PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 202/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: MARIHARD GURNING Als. A. MEGA GURNING, Tempat/Tanggal Lahir: Lumban Gurning, 03 April 1945, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 03 Februari 2014 di bawah Register: No.11/SK/2014/PN.BLG, telah memilih tempat kediaman hukum (domicile) di kantor kuasanya: Timbul Hutajulu, SH., Advokad/Pengacara/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DR. Ferdinan Lbn. Tobing No.23 Laguboti Kabupaten Toba Samosir, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, semula

disebut sebagai Penggugat,

selanjutnya disebut Pembanding. MELAWAN: BIDUAN BUTAR-BUTAR Als. A. BONAR BUTAR-BUTAR, Pekerjaan: Bertani, Alamat: Huta Partengkaan Desa Tangga Batu Dua Kecamatan Parmaksian (dahulu Kec. Porsea) Kabupaten Toba Samosir. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Februari 2015, di bawah register: No.24/SK/2015/PN.BLG., telah memilih tempat kediaman hukum (domicile) di kantor kuasanya: Kirno Siallagan, SH., Advokat/Penasehat

Hukum,

berkantor

di

Jalan

Sisingamangaraja No. 127 A Balige Kabupaten Toba Samosir, semula disebut Tergugat, selanjutnya disebut Terbanding.

Halaman 1 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN

Pengadilan Tinggi Tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 202/PDT/2015/PT MDN tanggal 12 Juni 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

Nomor

07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015. TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 03 Februari 2014, dibawah Register Perkara Nomor:

07/Pdt.G/2014/PN.Blg.,

telah

mengajukan

gugatan

terhadap

Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Benar bahwa telah terjadi Perjanjian Gadai antara Penggugat (Penerima Gadai) dengan Tergugat (Pemberi Gadai) ada membuat Perjanjian Gadai pada Tanggal 12-10- 1987, atas 2 (dua) bidang Sawah masing-masing bernama: 1. PAGAL LOMBU yang berbibit 1,5 kaleng dengan GADAI sebesar 340 (Tiga Ratus empat puluh satu) kaleng padi kering dan bersih yang mempunyai batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatas dengan A. Onggung Sitorus. - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum. - Sebelah Barat berbatas dengan Maruli Butar-butar. - Sebelah Utara berbatas dengan Bondar. Sesuai dengan surat perjanjian GADAI tanggal 12 – 10 – 1987.

2. TORU PASAR yang berbibit 1 kaleng dengan GADAI sebesar 371 (Tiga ratus tujuh puluh satu) kaleng padi kering dan bersih yang mempunyai batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur dengan batas O. Berti Butar-butar. - Sebelah Selatan dengan batas Jalan Umum. - Sebelah barat dengan batas O. Tiambun Gurning. - Sebelah Utara dengan batas Bondar.


Sesuai dengan surat Perjanjian Gadai tanggal 12 – 10 – 1987. -

Bahwa oleh karena Perjanjian Gadai yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan dengan itikad baik, sudah sepatutnya dan demi rasa Keadilan bila Perjanjian Gadai tersebut di nyatakan Sah dan berharga serta mengikat bagi Para pihak yang mengadakan perjanjian; Bahwa sejak adanya Perjanjian Gadai antara Penggugat dengan Tergugat atas

ke 2 (dua) bidang Sawah tersebut, dengan alasan

menjaga harga diri dan rasa malu diketahui orang, Tergugat telah memohon kepada Penggugat agar kepada Tergugat diberikan Hak untuk menyewa/mengusahai ke 2 (dua) bidang Sawah yang digadaikan tersebut. -

Permohonan Tergugat untuk menyewa ke 2 (dua) bidang sawah tersebut dengan itikad baik dikabulkan oleh Penggugat, dan sejak tahun 1987 hingga

sekarang,

setiap

tahunnya

Tergugat

tetap

memberikan/membayarkan Uang sewa kedua Sawah tersebut kepada Penggugat. -

Akan tetapi sejak beberapa waktu belakangan ini, Tergugat telah membuat ulah dengan mengingkari isi dari masing-masing surat perjanjian Gadai tersebut, dengan menyatakan bahwa masing-masing Gadai dari kedua sawah tersebut adalah sebesar 300 (tiga ratus) kaleng padi kering dan bersih, bukan 371 ( tiga ratus tujuh puluh satu) dan 340 (tiga ratus empat puluh) kaleng padi kering dan bersih.

-

Bahwa akibat adanya upaya dari Tergugat untuk menyangkal isi dari Surat Perjanjian Gadai atas kedua sawah yang digadaikan tersebut, sudah sepatutnya dan demi rasa Keadilan bila terhadap ke 2 (dua) sawah yang digadaikan tersebut di letakkan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) dengan melarang Tergugat untuk mengusahai dan menguasai ke 2 (dua) bidang tanah Persawahan tersebut, dan selanjunya mengembalikannya kepa Penggugat sebagai Pemegang Hak Gadai yang Sah, sampai tergugat menebusnya sesuai isi surat Perjanjian Gadai Tanggal 12-10-1987.

-

Bahwa akibat ulah dari Tergugat yang telah menyangkal isi dari kedua surat gadai tersebut, telah mengakibatkan kerugian Moril dan Kerugian Materil bagi Penggugat.

-

Adapun kerugian MORIL dan Kerugian MATERIL yang dialami oleh Penggugat tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut:


KERUGIAN MORIL: -

Harga diri seseorang tidak dapat dinilai dengan Uang, akan tetapi akibat ulah Tergugat yang menuduh Penggugat telah merubah isi surat perjanjian Gadai tanggal 12-10-1987 tersebut, telah merusak Citra dan nama baik Penggugat, baik sebagai warga Desa lumban Gurning Porsea yang sudah dituakan maupun sebagai Pedagang, sehingga untuk memperbaikinya perlu diadakan suatu acara adat dikalangan sekitar Lumban Gurning dan dengan mengundang kalangan rekan

Bisnis

Penggugat dengan menadakan acara makan bersama, yang ditaksir akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50 .000.000.KERUGIAN MATERIL: -

Bahwa untuk mengurusi perkara ini di Pengadilan (mengajukan Gugatan, dll), dan karena Penggugat awam hukum, terpaksa menyewa jasa Pengacara

dengan

menghabiskan

biaya

ditaksir

sebesar

Rp.

50.000.000.-. -

Dan

untuk

mengurusi

kewajiban

sebagai

Penggugat,

misalnya

menghadirkan Saksi-saksi, ongkos-ongkos, dll., Penggugat terpaksa akan mengeluarkan biaya yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.Jumlah Kerugian MATERIL Rp. 60.000.000.-. Bahwa jumlah kerugian MORIL dan Kerugian MATERIL yang dialami oleh Penggugat akibat ulah dari Tergugat ini berjumlah: -

Kerugian MORIL Rp. 50.000.000.-

-

Kerugian Materil Rp. 60.000.000.Jumlah seluruhnya kerugian Moril dan Kerugian Materil yang dialami Penggugat = Rp. 110.000.000.- (Terbilang : Seratus sepuluh juta rupiah).

-

Bahwa oleh karena kerugian Moril dan Kerugian Materil yang dialami Penggugat tersebut terjadi adalah akibat ulah dari Tergugat yang telah menyangkal isi dari Surat Perjanjian gadai yang diperbuatnya dengan Penggugat, cukup Adil bila Tergugat dihukum untuk membayarkan seluruhnya kerugian yang dialami Penggugat tersebut secara TUNAI keseluruhannya.

-

Untuk menjaga Gugatan Penggugat tidak menjadi HAMPA, sudah sepetutnya bila terhadap seluruh Harta bergerak dan tidak bergerak (termasuk rumah tempat tinggalnya sekarang) dari Tergugat di letakkan sita Jaminan (Revindikatoir Beslag). Halaman 4 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN

-

Juga sudah Patut dan Cukup adil bila Tergugat di hukum untuk membayarkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta

rupiah)

perhari

untuk

setiap

hari

keterlambatannya

untuk

membayarkan kerugian penggugat, setelah perkara ini mendapatkan keputusan Hukum yang Pasti. -

Bahwa karena Gugatan ini dimajukan dengan alasan-alasan serta fakta hukum yang sah, sudah sepatutnya bila Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

-

Bahwa oleh karena Gugatan penggugat didasari alas hukum yang sah, sudah sepatutnya dan cukup Adil

bila Tergugat di Hukum untuk

membayarkan seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan dengan hormat, agar Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, dengan memanggil kami kedua pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan Hukum yang AMAR nya berbunyi sebagai berikut :

------------------------------------- M E N G A D I L I : ---------------------------- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menyatakan sah dan Berharga Surat Perjanjian Gadai yang diperbuat oleh Penggugat dengan Tergugat masing-masing Sawah yang dikenal dengan: 1. PAGAL LOMBU melalui surat Perjanjian Gadai Tanggal 12-101987. 2. TORU PASAR melalui surat Perjanjian Gadai Tanggalk 12-101987. - Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) dan Sita Jaminan (Revindikatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini. - Menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruhnya kerugian MORIL dan kerugian MATERIL yang dialami Penggugat dalam perkara ini secara TUNAI seluruhnya. - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sawah yang bernama 1. PAGAL LOMBU dan 2. Sawah TORU PASAR sebagai Penerima Gadai, untuk dapat dikuasai dan diusahai tanpa suatu halangan apapun juga sampai dibayarkan uang tebusan oleh


Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Gadai masing-masing tanggal 12-10-1987. - Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat untuk membayarkan Uang ganti kerugian kepada Penggugat, sejajk perkara ini mendapatkan keputusan Hukum yang pasti (Inkracht). - Menghukum Tergugat untuk membayarekan seluruhnya ongkosongkos yang timbul dalam perkara ini. A T A U: Bila Majelis berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono). Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Eksepsi ini. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan dan dasar sebagai berikut: 1. Exceptio Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Terang) Tentang Dasar Hukum Gugatan Kabur/Tidak Jelas Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak terang (formulasi gugatan tidak jelas) dimana Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam posita maupun dalam petitumnya apa yang menjadi dasar hukum gugatannya, apakah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ataukah WANPRESTASI sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak tertentu. 2. Exceptio Plurium Litis Consortium Tentang Kurangnya Pihak Tergugat : Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perjanjian Gadai antara Penggugat selaku pihak yang menerima gadai dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai. Halaman 6 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN

Bahwa akan tetapi Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah membayarnya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT yaitu pada tanggal 26 September 2013, dan hal tersebut adalah atas permintaan dari Penggugat. Bahwa menurut NAI BINHOT, beliau telah menyerahkan pembayaran tersebut kepada Penggugat. Bahwa oleh karena NAI BINHOT mempunyai keterlibatan/keterikatan hukum dalam kejelasan permasalahan perkara ini, maka dengan tidak diikut sertakannya NAI BINHOT sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium). 3. Exceptio Premtoria Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perjanjian Gadai antara Penggugat selaku pihak yang menerima gadai dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai. Bahwa akan tetapi Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah membayarnya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT yaitu pada tanggal 26 September 2013, dan hal tersebut adalah atas permintaan dari Penggugat. Bahwa menurut NAI BINHOT, beliau telah menyerahkan pembayaran tersebut kepada Penggugat. Bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas (sudah dibayar) maka gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan. 4. Exceptio Doli Mali Bahwa menurut Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian sebagaimana dalam 2 (dua) Surat Perjanjian yang masingmasing bertanggal yang sama yaitu 12-10-1987. Bahwa akan tetapi Tergugat secara tegas menyatakan bahwa kedua isi Surat Perjanjian yang dimaksud Penggugat tersebut tidak benar, dan hanyalah rekayasa dari

Penggugat.

Sedangkan

perjanjian

yang

sebenarnya

antara

Penggugat dengan Tergugat telah selesai/berakhir dimana Tergugat telah membayar hutang gadainya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalildalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini. 2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini. 3. Bahwa benar dulunya antara Penggugat dengan Tergugat ada Perjanjian Gadai, dimana Penggugat adalah pihak yang menerima gadai dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai, akan tetapi besarnya hutang gadai yang dipinjam Tergugat tersebut hanyalah sebanyak 300 Kaleng padi. Dan sebagai jaminannya Tergugat memberikan sawah Pagal Lombu dan Toru Pasar. 4. Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Tergugat telah membayar hutangnya yang sebesar 300 kaleng padi tersebut kepada Penggugat melalui NAI BINHOT, hal tersebut adalah atas permintaan Penggugat. Dan menurut NAI BINHOT, padi tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat. 5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menerima pembayaran hutang Tergugat maka Perjanjian Gadai antara Penggugat dengan Tergugat sudah selesai/berakhir karena Tergugat selaku pihak yang berutang sudah melunasi hutangnya. 6. Bahwa akan tetapi Tergugat dikejutkan dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa besarnya hutang gadai Tergugat kepada Penggugat bukanlah 300 Kaleng melainkan 711 kaleng, dan saat itu Penggugat menunjukkan 2 (dua) buah Surat Perjanjian dengan tanggal yang sama, yaitu sama-sama bertanggal 12 Oktober 1987. 7. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membuat / menandatangani / mengadakan kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana dalam isi kedua surat perjanjian tersebut, dan menurut Tergugat terbitnya surat tersebut hanyalah rekayasa Penggugat semata. 8. Bahwa setelah Tergugat membaca kedua Surat Perjanjian tersebut, Tergugat melihat beberapa hal yang sangat janggal dalam surat perjanjian tersebut, diantaranya yaitu bahwa kedua Surat Perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh istri Tergugat, sedangkan saksi TOROP BUTARBUTAR (anak kandung Tergugat) ada menandatanganinya, akan tetapi apabila tanggal surat perjanjian (12 Oktober 1987) tersebut disesuaikan dengan umur saksi TOROP BUTAR-BUTAR (lahir tanggal 24 Maret 1984)


pada saat surat perjanjian tersebut dibuat maka waktu itu saksi TOROP BUTAR-BUTAR masih berumur 3 tahun, sehingga hal yang sangat tidak mungkin jika saksi TOROP BUTAR-BUTAR dijadikan sebagai saksi, dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan TOROP BUTAR-BUTAR. 9. Bahwa oleh karena Perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai berdasarkan pembayaran tertanggal 26 September 2013, maka segala dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar maka menurut hukum wajar dan pantas untuk dikesampingkan. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut: Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Eksepsi: -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-

Mengukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 12 Juni 2014, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan.


Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. pada tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklast).

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015 tersebut pada tanggal 2 April 2015, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 April 2015. Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 5 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada: Terbanding pada tanggal 5 Mei 2015. Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada PEMBANDING pada tanggal 13 Mei 2015.

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg.,


masing-masing tanggal: 21 April 2015 untuk Pembanding, Dan Tanggal 8 April 2015 untuk Terbanding. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015. Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige keliru dan tidak tepat, yang dalam pertimbangannya bependapat bahwa “gugatan Penggugat kabur”

(obscuur libel), dengan alasan bahwa di dalam

gugatannya Penggugat tidak menyebutkan letak dan luas kedua bidang sawah yang menjadi objek gugatan”. Penggugat di dalam gugatan tersebut mendlilkan bahwa telah terjadi perjanjian gadai antara Penggugat (sebagai penerima gadai) dengan Tergugat (sebagai pemberi gadai) pada tanggal 12 Oktober 1987 atas dua bidang sawah masing-masing bernama sawah Pagal Lombu dan sawah Toru Pasar. Penggugat menyebutkan letak dan batas batsnya, (bukti P-1, T1, dan bukti P-2, dan T-2). Bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari kamis tanggal 19 Juni 2014 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, telah menjadi jelas dan pasti tentang letak dan batas-batasnya, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan.


2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige keliru dan tidak tepat, yang dalam pertimbangannya pada halaman 28 alinea ke- lima mempertimbangkan mencantumkan

bahwa

perbuatan

“Penggugat melawan

dalam

hukum,

gugatannya

sementara

di

hanya dalam

fundamentum petendi tidak diuraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Bahwa di dalam gugatan pada hlaman 2 Penggugat menyatakan bahwa: Sejak belakangan ini Tergugat telah membuat ulah dengan mengingkari isi dari masing-masing surat perjanjian gadai tersebut, dengan menyatakan bahwa masing-masing gadai dari kedua sawah tersebut adalah sebesar 300 (tiga ratus) kaleng padi kering dan bersih, bukan 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) dan 340 (tiga ratus empat puluh) kaleng padi kering dan bersih. Dengan tidak mengakui isi surat perjanjian gadai tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawah hukum. Berdasarkan

alasan-alasan

tersebut

Penggugat/Pembanding

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima banding yang diajukan oleh Pembanding. 2. Membatalkan putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. MENGADILI SENDIRI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Gadai yang diperbuat oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masingmasing sawah yang dikenal dengan: -

