recht matige daad); 5. Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat sejumiah sertifikat yang dimiliki Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 414 tanggal 2 Desember 1981 seluas 8271 m2, Sertifikat Hak Milik No. 864 tanggal 23 Mei 1997 seluas 6032 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2; 6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam
-7-
keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp8.200.584.000-, (delapan milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus; 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad); 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang tirnbul dalam perkara ini. Apabiia majeiis hakim berpendapat lain: - Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi A. Gugatan Penggugat Prematur. 1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman (2) menyatakan sebagai pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No. 1869, Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi
Sumatera
Utara
tanggal
17-4-2012,
Surat
Ukur
No.00529/Padang Bulan Selayang 1/2012 tanggal 13-02-2012 seluas 13.356 M2 terdaftar atas nama Tandeanus/Penggugat. 2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya halaman (3) menyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap obyek perkara a quo menjadi terhalang haknya untuk mengambil manfaat diatas tanah objek perkara, disebabkan Tergugat telah mengklaim tanah objek perkara milik Penggugat dengan mengajukan Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.69/G/2012/PTUN.Mdn tanggal 14 Pebruari 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
-8-
No.60/B/2013/PT.TUN.Mdn
tanggal
24
Mei
2013
Jo.Putusan
Mahkamah Agung RI No.398/K/TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013. 3. Bahwa benar Tergugat ada mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara tersebut pada point (2) diatas, dimana Penggugat memohonkan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1869 atas nama Penggugat, disebabkan Tergugat terlebih dahulu memiliki 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yakni Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981, Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) LingkunganVIII Kabung dan Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang terletak di Jalan Ikadiri (Lorong Kabung) Dalam, Kelurahan Padang Bulan Selayang-I, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, dan ketiganya "ditindih" dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, dan atas Gugatan Tata Usaha Negara tersebut telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Jo. Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
Negara
Medan
yang
menyatakan
ada
sengketa
kepemilikan hak atas tanah sengketa, akan tetapi Perkara tersebut sampai saat ini masih dalam Tingkat Kasasi dan Tergugat belum ada menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut, sesuai proses dan prosedur sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga perkara tersebut belum ada berkekuatan hukum tetap. 4. Bahwa oleh karena perkara tersebut belum diputus dalam Tingkat Kasasi dan Tergugat belum ada menerima pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Penggugat belum berwenang untuk mengajukan Gugatan dalam perkara Perdata ini, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat
adalah
prematur
sebab
belum
saatnya
Penggugat
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian materil maupun imateril secara keperdataan, karena secara hukum belum ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sah secara hukum dan atau yang melanggar hukum dilakukan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gngatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O). B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
-9-
1. Bahwa Penggugat pada halaman (4) mendalilkan adanya 3 (tiga) Sertipikat Hak
Milik atas nama Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik
No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981, Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997yang terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkungan-VIII Kabung dan Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang terletak di Jalan Ikadiri (Lorong Kabung) Dalam, Kelurahan Padang Bulan Selayang-I, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dan ke 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif Penggugat. 2. Bahwa menurut hukum apabila Penggugat mempermasalahkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, agar jelas duduk sengketa pennasalahan ini, maka Penggugat hams ikut untuk menjadikan Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai penerbit Sertipikat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara Perdata ini, sehingga tidak kurang pihaknya. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan tidak dijadikannya Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini menyebabkan kabur dan tidak sempurna pihak-pihak dalam perkara ini yang berakibat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O). II. Dalam Pokok Perkara. 1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan juga dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulangi kembali didalam Pokok Perkara ini, karena merupakan satu kesatuan dengan dalil Pokok Perkara; 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini; 3. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman (2) dan (3) menyatakan sebagai pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No, 1869, Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 17-4-2012, Surat Ukur No.00529/Padang Bulan Selayang 1/2012 tanggal 13-02-2012 seluas 13.356 M2 terdaftar atas nama Tandeanus/Penggugat, kemudian Penggugat mendalilkan terhalang haknya untuk mengambil manfaat diatas tanah objek sengketa, disebabkan Tergugat telah mengklaim tanah objek perkara milik Penggugat dengan mengajukan Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana
- 10 -
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.69/G/2012/PTUN.Mdn tanggal 14 Pebruari 2013 Jo-Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.60/B/2013/PT.TUN.Mdn tanggal 24 Mei 2013 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.398/K/TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013; 4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan terhalang memanfaatkan tanah sengketa, karena faktanya Penggugat tidak pemah menguasai tanah terperkara dan faktanya Tergugat adalah pemilik 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama'Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981, Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkungan-VIII Kabung dan Sertipikat Hak Milik No. 1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang terletak di Jalan Ikadiri (Lorong
Kabung)
Dalam,
Kelurahan
Padang
Bulan
Selayang-I,
Kec.Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara serta masih dikuasai dan dikerjakan (diusahai) tanahnya oleh keluarga penjual (pemilik sebelumnya) dengan tanaman padi sampai dengan saat ini. 5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan letak tanah Penggugat tidak sama dengan letak tanah Tergugat, sebab dalam perkara Tata Usaha Negara Medan sebelumnya, Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat telah mengakni hal-hal sebagai berikut : 5.1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1869, Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 17-4-2012, Surat Ukur No.00529/Padang Bulan Selayang 1/2012 tanggal 13-02-2012 seluas 13.356 M2 terdaftar atas nama Tandeanus/Penggugat diterbitkan tumpang tindih dan berada diatas Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981, Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkungan-VIII Kabung dan Sertipikat Hak Milik No. 1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang terletak di Jalan Ikadiri (Lorong Kabung) Dalam, Kelurahan Padang Bulan Selayang-I, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Tergugat. 5.2. Bahwa proses penerbitan objek sengketa cq.Sertipikat Hak Milik No.1869, Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama
- 11 -
Tandeanus/Penggugat berasal dari tanah negara bekas Grant Sultan No.699 yang tidak terdaftar dalam buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, dimana tidak jelas letak tanah dalam Grand Sultan tersebut. 5.3. Bahwa pengakuan Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut merupakan bukti yang autentik dan tidak terbantahkan, bahwa Sertipikat Hak Milik No.l869/Padang Bulan Selayang I atas nama Penggugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 20 UUPA No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan serta Azas-Azas Hukum Pemerintahan Yang Baik. 6. Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugatlah yang telah dirugikan haknya atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1869 atas nama Penggugat, sebab Tergugat yang lebih dahulu memiliki hak atas tanah tersebut (objek perkara) dengan diterbitkannya ke-3 Sertipikat Hak Milik tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah diatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hak atas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempat letak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwa adanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objek perkara. 7. Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukan pengukurari, secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat pada Sertipikat Hak Milik Tergugat yang terlebih dahulu terbit dan hal ini jelas tidak dapat dibenarkanjika diatas lahan yang telah ada alas haknya berupa Sertipikat Hak Milik diterbitkan lagi alas hak berupa Sertipikat Hak Milik sengketa oleh Kantor Pertanahan atas lahan yang sama untuk pihak lain. 8. Bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objek perkara telah melanggar
- 12 -
Pasal 30 ayat (1) huruf(a) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Sertipikat atas nama Penggugat diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya dan diterbitkan diatas data fisik dan juridis milik Tergugat, sehingga seharusnya Kantor Pertanahan Kota Medan tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat diatas lahan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat. 9. Bahwa telah terbukti penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869, Desa/Kelurahan Selayang,
Kota
Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Medan,
Propinsi
Sumatera
Utara
atas
nama
Tandeanus/Penggugat tumpang tindih dan berada diatas Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981, Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkungan-VIII Kabung dan Sertipikat Hak Milik No. 1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang terletak di Jalan Ikadiri (Lorong
Kabung)
Dalam,
Kelurahan
Padang
Bulan
Selayang-I,
Kec.Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Tergugat dan proses penerbitannya berasal dari tanah negara bekas Grant Sultan No.699 yang tidak terdaftar dalam buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak petitum No.l dan 3 Gugatan Penggugat. 10. Bahwa historis tanah yang didalilkan Penggugat merupakan asal usul yang dibuat sendiri oleh Penggugat berdasarkan data-data yang diduga tidak jelas letak tanahnya didalam data-data tersebut dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta yang tidak dapat dibantah, sebab pemilik tanah objek sengketa sebelum dibeli oleh Tergugat sampai dengan saat sekarang ini masih mengusahaltanah sengketa dengan tanaman padi dan tidak ada diatas tanah objek sengketa sebagian bangunan permanen seperti yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat No. 1869, apalagi Sertipikat Hak Milik Tergugat lebih dahulu ada daripada Sertipikat Hak Milik Penggugat. 11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tentang BPHTB dan PBB telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan faktanya akan dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat pembuktian surat dan tidak benar Penggugat menguasai tanah objek perkara sehingga Penggugat bukanlah
Pembeli
beriktikad
baik yang hams
dilindungi
karena
Penggugat mengajukan pennohonan hak atas tanah diatas tanah Sertipikat Hak Milik Tergugat dan diduga dengan tipu muslihat dan hal
- 13 -
tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polda Sumatera Utara sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan terhalang haknya untuk mengambil manfaat diatas tanah perkara, sebab sangat tidak mengandung logika akal karena Penggugat telah mendalilkan membayar BPHTB dan PBB sehingga Penggugat dalam hal menguasai dan memiliki tanah telah memenuhi kewajibannya, akan tetapi mendalilkan lagi tidak bisa mengambil manfaat tanah, dengan demikian telah membuktikan secara faktanya Penggugat tidak pemah menguasai tanah terperkara. 13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tanah-tanah Sertipikat Hak Milik Tergugat tidak jelas letaknya, sebab faktanya tanahtanah Sertipikat Hak Milik Tergugat sampai dengan saat ini masih diusahaloleh keluarga penjual tanah terperkara sebelum Tergugat membelinya dan Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Instansi Penerbit Sertipikat Tanah Hak Milik Tergugat telah mengakui tanah-tanah Sertipikat Hak Milik tersebut letaknya dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1869 milik Penggugat tumpang tindih dan Sertipikat Hak Milik No. 1869 milik Penggugat menindih tanah Sertipikat Hak Milik milik Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak dalil Penggugat halaman (4) gugatannya agar dinyatakan Sertipikat Hak Milik Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. 14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat tidak terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena Sertipikat Hak Milik-Sertipikat Hak Milik milik Tergugat terbit terlebih dahulu, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981, Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkungan-VIII Kabung dan Sertipikat Hak Milik No. 1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang terletak di Jalan Ikadiri (Lorong
Kabung)
Dalam,
Kelurahan
Padang
Bulan
Selayang-I,
Kec.Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Tergugat. 15. Bahwa dengan demikian Penggugat juga tidak berhak menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat baik materil maupun imateril sebesar Rp.28.200.584.000,- (dua puluh delapan miiyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalil posita dan petitum
- 14 -
gugatan Penggugat dan oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak petitum No.4,5,6,7,8 Gugatan Penggugat. 16. Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada petitum point 2 tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum, Majelis Hakim harus dan wajib menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan : "Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan". 17. Bahwa disebabkan Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada buktibukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tahun 1991, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak Petitum Gugatan No.9 dan 10 Gugatan Penggugat. III.
DALAM REKONPENSI 1. Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam Konpensi terdahulu mempakan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini; 2. Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k. membantah keseluruhan dalil dari Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang terdapat didalam Gugatan Konpensi, kecuali
sepanjang
yang
diakui
secara
tegas
dalam
Gugatan
Rekonpensi ini; 3. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah subjek hukum orang yang memiliki tanah perkara, sesuai dengan: 3.1. Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara
di
Medan
tanggal
5
Nopember
1973
No.SK.185/DA/HML/DS/1973 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 3.2. Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang
diterbitkan
oleh
Kantor
Pertanahan
Kota
Medan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan tanggal
- 15 -
18 Nopember 1996 No.SK.1749/HM/22.01/1996 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 3.3. Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4 Agustus 2005 No.I749-520.I-22.01-2005 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 4. Bahwa semua ketentuan prosedur penerbitan ke-3 Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat d-r/Tergugat d.k sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian tanah perkara dalam ke-3 Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi Penggugat d.r/Tergugat d.k yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya, bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah pemilik yang sah atas tanah. 5. Bahwa oleh karena Penggugat d.r/Tergugat d.k hams dinyatakan pemilik tanah perkara dalam ke-3 Sertipikat Hak Milik, maka dimohonkan agar : 5.1. Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota. 5.2. Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota. 5.3. Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Adalah sah dan berkekuatan hukum. 6. Bahwa
Sertipikat
Hak
Milik
No.
