PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor :14 /PIDSUS/2011/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA --------- PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding,

telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa : ----------------------------------------------------------

Nama

:

H . SUTOMO , S.P.d.-

Tempat lahir

:

Tandem Hulu

Umur/Tgl Lahir :

23 Agustus 1959 / 50 Tahun

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat tinggal :

Jl. Suka Mulia Gg.Aman Lr.1 RT/RW 06/02 Desa Pelawi Selatan Kec.Babalan,Kabupaten Langkat .

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Mantan Ketua KPU Kab.Langkat

----- Terdakwa ditahan oleh : ------------------------------------------------------------1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 ; -------------------------------------------------2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ; ---------------------------------------------------------------------3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai

dengan

tanggal 08 Maret 2011 ; ------------------------------------------------------------4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ; -------------------------------------------5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ; --------------------------------------------------------------6. Perpanjangan KPN sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ; ----------------------------------------------------------------------------7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ; --------------------------------------------Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan 8 Hakimwww.pt-medan.go.id ………………….

-2-

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai tanggal 23 September 2011 ; ---------------------------------------------------------------9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ; ------------------------------------

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 April 2011 Nomor. Reg. Perkara : PDS - 02/STABAT/02/2011 yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : --------------------------------------PRIMAIR : --------Bahwa terdakwa H. Sutomo, SPd pada waktu bulan Januari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol No. 66 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------------------------------------Bermula ketika pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebesar Rp. 23.082.333.000 dengan rincian untuk keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,-. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.904.507.000,- dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.000,- ---------------------Kemudian pada tanggal 13 Juni 2008 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 antara Pemerintah Kabupaten Langkat Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id Dengan KPU………………….

-3-

dengan KPU Kabupaten Langkat Nomor 900-774.B/BPKAD/2008 dan Nomor 900.234.1/KPU-LKT/2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp. 23.082.333.000 untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian visi-misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat senilai Rp. 97.000.000,-, sehingga anggaran dana hibah yang diterima oleh KPU Kab. Langkat menjadi sebesar Rp. 23.179.333.000,- --------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola administrasi keuangan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairkan dan diterima seluruhnya oleh KPU Kab. Langkat melalui Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 23.179.333.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, dengan rincian sebagai berikut : -

Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 4.519.348.750 ; -----------------------------------

-

Bulan September 2008 sebesar Rp. 500.011.750; -----------------------------------

-

Bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 7.773.133.610; ------------------------------------

-

Bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 475.784.233; -----------------------------------

-

Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 9.393.892.259;----------------------------------

-

Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 514.400.000,- --------------------------------------

--------- Dari dana yang diterima oleh KPU Kab. Langkat tersebut dibebankan pengeluaran berupa pembayaran atas Jasa Advokasi Hukum sebesar Rp. 400.000.000,-, yang berawal dari adanya keberatan tentang Hasil Pilkada Kab. Langkat tahun 2008 dari salah satu calon nomor urut 4 (Drs.Asrin Naim dan Drs. Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Legimun)…………………. www.pt-medan.go.id

-4-

Legimun) dimana pada saat itu KPU Kab. Langkat digugat oleh pasangan calon tersebut sesuai dengan Register perkara Nomor : 66/PHPU.D.VI/2008. ---------------------Selanjutnya untuk menghadapi gugatan tersebut KPU Kab. Langkat menunjuk kantor Law Office FADILA HUTRI LUBIS dan Patners, yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku Ketua KPU Kab. Langkat tanpa melalui seleksi umum (tender), untuk mewakili atau mendampingi KPU Kab. Langkat selaku tergugat dalam perkara dimaksud untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dimana sebagai dasar penunjukan tersebut pada tanggal 05 Januari 2009 FADILA HUTRI LUBIS dan Patners mengajukan penawaran kepada terdakwa selaku Ketua KPU Kab. Langkat untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Langkat Tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi dengan surat No.01/FHL&partners dengan nilai Rp. 450.000.000,- tanpa rincian lebih lanjut (RAB) dan selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2009 berdasarkan surat penawaran tersebut dibuatkan Nota Kesepahaman Kerjasama antara KPU Kab. Langkat dengan Law Office FADILLA HUTRI LUBIS dan Partners tentang perjanjian Jasa Hukum yang ditandatangani oleh Ketua KPU Langkat (terdakwa) dan FADILA HUTRI LUBIS (Direktur Law Office FADILLA HUTRI LUBIS dan Partners) dengan biaya sebesar Rp. 400.000.000,- yang terdiri dari biaya legal (legal fee) sebesar Rp. 250.000.000,- dan honorarium Rp. 150.000.000,- -----------------------------------------------Selanjutnya FADILA HUTRI LUBIS melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaannya dimana untuk pekerjaan tersebut FADILA HUTRI LUBIS menerima uang sebesar Rp. 260.000.000,- yang diterima secara bertahap dimana tahap pertama pada tanggal 07 Januari 2009 diterima sebesar Rp. 100.000.000 yang diterima melalui transfer ke rekening FADILA HUTRI, selanjutnya tahap kedua diterima secara tunai di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 sebesar Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Rp. 50.000.000www.pt-medan.go.id ………………….

-5-

Rp.50.000.000,-dan tahap yang ketiga diterima secara tunai di Medan pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp. 110.000.000,- -----------------------------------------------Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2009 sesuai dengan surat tanda terima pembayaran jasa hukum kepada Advokat dan counselors Law FADILA HUTRI LUBIS, SH dan Partners atas perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat putaran kedua di Mahkamah Konstitusi RI dengan Register Nomor : 66/PHPU.D.VI/2008 dengan perincian biaya Honorarium Rp. 150.000.000,- dan biaya perkara sebesar Rp. 250.000.000,dengan total Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Langkat SYAMSUL BAHRI, Bendahara ABDUL HALIM dan FADILLA HUTRI LUBIS, dibayarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- kepada FADILLA HUTRI LUBIS dimana pada kenyataannya uang yang diterima oleh FADILLA HUTRI LUBIS adalah sebesar Rp. 260.000.000,- dimana pada saat itu FADILA HUTRI LUBIS mau menandatangani tanda terima tersebut setelah berkonsultasi kepada terdakwa yang mengatakan untuk menandatangani saja dan nanti terdakwa yang bertangungjawab untuk melunasinya dengan alasan tanda terima tersebut hanya sebagai administrasi untuk mencairkan dana saja.-----------------------------------------Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari saksi FADILLA HUTRI LUBIS menghubungi saksi ABDUL HALIM untuk menanyakan masalah pelunasan uang tersebut, namun pada saat itu saksi ABDUL HALIM menyatakan agar menanyakan masalah tersebut langsung kepada Ketua KPU Kab. Langkat (terdakwa), dimana menurut saksi ABDUL HALIM sisa uang pembayaran tersebut telah diserahkannya kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa, Rp. 43.000.000,- kepada saksi MIRZAL dan Rp. 30.000.000 kepada saksi SYAMSUL BAHRI, dimana menurut terdakwa uang tersebut akan segera diganti karena terdakwa sedang mengajukan permintaan penambahan anggaran Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id akan diganti ………………….

-6-

dengan alasan kekurangan dan setelah permohonan tersebut dibayarkan nanti akan diganti dana-dana tersebut, dimana hingga sampai saat ini permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.----------------------------------Bahwa sampai sekarang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Langkat, belum pernah dilaporkan.--------------------------------------------------------------------------------------------Sehingga dari perbuatan terdakwa dimaksud telah merugikan keuangan Negara dan telah memperkaya diri terdakwa dan/atau orang lain sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperoleh dari selisih total anggaran yakni Rp. 400.000.000,- dikurangi pembayaran yang dibayarkan kepada FADILLAH HUTRI LUBIS sebesar Rp. 260.000.000,- ----------------------------------------Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

SR-

6391/PW.02/5/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan

Tindak

Pidana Korupsi penyimpangan dana Hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Langkat sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). ------------------------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan : 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 : Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

-7-

Pasal 4 ayat (1)

: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk jawab dengan…………………. masyarakat; ------------------------------------------------------------------------------Pasal 132 ayat (1)

: Setiap pegeluaran belanja atas beban APBD harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.--------------------------------------Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunan surat bukti dimaksud.---------2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : a.

Pasal 22 : atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi: Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu daerah dan wakil kepala daerah Atasan langsung bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten.

b.

Pasal 27 ayat (1) : KPU Kabupaten bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikelola oleh KPU Kabupaten. Pasal 28 ayat (2) : KPU Kabupaten menyampaikan laporan pertangungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 28 ayat (5) : Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

3 Keputusan ………………….

-8-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan paling lambat

3(tiga)

bulan

setelah

berakhirnya

seluruh

tahapan

penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 : Pasal 10 ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- ---------------------------------------------------------Perbuatan terdakwa H. Sutomo, SPd tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. SUBSIDAIR ------ Bahwa Terdakwa H. Sutomo, SPd, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-2824/KPU-SU tanggal 25 Juni 2008, pada waktu bulan Januari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol No. 66 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------Bahwa pada tahun 2008 sejak tanggal 25 Juni 2008 terdakwa menjabat sebagai Ketua KPU Kab. Langkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-2824/KPU-SU tanggal 25 Juni 2008, dimana sebagai Ketua KPU Kab. Langkat terdakwa memiliki tugas antara lain : Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

-9-

1.

Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten.

2.

Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten ke luar dan ke dalam.

3.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU 3. Memberikan…………………. Kabupaten.

4.

Menandatangani seluruh Keputusan Kabupaten.

Kemudian pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebesar Rp. 23.082.333.000 dengan rincian untuk keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,-, Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.904.507.000,- dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.000,- -------------------------------------------------Kemudian pada tanggal 13 Juni 2008 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KPU Kabupaten Langkat Nomor 900-774.B/BPKAD/2008 dan Nomor : 900.234.1/KPU-LKT/2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp. 23.082.333.000,- untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian visi-misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat senilai Rp. 97.000.000,-, sehingga anggaran dana hibah yang diterima oleh KPU Kab. Langkat menjadi sebesar Rp. 23.179.333.000,- ---------------------------------------------------------------

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 10 -

Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola administrasi keuangan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairkan dan diterima seluruhnya oleh KPU Kab. Langkat melalui Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 23.179.333.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, rincian sebagai Daerahdengan dan …………………. berikut : -

Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 4.519.348.750 ;---------------------------------

-

Bulan September 2008 sebesar Rp. 500.011.750;---------------------------------

-

Bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 7.773.133.610;----------------------------------

-

Bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 475.784.233;---------------------------------

-

Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 9.393.892.259;-------------------------------

-

Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 514.400.000,-------------------------------------

Dari dana yang diterima oleh KPU Kab. Langkat tersebut dibebankan pengeluaran berupa pembayaran atas Jasa Advokasi Hukum sebesar Rp. 400.000.000,-, yang berawal dari adanya keberatan tentang Hasil Pilkada Kab. Langkat tahun 2008 dari salah satu calon nomor urut 4 (Drs.Asrin Naim dan Drs. Legimun) dimana pada saat itu KPU Kab. Langkat digugat oleh pasangan calon tersebut sesuai dengan Register perkara Nomor : 66/PHPU.D.VI/2008. Selanjutnya untuk menghadapi gugatan tersebut KPU Kab. Langkat menunjuk kantor Law Office FADILLA HUTRI LUBIS dan Patners, yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku Ketua KPU Kab. Langkat tanpa melalui seleksi umum (tender), untuk mewakili atau mendampingi KPU Kab. Langkat selaku tergugat dalam perkara dimaksud untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dimana sebagai dasar penunjukan tersebut pada tanggal 05 Januari 2009 FADILLA HUTRI LUBIS dan Patners mengajukan penawaran kepada terdakwa selaku Ketua KPU Kab. Langkat untuk penanganan perkara perselisihan hasil Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 11 -

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Langkat Tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi dengan surat No.01/FHL&partners dengan nilai Rp. 450.000.000,- tanpa rincian lebih lanjut (RAB) dan selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2009 berdasarkan surat penawaran tersebut dibuatkan Nota Kesepahaman Kerjasama antara KPU Kab. Langkat dengan Law Office FADILLA HUTRI LUBIS dan Partners tentang perjanjian Jasa Hukum yang ditandatangani oleh Ketua KPU Langkat (terdakwa) dan FADILLA HUTRI LUBIS (Direktur Law Office FADILLA HUTRI LUBIS dan Partners) dengan biaya sebesar Rp. 400.000.000,- yang terdiri dari biaya legal (legal fee) sebesar Rp. 250.000.000,- dan honorarium Rp. 150.000.000,- ---------------------------------Selanjutnya FADILLA HUTRI LUBIS melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaannya dimana untuk pekerjaan tersebut FADILLA HUTRI LUBIS menerima uang sebesar Rp. 260.000.000,- yang diterima secara bertahap dimana tahap pertama pada tanggal 07 Januari 2009 diterima sebesar Rp. 100.000.000 yang diterima melalui transfer ke rekening FADILLA HUTRI, selanjutnya tahap kedua diterima secara tunai di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tahap yang ketiga diterima secara tunai di Medan pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp. 110.000.000,- ----------------------------------------------Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2009 sesuai dengan surat tanda terima pembayaran jasa hukum kepada Advokat dan counselors Law FADILLA HUTRI LUBIS, SH dan Partners atas perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat putaran kedua di Mahkamah Konstitusi RI dengan Register Nomor : 66/PHPU.D.VI/2008 dengan perincian biaya Honorarium Rp. 150.000.000,- dan biaya perkara sebesar Rp. 250.000.000,- denga total Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Langkat SYAMSUL BAHRI, Bendahara ABDUL HALIM dan FADILLA HUTRI LUBIS, Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 12 -

dibayarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- kepada FADILLA HUTRI LUBIS dimana pada kenyataannya uang yang diterima oleh FADILLA HUTRI LUBIS adalah sebesar Rp. 260.000.000,- dimana pada saat itu FADILLA HUTRI LUBIS mau menandatangai tanda terima tersebut setelah berkonsultasi kepada terdakwa yang mengatakan untuk menandatangai saja dan nanti terdakwa yang bertangung jawab untuk melunasinya dengan alasan tanda terima tersebut hanya sebagai administrasi untuk mencairkan dana saja. Bahwa selanjut setelah beberapa hari saksi FADILLA HUTRI LUBIS menghubungi saksi ABDUL HALIM untuk menanyakan masalah pelunasan uang tersebut, namun pada saat itu saksi ABDUL HALIM menyatakan agar menanyakan masalah tersebut langsung kepada Ketua KPU Kab. Langkat (terdakwa), dimana menurut saksi ABDUL HALIM sisa uang pembayaran tersebut telah diserahkannya kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa, Rp. 43.000.000,- kepada saksi MIRZAL dan Rp. 30.000.000 kepada saksi SYAMSUL BAHRI, dimana menurut terdakwa uang tersebut akan segera diganti karena terdakwa sedang mengajukan permintaan penambahan anggaran dengan alasan kekurangan dan setelah permohonan tersebut dibayarkan nanti akan diganti dana-dana tersebut, dimana hingga sampai saat ini permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bahwa sampai sekarang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Langkat, belum pernah dilaporkan. Sehingga dari perbuatan terdakwa dimaksud telah merugikan keuangan Negara dan telah memperkaya diri terdakwa dan/atau orang lain sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), yang diperoleh dari selisih total


- 13 -

anggaran yakni Rp. 400.000.000,- dikurangi pembayaran yang dibayarkan kepada FADILLA HUTRI LUBIS sebesar Rp. 260.000.000,- ---------------------------------Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

SR-

6391/PW.02/5/2010 tanggal 14 Desember 20106391/PW.02/5/2010…………… perihal Laporan Hasil Audit …. dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Langkat sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 : a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

efektif,

efisien,

ekonomis

dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; b. Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. c. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan

dan/atau

pengeluaran

atas

pelaksanaan

APBD

bertangungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.


- 14 -

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah : a. Pasal 22 : atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi : Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu daerah dan wakil kepala daerah. Melakukan …………………. Atasan langsung bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten. b. Pasal 27 ayat (1) : KPU Kabupaten bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikelola oleh KPU Kabupaten. c. Pasal

28

ayat

(2)

:

KPU

Kabupaten

menyampaikan

laporan

pertangungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota. d. Pasal 28 ayat (5) : Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah 3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 : a. Pasal 10 ayat (1) : panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- ------------------------------------Perbuatan Terdakwa H. SUTOMO,SPd tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana


- 15 -

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 II. Surat

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa SUTOMO, SPD telah terbuki bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan ………………. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOMO, SPD dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama

1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana pidana penjara 4 (empat) bulan. 4. Menyatakan Barang Bukti berupa : 01.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008.


- 16 -

02.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008

03.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008

04.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopember 2008

05.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008

06.

1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan januari 2009

07.

1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran I (pertama).

08.

1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian Visi dan Misi.

09.

1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya. 08. 1 (satu) ………………….

10.

1 (satu) bundel catatan atau tulisan tangan Mirzal

11.

1(satu) bundel realisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2008

12.

satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008.

13.

1 (satu) bundel Rincian Biaya yang di butuhkan untuk putaran kedua dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

14.

1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Langkat Tahun 2008

15.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomo 22 Tahun 2008.

16.

1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 februari 2009.

17.

APBD 2008 Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 17 -

18.

R.APBD 2008

19.

Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh H.FACHRUDIN RAO.

20.

Kwitansi senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.FACHRUDIN RAO.

21.

Kwitansi senilai Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO

22.

Kwitansi senilai Rp 4000.000,- (empat ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO.

23.

Kwitansi senilai rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO.

24.

Kwitansi senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SELAMAT,SPd.

25.

Kwitansi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang 25 Kwitansi …………………. ditandatangani oleh FATMAWATI.

26.

Kwitansi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tang ditandatangani oleh SUTOMO,SPd.

27.

Kwitansi senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARIFIN S.

28.

Kwitansi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MIRZAL

29.

1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan kedua.

30.

1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008.

31.

(dua) Rangkap petikan keputusan Bupati Langkat dengan Nomor : 990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang dilingkungan sekretariat daerah bupati langkat tahun anggaran 2008.

32.

2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat 2008.

33.

1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

juta

rupiah)

yang


- 18 -

34.

1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat 2008.

35.

1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008.

36.

1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

37.

1 (satu) bundel Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja Fungsional)

38.

1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 3.820.250.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

39.

1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala 39. 1Langkat (satu)…………………. Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten tahun 2008.

40.

1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009 untuk komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

41.

1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008.

42.

1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

43.

1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama).

44.

1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

45.

1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana Putaran Pertama sampai dengan Oktober 2008 dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

46.

1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan umum


- 19 -

kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. 47.

1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

48.

1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran pertama dan putaran kedua.

49.

1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

50.

1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum diambil …………………. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

51.

1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat Koordinasi tentang jumlah pemilih dan TPS untuk pemilu legislatif tahun 2009.

52.

Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 antara pemerintah kabupaten langat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

53.

1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

54.

1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17 Desember 2008.

55.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 27007/SK/2008 tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

56.

2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 20 -

57.

1 (satu) rangkap keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihyan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

58.

1 (satu) rangkap Surat Tugasdan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2008.

59.

1 (satu) rangap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret Tahun 2009.

60.

1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei Tahun 2009.

61.

1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bula Agustus Tahun 2009.

62.

1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

63.

1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi 63. 1 (satu) …………………. dan Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Langkat tahun 2008.

64.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008.

65.

1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno Yang Berisi 30 (tiga puluh) SK.

66.

SK Pengangkatan Atas Nama Selamat

67.

SK Pengangkatan Atas Nama T.Irmawati

68.

SK Pengangkatan Atas Nama Fachrudin Rao

69.

SK Pengangkatan Atas Nama Sutomo

70.

Struktur organisasi KPUD Langkat.

71.

2 (dua) buah buku kas umum.

72.

1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru.

73.

5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.


- 21 -

Barang bukti tersebut statusnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat di Langkat, terlampir dalam berkas perkara atas nama terpidana Drs. SYAMSUL BAHRI. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). ------------------------------------------------------------------------------III. Putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 25

Agustus

2011

No.

323/Pid/Sus/2011/PN.Stb.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Menyatakan Terdakwa H.Sutomo, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ; ------------

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Sutomo, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti ketentuan …………………. dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; ------------------------------

3.

Menetapkan agar masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----------------------------------

5.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan. ------------------------------------------------

6.

Menetapkan Barang bukti berupa : 01.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008.

02.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008 Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 22 -

03.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008

04.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopember 2008

05.

1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008

06.

1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan januari 2009

07.

1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran I (pertama).

08.

1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian dan Misi. 08. 1 (satu) Visi ………………….

09.

1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya.

10.

1 (satu) bundel catatan atau tulisan tangan Mirzal

11.

1(satu) bundel realisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2008

12.

1 (satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008.

13.

1 (satu) bundel Rincian Biaya yang di butuhkan untuk putaran kedua dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

14.

1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Langkat Tahun 2008

15.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomo 22 Tahun 2008. Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 23 -

16.

1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 Februari 2009.

17.

APBD 2008

18.

R.APBD 2008

19.

Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh H.FACHRUDIN RAO.

20.

Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.FACHRUDIN RAO.

21.

Kwitansi senilai Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO

22.

Kwitansi

senilai

Rp

4.000.000,-

(empat juta rupiah) yang 22. Kwitansi…………………. ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO.

23.

Kwitansi senilai rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO.

24.

Kwitansi senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SELAMAT,SPd.

25.

Kwitansi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh FATMAWATI.

26.

Kwitansi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tang ditandatangani oleh SUTOMO,SPd.

27.

Kwitansi senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARIFIN S.

28.

Kwitansi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MIRZAL

29.

1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan kedua.


- 24 -

30.

1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008.

31.

2 (dua) Rangkap petikan keputusan Bupati Langkat dengan Nomor : 990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang dilingkungan sekretariat daerah bupati langkat tahun anggaran 2008.

32.

2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat 2008.

33.

1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

34.

1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya Pemilihan Umum Bupati dan 34. 1 (satu) …………………. Wakil Bupati kabupaten Langkat 2008.

35.

1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008.

36.

1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

37.

1 (satu) bundel Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja Fungsional)

38.

1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 3.820.250.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

39.

1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

40.

1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009 untuk komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat.


- 25 -

41.

1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008.

42.

1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

43.

1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama).

44.

1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

45.

1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana Pertama sampai 45. 1Putaran (satu)…………………. dengan Oktober 2008 dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

46.

1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

47.

1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.

48.

1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran pertama dan putaran kedua.

49.

1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 26 -

Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. 50.

1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

51.

1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat Koordinasi tentang jumlah pemilih dan TPS untuk pemilu legislatif tahun 2009.

52.

Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 antara pemerintah kabupaten langat dengan Komisi Pemilihan Umum antara pemerintah………………. Kabupaten Langkat.

53.

1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

54.

1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17 Desember 2008.

55.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 27007/SK/2008 tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.

56.

2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD)

57.

1 (satu) rangkap keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihyan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.


- 27 -

58.

1 (satu) rangkap Surat Tugasdan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2008.

59.

1 (satu) rangap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret Tahun 2009.

60.

1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei Tahun 2009.

61.

1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bula Agustus Tahun 2009.

62.

1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

63.

1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Langkat tahun 2008.

64.

Kepala………………….

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008.

65.

1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno Yang Berisi 30 (tiga puluh) SK.

66.

SK Pengangkatan Atas Nama Selamat

67.

SK Pengangkatan Atas Nama T.Irmawati

68.

SK Pengangkatan Atas Nama Fachrudin Rao

69.

SK Pengangkatan Atas Nama Sutomo

70.

Struktur organisasi KPUD Langkat.

71.

2 (dua) buah buku kas umum.

72.

1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru. Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 28 -

73.

5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.

Barang bukti tersebut statusnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, terlampir dalam berkas perkara atas nama terpidana Drs. SYAMSUL BAHRI. 7.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta

Permintaan Banding

dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa

Terdakwa Nomor : 42/Akta.Pid/BDG / 2011 / PN – STB.-

yang dibuat

dan ditandatangani oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH , M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Langkat, yang menerangkan bahwa

pada

tanggal 26 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada

tanggal Jaksa 15 September 2011, sedangkan ……………………………. pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tertanggal 15 September 2011 No.W2.U15/946/ PID.01.10/IX/2011 belum ada jawaban atau belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan ; ----------------------------------------------------------

V.

Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 07 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 September 2011 No.42/Akta. PID/BDG/2011/PN-Stbyang ditandatangani oleh Syawal Aswad Siregar, SH.M.Hum (Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat), Memori banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan bertanggal 15 September 2011 No.W2.U15/943/PID.01.10 /IX/2011, akan tetapi belum ada tindak lanjutnya dari Pengadilan Negeri Medan ; ---------------------------------------------------------------------------------

VI. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara, bertanggal 15 September 2011 Nomor W2.U15/944/Pid..01.10 /IX/ 2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu sejak tanggal 15 September 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ;--------------------------------------------------Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 29 -

------ Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum terdakwa , telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka kedua permintaan banding tersebut dapat diterima ;-

------- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengabulkan seluruh tuntutannya dengan mengubah putusan atas uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diubah menjadi Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ; -----------------------------------

------ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama Tingkat pertama………………… tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----------------------------

------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi

mempelajari dengan

seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 banding,

Agustus

2011 Nomor : 323/Pid.Sus/2011/PN.Stb.-,serta memori

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat

pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan didalam putusan hakim tingkat pertama tersebut masih perlu ditambah lagi tentang hal-hal yang meringankan , karena didalam Berita Acara pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya terdakwa ber-belit-belit , terdakwa tidak sopan ; ----------------------------------------------------------------------Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 30 -

------- Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak ; ------------

------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 323 / Pid.Sus/2011 / PN-Stb.- tersebut harus diubah / diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; ---------------------------------------------

------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) U.U.R.I No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U.U.R.I No : 20 tahun 2001 tentang perubahan Sebagaimana …………………… atas U.U.R.I No.31 tahun 1999 ,serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I : ----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

dan Penasehat

Hukum Terdakwa ; --------------------------------------------------------------------------------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 323/Pid.Sus/2011/PN.Stb.- sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa H.Sutomo, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ; ---------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Sutomo, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----------------------------------------------------------------------Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 31 -

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------------------4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -------------------------------------5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan. ---------------------------------------------------------------------------------6. Menetapkan Barang bukti berupa : 01. 1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008. 02 . 1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada 02. 1 (satu) …………………. Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008 03. 1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008 04. 1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopember 2008 05. 1 (satu) bundel SPJ relisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008 06. 1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan januari 2009 07. 1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran I (pertama). 08. 1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian Visi dan Misi. Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 32 -

09. 1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya. 10. 1 (satu) bundel catatan atau tulisan tangan Mirzal 11. 1(satu) bundel realisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2008 12. 1 (satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008. 13. 1 (satu) bundel Rincian Biaya yang di butuhkan untuk putaran kedua dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008. 14. 1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Langkat Tahun 2008 dana …………………. 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomo 22 Tahun 2008. 16. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 Februari 2009. 17. APBD 2008 18. R.APBD 2008 19. Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh H.FACHRUDIN RAO. 20. Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.FACHRUDIN RAO. 21. Kwitansi senilai Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO


- 33 -

22. Kwitansi

senilai

Rp

4.000.000,-

(empat

juta

rupiah)

yang

ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO. 23. Kwitansi senilai rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FACHRUDIN RAO. 24. Kwitansi senilai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SELAMAT,SPd. 25. Kwitansi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh FATMAWATI. 26. Kwitansi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tang ditandatangani oleh SUTOMO,SPd. 27. Kwitansi senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ARIFIN S. 28. Kwitansi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MIRZAL 28. Kwitansi …………………. 29. 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan kedua. 30. 1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008. 31. 2 (dua) Rangkap petikan keputusan Bupati Langkat dengan Nomor : 990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang dilingkungan sekretariat daerah bupati langkat tahun anggaran 2008. 32. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat 2008. 33. 1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.


- 34 -

34. 1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat 2008. 35. 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008. 36. 1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008. 37. 1 (satu) bundel Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) 38. 1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 3.820.250.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 39. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten tahun 2008. 39. Langkat 1 (satu) …………………. 40. 1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009 untuk komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat. 41. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008. 42. 1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008. 43. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama). 44. 1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008. Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 35 -

45. 1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana Putaran Pertama sampai dengan Oktober 2008 dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008. 46. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. 47. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008. 48. 1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran pertama dan putaran kedua. 49. 1 (satu)Umum …………………. 49. 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Langkat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. 50. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua yang akan direalisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. 51. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat Koordinasi tentang jumlah pemilih dan TPS untuk pemilu legislatif tahun 2009. 52. Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 36 -

antara pemerintah kabupaten langat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. 53. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. 54. 1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17 Desember 2008. 55. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 27007/SK/2008 tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008. 56. 2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 57. 1 (satu) rangkap keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihyan umum Kepala Daerah dan Jadwal …………………………. Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008. 58. 1 (satu) rangkap Surat Tugasdan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2008. 59. 1 (satu) rangap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret Tahun 2009. 60. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei Tahun 2009. 61. 1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bula Agustus Tahun 2009. 62. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. 63. 1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum


- 37 -

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Langkat tahun 2008. 64. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008. 65. 1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno Yang Berisi 30 (tiga puluh) SK. 66. SK Pengangkatan Atas Nama Selamat 67. SK Pengangkatan Atas Nama T.Irmawati 68. SK Pengangkatan Atas Nama Fachrudin Rao 69. SK Pengangkatan Atas Nama Sutomo 70. Struktur organisasi KPUD Langkat. 71. 2 (dua) buah buku kas umum. 72. 1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru. 73. 5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.

73. 5 (lima) ………………. 74. Barang bukti tersebut statusnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, terlampir dalam berkas perkara atas nama terpidana Drs. SYAMSUL BAHRI. 7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; --------------------------------------------8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,-

(lima

ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------

------ DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Medan

pada hari

SELASA, Tanggal

08

Nopember 2011, oleh kami R.NOHANTORO ,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, DR.

MANGASA-MANURUNG,SH.MKN,

dan

ROSMALINA

SITORUS,SH.MH.- masing – masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Anggota Majelis, yang Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan www.pt-medan.go.id

- 38 -

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 14 / PID.SUS / 2011 / PT.MDN tanggal 26 September 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan SUSILA WARDHANI, SH Panitera Muda Pidana

pada Pengadilan Tinggi

Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. ------------------------------------------------------------------------------------HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn

R.NOHANTORO , SH.-

ttd ROSMALINA SITORUS, SH.MH. PANITERA PENGGANTI, ttd SUSILA - WARDHANI, SH.

Untuk Salinan Sesuai Aslinya Panitera

TJATUR WAHJOE B.S.P, SH, M.Hum. NIP. 19630517 199103 1 003


PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents