PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA KONSOLIDASI Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

R/174/04/05

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA KONSOLIDASI Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

AKTIVA

Catatan

Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Lain-lain Biaya Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka Jumlah Aktiva Lancar

2.c, 2.n, 3 2.d, 4 2.e, 5 2.f, 6 2.o, 7

209.316.099 22.360.153 28.460.262 9.617.157 145.003 269.898.674

478.964.159 10.795.500 32.269.907 10.254.875 1.841.006 534.125.447

2.k, 8 2.g, 9 2.g, 10

76.518.473 29.215.302 187.732.271

99.666.611 19.048.446 184.266.980

2.h, 11

2.297.572.863

1.916.212.391

2.j, 11 2.h, 11 2.m, 12 13 14

697.149.611 3.214.499.236 167.607.411 759.183.930 270.362.355 7.699.841.452

714.420.783 1.461.512.794 135.756.461 719.227.317 232.573.872 5.482.685.655

7.969.740.126

6.016.811.102

Aktiva Tidak Lancar Dana Ditetapkan Penggunaannya Investasi pada Perusahaan Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Aktiva Tetap Pemilikan Langsung (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2004 dan 2003 sebesar Rp 883.902.186 dan Rp 772.299.269) Kerjasama Operasi (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2004 dan 2003 sebesar Rp 166.510.834 dan Rp 144.756.398) Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Biaya Pelapisan Ulang - Bersih Piutang Pembebasan Tanah Aktiva Lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan ini

2004 Rp

2003 Rp

R/174/04/05

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA KONSOLIDASI (Lanjutan) Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

KEWAJIBAN, HAK MINORITAS, DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Hutang Bank Hutang Usaha Hutang Kontraktor Hutang Pajak Hutang Lain-lain Biaya yang Masih Harus Dibayar Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Hutang Bantuan Pemerintah Kewajiban Kerjasama Operasi Jumlah Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Pendapatan Ditangguhkan Hutang Bank Hutang Obligasi Kewajiban Pajak Tangguhan Kewajiban Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Hutang Bantuan Pemerintah Kewajiban Kerjasama Operasi Kewajiban karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Kewajiban Manfaat Karyawan Kewajiban Pembangunan Proyek Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

Catatan

Ekuitas Modal Saham Modal Dasar sebesar Rp 2.000.000.000.000 (Rupiah penuh) terdiri dari 2.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000 saham Tambahan Modal Disetor Laba Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual Saldo Laba Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS, DAN EKUITAS


2003 Rp

15 16 17 2.o, 18 19 20

325.000.000 19.026.746 139.370.869 51.757.079 15.379.626 109.791.130

450.000.000 30.816.549 112.577.059 82.876.113 16.056.964 114.028.705

23 2.j, 24

40.628.095 7.237.316 708.190.861

40.628.095 15.320.732 862.304.217

2.l, 21 2.p, 15 2.k, 22 2.o, 40

18.554.637 678.000.000 2.434.992.546 277.073.195

19.713.978 -2.427.264.179 266.474.051

23 2.j, 24

185.542.628 130.896.376

226.170.723 280.744.497

2.h, 25 2.p, 44 2.p, 26

202.454.407 18.944.142 1.470.031.973 5.416.489.904

202.454.407 10.564.152 -3.433.385.987

6.124.680.765

4.295.690.204

2.b, 27

91.243

72.997

28 29 2.d, 4

1.000.000.000 659.222 2.360.153 841.948.743 1.844.968.118

1.000.000.000 659.222 795.500 719.593.179 1.721.047.901

7.969.740.126

6.016.811.102

Jumlah Kewajiban Hak Minoritas

2004 Rp

R/174/04/05

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

Catatan

2004 Rp

2003 Rp

PENDAPATAN USAHA Pendapatan Tol Lainnya Jumlah Pendapatan Usaha

2.l, 30 2.l, 31

1.532.009.498 99.544.674 1.631.554.172

1.274.841.268 71.392.205 1.346.233.473

BEBAN USAHA Pengumpulan Tol Pelayanan Pemakai Jalan Tol Pemeliharaan Aktiva Tetap Jalan Tol Kerjasama Operasi Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha

2.l, 32 2.l, 33 2.l, 34 2.l, 35 2.l, 36

277.651.495 116.391.195 202.918.142 139.249.630 351.790.926 1.088.001.388

252.258.444 104.153.817 159.957.015 136.749.440 298.813.623 951.932.339

543.552.784

394.301.134

(217.653.443) 13.924.026 7.134.317 (196.595.100)

(106.230.843) 37.916.282 2.400.186 (65.914.375)

346.957.684

328.386.759

(96.578.217) (10.599.144) (107.177.361)

(96.720.256) (4.081.339) (100.801.595)

239.780.323

227.585.164

9.337.940

22.724.779

249.118.263

250.309.943

(48.738)

(46.121)

249.069.525

250.263.822

543 249

394 250

LABA USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban Bunga Pendapatan Bunga Lainnya - Bersih Jumlah Beban Lain-lain - Bersih

2.l, 37 2.l, 38 2.l, 39

LABA USAHA SEBELUM PAJAK DAN POS LUAR BIASA TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan

2.o, 40.a 2.o, 40.b

LABA SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA - BERSIH

2.r, 41

LABA SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN ANAK

27

LABA BERSIH Laba Usaha Per Saham Laba Bersih Per Saham


2.s, 42 2.s, 42

R/174/04/05

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

Catatan

Modal Saham

Tambahan Modal Disetor

Rp Saldo Per 31 Desember 2002 Pembagian Laba Tahun 2002 Dividen Cadangan Umum Dana PKBL (d/h PUKK) Koreksi Saldo Laba Laba Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual Penyesuaian Pajak Sesuai Surat Ketetapan Pajak Laba Bersih

Saldo Per 31 Desember 2004

Telah Ditentukan Penggunaannya Rp

Rp

Belum Ditentukan Penggunaannya Rp

Laba Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual

Jumlah Ekuitas

Rp

Rp

1.000.000.000

659.222

336.206.173

221.770.404

--

1.558.635.799

-----

-----

-69.839.899 ---

(74.208.228) (69.839.899) (2.968.329) (3.101.640)

----

(74.208.228) -(2.968.329) (3.101.640)

--

--

--

--

795.500

795.500

---

---

---

(8.369.023) 250.263.822

---

(8.369.023) 250.263.822

1.000.000.000

659.222

406.046.072

313.547.107

795.500

1.721.047.901

– ---

----

-142.650.379 --

(100.105.529) (142.650.379) (5.005.276)

----

(100.105.529) -(5.005.276)

2.d, 4

--

--

--

--

1.564.653

1.564.653

40.c

---

---

---

(21.603.156) 249.069.525

---

(21.603.156) 249.069.525

1.000.000.000

659.222

548.696.451

293.252.292

2.360.153

1.844.968.118

46

2.d, 4

Saldo Per 31 Desember 2003 Pembagian Laba Tahun 2003 Dividen Cadangan Umum Dana PKBL (d/h PUKK) Laba Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual Penyesuaian Pajak Sesuai Surat Ketetapan Pajak Laba Bersih

Saldo Laba

46


R/174/04/05

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

Catatan

2004 Rp

2003 Rp

ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Pendapatan Tol Penerimaan Pendapatan Lainnya Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Pembayaran Kepada Karyawan Pembayaran Beban Kerjasama Operasi Pembayaran Pajak Pembayaran Bunga Pinjaman Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

1.532.009.498 105.195.505 (199.767.130) (386.189.388) (139.249.630) (147.604.404) (424.608.788) 339.785.663

1.274.841.268 71.392.205 (195.811.700) (219.499.724) (136.749.440) (39.445.297) (256.096.627) 498.630.685

ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI Penempatan dalam Bentuk Reksadana Penerimaan Bunga Perolehan Aktiva Tetap Jalan Tol Perolehan Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Pembayaran Biaya Pelapisan Ulang Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Perolehan Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Penambahan Investasi Saham Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

(10.000.000) 11.201.794 (24.472.471) (19.781.519) (91.440.887) (39.412.074) (709.410.942) (3.450.000) (886.766.099)

(5.000.000) 26.225.006 (35.966.532) (15.185.922) (71.636.196) (467.863.743) (922.576.295) (3.000.000) (1.495.003.682)

ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Hutang Bank Penerbitan (Pelunasan) Obligasi Pencairan (Penempatan) Dana Ditetapkan Penggunaannya - Bersih Pembayaran Hutang Bantuan Pemerintah Pembayaran Kewajiban Kerjasama Operasi Pembayaran Kewajiban Terminasi PKP Pembayaran Dividen dan PKBL

553.000.000 -23.148.138 (40.628.095) (153.076.862) -(105.110.805)

450.000.000 1.000.000.000 (74.979.111) (40.628.095) (278.961.897) (274.024.500) (80.278.197)

277.332.376

701.128.200

(269.648.060)

(295.244.797)

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

478.964.159

774.208.956

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

209.316.099

478.964.159

62.929.369 58.164.730 88.222.000

55.643.053 68.760.406 354.560.700

209.316.099

478.964.159

-1.564.653

274.024.500 795.500

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas Terdiri dari: Kas Bank Deposito Berjangka

3 3 3

Jumlah Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Kas: Pengambilalihan Aktiva Jalan Tol: Pengalihan Hutang JORR ke Hutang Obligasi Laba Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual


23.a, 47.b 2.d, 4

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

1. Umum 1.a.

Pendirian Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, selanjutnya disebut Perusahaan, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4, tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4, tahun 1978, juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, tanggal 27 Pebruari 1978). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta No. 1, tanggal 1 Maret 1978 dari Notaris Kartini Mulyadi, SH, notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/130/1, tanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 766 dan No. 767, tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 10 September 1982, tambahan No. 1138. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan ketentuan dalam Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 1, tahun 1995 dengan Akta No. 52, tanggal 16 Maret 1998 dan Akta No. 5, tanggal 2 April 1998, keduanya dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3192.HT.01.04.Th.98, tanggal 3 April 1998. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan jalan tol dengan sarana penunjangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: • merencanakan, membangun, menyediakan, memiliki, dan selanjutnya mengoperasikan jaringan jalan dan jembatan tol; • merencanakan, membangun, menyediakan, memiliki, memelihara, mengembangkan dan selanjutnya mengusahakan fasilitas pengoperasian jalan dan jembatan tol; • meningkatkan kemampuan sarana dan fasilitas jalan atau jembatan tol dalam rangka peningkatan pelayanan jalan atau jembatan tol kepada masyarakat; • memanfaatkan lahan di daerah milik jalan tol termasuk lahan yang berbatasan dengan daerah milik jalan tol, antara lain kegiatan penyediaan lahan matang untuk usaha lain, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan • menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan yang antara lain mengusahakan juga keahlian di bidang perencanaan dan pengoperasian jalan dan jembatan tol.

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan pada saat ini Perusahaan memiliki dan mengoperasikan 10 (sepuluh) ruas jalan tol yang dikelola oleh 9 (sembilan) kantor cabang Perusahaan. Kesepuluh ruas jalan tol tersebut adalah sebagai berikut: Cabang Jagorawi Jakarta - Tangerang Camareng Surabaya - Gempol Jakarta - Cikampek Padaleunyi Semarang Belmera Palikanci

Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi Jakarta - Tangerang Cawang - Tomang - Pluit dan Prof. Dr. Ir. Sedyatmo Tanjung Perak - Waru - Gempol Jakarta - Cikampek Padalarang - Bandung - Cileunyi Srondol - Krapyak - Jatingaleh - Kaligawe Belawan - Medan - Tanjung Morawa Palimanan - Plumbon - Kanci

Perusahaan melakukan perubahan nama cabang Padaleunyi - Citarum menjadi cabang Padaleunyi melalui Surat Keputusan Direksi No.169/KPTS/2003, tanggal 23 September 2003, sehubungan dengan perubahan status jembatan tol Citarum - Rajamandala menjadi jembatan umum tanpa tol (lihat Catatan 48.m). Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1978. 1.b.

Perusahaan Anak Kepemilikan Perusahaan pada perusahaan anak adalah sebagai berikut: Persentase Kepemilikan 2004 2003 Perusahaan Anak yang Dikonsolidasi PT JalantoI Lingkarluar Jakarta (JLJ)

99%

99%

Dalam skema pengambilalihan dan penerusan pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) (lihat Catatan 49), Perusahaan mendirikan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) berdasarkan Akta No. 113, tanggal 22 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C1598.HT.01.01-Th2001, tanggal 6 Maret 2001. Perusahaan memiliki 39.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 39.6000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 99% kepemilikan Perusahaan. Perusahaan telah membuat Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) berdasarkan Akta No. 44, tanggal 14 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, yang menyatakan JLJ sebagai penyelenggara dan kuasa tunggal dari pemegang izin dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan tol untuk proyek JORR. PKP tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Menkimpraswil) No. 268 dan 269, tanggal 30 April 2001 yang memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2, S, E1, E2, dan E3.


Berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan No. 111/SK/2003, tanggal 21 Nopember 2003, Perusahaan telah memberi kuasa kepada JLJ untuk melakukan pengoperasian, pengamanan, dan pemeliharaan aset proyek JORR termasuk penyerahan pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan usaha lain. 1.c.

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Karyawan Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-165/M-MBU/2002, tanggal 28 Nopember 2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris Perusahaan. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

: Drs. Gembong Priyono, MSc. : DR. Ir. Patana Rantetoding, MSc. : Drs. Sri Mulyanto, MSc. : Brigjen Pol. Drs. H. Dadang Sutrisno, SH. : Ir. Iskandar Abubakar, MSc.

Anggota Direksi Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 331/MK.05/2001, tanggal 23 Mei 2001. Susunan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Operasi Direktur Keuangan Direktur Pengembangan dan Niaga Direktur Sumber Daya Manusia

: Ir. Syarifuddin Alambai, MT. : Ir. Marijanto, M. Eng. Sc. : Djodjo Subagdja, SE. : Ir. Frans S. Sunito : Ir. A.D. Panjaitan, MBA.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Juni 2003, jumlah gaji Dewan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2004 ditetapkan masing-masing sebesar Rp 124.200.0000 (Rupiah penuh) dan Rp 49.680.000 (Rupiah penuh) setiap bulannya. Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing adalah 5.814 orang dan 5.927 orang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 2.a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan harga perolehan ( historical cost ), prinsip berkesinambungan (going concern), dan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten kecuali apabila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut. Sejak tahun 2000, Perusahaan menyesuaikan penyajian laporan keuangan berdasarkan ketentuan Bapepam No. VIII.G.7, tanggal 13 Maret 2000 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diperbaharui dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002, tanggal 27 Desember 2002 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Jalan Tol. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.


Nilai mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi ribuan rupiah yang terdekat. 2.b.

Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Perusahaan Anak dengan kepemilikan lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung. Perusahaan Anak dikonsolidasi sejak pengendalian telah beralih kepada Perusahaan secara efektif dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pelepasan. Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara Perusahaan Anak di dalam Perusahaan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan, kecuali dinyatakan secara khusus. Kepemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas Perusahaan Anak disajikan sebagai hak minoritas pada neraca konsolidasi.

2.c.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan dan tidak dijaminkan.

2.d.

Portofolio Efek Portofolio efek dapat berbentuk efek hutang dan efek ekuitas dan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 (tiga) kelompok berikut ini: • Diperdagangkan Efek hutang dan ekuitas untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. • Dimiliki hingga jatuh tempo Investasi dalam efek hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan mempunyai maksud untuk menguasai efek sampai dengan jatuh tempo. Efek hutang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurang (ditambah) dengan amortisasi premium (diskonto). • Tersedia untuk dijual Efek hutang dan ekuitas tersedia untuk dijual dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat realisasi. Investasi pada efek hutang dan ekuitas diakui sebesar nilai wajar pada harga perolehan dan penyisihan penurunan nilai investasi dilakukan apabila Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai investasi telah mengalami penurunan signifikan atau permanen. Apabila harga pasar efek tidak tersedia atau yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh Manajemen.


2.e.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Piutang disajikan sebesar nilai nominal dikurang dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Perusahaan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan yang mendalam terhadap kondisi masing-masing debitur pada akhir tahun. Apabila terdapat sejumlah piutang yang tidak dapat tertagih setelah dilakukan penyisihan piutang ragu-ragu maka piutang tersebut dihapuskan.

2.f.

Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka dibebankan dalam laporan laba rugi sesuai masa manfaatnya.

2.g.

Penyertaan Saham Metode Ekuitas Metode ekuitas diterapkan pada perusahaan asosiasi dimana Perusahaan memiliki penyertaan antara 20% hingga 50% atas modal saham yang ditempatkan dan tidak memiliki kendali atas manajemen. Nilai penyertaan dicatat sebesar nilai perolehan dan disesuaikan tiap tahunnya dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Pendapatan dividen tunai dicatat sabagai pengurang atas nilai tercatat penyertaan. Penyertaan pada perusahaan asosiasi dicatat dengan menggunakan metode biaya jika perusahaan asosiasi tersebut beroperasi dengan pembatasan yang ketat dalam jangka panjang sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuannya untuk mengalihkan dana kepada Perusahaan dan/atau jika tujuan penyertaan Perusahaan secara khusus untuk dijual dalam jangka pendek. Metode Biaya Metode biaya diterapkan untuk penyertaan Perusahaan yang bersifat sementara atau kepemilikan yang kurang dari 20% dari modal saham yang ditempatkan. Biaya perolehan mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penyertaan, termasuk jasa profesional. Penyisihan akan dilakukan jika Perusahaan berpendapat bahwa nilai penyertaan telah mengalami penurunan signifikan atau permanen. Pendapatan dividen tunai dikreditkan dalam laporan laba rugi pada periode diterimanya dividen.

2.h.

Aktiva Tetap Aktiva Tetap Pemilikan Langsung Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurang dengan akumulasi penyusutan, kecuali hak atas tanah yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) selama taksiran masa manfaat ekonomi aktiva tetap yang bersangkutan sebagai berikut: Tahun Jalan Tol Jalan dan Jembatan Jalan Tol Kerjasama Operasi Gerbang dan Bangunan Pelengkap Jalan Tol Sarana Pelengkap Jalan Tol Gedung Kantor dan Bangunan Lain Peralatan Operasi dan Kantor Kendaraan Bermotor

40 40 5 - 20 5 - 10 20 5 3-5


Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada tahun terjadinya. Pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap sebesar biaya perolehan berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan atau penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Biaya perolehan jalan tol meliputi biaya konstruksi jalan tol, pengadaan tanah, studi kelayakan dan biayabiaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol yang bersangkutan, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, dan biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi atas pinjaman dana yang digunakan untuk pembangunan jalan tol yang bersangkutan. Jalan tol dikeluarkan dari neraca Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah mengubah status jalan tol menjadi jalan non tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan jalan tol diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Aktiva tetap dalam konstruksi merupakan akumulasi pengeluaran biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan dan perolehan jalan tol dan aktiva tetap selain jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi termasuk biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi atas hutang yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Aktiva tetap dalam konstruksi dipindahkan ke akun aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut telah siap untuk digunakan dan siap dioperasikan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aktiva tersebut mulai digunakan dan dioperasikan. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aktiva tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara Iangsung pada suatu aktiva tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan. Aktiva Tetap Dalam Konstruksi yang Berasal dari Pengakhiran PKP Perusahaan diberi wewenang untuk bekerja sama dengan investor dalam penyelenggaraan jalan tol dengan persetujuan Pemerintah. Salah satu bentuk kerjasama operasi adalah kerjasama operasi dengan pemberian kuasa penyelenggaraan jalan tol kepada investor (lihat Catatan 2.j). Dalam bentuk kerjasama ini, sepanjang diatur dalam PKP, apabila dalam masa konsensi investor dinyatakan default oleh kreditur, maka kewajibannya diambil oleh Perusahaan. Akibat pengambilalihan kewajiban investor, Perusahaan mengakui aktiva tetap yang masih dalam konstruksi yang dikelompokkan ke dalam aktiva tetap dalam konstruksi karena pengakhiran PKP. Aktiva tetap dalam konstruksi karena pengakhiran PKP direklas ke aktiva tetap yang bersangkutan pada saat keseluruhan ruas jalan tol tersebut siap digunakan dan dioperasikan. 2.i.

Penurunan Nilai Aktiva Perusahaan harus menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu aktiva apabila diidentifikasi bahwa suatu aktiva secara potensial akan turun nilainya. Bila jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya, Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai aktiva. Perusahaan juga harus mengungkapkan kapan Perusahaan harus memulihkan kerugian penurunan nilai aktiva yang telah diakui dan pengungkapan yang diperlukan untuk aktiva yang turun nilainya.


2.j.

Kerjasama Operasi Perusahaan diberi wewenang untuk bekerja sama dengan investor dalam penyelenggaraan jalan tol dengan persetujuan Pemerintah yang meliputi kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan (Bangun, Serah, Kelola) dan kerjasama operasi dengan kuasa penyelenggaraan (Bangun, Kelola, Serah). Jalan tol yang pembangunannya didanai oleh investor tanpa kuasa penyelenggaraan diakui oleh Perusahaan sebagai aktiva tetap berwujud apabila memenuhi kriteria: • adanya kepastian tentang manfaat ekonomi yang akan diterima oleh Perusahaan; • pengendalian atas jalan tol ada pada Perusahaan; dan • nilai jalan tol tersebut dapat diukur secara andal. Jalan tol yang pembangunannya didanai oleh investor tanpa kuasa penyelenggaraan dengan pola bagi pendapatan atau bagi hasil tol untuk masa tertentu, dan pengoperasiannya dikendalikan oleh Perusahaan dicatat sebagai jalan tol kerjasama operasi dan Perusahaan mengakui kewajiban kerjasama operasi pada saat jalan tol selesai dibangun dan diserahkan oleh investor untuk dioperasikan. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran kewajiban kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran dengan angsuran kewajiban kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi. Jalan tol kerjasama operasi disajikan sebagai bagian dari aktiva tetap dan disusutkan dengan menggunakan metode dan masa manfaat yang sama dengan aktiva tetap jalan tol (lihat Catatan 2.h). Jalan tol yang pembangunannya didanai oleh investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui oleh Perusahaan sebagai aktiva tetap jalan tol pada akhir masa konsesi yaitu pada saat jalan tol tersebut diserahkan oleh investor kepada Perusahaan. Aktiva jalan tol tersebut diakui sebesar nilai wajar pada saat penyerahan dengan mengkredit penghasilan kerjasama operasi apabila manfaat ekonomi dari pemilikan jalan tol tersebut dapat dipastikan, atau penghasilan kerjasama operasi ditangguhkan (deferred joint operation income) apabila manfaat ekonomi dari pemilikan jalan tol tersebut tidak dapat dipastikan.

2.k.

Hutang Obligasi dan Biaya Emisi Obligasi Hutang obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto. Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

2.l.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol dan/atau jasa telah diberikan. Pendapatan sewa iklan, lahan, dan tempat peristirahatan serta pendapatan kompensasi atas kerjasama dalam bentuk aktiva tetap diakui sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun yang bersangkutan. Penerimaan dimuka untuk periode yang belum berjalan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan disajikan di neraca sebagai kewajiban. Pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga berlaku. Pendapatan dividen dari investasi diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (accrual basis). Beban bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga berlaku.


2.m. Biaya Pelapisan Ulang Pengeluaran setelah perolehan jalan tol untuk pelapisan ulang atau sejenisnya yang memiliki manfaat lebih dari setahun dicatat sebagai beban ditangguhkan (deferred charges) dan diamortisasi selama masa manfaat ekonomis 3 (tiga) tahun dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). 2.n.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi - transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 2004 Rp USD JPY (100)

9.290,00 9.042,26

2003 Rp 8.465,00 7.916,77

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi tahun berjalan. 2.o.

Pajak Penghasilan Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (liability method). Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan dan banding maka pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan. Pajak penghasilan kini dihitung dari laba kena pajak, yaitu laba yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

2.p. Kewajiban Estimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi Kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aktiva kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban diestimasi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi: • memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; • besar kemungkinan (probable) penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan • estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.


2.q.

Dana Pensiun Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua pegawai tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) dan program Tunjangan Hari Tua untuk karyawan yang merupakan pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada Perusahaan. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuarial, dan dampak perubahan asumsi aktuarial diamortisasi secara sistematis dengan menggunakan metode anuitas pasti selama estimasi sisa masa kerja rata-rata pegawai sebagaimana ditentukan oleh aktuaris. Metode penilaian aktuarial yang digunakan oleh aktuaris adalah Entry Age Normal (Projected Benefit Cost Method) yang diterapkan secara konsisten. Iuran untuk program Tunjangan Hari Tua diakui sebagai beban tahun berjalan. Jumlah iuran karyawan untuk program pensiun adalah 3,75% dari gaji pokok dan sisa pendanaan sebesar 7,52% menjadi beban Perusahaan.

2.r.

Restrukturisasi Hutang Bermasalah Keuntungan bersih atas restrukturisasi hutang setelah memperhitungkan pajak penghasilan terkait diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya restrukturisasi dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa, setelah memperhitungkan hutang kontinjensi yang timbul dari restrukturisasi.

2.s.

Laba Usaha dan Laba Bersih Per Saham Laba usaha dan laba bersih per saham masing-masing dihitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2.t.

Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Perusahaan membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.


3.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Bank Kas Kas Proyek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rupiah Dolar (2004: USD 19.572; 2003: USD 384.108) Yen (2004: ¥ 8.387.200; 2003: ¥ 8.393.419) PT Bank Jabar PT Bank Jatim PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank DKI PT Bank Bukopin PT Bank Central Asia Tbk Jumlah Kas dan Bank Deposito Berjangka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rupiah Dolar (2004: USD 1.800.000) PT Bank Jabar PT Bank DKI PT Bank Mega Tbk PT Bank IFI PT Bank Permata Tbk Jumlah Deposito Berjangka Jumlah Kas dan Setara Kas Jangka Waktu Deposito Berjangka Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Per Tahun (%) Rupiah Dolar Amerika Serikat

2004 Rp

2003 Rp

6.319.996 56.609.373

7.958.152 47.684.901

12.063.297 1.770.410 758.392 26.223.668 5.830.592 7.800.373 -2.187.024 1.530.974 121.094.099

24.296.840 2.575.775 664.507 26.022.792 4.067.459 7.227.397 1.000 2.831.670 1.072.966 124.403.459

11.000.000 16.722.000 19.000.000 -20.000.000 16.500.000 5.000.000 88.222.000

78.913.000 -255.647.700 5.000.000 10.000.000 5.000.000 -354.560.700

209.316.099

478.964.159

1- 3 bulan

1 - 3 bulan

5 - 7,25 0,65 - 2

6,76 - 14,20 --

Kas proyek merupakan uang tunai dan bank yang dikuasakan pada bendahara proyek untuk pengeluaran biaya administrasi proyek dan pengeluaran sehubungan dengan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Rekening bersama (Escrow Account) adalah rekening milik Perusahaan yang penggunaannya dibatasi oleh persyaratan dari pihak-pihak lain di luar Perusahaan. Perusahaan memiliki rekening bersama untuk pengoperasian ruas jalan tol Cikunir - Cakung dari pengambilalihan jalan tol seksi E2 proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) (lihat Catatan 47.b) di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Kuningan di Jakarta No.124-000003683-1 dengan saldo pada 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 5.444.841.007 (Rupiah penuh) dan Rp 3.481.313.480 (Rupiah penuh).


Berdasarkan Akta Notaris No. 100 dan 101, tanggal 23 Desember 2003 mengenai Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan (Escrow Account) yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, Perusahaan diperkenankan untuk mempergunakan dana yang terdapat dalam rekening penampungan tersebut untuk berbagai hal yang berkenaan dengan pengoperasian ruas JORR di luar ruas S. Berdasarkan Perjanjian Agen Jaminan tanggal 23 Desember 2003 yang dibuat oleh notaris yang sama, Perusahaan juga dipersyaratkan untuk memelihara saldo minimum pada rekening tersebut setiap saat sebesar Rp 2.500.000.000 (Rupiah penuh) berkenaan dengan penerbitan Obligasi Jasa Marga JORR I senilai Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) (lihat Catatan 22.a).

4.

Investasi Jangka Pendek 2004 Rp

2003 Rp

10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 2.360.153

10.000.000 --10.000.000 795.500

22.360.153

10.795.500

2004 Rp

2003 Rp

Tagihan Biaya Pengoperasian JORR Koperasi Jasa Marga Bhakti Pendapatan Bunga Deposito yang Masih Harus Diterima Lain-lain

19.708.096 4.280.907 3.789.924 681.335

18.273.963 10.150.887 1.047.893 2.797.164

Jumlah

28.460.262

32.269.907

Efek Tersedia Untuk Dijual Reksadana MR Cash Reksadana Trimegah Dana Tetap Reksadana Mandiri Investa Dana Tetap Ditambah: Kenaikan Nilai Aktiva Bersih Jumlah

5.

Piutang Lain-lain

Tagihan biaya pengoperasian JORR merupakan tagihan yang diajukan kepada para kreditur sindikasi JORR berkenaan dengan biaya-biaya pengoperasian jalan toI JORR pada tahun 2004 untuk ruas S dan sebelum tahun 2004 untuk ruas S dan ruas non S yang belum diterima pencairannya oleh Perusahaan Anak JLJ. Piutang Koperasi Jasa Marga Bhakti (JMB) adalah piutang yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai sehubungan dengan adanya program pinjaman untuk uang muka rumah dan uang muka kendaraan yang disalurkan melalui Koperasi JMB. Perusahaan tidak menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu karena berkeyakinan semua piutang dapat tertagih secara penuh.


6.

Biaya Dibayar Dimuka Merupakan beban pensiun dibayar dimuka (lihat Catatan 43), supplies tol serta uang muka perjalanan dinas dan pengobatan karyawan.

7.

Pajak Dibayar Dimuka 2004 Rp

8.

2003 Rp

Pajak Penghasilan Pasal 28 (lihat Catatan 40) Pajak Penghasilan Pasal 23 PPN Masukan

145.003 ---

-692.093 1.148.913

Jumlah

145.003

1.841.006

Dana Ditetapkan Penggunaannya Perusahaan membentuk penyisihan dana untuk jaminan pelunasan bunga obligasi dan bunga pinjaman bank yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

Deposito Berjangka Obligasi Jasa Marga XI Seri P Obligasi Jasa Marga X Seri O Obligasi Jasa Marga IX Seri N Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Pinjaman Bank pada PT Bank Central Asia Tbk

2004 Rp

2003 Rp

30.750.000 -18.500.000 -11.000.000

30.750.000 26.243.750 18.500.000 6.187.500 11.000.000

Rekening Koran Obligasi Jasa Marga JORR I Pinjaman Bank pada PT Bank Jabar

10.690.348 5.578.125

3.000.986 3.984.375

Jumlah

76.518.473

99.666.611

6,25 - 7,30

6 - 14,2

Tingkat Bunga Per Tahun (%)

a. Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 6, tanggal 19 Agustus 2003 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 24, tanggal 25 September 2003 juncto Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 26, tanggal 25 September 2003, ketiganya dari Notaris Julius Purnawan, SH, Msi, juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi No. 22, tanggal 7 Oktober 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan diwajibkan membentuk penyisihan dana (sinking fund) untuk jaminan pelunasan sebesar Rp 30.750.000.000 (Rupiah penuh) setiap triwulan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pembayaran kupon bunga obligasi.


b. Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 3, tanggal 21 Oktober 2002, juncto Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 5, tanggal 21 Oktober 2002, keduanya dari Notaris Julius Purnawan, SH, Msi, juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi No. 21, tanggal 7 Oktober 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan diwajibkan membentuk penyisihan dana (sinking fund) untuk pelunasan bunga sebesar Rp 26.243.750.000 (Rupiah penuh) setiap triwulan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pembayaran kupon bunga obligasi. c. Obligasi Jasa Marga IX Seri N Tahun 2000 Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.19, tanggal 7 Pebruari 2002, juncto Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 30, tanggal 18 Maret 2002, keduanya dari Notaris Imas Fatimah, SH, juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi No. 28, tanggal 7 Oktober 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan diwajibkan membentuk penyisihan dana (sinking fund) untuk pelunasan bunga sebesar Rp18.500.000.000 (Rupiah penuh) setiap triwulan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pembayaran kupon bunga obligasi. d. Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 5, tanggal 7 Maret 2000 dari Notaris Imas Fatimah, SH, Juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi No. 24, tanggal 7 Oktober 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan diwajibkan membentuk penyisihan dana ( sinking fund) untuk pelunasan bunga sebesar Rp 6.187.500.000 (Rupiah penuh) setiap triwulan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pembayaran kupon bunga obligasi. e. Pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Pada bulan Juli, September, dan Agustus 2003, Perusahaan memperoleh pinjaman modal kerja dari BCA dengan jumlah plafon pinjaman sebesar Rp 325.000.000.000 (Rupiah penuh) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tingkat bunga pinjaman sebesar 12,75% dan 14,25% masing-masing untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp 175.000.000.000 (Rupiah penuh) dan fasilitas pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000 (Rupiah penuh). Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 28, tanggal 11 Juli 2003, Perjanjian kredit No. 56, tanggal 15 September 2003, dan Perjanjian Kredit No.16, tanggal 6 Oktober 2003 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan diwajibkan membentuk penyisihan dana untuk menjamin pembayaran bunga setiap triwulan di muka. f.

Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003 Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 45, tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh Notaris lmas Fatimah, SH, Perusahaan wajib membentuk penyisihan dana (sinking fund) untuk jaminan pelunasan bunga 1 (satu) semester di muka.

g. Pinjaman pada PT Bank Jabar Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 53, tanggal 31 Juli 2003 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 24, tanggal 20 Agustus 2003 keduanya dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan diwajibkan membentuk penyisihan dana (sinking fund) untuk jaminan pembayaran bunga setiap triwulan di muka.


9.

Investasi pada Perusahaan Asosiasi Perusahaan memiliki investasi jangka panjang berupa penyertaan saham pada perusahaan asosiasi dengan metode ekuitas. Nilai tercatat penyertaan saham tersebut sebagai berikut: 2004

Perusahaan Asosiasi

Status

Persentase Kepemilikan %

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) Pengakhiran PKP PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) Pengakhiran PKP PT Jatim Marga Utama (JMU) Belum Konstruksi PT Ismawa Trimitra (IT) Operasi PT Bukaka Marga Utama (BMU) Belum Konstruksi

34,83 30 30 30 20

Dikurang: Penurunan Nilai Investasi CBMP Penurunan Nilai Investasi CGMN Jumlah

Nilai Tercatat Penyertaan Awal Tahun Rp 56.787.000 16.914.266 3.000.000 6.612.444 9.436.000 92.749.710

Perubahan Selama Periode Berjalan Penambahan Nilai Tercatat Bagian Laba Penerimaan (Pengurangan) Penyertaan (Rugi) Bersih Dividen Penyertaan Akhir Tahun Rp Rp Rp Rp --9.858.000 --9.858.000

---479.893 -479.893

---(171.037) -(171.037)

56.787.000 16.914.266 12.858.000 6.921.300 9.436.000 102.916.566

(56.786.999) (16.914.265)

(56.786.999) (16.914.265)

19.048.446

29.215.302 2003

Perusahaan Asosiasi

Status

Persentase Kepemilikan %

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) Pengakhiran PKP PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) Pengakhiran PKP PT Jatim Marga Utama (JMU) Belum Konstruksi PT Ismawa Trimitra (IT) Operasi PT Bukaka Marga Utama (BMU) Belum Konstruksi Dikurang: Penurunan Nilai Investasi CBMP Penurunan Nilai Investasi CGMN Jumlah

34,83 30 30 30 20

Nilai Tercatat Penyertaan Awal Tahun Rp 56.787.000 16.914.266 -6.143.504 9.436.000 89.280.770

Perubahan Selama Periode Berjalan Penambahan Nilai Tercatat Bagian Laba Penerimaan (Pengurangan) Penyertaan (Rugi) Bersih Dividen Penyertaan Akhir Tahun Rp Rp Rp Rp --3.000.000 --3.000.000

---468.940 -468.940

-------

56.787.000 16.914.266 3.000.000 6.612.444 9.436.000 92.749.710

(56.786.999) (16.914.265)

(56.786.999) (16.914.265)

15.579.506

19.048.446

a. PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) CBMP didirikan berdasarkan Akta No. 50, tanggal 11 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada CBMP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol JORR seksi E2 - E3 - N (Cikunir - Cakung - Cilincing - Tanjung Priok). Perusahaan memiliki 56.787.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 56.787.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 34,83% kepemilikan Perusahaan. CBMP didirikan dalam rangka kerjasama operasi dengan kuasa penyelenggaraan jalan tol Cikunir - Cakung - Cilincing - Tanjung Priok untuk jangka waktu 33 tahun yang berakhir pada tahun 2028. Penyertaan saham Perusahaan pada CBMP diperoleh dengan cara pengambilalihan jalan tol ruas Cakung - Cikunir.


Pembangunan jalan tol CBMP dibiayai dengan fasilitas pinjaman sindikasi dari bank. Krisis ekonomi telah menyebabkan ketidakpastian terhadap kemampuan CBMP dalam menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dan dalam merealisasikan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan jalan tol tahap konstruksi. Restrukturisasi perbankan yang dilakukan terhadap sebagian dari kreditur CBMP telah mengakibatkan penghentian pelaksanaan pembangunan jalan tol. Perusahaan mengeluarkan Surat No. AA.02.1009, tanggal 25 JuIi 2000 kepada CBMP mengenai pengakhiran PKP No. 96, tanggal 16 Desember 1995. Pengakhiran PKP tersebut mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada perusahaan asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui adanya kerugian karena penurunan nilai yang bersifat permanen atas penyertaan saham pada perusahaan asosiasi ini sebagai beban pada tahun 2000 sebesar Rp 56.786.999.000 (Rupiah penuh). b. PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) CGMN didirikan berdasarkan Akta No. 300, tanggal 22 Desember 1993, dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, dan diperbaharui dengan Akta No. 67, tanggal 7 Juli 1994 dihadapan Notaris Sri Laksmi Damayanti, SH, keduanya notaris di Jakarta. Penyertaan pada CGMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Cikampek Padalarang. Perusahaan memiliki 5.310 saham dengan nilai nominal Rp 1.841.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 9.775.710.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 30% kepemilikan Perusahaan. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. KU.201-Mn/68, tanggal 4 Maret 1996 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1562/A/52/0496, tanggal 18 April 1996, Perusahaan memperoleh pengalihan Intellectual Property Rights (IPR) dalam bentuk disain proyek jalan tol Cikampek Padalarang sebesar UK Poundsterling 4.700.000 atau setara dengan Rp 16.914.266.000 (Rupiah penuh) sebagai Tambahan Modal Disetor Pemerintah pada Perusahaan (lihat Catatan 29). Selanjutnya, Perusahaan mengalihkan IPR tersebut kepada CGMN sebagai penyertaan saham Perusahaan di CGMN. Berdasarkan perjanjian usaha patungan antara Perusahaan dengan CGMN, IPR tersebut dinilai setara dengan USD 8.530.000. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGMN tanggal 10 Juli 1998 mengenai Peningkatan Modal Disetor bahwa kepemilikan saham pada CGMN sejumlah 8.530 saham dengan nilai nominal USD 8.530.000 atau setara dengan Rp 16.914.266.000 (Rupiah Penuh). Dengan Keppres No. 64, tanggal 8 Mei 2000, Pemerintah menetapkan status proyek Cikampek-Padalarang termasuk proyek yang diteruskan pembangunannya. Perusahaan mengeluarkan Surat No. AA.HK01.1273, tanggal 25 Juli 2001 kepada CGMN mengenai pengakhiran PKP No. 297 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Menkimpraswil) No. 417, tanggal 18 Juli 2001 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 321/KPTS/1994, tanggal 24 Oktober 1994 mengenai Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek - Padalarang kepada Perusahaan dalam bentuk usaha patungan dengan CGMN. Pengakhiran PKP tersebut mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada perusahaan asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui adanya kerugian karena penurunan nilai yang bersifat permanen atas penyertaan saham pada perusahaan asosiasi ini sebagai beban tahun 2001 sebesar Rp 16.914.265.000 (Rupiah penuh).


c. PT Jatim Marga Utama (JMU) JMU didirikan berdasarkan Akta No. 25, tanggal 27 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris Rosida, SH, notaris di Surabaya. Penyertaan pada JMU dilakukan sehubungan dengan rencana penerusan proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto. Perusahaan mempunyai komitmen untuk melakukan penyetoran atas kepemilikan 12.858 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 12.858.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan kepemilikan Perusahaan di JMU sebesar 30%. JMU merupakan perusahaan patungan yang didirikan sebagai kerja sama antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Pendirian perusahaan patungan ini dimaksudkan untuk meneruskan kelanjutan proyek jalan tol Surabaya - Mojokerto yang telah terhenti setelah Menkimpraswil mencabut izin konsesi yang diberikan kepada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) melalui surat Menkimpraswil No. 418/KPTS/M/2001, tanggal 18 Juli 2001 (lihat Catatan 10.b). Pelaksanaan kerjasama operasi dengan JMU ini baru akan efektif dijalankan setelah JMU memperoleh kuasa penyelenggaraan (PKP) dari Menkimpraswil. d. PT Ismawa Trimitra (IT) IT didirikan berdasarkan Akta No. 70, tanggal 14 Juni 1995 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta. IT bergerak di bidang property, perdagangan, dan keagenan. Penyertaan pada IT dilakukan sehubungan dengan persewaan gedung kantor berlokasi di jalan Iskandarsyah - Jakarta. Perusahaan memiliki 6.250.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 6.250.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 25% kepemilikan Perusahaan. IT bergerak dalam bidang usaha persewaan gedung kantor yang berlokasi di Jalan Iskandarsyah - Jakarta. Bagian Perusahaan atas laba bersih perusahaan asosiasi pada 31 Desember 2004 dan 2003 masingmasing sebesar Rp 479.893.122 (Rupiah penuh) dan Rp 468.940.615 (Rupiah penuh). e. PT Bukaka Marga Utama (BMU) BMU didirikan berdasarkan Akta No. 5, tanggal 17 Pebruari 1997 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Sedyono, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada BMU dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Ciawi - Sukabumi. Perusahaan memiliki 4.000 saham dengan nilai nominal Rp 2.359.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 9.436.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 20% kepemilikan Perusahaan. Sehubungan dengan krisis ekonomi Indonesia, proyek jalan tol BMU termasuk dalam proyek yang dikaji kembali sesuai dengan Keppres No. 39, tanggal 20 September 1997.


10.

Investasi Jangka Panjang Lainnya Perusahaan

PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) PT Citra Margatama Surabaya (CMS) PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP) PT Margabumi Andhika Raya (MAR) PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) PT Marga Nutrindo Bhakti (MNB) Net One Solutions Ltd (NOS) PT Marga Mawatindo Esprit (MME) PT Margabumi Matraraya (MBM) PT Marga Mandala Sakti (MMS) PT Margaraya Jawa Tol (MJT) Jumlah

Status

Operasi Belum Konstruksi Belum Konstruksi Pengakhiran PKP Dalam Konstruksi Operasi Pengakhiran PKP Operasi Belum Konstruksi Operasi Operasi Belum Kontruksi

Persentase Kepemilikan % 17,79 16 15 15 15 10 10 10 8,33 6,47 5,36 5

2004

2003

Rp

Rp

133.410.000 2.224.000 12.000.000 4.725.000 1.331.538 3.332.000 9.500.000 15.291 2.780.862 5.500.000 28.000.000 4.143.438 206.962.129

133.410.000 2.224.000 8.550.000 4.725.000 1.331.538 3.332.000 9.500.000 -2.780.862 5.500.000 28.000.000 4.143.438 203.496.838

Dikurang: Penurunan Nilai Penyertaan pada MME Penurunan Nilai Penyertaan pada MNB Penurunan Nilai Penyertaan pada CMSP Penurunan Nilai Penyertaan pada MNA Jumlah

(2.780.861) (9.499.999) (4.724.999) (2.223.999) (19.229.858)

(2.780.861) (9.499.999) (4.724.999) (2.223.999) (19.229.858)

Jumlah Nilai Penyertaan Saham

187.732.271

184.266.980

a. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) CMNP didirikan berdasarkan Akta No. 58, tanggal 13 April 1987 dari Notaris Kartini Muljadi, SH, di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta No. 19 dan 20, tanggal 11 Juli 2001 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada CMNP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Cawang - Tanjung Priok - Jembatan Tiga. Investasi Perusahaan pada CMNP dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan lewat distribusi dividen yang diharapkan dapat diterima tiap tahunnya. Pada tahun 1994, CMNP melakukan pemecahan saham (stock split), dimana kepemilikan Perusahaan menjadi 88.940.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau setara dengan Rp 44.470.000.000 (Rupiah penuh). Dalam tahun1996, Perusahaan memperoleh dividen saham sebesar 88.940.000 saham senilai dengan Rp 44.470.000.000 (Rupiah penuh) sehingga jumlah lembar saham yang dimiliki sebesar 177.880.000 saham. Tahun 1997, Perusahaan meningkatkan penyertaan saham pada CMNP menjadi 355.760.000 saham dengan menggunakan hak pada penawaran umum terbatas sebanyak 177.880.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau sebesar Rp 88.940.000.000 (Rupiah penuh) sehingga seluruh penyertaan berjumlah Rp 133.410.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 17,79% kepemilikan Perusahaan. b. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) MNA didirikan berdasarkan Akta No.121, tanggal 19 Agustus 1994 dari Notaris Sutjipto, SH, notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta No. 177, tanggal 26 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MNA dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto, Perusahaan memiliki 6.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 6.000.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 16% kepemilikan Perusahaan.


Perusahaan mengeluarkan Surat No. AA.HK.01.1274, tanggal 27 Juli 2001 kepada MNA mengenai pengambilalihan proyek yang dibangun oleh MNA dan melakukan pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 29, tanggal 5 Juli 1995 sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menkimpraswil No. 418/KPTS/M/2001, tanggal 18 Juli 2001 mengenai pencabutan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 103/KPTS/1995, tanggal 31 Maret 1995, mengenai pemberian izin kerjasama penyelenggaraan jalan tol Surabaya - Mojokerto kepada Perusahaan dalam bentuk usaha patungan dengan MNA. Pengakhiran PKP ini mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada perusahaan asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen sebagai beban pada tahun 2001 sebesar Rp 2.223.999.000 (Rupiah penuh). Putusan Mahkamah Agung No. 17K/TUN/2003, tanggal 8 Desember 2003 membatalkan dan memerintahkan Menkimpraswil untuk mencabut Surat Keputusan Menkimpraswil No. 418/KPTS/M/2001, tanggal 18 Juli 2001. Sampai dengan tanggal laporan ini, Menkimpraswil belum melakukan pencabutan atas surat keputusannya dan sedang melakukan upaya hukum untuk Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA tersebut. c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS) CMS didirikan berdasarkan Akta No. 99, tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada CMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Simpang Susun Waru - Tanjung Perak. Perusahaan memiliki 8.550.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 8.550.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 15% kepemilikan Perusahaan. Pada tanggal 30 Juli 2003, berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 32, tanggal 30 Juli 2003, dari Notaris Yanita Poerbo, SH, notaris di Surabaya, Perusahaan meningkatkan penyertaannya menjadi sebesar Rp 12.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan kepemilikan tetap 15%. Penambahan Modal Disetor di CMS telah dilunasi pada bulan Mei 2004. Sesuai dengan Berita Acara RUPS CMS, No. 13, tanggal 6 Mei 2004, Perusahaan melakukan setoran modal untuk memenuhi modal dasar pendiri pada tanggal 7 Januari 2005 (lihat Catatan 51.b) Berdasarkan Keppres No. 39, tahun 1997, proyek simpang susun Waru - Tanjung Perak termasuk proyek yang dapat diteruskan. Perusahaan dan CMS telah melakukan kajian kelayakan proyek. Hasil kajian tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi atas Review Kelayakan lnvestasi Jalan Tol Surabaya Eastern Ring Road No.18/BA/2002, tanggal 9 September 2002, yang memutuskan lingkup proyek dikurangi menjadi simpang susun Waru - Juanda sepanjang 12 km dari semula ruas simpang susun Waru - Tanjung Perak sepanjang 36,5 km. Selanjutnya, Menkimpraswil dalam Surat No. JL.01.03Mn/552, tanggal 16 Oktober 2002 mengenai penerusan proyek-proyek jalan tol kepada Presiden Republik Indonesia menyimpulkan bahwa proyek ini dapat dilanjutkan pembangunannya. Surat Menkimpraswil No. 307/KPTS/M/2003, tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada Perusahaan dan pemberian izin kerjasama operasi dengan CMS. Pada Pebruari 2004 pembangunan fly over Waru telah dimulai.


d. PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP) CMSP didirikan berdasarkan Akta No. 36, tanggal 12 April 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada CMSP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR ruas W2 (Kebon Jeruk - Pondok Pinang). Perusahaan memiliki 4.725.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 4.725.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 15% kepemilikan Perusahaan di CMSP. Perusahaan mengeluarkan Surat No. AA.HK.02.820, tanggal 21 Juni 2000 kepada CMSP, mengenai pengambilalihan proyek dan pengakhiran PKP. Penyertaan Perusahaan pada perusahaan asosiasi ini dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen sebagai beban tahun 2000 sebesar Rp 4.724.999.000 (Rupiah penuh). e. PT Margabumi Andhika Raya (MAR) MAR didirikan berdasarkan Akta No. 56, tanggal 19 September 1997 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MAR dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Gempol - Pandaan. Perusahaan memiliki 1.331.538 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 1.331.538.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 15% kepemilikan Perusahaan di MAR. Berdasarkan Keppres No. 64, tanggal 8 Mei 2000, proyek jalan tol ruas Gempol - Pandaan termasuk proyek yang dapat diteruskan. Kajian kelayakan proyek dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Review Kerjasama Investasi jalan ToI Gempol - Pandaan No. 031A/BA-DIR/2002 tanggal 23 Agustus 2002. Menkimpraswil dalam surat mengenai penerusan proyek-proyek jalan tol kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 2002, No. JL.01.03/Mn/552 menyatakan bahwa proyek tersebut dapat dilanjutkan pembangunannya. Surat Sekretariat Kabinet RI No. B-123/Waseskab/10/2002, tanggal 21 Oktober 2002, menetapkan untuk meneruskan pembangunan kembali proyek tersebut dan tidak diperlukan persetujuan Presiden RI. f.

PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) BMN didirikan berdasarkan Akta No. 25, tanggal 5 September 1998 dari Notaris Mestariany Habie, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada BMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ujung Pandang yaitu Jalan Satando - Simpang Urip Sumoharjo / Petta Rani (tahap l) - Jalan Sultan Alauddin (tahap ll). Perusahaan memiliki 3.332.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 3.332.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 10% kepemilikan Perusahaan di BMN. BMN didirikan berdasarkan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) yang dimuat dalam Akta No. 322, tanggal 29 Agustus 1994, dihadapan Mestariany Habie, SH, Notaris di Ujung Pandang dan diubah dengan Akta No. 4, tanggal 4 Maret 1998 dari notaris yang sama. Ruas jalan tol Ujung Pandang tahap I telah dioperasikan sejak tahun 1998 dan ruas tahap II belum dikerjakan, namun sesuai dengan Keppres No. 64, tanggal 8 Mei 2000 termasuk proyek yang diteruskan pembangunannya.

g. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB) MNB didirikan berdasarkan Akta No. 64, tanggal 16 April 1998 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MNB dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol JORR ruas S dan E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). Perusahaan memiliki 1.350 saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 13.500.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 10% kepemilikan Perusahaan di MNB.


Perusahaan mengeluarkan Surat No. AA.HK.02.1143, tanggal 11 Agustus 2000 kepada MNB,mengenai pengambilalihan proyek yang dibangun oleh MNB. Pengambilalihan proyek ini mengakibatkan penyertaan Perusahaan dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen sebagai beban tahun 2000 sebesar Rp 9.499.999.000 (Rupiah penuh). h. Net One Solutions Ltd (NOS) NOS berkedudukan di Bangladesh. Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham antara Perusahaan dan NOS pada 29 Agustus 2003, Perusahaan memiliki 200 saham dengan nominal TK 100 (Seratus Taka) atau 10% kepemilikan per lembar saham dan setoran modal sejumlah USD 1.800 atau setara dengan Rp 15.290.775 (Rupiah penuh) dilakukan pada tanggal 2 September 2003. Perusahaan sepakat melakukan kerjasama pemberian jasa teknik (technical services) oleh Perusahaan kepada NOS dalam manajemen pengumpulan tol, manajemen lalu lintas, dan manajemen pemeliharaan atas pengelolaan dan pengoperasian jalan tol jembatan Jamuna di Bangladesh selama 5 (lima) tahun. i.

PT Marga Mawatindo Esprit (MME) MME didirikan berdasarkan Akta No. 96, tanggal 30 Mei 1997 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MME dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Semarang - Demak. Perusahaan memiliki 1.154.364 saham dengan nilai nominal Rp 2.409 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 2.780.862.876 (Rupiah penuh) yang merupakan 8,33% kepemilikan Perusahaan di MME. Berdasarkan Surat No. 001/SPK-DIR/2003, tanggal 6 Januari 2003, Perusahaan dan MME setuju dan sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan No. 58, tanggal 25 Pebruari 1998. Pengakhiran PKP ini mengakibatkan penyertaan pada perusahaan ini tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen sebagai beban tahun 2002 sebesar Rp 2.780.861.876 (Rupiah penuh).

j.

PT Margabumi Matraraya (MBM) MBM didirikan berdasarkan Akta No. 2, tanggal 8 Mei 1991 dari Notaris Tawangningrum Purwono, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MBM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Surabaya - Gresik. Perusahaan memiliki 550 saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 5.500.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 6,47% kepemilikan Perusahaan di MBM.

k. PT Marga Mandala Sakti (MMS) MMS didirikan berdasarkan Akta No.14, tanggal 4 0ktober 1989 dari Notaris Winnie Hadiprodjo, SH, pengganti Notaris Kartini Muljadi, SH, notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Berita Acara RUPS No. 20, tanggal 23 Pebruari 2000 dari Notaris Hendra Karyadi, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Tangerang - Merak. Perusahaan memiliki 28.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 2.800.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 5,36% kepemilikan Perusahaan di MMS. Berdasarkan Akta No. 4, tanggal 4 April 1995 dari Notaris Sutjipto, SH, penyertaan saham pada MMS sebesar 14.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham telah dijaminkan oleh MMS sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi yang diperoleh oleh MMS.


Berdasarkan Akta No. 20, tanggal 28 Januari 2000 dari Notaris Hendra Karyadi, SH, mengenai hasil RUPS, MMS menyetujui menurunkan nilai nominal sahamnya dari Rp 1.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 100 (Rupiah penuh) per saham Selisih dari penurunan nilai nominal atas modal disetor dan ditempatkan dialokasikan sebagai tambahan modal disetor sehingga nilai buku penyertaan saham pada MMS tidak mengalami perubahan. Perubahan susunan modal disetor dan ditempatkan dan penurunan nilai nominal ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C -10616.HT.01.04.TH.2000, tanggal 23 Mei 2000. l.

PT Margaraya Jawa Tol (MJT) MJT didirikan berdasarkan Akta No. 46, tanggal 20 Agustus 1997 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarako, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MJT dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak. Perusahaan memiliki 4.143.438 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 4.143.438.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 5% kepemilikan Perusahaan di MJT. Keppres No. 39, tahun 1997 tanggal 20 September 1997, juncto Keppres No. 5, tahun 1998 tanggal 10 Januari 1998, menetapkan proyek jalan tol Waru (Aloha) - Tanjung Perak termasuk proyek yang ditangguhkan pembangunannya sampai dengan dikeluarkannya Surat Menkimpraswil No. 307/KPTS/M/2003, mengenai pemberian izin penerusan kembali pembangunan. Sampai dengan tanggal laporan ini, MJT belum menyusun Final Engineering Design (FED) proyek tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan proyek.

11.

Aktiva Tetap Aktiva Tetap Pemilikan Langsung

Biaya Perolehan Aktiva Tetap Jalan Tol Jalan dan Jembatan Gerbang dan Bangunan Pelengkap Jalan Tol Sarana Pelengkap Jalan Tol Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Hak atas Tanah Gedung Kantor dan Bangunan Lain Peralatan Operasi dan Kantor Kendaraan Bermotor Jumlah

Saldo Awal Tahun Rp

2004 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Rp

Rp

Rp

Saldo Akhir Tahun Rp

2.118.555.307 187.606.937 148.990.860 2.455.153.104

4.111.205 11.820.890 20.809.445 36.741.540

-----

361.582.124 2.484.248.636 62.311.335 261.739.162 1.225.925 171.026.230 425.119.384 2.917.014.028

43.612 55.906.899 161.951.793 15.456.252 233.358.556 2.688.511.660

-4.763.159 12.285.583 3.721.441 20.770.183 57.511.723

-------

-43.612 445.671 61.115.729 9.886.611 184.123.987 -19.177.693 10.332.282 264.461.021 435.451.666 3.181.475.049

452.119.329 61.410.490 81.213.385 594.743.204

65.321.438 11.526.231 15.868.700 92.716.369

-----

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Jalan Tol Jalan dan Jembatan Gerbang dan Bangunan Pelengkap Jalan Tol Sarana Pelengkap Jalan Tol

-----

517.440.767 72.936.721 97.082.085 687.459.573


Saldo Awal Tahun Rp Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Gedung Kantor dan Bangunan Lain Peralatan Operasi dan Kantor Kendaraan Bermotor Jumlah Nilai Buku

30.306.975 138.130.062 9.119.028 177.556.065 772.299.269


Rp

2.517.343 13.849.605 2.519.600 18.886.548 111.602.917

Rp ------

------

1.916.212.391

Aktiva Tetap Kerjasama Operasi Saldo Awal Tahun Rp

Saldo Akhir Tahun Rp 32.824.318 151.979.667 11.638.628 196.442.613 883.902.186 2.297.572.863


Rp

Rp


Biaya Perolehan Jalan Tol Kerjasama Operasi Akumulasi Penyusutan Jalan Tol Kerjasama Operasi

859.177.181

4.483.264

--

--

863.660.445

144.756.398

21.754.436

--

--

166.510.834

Nilai Buku

714.420.783

Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Saldo Awal Tahun Rp Aktiva Tetap Jalan Tol Jalan dan Jembatan Gerbang dan Bangunan Pelengkap Sarana Pelengkap Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Gedung kantor dan Bangunan Lain Peralatan Operasi dan Kantor Jumlah

697.149.611


1.426.283.817 2.163.778.035 30.317.538 32.621.687 31.681 1.225.072 1.456.633.036 2.197.624.794

4.879.758 -4.879.758

444.178 5.730.570 6.174.748

1.461.512.794 2.203.799.542

Rp

Rp


-- (376.943.558) 3.213.118.294 -- (62.311.335) 627.890 -(1.225.925) 30.828 -- (440.480.818) 3.213.777.012

----

(5.323.936) (5.008.346) (10.332.282)

-722.224 722.224

-- (450.813.100) 3.214.499.236

Reklasifikasi Aktiva Tetap Dalam Konstruksi ke Aktiva Tetap Jalan dan Jembatan Tol, diantaranya adalah pelebaran jalan tol pada ruas Cibinong - Sentul sebesar Rp 35.349.780.392 (Rupiah penuh), penyelesaian pekerjaan pengerasan jalur B ruas Plumbon - Cirebon sebesar Rp 44.336.335.880 (Rupiah penuh) dan ruas Padalarang - By Pass sebesar Rp 280.440.224.231 (Rupiah penuh). Penambahan jalan tol Kerjasama Operasi merupakan pengakuan akses jalan kilometer 18 cabang Jakarta Tangerang sebesar Rp 4.483.264.000 (Rupiah penuh).


Pada 31 Desember 2004, Aktiva Tetap Selain Jalan Tol telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 267.920.946.828 (Rupiah penuh) pada perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Bhakti Bayangkara, PT Asuransi Binagriya General, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Central Asia dan PT Ikrar Lloyd. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan. Seluruh Aktiva Tetap Selain Jalan Tol digunakan sebagai jaminan hutang obligasi (lihat Catatan 22). Aktiva Tetap Pemilikan Langsung Saldo Awal Tahun Rp


Rp

Rp


Biaya Perolehan Aktiva Tetap Jalan Tol Jalan dan Jembatan Gerbang dan Bangunan Pelengkap Jalan Tol Sarana Pelengkap Jalan Tol Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Hak atas Tanah Gedung Kantor dan Bangunan Lain Peralatan Operasi dan Kantor Kendaraan Bermotor Jumlah

1.779.122.088 140.389.485 116.466.869 2.035.978.442

5.663.899 13.386.224 16.916.409 35.966.532

3.572.222 337.341.542 2.118.555.307 1.284.803 35.116.031 187.606.937 115.712 15.723.294 148.990.860 4.972.737 388.180.867 2.455.153.104

67.876 51.917.348 149.071.241 15.039.067 216.095.532 2.252.073.974

-4.258.664 8.698.738 2.228.520 15.185.922 51.152.454

24.264 -43.612 269.113 – 55.906.899 1.076.597 5.258.411 161.951.793 1.811.335 -15.456.252 3.181.309 5.258.411 233.358.556 8.154.046 393.439.278 2.688.511.660

403.242.296 55.268.490 68.514.808 527.025.594

50.424.571 7.206.661 12.814.268 70.445.500

1.547.538 1.064.661 115.691 2.727.890

-– ---

452.119.329 61.410.490 81.213.385 594.743.204

28.275.640 127.763.945 9.053.922 165.093.507 692.119.101

2.282.032 11.424.806 1.879.480 15.586.318 86.031.818

250.697 1.058.689 1.814.374 3.123.760 5.851.650

– -----

30.306.975 138.130.062 9.119.028 177.556.065 772.299.269

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Jalan Tol Jalan dan Jembatan Gerbang dan Bangunan Pelengkap Jalan Tol Sarana Pelengkap Jalan Tol

Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Gedung Kantor dan Bangunan Lain Peralatan Operasi dan Kantor Kendaraan Bermotor Jumlah Nilai Buku

1.559.954.873

1.916.212.391


Aktiva Tetap Kerjasama Operasi Saldo Awal Tahun Rp


Rp

Rp


Biaya Perolehan Jalan Tol Kerjasama Operasi Akumulasi Penyusutan Jalan Tol Kerjasama Operasi

859.177.181

--

--

--

859.177.181

123.114.750

21.641.648

--

--

144.756.398

Nilai Buku

736.062.431

Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Saldo Awal Tahun Rp Aktiva Tetap Jalan Tol Jalan dan Jembatan Gerbang dan Bangunan Pelengkap Sarana Pelengkap Aktiva Tetap Selain Jalan Tol Gedung Kantor dan Bangunan Lain Jumlah

714.420.783


878.528.945 8.754.128 3.237.006 890.520.079

904.548.158 46.173.492 3.572.174 954.293.824

1.977.573

8.160.596

892.497.652

962.454.420

Rp

Rp


-- (356.793.286) 1.426.283.817 -- (24.610.082) 30.317.538 -- (6.777.499) 31.681 -- (388.180.867) 1.456.633.036

--

(5.258.411)

4.879.758

-- (393.439.278) 1.461.512.794

Reklasifikasi yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2003 dari Aktiva Tetap Dalam Konstruksi ke Aktiva Tetap Jalan Tol, diantaranya penyelesaian pekerjaan pengerasan dan peningkatan jalan tol ruas Plumbon Kanci jalur A sebesar Rp 72.676.903.236 (Rupiah penuh), penyelesaian jembatan overpass Palimanan Plumbon sebesar Rp 8.804.038.531 (Rupiah penuh), penyelesaian pembangunan jalan tol Bintaro - Ulujami sebesar Rp 182.796.769.239 (Rupiah penuh). Pada tanggal 10 Juni 2003 status Jembatan Tol Mojokerto dan Jembatan Tol Citarum Rajamandala telah diubah menjadi Jembatan Umum tanpa Tol. Nilai buku Jembatan Tol Mojokerto dan Jembatan Tol Citarum Rajamandala tercatat sebesar Rp 2.102.051.655 yang merupakan bagian Aktiva Tetap Jalan Tol dan telah dikeluarkan dari Neraca Perusahaan (lihat Catatan 48.m) Pada 31 Desember 2003 Aktiva Tetap Selain Jalan Tol telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 195.968.391.674 (Rupiah penuh) pada perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Sina Dana Arta, PT Berdikari Insurance, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Bhakti Bayangkara, PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Central Asia dan PT Prima Perkasa Internasional. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan. Seluruh Aktiva Tetap selain jalan tol digunakan sebagai jaminan hutang obligasi (lihat Catatan 22).


Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Rincian aktiva tetap dalam konstruksi pada 31 Desember 2004 dan 2003 sebagai berikut: Persentase Penyelesaian Jalan dan Jembatan Jalan Tol a. Proyek JORR 1) Ruas Pondok Pinang - Kebon Jeruk (W-2) - Pengakhiran PKP CMSP (Catatan 47.b) - Ruas Pondok Pinang - Veteran (W-2 seksi 1) - Ruas Veteran - Ulujami (W-2 seksi 2) 2) Ruas TMII Junction - Cikunir (E-1) - Pengakhiran PKP MNB (Catatan 47.b) - Ruas TMII - Ceger (E-1 seksi 1) - Ruas Ceger - Hankam (E-1 seksi 2) - Ruas Hankam - Jati Asih (E-1 seksi 3) - Ruas Jatiasih- Cikunir (E-1 seksi 4) 3) Ruas Cakung - Cilincing-Tj Priok (E-3 seksi N) - Pengakhiran PKP CBMP (Catatan 47.b) - Perluasan Ruas Cikunir - Cakung (E-2) - Ruas Cakung - Cilincing (E-3) b. Proyek Cikampek - Purwakarta Tahap I 1) Proyek Cikampek - Padalarang Tahap I seksi 1 2) Proyek Cikampek - Padalarang Tahap I seksi 2 c. Proyek Cikampek - Padalarang (Cipularang) Tahap II 1) Ruas Purwakarta Utara - Purwakarta Selatan (seksi 1) 2) Ruas Purwakarta Selatan - Plered (seksi 2) 3) Ruas Plered - Darangdan (seksi 3.1) 4) Ruas Darangdan - Cikalong Wetan (seksi 3.2) 5) Ruas Cikalong Wetan - Cikubang (seksi 4.1) 6) Ruas Cikubang - Cipada (seksi 4.3) 7) Ruas Cipada - Cikamuning (seksi 4.4) d. Proyek Interchange Ramp Caman, Jalan Tol Jakarta - Cikampek e. Kontrak Bernilai Masing-masing Dibawah Rp 3.000.000 Jembatan Tol Proyek Cipularang Tahap II Ruas Jembatan Cisomang (seksi 3.3) Proyek Cipularang Tahap II Ruas Jembatan Cikubang (seksi 4.3)

2004 Akumulasi Biaya Rp

Estimasi Penyelesaian

-99% 93%

79.949.373 -171.447.066 April 2005 154.094.033 Desember 2005

-99% 99% 74% 50%

122.262.769 123.494.544 222.895.460 123.081.099 64.594.329

-April 2005 April 2005 Januari 2005 Januari 2005

-31% 10%

186.628.000 36.802.491 21.263.588

-April 2005 Agustus 2005

99% 99%

175.128.278 134.280.881

April 2005 April 2005

60% 78% 85% 74% 57% 81% 63% 99% --

175.918.671 236.312.587 345.427.700 135.407.144 115.469.613 244.804.999 101.668.575 4.253.355 5.616.634 2.980.801.189

April 2005 April 2005 April 2005 April 2005 April 2005 April 2005 April 2005 April 2005 --

79% 81%

80.036.405 152.280.700 232.317.105 3.213.118.294

April 2005 April 2005

99% --

360.071 267.819 627.890

Januari 2005 --

–

30.828 30.828

--

50%

722.224 722.224

Jumlah Gerbang dan Bangunan Pelengkap Bangunan Perlintasan Tol - Belmera Kontrak Bernilai Masing-masing Dibawah Rp 100.000 Jumlah Sarana Pelengkap Kontrak Bernilai Masing-masing Dibawah Rp 100.000 Jumlah Selain Jalan Tol Peralatan Operasi dan Kantor, Jalan Tol Jakarta-Tangerang Jumlah Jumlah Aktiva Tetap Dalam Kontruksi

3.214.499.236

-Januari 2005


Persentase Penyelesaian Jalan dan Jembatan Jalan Tol a. Proyek JORR 1) Ruas Pondok Pinang - Kebon Jeruk (W-2) - Pengakhiran PKP CMSP (Catatan 47.b) - Ruas Pondok Pinang - Veteran (W-2 Seksi1) - Ruas Veteran - Ulujami (W-2 Seksi 2) 2) Ruas TMII Junction - Cikunir (E-1) - Pengakhiran PKP MNB (Catatan 47.b) - Ruas TMII - Ceger (E-1 seksi 1) - Ruas Ceger - Hankam (E-1 Seksi 2) - Ruas Hankam - Jatiasih (E-1 Seksi 3) 3) Ruang Cakung - Cilincing - Tj Priok (E-3 dan N) - Pengakhiran PKP CBMP (Catatan 47.b) b. Proyek Cikampek - Padalarang (Cipularang) Tahap I Ruas Cikampek - Purwakarta seksi 1 Ruas Cikampek - Purwakarta seksi 2 Ruas Padalarang - By Pass c. Ruas Plumbon - Kanci (Perkerasan Jalur B) d. Proyek Pelebaran Jalan Cibinong-Sentul e. Proyek Interchange Ramp Caman, Jalan Tol Jakarta - Cikampek Jumlah Gerbang dan Bangunan Pelengkap Gerbang Satelit Karang Tengah - Kebon Jeruk Gerbang Cililitan - Camareng Gerbang Cipularang seksi II Gerbang Padalarang By Pass Pengadaan Tol Both Bekasi Barat, Karang Tengah, Cililitan, JORR Gerbang Tol Karawang Barat Kontrak Bernilai Masing-masing Dibawah Rp 100.000 Jumlah Sarana Pelengkap Kontrak Bernilai Masing-masing Dibawah Rp 100.000 Jumlah Selain Jalan Tol Peralatan Operasi dan Kantor, Jalan Tol Jakarta - Cikampek Kontrak Bernilai Masing-masing Dibawah Rp 100.000 Jumlah Jumlah Aktiva Tetap Dalam Konstruksi

2003 Akumulasi Biaya Rp

Estimasi Penyelesaian

-78% 43%

105.957.000 102.578.950 75.215.925

-Januari 2004 Juni 2004

-99% 94% 1%

182.120.583 86.122.687 132.337.562 292.698

-April 2005 Januari 2004 Desember 2004

--

186.628.000

--

95% 91% 92% 92% 93% 92%

142.118.181 116.081.746 238.803.331 32.401.331 21.744.292 3.881.531 1.426.283.817

Januari 2004 Januari 2004 Januari 2004 Januari 2004 April 2004 --

68% 90% 81% 80% 81% 80% --

11.689.784 7.608.746 3.774.961 2.797.426 2.299.660 1.449.658 697.303 30.317.538

Maret 2004 Januari 2004 Januari 2004 Januari 2004 Maret 2004 Pebruari 2004 --

--

31.681 31.681

--

64%

4.728.903 150.855 4.879.758

Januari 2004 --

1.461.512.794


12.

Biaya Pelapisan Ulang 2004 Rp Biaya Perolehan - Pelapisan Ulang Akumulasi Amortisasi

2003 Rp

Biaya Pelapisan Ulang Dalam Penyelesaian

198.467.029 (94.884.836) 103.582.193 64.025.218

170.302.974 (74.710.311) 95.592.663 40.163.798

Jumlah

167.607.411

135.756.461

Beban amortisasi biaya pelapisan ulang pada 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 59.589.937.507 (Rupiah penuh) dan Rp 29.692.295.518 (Rupiah penuh) dan nilai penghapusbukuan biaya pelapisan ulang yang telah habis diamortisasi masing-masing sebesar Rp 39.415.412.507 (Rupiah penuh) dan Rp 4.773.215.007 (Rupiah penuh).

13.

Piutang Pembebasan Tanah Merupakan biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan untuk pembebasan tanah yang diperlukan untuk pembangunan beberapa ruas jalan tol yang terdiri dari: 2004 Rp

2003 Rp

Ruas Pondok Aren - Ulujami Ruas JORR E Ruas JORR W2 Ruas Cikampek - Padalarang Ruas Semarang - Demak Ramp Bekasi - Caman Ramp Karang Tengah - Grogol

319.118.599 219.209.899 163.226.193 37.773.793 11.831.071 5.388.656 2.635.719

312.829.974 203.323.000 158.884.196 24.615.282 11.831.071 5.108.075 2.635.719

Jumlah

759.183.930

719.227.317

Dalam jumlah untuk ruas JORR W2 termasuk sejumlah Rp 17.709.912.000 (Rupiah penuh) yang merupakan uang ganti rugi tanah yang dititipkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan dengan adanya sejumlah pemilik lahan di ruas JORR W2 yang belum bersedia menerima uang ganti rugi yang ditawarkan Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8, tahun 1990 tentang Jalan Tol, biaya pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol ditanggung Pemerintah. Selanjutnya lihat Catatan 48.h. berkenaan dengan perkembangan proses penggantian pembebasan tanah tersebut.


14.

Aktiva Lain-lain 2004 Rp

2003 Rp

Aktiva Diambil Alih Uang Muka Biaya Emisi Saham/Obligasi Ditangguhkan Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung Investasi pada Bahana Dana Perisai Lainnya

224.827.251 36.927.488 6.691.900 1.000.000 500.000 415.716

224.827.251 5.847.433 -1.000.000 500.000 399.188

Jumlah

270.362.355

232.573.872

a. Aktiva Diambil Alih Aktiva diambil alih dari pengakhiran PKP adalah sebagai berikut: 2004 Rp

2003 Rp

Ruas tol Cikampek - Padalarang (CGMN) Ruas tol Semarang - Demak (MME) Ruas tol Pandaan - Pasuruan (PT Giri Adya Sejati) Ruas tol Cileunyi - Nagrek (PT Wijaya Karya)

202.454.407 8.298.707 2.074.137 12.000.000

202.454.407 8.298.707 2.074.137 12.000.000

Jumlah

224.827.251

224.827.251

Aktiva jalan tol dalam pelaksanaan yang diambilalih dari PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) berupa biaya-biaya pembangunan ruas tol Cikampek - Padalarang berdasarkan laporan keuangan CGMN 1999 yang telah diaudit sebesar Rp 202.454.407.000 (Rupiah penuh) sebagai konsekuensi dari pengakhiran PKP dengan investor (lihat Catatan 25). Aktiva lainnya terdiri dari biaya-biaya pembangunan ruas tol Semarang - Demak sebesar Rp 20.129.778.225 (Rupiah penuh) dengan investor PT Marga Mawatindo Esprit (MME) dimana sejumlah Rp 11.831.071.000 (Rupiah penuh) dicatat pada akun Piutang Pembebasan Tanah dan sisanya sebesar Rp 8.298.707.225 (Rupiah penuh) disajikan sebagai Aktiva Diambil Alih. b. Uang Muka Merupakan uang muka kontraktor dan konsultan dalam rangka pembangunan jalan tol, pelapisan ulang, pengadaan peralatan jalan tol, dan pengadaan jalan lain yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan konsultan. 2004 Rp

2003 Rp

Kontraktor Konsultan

36.506.218 421.270

4.880.489 966.944

Jumlah

36.927.488

5.847.433

c. Biaya Emisi Saham/Obligasi Ditangguhkan Biaya emisi saham ditangguhkan merupakan jumlah pengeluaran sehubungan dengan persiapan Perusahaan untuk go public (Initial Public Offering) atau penerbitan obligasi.


d. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah tingkat II Bandung Pinjaman dana kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung ini diberikan Perusahaan pada tahun 1995 sebesar Rp 5.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan pelunasan sebesar Rp 1.000.000.000 (Rupiah penuh) setiap tahunnya, mulai tahun 1998. Perusahaan berkeyakinan bahwa sisa pinjaman ini masih dapat tertagih.

15.

Hutang Bank 2004 Rp Pinjaman Jangka Pendek PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Jabar Pinjaman Jangka Panjang PT Bank Central Asia Tbk Jumlah

2003 Rp

150.000.000 175.000.000 325.000.000

325.000.000 125.000.000 450.000.000

678.000.000

--

1.003.000.000

450.000.000

a. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 28, tanggal 11 Juli 2003 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000 (Rupiah penuh) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tingkat bunga pinjaman sebesar 14,25%. Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 17, tanggal 13 Juli 2004, Perusahaan memperoleh perpanjangan batas waktu penarikan fasilitas kredit tersebut yang berakhir pada 13 Juli 2005. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 56, tanggal 15 September 2003, dan Perjanjian kredit No.16, tanggal 6 Oktober 2003 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas time loan revolving masing-masing sebesar Rp 100.000.000.000 (Rupiah penuh) dan Rp 75.000.000.000 (Rupiah penuh). Tingkat bunga pinjaman sebesar 12,75 %. Perjanjian tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 22, tanggal 16 Oktober 2004 dari notaris yang sama, dimana fasilitas pinjaman modal kerja sebesar Rp 175.000.000.000 (Rupiah penuh) tersebut dikonversi menjadi fasilitas kredit investasi. Jangka waktu penyelesaian pinjaman bank adalah 7 (tujuh) tahun atau sampai dengan 16 September 2011. Perusahaan melakukan penyisihan dana sebesar pembayaran bunga untuk 1 (satu) triwulan di muka (lihat Catatan 8.e). Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 8, tanggal 7 Juli 2004, dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 453.000.000.000 (Rupiah penuh) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp 150.000.000.000 (Rupiah penuh). Bunga pinjaman sebesar 12,5 % untuk tahun ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), selanjutnya untuk tahun ke 3 (tiga) sampai dengan ke 8 (delapan) tingkat suku bunga sebesar Prime Rate KI (BCA) dikurangi 2% per tahun. Tujuan dari pinjaman untuk pembiayaan proyek JORR tahap II, pengadaan material baja tulangan dari PT Krakatau Steel dan pembangunan proyek jalan tol lainnya. Jangka waktu penyelesaian pinjaman bank adalah 8 (delapan) tahun atau sampai dengan 7 September 2012. Pada 31 Desember 2004, fasilitas kredit investasi tersebut baru dipergunakan sebesar Rp 370.000.000.000 (Rupiah penuh).


Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 3, tanggal 2 Desember 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 133.000.000.000 (Rupiah penuh) dan berakhir pada tanggal 2 Desember 2009. Tujuan pinjaman untuk keperluan pembayaran hutang kepada PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan pendanaan pembangunan proyek jalan tol ruas Pondok Aren - Ulujami. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 12%. Jangka waktu penyelesaian pinjaman bank adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2 Desember 2009. b. PT Bank Jabar Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 53, tanggal 31 Juli 2003 yang diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 24, tanggal 20 Agustus 2003 keduanya dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran (R/C) stand by loan sebesar Rp 125.000.000.000 (Rupiah penuh) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang kemudian fasilitas kredit tersebut ditambah menjadi Rp 175.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 39, tanggal 20 Oktober 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh perpanjangan masa perjanjian kredit sampai dengan 30 Juli 2005. Tingkat bunga kredit modal kerja sebesar 12,75% atau 1,06% per bulan yang dikenakan atas dana yang tertarik dan harus dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Perusahaan melakukan penyisihan dana sebesar pembayaran bunga untuk 1 (satu) triwulan di muka (lihat Catatan 8.g).

16.

Hutang Usaha Merupakan hutang kepada pemasok untuk pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, karcis tol, obat-obatan dan pakaian dinas serta hutang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol.

17.

Hutang Kontraktor Merupakan hutang kepada rekanan, kontraktor, dan konsultan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan pengadaan bangunan lain sebagai berikut:

Kontraktor Konsultan Teknik Bagian Hutang Lancar Retensi Jangka Panjang Jumlah

2004 Rp

2003 Rp

71.499.666 9.586.309 58.284.894

58.255.324 4.651.150 49.670.585

139.370.869

112.577.059


18.

19.

Hutang Pajak 2004 Rp

2003 Rp

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 (lihat Catatan 40) Pajak Penghasilan Final Lainnya PPN Keluaran

10.243.473 1.495.560 301.614 39.169.846 427.536 119.050

4.274.776 4.388.307 3.953.832 64.355.999 132.179 5.771.020

Jumlah

51.757.079

82.876.113

2004 Rp

2003 Rp

Hutang Lain-lain

PT Jatim Marga Utama Uang Titipan Sumbangan Area Pramuka Cibubur dan TMII Uang Jaminan Pemasangan Iklan PT Tri Daya Esta Lainnya Jumlah

9.858.000 1.666.137 1.083.956 434.693 -2.336.840

-6.655.197 2.190.245 512.849 4.143.438 2.555.235

15.379.626

16.056.964

Hutang pada PT Jatim Marga Utama (JMU) merupakan setoran dana sebagai penyertaan investasi di PT Jatim Marga Utama yang diterima kembali Perusahaan pada bulan April 2003 (lihat Catatan 9.c). Uang titipan merupakan hutang jasa produksi yang belum dialokasikan ke kantor cabang dan uang titipan lainnya. Hutang kepada PT Tri Daya Esta merupakan hutang atas dana talangan investasi Perusahaan pada PT Margaraya Jawa Tol dan telah dilunasi pada 1 Nopember 2004. Sumbangan Arena Pramuka Cibubur dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan sumbangan Perusahaan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Cibubur dan TMII.


20.

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Beban Gaji dan Tunjangan Beban Kerjasama Operasi Beban Bunga Hutang Obligasi Hutang Bank Bantuan Pemerintah Beban Umum dan Administrasi Lain-lain Jumlah

2004 Rp

2003 Rp

12.412.334 3.725.312

29.602.318 1.547.745

61.164.953 15.254.415 10.546.655 6.278.810 408.651

53.934.349 12.729.826 12.773.464 2.792.740 648.263

109.791.130

114.028.705

Beban kerjasama operasi (KSO) merupakan bagian pendapatan tol yang menjadi hak investor setelah diperhitungkan dengan angsuran pelunasan kewajiban dari kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan. Bagian pendapatan tol tersebut, berdasarkan perjanjian KSO dapat ditentukan sebagai suatu persentase tertentu dari jumlah pengumpulan tol atau ditetapkan sebagai angsuran tetap. Beban bunga obligasi yang masih harus dibayar berasal dari bunga atas Obligasi Jasa Marga JORR I, Jasa Marga XI Seri P, Jasa Marga X Seri O, Jasa Marga IX Seri N, dan Jasa Marga VIII Seri M.

21.

Pendapatan Ditangguhkan Merupakan pendapatan sewa iklan, lahan, dan tempat peristirahatan. Merupakan pendapatan lainnya yang masih harus diterima Perusahaan atas pemanfaatan Daerah Milik Jalan (Damija) di sekitar ruas jalan tol yang dikelola.

22.

Hutang Obligasi 2004 Rp Obligasi Jasa Marga JORR I Obligasi Jasa Marga XI Seri P Obligasi Jasa Marga X Seri O Obligasi Jasa Marga IX Seri N Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Biaya Emisi Obligasi Akumulasi Amortisasi Jumlah

2003 Rp

274.260.500 1.000.000.000 650.000.000 400.000.000 150.000.000 2.474.260.500

274.260.500 1.000.000.000 650.000.000 400.000.000 150.000.000 2.474.260.500

(57.477.613) 18.209.659

(57.477.613) 10.481.292

2.434.992.546

2.427.264.179


a. Obligasi Jasa Marga JORR I Berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang JORR No. 44, tanggal 19 Nopember 2003 dari Notaris lmas Fatimah, SH, Perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan hutang JORR kepada kreditur JORR sejumlah Rp 1.070.251.000.000 (Rupiah penuh). Sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen tersebut, pada tanggal 29 Nopember 2003 Perusahaan menyelesaikan hutang JORR di luar ruas S sejumlah Rp 548.521.000.000 (Rupiah penuh) melalui pembayaran tunai sejumlah Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) dan sisanya sejumlah Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) diselesaikan dengan penerbitan Obligasi Jasa Marga JORR I tahun 2003. Pada Nopember 2003, Perusahaan menerbitkan obligasi Jasa Marga JORR I tahun 2003 dengan nilai nominal obligasi sebesar Rp 274.260.000.000 (Rupiah penuh) dengan tingkat suku bunga berdasarkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 (tiga) bulanan yang dihitung selama rata-rata 6 (enam) bulan. Bunga dibayarkan dua kali dalam setahun yaitu setiap tanggal 2 Januari dan 1 Juli. Obligasi ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan jatuh tempo pada 19 Nopember 2013. Berdasarkan Akta Perjanjiaan Penerbitan Obligasi Jasa Marga JORR I tahun 2003 No. 44, tanggal 9 Nopember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH, obligasi tersebut berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat suku bunga berdasarkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 (tiga) bulanan yang dihitung selama rata-rata 6 (enam) bulan. Bunga dibayarkan dua kali dalam setahun yaitu setiap tanggal 2 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan Akta No. 45 mengenai Perjanjian Perwaliamanatan tertanggal 29 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, obligasi tersebut terdiri dari 2 sertifikat dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan nominal Rp 224.908.364 (Rupiah penuh) dan 18 sertifikat dimiliki oleh 18 kreditur lain dengan nilai keseluruhan Rp 49.360.292.636 (Rupiah penuh), sebagai berikut: 2004 Rp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bank Bukopin Bank DKI Bank Panin Bank IFI Interartha Multi Finance Bank BHS Bank Guna Bank Windu Bank Tugu Bank Mega Bank Indovest Bank Ekonomi Bank Swadesi Bank Permata Bank Bisnis Bank Antardaerah Bank Kesawan Bank HS

Jumlah

15.603.748.663 11.626.706.209 11.059.427.921 2.815.538.615 1.511.579.975 931.381.051 710.631.858 704.756.689 662.710.726 662.710.726 588.728.869 502.034.635 453.473.992 450.691.479 377.894.993 302.315.995 242.577.134 153.382.106 49.360.291.636


b. Obligasi Jasa Marga XI Seri P Pada 30 September 2003, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menerbitkan Obligasi Jasa Marga XI Seri P tahun 2003. Nilai nominal obligasi adalah Rp 1.000.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,3% pertahun untuk bunga ke 1 (satu) sampai bunga ke 20 (dua puluh), 13% untuk bunga ke 21 (dua puluh satu) sampai bunga ke 40 (empat puluh).Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 10 (sepuluh) tahun dengan jatuh tempo pada 10 Oktober 2013. Pada 23 September 2003, obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Bertindak selaku wali amanat adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996 tanggal 27Januari 1996, Perusahaan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 511/PEFDir/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 dari Pefindo, Obligasi Jasa Marga XI Seri P tahun 2003 mendapat peringkat id.A+ (stable outlook) yang berarti memiliki dukungan kemampuan obligator yang kuat di banding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. c. Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Pada Oktober 2002, Perusahaan menerbitkan obligasi Jasa Marga X Seri O tahun 2002 dengan nilai nominal obligasi sebesar Rp 650.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 16,15% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 8 (delapan) tahun, jatuh tempo 4 Desember 2010. Pada 11 Desember 2002, obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Bertindak selaku wali amanat pemegang obligasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -50/PM/1996, tanggal 17Januari 1996, Perusahaan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 420/PEF-Dir/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 dari Pefindo, Obligasi Jasa Marga X Seri O tahun 2002 mendapat peringkat id.A+ (stable outlook) yang berarti memiliki dukungan kemampuan obligator yang kuat di banding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. d. Obligasi Jasa Marga IX Seri N tahun 2002 Perusahaan menerbitkan Obligasi Jasa Marga IX Seri N pada bulan Maret 2002 yang terbagi atas 2 seri yaitu: • seri N1 sebesar Rp 397.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 18,5% per tahun; dan • seri N2 sebesar Rp 3.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 18,5% per tahun sampai pembayaran obligasi ke 8, dan mengambang dengan tingkat bunga sebesar 16,5% - 20% untuk pembayaran bunga ke 9 sampai ke 20.


Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 5 (lima) tahun, jatuh tempo 12 April 2007. Pada 17 April 2002, obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Bertindak selaku wali amanat pemegang obligasi adalah PT Bank Mandiri (Persero). Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, Perusahaan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 34/PEF-Dir/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002 dari Pefindo, Obligasi Jasa Marga IX Seri N tahun 2002 mendapat peringkat id.A+ (stable outlook) yang berarti memiliki dukungan kemampuan obligator yang kuat di banding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. e. Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Perusahaan telah memperoleh pengesahan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-461/PM/2000 tanggal 10 Maret 2000. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada 27 Maret 2000, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Jasa Marga VIII Seri M dengan nominal Rp 150.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap 16,5% per tahun. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 8 (delapan) tahun, jatuh tempo 27 Maret 2008. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Seluruh sertifikat obligasi diterbitkan dengan harga nominal dengan jaminan barang tidak bergerak milik Perusahaan dengan cara membuat surat kuasa menjual dan surat kuasa untuk memasang hipotek serta Akta hipotek yang bersangkutan, barang bergerak milik Perusahaan dengan membuat perjanjian penyerahan hak milik Fiducia, dan hak serta tagihan kepada pihak ketiga melalui perjanjian cessie. Perusahaan diwajibkan menyisihkan dana untuk melunasi hutang obligasi sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga mengenai dana pelunasan masing-masing obligasi (lihat Catatan 8). Berdasarkan Berita Acara RUPO tanggal 7 Oktober 2004, ditetapkan rasio antara Hutang dan Aktiva Bersih maksimal 5 : 1 dan Interest Coverage Ratio minimal 1,25 : 1, dan berlaku mulai tahun 2005.

23.

Hutang Bantuan Pemerintah 2004 Rp

2003 Rp

Penerusan Pinjaman yang Berasal dari Direktorat Penerusan Pinjaman Pemerintah dalam Bentuk Skeleton Loan Agreement Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

226.170.723 (40.628.095)

266.798.818 (40.628.095)

Hutang Bantuan Pemerintah Bagian Jangka Panjang

185.542.628

226.170.723

Dalam pembiayaan pembangunan jalan tol, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan melakukan penarikan pinjaman tersebut sesuai dengan mata uang yang ditagih oleh kontraktor, dan dibayarkan langsung oleh Bank Indonesia melalui Bank Penatausahaan yang ditunjuk.


Penarikan pinjaman dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs Bank Indonesia pada tanggal penarikan dan dinyatakan sebesar ekuivalen Rupiah pada tanggal penarikan. Pembayaran hutang ini dilakukan secara angsuran setiap 6 (enam) bulanan sebanyak 20 - 30 angsuran sejak bulan Juni 1998. Hutang ini dikenakan bunga berkisar 8,49% - 13,25% untuk tahun 2004 (2003: 13,25% - 14,90%). Perusahaan telah membayar sebagian hutang bantuan Pemerintah untuk tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 40.628.095.147 (Rupiah penuh).

24.

Kewajiban Kerjasama Operasi Merupakan kewajiban kepada investor dalam rangka perolehan aktiva tetap jalan tol melalui kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan. 2004 Rp

2003 Rp

Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Nilai Tunai Pembayaran Angsuran Pasti Bagi Pendapatan Tol dengan Jumlah Pembayaran Minimum Jumlah

2.074.669 5.162.647 7.237.316

15.320.732 -15.320.732

Bagian Jatuh Tempo Setelah Satu Tahun Nilai Tunai Pembayaran Angsuran Pasti Bagi Pendapatan Tol Bagi Pendapatan Tol dengan Jumlah Pembayaran Minimum Jumlah

127.877 85.951.452 44.817.046 130.896.375

133.771.910 107.301.699 39.670.888 280.744.497

Jumlah

138.133.691

296.065.229

Nilai tunai pembayaran angsuran pasti merupakan kewajiban sehubungan dengan perolehan aktiva tetap jalan tol secara angsuran dalam jumlah tetap dengan tingkat bunga yang diperhitungkan sebagai beban kerjasama operasi sebesar tingkat bunga rata-rata pinjaman bank pemerintah dan tingkat bunga tetap pada saat kontrak, sebagai berikut: 2004 Rp

Jumlah Pembayaran Angsuran Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun Berikutnya Jumlah Bagian Bunga yang Diperhitungkan Sebagai Beban Kerjasama Operasi Nilai Tunai Pembayaran Angsuran Pasti Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Nilai Tunai Pembayaran Angsuran Pasti Bagian Jangka Panjang

2003 Rp

-1.225.000 1.352.879 -2.577.879

1.225.000 1.225.000 42.818.106 218.402.870 263.670.976

(375.333) 2.202.546 (2.074.669)

(114.578.334) 149.092.642 (15.320.732)

127.877

133.771.910

Perusahaan mempunyai kontrak kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan dengan para investor dan telah mengoperasikan bagian ruas jalan yang telah dibangun (lihat Catatan 47.a).


25.

Kewajiban karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Perusahaan melakukan kerjasama operasi dengan PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) untuk pembangunan jalan tol Cikampek - Padalarang pada tahun 1994 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297, tanggal 21 Desember 1994. Namun demikian pada tanggal 18 Juli 2001, Menkimpraswil dengan surat keputusan No. 417 mencabut keputusan pemberian izin Kerjasama Penyelenggaraan JalanTol antara Perusahaan dengan CGMN. Oleh karena itu pada tanggal 25 Juli 2001, Perusahaan mengakhiri PKP dengan CGMN. Perjanjian Kuasa Penyelengaraan (PKP) No. 297, tanggal 21 Desember 1994 dengan CGMN, menyebutkan bahwa bila terjadi pengakhiran masa penyelenggaraan jalan tol lebih awal sebelum masa konsesi berakhir, maka Perusahaan berkewajiban untuk mengambilalih seluruh hutang dan harus memenuhi kewajiban Penanam Modal (CGMN). Pasal 14.1. PKP menyebutkan bahwa Perusahaan harus membayar sejumlah uang atas nilai buku jalan tol setelah dikurangi nilai kewajiban yang harus diambilalih Perusahaan. Perusahaan telah mencatat nilai aktiva dan estimasi kewajiban akibat pengakhiran PKP dengan CGMN sebesar Rp 202.454.407.000 (Rupiah penuh) yang merupakan nilai buku yang telah diaudit atas aktiva dalam penyelesaian pada 31 Desember 1999 (lihat Catatan 14.a). Penetapan jumlah kewajiban secara definitif masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh Perusahaan.

26.

Kewajiban Pembangunan Proyek Merupakan estimasi jumlah biaya yang akan ditagihkan oleh kontraktor atas pekerjaan pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Cipularang tahap II. Perusahaan melakukan perjanjian pemborongan jasa konstruksi dengan 9 (sembilan) kontraktor dan konsorsium konsultan guna melaksanakan pembangunan jalan tol tersebut yang terbagi dalam 4 (empat) ruas yaitu: • Sadang - Purwakarta Selatan; • Purwakarta Selatan - Plered; • Plered - Cikalong Wetan; dan • Cikalong Wetan - Cikamuning. Untuk pembangunan proyek tersebut pihak kontraktor membiayai proyek dengan sumber pendanaan dari pinjaman bank dan atau dana sendiri. Penarikan dana proyek dari bank oleh kontraktor dilakukan secara bertahap berdasarkan atas kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh Perusahaan. Perusahaan memberikan letter of comfort kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada kontraktor tersebut. Perusahaan akan membayar kepada kontraktor senilai pekerjaan yang telah dikerjakan dan beban bunganya pada saat proyek selesai dibangun dan telah diserahterimakan. Pembayaran tersebut bukan merupakan pengambilalihan hutang kontraktor oleh Perusahaan atau Perusahaan menggantikan kedudukan kontraktor terhadap bank. Pembayaran kewajiban pembangunan proyek tersebut akan dibiayai oleh Perusahaan dengan menggunakan sumber pendanaan hutang jangka panjang. Sampai dengan tanggal laporan ini, sumber pendanaan yang telah diperoleh Perusahaan berupa fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 631.500.000.000 (Rupiah penuh) (lihat Catatan 48.a).


27.

Hak Minoritas Merupakan hak pemegang saham minoritas atas bagian laba atau rugi Perusahaan Anak yang dikonsolidasi.

28.

Modal Saham Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2004 dan 2003 berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut: Pemegang Saham

Pemerintah Republik Indonesia

Persentase Kepemikan % 100%

Jumlah Saham 1.000.000

Nilai Nominal per Saham Rp 1.000

Jumlah Modal Rp 1.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Winnie Hadiprodjo, SH, notaris pengganti dari Notaris Kartini Mulyadi, SH, No. 7, tanggal 4 0ktober 1985, modal dasar Perusahaan mengalami perubahan menjadi Rp 350.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 35.000 saham yang terdiri dari 7.000 saham prioritas dan 28.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 10.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Perubahan modal tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3192.HT.01.TH.85, tanggal 15 Nopember 1985. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari 7.000 saham prioritas dan 22.667 saham biasa atau seluruhnya berjumah Rp 296.670.000.000 (Rupiah penuh). Saham prioritas dan saham biasa mempunyai hak yang sama. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 17Januari 1998, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 52 tanggal 16 Maret 1998 dari Notaris lmas Fatimah, SH, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3192.HT.01.O4.Th.98 tanggal 3 April 1998, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp 350.000.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 2.000.000.000.000 (Rupiah penuh) yang terbagi atas 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham, meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000 (Rupiah penuh). Peningkatan modal disetor Perusahaan sebesar Rp 703.330.000.000 (Rupiah penuh) berasal dari Tambahan Modal Disetor (Iihat Catatan 29). Modal disetor Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.


29.

Tambahan Modal Disetor Tambahan modal disetor tersebut dicatat sebagai modal disetor pada saat Perusahaan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Peningkatan modal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Rincian Tambahan Modal Disetor Perusahaan adalah sebagai berikut: (Ribuan Rupiah) Rp

Penyertaan Modal Pemerintah Sesuai dengan: Surat Menteri Keuangan No. 571/KMK.011/1985 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1987 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1988 Surat Menteri Keuangan No. 799/KMK.13/1991

229.208 42.133 379.399 8.482

Jumlah

659.222

Peningkatan modal disetor yang terjadi dalam tahun 1998 sebesar Rp 703.330.000.000 (Rupiah penuh) (lihat Catatan 28) berasal dari: (Rupiah Penuh) Rp

• Kapitalisasi Hutang Bantuan Pemerintah sesuai Surat Menteri Keuangan No. S 732/MK.016/1995, tanggal 7 Desember 1995 • Pengalihan Intellectual Property Rights sesuai Surat Menteri Keuangan No. S 1562/A/52/0496, tanggal 18 April 1996 • Kapitalisasi Saldo Laba Cadangan Umum sesuai Surat Menteri Keuangan No. S 118/MK.016/1997, tanggal 18 Pebruari 1997 • Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

369.523.000.000 16.914.266.000 262.529.213.000 54.363.521.000

Jumlah

30.

703.330.000.000

Pendapatan Jalan Tol

Cabang Camareng Cabang Jakarta - Cikampek Cabang Jagorawi Cabang Jakarta - Tangerang Cabang Surabaya - Gempol Cabang Padaleunyi Cabang Semarang Cabang Belmera Cabang Palikanci JORR (Selain Ruas S) Cabang Padaleunyi - Citarum Jumlah

2004 Rp

2003 Rp

474.049.060 347.150.809 215.384.893 166.501.080 118.952.844 101.705.715 25.008.963 26.850.949 30.013.412 26.391.773 --

411.136.593 264.870.674 207.137.044 145.429.817 101.258.873 78.587.209 20.245.375 22.116.674 22.386.319 -1.672.690

1.532.009.498

1.274.841.268


31.

Pendapatan Usaha - Lainnya Merupakan pendapatan usaha dari sewa iklan, penghasilan atas penjualan dokumen tender, penghasilan manajemen pengelolaan operasi jalan tol pihak lain.

32.

Beban Pengumpulan Tol 2004 Rp

2003 Rp

Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Aktiva Tetap Penyusutan Aktiva Tetap Administrasi dan Supplies Tol Bahan Bakar, Listrik, dan Air Sewa Kendaraan Lainnya

201.069.480 31.414.295 14.681.119 10.985.259 8.745.189 5.514.950 5.241.203

189.287.613 29.585.617 11.281.831 9.511.315 6.635.390 5.567.100 389.578

Jumlah

277.651.495

252.258.444

Beban pengumpul tol merupakan beban yang timbul dari kegiatan di gerbang tol.

33.

Beban Pelayanan Pemakai Jalan Tol

Gaji dan Tunjangan Penyusutan Aktiva Tetap Perbaikan dan Pemeliharaan Bahan Bakar, Listrik, dan Air Sewa Kendaraan Pelayanan Pemakaian Jalan Tol Publikasi Lainnya Jumlah

2004 Rp

2003 Rp

47.640.614 20.056.919 16.030.019 12.522.648 8.810.671 8.419.409 2.254.446 656.469

46.757.999 15.865.025 16.461.840 11.837.312 6.930.257 3.180.353 1.962.792 1.158.239

116.391.195

104.153.817

Beban pelayanan pemakai jalan tol merupakan beban yang timbul karena kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jalan tol seperti patroli jalan tol, keperluan rescue, publikasi, dan penyuluhan jalan tol.


34.

Beban Pemeliharaan Aktiva Tetap Jalan Tol

Penyusutan Aktiva Tetap Amortisasi Biaya Pelapisan Ulang Gaji dan Tunjangan Pembersihan Jalan dan Pertamanan Perbaikan dan Pemeliharaan Sewa Kendaraan Bahan Bakar, Listrik, dan Air Lainnya Jumlah

35.

2004 Rp

2003 Rp

91.949.513 59.672.969 19.252.041 15.162.118 12.931.981 2.219.976 974.443 755.101

74.920.074 29.692.296 18.016.652 11.199.803 22.309.967 2.030.658 1.133.390 654.175

202.918.142

159.957.015

Beban Kerjasama Operasi Akun ini merupakan selisih antara jumlah pendapatan tol yang menjadi bagian investor dengan pembayaran kewajiban kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan, termasuk bagian bunga atas kewajiban kerjasama operasi dalam bentuk bagi pendapatan tol dengan jumlah minimum dan angsuran pasti (lihat Catatan 24). 2004 Rp

36.

2003 Rp

Selisih Jumlah Pendapatan Angsuran Pasti Pendapatan Tol

112.263.923 21.368.760 5.616.947

106.063.865 30.217.792 467.783

Jumlah

139.249.630

136.749.440

Beban Umum dan Administrasi 2004 Rp

2003 Rp

Gaji dan Tunjangan Pajak Iuran dan Retribusi Kantor dan Sumbangan Jasa Profesional Biaya Pengamanan Aset Perbaikan dan Pemeliharaan Sewa Kendaraan Biaya Administrasi Bank Bahan Bakar, Listrik, dan Air Amortisasi Biaya Emisi Obligasi Transportasi dan Perjalanan Dinas Penyusutan Aktiva Tetap Survei, Studi dan Litbang Lainnya

121.287.254 94.226.432 25.850.917 23.720.592 13.996.747 13.919.959 12.685.123 8.941.571 7.809.327 7.728.367 6.660.402 6.565.670 2.813.680 5.584.885

109.615.883 91.482.620 25.312.445 15.416.691 2.822.643 15.196.215 7.877.690 3.001.392 6.913.023 6.164.478 4.936.836 5.606.536 1.121.626 3.345.545

Jumlah

351.790.926

298.813.623


37.

Beban Bunga 2004 Rp

38.

2003 Rp

Hutang Obligasi Hutang Bank Hutang Bantuan Pemerintah

140.138.085 54.169.104 23.346.254

44.423.667 24.345.279 37.461.897

Jumlah

217.653.443

106.230.843

Pendapatan Bunga Merupakan pendapatan bunga deposito berjangka, pendapatan jasa giro, dan investasi lainnya.

39.

Pendapatan (Beban) Lain-lain 2004 Rp Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih Ganti Rugi Kerusakan Sarana Penghasilan atas Denda Kontraktor Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi Lainnya Jumlah

40.

2.170.932 411.294 -1.248.607 3.303.484 7.134.317

2003 Rp 878.067 335.975 2.655.259 468.940 (1.938.055) 2.400.186

Pajak Penghasilan

Perusahaan Pajak Kini Pajak Tangguhan Perusahaan Anak Pajak Kini Pajak Tangguhan Konsolidasi Pajak Kini Pajak Tangguhan Jumlah

2004 Rp

2003 Rp

93.941.947 11.079.131 105.021.078

93.596.209 4.041.970 97.638.179

2.636.270 (479.987) 2.156.283

3.124.047 39.369 3.163.416

96.578.217 10.599.144

96.720.256 4.081.339

107.177.361

100.801.595


a. Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut : 2004 Rp

Laba Konsolidasi Sebelum Pajak Penghasilan dan Pos Luar Biasa Laba (Rugi) Perusahaan Anak yang Tidak Diperhitungkan Sebagai Pajak Penghasilan Pos Luar Biasa (lihat Catatan 41) Laba sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan Induk Koreksi Positif (Negatif) atas Laba Komersial: Beban Pengumpulan Tol Beban Pelayanan Jalan Tol Beban Pemeliharaan Aktiva Jalan Tol Beban Umum dan Administrasi Bagian Laba Perusahaan Asosiasi Penyusutan Aktiva Tetap, Pelapisan Ulang, dan Amortisasi Beban Emisi Obligasi Tantiem Beban Bunga Beban Penyisihan Aktiva Tetap Tidak Produktif Pendapatan Bunga, Sewa Lahan, dan Bangunan Biaya Perolehan Penghasilan Sewa Lahan Kewajiban Manfaat Karyawan Laba Kena Pajak

Perhitungan pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: Tarif Pajak yang Berlaku 10% x Rp 50.000 15% x Rp 50.000 30% x Rp 313.098.156 untuk tahun 2004 ( 2003: Rp 311.945.696) Beban Pajak Kini Beban Pajak atas Keuntungan Luar Biasa 30% x Rp 13.339.914 untuk tahun 2004 (2003: Rp 32.463.971) Jumlah Dikurang: Uang Muka Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 25 Kurang Bayar Pajak Penghasilan Perusahaan Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan Perusahaan Anak Jumlah Hutang Pajak Konsolidasi

2003 Rp

346.957.684

328.565.269

(7.030.075) 13.339.914 353.267.523

(3.005.068) 32.463.971 358.024.172

5.480.216 995.460 184.350 24.672.772 (479.893)

5.537.072 1.313.338 209.984 26.475.715 (5.368.433)

(51.183.899) 2.502.638 9.254.303 -(27.423.732) 1.275.259 7.993.071 (26.729.455)

(23.577.298) -15.573.583 2.102.052 (45.884.582) -10.104.064 (13.514.505)

326.538.068

344.509.667

2004 Rp

2003 Rp

5.000 7.500 93.929.446 93.941.946

5.000 7.500 93.583.709 93.596.209

4.001.974 97.943.920

9.739.191 103.335.400

52.935 17.017 58.704.122 39.169.846 (145.003)

--41.213.946 62.121.454 2.234.545

39.024.843

64.355.999


b.

Pajak Tangguhan Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut: 1 Jan 2003 Rp

Dibebankan ke Laporan (Laba) Rugi Rp

Dibebankan ke Laporan (Laba) Rugi Rp

31 Des 2003 Rp

31 Des 2004 Rp

Kewajiban (Aktiva) Pajak Tangguhan Perusahaan: Perbedaan Nilai Temporer Tercatat Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Pelapisan Ulang Biaya Emisi Obligasi Kewajiban Manfaat Karyawan Jumlah

258.006.890 2.077.369 2.386.725 -262.470.984

6.367.257 383 705.549 (3.031.219) 4.041.970

264.374.147 2.077.752 3.092.274 (3.031.219) 266.512.954

10.216.937 2.416.408 843.707 (2.397.921) 11.079.131

274.591.084 4.494.160 3.935.981 (5.429.140) 277.592.085

Kewajiban (Aktiva) Pajak Tangguhan Perusahaan Anak: Perbedaan Nilai Temporer Tercatat Penyusutan Aktiva Tetap Kewajiban Manfaat Karyawan Jumlah

(78.271) -(78.271)

177.394 (138.026) 39.368

99.123 (138.026) (38.903)

(350.092) (129.895) (479.987)

(250.969) (267.921) (518.890)

Kewajiban Pajak Tangguhan - Konsolidasi 262.392.713

4.081.338

266.474.051

10.599.144

277.073.195

Rekonsiliasi antara beban pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2004 Rp

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan Induk Pos Luar Biasa (lihat Catatan 41) Tarif Pajak yang Berlaku 10% x Rp 50.000 15% x Rp 50.000 30% x Rp 339.827.610 untuk tahun 2004 (2003: Rp 325.460.201) Jumlah

2003 Rp

352.787.631 (13.339.914) 339.447.717

358.024.172 (32.463.971) 325.560.201

5.000 7.500 101.948.283 101.960.783

5.000 7.500 97.638.060 97.650.560

1.644.065 298.638 55.305 7.401.832 (143.968)

1.661.122 394.001 62.995 7.942.715 (1.610.530)

Dampak Pajak dari Beban (Penghasilan) yang Tidak Diakui Secara Fiskal : Beban Pengumpulan Tol Beban Pelayanan Pemakai Jalan Tol Beban Pemeliharaan Aktiva Jalan Tol Beban Umum dan Administrasi Bagian Laba Perusahaan Asosiasi


2004 Rp Tantiem Beban Bunga Beban Penyisihan Aktiva Tetap Tidak Produktif Pendapatan Bunga, Sewa Lahan, dan Bangunan Biaya Perolehan Penghasilan Sewa Lahan

2003 Rp

Jumlah Beban Pajak - Perusahaan Koreksi Pajak Tangguhan - Perusahaan Jumlah Beban Pajak - Perusahaan Anak

750.790 2.776.291 -(8.227.119) 382.578 4.938.412 106.899.195 (1.878.117) 2.156.283

-4.672.075 630.615 (13.765.374) -(12.381) 97.638.179 -3.163.416

Jumlah Beban Pajak - Konsolidasi

107.177.361

100.801.595

c. Surat Ketetapan Pajak Perusahaan Pada 3 Desember 2003, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 No. 00007/206/02/051/03; 00005/203/02/051/03; 00003/287/02/051/03; 00004/201/02/051/03; 00005/201/02/051/03; 00006/201/02/051/03 dari Direktorat Jendral Pajak sehubungan dengan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2002 yang menyatakan bahwa Perusahaan kurang bayar sebesar Rp 17.707.504.715 (Rupiah penuh) dan denda pajak sebesar Rp 3.895.651.037 (Rupiah penuh). SKPKB tersebut jatuh tempo pada 2 Januari 2004 dan dilunasi pada Maret 2004. Berdasarkan Surat Perusahaan No. AAKP5.261-263, tanggal 1 Maret 2005 kepada Pengadilan Pajak, Perusahaan telah mengajukan banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan pasal 23, PPN, dan penghasilan badan untuk tahun pajak 2002 tersebut di atas. Perusahaan Anak Pada 15 Maret 2005, JLJ memperoleh SKP/STP No. 00068/206/02/005/0; 00092/207/02/005/0; 00375/107/02/005/0; 00030/206/03/005/0; 00049/203/03/005/0; 00030/207/03/005/0; 00059/201/03/005/0; 00554/107/03/005/0; 00369/101/03/005/0; 00368/101/03/005/0; 00018/240/03/005/0; 00004/103/03/005/0; 00005/103/03/005/0; 00004/140/03/005/0; 01615/106/03/005/0; 00003/140/03/005/0; 00002/140/03/005/0 dari Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan hasil pemerikasaan pajak pada tahun 2004 atas PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) final dan PPh Badan untuk tahun pajak 2002, JLJ kurang bayar sebesar Rp 1.907.430.725 (Rupiah penuh) dan denda pajak sebesar Rp 921.350.533 (Rupiah penuh), dan untuk tahun pajak 2003, JLJ kurang bayar sebesar Rp 1.395.476.196 (Rupiah penuh) dan denda pajak sebesar Rp 422.730.714 (Rupiah penuh).


41.

Pos Luar Biasa Pos luar biasa merupakan keuntungan dari pelunasan yang dipercepat atas hutang Perusahaan sebagai berikut: • Berdasarkan Perjanjian Pengakhiran Hutang Piutang No. 34, tanggal 19 Oktober 2004, bahwa Perusahaan melunasi sisa hutang Kerjasama Operasi (KSO) kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 133.219.140.709 (Rupiah penuh) dengan pembayaran tunai sebesar Rp 119.879.226.638 (Rupiah penuh), selisih dari pelunasan hutang KSO tersebut sebesar Rp 13.339.914.070 (Rupiah penuh) atau Rp 9.337.939. 849 (Rupiah penuh) setelah dipotong pajak sebesar Rp 4.001.974.221 (Rupiah penuh) diakui Perusahaan sebagai keuntungan luar biasa (lihat Catatan 47.a). • Berdasarkan kesepakatan pada 12 Maret 2003, Perusahaan melunasi sisa hutang Kerjasama Operasi (KSO) kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 242.938.000.000 (Rupiah penuh) dengan pembayaran tunai sebesar Rp 210.000.000.000 (Rupiah penuh), selisih dari pelunasan hutang KSO tersebut sebesar Rp 32.938.000.000 (Rupiah penuh) atau Rp 22.724.779.000(Rupiah penuh) setelah dipotong pajak sebesar Rp 9.739.791.000 (Rupiah penuh) diakui Perusahaan sebagai keuntungan luar biasa (lihat Catatan 47.a).

42.

Laba Per Saham Laba Usaha dan Laba Bersih Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar (pembilang) adalah sebagai berikut: 2004 Rp

2003 Rp

Laba Usaha

543.552.784

394.301.134

Laba Bersih

249.069.525

250.263.822

Jumah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sejumlah 1.000.000.000 saham pada 31 Desember 2004 dan 2003. 2004 Rp Rata-rata Saham Beredar

Laba usaha dan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

2003 Rp

1.000.000

2004 Rp

1.000.000

2003 Rp

Laba Usaha

543

394

Laba Bersih

249

250


Laba Per Saham Dilusian Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilusi pada 31 Desember 2004 dan 2003.

43.

Dana Pensiun Program Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) merupakan program pensiun manfaat pasti yang diselenggarakan untuk semua pegawai tetap dimana manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja pegawai. DPJM telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-370/KM.17/1997, tanggal 15 Juli 1997 dan telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan No. 107/KM.6/2001, tanggal 14 Mei 2001. Beban pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi pada 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: 2004 Rp

Beban Jasa Kini - Seluruhnya Beban Jasa Kini - Pegawai Beban Jasa Kini - Perusahaan Amortisasi Beban Jasa Lalu Amortisasi Koreksi Aktuarial Beban Pensiun Tahun Berjalan

2003 Rp

9.361.356 (4.138.399) 5.222.957 4.084.754 (605.808) 8.701.903

7.955.462 (2.662.773) 5.292.689 4.084.754 (615.825) 8.761.618

Rekonsiliasi beban pensiun masih harus dibayar (dibayar dimuka) adalah sebagai berikut: 2004 Rp Saldo Awal Tahun Beban Pensiun Tahun Berjalan Iuran Pensiun Dibayar Tahun Berjalan Beban Pensiun Dibayar Dimuka

2003 Rp

5.940.246 (8.701.903) 8.701.903 5.940.246

9.054.608 (8.761.618) 5.647.256 5.940.246

Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun oleh aktuaris independen, PT Manfaat Aktuaria Ikra Pratama adalah sebagai berikut: 2004 Metode penilaian Tingkat mortalita Tingkat bunga aktuarial Penghasilan dasar pensiun (PhDP) Tingkat kenaikan PhDP Jumlah maksimum pensiun peserta

Entry Age Normal Tabel CSO 1980 12 % per tahun 1 kali merit dasar 5 % per tahun 80 % dari PhDP

2003 Projected Benefit Cost Tabel CSO 1980 Mortality 12 % per tahun 2 kali merit dasar 6 % per tahun 80 % dari PhDP


44.

Kewajiban Manfaat Karyawan 2004 Rp

2003 Rp

Kewajiban Manfaat Karyawan Perusahaan Perusahaan Anak

18.051.070 893.072

10.104.064 460.088

Jumlah

18.944.142

10.564.152

Perusahaan memiliki Program Purna Karya yang merupakan tunjangan purnakarya yang diberikan kepada karyawan tetap yang telah memasuki usia pensiun normal, pensiun dipercepat, meninggal dunia atau cacat tetap, sebesar 24 dari gaji. Program ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/KPTS/2003, tanggal 23 September 2003. Metode aktuaria dalam menghitung estimasi kewajiban manfaat karyawan Perusahaan untuk program purna karya adalah Projected Benefit Entry Age Normal yang dilakukan oleh aktuaris independen dari PT Manfaat Aktuaria Ikra Pratama dengan laporan No. 67/LA/03/2004, tanggal 12 Maret 2004. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat Kenaikan PhDP Tingkat Bunga Diskonto Tabel Mortalita Tingkat Kenaikan Cacat

45.

: : : :

6% per tahun 12% per tahun Tabel CSO 1980 0,01% dari Tabel Mortalita

Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa a. Sifat Hubungan Istimewa Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut: (i). Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan. Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain mempunyai pemegang saham yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia. (ii). Perusahaan merupakan salah satu pemegang saham dari perusahaan asosiasi dan perusahaan lainnya (lihat Catatan 9 dan 10). (iii). Perusahaan menempatkan dana pada bank pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah bank pihak ketiga (lihat Catatan 3). (iv). Perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang dan penerusan pinjaman pemerintah (lihat Catatan 24). Pinjaman ini diterima dalam mata uang Rupiah terdiri dari pinjaman dengan tingkat bunga tetap 13,25% dan mengambang (tingkat bunga SBI+1% per tahun).


(v). Dalam rangka pembangunan jalan tol, Perusahaan melakukan kerjasama tanpa kuasa penyelenggaraan, kontrak konsultan dan konstruksi jalan tol, kontrak pekerjaan pelapisan ulang dan pemeliharaan jalan tol dengan BUMN yaitu PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya dan PT Wijaya Karya, dengan saldo sebagai berikut: 2004 Rp

2003 Rp

Uang Muka Kontraktor Kewajiban Kerjasama Operasi Biaya Masih Dibayar - Beban Bunga Hutang Kontraktor

34.842.277 (127.877) (10.619.572) (45.116.823)

2.914.212 (144.770.114) (17.881.624) (24.489.696)

Jumlah Aktiva (Kewajiban) Bersih

(21.021.995)

(184.227.222)

(vi). Ikhtisar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan adalah sebagai berikut: Pihak - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jabar PT Bank Pembangunan Daerah Jatim PT BankTabungan Negara PT Bukaka Marga Utama PT IsmawaTrimitra PT Citra Ganesha Marga Nusantara PT Citra Bhakti Margatama Persada PT Citra Marga Nusaphala Persada PT Marga Mandala sakti PT Citra Margatama Surabaya PT Margabumi Matra Raya PT Margaraya JawaTol PT Bosowa Marga Nusantara PT Marga Mawatindo Esprit PT Margabumi Adhika Raya PT Citra Mataram Satriamarga PT Marga Nujyasumo Agung PT Hutama Karya (Persero) PT Istaka Karya (Persero) PT Waskita Karya (Persero) PT Adhi Karya (Persero) PT Nindya Karya (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan PT Krakatau Steel (Persero) Pemerintah Daerah Jawa Barat PT JalantoI Lingkarluar Jakarta

Sifat Hubungan Istimewa Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Kepemilikan yang Sama Institusi Pemerintah Perusahaan Anak

Transaksi Penempatan Dana Penempatan Dana Penempatan Dana Penempatan Dana Penempatan Dana Penempatan Dana Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kerjasama Operasi Kontraktor Pemasok Pinjaman Lain-lain Kuasa Penyelenggaraan JORR


b. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut: (i). Pengadaan Barang dan Jasa

Jasa Konstruksi Persentase antara jumlah transaksi hubungan istimewa dengan jumlah pembelian jasa konstruksi

(ii). Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Persentase antara jumlah transaksi hubungan istimewa dengan jumlah beban karyawan

(iii). Beban Bunga

Bunga Hutang Bantuan Pemerintah Beban Pinjaman Bank Persentase antara jumlah transaksi hubungan istimewa dengan jumlah beban bunga

(iv). Pendapatan Bunga

Bunga dari Bank BUMN Persentase antara jumlah transaksi hubungan istimewa dengan jumlah pendapatan

46.

2004 Rp

2003 Rp

982.277.282

495.079.333

44,69%

68,87%

2004 Rp

2003 Rp

3.987.291

4.264.317

1,02%

1,27%

2004 Rp

2003 Rp

23.346.254 22.878.472

37.461.897 8.843.924

64,21%

43,59%

2004 Rp

2003 Rp

10.133.608

36.409.151

95,22%

96,03%

Penggunaan Laba Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan telah diputuskan pembagian laba dan penggunaan saldo laba tahun buku 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: Tahun Buku 2003 Rp

Tahun Buku 2002 Rp

Cadangan Umum Dividen Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

142.650.379 100.105.529 5.005.276

69.839.899 74.208.228 2.968.329

Jumlah

247.761.184

147.016.456


Perusahaan membuat penyisihan untuk Cadangan Umum sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995, tanggal 7 Maret 1995, mengenai Perusahaan Terbatas. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan umum tersebut. Sesuai dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 mengenai Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, manajemen Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab untuk turut membina pengembangan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Perusahaan menyisihkan dana sekitar 0,4% - 2% untuk membiayai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (d/h PUKK) yang dipilih oleh Perusahaan atau ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pendanaan untuk program ini dikelola secara terpisah oleh Perusahaan sebelum dialokasikan kepada Usaha Kecil dan Koperasi dalam bentuk hibah dan pinjaman.

47.

Perikatan Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasi dengan sejumlah investor dalam rangka pembangunan, pembiayaan, dan penyelenggaraan jalan tol. Kerjasama operasi tersebut tendiri dari kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan dan kerjasama operasi dengan kuasa penyelenggaraan. a. Kerjasama Operasi Tanpa Kuasa Penyelenggaraan Perusahaan telah melakukan kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan dengan beberapa investor. Secara umum hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan adalah sebagai berikut: (i). Investor membangun dan mendanai pembangunan jalan tol sesuai dengan desain, spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. (ii). Investor menyerahkan jalan tol tersebut yang telah selesai dibangun kepada Perusahaan untuk dikelola dan dioperasikan. (iii). Perusahaan menanggung seluruh beban dan risiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian jalan tol. (iv). Pembayaran kepada investor selama masa kerja operasi dilakukan dengan cara sebagai berikut: • bagi pendapatan tol; atau • bagi pendapatan tol dengan jaminan pembayaran minimum; atau • pembayaran secara angsuran dalam jumlah tetap (angsuran pasti), selama masa kerjasama operasi.


Rincian investor dan cara pembayaran berdasarkan proyek kerjasama operasi, pendapatan tol bagian investor, dan masa kerjasama operasi pada 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut: Investor Bagi Pendapatan Tol Pelebaran Ruas Jalan PT Bangun Tjipta Sarana PT Adhika Prakarsatama Simpang Susun PT Lembah Golf Jagorawi PT Bukit Sentul Tbk PT Jakarta Baru Cosmopolitan

Proyek Kerjasama Operasi

Cikampek - Cibitung Cawang - Cibitung Jakarta - Tangerang Ramp Gunung Putri III Sentul Selatan Exit Ramp STA 18 Jakarta - Tangerang

Bagi Pendapatan Tol dengan Jumlah Minimum Simpang Susun PT Karabha Digdaya Cimanggis Konsorsium Hutama Aji Baraga Penjaringan PT Indocement Tunggal Perkasa Gunung Putri II PT Lippo Karawaci Tbk Gerbang Tol Karawaci PT Suryacipta Swadaya Karawang Timur II Pembayaran Secara Angsuran dalam Jumlah Tetap Ruas Jalan PT Hutama Karya (Persero) Pondok Aren - Ulujami Simpang Susun PT Megapolis Manunggal Cibitung PT Besland Pertiwi Kalihurip PT Wijaya Karya (Persero) Cibubur PT Adhi Karya (Persero) Semarang seksi C PT Istaka Karya (Persero) Palimanan - Cirebon PT Hutama Karya (Persero) Pondok Aren - Ulujami Kerjasama Operasi Lainnya-Hibah PT Maligi Permata Industrial Estate PT Pembangunan Bekasi

Simpang Susun Kerawang Barat Simpang Susun Cikarang Timur

Bagi Pendapatan Tol

Masa Kerjasama Operasi

69% 41% 27%

26 tahun, sejak 1989 22 tahun, sejak 1994 17 tahun 9 bulan, sejak 1994

41% 20% 26,5%

8 tahun, sejak 1997 9 tahun, sejak 1995 Sampai lunas, sejak 2004

37,5% 30% 35% 40,5% 4 - 14%

Sampai lunas, sejak 1996 5 Tahun, sejak 1996 Sampai lunas, sejak 1992 10 tahun, sejak 1996 17 tahun, sejak 1998

--

10 tahun, sejak 2001, dilunasi 2004

-------

10 tahun, sejak 1995 10 tahun, sejak 1995 Sampai lunas, sejak 1997 8 tahun, sejak 1996, dilunasi 2002 15 tahun, sejak 1996, dilunasi 2003 Sejak 2000 sampai lunas, dilunasi 2004

--

Tahun 2001-2005

--

--

Total pendapatan tol bagian dari investor sehubungan dengan kerjasama operasi adalah masing-masing sebesar Rp 133.453.664.859 (Rupiah penuh) dan Rp 106.063.868.845 (Rupiah penuh) pada tahun 2004 dan 2003.


Perjanjian kerjasama operasi yang telah mengalami perubahan dapat diikhtisarkan sebagai berikut: • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Bangun Tjipta Sarana PT Bangun Tjipta Sarana tidak dapat menyelesaikan proyek pelebaran ruas Cawang - Cibitung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan persentase penyelesaian pada saat terhentinya di tahun 1998 sebesar 85,5%. Sementara itu, Perusahaan telah mengoperasikan hasil pelebaran jalan tol tersebut. Pada 4 September 2002 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penerusan dan Revisi Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas Cawang - Cibitung No. 032/BA-DIR/2002 yaitu pengurangan masa konsesi selama 3 (tiga) tahun dari semula 25 tahun menjadi 22 tahun. • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Adhika Prakarsatama Berdasarkan perubahan kerjasama operasi pembangunan pelebaran jalan tol Jakarta - Merak No. 8, tanggal 28 Pebruari 2003, telah disepakati pengurangan masa kerjasama operasi yang semula 18 (delapan belas) tahun menjadi 17 (tujuh belas) tahun, 9 (sembilan) bulan. • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Lembah Golf Jagorawi Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan terhadap kemungkinan kekurangan biaya operasi dan pemeliharaan No. 26/BA/TIM/RE/IX/00, tanggal 21 September 2000, yaitu mengenai peninjauan kembali bagi pendapatan tol berdasarkan hasil evaluasi mengenai realisasi biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Perusahaan menyampaikan konsep Addendum Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pembangunan Akses Keluar Masuk Gunung Putri Tahap III Jalan Tol Jagorawi. Selanjutnya, Perusahaan melalui Surat No. AA.HK02.1204, tanggal 11 Oktober 2002 menyampaikan hasil kajian pendapatan tol pada gerbang tol Karanggan, tidak dapat mencukupi biaya operasi dan pemeliharaan untuk pengoperasian simpang susun tersebut, sehingga sejak 1 Nopember 2002, Perusahaan menangguhkan bagi pendapatan tol dengan PT Lembah Golf Jagorawi sampai dengan tercapai kesepakatan. • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Bukit Sentul Tbk (d/h PT Royal Sentul Highland) Berdasarkan Berita Acara No. 27/BA/TUA-RE/VII/00, tanggal 5 Juli 2000 disepakati perubahan persentase bagi pendapatan tol atas proyek pembangunan simpang susun Sentul. Selanjutnya, pada 21 Juni 2002 terjadi perubahan dan telah disepakati perubahan persentase bagi hasil, pada pendapatan tol yang semula 41% dari hasil bersih untuk PT Bukit Sentul Tbk berubah menjadi 20% dari hasil kotor, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001 sampai berakhirnya masa kerjasama operasi dan juga perubahan tehadap masa kerjasama operasi menjadi 9 (sembilan) tahun. • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Jakarta Baru Cosmopolitan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. 50, tanggal 20 Januari 2003, bahwa pembangunan Exit Ramp pada STA 18 jalan tol Jakarta - Tangerang yang semula tertunda telah dilaksanakan dan telah dioperasikan sejak 12 Oktober 2003. Mulai Januari 2004, besarnya persentase bagi pendapatan tol adalah 26,5%.


• Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Lippo Karawaci Tbk PT Lippo Karawaci Tbk telah menyelesaikan pembangunan simpang susun dan gerbang tol Karawaci, walaupun realisasi pembangunannya mengalami perubahan dari spesifikasi awal yang telah ditetapkan. Sejak tahun 1997, Perusahaan telah mengoperasikan simpang susun dan gerbang tol Karawaci namun bagi hasil pendapatan baru diberlakukan mulai 1 Oktober 2001 dikarenakan Rencana Teknik Akhir (Final Engineering Design) baru disahkan oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada 28 September 2001. Berdasarkan perubahan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Simpang Susun Karawaci dan Gerbang Melintang (Barrier Gate) Jalan Tol Jakarta - Merak No. 84, tanggal 13 September 1995 yang disahkan pada 30 Maret 2004, No. 94, nilai proyek mengalami penurunan dari Rp 20.113.174.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 19.426.689.000 (Rupiah penuh). • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Hutama Karya (Persero) PT Hutama Karya (Persero) telah menghentikan proyek Pondok Aren - Ulujami pada tahun 1998. Perusahaan telah menyetujui untuk menerima hasil pekerjaan proyek tersebut dan memutuskan untuk mengambil alih penerusan proyek tersebut. Sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang No. 32, tanggal 9 Maret 2001dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-47/MK.01/2001, tanggal 31 Januari 2001, Perusahaan menyetujui untuk mengganti biaya proyek pembangunan dari PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 170.610.376.779 (Rupiah penuh) dengan cara angsuran tetap selama 10 tahun dengan bunga 18,5% per tahun. Berdasarkan Perjanjian Pengakhiran Hutang Piutang No. 34, tanggal 19 Oktober 2004 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, telah disepakati untuk mengakhiri perjanjian hutang piutang No. 32, tanggal 9 Maret 2001 (lihat Catatan 41). • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Istaka Karya Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Maret 2003 dari Notaris Drs. Andy A. Agus, SH, mengenai Perjanjian Pengakhiran atas Perjanjian Hutang Piutang No. 35, tanggal 13 Desember 2001, telah disepakati perusahaan untuk melunasi seluruh hutang yang semula sebesar Rp 242.938.000.000 (Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 210.000.000.000 (Rupiah penuh) dan dibebaskan dari denda bunga dari angsuran yang seharusnya dibayar kepada PT Istaka Karya (lihat Catatan 41). Perjanjian kerjasama operasi yang belum berjalan efektif: • Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Karabha Digdaya PT Karabha Digdaya belum seluruhnya menyelesaikan lingkup pekerjaan konstruksi simpang susun Cimanggis, sehingga ketentuan mengenai bagi hasil belum dapat berlaku secara efektif sesuai dengan perjanjian. Perusahaan telah mengoperasikan perbagian simpang susun yang telah diselesaikan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini belum terdapat penyelesaian atas sisa pekerjaan tersebut. b. Kerjasama Operasi dengan Kuasa Penyelenggaraan Perusahaan telah melakukan kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan dengan beberapa investor. Secara umum hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kerjasama operasi dengan kuasa penyelenggaraan adalah sebagai berikut: (i). Investor membangun dan membiayai pembangunan jalan tol sesuai dengan desain spesifkasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. (ii). Investor mengoperasikan dan memelihara jalan tol termasuk penarikan tarif tol selama masa konsesi.


(iii). Pada akhir masa konsesi investor menyerahkan jalan tol tersebut kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: • Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk apapun kepada investor; • Perusahaan berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol tersebut dan menerima hasil jalan tol tanpa wajib menyerahkannya kepada investor; dan • Perusahaan tidak diwajibkan untuk mempekerjakan para karyawan investor. (iv). Apabila terjadi kelalaian atau cidera janji oleh investor kepada para kreditur, maka para kreditur dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Perusahaan untuk mengakhiri PKP investor. Rincian investor berdasarkan proyek kerjasama operasi, panjang jalan, dan masa konsesi pada 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut: Investor Ruas Jalan Tol yang Beroperasi PT Citra Marga Nusaphala Persada PT Marga Mandala Sakti PT Margabumi Matraraya PT Bintaro Serpong Damai PT Bosowa Marga Nusantara

Ruas Jalan Tol Belum Konstruksi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga PT Jakarta Lingkar Barat satu PT Marga Andhika Raya PT Citra Marga Surabaya PT Marga Jawa Tol PT Marga Setiapuritama

Proyek Kerjasama

Panjang Jalan (Km)

Masa Konsesi

Jakarta Harbour Road Tangerang - Ciujung Tahap I Ciujung - Merak Tahap II Surabaya - Gresik Pondok Aren - Serpong Pelabuhan - Urip Sumohardjo Urib Sumohardjo - Jl. ST Abdullah Teuku Umar

28,80 34,20 38,25 22,80 7,25 6,10 4,26

1994 - 2023 1990 - 2020 1993 - 2023 1991 - 2016 1997 - 2024 1994 - 2024 1994 - 2024

Bekasi Timur - Cawang - Kampung Melayu Kebon Jeruk - Rawa Buaya - Penjaringan (JORR Ruas W-1) Gempol - Pandaan SS Waru - Tanjung Perak Waru (Aloha) - Wonokromo-Tanjung Perak Semarang - Batang

21,50 9,76

1994 - 2025 1997 - 2027

13,60 36,50 18,40 75

22 Tahun 38 Tahun 33 Tahun 28 Tahun

Perusahaan semula memiliki kerjasama operasi dengan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) untuk membangun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang meliputi ruas jalan sebagai berikut: Ruas Jalan Tol

Investor dengan PKP

Pondok Pinang - Cikunir (Ruas S dan E1) PT Marga Nutrindo Bhakti (MNB) Cikunir - Tanjung Priok (Ruas E2, E3, N) PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) Kebon Jeruk - Pondok Pinang (Ruas W2) PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)

Nilai Proyek Rp

Nomor PKP

546.563.000 No. 116; 22 Desember 1991 1.103.787.000 No. 96;16 Desember 1995 8.192.000 No. 43; 15 April 1996

Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 telah menyebabkan investor berada dalam keadaan ketidakpastian terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan kewajibannya atas pinjaman sindikasi pada saat jatuh tempo. Krisis ekonomi juga berdampak pada memburuknya kondisi usaha bank-bank di Indonesia pada umumnya.


Melalui program restrukturisasi perbankan pada tahun 1998 dan 1999 dimana, BPPN mengambilalih pinjaman sindikasi dari berbagai bank yang merupakan kreditur ketiga investor tersebut. Sejak saat itu BPPN berperan sebagai kreditur terhadap para investor tersebut. Pada tahun 2000, sebagai kelanjutan dari ketidakmampuan para investor memenuhi kewajibannya, para kreditur ketiga investor tersebut menerima surat pernyataan cidera janji (default letter) dari masing-masing Bank Agen Fasilitas yang ditujukan kepada para investor sebagai berikut : • Surat Pernyataan Cidera Janji No. IJK/8.5/4743, tanggal 12 Juni 2000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada MNB. • Surat Pernyataan Cidera Janji No. SFN/204/2000, tanggal 17Juli 2000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada CBMP. • Surat Pernyataan Cidera Janji No. 2000.644/DIRCO-DPI, tanggal 12 Juni 2000 dari PT Bank International Indonesia Tbk kepada CMSP. Surat Pernyataan Cidera Janji tersebut mengakibatkan pengakhiran PKP dengan investor. Sebagai konsekuensi dari pengakhiran PKP tersebut, Perusahaan mengambilalih kuasa penyelenggaraan jalan tol dan berkewajiban meneruskan pemenuhan kewajiban investor kepada krediturnya. Estimasi nilai kewajiban yang harus diambilalih ditetapkan berdasarkan hasil korespondensi antara Bank Agen Fasilitas dengan pihak konsultan independen yang ditunjuk sebagaimana tertera di bawah ini: Ruas JORR

Pondok Pinang - Cikunir (Ruas S dan E1) Cikunir - Tanjung Priok (Ruas E2, E3, N) Kebon Jeruk - Pondok Pinang (Ruas W2) Jumlah

Estimasi Kewajiban Rp

Telah Dibukukan Perusahaan Rp

721.149.000 243.415.000 105.957.000

198.677.000 243.415.000 105.957.000

1.070.521.000

548.049.000

Surat Ketetapan Dasar Estimasi Kewajiban No. IJK/5/0257; 12 Januari 2001 No. SFN/031/2000; 11 Januari 2000 No. 2000.1128/DIRCO- DPI; 1 Nopember 2000

Estimasi kewajiban sebesar Rp 1.070.521.000.000 (Rupiah penuh) ini telah mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang tertuang dalam keputusan No. KEP- 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001. Dari jumlah estimasi kewajiban tersebut Perusahaan telah mengakui dan membukukan Kewajiban karena Pengakhiran PKP sebesar Rp 548.049.000.000 (Rupiah penuh) yang mencakup JORR ruas E2, E3, dan N sebesar Rp 243.415.000.000 (Rupiah penuh), JORR ruas W2 sebesar Rp 105.957.000.000 (Rupiah penuh), dan JORR ruas E1 sebesar Rp 198.677.000.000 (Rupiah penuh). Hasil Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001 menyatakan bahwa hak konsesi atas 1 (satu) unit Jalan Tol Pondok Pinang - Jagorawi JORR S berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas untuk negara, dengan ketentuan bahwa setelah kredit dari Bank BNI sudah dilunasi dari penghasilan operasional jalan tol oleh PT Marga Nurindo Bhakti, hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada negara Cq PT. Hutama Karya.


Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan masih menangguhkan pencatatan kewajiban diestimasi sebesar Rp 522.000.000.000 (Rupiah penuh). Penangguhan pencatatan dilakukan karena belum adanya keputusan dari Menkimpraswil atas Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 7 April 2004 atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001 tersebut.

48.

Kontinjensi dan Perikatan Lainnya a. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit (PK) dengan BCA pada tanggal 4 Mei 2004 dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 631.500.000.000 (Rupiah penuh) berkaitan dengan pendanaan proyek jalan tol Cipularang Tahap II. Ketentuan PK tersebut antara lain sebagai berikut: • perjanjian kredit ini berlaku sejak awal bulan ke 13 (tiga belas) sejak ditandatanganinya PK; • Perusahaan mendapatkan masa tenggang dimana dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pokok pinjaman (tidak termasuk kewajiban untuk membayar bunga dan biaya-biaya lainnya) terhitung sejak tanggal efektif pada bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak ditandatanganinya perjanjian; • Perusahaan melakukan pembayaran hingga tahun ke 6 (enam) sejak berakhirnya masa tenggang; dan • fasilitas kredit diberikan untuk pekerjaan seksi III.1 ruas Plered - Cikalong Wetan, seksi IV.1 dan IV.3 ruas Cikalong Wetan - Cikamuning. b. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Perusahaan mengadakan kerjasama dengan CMNP dalam bentuk pengoperasian jalan tol secara terpadu yang dimuat dalam Akta No. 42, tanggal 4 Juni 1993 juncto Akta No. 386, tanggal 30 September 1994. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 272-A/KPTS/2996 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 434/KMK.016/2996, tanggal 20 Juni 1996 tentang Pengoperasian Terpadu Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (Tomang - Cawang -Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga - Pluit - Grogol - Tomang) serta Penetapan Angka Perbandingan Pembagian Pendapatan Tol, dimana jalan tol lingkar dalam kota dijadikan dalam satu kesatuan sistem jaringan jalan tol dalam kota Jakarta yang pengoperasiannya dilakukan secara terpadu dengan bagi pendapatan tol masing-masing sebesar 25% dan 75% untuk Perusahaan dan CMNP. Berdasarkan Surat Keputusan Menkimpraswil No. JL.01.04-Mn/582, tanggal 7 Nopember 2002, ditetapkan pola bagi hasil jalan tol dalam kota Jakarta antara CMNP dan Perusahaan adalah sebagai berikut: Persentase Bagi Hasil CMNP Perusahaan -

Mulai awal konsesi sampai dengan 9 Mei 2002 Mulai 10 Mei 2002 sampai dengan 31 Desember 2003 Mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan akhir masa Konsensi (tahun 2023)

75% 65% 55%

25% 35% 45%


Perusahaan dan CMNP telah menandatangani perjanjian pada 19 Maret 2003, sebagai berikut: • Perjanjian No. 06/SPK-DIR/2003 dan No. 23/SPJK-HK.04/III/2003, mengenai Perubahan II PKP Jalan ToI No. 42, tanggal 4 Juni 1993. Perjanjian ini menyepakati pembagian Hasil Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta antara Perusahaan dan CMNP dilaksanakan berdasarkan surat Menkimpraswil No. JL.01.04-Mn/581, tanggal 7 Nopember 2002. • Perjanjian No. 07/SPK-DIR/2003 dan No.14/SPJK-HK.04/III/2003 mengenai Perubahan II Perjanjian Pengoperasian Terpadu pada pengoperasian jalan tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok antara Perusahaan dengan CMNP yang antara lain menyepakati bahwa pengumpulan tol pada Jalan Lingkar Dalam - Kota Jakarta yaitu ruas Tomang - Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - JembatanTiga - Pluit Grogol - Tomang dilaksanakan dengan menggunakan sistem transaksi terbuka dan pembayaran tol dilaksanakan satu kali untuk semua ruas Jalan Tol Lingkar dalam Kota Jakarta. • Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dengan CMNP pada 19 Maret 2003, yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut: (i). bahwa akibat Perubahan II PKP, maka CMNP mempunyai kewajiban untuk mengembalikan bagian pendapatan Perusahaan sebesar 10% dari Hasil Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang masih berada di CMNP, dan (ii).CMNP akan membayar kepada Perusahaan bagian pendapatan tersebut di atas sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai ditandatangani Perubahan II PKP dengan cara sekaligus selambatlambatnya 7 (tujuh) hari dan sejak diberlakukannya kenaikan tarif tol. Perusahaan telah menerima seluruh hasil kesepakan tersebut pada tanggal 26 dan 30 Juni 2003 sebagai kelanjutan dari pemberlakuan tarif tol baru. c. Penangguhan Pengakuan Aktiva, Kewajiban, Beban, dan Pendapatan JORR Ruas S Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Catatan 47.b, Perusahaan menangguhkan pengakuan kewajiban pengakhiran PKP yang berkaitan dengan JORR ruas S, sehingga Perusahaan belum mengakui pendapatan dan beban yang berasal dari ruas tersebut. Penerimaan kas dan pengeluaran biaya operasional penyelenggaraan ruas tersebut dilaksanakan melalui suatu rekening khusus (escrow account) di Bank BNI atas nama Perusahaan. Pengakuan pendapatan dan beban dari ruas S berikut aktiva dan kewajibannya akan terkait dengan tindak lanjut dari Menkimpraswil atas diterbitkannya Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 7 April 2004 atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001, yang memerintahkan Menkimpraswil untuk menyerahkan pengelolaan JORR ruas S kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) Perusahaan telah melakukan pengakhiran kerjasama penyelenggaraan jalan tol JORR ruas W1 dan pencabutan izin kerjasama dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80/KPTS/1997, tanggal 4 April 1997 sehubungan dengan tidak adanya kejelasan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol JORR ruas W1. Perusahaan akan mempertimbangkan penggantian biaya investasi yang telah dikeluarkan JLB setelah dilakukan due diligence dari pihak independen. Sampai dengan tanggal laporan ini, JLB belum sepakat atas keputusan pelaksanaan due diligence tersebut.


e. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) KKDM didirikan berdasarkan Akta No. 94, tanggal 20 Desember 1996 dari Notaris Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada KKDM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Bekasi Timur - Cawang - Kampung Melayu yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 7.650.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 7.650.000.000 (Rupiah Penuh) yang merupakan 10% kepemilikan Perusahaan di KKDM. Sampai dengan tanggal laporan ini, penyertaan saham tersebut belum disetor oleh Perusahaan. f.

PT Mitra Jaya Artha Marga (MJM) MJM didirikan berdasarkan Akta No. 65, tanggal 18 Agustus 1997dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, notaris di Jakarta. Penyertaan pada MJM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Pejagan - Pemalang dan terdiri dari 3 simpang susun. Perusahaan memiliki 4.198.650 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham atau setara dengan Rp 4.198.650.000 (rupiah penuh) yamg merupakan 10% kepemilikan Perusahaan di MJM. Sampai dengan tanggal laporan ini, penyertaan saham tersebut belum disetor oleh Perusahaan.

g. PT Bina Puri Holding Bhd (BPH) Berdasarkan Surat Keputusan Menkimpraswil No. 307/KPTS/M/2004, tanggal 4 Agustus 2004 tentang penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tol ruas Ciranjang - Padalarang kepada Perusahaan dan pemberian izin kerjasama penyelenggaraan jalan tol kepada Perusahaan dengan PT Bina Puri Holding Bhd. BPH dalam waktu 12 bulan sejak ketetapan ini harus menyelesaikan Final Engineering Design (FED) dan dilanjutkan dengan penandatanganan PKP. Panjang jalan tol ruas Ciranjang - Padalarang adalah 33,3 km dan jangka waktu kuasa penyelenggaraan jalan ditetapkan selama 32 (tiga puluh dua) tahun sejak ditandatanganinya PKP. h. Pengeluaran Biaya Pembebasan Tanah Surat Menkimpraswil kepada Menteri Keuangan No. TN.01.01-Mn/14, tanggal 21 Januari 2003, mengenai status pengeluaran biaya pengadaan tanah dalam rangka investasi pembangunan jalan tol, adalah sebagai berikut: (i). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kebijakan yang perlu diambil adalah: • Pemerintah tetap bertanggung jawab atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol; • Pembiayaan pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Perusahaan dan/atau mitranya harus dianggap sebagai piutang Perusahaan kepada Pemerintah; dan • Supaya ada produk hukum yang mendasari pengeluaran tersebut Pemerintah (dhi. Menkimpraswil) perlu perlu menerbitkan perintah kepada Perusahaan untuk mendukung tindakan pengadaan tanah yang telah dilakukan. (ii). Sehubungan dengan hal tersebut, Menkimpraswil memohon persetujuan Menteri Keuangan untuk menjadikan pengeluaran pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang dibiayai terlebih dahulu oleh Perusahaan dan/mitranya dapat dijadikan hutang Pemerintah kepada Perusahaan agar dengan kejelasan status tersebut, pihak Perusahaan tidak menghadapi kendala didalam pembukuannya.


Sampai dengan tanggal laporan ini, Menteri Keuangan belum memberikan jawaban dan keputusan mengenai status pengadaan tanah yang telah dilakukan Perusahaan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Surat Menkimpraswil No. Jl.01.03-Mn/257, tanggal 23 April 2004 kepada Perusahaan, mengenai pelaksanaan penyelesaian pengadaan lahan Cikampek-Purwakarta-Padalarang tahap II, dimana Menkimpraswil meminta agar Perusahaan dapat menyediakan dana terlebih dahulu guna penyelesaian pembayaran kekurangan lahan tersebut sesuai kebutuhan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana Wilayah. Selanjutnya pengeluaran dana tersebut akan diperhitungkan sebagai hutang negara dan akan dikembalikan kepada Perusahaan dengan cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan telah mengeluarkan biaya pengadaan tanah sebesar Rp 759.183.929.833 (Rupiah penuh) untuk pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Pondok Aren Ulujami, Proyek JORR, Ramp Bekasi - Caman, Karang Tengah - Pluit, Cipularang, gerbang tol Karang Tengah dan Kebon Jeruk, dan simpang susun Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Perusahaan telah mencatat pengeluaran biaya pengadaan tanah tersebut dalam akun Piutang Pembebasan Tanah (lihat Catatan 13). i.

Pengakhiran PKP dengan PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) Pada tahun 2001, Perusahaan telah melakukan pengakhiran PKP dengan CGMN atas proyek jalan tol Cikampek - Padalarang (lihat Catatan 26). Sampai dengan tanggal laporan ini, belum dicapai kesepakatan mengenai pengakhiran PKP tersebut baik mengenai penyebab pengakhiran maupun jumlah kewajiban yang harus dibayar Perusahaan.

j.

Perjanjian Penyerahan Bagi Pendapatan Tol dengan Investor Sehubungan dengan pembangunan jalan tol yang didanai oleh pihak ketiga atas dasar kerjasama operasi dengan kuasa penyelenggaraan, Perusahaan mempunyai kewajiban dengan pihak ketiga tersebut dalam bentuk perjanjian penyerahan bagi pendapatan tol dari pengoperasian ruas jalan tol, sebagai berikut: Investor PT Margabumi Matraraya (MBM) PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) PT Marga Mandala Sakti (MMS) PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) PT Margabumi Adhika Raya (MAR) PT Citra Margatama Surabaya (CMS) PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

Ruas Jalan Tol Surabaya - Gresik Ujung Pandang (Pelabuhan Laut Soekarno Hatta - Urip Sumohardjo/Petta Rani - St. Abdullah) Tangerang - Merak Cawang - Tanjung Priuk - Pluit - Jembatan Tiga Bekasi Timur - Kampung Melayu Gempol - Pandaan Simpang Susun Waru - Tanjung Perak Pondok Aren - Serpong

Status Operasi Operasi Operasi Operasi Dalam Konstruksi Dalam Konstruksi Belum Konstruksi Operasi


k. Kontrak Konstruksi dengan Para Kontraktor Perusahaan telah mengikat kontrak konstruksi dengan beberapa kontraktor sehubungan dengan proyek pembangunan jalan tol antara lain sebagai berikut: Dalam Jutaan Rupiah

Kontrak Kontraktor

Ruas Jalan Tol

Jangka Waktu (hari)

Nilai Sisa Komitmen

Nilai

Tanggal

Purwakarta Utara Purwakarta Selatan Purwakarta Selatan - Plered Plered - Darangdan

155.648

8 April 2004

365

155.648

209.652 332.241

8 April 2004 8 April 2004

365 365

209.652 332.241

Darangdan - Cikalong Wetan Jembatan Cisomang Cikalong Wetan - Cikubang Jembatan Cikubang dan Cikalong Wetan - Cikubang Cikubang - Cipada (termasuk jembatan Cipada) Cipada - Cikamuning

120.507 75.886 106.202 140.430

8 April 2004 8 April 2004 8 April 2004 8 April 2004

365 365 365 365

120.507 75.886 106.202 140.430

236.374

8 April 2004

365

236.374

93.091

8 April 2004

365

93.091

86.368

9 Sep 2003

400

22.153

140.852 25 Peb 2004

333

20.816

146.581 20 Peb 2004

330

10.137

1. Proyek Jalan Tol Cipularang Tahap II PT Mawatindo PT Adhi Karya Tbk PT Waskita Karya dan PT Yasa Patria PT Nindya Karya PT L&M Systems Indonesia PT Daya Mulia Turangga PT Propelat PT Hutama Karya (Persero) PT Sumber Mitra Jaya dan PT Ircon 2. Proyek JORR PT Hutama Karya PT Nindya - Modern PT Istaka Karya Jumlah

Ruas W 2 (S) Seksi II Veteran - Ulujami Ruas E1 Seksi III Hankam - Jati Asih Ruas E1 Seksi IV Jati Asih - Cikunir

1.843.832

1.523.137

l. Keputusan Pemerintah Mengenai Status Rencana Proyek Jalan Tol Pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional telah melakukan penjadwalan ulang atas sejumlah proyek infrastruktur, termasuk diantaranya proyek jalan tol. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang menetapkan status rencana proyek jalan tol yaitu proyek yang pelaksanaanya “ditangguhkan”, “dikaji kembali”, dan “diteruskan” sesuai dengan Keppres No. 39, tanggal 20 September 1997. Pemerintah menerbitkan Keppres No. 47, tanggal 1 Nopember 1997, mengenai status beberapa proyek jalan tol yang pelaksanaannya “dikaji kembali” dan “ditangguhkan” menjadi “diteruskan” dan kemudian diterbitkan Keppres No. 5, tanggal 10 Januari 1998 sehingga status proyek jalan tol kembali seperti semula sesuai Keppres No. 39 tahun 1997. Lebih lanjut, dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 64, tanggal 8 Mei 2000 yang mengubah beberapa status proyek jalan tol menjadi proyek yang pelaksanaanya “diteruskan”.


Pada tanggal 22 Maret 202, Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 15, tanggal 22 Maret 2002 yang mencabut Keppres No. 39 tahun 1997 serta Menteri terkait diminta melakukan penilaian kelayakan penerusan proyek-proyek yang ditangguhkan dan dikaji kembali sebagaimana dimaksud dalam lampiran II - VI Keppres No. 39, tanggal 20 September 1997 dan selanjutnya Menteri terkait akan menetapkan penerusan proyek-proyek yang telah dinilai layak dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia terlebih dahulu. Sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 15/2002, Menkimpraswil, sebagaimana tertuang dalam Surat No. JLJ.0103-Mn/552, tanggal 16 Oktober 2002, telah melakukan kajian atas 6 (enam) ruas tol serta mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyetujui dilanjutkannya pembangunan. Keenam ruas jalan tol tersebut adalah sebagai berikut: • JORR seksi W2, E1 Selatan, dan E1 utara; • Cikampek - Padalarang Tahap 1; • JORR seksi W2, E2, E, dan N; • JORR seksi W1; • Simpang Susun Waru - Tanjung Perak Tahap 1; dan • Gempol - Pandaan. m. Perubahan Status Jembatan Tol menjadi Jembatan Umum Tanpa Tol Berdasarkan Keppres No. 37, tanggal 10 Juni 2003, mengenai perubahan status jembatan tol Citarum Raja Mandala dan jembatan tol Mojokerto yang telah diubah statusnya menjadi jembatan umum tanpa tol. Perubahan status jalan tol tersebut mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian yang setara dengan nilai buku dari kedua jembatan tol tersebut sebesar Rp 2.102.051.655 (Rupiah Penuh) dan telah diakui sebagai beban pada tahun 2003. Sampai dengan tanggal laporan ini Perusahaan belum membuat Berita Acara Serah Terima kepada Pemerintah Daerah dan tetap mengeluarkan biaya pemeliharaan dari pengoperasian kedua jembatan umum tanpa tol tersebut. n. Pemberian Konsesi Pengusahaan Jalan Tol kepada Perusahaan Berdasarkan Undang-undang Jalan No. 38 tahun 2004, tanggal 18 Oktober 2004, Perusahaan akan diberi konsesi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit. Penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya undang-undang ini. 49.

Restrukturisasi Hutang JORR Berkaitan dengan restrukturisasi hutang JORR, Perusahaan menerima Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan No. KEP-22A/M.EKUIN/05/K.KKSK/02/2001, tanggal 11 Mei 2001 juncto No. KEP02/K.KKSK/02/2001, tanggal 15 Pebruari 2001 dan No. KEP-02/K.KKSK/04/2001, tanggal 27 April 2001 (SK KKSK I) serta Keputusan Menteri Koordinator EKUIN selaku Ketua KKSK No. KEP-01/K.KSK/01/2002, tanggal 16 Januari 2002 (SK KKSK II) yang antara lain menetapkan: • novasi sebagian piutang PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (d/h BPPN) dari kreditur lainnya terhadap 3 (tiga) debitur JORR (CBMP, CMSP, dan MNB) yang dialihkan kepada JLJ adalah sebesar Rp 1.070.521.000.000 (Rupiah penuh); • konversi piutang PPA (d/h BPPN) kepada JLJ menjadi ekuitas dan/atau kuasi ekuitas sehingga komposisi kepemilikan pemegang saham akhir pada JLJ setelah konversi tersebut adalah 90% PPA (d/h BPPN) dan 10% Perusahaan; dan


• piutang PPA (d/h BPPN) yang tidak dinovasi kedalam JLJ tetap menjadi kewajiban 3 (tiga) debitur JORR yaitu sebesar Rp 1.490.000.000.000 (Rupiah penuh). Sebagai pelaksanaan dari SK KKSK I dan SK KKSK II telah dibuat Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Akta Novasi) No. 24, tanggal 18 Januari 2002 dari Notaris Imas Fatimah SH, oleh dan antara PPA (d/h BPPN), para kreditur lainnya, JLJ, dan Perusahaan. Berdasarkan Akta Novasi, JLJ menjadi pihak debitur terhadap PPA (d/h BPPN) dan para kreditur lainnya. Akta Novasi ini dibuat sebagai kompensasi, karena diserahkannya kuasa penyelenggaraan jalan tol yang seharusnya berdasarkan PKP diambilalih oleh Perusahaan kepada JLJ. Selain hal tersebut di atas SK KKSK I memutuskan hal-hal sebagai berikut: • PPA (d/h BPPN) dan Perusahaan melalui JLJ diminta untuk segera melakukan Right to Match (RTM) yang dimaksudkan untuk memperoleh penawaran terbaik dalam Preferred Strategic Partner untuk JLJ; dan • meminta Jaksa Agung Republik Indonesia untuk membantu mempercepat penyelesaian masalah hukum yang menyangkut proyek JORR ruas S, sehingga penerusan pembangunan dan pengoperasian proyek JORR dapat dijalankan sesuai dengan keputusan KKSK. Pada 11 Juli 2002, KKSK mengeluarkan Keputusan No. KEP.01/K.KKSK/07/2002 (SK KKSK III) yang mengatur percepatan penyelesaian proyek JORR sebagai berikut : • penyelesaian piutang PPA (d/h BPPN) sebesar Rp 1.070.521.000.000 (Rupiah penuh) dilakukan oleh Perusahaan sebagai operator dan regulator jalan tol, dimana bentuk dan tata cara penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan PPA (d/h BPPN); dan • terkait dengan kebijakan dan arahan kelanjutan proyek JORR, tetap diserahkan sepenuhnya kepada Menkimpraswil, termasuk penyelesaian permasalahan pengadaan mitra strategis. Pengambilalihan piutang PPA (d/h BPPN) tersebut oleh Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN selaku pemegang saham Perusahaan melalui Surat No. 818/M-MBU/2002 tanggal 20 Desember 2002. Berdasarkan Akta No. 47 dan 43 tanggal 19 Nopember 2003, yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, dicapai kesepakatan antara Perusahaan, PPA (d/h BPPN), dan para kreditur JORR berkenaan dengan penyelesaian hutang yang terkait dengan proyek JORR sebagai berikut: • hutang kepada PPA (d/h BPPN) dan para kreditur JORR Iainnya senilai Rp 1.070.521.000.000 (Rupiah penuh) tidak jadi dikonversi menjadi ekuitas di JLJ melainkan akan diselesaikan oleh Perusahaan, • hutang yang berhubungan dengan JORR ruas non S sebesar Rp 548.521.000.000 (Rupiah penuh) diselesaikan melalui pembayaran tunai Perusahaan sebesar Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) dan sisanya sebesar Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) diselesaikan dengan penerbitan obligasi Perusahaan kepada PPA (d/h BPPN) dan para kreditur JORR dengan nama Jasa Marga JORR I tahun 2003, dan • sisa hutang JORR yang berhubungan dengan ruas S yaitu senilai Rp 522.000.000.000 (Rupiah penuh) baru akan diselesaikan Perusahaan setelah terdapat pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan hak konsesi ruas S diserahkan kepada Perusahaan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Perusahaan telah membayar lunas secara tunai sebagian hutang JORR untuk ruas non S sebesar Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) pada tanggal 19 Nopember 2003 dan pada tanggal yang sama telah menerbitkan obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003 dengan nominal Rp 274.260.500.000 (Rupiah penuh) (lihat Catatan 22.a).


Sampai dengan tanggal laporan ini, belum ada penyelesaian sisa hutang senilai Rp 522.000.000.000 (Rupiah penuh) karena terkait dengan belum adanya keputusan dari Menkimpraswil atas Berita Acara Pelaksanaan Barang Bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksanaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 7 April 2004 (lihat Catatan 48.c).

50.

Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia masih akan terpengaruh oleh stabilitas sosial dan politik di dalam negeri, walaupun secara makro telah terjadi perbaikan yang posifif atas beberapa indikator ekonomi utama, seperti meningkatnya kegiatan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya produk domestik bruto, terjadinya perbaikan likuiditas, menurunnya tingkat suku bunga dan tingkat inflasi serta mulai meningkatnya kepercayaan investor seperti terlihat dari kenaikan secara umum harga-harga saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia. Dalam tahun 2004, setelah pemilihan umum untuk anggota parlemen dan presiden telah diselesaikan secara damai dan demokrasi, nilai tukar Rupiah relatif stabil dan composite stock price index telah mencapai nilai tertinggi selama sejarah pasar modal Indonesia. Dalam merespon kondisi ekonomi tersebut, Perusahaan telah dan akan melanjutkan rencana kerja sebagai berikut: • Prioritas percepatan pembangunan ruas jalan tol JORR (ruas TMII - Ceger, Ceger - Hankam Raya, Pondok Pinang - Veteran, Veteran - Ulujami, dan Hankam - Cikunir), dan proyek jalan tol Cipularang Tahap II ruas jalan tol Cikampek - Padalarang (Cikampek - Purwakarta dan Padalarang Bypass). Selain untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di sekitar wilayah ruas-ruas tersebut juga didasarkan pada aspek kelayakan baik dari sudut finansial maupun ekonomis. • Identifikasi ruas-ruas jalan tol baru dan pre-feasibility study untuk ruas baru yang potensial. • Pengembangan usaha lain diantaranya penyediaan tempat pelayanan dan sistem pembayaran dengan menerapkan teknologi contactless smart card. • Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama operasi dengan cara negosiasi ulang untuk kerjasama - kerjasama operasi yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Laporan keuangan telah mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan.


51.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 21, tanggal 28 Pebruari 2005 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 300.000.000.000 (Rupiah penuh) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jangka waktu penyelesaian kredit adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan akhir triwulan IV/2009 dengan grace period 3 (tiga) triwulan.Tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun selama 2 (dua) tahun dan tahun-tahun berikutnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan dari bank. Bunga dibayar setiap triwulan dan melakukan penyisihan dana (sinking fund) bunga dan pokok pinjaman dengan jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo pembayaran berupa deposito atau Deposit On Call (DOC). Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan jalan tol JORR tahap II ruas E1, E2, dan E3. b. Berdasarkan Berita Acara RUPS PT Citra Margatama Surabaya (CMS) No. 13, tanggal 6 Mei 2004, Perusahaan menyetujui melakukan setoran modal sesuai dengan jumlah modal dasar Pendiri sebesar Rp 24.000.000.000 (Rupiah penuh) atau 24.000.000 saham. Setoran modal yang telah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2004 adalah Rp 12.000.000.000 (Rupiah penuh) atau 12.000.000 saham. Pada 7 Januari 2005, Perusahaan telah melakukan setoran modal pada CMS sebesar Rp 2.600.000.000 (Rupiah penuh).

52.

PSAK 24 Revisi (2004) - Imbalan Kerja Pada tahun 2004, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (revisi 2004) mengenai “Imbalan Kerja”. Sebagai perbandingan, versi PSAK 24 terdahulu hanya mencakup manfaat pensiun, sedangkan PSAK 24 (revisi 2004) mencakup berbagai bentuk imbalan kerja kepada karyawan, antara lain: a. imbalan kerja jangka pendek; b. imbalan pasca kerja; c. imbalan kerja jangka panjang lainnya; d. pesangon pemutusan kerja (PKK); dan e. imbalan berbasis ekuitas. PSAK 24 (revisi 2004) berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2004, namun penerapan lebih dini dianjurkan. Pada tahun 2004, Perusahaan belum menerapkan PSAK 24 (revisi 2004) tersebut.


53.

Reklasifikasi Akun Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003 telah direklasifikasi sesuai dengan penyajian laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2004 untuk tujuan perbandingan. Sebelum Reklasifikasi Rp

Aktiva Tidak Lancar - Aktiva Tetap Pemilikan Langsung Aktiva Tidak Lancar - Aktiva Tetap Aktiva Tetap Dalam Konstruksi Aktiva Tidak Lancar Investasi Jangka Panjang Aktiva Tidak Lancar Investasi pada Perusahaan Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Ekuitas - Saldo Laba Bonus dan Tantiem Ekuitas - Saldo Laba Koreksi Saldo Laba Jumlah

54.

Setelah Reklasifikasi Rp

2.002.335.078

1.916.212.391

1.375.390.107 3.377.725.185

1.461.512.794 3.377.725.185

203.315.426

--

--1.578.705.533

19.048.446 184.266.980 1.664.828.220

3.101.640

--

-3.101.640

3.101.640 3.101.640

4.959.532.358

5.045.655.045

Penyusunan Laporan Keuangan Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 5 April 2005.

PT JASA MARGA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA KONSOLIDASI Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah)

Recommend Documents