PAGAL LOMBU melalui Surat Perjanjian Gadai tanggal 12-10-1987;

-

TORU PASAR melalui Surat Perjanjian Gadai tanggal 12-10-1987;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (Conservatoir beslag) dan Sita Jaminan (Revindicatoir beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini. 4. Menghukum kerugian

Tergugat/Terbanding

moril

dan

kerugian

untuk

membayarkan

materil

yang

seluruhnya

dialami

oleh

Penggugat/Pembanding yang jumlahnya Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dalam perkar ini secara tunai seluruhnya.


5. Menghukum

Tergugat/Terbanding

untuk

menyerahkan

kepada

Penggugat/Pembanding sawah yang bernama 1. PAGAL LOMBU dan 2. TORU PASAR sebagai penerima gadai,untuk dapat dikuasai dan diusahai tanpa suatu halangan apapun juga, sampai dibayarkan tebusan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sesui dengan Surat Perjanjian Gadai masing-masing tanggal 12-10-1987. 6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan uang paksa sebesar Rp.

1.000.000,00

(satu

juta

rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan Tergugat/Terbanding untuk membayarkan uang ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding sejak perkara ini mendapatkan keputusan hukum yang pasti (inkracht). 7. Menghukum

Tergugat/Terbanding

untuk

membayarkan

seluruhnya

ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini. ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding

yang selengkapnya seperti

tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat nomor 2 (dua) sebagai berikut: 1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan perbuatan melawan hukum. 2. Bahwa Surat perjanjian gadai tersebut cacat hukum, dengan alasan: 1) Surat perjanjian gadai tersebut tidak benar ditanda tangani oleh Tergugat/Terbanding. 2) Bahwa perjanjian gadai ditandatangni oleh saksi-saksi Torop Butarbutar (anak dari Tergugat) yang ketika surat perjanjian gadai tersebut dibuat masih berusia 3 (tiga) tahun. Torop Butar-butar lahir pada tanggl 24 Maret 1984. Secara yuridis anak umur tiga tahun belum dapat bertndak dalam hukum. Anak umur 3 (tiga) tahun belum dapat menulis dan membaca dengan baik konon yang ditanda tangani surt perjanjian gadai. 3) Bahwa surat perjanjian gadai tersebut ada nama: Nai Bonur Br. Sitorus (isteri dari Tergugat/Terbanding Biduan Butar-butar) dan tidak ada tanda tangannya.


4) Bahwa surat perjanjian gadai tanggal 12 Oktober 1987 tersebut tidak diketahui oleh tokoh masyarkat atau Kepala Desa setempat. 3. Bahwa kedua bidang sawah yakni sawah Pagal Lombu dan sawah Toru Pasar telah tergadai sejak tahun 1987 (27 tahun), sesuai dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 yang menyatakan: “bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan” dan hal ini bersifat imperatif (keharusan) dan hal ini dikuatkan Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968 dan

putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

810/K/Sip/1970. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya. 2. Menghukum Pembanding untuk mengembalikan tanah perkara kepada Terbanding tanpa dibebani apapun. 3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara. Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ek aequo et bono). Menimbang bahwa menanggapi memori banding dan kontra memori banding

tersebut,

majelis

hakim

pengadilan

tingkat

banding

akan

mempertimbangkannya bersama-sama dengan putusan Pengadilan Negeri Balige seperti tersebut di bawah ini. DALAM EKSEPSI Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding.


Menimbang bahwa keberatan Penggugat pada memori bandingnya nomor 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah menyangkut tentang “Eksepsi”. Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding

mengambil

alih

pertimbangan

tersebut

menjadi

pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan tentang keberatan Penggugat pada memori banding nomor 1 (satu) tentang “eksepsi”, seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa di dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian gadai antara Penggugat (sebagai penerima gadai) dengan Tergugat (sebagai pemberi gadai) pada tanggal 12 Oktober 1987 atas dua bidang sawah masing-masing bernama sawah Pagal Lombu dan sawah Toru Pasar. Penggugat menyebutkan letak dan batas batsnya, (bukti P-1, T-1, dan bukti P-2, dan bukti T-2). Menimbang bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat ada mencantumkan letak tanah dan batas-batas tanah yang menjadi objek gadai yang sekarang menjadi objek perkara. Menimbang bahwa di dalam bukti P-1 telah disebutkan batas-batas tanah yang dijadikan objek gadai tersebut yang terletak di Pagal Lombu; Demikian pula di dalam bukti P-2 telah disebutkan batas-batas tanah yang dijadikan objek gadai tersebut yang terletak di Toru Pasar. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah objek gadai tersebut pada hari kamis tanggal 19 Juni 2014 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan pemeriksaan setempat terhadap kedua bidang tanah objek gadai tersebut, telah menjadi jelas dan pasti tentang letak dan batas-batas tanah objek gadai tersebut, sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak kabur.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penggugat pada nomor 1 yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat “tidak kabur (obscuur libel)” adalah berdasarkan hukum sehingga dapat dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama “Dalam Eksepsi” tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. DALAM POKOK PERKARA Menimbang

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

dalam

pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan Penggugat pada memori banding nomor 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah menyangkut pada “Pokok Perkara”. Menimbang bahwa keberatan pada memori banding nomor 2 (dua) tersebut akan dipertimbangkan seperti berikut di bawah ini. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca surat gugatan tersebut dengan seksama, ternyata Penggugat telah menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan uraian seperti tersebut di dalam gugatan pada hlaman 2 Penggugat menyatakan bahwa: Sejak belakangan ini Tergugat telah membuat ulah dengan mengingkari isi dari masing-masing surat perjanjian gadai tersebut, dengan menyatakan bahwa masing-masing gadai dari kedua sawah tersebut adalah sebesar 300 (tiga ratus) kaleng padi kering dan bersih, bukan 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) dan 340 (tiga ratus empat puluh) kaleng padi kering dan bersih. Dengan tidak mengakui isi surat perjanjian gadai tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang

bahwa

Tergugat

di

dalam

memori

bandingnya

menyangkal bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Surat perjanjian gadai tersebut cacat hukum, dengan alasan:


1) Surat perjanjian gadai tersebut tidak benar ditanda tangani oleh Tergugat/Terbanding. 2) Bahwa perjanjian gadai ditandatangni oleh saksi-saksi Torop Butarbutar (anak dari Tergugat) yang ketika surat perjanjian gadai tersebut dibuat masih berusia 3 (tiga) tahun. Torop Butar-butar lahir pada tanggl 24 Maret 1984. Secara yuridis anak umur tiga tahun belum dapat bertindak dalam hukum. Anak umur 3 (tiga) tahun belum dapat menulis dan membaca dengan baik konon yang ditanda tangani surat perjanjian gadai. 3) Bahwa surat perjanjian gadai tersebut ada nama: Nai Bonur Br. Sitorus (isteri dari Tergugat/Terbanding Biduan Butar-butar) dan tidak ada tanda tangannya. 4) Bahwa surat perjanjian gadai tanggal 12 Oktober 1987 tersebut tidak diketahui oleh tokoh masyarkat atau Kepala Desa setempat. 2. Bahwa kedua bidang sawah yakni sawah Pagal Lombu dan sawah Toru Pasar telah tergadai sejak tahun 1987 (27 tahun), sesuai dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 yang menyatakan: “bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan” dan hal ini bersifat imperatif (keharusan) dan hal ini dikuatkan Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968 dan

putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

810/K/Sip/1970. Menimbang bahwa setelah memperhatikan Surat perjanjian gadai tersebut (bukti P-1, dan P-2, maupun bukti T-1dan T-2), ternyata Tergugat menanda tangani kedua surat perjanjian gadai tersebut, dan disaksikan oleh anak Tergugat yang bernama Torop Butar-butar. Menimbang bahwa perjanjian gadai ditandatangni oleh saksi Torop Butar-butar (anak dari Tergugat), akan tetapi disangkal oleh Tergugat dengan alasan bahwa: “Ketika surat perjanjian gadai tersebut dibuat masih berusia 3 (tiga) tahun. Torop Butar-butar lahir pada tanggl 24 Maret 1984. Secara yuridis anak umur tiga tahun belum dapat bertindak dalam hukum.


Anak umur 3 (tiga) tahun belum dapat menulis dan membaca dengan baik konon yang ditanda tangani surat perjanjian gadai”. Menimbang

bahwa

baik

Penggugat

maupun

Tergugat

tidak

membuktikan tentang kebenaran usia saksi Torop Butar-butar (anak dari Tergugat) pada waktu ia menandatangani sebagai saksi dalam surat perjanjian gadai tersebut. Menimbang bahwa: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkanhaknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. (Vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya mengemukakan: “ Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perjanjian Gadai antara Penggugat selaku pihak yang menerima gadai dengan Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai. Bahwa akan tetapi Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah membayarnya kepada Penggugat melalui NAI BINHOT yaitu pada tanggal 26 September 2013, dan hal tersebut adalah atas permintaan dari Penggugat. Bahwa menurut NAI BINHOT, beliau telah menyerahkan pembayaran tersebut kepada Penggugat. Bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas (sudah dibayar) maka gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan”. Menimbang

bahwa

untuk

membuktikan

sanggahannya

itu

seharusnya Tergugat menghadirkan NAI BINHOT di persidangan sebagai saksi untuk membuktikan bahwa Tergugat selaku pihak yang memberikan gadai telah membayarnya (menebusnya kembali) kepada Penggugat melalui NAI BINHOT. Menimbang bahwa asas dalam hukum perdata dikenal dengan istilah: “Pacta sunt servanda”. Artinya: “Janji harus ditepati”. Vide Kamus Hukum, Penyusun J.C.T. Simorangkir, S.H., dkk. Menimbang bahwa kedua bidang sawah yakni sawah Pagal Lombu dan sawah Toru Pasar telah tergadai sejak tahun 1987 (sudah berlangsung selama 27 tahun).


Menimbang bahwa terlepas dari benar atau tidaknya Tergugat telah membayar / melunasi hutangnya dengan jaminan gadai kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 yang menyatakan: “bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 tersebut, tidak ada lagi keharusan Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagai tebusan atas kedua bidang tanah yang telah digadaikannya kepada Penggugat. Dengan demikian perjanjian gadai tersebut telah berakhir demihukum, dan kedua bidang tanah yang menjadi objek gadai tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat (pihak yang menggadaikan) tanpa syarat (tanpa beban apapun juga). (Vide Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 810/K/Sip/1970). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Pengadilan

Tingkat

Banding

berpendapat

bahwa

keberatan

Penggugat pada memori banding nomor 2 tersebut, adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak. Menimbang

bahwa

karena

perjanjian

gadai

tersebut

sudah

berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut tebusan terhadap kedua bidang tanah objek gadai tersebut kepada Tergugat, terlebih-lebih perjanjian gadai tersebut sudah berlangsung 27 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan pokok dari Penggugat, yaitu: “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sawah yang bernama 1. PAGAL LOMBU dan 2. Sawah TORU PASAR sebagai Penerima Gadai, untuk dapat dikuasai dan diusahai tanpa suatu halangan apapun juga sampai dibayarkan uang tebusan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Gadai masing-masing tanggal 12-10-1987”, adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak. Halaman 19 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR: 202/PDT/2015/PT MDN

Menimbang bahwa karena gugatan pokok ditolak, maka dengan sendirinya gugatan selebihnya harus ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima (Obscuur Lebel)”, oleh karena itu Putusan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015, khusus “Dalam Pokok Perkara” harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri. Menimbang, bahwa karena Penggugat dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini. Mengingat undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI: 

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.



DALAM EKSEPSI: - Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

Nomor

07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding. 

DALAM POKOK PERKARA: - Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

Nomor

07/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding untuk seluruhnya. MENGADILI SENDIRI: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 28 September 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H, MH dan HERU PRAMONO, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari ini R A B U tanggal 7

Oktober 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dihadiri

oleh

dibantu K H A I R U L, S.H.MH

kedua Hakim Anggota tersebut,

sebagai

Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO-KARO, S.H, M.H.

RUSTAM IDRIS, S.H.

2. HERU PRAMONO, S.H, M.Hum. PANITERA PENGGANTI:

K H A I R U L, S.H.MH Perincian ongkos perkara : Meterai ---------------- : Rp 6.000,Redaks ---------------- : Rp 5.000,Pemberkasan ------: Rp 139.000.Jumlah--------------- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents