P UTUSAN Nomor : 9/Pidsus K/2012/PT-Mdn
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 9/Pidsus K/2012/PTMdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :--------------------
Nama lengkap
: HALOMOAN als. LOMO.
Tempat lahir
: Sipirok.
Umur/tanggal lahir
: 47 tahun / 3 Agustus 1964;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Perumahan Wira Asri II Kampung Baru Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa ditahan di Rutan oleh : 1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 4 April 2011 ; 2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011 ; 3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ; 4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 13 Juli 2011 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 31 Juli 2011 ; 6. Diperpanjang I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011; 7. Diperpanjang II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d tanggal 29 September 2011;
8. Hakim ...……2
2
8. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September
2011 s/d tanggal 22
Oktober 2011; 9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011 s/d tanggal 21 Desember 2011 ; 10. Diperpanjang I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember
2011 s/d
tanggal 20 Januari 2012 ; 11. Diperpanjang II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012 ; 12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Pebruari 2012 s/d tanggal 7 Maret 2012 ; 13. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 6 Mei 2012 ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : 1.
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut : PRIMAIR : “Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO ,selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2011 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaktidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain
sedemikian .....……3
3
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bermula terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mendapat pemberitahuan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu yakni saksi EDISON SIRONGORINGO yang memberitahu bahwa dana sertifikasi guru SMP, SMA / SMK sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang periode Juli 2010 s/d Desember 2010 telah sampai pada rekening Pemerintah daerah sebesar Rp.7.988.328.400,(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Mengetahui hal tersebut terdakwa melaporkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni ADI SUSANTO PURBA , SPd (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094/2943/BKD-11/2010 tanggal 25 Oktober 2010 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/206/DPPKAD/2010 tanggal 28 Oktober 2010 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran Dinas
Pendidikan,
berhubung
Kepala
Dinas
Pendidikan
yakni
Drs.ISKANDAR,MPd sedang cuti melaksanakan ibadah Haji, atas laporan terdakwa, saksi ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan segala dokumen untuk pencairannya sesuai jumlah guru yang telah melengkapi persyaratan; - Kemudian terdakwa mempersiapkan surat-surat yang berhubungan dengan pencairan dana sertifikasi tersebut antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) yang didalam SPM tersebut telah tertera nomor rekening dan jumlah uang yang diminta untuk dibayarkan yang ditanda tangani oleh kuasa penguna anggaran yakni ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Dan Surat pengantar SPM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya terdakwa mengantarkan SPP dan SPM
tersebut ke Bendaharawan Umum
Daerah (BUD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
15. Setelah .....……4
4
14. Setelah diteliti kelengkapan SPP dan SPM yang dibawa terdakwa,pihak PEMDA melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 6 Mei 2012 ; - menyetujuinya dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang setelah dipotong pajak 15 % (lima belas persen) berdasarkan PPh sesuai pasal 21 menjadi Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran dana sertifikasi guru di kabupaten Labuhanbatu periode Juli 2010 s/d Desember 2010 sebanyak 531(lima ratus tiga puluh satu) orang; - Setelah terdakwa mendapat SP2D tersebut, kemudian terdakwa membawanya ke Bank SUMUT cabang Rantauprapat. Selanjutnya terdakwa memindahkan dana sertifikasi 531(lima ratus tiga puluh satu) orang tersebut dari AC.Dinas Pendapatan
PEMDA Nomor : 210.01.02.00.25000 ke rekening Dinas
Pendidkan Nomor AC.210.010.200.26250 sebesar Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan setelah selesai pemindahannya, terdakwa kembali ke kantor membuat cek kontan sebanyak 10 (sepuluh) Nomor yakni : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
31 Desember 2010
008893
Rp. 200.000.000,00
2.
30 Desember 2010
008170
Rp. 200.000.000,00
3.
30 Desember 2010
008175
Rp. 179.000.000,00
4.
30 Desember 2010
008173
Rp. 200.000.000,00
5.
30 Desember 2010
008895
Rp. 224.000.000,00
6.
30 Desember 2010
008172
Rp. 200.000.000,00
7.
30 Desember 2010
008174
Rp. 200.000.000,00
8.
30 Desember 2010
008171
Rp. 200.000.000,00
9.
31 Desember 2010
008898
Rp.1.201.144.064,00
10
31 Desember 2010
008897
Rp.3.874.816.290,00
Selanjutnya cek yang 10 (sepuluh) lembar tersebut ditandatangani terdakwa. Setelah selesai terdakwa kemudian masuk
ke Ruangan Kuasa Pengguna
Anggaran / Pengguna Anggaran ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan ke 10 (sepuluh) cek tersebut tanpa mengikutsertakan SP2D dari Dinas Pendapatan untuk ditandatangani;
Bahwa .....……5
5
- Bahwa terhadap cek kontan yang diserahkan terdakwa tersebut, ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran langsung menandatanganinya tanpa meneliti satu persatu cek tersebut kemana peruntukkannya padahal SP2D tidak dilampirkan oleh terdakwa. Setelah cek kontan ditandatangani oleh ADI SUSANTO
PURBA,SPd
(dituntut
dalam
berkas
perkara
terpisah)
keseluruhannya. Terdakwa membawa cek tersebut kembali ke Bank Sumut, kemudian mencairkan cek Nomor : C1.008897 yang jumlahnya sebesar Rp.3.874.816.290,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010 dengan cara mentransfernya langsung ke rekening masingmasing para guru SD, SMP,SMA/ SMK yang jumlahnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan/ golongan serta masa kerja sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang guru, sedangkan terhadap 9 (sembilan) cek selebihnya yang seluruhnya sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
07 Januari 2011
C.1008892
Rp. 200.000.000,00
2.
10 Januari 2011
C. 1008171
Rp. 200.000.000,00
3.
10 Januari 2011
C.1008170
Rp. 200.000.000,00
4.
10 Januari 2011
C.1008895
Rp. 222.000.000,00
5.
11 Januari 2011
C.1008172
Rp. 200.000.000,00
6.
11 Januari 2011
C.1008173
Rp. 200.000.000,00
7.
12 Januari 2011
C.1008174
Rp. 200.000.000,00
8.
21 Januari 2011
C.1008775
Rp. 328.000.000,00
9.
28 Januari 2011
C.1008898
Rp.1.201.144.064,00
Jumlah
Rp.2.951.964.064,00
Yang diperuntukkan untuk dana sertifikasi guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang lagi terdakwa sengaja tidak mentransfernya pada rekening masing-masing guru karena terdakwa berniat menggunakan untuk kepentingan pribadinya
,maka
selanjutnya
terdakwa
mencairkan
dana
sebesar
Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) - Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya sendiri serta kepentingan teman wanitanya .....……6
6
wanitanya yakni SUKENTI alias KENTI dan sebagian lagi dibayarkan terdakwa untuk menutup Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan , Uang Kelompok Kerja Guru (UKG), uang BUKOS (Bantuan Keluarga Kurang Mampu) yang telah diambil terdakwa sebelumnya untuk keperluan pribadinya; - Atas perbuatan terdakwa bersama ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran para guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang yang tidak mendapat dana sertifikasi merasa keberatan antara lain saksi H.BUSTAMI,SPd, saksi RADEN BARESMAN SIANTURI, SPd, saksi SOIM,SPd, saksi Drs.MAHYUZAR, saksi Drs.UBUT PANJAITAN dan lain-lainnya sehingga para guru mendatangi kantor Dinas Pendidikan, akan tetapi jawaban yang diperoleh dari terdakwa berbelit-belit yang membuat para guru tidak senang dan mendatangi Pemerintah Daerah yang ternyata dana sertifikasi mereka seluruhnya telah dicairkan terdakwa dari rekening Dinas Pendidikan, selanjutnya para guru melaporkan perbuatan terdakwa pada yang berwajib; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) negara telah dirugikan sebesar Rp.2.903.731.750,-(dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan dana sertifikasi guru / tunjangan profesi guru untuk 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang guru yang harus disetorkan ke rekening masing-masing guru dan Rp.11.531.100.000,(sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) yang merupakan sisa dana sertifikasi / tunjangan profesi guru yang harus disetor ke kas negara sehingga jumlah seluruh kerugian negara sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai audit BPKP Nomor : SR.2565/PW02.15/2011 tanggal 5 Mei 2011. Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. SUBSIDIAIR : “Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO ,selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan.....……7
7
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Pengangakatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi ADI SUSANTO PURBA, SPd ( dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2011 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bermula terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mendapat pemberitahuan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu yakni saksi EDISON SIRINGORINGO yang memberitahu bahwa dana sertifikasi guru SMP, SMA / SMK sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang periode Juli 2010 s/d Desember 2010 telah sampai pada rekening Pemerintah daerah sebesar Rp.7.988.328.400,(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Mengetahui hal tersebut terdakwa melaporkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni ADI SUSANTO PURBA , SPd (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094/2943/BKD-11/2010 tanggal 25 Oktober 2010 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/206/DPPKAD/2010 tanggal 28 Oktober 2010 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran Dinas
Pendidikan,
berhubung
Kepala
Dinas
Pendidikan
Drs. ISKANDAR....……8
yakni
8
Drs.ISKANDAR,MPd sedang cuti melaksanakan ibadah Haji, atas laporan terdakwa, saksi ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan segala dokumen untuk pencairannya sesuai jumlah guru yang telah melengkapi persyaratan; - Kemudian terdakwa mempersiapkan surat-surat yang berhubungan dengan pencairan dana sertifikasi tersebut antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) yang didalam SPM tersebut telah tertera nomor rekening dan jumlah uang yang diminta untuk dibayarkan yang ditanda tangani oleh kuasa penguna anggaran yakni ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Dan Surat pengantar SPM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya terdakwa mengantarkan SPP dan SPM
tersebut ke Bendaharawan Umum
Daerah (BUD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); - Setelah diteliti kelengkapan SPP dan SPM yang dibawa terdakwa,pihak PEMDA
melalui
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
menyetujuinya dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang setelah dipotong pajak 15 % (lima belas persen) berdasarkan PPh sesuai pasal 21 menjadi Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran dana sertifikasi guru di kabupaten Labuhanbatu periode Juli 2010 s/d Desember 2010 sebanyak 531(lima ratus tiga puluh satu) orang; - Setelah terdakwa mendapat SP2D tersebut, kemudian terdakwa membawanya ke Bank SUMUT cabang Rantauprapat. Selanjutnya terdakwa memindahkan dana sertifikasi 531(lima ratus tiga puluh satu) orang tersebut dari AC.Dinas Pendapatan
PEMDA Nomor : 210.01.02.00.25000 ke rekening Dinas
Pendidkan Nomor AC.210.010.200.26250 sebesar Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan setelah selesai pemindahannya, terdakwa kembali ke kantor membuat cek kontan sebanyak 10 (sepuluh) Nomor yakni : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
31. Desember .....……9
9
1.
31 Desember 2010
008893
Rp. 200.000.000,00
2.
30 Desember 2010
008170
Rp. 200.000.000,00
3.
30 Desember 2010
008175
Rp. 179.000.000,00
4.
30 Desember 2010
008173
Rp. 200.000.000,00
5.
30 Desember 2010
008895
Rp. 224.000.000,00
6.
30 Desember 2010
008172
Rp. 200.000.000,00
7.
30 Desember 2010
008174
Rp. 200.000.000,00
8.
30 Desember 2010
008171
Rp. 200.000.000,00
9.
31 Desember 2010
008898
Rp.1.201.144.064,00
10
31 Desember 2010
008897
Rp.3.874.816.290,00
Selanjutnya cek yang 10 (sepuluh) lembar tersebut ditandatangani terdakwa. Setelah selesai terdakwa kemudian masuk
ke Ruangan Kuasa Pengguna
Anggaran / Pengguna Anggaran ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan ke 10 (sepuluh) cek tersebut tanpa mengikutsertakan SP2D dari Dinas Pendapatan untuk ditandatangani; - Bahwa terhadap cek kontan yang diserahkan terdakwa tersebut, ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran langsung menandatanganinya tanpa meneliti satu persatu cek tersebut kemana peruntukkannya padahal SP2D tidak dilampirkan oleh terdakwa. Setelah cek kontan ditandatangani oleh ADI SUSANTO
PURBA,SPd
(dituntut
dalam
berkas
perkara
terpisah)
keseluruhannya. Terdakwa membawa cek tersebut kembali ke Bank Sumut, kemudian mencairkan cek Nomor : C1.008897 yang jumlahnya sebesar Rp.3.874.816.290,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010 dengan cara mentransfernya langsung ke rekening masingmasing para guru SD, SMP,SMA/ SMK yang jumlahnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan/ golongan serta masa kerja sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang guru, sedangkan terhadap 9 (sembilan) cek selebihnya yang seluruhnya sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian : tanggal .....……10
10
NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
07 Januari 2011
C.1008892
Rp. 200.000.000,00
2.
10 Januari 2011
C. 1008171
Rp. 200.000.000,00
3.
10 Januari 2011
C.1008170
Rp. 200.000.000,00
4.
10 Januari 2011
C.1008895
Rp. 222.000.000,00
5.
11 Januari 2011
C.1008172
Rp. 200.000.000,00
6.
11 Januari 2011
C.1008173
Rp. 200.000.000,00
7.
12 Januari 2011
C.1008174
Rp. 200.000.000,00
8.
21 Januari 2011
C.1008775
Rp. 328.000.000,00
9.
28 Januari 2011
C.1008898
Rp.1.201.144.064,00
Jumlah
Rp.2.951.964.064,00
Yang diperuntukkan untuk dana sertifikasi guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang lagi terdakwa sengaja tidak mentransfernya pada rekening masing-masing guru karena terdakwa berniat menggunakan untuk kepentingan pribadinya
,maka
selanjutnya
terdakwa
mencairkan
dana
sebesar
Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) - Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya sendiri serta kepentingan teman wanitanya yakni SUKENTI alias KENTI dan sebagian lagi dibayarkan terdakwa untuk menutup Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan , Uang Kelompok Kerja Guru (UKG), uang BUKOS (Bantuan Keluarga Kurang Mampu) yang telah diambil terdakwa sebelumnya untuk keperluan pribadinya; - Atas perbuatan terdakwa bersama ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran para guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang yang tidak mendapat dana sertifikasi merasa keberatan antara lain saksi H.BUSTAMI,SPd, saksi RADEN BARESMAN SIANTURI, SPd, saksi SOIM,SPd, saksi Drs.MAHYUZAR, saksi Drs.UBUT PANJAITAN dan lain-lainnya sehingga para guru mendatangi kantor Dinas Pendidikan, akan tetapi jawaban yang diperoleh dari terdakwa berbelit-belit yang membuat para guru tidak senang dan
mendatangi .....……11
11
mendatangi Pemerintah Daerah yang ternyata dana sertifikasi mereka seluruhnya telah dicairkan terdakwa dari rekening Dinas Pendidikan, selanjutnya para guru melaporkan perbuatan terdakwa pada yang berwajib; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) negara telah dirugikan sebesar Rp.2.903.731.750,-(dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan dana sertifikasi guru / tunjangan profesi guru untuk 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang guru yang harus disetorkan ke rekening masing-masing guru dan Rp.11.531.100.000,(sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) yang merupakan sisa dana sertifikasi / tunjangan profesi guru yang harus disetor ke kas negara sehingga jumlah seluruh kerugian negara sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai audit BPKP Nomor : SR.2565/PW02.15/2011 tanggal 5 Mei 2011. Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
LEBIH SUBSIDIAIR : “Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO ,selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Pengangakatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi ADI SUSANTO PURBA, SPd ( dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2011 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
022/KMA/SK/II/2011 .....……11
:
12
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbutan tersebut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bermula terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mendapat pemberitahuan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu yakni saksi EDISON SIRINGORINGO yang memberitahu bahwa dana sertifikasi guru SMP, SMA / SMK sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang periode Juli 2010 s/d Desember 2010 telah sampai pada rekening Pemerintah daerah sebesar Rp.7.988.328.400,(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Mengetahui hal tersebut terdakwa melaporkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni ADI SUSANTO PURBA , SPd (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094/2943/BKD-11/2010 tanggal 25 Oktober 2010 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/206/DPPKAD/2010 tanggal 28 Oktober 2010 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran Dinas
Pendidikan,
berhubung
Kepala
Dinas
Pendidikan
yakni
Drs.ISKANDAR,MPd sedang cuti melaksanakan ibadah Haji, atas laporan terdakwa, saksi ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan segala dokumen untuk pencairannya sesuai jumlah guru yang telah melengkapi persyaratan; - Kemudian terdakwa mempersiapkan surat-surat yang berhubungan dengan pencairan dana sertifikasi tersebut antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) yang didalam SPM tersebut telah tertera nomor rekening dan jumlah uang yang diminta untuk dibayarkan yang ditanda tangani oleh kuasa
pengguna .....……13
13
pengguna anggaran yakni ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Dan Surat pengantar SPM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya terdakwa mengantarkan SPP dan SPM
tersebut ke Bendaharawan Umum
Daerah (BUD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); - Setelah diteliti kelengkapan SPP dan SPM yang dibawa terdakwa,pihak PEMDA
melalui
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
menyetujuinya dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang setelah dipotong pajak 15 % (lima belas persen) berdasarkan PPh sesuai pasal 21 menjadi Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran dana sertifikasi guru di kabupaten Labuhanbatu periode Juli 2010 s/d Desember 2010 sebanyak 531(lima ratus tiga puluh satu) orang; - Setelah terdakwa mendapat SP2D tersebut, kemudian terdakwa membawanya ke Bank SUMUT cabang Rantauprapat. Selanjutnya terdakwa memindahkan dana sertifikasi 531(lima ratus tiga puluh satu) orang tersebut dari AC.Dinas Pendapatan
PEMDA Nomor : 210.01.02.00.25000 ke rekening Dinas
Pendidkan Nomor AC.210.010.200.26250 sebesar Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan setelah selesai pemindahannya, terdakwa kembali ke kantor membuat cek kontan sebanyak 10 (sepuluh) Nomor yakni : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
31 Desember 2010
008893
Rp. 200.000.000,00
2.
30 Desember 2010
008170
Rp. 200.000.000,00
3.
30 Desember 2010
008175
Rp. 179.000.000,00
4.
30 Desember 2010
008173
Rp. 200.000.000,00
5.
30 Desember 2010
008895
Rp. 224.000.000,00
6.
30 Desember 2010
008172
Rp. 200.000.000,00
7.
30 Desember 2010
008174
Rp. 200.000.000,00
30 Desember.....……14
14
8.
30 Desember 2010
008171
Rp. 200.000.000,00
9.
31 Desember 2010
008898
Rp.1.201.144.064,00
10
31 Desember 2010
008897
Rp.3.874.816.290,00
Selanjutnya cek yang 10 (sepuluh) lembar tersebut ditandatangani terdakwa. Setelah selesai terdakwa kemudian masuk
ke Ruangan Kuasa Pengguna
Anggaran / Pengguna Anggaran ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan ke 10 (sepuluh) cek tersebut tanpa mengikutsertakan SP2D dari Dinas Pendapatan untuk ditandatangani; - Bahwa terhadap cek kontan yang diserahkan terdakwa tersebut, ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran langsung menandatanganinya tanpa meneliti satu persatu cek tersebut kemana peruntukkannya padahal SP2D tidak dilampirkan oleh terdakwa. Setelah cek kontan ditandatangani oleh ADI SUSANTO
PURBA,SPd
(dituntut
dalam
berkas
perkara
terpisah)
keseluruhannya. Terdakwa membawa cek tersebut kembali ke Bank Sumut, kemudian mencairkan cek Nomor : C1.008897 yang jumlahnya sebesar Rp.3.874.816.290,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010 dengan cara mentransfernya langsung ke rekening masingmasing para guru SD, SMP,SMA/ SMK yang jumlahnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan/ golongan serta masa kerja sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang guru, sedangkan terhadap 9 (sembilan) cek selebihnya yang seluruhnya sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
07 Januari 2011
C.1008892
Rp. 200.000.000,00
2.
10 Januari 2011
C. 1008171
Rp. 200.000.000,00
3.
10 Januari 2011
C.1008170
Rp. 200.000.000,00
4.
10 Januari 2011
C.1008895
Rp. 222.000.000,00
5.
11 Januari 2011
C.1008172
Rp. 200.000.000,00
6.
11 Januari 2011
C.1008173
Rp. 200.000.000,00
12 Januari 2011 .....……15
15
7.
12 Januari 2011
C.1008174
Rp. 200.000.000,00
8.
21 Januari 2011
C.1008775
Rp. 328.000.000,00
9.
28 Januari 2011
C.1008898
Rp.1.201.144.064,00
Jumlah
Rp.2.951.964.064,00
Yang diperuntukkan untuk dana sertifikasi guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang lagi terdakwa sengaja tidak mentransfernya pada rekening masing-masing guru karena terdakwa berniat menggunakan untuk kepentingan pribadinya
,maka
selanjutnya
terdakwa
mencairkan
dana
sebesar
Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) - Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya sendiri serta kepentingan teman wanitanya yakni SUKENTI alias KENTI dan sebagian lagi dibayarkan terdakwa untuk menutup Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan , Uang Kelompok Kerja Guru (UKG), uang BUKOS (Bantuan Keluarga Kurang Mampu) yang telah diambil terdakwa sebelumnya untuk keperluan pribadinya; - Atas perbuatan terdakwa bersama ADI SUSANTO PURBA,SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran para guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang yang tidak mendapat dana sertifikasi merasa keberatan antara lain saksi H.BUSTAMI,SPd, saksi RADEN BARESMAN SIANTURI, SPd, saksi SOIM,SPd, saksi Drs.MAHYUZAR, saksi Drs.UBUT PANJAITAN dan lain-lainnya sehingga para guru mendatangi kantor Dinas Pendidikan, akan tetapi jawaban yang diperoleh dari terdakwa berbelit-belit yang membuat para guru tidak senang dan mendatangi Pemerintah Daerah yang ternyata dana sertifikasi mereka seluruhnya telah dicairkan terdakwa dari rekening Dinas Pendidikan, selanjutnya para guru melaporkan perbuatan terdakwa pada yang berwajib; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ADI SUSANTO PURBA, SPd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) negara telah dirugikan sebesar Rp.2.903.731.750,-(dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan dana sertifikasi guru / tunjangan profesi guru untuk 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang guru yang harus disetorkan ke rekening masing-masing guru dan Rp.11.531.100.000,-
(sebelas.....……16
16
(sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) yang merupakan sisa dana sertifikasi / tunjangan profesi guru yang harus disetor ke kas negara sehingga jumlah seluruh kerugian negara sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai audit BPKP Nomor : SR.2565/PW02.15/2011 tanggal 5 Mei 2011.
Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
atas
Undang-undang
Nomor
31
tahun
1999
tentang
Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 2.
Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : - Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALOMOAN alias LOMO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam ) bulan penjara. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.457.631.425,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk .....……17
17
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun. Menyatakan barang bukti berupa : 1.
1(satu) berkas SP2D nomor : 3696 /SP2D/4/BUD/2010 Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 6.790.079.140,-.
2.
1(satu) lembar rekening Koran giro Kas Umum Daerah Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 30 Desember 2010 atas SP2D nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010.
3.
1(satu) lembar Rekening Koran AC Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 28 Januari 2011.
4.
1(satu) lembar Tanda terima uang untuk Kas Daerah Kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 1.201.144.064 tanggal 28 Desember 2010.
5.
1(satu) berkas SPM Nomor : 0207/SPM/4/DP/2010 yang ditanda tangani oleh ADI SUSANTO PURBA, S.Pd.
6.
1(satu) berkas rekening Koran AC 210 01.02.002625-0 Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu mulai 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
7.
10(sepuluh) lembar bonggol cek dan 9 (sembilan) lembar foto copy cek penarikan uang dari Bank Sumut.
8.
109 lembar bukti pembayaran (kwitansi) BBKM Periode bulan Juli s/d Desember 2010. 50 Lembar bukti pembayaran (kwitansi) BKKM Periode bulan Januari s/d Juni 2010. Tetap terlampir dalam berkas perkara
9.
1(satu) bidang tanah dengan ukuran luas 214 meter berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas kurang 142 meter terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Sulaeman Kelurahan Padang Bulan KecamatanRantau Utara.
10. 1(satu) berkas turunan Akte jual beli tanah No. 33 Hak Milik Nomor 750/Padang Bulan dengan luas 214 meter antara Drs. H. LAMUDDIN dengan SUKENTI.
Dirampas .....……18
18
Dirampas untuk Negara. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,3.
Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Pebruari
2012 Nomor.
26/PidsusK/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------1. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO dari Dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ; 4. Menjatuhkan
pidana
terhadap
Terdakwa
dengan
pidana
penjara
selama
5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Labuhan Batu sebesar Rp. 2.903.731.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 8. Memerintahkan barang bukti berupa : 1.
1(satu) berkas SP2D nomor : 3696 /SP2D/4/BUD/2010 Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 6.790.079.140,-.
2. 1(satu) .....……19
19
2.
1(satu) lembar rekening Koran giro Kas Umum Daerah Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 30 Desember 2010 atas SP2D nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010.
3.
1(satu) lembar Rekening Koran AC Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 28 Januari 2011.
4.
1(satu) lembar Tanda terima uang untuk Kas Daerah Kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 1.201.144.064 tanggal 28 Desember 2010.
5.
1(satu) berkas SPM Nomor : 0207/SPM/4/DP/2010 yang ditanda tangani oleh ADI SUSANTO PURBA, S.Pd.
6.
1(satu) berkas rekening Koran AC 210 01.02.002625-0 Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu mulai 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
7.
10 (sepuluh) lembar bonggol cek dan 9 ( Sembilan ) lembar foto copy cek penarikan uang dari Bank Sumut.
8.
109 lembar bukti pembayaran ( kwitansi ) BBKM Periode bulan Juli s/d Desember 2010.
9.
50 Lembar bukti pembayaran ( kwitansi ) BKKM Periode bulan Januari s/d Juni 2010.
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 10. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas 214 meter berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas kurang 142 meter terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Sulaeman Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara. 11. 1(satu) berkas turunan Akte jual beli tanah No. 33 Hak Milik Nomor 750 /Padang Bulan dengan luas 214 meter antara Drs. H. LAMUDDIN dengan SUKENTI. Dikembalikan kepada SUKENTI. 9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 4.
Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 7 Pebruari 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2012;------
5. Bahwa .....……20
20
5.
Bahwa juga atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 7 Pebruari 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2012;---------------------
6.
Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Maret 2012, dan salinan memori banding tersebut dengan surat Pengadilan Tinggi Medan
tanggal
6
Maret
2012
Nomor
W2.U-1525/HN.01.10/III/2012
telah
mengirimkannya ke Pengadilan Negeri Medan untuk diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;---------------------------------------------------------------------------------7.
Bahwa juga untuk mendukung permohonan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Maret 2012, dan salinan memori banding tersebut dengan surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2012 Nomor W2.U-1625/HN.01.10/III/2012 telah mengirimkannya ke Pengadilan Negeri Medan untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;-------------
8.
Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor W2.U1-2137/Pidsus.K.01.10/II/2012 ; ------------------------------Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka kedua permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum
maupun
dari
Penasehat Hukum Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Pebruari 2012 Nomor: 26/Pid.Susu.K/2011/PN.Mdn.,Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, maka alasanalasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar, kecuali berkenaan dengan penjatuhan pidananya menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding dirasa masih terlalu berat dan tidak adil, penjatuhan hukuman seharusnya setimpal dengan kesalahannya, dengan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini;------------------------------------------------------------------
Menimbang .....……21
21
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu dengan jabatan Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan ADI SUSANTO PURBA, SPd. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan dana sertifikasi bagi guru-guru yang berhak sejumlah Rp.3.874.816.290,(tiga milyar delapan ratus tujuh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) bagi 298 orang guru, dan telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru-guru tersebut; Namun terhadap 9 (sembilan) Cek selebihnya seluruhnya berjumlah Rp.2.915.262.850,- (dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) diperuntukan sebagai dana sertifikasi para guru sejumlah 233 orang guru, ternyata Terdakwa tidak mentransfer kemasing-masing guru yang berhak tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan lain selain untuk pembayaran dana sertifikasi guru-guru dalam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena dana tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi kebocoran-kebocoran kas dan untuk kepentingan peribadi Terdakwa sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yaitu : penjara 5(lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,(Seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Labuhan Batu sebesar Rp.2.903.731.750,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jia terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa diperhatikan Memori Banding dari Pembanding Penuntut Umum, keberatan atas penjatuhan pidana tersebut dan Penuntut Umum meminta agar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutannya;------------------------------Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah wajar dan biasa terjadi, karena hal ini berkaitan dengan rasa keadilan yang memiliki sifat subyektif, sehingga masing-masing orang akan memiliki penilaian yang berbeda pula;----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang .....……22
22
Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman/pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dan diharapkan dengan hukuman yang dijatuhkan dapat membina, mendidik bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari akan perbuatannya yang keliru, selain itu pula penjatuhan hukuman harus diperhatikan pula keluarga Terdakwa yang menjadi tanggungan Terdakwa;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa telah diperhitungkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 77 tentang pengembalian uang dana tunjangan profesi guru sebesar Rp.11.531.100. (sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) kepada Negara, sehingga jumlah kerugian menjadi Rp.2.903.731.750,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), meskipun pengembalian tersebut tertanggal 10 Mei 2010, dan pertimbangan hukum demikian oleh Penuntut Umum telah disangkal;----------------------------------------------------------------------Untuk ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah ternyata ada pengembalian uang negara tersebut, sehingga harus diperhitungkan dengan kerugian negara;------------------------------------------Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan SUKENTI adalah pinjam-meminjam uang, SUKENTI tidak perlu tahu asal uang yang dipinjamnya dari Terdakwa , karena itu bukan tanggungjawabnya SUKENTI, hubungan pinjam-meminjam uang adalah hubungan perdata, terserah dari SUKENTI uang pinjaman untuk digunakan apa, sehingga sebidang tanah dengan luas 214 meter berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas sekitar 142 meter terletak di jalan H. Adam Malik Gg.Sulaiman Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara dan 1(Satu) berkas turunan akte jual beli tanah No.33 Hak Milik Nomor 750 Padang Bulan dengan luas 214 meter antara Drs.H.Lamuddin dengan SUKENTI, sudah tepat dan benar apabila dikembalikan kepada SUKENTI;---------Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Terdakwa antara lain mengemukakan:------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu yang bertugas menerima dana dari Dinas Pendapatan, membayarkan uang kepada yang berhak , menarik uang dari rekening Dinas Pendidikan, menandatangani cek penarikan dana dan mempertanggungjawabkan; 2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kekhilafan atas penarikan dan penyalahgunaan uang atau dana tunjangan profesi guru tersebut;
3. Bahwa .....……23
23
3. Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan seluruh dana/uang tunjangan profesi guru tersebut untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri; 4. Bahwa Terdakwa melimpahkan tanggungjawab penggunaan anggaran kepada Adi Susanto Purba, SPd. Selaku kuasa pengguna anggaran yang lebih berwenang untuk menguji kebenaran materiil atas surat-surat yang terdakwa ajukan, jadi penyalahgunaan kekuasaan dengan membayarkan uang atau dana sertifikasi kepada guru-guru bukanlah kemauan atau keinginan atau niat atau rencana dari Terdakwa; 5. Bahwa Terdakwa dalam persidangan terlah memberikan keteranagn dengan sebenarnya, tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan; 6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana profesi guru pada tanggal 10 Mei 2011; 7. Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya; Menimbang, bahwa dari pokok-pokok Memori Banding Pembanding Terdakwa tersebut di atas dapat diterima sebagaimana hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, namun perlu dipertimbangkan point 4(empat) di atas bahwa Terdakwa tidak dapat melimpahkan tanggungjawab pidana kepada ADI SUSANTOPURBA, SPd., bagaimanapun juga Terdakwa selaku Bendahara tahu akan tugas dan tanggungjawabnya atas penyelewengan /penyimpangan terhadap dana Sertifikasi guru yang tidak dibayarkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya tersebut, apalagi dana/uang tersebut dibayarkan/disalurkan tidak sebagaimana mestinya, seperti termuat dalam keterangan Terdakwa di persidanga, yaitu: 1. Untuk pengembalian sisa uang persedian (UP) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan batu ke Kas Daerah Kab.Labuhan batu sebesar Rp.1.201.144.064,2. Diberikan kepada INDRA Kanit Resum Polres Labuhan Batu sebesar Rp.300.000.000,3. Diberikan kepada 2 (dua) orang Anggota DPRD sebesar Rp.60.000.000,4. Dipinjamkan kepada SUKENTI sebesar Rp.175.000.000,5. Diberikan kepada orang lain, dimana orang-orang tersebut datang kepada Terdakwa dengan mengancam Terdakwa akan dilaporkan karena diduga menggelapkan pajak 2008 dan orang-orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa agar mereka tidak melaporkan Terdakwa, sebesar Rp..........(tidak jelas)...............; 6. Terdakwa pergunakan sendiri sebesar Rp.100.000.000,7. Terdakwa tidak ingat lagi untuk apa penggunaan dananya dengan sebesar Rp.1.300.000.000,-;
24
Namun yang jelas dana sertifikasi sebesar Rp.2.915.262.850,- (dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi di rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu; Dengan demikian alasan-alasan Memori Banding point 4(empat) di atas tidak dapat dibenarkan menurut Alasan-alasan .....……24 hukum dan harus dikesampingkan, sedang alasan-alasan selebihnya dapat diterimanya; Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Pebruari 2012 Nomor:26/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanannya,serta untuk menjaga agar terdakwa tidakmelarikan diri, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rutan; Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman,maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasalpasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----------------------------
------------------------------------- M E N G A D I L I ----------------------------------------------------Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Pebruari 2012 Nomor : 26/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut , sebatas mengenai hukuman yang dijatuhkan , yang amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;--------------------------------------------------------
25
2. Membebaskan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO dari Dakwaan Primair tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;----------------------------------4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) 4. Menjatuhkann.....……25 tahun dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;-----------------------------------------------------------------------5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Labuhanbatu sebesar Rp.2.903.731.750,-(dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang penganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;------------------------------------------6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;------------------------------------------------------------------7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;------------------------8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:--------------------------------------------------1. 1(satu) berkas SP2D nomor : 3696 /SP2D/4/BUD/2010 Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 6.790.079.140,-. 2. 1(satu)
lembar
rekening
Koran
giro
Kas
Umum
Daerah
Nomor
:
210.01.02.002500-0 tanggal 30 Desember 2010 atas SP2D nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010. 3. 1(satu) lembar Rekening Koran AC Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 28 Januari 2011. 4. 1(satu) lembar Tanda terima uang untuk Kas Daerah Kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 1.201.144.064 tanggal 28 Desember 2010. 5. 1(satu) berkas SPM Nomor : 0207/SPM/4/DP/2010 yang ditanda tangani oleh ADI SUSANTO PURBA, S.Pd.
26
6. 1(satu) berkas rekening Koran AC 210 01.02.002625-0 Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu mulai 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011. 7. 10 (sepuluh) lembar bonggol cek dan 9 ( Sembilan ) lembar foto copy cek penarikan uang dari Bank Sumut. 8. 109 lembar bukti pembayaran ( kwitansi ) BBKM Periode bulan Juli s/d Desember 2010. 9. 50 Lembar bukti pembayaran ( kwitansi ) BKKM Periode bulan Januari s/d Juni 2010. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Tetap .....……26
10. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas 214 meter berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas kurang 142 meter terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Sulaeman Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara. 11. 1(satu) berkas turunan Akte jual beli tanah No. 33 Hak Milik Nomor 750 /Padang Bulan dengan luas 214 meter antara Drs. H. LAMUDDIN dengan SUKENTI. Dikembalikan kepada SUKENTI. ----- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);------------------------Demikianlah,
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh kami : DJOKO SEDIONO S.H M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, Dr. MANGASA MANURUNG, SH M.Kn dan ROSMALINA SITORUS,
S.H M.H,
masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ------------------------------------------------------------------Hakim Anggota
Dr. MANGASA MANURUNG, S.H M.Kn.
Hakim Ketua Majelis
DJOKO SEDIONO , S.H M.H.
27
ROSMALINA SITORUS, S.H M.H.
Panitera Pengganti JOHORLAN DONGORAN, S.H.
