Prosedur Tunjangan Kinerja Jabatan Struktural Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Nama NPM Program Studi Pembimbing
: Nurlaili Agustine : 56213686 : Manajemen Keuangan : Dr. M. Abdul Mukhyi, SE., MM
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang.
Setiap Kementerian/Lembaga/Satuan kerja harus melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan dalam kinerja pegawai melalui tunjangan kinerja pada ketentuan belanja pegawai. Dalam menentukan besarnya tunjangan memperhatikan kemampuan keuangan negara, selain daripada itu harus pula memperhatikan keadaan tempat dimana pegawai negeri itu dipekerjakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat LKP ini dengan judul “Tunjangan Kinerja Jabatan Struktural Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI”.
BAB I PENDAHULUAN Materi Kerja Praktik Materi kerja praktik yang akan dikaji adalah tentang : 1. Penjelasan tunjangan kinerja pegawai pada jabatan struktural 2. Prosedur tunjangan kinerja pegawai 3. Komponen besara tunjangnan kinerja pegawai 4. Pemotongan Pembayaran Tunjangan kinerja pegawai
BAB I PENDAHULUAN Tujuan Kerja Praktik 1. 2.
Mengetahui prosedur tunjangan kinerja pegawai jabatan struktural pada badan pembinaan hukum nasional. Mengetahui apa saja yang mempengaruhi besarnya tunjangan kinerja pegawai.
Manfaat Kerja Praktik 1. 2.
3.
Penulis dapat menambah pengalaman yang banyak dari pegawai dan mengetahui tentang pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Dengan mempelajari prosedur pembayaran tunjangan kinerja pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, universitas dapat menambah bahan materi yang nantinya bisa diberikan kepada mahasiswa/i lainnya yang berkaitan dengan prosedur pembayaran tunjangan kinerja pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pembaca dapat mengetahui dan memahami tahap-tahap proses pembayaran tunjangan kinerja pada jabatan struktural.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kerja Praktik Hasil kerja praktik ini bahwa prosedur tunjangan kinerja belum baik, karena pada kantor BPHN belum didukung dengan prosedur dan hanya ada SOP (Standar Operasional Perusahaan), maka penulis melakukan pembuatan prosedur agar pegawai bisa mengetahui garis besar dari alur pencairan tunjangan kinerja.
Pembahasan Hasil Kerja Praktik Prosedur Tunjangan Kinerja pada Jabatan Struktural Prosedur tunjangan kinerja belum baik, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya didukung dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan), dan penulis melalukan pembuatan prosedur dari tunjangan kinerja pegawai. Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai perhitungan tunjangan kinerja yang sama baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Tunjangan Kinerja
BAB V PENUTUP Kesimpulan 1. Prosedur yang dilakukan belum ada karena belum ada prosedur tunjangan kinerja dan hanya ada SOP (Standar Operasional Perusahaan) maka penulis melakukan pembaharuan prosedur agar pegawai dapat mengetahui garis besar dari alur pencairan tunjangan kinerja agar pelaksanaan prosedur menjadi sederhana. 2. Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai perhitungan tunjangan kinerja yang sama baik itu jabatan struktural maupun fungsional, yang menentukan besaran tunjangan tersebut sesuai dengan kelas jabatan, daftar grade dan data absensi dari pegawai tersebut.
Saran Pada kantor BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebaiknya tidak hanya membuat SOP (Standar Operasional Perusahaan) saja, juga membuat prosedur tunjangan kinerja agar pegawai mengetahui alur yang efektif dan efisien dalam pencairan tunjangan kinerja sehingga mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.