1869
atas
nama
Tergugat
d.r/Penggugat d.k yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 17 April 2012 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k, sebab Penggugat d.r/Tergugat d.k yang lebih dahulu memiliki hak atas tanah tersebut dengan diterbitkannya ke-3 Sertipikat Hak Milik tersebut pada point 3.1 s/d.3.2. diatas, dan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat d.r/Penggugat d.k diterbitkan diatas ke-3 Sertipikat Hak Milik Penggugat d.r/Tergugat d.k, apalagi pada kenyataannya Tergugat d-r/Penggugat d.k, tidak benar sama sekali menguasai tanah objek perkara, akan tetapi secara terns menerns ditanam berupa tanaman padi yang ditanam oleh pemilik tanah
- 16 -
sebelumnya, oleh karena itu dimohonkan Sertipikat Hak Milik No.1869 atas nama Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. 7. Bahwa karena Penggugat d.r/Tegugat d.k dinyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara dalam ke-3 Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat d.r/Tergugat d.k, maka Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian kepada Tergugat d.r/ Penggugat d.k, justru Tergugat d-r/Penggugat d.k yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan Gugatan Konpensi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugatd.r/Tergugat d.k baik secara moril dengan tercemamya nama baik Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagai pengusaha di Medan dan secara materil yakni : Kerugian Materil:
Biaya penggunaan jasa Pengacara ............. Rp.
250.000.000,-
Succes Fee Pengacara ............................... Rp.
250.000.000,-
Rp.
500.000.000,-
Kerugian moril sebesar
Rp. 1.000.000.000.-
Total
Rp. 1.500.000.000,-
(Terbilang : satu miliar lima ratus juta rupiah) 8. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k disebabkan oleh tindakan dan atau perbuatan Tergugat d.r/ Penggugat d.k maka oleh karena itu patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k agar membayar kerugian tersebut kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k baik kerugian materil maupun moril sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miiyar lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k; 9. Bahwa untuk menghindari Gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak menjadi hampa dikemudian hari, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) atas harta baik bergerak maupun tidak bergerak, khususnya yakni : Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya terletak di Jalan Thamrin No. 128 A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. 10. Bahwa
Gugatan
Rekonpensi
ini
dunajukan
oleh
Penggugat
d.r/Tergugat d.k berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana
- 17 -
yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 285 RBg/165 HER. dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi (Uit voerbar bij voorrad) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit voerbar bij voorrad); 11. Bahwa oleh karena itu Penggugat d-r/Tergugat d.k dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonpensinya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukumTergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Rekonpensi ini. Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Konpensi dan Rekonpensi ini agar dapat menerima Gugatan
Rekopensi Penggugat
d.r/Tergugat d.k dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya dengan amamya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/ Tergugat d.k dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya; 2. Menyatakan Tergugat d.r/ Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad). 3. Menyatakan Penggugat d.r/ Tergugat d.k adalah pemilik tanah perkara berdasarkan : 2.1. Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 5 Nopember 1973 No.SK.185/DA/HML/DS/1973 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 2.2. Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 18 Nopember 1996 No.SK.1749/HM/22.01/1996 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 2.3. Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat
- 18 -
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4 Agustus 2005 No. 1749-520.1-22.01-2005 tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 4. Menyatakan berkekuatan hukum : 3.1. Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. 3.2. Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan . 3.3. Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota. 5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1869, Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 17-4-2012, Surat Ukur No.00529/Padang Bulan Selayang 1/2012
tanggal
13-02-2012
seluas
13.356
M2
atas
nama
Tandeanus/Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak berkekuatan hukum. 6. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengganti kerugian materil dan moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Tergugat djr/Penggugat d.k berjumlah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miiyar lima ratus juta rupiah), kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k; 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) yang diletakkan dalam perkara ini. 8. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekopensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar bij voorrad); 9. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Perdata ini; 10. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2014, nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya sebagai berikut: DALAM KONVENSI TENTANG EKSEPSI -
Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya
TENTANG POKOK PERKARA :
- 19 -
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
DALAM REKONVENSI : -
Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -
Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014, nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2014; Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014, nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014; Membaca,
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2015; Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 11 Februari 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
- 20 -
mempelajari berkas perkara nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan baik oleh Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat maupun oleh Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding pada tanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan : sangat beralasan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut : Mengadili : -
Menerima permohonan banding Pembanding
-
Menerima dalil-dalil memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014, nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn;
Mengadili Sendiri : 1. Menolak gugatan konpensi Terbanding untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan gugatan rekonpensi Pembanding untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Pembanding adalah pemilik tanah perkara berdasarkan : 3.1. Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara
di
Medan
tanggal
5
Nopember
1973
No.SK.185/DA/HML/DS/1973 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara; 3.2. Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 18 Nopember
- 21 -
1996
No.SK.1749/HM/22.01/1996
atas tanah
yang
langsung
dikuasai oleh negara; 3.3. Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4 Agustus 2005 No.I749-520.I-22.01-2005 atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara; 4. Menyatakan berkekuatan hukum : 4.1. Sertipikat Hak Milik No.414 seluas 8.271 M2 tanggal 2 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota; 4.2. Sertipikat Hak Milik No.864 seluas 6.032 M2 tanggal 23 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota; 4.3. Sertipikat Hak Milik No.1360 seluas 790 M2 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan; 5. Menyatakan sertifikat hak milik nomor : 1869 Desa/ Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2012, surat ukur nomor : 00529/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, seluas : 13.356 M2 atas nama Terbanding tidak berkekuatan hukum; 6. Menghukum Terbanding untuk mengganti kerugian materil dan moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Terbanding berjumlah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miiyar lima ratus juta rupiah), kepada Pembanding; 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) yang diletakkan dalam perkara ini; 8. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekopensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar bij voorrad); 9. Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Perdata ini; 10. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa pihak Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat, tidak mengajukan kontra memori banding;
- 22 -
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014, nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 April 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, yang pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar secara hukum, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang,
bahwa
tentang
memori
dalam
eksepsi
point
No.2
menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum dengan alasan pada point B, -
Fakta hukum gugatan Terbanding kurang pihak, karena tidak menggugat kantor Pertanahan Kota Medan selaku pihak yang menerbitkan SKM No.414, SKM No.864 dan SHM No.1360 atas nama Pembanding, serta SHM No.1869 atas nama Terbanding;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan menyatakan : -
Pendapat majelis Hakim Penggugat berhak menentukan siapa yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo sepanjang dapat dibuktikan adanya kepentingan hukum dengan pihak-pihak yang besangkutan;
-
Bahwa untuk menentukan apakan kantor Pertanahan Kota Medan harus diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo, menurut pendapat majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang hal itu haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya alasan atau keberatan dalam memori
banding pada point No.3, bahwa dari pertimbangan majelis Hakim Pengadilan
- 23 -
Negeri Medan diatas fakta hukumnya kantor Pertanahan Kota Medan memiliki kepentingan hukum dengan Terbanding sebab objek sengketa adalah sertifikat hak milik No.1869 atas nama Terbanding yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Medan, demikian juga dengan Pembanding yakni 3 (tiga) sertifikat hak milik No.414, No.864 dan No.1360, atas nama Pembanding dan hal tersebut menjadi kepentingan hukum bagi kantor Pertanahan Kota Medan, sebagai satu-satunya instansi yang berwenang memiliki data-data baik data fisik maupun data yuridis guna membuktikan apakah benar SHM No.1869 atas nama Terbanding tumpang tindih dan atau berada diatas SHM No.414, No.864 dan No.1360 atas nama Pembanding; Menimbang, bahwa selanjutnya point No.4 menyatakan bahwa apabila Terbanding mempermasalahkan 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama Pembanding, agar jelas duduk sengketa permasalahan ini, maka Terbanding harus ikut menggugat kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak satusatunya instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Pembanding maupun Terbanding, dan dengan tidak dijadikannya kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan kabur dan tidak sempurna pihak-pihak dalam perkara ini juga berakibat gugatan Terbanding tidak dapat diterima (N.O); Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak karena kantor Pertanahan Kota Medan tidak diikut sertakan sebagai Tergugat yang menerbitkan SHM No.1869 atas nama Terbanding dan menerbitkan SHM No.414, SHM No.864, dan SHM No.1360 atas nama Pembanding, dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya menyatakan : Hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang hal itu haruslah dinyatakan ditolak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -
Bahwa Badan/ kantor Pertanahan Kota Medan telah menerbitkan SHM No.1869 atas nama Tandeanus/ Terbanding dan menerbitkan SHM No.414, SHM No.864, SHM No.1360, atas nama Tengku Khairul Amar/ Pembanding, yang telah tumpang tindih diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;
-
Bahwa data-data/fisik dan data-data yuridis tentang tanah sengketa sudah ada termuat didalam SHM No.1869 atas nama Tandeanus, dan SHM No.414, SHM No.864, SHM No.1360, atas nama Tengku Khairul Amar;
- 24 -
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atau penjelasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat : bahwa kantor Pertanahan Kota Medan sebaiknya/ dapat/ boleh, ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, tetapi bila kantor Pertanahan Kota Medan tidak ditarik/ tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak akan menjadi kabur atau kurang pihak, karena yang dinilai atau diuji kebenarannya dalam perkara ini adalah fakta-fakta hukum, data-data fisik dan data-data yuridis yang sudah dimuat dalam SHM No.1869, atas nama Tandeanus, dan SHM No.414 SHM No.864, SHM No.1360, atas namaTengku Khairul Amar, sehingga menilai atau menguji data-data fisik dan data-data yuridis yang telah memasuki materi pokok perkara, tidak keharusan menarik kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Pengadilan
Tinggi
akan
mempertimbangkan pokok perkara dengan mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 30 alinea 4, yang menyatakan : bahwa karena letah tanah objek perkara milik Penggugat dengan letak tanah milik Tergugat tidak sama atau berbeda, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, baik hubungan hukum antar pihak (kumulasi subyektif) atau hubungan hukum dengan objek perkara/ kumulasi objektif); Menimbang, bahwa menurut hukum gugatan diajukan adalah karena adanya kepentingan hukum atau hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, dengan demikian dalam perkara aquo karena tidak ada hubungan atau kepentingan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah mengundang pihak kantor Pertanahan Kota Medan, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga menjadi alat bukti yang otentik, sehingga pada tanggal 8 September 2014 dihadapan majelis Hakim menerangkan :
- 25 -
1. Bahwa berdasarkan peta ploting SHM No.1869 atas nama Tandeanus/ Terbanding dengan SHM No.414, SHM No.864, dan SHM No.1360, atas nama Tengku Khairul Amar/ Pembanding adalah tumpang tindih; 2. Bahwa batas-batas SHM No.1869 atas nama Tandeanus/ Terbanding sama dengan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Tengku Khairul Amar/ Pembanding pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat/ pemeriksaan lapangan oleh majelis Hakim tersebut; 3. Bahwa gugatan diajukan Penggugat karena adanya kepentingan hukum atau sengketa hak atas tanah atau konflik kepentingan hukum antara pihak Penggugat dengan kepentingan pihak Tergugat; Menimbang, bahwa karena adanya sengketa hak atas tanah atau konflik kepentingan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu memperhatikan putusan-putusan Pengadilan yang telah memeriksa dan mempertimbangkan dan mengambil keputusan terhadap perkara aquo yaitu : I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Februari 2013 No. 69/G/2012/PTUN.Mdn amar putusan : “Mengadili” Dalam Eksepsi -
Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;
Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvan kelijk verklaard); 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); Pertimbangan Hukum : -
Bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dan pemeriksaan lokasi dihubungkan dengan objek sengketa aquo maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan asal-usul kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemiilikan, letak, dan batasbatas tanah, perbedaan perihal luas tanah dan asal-usul hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terhadap tanah yang
- 26 -
diatasnya terbit sertifikat objek sengketa aquo, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan bahwa harus terlebih dahulu dibuktikan dasar kepemilikannya dan permasalahan hukum tersebut adalah merupakan permasalahan
keperdataan
yang
merupakan
kewenangan
dari
Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberikan penilaian hukum terlebih dahulu; -
Bahwa majelis Hakim, berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum (vide pasal 27 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara) oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;
II. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 24 Mei 2013, No. 60/B/2013/PT-TUN-Mdn, amar putusan; “Mengadili” 1. Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 69/G/2012/PTUN.Mdn tanggal 14 Februari 2013; 3. Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.398 K/TUN/2013, amar putusannya : “Mengadili” -
Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Tengku Khairul Amar tersebut;
Pertimbangan Hukum : -
Bahwa masih terdapat dokumen perdata yang perlu didudukkan keabsahannya yaitu : 1. Akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No.25 tanggal 24 Oktober 2011;
- 27 -
2. Akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No.18 tanggal 21 Oktober 2011; 3. Surat
keputusan
kepala
kantor
Pertanahan
Kota
Medan
No.3939/HM/BPN.12.71.2011, tanggal 31 Oktober 2011, tentang pemberian hak milik atas tanah kepada Tandeanus, terhadap tanah lokasi objek sengketa; 4. SHM No.414, SHM No.864, SHM No.1360, Padang Bulan Selayang I atas nama : Tengku Khairul Amar perlu diuji keabsahannya melalui proses penyelesaian sengketa perdata, sebelum objek sengketa diuji melalui proses peradilan tata usaha negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka jelaslah adanya sengketa hak atas tanah atau kepentingan hukum atau tumpang tindih hak atas tanah diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, baik hubungan hukum antara pihak (kumulasi subjektif) atau hubungan hukum dengan objek perkara (kumulasi objektif) jelas-jelas telah keliru, oleh karena itu harus dikesampingkan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
hasil
pemeriksaan
lokasi
yang
dilakukan oleh majelis Hakim bersama-sama dengan para pihak pada tanggal 11 Oktober 2013 ditemukan fakta hukum bahwa tanah yang diatas objek sengketa pemiliknya overlaping/ tumpang tindih kepemilikan Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing menunjuk lokasi yang sama dan masingmasing mengaku menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Pengadilan
Tinggi
akan
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini : Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut :
Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 13.356 m2, terletak di
- 28 -
Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I dengan Surat Ukur No.00529/Padang Bulan Seiayang i/2012 tanggal 13 Februari 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Padang Bulan Selayang I atas nama Tadjudiri;
Sebelah Seiatan berbatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1868/Padang Bulan Selayan I atas nama Sabar Rusmanto ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4888/Tanjung Rejo atas nama Sudarni Br. Samosir, SH
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Taiiasa Teiaumbanua, SE. Bahwa historis asal asul tanah milik Penggugat seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Seiayang, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I dengan Surat Ukur No.00529/'Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, yaitu sebagai berikut : a. Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Milik oieh Penggugat adalah sesuai surat permohonan atas sebidang tanah setelah diukur secara kadasterai sesuai dengan Peta Bidang Tanah No.518/2011 tanggal 31 Oktober 2011 seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Seiayang, Kota Medan, statusnya adalah tanah negara, bekas Grant Sultan No. 699 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Penggugat baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"; b. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 431/APH/KS/1964 Tanggal
15 Mei
1964,
bertalian dengan Surat Keterangan
No.5871/C/iii/1964 Tanggal 16 Desember 1964 Hadji Mohammad All mengalihkan haknya atas tanah seluas @ 195.000 m2 tersebut kepada Tarich Kaban.;
- 29 -
c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 371/APH/KS/1965 Tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan haknya atas tanah seluas @ 195.000 m2 tersebut kepada DSeneng Kaban; d. Bahwa
berdasarkan
Surat
Keterangan
Ahli
Waris
No.
474.3/03/HL/i/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tank Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001; dengan meninggalkan para ahli
waris yang
berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban; e. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas @ 195.000 m2 tersebut dari Gunawan; f. Berdasarkan akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.25 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawari dengan persetujuan isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas 13.356 m2 yaitu sebahagian dari tanah seluas @ 195.000 m2 tersebut dari Tandeanus (Penggugat); Bahwa Penggugat telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas tanah milik Penggugat, dengan demikian Penggugat dalam hal menguasai dan memiliki tanah telah memenuhi kewajiban kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih lagi jelas ternyata bahwa Penggugat secara hukum adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: ("Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah diangap Sah"),
- 30 -
Bahwa akan tetapi Penggugat sabagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek perkara aquo menjadi terhalang haknya untuk mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara, halmana disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah obyek perkara milik Penggugat dengan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang dikenal dengan perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Mei 2013 Nomor: 60/B/2013/PT.TUN-MDN Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Februari 2013 No:69/G/2012/'PTUN-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Ri tanggal 22 Oktober 2013 Nomor:398/K/TUN/2013, dimana
dalam
perkara
Tata
Usaha
Negara
tersebut,
Tergugat
mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 414 tanggal 2 Desember 1981 seluas 8271 m2, Sertifikat Hak Milik No.864 tanggal 23 mei 1997 seluas 6032 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2, padahal letak tanah yang dimiliki Penggugat tidak sama dengan telak tanah yang diakui Tergugat sebagai miliknya, dalam hal ini jelas diuraikan Tergugat dalam posita gugatan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Medan Tergugat menyatakan tanah milik Tergugat yang dilandasi Sertifikat Hak Milik No. 864 tanggal 23 mei 1997 seluas 6032 m2 terletak di Jalan Ikadiri (Dalam) Lingkuncian VIII Kabunq, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2 terletak di Jalan Ikadiri (Lorona Kahuna) Dalam. Dan letak tanah Sertifikat Nomor 414 seluas 8271 m2 tidak jelas keberadaannya, sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Tandeanus (ic. Penggugat) terletak di Jalan Fasar I / Jalan Abdul Hakim. Kelurahan Padang Bulan Selayang I. Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sehingga
perbuatan Tergugat
jelas telah melanggar
hak subjektif
Penggugat, perbuatan Tergugat mana dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan MelawanHukum {onrecht rnatige daad} dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial, maka cukup alasan hukum jika Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum mengembalikan tanah tersebut; Menimbang, bahwa untuk membukti dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-18, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan disesuaikan dengan
- 31 -
aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-14 tidak dapat diperlihatkan aslinya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-36, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-10, T-13, T-14 dan T-24 sampai dengan T35 tidak dapat diperlihatkan aslinya; Menimbang, bahwa karena adanya sengketa hak atas tanah atau konflik kepentingan hukum tumpang tindih hak atas tanah sengketa antara pihak Penggugat pemilik SHM No.1869 dengan kepentingan pihak Tergugat pemilik SHM No.414, SHM No.864, SHM No.1360 menjadi pokok perkara aquo; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang akan dipertimbangkan dibawah ini : -
Bahwa surat bukti P-1 adalah SHM No.1869, Desa/ Kelurahan Padang Bulan Selayang I atas nama Tandeanus, surat ukur tanggal 13 Februari 2012, No.00529/Padang Bulan Selayang I/2012, luas : 13.356 M2 dan surat keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 31 Oktober 2011, No.3939/HM/PBN.1271.22011 dan petunjuk No.14718/2011, bekas Grant Sultan No.699 (tidak terdaftar) untuk pertanian, oleh karena itu SHM No.1869 (P-1) cukup jelas asal-usulnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa surat bukti P-2, adalah akta pelepasan hak atas
tanah dengan ganti rugi No.25 tanggal 24 Oktober 2011, antara : Pihak Pertama : Tuan Gunawan dengan persetujuan isteri Nyonya : Tan Tjun Hua, telah melepas dan menyerahkan untuk dan guna kepentingan pihak kedua yang menerangkan menerima pelepasan dan penyerahan hak dari pihak pertama sebidang tanah yang langsung dikuasai Negara (tanah belum ditentukan status haknya); Pihak Pertama : Tuan Gunawan, lahir tanggal 06 Januari 1955, warga negara Indonesia, dan telah mendapat persetujuan isteri Nyonya : Tan Tjun Hua lahir tanggal 4 April 1956, warga negara Indonesia;
- 32 -
Pihak Kedua : Tuan Tandeanus, lahir tanggal 2 Juli 1969, warga negara Indonesia; -
Bahwa pihak pertama menerangkan telah melepaskan dan menyerahkan untuk kepentingan pihak kedua, yang menerengkan telah menerima pelepasan dan penyerahan hak dari pihak pertama atas sebidang tanah yang langsung dikuasai negara (tanah belum ditentukan statusnya seluas kurang lebih 13.356 M2 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) tanah tersebut tidak terpisahkan dengan tanah seluas 195.000 M2 (seratus sembilan puluh luima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang dahulu Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
-
Bahwa tanah tersebut diperoleh pihak pertama karena perolehan hak berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No.18, tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris;
-
Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua telah sepakat uang ganti rugi sebesar Rp.2.003.400.000,- (dua milyar tiga juta empat ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi
No.25, tanggal 24 Oktober 2011, telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUHperdata oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No.18, tanggal 21 Oktober 2011, antara : Pihak Pertama : Tuan Dedy Muliana Kaban, lahir tanggal 1 Juni 1973, warga negara Indonesia, bertindak untuk diri sendiri dan bertindak berdasarkan surat kuasa para ahli waris; Pihak Kedua : Tuan Gunawan, lahir tanggal 06 Januari 1955, warga negara Indonesia, -
Bahwa
pihak
pertama
menerangkan
dengan
ini
melepaskan
dan
menyerahkan untuk dan kepentingan pihak kedua, yang menerangkan telah menerima pelepasan dan penyerahan hak dari pihak pertama atas : -
Sebidang tanah yang langsung dikuasai negara (tanah yang belum ditentukan status haknya) seluas kurang lebih 195.000 M2;
-
Terletak di Kampung Padang Bulan, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- 33 -
-
Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat uang ganti rugi sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah); Menimbang, bahwa akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi
No.18, tanggal 21 Oktober 2011, telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata; Menimbang, bahwa surat bukti P-2 dan surat bukti P-3, telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif sesuai dengan yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu : -
Akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No.25, tanggal 24 Oktober 2011, dan Akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No.18, tanggal 21 Oktober 2011 harus dinyatakan sah menurut hukum; Menimbang, bahwa surat bukti T-10 foto copy yaitu risalah panitia
pemeriksaan tanah “A” No.2883/R/10/2011, tanggal 31 Oktober 2011 yang diajukan oleh pihak Tergugat, karena alat bukti untuk kepentingan hukum pembuktian sepanjang ada relevansinya dalam perkara aquo dapat diterima sebagai alat bukti yang sah walaupun diajukan pihak Tergugat, tetapi dapat juga untuk membuktikan kepentingan pihak Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-10 yaitu : risalah panitia pemeriksaan tanah “A” No.2883/R/10/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang riwayat tanah : Bahwa tanah yang dimohonkan hak milik oleh Tandenus, seluas lebih kurang 13.365 M2 statusnya adalah tanah negara, bekas Grant Sultan No.699, tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada kantor Pertanahan Kota Medan terletak di jalan Pasar I / jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Selayang, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, semula dikuasai oleh H. Muhammad Ali; Tentang Riwayat Hak Atas Tanah : -
Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut merupakan tanah negara diatasnya belum pernah diterbitkan sesuatu hak;
Data Fisik -
Bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara kadesteral luasnya adalah 13.356 M2, terletak di jalan Pasar I / jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang
- 34 -
Bulan Selayang I, Kecamatan Selayang, Kota Medan sebagaimana dilukiskan dalam peta bidang tanah No.518/2011 tanggal 31 Oktober 2011; -
Bahwa tanah yang dimohonkan berdasarkan data fisik tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk mendukung penetapan haknya;
Kesimpulan : -
Bahwa tanah yang dimohon 13.356 M2, sesuai peta bidang tanah No.518/2011 tanggal 31 Oktober 2011 NIB No.02040;
-
Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
-
Berdasarkan uraian diatas pemohon hak milik atas nama Tandeanus dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa surat bukti T-34, adalah keputusan kepala kantor
Pertanahan Kota Medan No.3939/HM/BPN-12.71-2011 tentang pemberian hak milik atas nama Tandeanus, atas tanah di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tanggal 31 Oktober 2011 memutuskan : -
Memberikan kepada Tandeanus, lahir di Medan, tanggal 2 Juli 1969 beralamat di jalan Wahidiri Thamrin No.28-A Medan, hak milik, atas sebidang tanah seluas 13.356 M2 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam meter
persegi)
sebagaimana
diuraikan
dalam
peta
bidang
tanah
No.518/2011, tanggal 31 Okotober 2011, NIB.12040, teletak di jalan Pasar I/ Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; -
Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai subjek hak, bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah sesuai pengukuran pada kadusteral yang diuraikan dalam peta bidang tanah No.518/2011 tanggal 31 Oktober 2011, seluas 13.356 M2, terletak di jalan Pasar I/ Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
-
Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara bekas Grant Sultan No.699 tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada kantor Pertanahan Kota Medan yang telah dikuasai oleh pemohon baik secara
- 35 -
yuridis maupun secara fisik, sebagaimana pemeriksaan panitia pemeriksaan tanah “A” yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah “A” tanggal 31 Oktober 2011 No.2883/R/10/2011, mengenai : Riwayat Hak Atas Tanah : -
Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut merupakan tanah negara diatasnya belum pernah diterbitikan sesuatu hak;
Kesimpulan : -
Bahwa permohonan atas tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-10 dan T-34, tanah yang
dimohonkan Penggugat adalah tanah negara yang diatasnya belum pernah diterbitkan suatu hak dan permohonan hak yang diajukan pemohon (Penggugat) telah sesuai dengan prosedur hukum serta alas hak yang benar, adalah patut dilindungi undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan surat bukti T-10, T-34, Penggugat telah berhasil membuktikan secara hukum adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi undang-undang (vide yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.251 K/Sip/1958, tanggal 26 Oktober 1958, (pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah), oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dapat diterima; Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sudah terbukti, maka surat-surat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini di persidangan telah didengar keterangan dari : Wahyu Daniel, SST.MH selaku sub seksi pengukuran dan pemetaan, kantor Pertanahan Kota Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa selaku saksi proses penerbitan sertifikat pertama-tama
ada
permohonan
dari
pemohon,
kemudian
dilakukan
pengukuran, pemetaan, lalu diterbitkan peta bidang, setalah itu ada proses pendaftaran kepanitia dengan dokumen asli, kemudian terbit surat keputusan dan membayar pajak, setelah itu pembuatan surat ukur dan buku tanah, baru terbit surat sertifikat;
- 36 -
-
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada waktu menerbitkan SHM No.1869, sudah ada sebelumnya sertifikat diatas tanah tersebut;
-
Bahwa saksi tidak bisa menjawab sewaktu menanyakan mengapa dalam satu objek tanah bisa terjadi sertifikat yang tumpang tindih;
-
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari beberapa sertifikat yang tumpang tindih sudah ada yang dibatalkan;
-
Bahwa saksi tidak bisa menjawab sewaktu majelis Hakim menanyakan apakah yang dilakukan kantor Pertanahan Kota Medan, apabila ada sertifikat yang tumpang tindih;
-
Bahwa selaku saksi objek yang disengketakan termasuk Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
-
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melihat objek perkara yang disengketakan Penggugat dan Tergugat berpatokan kepada sertifikat atau berpatokan pada 3 (tiga) gambar pada floting yang diperlihatkan di persidangan;
-
Bahwa saksi tidak pernah melihat peta SHM No.414, dan setahu saksi disekitar itu ada namanya perkampungan Kabung; Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil
sangkalannya telah menyerahkan surat-surat bukti antara lain : -
Surat bukti T-1 sampai T-26, dan surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-10, T13, T-14 dan T-24 sampai dengan T-36, tidak dapat diperlihatkan aslinya; Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu
mempertimbangkan surat-surat bukti dari pihak tergugat yang mengenai pokok perkara yaitu antara lain; Menimbang, bahwa surat bukti T-19 adalah SHM No.414, Desa Padang Bulan Selayang I, atas nama : Tengku Khairul Amar, ditulis juga T. Khairul Amar, luas : 8.271 M2, pemberian hak surat keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi
Sumatera
Utara,
tanggal
5
Nopember
No.185/DA/HNL/DS/1973, -
Surat ukur tidak ada;
-
Asal usul dasar kepemilikan tanahnya tidak jelas dan tidak dibuktikan;
1973
- 37 -
Menimbang, bahwa surat bukti T-20, adalah SHM No.864, Desa Padang Bulan Selayang I, atas nama : Tengku Khairul Amar, luas : 6.032 M2, surat ukur tanggal 15 Mei 1997 No.5638/1997, pemberian hak surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan No.SK.1749/HM/22.01/1996, tanggal 18 Nopember 1996; -
Asal-usul dasar kepemilikan tanahnya tidak jelas dan tidak dibuktikan; Menimbang, bahwa surat bukti T-21 adalah SHM No.1360, Desa/
Kelurahan Padang Bulan Selayang I, atas nama Tengku Khairul Amar, ditulis juga T. Khairul Amar, surat ukur tanggal 15 Agustus 2005 No.15/Padang Bulan Selayang I/2005, luas 790 M2; -
Asal-usul dasar kepemilikan tanahnya tidak jelas dan tidak dibuktikan; Menimbang, bahwa surat-surat bukti SHM No.414, SHM No.864 dan
SHM No.1360, asal usul hak atas tanahnya
tidak jelas dan dasar
kepemilikannya belum dibuktikan, oleh karena itu haruslah ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-10, adalah risalah panitia pemeriksaan tanah “A” No.2883/R/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, mengenai riwayat hak atas tanah, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011, diatas tanah negara tersebut belum pernah diterbitkan sesuatu hak, dengan dimikian keberadaan SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 yang diterbitkan sebelum tanggal 31 Okotober 2011 tidak dapat diterima kebenarannya, sesuai surat bukti T-10 tersebut; Menimbang, bahwa diatas bidang tanah terjadi tumpang tindih hak diatas tanah SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 tidak memenuhi syaratsyarat teknis dan yuridis maupun administratif, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, maka SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-19, T-20 SHM No.1360 dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi suratsurat bukti lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat tumpang tindih hak atas tanah diatas tanah sengketa yaitu : SHM No.1869 atas nama Tandeanus seluas
- 38 -
: 13.356 M2 selaku penggugat dengan SHM No.414 seluas 8.217 M2, SHM No.864 seluas 6.032 M2 dan SHM No.1363 seluas 790 M2 atas nama Tengku Khairul Amar, ditulis juga T. Khairul Amar selaku Tergugat; Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3 diperkuat surat bukiti T-10 dan T-34 maka Penggugat telah berhasil membuktikan secara hukum adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi undang-undang (vide yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.251 K/Sip/1958, tanggal 26 Oktober 1958, (pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah), dengan demikian keberadaan SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 yang diterbitkan sebelum tanggal 31 Oktober 2011 tidak dapat diterima kebenarannya; Menimbang, bahwa SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 yang diterbitkan tidak memenuhi syarat-syarat teknis, yuridis dan administratif sebagaimana yang ditentukan ketentuan perundang-undangan maka SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-16, adalah putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara No.69/G/2012/PT-TUN-Mdn, tanggal 14 Februari 2013 pada halaman 79, alinea terakhir pada pokoknya menyatakan : berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi oleh majelis Hakim bersama-sama dengan para pihak tanggal 11 Januari 2013 ditemukan fakta hukum bahwa tanah yang diatasnya objek sengketa kepemilikannya overlapping/ tumpang tindih, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat terbukti, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dapat diterima; Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat melalui surat bukti T-19, T20, T-21 asal-usul dasar kepemilikannya tidak jelas dan tidak dibuktikan oleh karena itu dalil sangkalan Tergugat haruslah ditolak; Menimbang, bahwa alat-alat bukti melalui surat-surat bukti pihak Tergugat mengajukan sangkalannya yaitu T-1 sampai T-36, tidak mampu atau tidak dapat mematahkan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat,
- 39 -
oleh karena itu maka pihak Penggugatlah yang lebih berhak diatas tanah sengketa (objek sengketa) tersebut; Menimbang, bahwa karena surat-surat bukti pihak Tergugat tidak mampu melumpuhkan atau mematahkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, maka dalil gugatan
Penggugat
dan
permohonan-permohonan
Penggugat
dapat
dipertimbangkan dibawah ini; Menimbang, bahwa semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mampu melumpuhkan atau mematahkan alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan berhak atas tanah perkara/ objek sengketa tersebut, oleh karena itu alat-alat bukti atau surat-surat bukti pihak Penggugat dapat diterima dan permohonan Penggugat dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan No.88/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Oktober 2014, tidak cermat dan keliru, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat leluasa mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat, apakah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan serta keadilan seperti tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa petitum No.1, Penggugat memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena ada petitum Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian; Menimbang, bahwa petitum No.2, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini, karena sita jaminan dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan, maka permohonan agar Pengadilan Tinggi menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) harus ditolak;
- 40 -
Menimbang, bahwa petitum No.3 menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 13.356 M2 terletak di jalan Pasar I / jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padan Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sebagaimana tersebut dalam SHM No.1869, Padang Bulan Selayang I, dengan surat ukur No.00529/Padang Bulan Selayang I/2012, tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Tandeanus (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Padang Bulan Selayang I atas nama Tadjudiri;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1868/Padang Bulan Selayan I atas nama Sabar Rusmanto;
-
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4888/Tanjung Rejo atas nama Sudarni Br. Samosir, SH;
-
Sebeiah Barat berbatas dengan Tanah Taliasa Telaumbanua, SE; Menimbang, bahwa dalil dan permohonan Penggugat terbukti dan sesuai
dengan prosedur hukum serta alas hak yang benar dan secara hukum adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi oleh undang-undang, karena itu petitum No.3 tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum No.4 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Daad) karena terbukti SHM No.414, SHM No.864 dan SHM No.1360 diatas tanah SHM No.1869 atas nama Tandeanus (Penggugat) maka terbukti jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum No.4 dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum No.5 menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, mengikat dengan segala akibat hukumnya, SHM No.414 tanggal 2 Desember 1981 seluas 8.217 M2, SHM No.864 tanggal 23 Mei 1997 seluas 6.032 M2, SHM No.1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 M2, dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum No.6 menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa ada
- 41 -
gangguan dari pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat negara, pemohon Penggugat sesuai dengan hukum dan kepatutan dan adil, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum No.7 menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.8.200.584.000,- (delapan miyar dua ratus juta lima ratus dalapan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, karena tidak dibuktikan kerugian-kerugian tersebut, karena itu haruslah ditolak; Menimbang, bahwa petitum No.8 menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, karena tidak dibuktikan maka haruslah ditolak; Menimbang, bahwa petitum No.9 menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi, karena tidak memenuhi syarat-syarat uit voorbaar bij voorraad maka haruslah ditolak; Menimbang,
bahwa
petitum
No.10
menghukum
Tergugat
untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karena sesuai dengan undangundang maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan; Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat, mengajukan gugatan rekonpensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana dalam gugatan rekonpensi tersebut; Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konpensi, mengenai pokok perkara, alat-alat bukti dan keterangan-keterangn saksi sepanjang berhubungan dengan gugatan dalam rekonpensi, haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan gugatan konpensi, karena gugatan dalam konpensi sudah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka gugatan konpensi haruslah ditolak; Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
- 42 -
Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Rekonpensi harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata dan pasal-pasal R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : -
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.88/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
Dalam Pokok Perkara : -
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.88/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan; MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I dengan Surat Ukur No-00529/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012 terdaftar atas nama Tandeanus (Penggugat), dengan batasbatas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Padang Bulan Selayang I atas nama Tadjudiri;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1868/ Padang Bulan Selayan I atas nama Sabar Rusmanto ;
- 43 -
-
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4888/Tanjung Rejo atas nama Sudarni Br. Samosir, SH;
-
Sebeiah Barat berbatas dengan Tanah Taliasa Telaumbanua, SE.
3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (on recht matige daad); 4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 414 tanggal 2 Desember 1981 seluas 8271 m2, Sertifikat Hak Milik No. 864 tanggal 23 mei 1997 seluas 6032 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 seluas 790 m2 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Menghukum Pembanding semula Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara; 6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Dalam Rekonpensi : -
Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -
Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi adalah nihil;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015, nomor : 141/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH.
- 44 -
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
1. SAMARAJA MARPAUNG, SH.
SAUT H. PASARIBU, SH.
ttd 2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd PITER MANIK, SH.
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH. NIP. 195703011985032002.
