PUTUSAN Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
1. Nama lengkap
: TERDAKWA
2. Tempat lahir
: Rantauprapat.
3. Umur/tanggal lahir
: 34 Tahun/ 13 Februari 1978.
4. Jenis kelamin
: Laki-laki.
5. Kebangsaan
: Indonesia.
6. Tempat tinggal
: Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
7. Agama
: Islam.
8. Pekerjaan
: Mocok-mocok
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca :
1.
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN,
2.
Berkas
perkara
Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat
Nomor
389/Pid.B/2014/PN.Rap dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Mei 2014 No. Reg Perk : PDM-133/RP.RAP/Euh.2/05/2014 sebagai berikut : DAKWAAN: PERTAMA : --------- Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang atau setidak-tidaknya pada
2
waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------Bermula terdakwa, dan saksi menikah menurut agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2002 di Gereja HKBP Jl. Sei Tawar Rantaup Prapat dan dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama saksi, kemudian terdakwa dan saksi telah bercerai menurut agama Kristen dengan saksi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 29/Pdt.G/2012/PNRAP tanggal 17 Oktober 2012 dan berdasarkan Akte Cerai No. 1210-CR190220130-0001 tanggal 19 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu, dan di dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut setiap bulannya sejak putusan perceraian, namun sejak putusan perceraian tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan sekrang terdakwa tidak pernah memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan terdakwa tidak pernah datang menjumpai saksi baik di rumah maupun disekolah, sehingga saksi harus bekerja keras untuk menutupi biaya tersebut dan saksi kehilangan materiil sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta saksi tidak pernah mendapatkan kasih sayang ayah kandung dan tidak mengenal sosok ayah kandungnya hingga saksi kurang percaya diri di lingkungannya. ---------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 hurub b UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ---------------ATAU KEDUA : --------- Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Lingkungan Suka Dame No. 40 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya
Halaman 2 dari hal 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN
3
pada tempat lain dalam yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu ?setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada
orang
tersebut? yaitu saksi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------------Bermula terdakwa, dan saksi menikah menurut agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2002 di Gereja HKBP Jl. Sei Tawar Rantaup Prapat dan dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama saksi kemudian terdakwa dan saksi telah bercerai menurut agama Kristen dengan saksi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 29/Pdt.G/2012/PNRAP tanggal 17 Oktober 2012 dan berdasarkan Akte Cerai No. 1210-CR190220130-0001 tanggal 19 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu, dan di dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut setiap bulannya sejak putusan perceraian, namun sejak putusan perceraian tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan sekrang terdakwa tidak pernah memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan terdakwa tidak pernah datang menjumpai saksi baik di rumah maupun disekolah, sehingga saksi harus bekerja keras untuk menutupi biaya tersebut dan saksi kehilangan materiil sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta saksi tidak pernah mendapatkan kasih sayang ayah kandung dan tidak mengenal sosok
ayah
kandungnya
hingga
saksi
menjadi
kurang
percaya
diri
di
lingkungannya. ---------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 a Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga --------------------------------------------------------------
II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-97RPRAP/Euh.2/04/2014, tertanggal 13 Agustus 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
Halaman 3 dari hal 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN
4
1. Menyatakan ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penelantaran dalam keluarga” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 49 huruf a UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar kutipan Akte Perceraian No. 1210-cr-19022013-0001 ; - 1 (satu) exampler Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Reg. Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-RAP antara Sondang Romauli dengan Charles Hutabarat ; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;
III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 389/Pid.B/2014/PN.Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (Satu) lembar kutipan Akte Perceraian No. 1210-cr-19022013-0001 ; - 1 (Satu) exampler Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-RAP antara Sondang Romauli dengan Charles Hutabarat ; Telampir dalam berkas perkara ; 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;
Halaman 4 dari hal 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN
5
IV.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : MEGAWATI SIMBOLON ,SH Panitera
Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin
tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 71/Akta.Pid/2014/PN.Rap, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 389/Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 27 Oktober 2014, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014 ;
V.
Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing - masing tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
Menimbang, bahwa permintaan banding
dari Terdakwa
telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;
---- Menimbang,
bahwa setelah Pengadilan Tinggi
meneliti dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 389Pid.B/2014/PN.Rap .beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
putusannya
dimana
terdakwa
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 49 huruf a UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut Hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-
Halaman 5 dari hal 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN
6
alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai amar putusan Nomor 3 (tiga), harus dihilangkan, karena Majelis hakim Tingkat Pertama sejak semula tidak menahan terdakwa sehingga tidak tepat mencantumkan amar tersebut ;
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
tersebut
diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Oktober 2014, Nomor
: 389/Pid.B/2014/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut haruslah
diperbaiki sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;
Memperhatikan, Pasal 49 huruf a UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI: -
Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Oktober 2014,
Nomor : 389/Pid.B/2014/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
-
Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) lembar kutipan Akte Perceraian No. 1210-cr-19022013-0001 ;
Halaman 6 dari hal 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN
7
- 1 (Satu) exampler Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-RAP antara Sondang Romauli dengan Charles Hutabarat ; Telampir dalam berkas perkara ;
-
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, oleh
Kami :
H.BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA,SH dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015,oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota,
ttd
DALIZATULO ZEGA,SH
Hakim Ketua Majelis,
ttd
H.BACHTIAR AMS, SH.
ttd
MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd
Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.
Halaman 7 dari hal 8 Putusan Nomor : 87/PID.SUS/2015/PT-MDN
