PT. MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT. MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: FATIMAH,

Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun V Desa Gunung Sari Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Asahan, semula TERGUGAT ; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 29 Desember 2014, telah memilih tempat kediaman hukum (domicile) di kantor kuasanya: Erwin Gading P. Lingga, S.H., Dam Hasonangan Harahap, S.H., Thomas Pakpahan, S.H., dan Herman Harahap, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas Nomor 58 F/4D Kota Medan, Kelurahan Sei Agul,Kecamatan Medan

Barat,

Provinsi Sumatera Utara, yang sebagai kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; MELAWAN BUNGA SURYADI, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Alamat

Asrama

ARMED 2/105 Dusun I Limau

Manis Tanjung Morawa Deli Serdang; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, telah memilih tempat kediaman hukum (domicile) di kantor kuasanya: Edward Pasaribu, S.H. dan Halaman 1 dari 20 HALAMAN PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

Irwan

Sumanto

Habeahan,

S.H.,

Pengacara/Advokat,

berkantor di Jl. Tritura No. 56 C Medan, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, semula

sebagai

PENGGUGAT,

selanjutnya

disebut

TERBANDING; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 134/PDT/2015/PT.MDN. tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Tanjung

Balai

Nomor

:

01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. tanggal 11 Desember 2014; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat 16

Januari

2014

yang

diterima

dengan surat Gugatannya tanggal dan

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Januari 2014 dalam Register Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar gugatan Tergugat adalah sebagai berikut: -

Bahwa almarhum Arkat/ almarhumah Kasmijah selaku pewaris dari para Tegugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 1930 dan bertempat tinggal di Perkebunan RCMA (sekarang bernama PTPN III) dan pada 1949 pindah menempati lahan kosong hasil dari garapan atau sebagai petani penggarap di daerah perladangan Bandar Selamat, sekarang Desa Gunung Sari Perkebunan Bandar Selamat atau Dusun V Desa

Perkebunan

Bandar

Selamat

Kecamatan

Bandar

Selamat

Kabupaten Asahan; -

Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri almarhum Arkat/ almarhumah Kasmijah lahirlah anak 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan;

-

Bahwa Keenam anak-anaknya tersebut adalah: Maknuh (laki-laki) telah meninggal dunia, Kartik (perempuan) telah meninggal dunia, Mainah

Halaman 2 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

(perempuan), Arsinah (perempuan) telah meninggal dunia, Hj. Ginah (perempuan) dan Bunga Suryadi (laki-laki); -

Bahwa pada tahun 1975 Arkat meninggal dunia dan almarhumah Kasmijah meninggal pada 11 April 1986;

-

Bahwa almarhum Arkat/ Kasmijah semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya terletak 1 (satu) unit rumah tinggal semi permanen;

-

Tanah tersebut terletak berukuran kurang lebih 15.642 m² (lima belas ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Dusun V Desa Gunung Sari Bandar Selamat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan gang; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sakijan; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bunga Suryadi; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sakijan;

-

Bahwa jenazah Arkat dikebumikan di Pekuburan Wakaf Muslim Perkebunan Bandar Selamat Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

-

Bahwa pada tahun 1977, jenazah Arkat di pindahkan oleh Keluarga besar Arkat dari pekuburan Wakaf Muslim Bandar Selamat Aek Songsongan ke tanah (perkarangan) milik almarhum Arkat dengan tujuan tanah tersebut menjadi Pekuburan Wakaf Keluarga Besar Arkat;

-

Bahwa setelah beberapa lama kemudianm, di

atas tanah tersebut

beberapa anggota keluarga yaitu keturunan Arkat yang meninggal dikebumikan di tanah tersebut; -

Beberapa anggota keluarga yang telah dikebumikan di tanah itu adalah: 1. Alm. Kasim, yaitu menantu Arkat (suami dari Kartik); 2. Alm. Kartik (Anak kedua Arkat); 3. Alm. Saniso (Anak Kartik); 4. Alm. Nurima (Anak Kartik); 5. Alm. Putra (Anak Kasiah); 6. Alm. Anak dari Kasiah); Halaman 3 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

7. Alm. Anak dari Udin; 8. Alm. Anak dari Fatimah; -

Bahwa pada tahun 1978 Tergugat beserta suaminya Zainal datang menumpang ke rumah Arkat dengan alasan tinggal di Medan hidupnya sangat melarat dan tidak mempunyai pekerjaan. Karena malu tinggal di rumah orang tua, Tergugat Fatimah beserta suaminya memohon pada keluarga untuk diijinkan tinggal di rumah Arkat;

-

Bahwa mulai tahun 1978, Tergugat Fatimah pindah ke rumah Arkat bersama

Kasmijah.

Saat

itu

antara

Tergugat

Fatimah

dengan

almarhumah Kasmijah hidup rukun dan tentram; -

Bahwa selama tinggal di rumah Arkat, Tergugat Fatimah bekerja membantu almarhumah Kasmijah (ibu kandung dari para Tergugat ) untuk mengurus kebun karet yang berada di sekitar halaman rumah Arkat;

-

Bahwa setelah beberapa lama kemudian, sifat Tergugat berubah, Tergugat sering bertengkar dengan almarhumah Kasmijah. Penyebabnya karena Tergugat Fatimah tidak memperdulikan keperluan atau kebutuhan hidup Kasmijah. Hasil Kebun milik Arkat semua dikuasai Tergugat secara melawan hukum. Pada tahun 1979 Kasmijah istri Arkat karena selalu bertengkar dengan Fatimah, ia pindah tempat tinggal. Kasmijah pindak ke rumah Maknuh (Orang tua Fatimah);

-

Bahwa pada tanggal 2 Januari 1979, ahli waris dari Arkat/Kasmijah yaitu almarhumah Kartik, Tegugat Mainah dan Tegugat Hj Ginah membuat kesepakatan, membuat Surat Hibah atas tanah peninggalan Arkat di atas kertas segel kepada Tegugat

Bunga Suryadi karena Bunga Suryadi

adalah anak bungsu Arkat/Kasmijah; -

Bahwa pada tahun 2004 Fatimah mengurus surat tanah milik Alm. Arkat menjadi miliknya sendiri dengan Surat Keterangan atas tanah yang terbit tanggal 10 September 2004 oleh Camat Bandar Pulau tanpa diketahui dan tidak ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Alm. Arkat;

-

Bahwa selama hidup sampai Arkat meninggal dunia, tanah warisan tersebut tidak pernah dialihkan atau dipindahkan atau dipindahkan ataupun diperjual belikan pada siapapun tersebut kepada Tergugat ;


-

Bahwa setelah tanah warisan yang ditinggal oleh Alm. Arkat telah membuat surat tanah secara tidak sah dan sekaligus Tergugat beserta suaminya Zainal menguasai tanah tersebut hingga saat ini;

Dengan itu Tergugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar gugatan ini dapat dikabulkan yaitu: 1. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai menerima gugatan ini dan menetapkan hari sidang untuk perkara ini; 2. Pengadilan Negeri Tanjung Balai dapat memeriksa, melalui sidang Pengadilan, membuat penetapan dan memutuskan perkara ini; 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah tersebut adalah objek perkara dan merupakan harta gono gini peninggalan Almarhum Arkat dan Almarhumah Kasmijah; 4. Menyatakan harta tersebut merupakan harta warisan yang belum terbagi; 5. Menyatakan bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dari Almarhum Arkat dan Almarhumah Kasmijah; 6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Almarhum Maknuh kepada Fatimah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; 7. Menyatakan bahwa surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak sah karena proses pembuatan merupakan penyimpangan dan segala akibatnya menimbulkan perbuatan melanggar hukum; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa harta warisan peninggalan Almarhum Arkat dan Almarhumah Kasmijah; 9. Menyatakan bahwa harta tersebut menjadi harta bersama semua ahli waris dan selanjutnya diperuntukkan pada semua ahli waris sesuai dengan hukum waris; Dan untuk itu Tergugat

mengajukan Tuntutan Hukum melalui Kepala

Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Tuntutan sebagai berikut:


1. Menetapkan bahwa Surat Tanah yang disebut Surat Keterangan atas tanah yang diterbitkan tanggal 10 September 2004 oleh Camat Bandar Pulau merupakan alas huk yang tidak sah; 2. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah warisan yang telah dikuasai dengan alas hukum yang tidak sah; 3. Meletakkan sita jaminan atas tanah warisan tersebut sampai ada keputusan hukum tetap; 4. Menyatakan bahwa segala peralihan hak atas tanah tersebut ke pada pihak manapun batal demi hukum; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat

untuk melakukan gugatan dan biaya

lainnya sebesar Rp. 23.480.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Tegugat

atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya

menguasai

tanah

sengketa

secara

melawan

hak

sebesar

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan; 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan Hukum tetap; 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, atau mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat

tersebut Tergugat

memberikan jawaban seperti tersebut di bawah ini; Disini saya Fatimah sebagai Tergugat menerangkan dan menolak atas seluruh keterangan yang di bacakan oleh Pengacara Tergugat

itu semua

Bohong yang tidak bisa menjadi bukti dari perkara ini, itu tidak benar semua hanya mengarang hanya mencari kebenaran dan menimbulkan sengketa kepada saya Fatimah;


Saya sungguh angkat sumpah di hadapan Bapak Hakim demi kebenaran saya di dalam perkara ini; Maaf 1000 kali maaf pada Bapak Hakim, saya orang bodoh dan orang miskin, tak tau apa - apa tentang perkara-perkara apalagi untuk memiliki, menguasai, dan mengambil hak orang lain saya jadikan milik saya Fatimah. Semua keterangan saya yang saya tulis ini, saya terangkan apa sebenarnya yang saya tulis. Hanya inilah Bapak Hakim yang mulia yang dapat saya secara tertulis ini. Dengan harapan Bapak Hakim dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya; Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor :

01/Pdt.G/2014/

PN. Tjb. pada tanggal 11 Desember 2014, yang Amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan bahwa surat tanah yang disebut surat keterangan atas tanah yang diterbitkan tanggal 10 September 2004 oleh Camat Bandar Pulau merupakan alas hukum yang tidak sah; 3. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah warisan yang telah dikuasai dengan alas hukum yang tidak sah; 4. Menyatakan bahwa segala peralihan hak tanah tersebut kepada pihak manapun batal demi hukum; 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Tergugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan banding tanggal 16 Desember 2014, agar perkara Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Tjb. yang telah diputus oleh Majelis Hakim Halaman 7 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Desember 2014 diperiksa ulang dan diadili pada pengadilan tingkat banding; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada: Kuasa Hukum Tegugat pada tanggal 5 Maret 2015; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 29 Desember 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 Desember 2014, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut dengan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 Maret 2015; Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Hukum Tergugat

telah

mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding tanggal 26 Januari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Februari 2015; Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memeriksa berkas perkara Nomor :

01/Pdt.G/2014/PN.Tjb.

tersebut pada tanggal 16 Maret 2015; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

memberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat

Tanjung

Balai

telah

untuk memeriksa berkas

perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. tersebut pada tanggal 5 Maret 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Desember 2014 Nomor :

01/Pdt.G/2014/

PN.Tjb. dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama memori Halaman 8 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, maupun Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat; Menimbang bahwa Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut

dengan

alasan

yang

selengkapnya

Bandingnya tanggal 29 Desember 2014, yang

seperti

tersebut

dalam

pada pokoknya adalah

sebagai berikut : KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Tergugat pada Posita gugatannya tidak menyebutkan ukuran tanah warisan Almarhum Arkat dengan Almarhumah Kasmijah yang

luasnya

15642 M2 (Lima belas ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi), dan tidak menjelaskan secara terperinci apa saja yang terdapat di atas tanah tersebut;

Bahwa Tergugat mendalilkan pada positanya bawasanya tanah terperkara a quo telah diterima Tergugat

berdasarkan hibah di atas segel yang

diserahkan oleh ahli waris lainnya yaitu Almarhumah Kartik, Mainah dan Haji Ginah tanpa disetujui ahliwaris lainnya yaitu Maknuh sendiri;

Bahwa dari gugatan Tergugat tersebut di atas antara Posita dan Petitum saling bertentangan satu sama lainnya;

Bahwa menurut Pasal 178 HIR menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan lebih dari apa yang digugat;

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim a quo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut terdapat dissenting opinion terdapat perbedaan pendapat dalam mengambil suatu putusan pada perkara a quo, Hakim Anggota II Tanti Helen Manalu, S.H. tidak sependapat dengan dua hakim lainnya yakni mengenai kewenangan absolut dalam hal mengadili perkara a quo;

Bahwa dalam putusan a quo tersebut pada pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan dalil gugatan Tergugat pada posita dan petitum yang menjelaskan tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Arkat dengan Almarhumah Kasmijah berupa sebidang tanah seluas 15642 M2 (Lima belas ribu enam Ratus empat puluh dua) yang terletak di Dusun V Desa Gunung Sari Bandar Selamat adalah merupakan boedel warisan yang belum terbagi maka putusan perkara a quo haruslah dibatalkan karena kewenangan absolut majelis hakim dalam

memutus


perkara a quo telah bertentangan dengn undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa pada Pasal 134 HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa “jika suatu perkara yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri maka setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan hakim tersebut karena jabatannya wjib menyatakan dirinya tidak berwnang”;

posita dan petitumnya yang saling bertentangan satu sama lainnya, di mana posita menerangkan Tergugat yang telah menerima hibah dari ahli waris lainnya tanpa disetujui ahli waris Maknuh;

majelis hakim judex factie tidak mempertimbangkan Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Hukum;

KEBERATAN KETIGA -

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;

KEBERATAN KEEMPAT -

Bahwa Putusan perkara a quo yang telah diputus oleh majelis hakim judex facti sangat tidak sistematik karena dalam putusan tersebut terdapat biaya pemeriksaan setempat dalam sengketa perkara a quo, akan tetapi di dalam putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

-

Bahwa pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tegugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Moelyono dan Darwis yang memberikan keterangan berturut-turut di persidangan dan telah disumpah guna menguatkan dalil-dalil dari Tegugat akan tetapi dalam putusan keterangan kedua saksi tersebut tidak diuraikan baik sebagian maupun seluruhnya pada putusan a quo; begitu halnya dengan pemeriksaan setempat adalah merupakan bagian terpenting dalam membuat putusan yang memiliki dasar hukum dan peraturan namun dalam hal tersebut tidak secara sistematis diuraikan oleh majelis hakim judex factie dalam


pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang seharusnya dimuat dalam putusan tersebut sebagaiman dimaksud dalam Pasal 184 HIR; Berdasarkan memori banding tersebut Tegugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo

memutuskan sebagai berikut: -

Menerima pearmohonan Banding Terguguat untuk seluruhnya;

-

Menerima memori banding dari Tegugat untuk seluruhnya;

-

Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 01/Pdt.G/ 2014/PN Tjb. Tanggal 11 Desember 2014 untuk seluruhnya;

PRIMAIR DALAM POKOK PERKARA -

Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O.) gugatan Tegugat untuk seluruhnya;

-

Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Nomor 953/12/BSL/04 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Fatimah (Tergugat);

-

Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR -

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa sebagai jawaban atas memori banding tersebut, Tegugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 26 Januari 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Tergugat dalam memori banding adalah sebagai berikut:


1. Majelis Hakim a quo telah melampaui kewenangannya dalam mengambil alih pertimbangan Hukum dan menabrak Undang - Undang; 2. Majelis Hakim judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap putusan perkara A quo; 3. Putusan Majelis Hakim judex factie prematur (Kurang pihak di dalam gugatan); 4. Putusan Majelis Hakim judex factie yang tidak sistematik; Pada Memori Banding Tegugat membuat dalil sebagai berikut: - Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt-G/2014/PN Tjb. tidak menjelaskan ukuran secara terperinci dan tidak menyebut benda yang terletak di atas tanah sengketa; - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Tergugat, Tergugat

telah

menerima hibah tanpa mengikut sertakan ahli waris yang bernama Maknuh; - Bahwa Posita dan petitum gugatan Tergugat saling bertentangan; - Bahwa Hakim yang memutus perkara a quo telah mengabulkan lebih dari gugatan; - Bahwa terdapat dissenting opinion dalam mengambil suatu keputusan pada perkara a quo; - Bahwa Tergugat mendalilkan hakim keliru menerapkan hukum dalam posita dan petitum terhadap maksud dan tujuan Gugatan Tergugat di mana Tergugat telah menerima hibah sementara surat tanah yang diterbitkan tanggal 10 September 2014 oleh Camat Bandar Pulau dinyatakan merupakan alas hukum yang tidak sah; - Bahwa Hakim judex factie dalam memutus tidak mempertimbangkan Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum; - Bahwa dalam menjatuhkan putusan, tidak menarik ahli waris lain dalam pihak berpekara; - Putusan perkara a quo tidak sistematika karena terdapat biaya ongkos pemeriksaan setempat tetapi dalam putusan tidak terdapat pertimbangan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut; - Bahwa pada pemeriksaan setempat terdapat 4 (Empat) unit rumah di atas tanah sengketa yaitu:


1 (Satu) unit rumah tinggal permanen atas nama Zaenal Patmasari (suami Tergugat);

1 (Satu) unit rumah tinggal atas nama Admajaya Kusuma;

1 (Satu) unit rumah tinggal atas nama Pamajal Yudistira;

1 (Satu) unit rumah tinggal atas nama Zaenal Fatimah Atmaja;

Berdasarkan dalil tersebut Tergugat mengajukan keberatan dan memohon agar terhadap Putusan perkara Perdata tanggal 11 Desember 2004 pada Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. adalah sebagai berikut: -

Menolak atau setidak tidaknya tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O.) gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

-

Menyatakan sah secara hukum surat keterangan No. 594/12/BSL/04 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Fatimah (Pembanding);

-

Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini untuk seluruhnya;

Dalam Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Tergugat yang diajukan tanggal 29 Desember 2014, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sebagai berikut: Tentang sengketa dan Kewenangan Mengadili: -

Bahwa dasar Tergugat

melakukan gugatan atas tanah tersebut karena

Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa; -

Bahwa bukti penyerahan hak telah cukup dan sah diterima berdasarkan pengakuan Pengadilan Negeri Tanjung Balai saat pemeriksaan bukti;

-

Bahwa orang yang digugat sebagai Tergugat pada perkara ini bukan pihak yang berhak atas tanah sengketa. Tergugat adalah Pihak yang menguasai tanah tanpa hak Tergugat menguasai tanah dengan melakukan perbuatan yang melanggar Hukum. Perbuatan tersebut adalah dengan membuat surat tanah palsu atau dipalsukan;

-

Pengakuan telah diucapkan pelaku pemalsuan tanggal 9 September 2014 oleh Saksi Tergugat bernama Moelyono di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

-

Bahwa Tergugat berdiri sendiri adalah sah untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai;


-

Bahwa Tergugat hanya menyebut luas 15.643 M 2 (Lima belas ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), ukuran tanah tidak terperinci karena secara histori tanah yang dikuasi oleh Tegugat, belum permanen;

-

Bahwa Tergugat tidak cermat memahami isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sehingga Tergugat menyatakan Putusan tersebut tidak sistematis;

-

Bahwa Gugatan yang diajukan Tergugat adalah masalah sengketa tanah bukan perebutan hak waris;

-

Bahwa secara hukum perkara tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara hukum sah dan benwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini karena yang menjadi objek sengketa pada gugatan adalah mempertahankan hak atas tanah;

Tentang Dissenting Opinion Dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan Warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq,shadaqah dan ekonomi syariah; Hakim yang mengadili perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN Tjb. adalah Hakim Majelis terdiri dari 3 (Tiga) orang hakim; Salah seorang hakim yang mengajukan Disseting Opinion.(Berseberangan pendapat) Hakim lain berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diadili untuk hal sengketa antara Tergugat

adalah

pemegng hak kepemilikan yang berkedudukan sebagai ahli waris dan pihak Tergugat bukan ahli waris. Jadi perkara tersebut dapat disidangkan mulai dari pemeriksaan perkara hingga putusan; Penetapan Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tetap berjumlah ganjil; Tujuannya bilamana terjadi perbedaan pendapat, maka suara terbanyak menjadi dasar membuat putusan; Berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut : -

Menolak permohonan banding Tergugat ;


-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 01/Pdt.G/ 2014/PN.Tjb. tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

ini adalah, bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat , mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Almarhum Arkat dan almarhumah Kasmijah sebagai suami-istri, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Maknuh (laki-laki) telah meninggal dunia, Kartik (perempuan) telah meninggal dunia, Mainah (perempuan), Arsinah (perempuan) telah meninggal dunia, Hj. Ginah (perempuan) dan Bunga Suryadi (laki-laki);

-

Bahwa Almarhum Arkat dan almarhumah Kasmijah meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 15642 m² (lima belas ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) dan di atas tanah tersebut terletak 1 (satu) unit rumah tinggal semi permanen, terletak di Dusun V Desa Gunung Sari Bandar Selamat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan gang; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sakijan; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bunga Suryadi; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sakijan;

-

Bahwa pada tanggal 2 Januari 1979 ahli waris dari Arkat/ Kasmijah yaitu almarhumah Kartik, Tergugat Mainah dan Tergugat Hj Ginah membuat kesepakatan, membuat Surat Hibah atas tanah peninggalan Arkat di atas kertas segel kepada Tergugat

Bunga Suryadi karena Bunga Suryadi

adalah anak bungsu Arkat / Kasmijah; Akan tetapi di lain pihak Tergugat menuntut supaya Menyatakan harta tersebut merupakan harta warisan yang belum terbagi; Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Tergugat tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini; Halaman 15 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. tanggal 11 Desember 2014, dengan alasan antara lain yang pada pokoknya adalah:

Bahwa dalam putusan a quo tersebut pada pertimbangan hukum majelis hakim yang telah mempertimbangkan dalil gugatan Tergugat pada posita dan petitum yang menjelaskan tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Arkat dengan Almarhumah Kasmijah berupa sebidang tanah seluas 15642 M2 (lima belas ribu enam ratus empat puluh dua) yang terletak di Dusun V Desa Gunung Sari Bandar Selamat adalah merupakan boedel warisan yang belum terbagi maka putusan perkara a quo haruslah dibatalkan karena kewenangan absolut Majelis Hakim dalam

memutus

perkara a quo telah bertentangan dengn Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor :

7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa pada Pasal 134 HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa “jika suatu perkara yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri maka setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan Hakim tersebut karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwewenang”; Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Tergugat tersebut Majelis

Hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini; Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sehubungan dengan kewenangan mengadili perkara tersebut sebagai berikut: -

Bahwa dasar Tergugat

melakukan gugatan atas tanah tersebut karena

Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa; -

Bahwa orang yang digugat sebagai Tergugat pada perkara ini bukan pihak yang berhak atas tanah sengketa. Tergugat adalah Pihak yang menguasai tanah tanpa hak Tergugat menguasai tanah dengan melakukan perbuatan


yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut adalah dengan membuat surat tanah palsu atau dipalsukan; Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN. Tjb. tanggal 11 Desember2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta:

bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan suami - isteri almarhum Arkat dan almarhumah Kasmijah berupa sebidang tanah seluas 15642 M2 (lima belas ribu enam ratus empat puluh dua) yang terletak di Dusun V Desa Gunung Sari Bandar Selamat tersebut, yang menurut Tergugat belum dibagi waris; Akan tetapi di lain pihak Tergugat

di dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada

tanggal 2 Januari 1979 ahli waris dari Arkat / Kasmijah yaitu Almarhumah Kartik, Mainah dan Hj Ginah membuat kesepakatan, membuat Surat Hibah atas tanah peninggalan Arkat di atas kertas segel kepada Tergugat Bunga Suryadi karena Bunga Suryadi adalah anak bungsu Arkat / Kasmijah;

bahwa almarhum Arkat dan Almarhumah Kasmijah sebagai suami-istri, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Maknuh (laki-laki) telah meninggal dunia, Kartik (perempuan) telah meninggal dunia, Mainah (perempuan), Arsinah (perempuan) telah meninggal dunia, Hj. Ginah (perempuan) dan Bunga Suryadi (laki-laki);

-

bahwa Tergugat adalah anak kandung Maknuh, cucu dari almarhum Arkat, (vide bukti T.1); Oleh karena itu Tergugat mempunyai hubungan hukum terhadap harta warisan almarhum Arkat dan almarhumah Kasmijah yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa:


(1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;

(2) Apabila hal terjadi sengketa mengenai hak milik sebagaimana ayat (1) yang subjek hukum nya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Tegugat yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Desember 2014, adalah berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 160 RBg. menentukan sebagai berikut: “Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan (RV. 132, IR.134)”; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Tergugat yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. tersebut adalah berdasarkan Hukum, sehingga harus dikabulkan; Menimbang, bahwa karena secara absolut Pengadilan Negeri Tanjung Balai “tidak berwenang” mengadili perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb.


tanggal 11 Desember 2014, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri; Menimbang bahwa karena Tergugat Tergugat

di pihak yang kalah, maka

harus dihukum membayar ongkos perkara pada kedua tingkat

pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut di dalam diktum putusan ini; Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 160 RBg. serta Peratuan PerundangUndangan yang bersangkutan lainnya;

MENGA DILI 1.

Menerima permohonan banding Tergugat tersebut;

2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Tanjung

Balai

Nomor

:

01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara absolut “tidak berwenang” mengadili perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Tjb. tersebut ;

2. Menghukum Tergugat tingkat

pengadilan,

untuk membayar ongkos perkara pada kedua

yang

di

tingkat

banding

ditetapkan

sebesar

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 oleh

kami

:

RUSTAM

IDRIS,

S.H.,

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

BENAR KARO - KARO, S.H., M.H. dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka

untuk

umum

pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2015 oleh

Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Halaman 19 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 134/PDT/2015/PT.MDN.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. BENAR KARO - KARO, S.H., M.H.

RUSTAM IDRIS, S.H.

ttd. 2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. PANITERA PENGGANTI ttd. Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H..

Perincian ongkos perkara : Meterai ---------------- : Rp.

6.000,-

Redaks ---------------- : Rp.

5.000,-

Pemberkasan ------ : Rp. 139.000.Jumlah--------------

: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).


PT. MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents