PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PENATAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN & PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU
Oleh : H. JUNAIDI HAMSYAH GUBERNUR BENGKULU
Rabu, 22 April 2015 Auditorium Gd. Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan KEHUTANAN Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Luas Daratan : 2,007,223.93 Ha Jumlah Penduduk: 2.104.903 Jiwa
(Biro Pemerintahan Prov. Bengkulu 2013)
Batas Administrasi Timur : Sumsel, Jambi Selatan : Lampung Barat : Samudera Hindia Utara : Sumatera Barat Administrasi Kabupaten Kota Kecamatan Desa & Kelurahan
Bentuk Wilayah Relatif Memanjang Sejajar Garis Pantai. Panjang : ± 525 Km (Bakosurtanal 2010)
Penggunaan Lahan Kawasan Hutan : ± 46% APL : ± 54%
:9 :1 : 126 : 1.513
(Permendagri No.39-2015)
(analisis th SK 784/Menhut-II/ 2012)
Panjang Jalan: 8.023,84 Km Nasional : 783,86 Km Provinsi : 1.562,67 Km Kabupaten : 5.677,30 Km
Kegiatan usaha pertambangan : IUP Eksplorasi 66 buah IUP Operasi Produksi : 37 buah Bahan galian (minerba) yang diusahakan: Batubara, Pasir besi, Bijih besi, dan Emas dmp Terkonsentrasi di Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Lebong, Kab. Seluma, Kab. Kaur, dan Kab. Mukomuko.
Produksi – penjualan (batubara) : • Tahun 2012 • Tahun 2013 • Tahun 2014
= 4,8 juta ton = 5,0 juta ton = 5,3 juta ton
1 IUP OperasiProduksi (pasir besi) : Tahun 2014 = 31.500 ton
Jumlah PNBP 2014
: Rp. 165 milyar
NO 1. 2. 3. 4.
KABUPATEN
PRODUKSI (Ton)
PENJUALAN (Ton) LN
DN
Bengkulu Utara Bengkulu Tengah Lebong Kaur (pasir besi)
4.047.739 882.622 103.826 31.500
1.214.467 564.080 44.315 31.500
3.099.251 346.112 0 0
JUMLAH Batubara Pasir Besi
5.034.188 31.500
1.778.546 31.500
3.469.678 0
UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN
1. Penerbitan Surat Gubernur No. 543.5/963/ESDM Tanggal 19 Desember 2014 Ditujukan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu, Kepala KSOP P. Baai Bengkulu dan Kepala UPP Linau Perihal : Pengawasan pemasaran dan kewajiban keuangan kegiatan usaha tambang Substansi : - Bea Cukai untuk tidak menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - KSOP / UPP untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Berlayar Terhadap perusahaan pertambangan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran royalti, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembayaran Iuran oleh Dinas ESDM Provinsi.
2. Penerbitan Surat Gubernur No. 540/988/ESDM Tanggal 31Desember 2014 Ditujukan kepada Seluruh Bupati / Walikota se-Provinsi Bengkulu Perihal : Penataan Pengelolaan Pertambangan Substansi; Arahan agar para Bupati : - Menertibkan IUP sampai status CnC - Meninjau ulang dan evaluasi IUP yang berada di kawasan
hutan konservasi dan hutan lindung - Mewajibkan pemegang IUP melunasi kewajiban keuangan - Mewajibkan perusahaan tambang membuat NPWP - Mewajibkan kelengkapan dokumen dan jaminan reklamasi dan
pasca tambang .
3. Rapat Koordinasi Dinas ESDM Provinsi dan Dinas Pertambangan Kabupaten Rekonsiliasi IUP se-Provinsi Bengkulu Inventarisasi dan evaluasi data Pengelolaan Pertambangan oleh Pemda Kabupaten Merumuskan Rencana Aksi / langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penataan pengelolaan pertambangan.
KABUPATEN BENGKULU UTARA • Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Bengkulu Utara : - 26 IUP eksplorasi batubara ; status : 17 IUP CnC - 1 IUP Eksplorasi pasir besi ; status : non-CnC - 5 IUP Eksplorasi emas ; status : 5 IUP CnC - 12 IUP Operasi Produksi batubara ; status : 12 IUP CnC • Menyampaikan surat-surat teguran kepada para perusahaan pemegang IUP untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang IUP, termasuk teguran pembayaran landrent dan tunggakan royalti. • Melakukan pendataan dan penatausahaan terhadap dokumendokumen Reklamasi dan Pascatambang termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sebanyak 22 IUP telah menyetorkan dana jaminan kesungguhan Sebanyak 8 IUP telah menyetorkan dana jaminan reklamasi Sebanyak 7 IUP telah menyetorkan dana jaminan pasca tambang
KABUPATEN BENGKULU TENGAH • Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Bengkulu Tengah : - 14 IUP Eksplorasi batubara ; status : 3 IUP CnC - 1 IUP Eksplorasi Pasir besi ; status : non-CnC - 10 IUP Operasi Produksi batubara ; status :10 IUP CnC - 1 IUP Operasi Produksi Batu besi ; status : CnC • Memberikan surat-surat teguran kepada perusahaan pemegang IUP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ; Pembayaran landrent, Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang. • Melakukan pendataan dan penatausahaan terhadap dokumendokumen Reklamasi dan Pascatambang termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sebanyak 12 IUP telah menyetorkan Dana Jaminan Kesungguhan Sebanyak 10 IUP telah menempatkan Dana Jaminan Reklamasi Sebanyak 8 IUP telah menempatkan Dana Jaminan Pasca Tambang
KABUPATEN MUKOMUKO • Melakukan pencabutan IUP terhadap 11 IUP eksplorasi
KABUPATEN SELUMA • Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Seluma : - 5IUP Eksplorasi batubara : status 3 IUP CnC - 3 IUP Eksplorasi pasir besi ; status non-CnC - 1 IUP Eksplorasi emas ; status non-CnC - 3 IUP Operasi produksi batubara ; status 2 IUP CnC - 3 IUP Operasi produksi pasir besi; status 3 IUP CnC • Menyampaikan surat-surat teguran kepada para perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Seluma untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban. • Pendataan kewajiban-kewajiban : Sebanyak 4 IUP telah menyetorkan dana jaminan kesungguhan Sebanyak 1 IUP telah menyetorkan dana jaminan reklamasi
KABUPATEN KAUR • Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Kaur : - 7 IUP Eksplorasi pasir besi / bijih besi : 3 IUP CnC - 4 IUP Operasi Produksi pasir besi : 3 IUP CnC - 1 IUP Operasi Eksplorasi emas : CnC - 2 IUP Eksplorasi bijih besi : dikembalikan: dikembalikan • Melakukan pendataan dan penatausahaan terhadap dokumendokumen Reklamasi dan Pascatambang termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sebanyak 2 IUP telah menyetorkan dana jaminan reklamasi Sebanyak 1 IUP telah menyetorkan dana jaminan pasca tambang • Melakukan pendataan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran landrent dan royalti : 2 perusahaan IUP OP telah melaksanakan pembayaran royalti 13 perusahaan IUP telah melaksanakan pembayaran landrent
KABUPATEN LEBONG • Rekapitulasi data dan status IUP di Kabupaten Kaur : - 1 IUP Eksplorasi batubara ; tidak diperpanjang - 1 IUP Eksplorasi emas ; status : non-CnC - 1 IUP Operasi produksi emas ; status : CnC - 1 IUP Operasi produksi batubara ; status : CnC • Melakukan pendataan dan penatausahaan terhadap dokumendokumen Reklamasi dan Pascatambang termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sebanyak 2 IUP telah menyetorkan dana jaminan kesungguhan Sebanyak 2 IUP telah menyetorkan dana jaminan reklamasi • Melakukan pendataan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran landrent dan royalti : 1 perusahaan IUP OP telah melaksanakan pembayaran royalti 4 perusahaan IUP telah melaksanakan pembayaran landrent
REKAPITULASI IUP (Existing Maret 2015) IUP EKSPLORASI JUMLAH IUP NO.
1 2 3 4 5 6 7 8
BATUBARA PASIR BESI/ BIJIH BESI EMAS HBS HBS HBS MASIH MASIH MASIH MASA DIKEMBALI MASA DIKEMBALI MASA DIKEMBALI BERLAK DICABUT BERLAK DICABUT BERLAK DICABUT BERLAK KAN BERLAK KAN BERLAK KAN U U U U U U 1 Provinsi Bengkulu 18 8 5 1 Bengkulu Utara 10 1 Bengkulu Tengah 3 Bengkulu Selatan 10 Mukomuko 7 1 2 1 Kaur 2 1 Lebong 5 2 1 1 Seluma KABUPATEN
IUP OPERASI PRODUKSI JUMLAH IUP NO.
1 2 3 4 5 6 7
BATUBARA PASIR BESI/ BIJIH BESI EMAS HBS HBS HBS MASIH MASIH MASIH MASA DIKEMBALI MASA DIKEMBALI MASA DIKEMBALI BERLAK DICABUT BERLAK DICABUT BERLAK DICABUT BERLAK KAN BERLAK KAN BERLAK KAN U U U U U U 10 4 Bengkulu Utara 12 1 1 Bengkulu Tengah Bengkulu Selatan Mukomuko -4 Kaur 1 1 Lebong 3 4 1 Seluma KABUPATEN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN
1. JAMINAN KESUNGGUHAN NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KABUPATEN
NOMINAL (Rp)
Bengkulu Utara Bengkulu Tengah Seluma Lebong Kaur Mukomuko Bengkulu Selatan
2.407.357.555 613.366.055 443.299.500 618.500.000 -
JUMLAH
4.082.523.110
KETERANGAN 22 IUP Eksplorasi 12 IUP eksplorasi 4 IUP Eksplorasi 2 IUP Eksplorasi Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data
2. JAMINAN REKLAMASI NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KABUPATEN Bengkulu Utara Bengkulu Tengah Seluma Lebong Kaur Mukomuko Bengkulu Selatan JUMLAH
NOMINAL (Rp) 12.494.126.818 1.733.474.992 280.027.000 342.992.939 45.885.636 14.896.507.385
KETERANGAN 8 Perusahaan 10 Perusahaan 1 Perusahaan 2 Perusahaan 1 Perusahaan Tidak ada data Tidak ada data
3. JAMINAN PASCA TAMBANG NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KABUPATEN
NOMINAL (Rp)
Bengkulu Utara Bengkulu Tengah Seluma Lebong Kaur Mukomuko Bengkulu selatan
2.649.898.874 1.165.000.000 0 656.089.862 -
JUMLAH
4.470.988.736
KETERANGAN 7 Perusahaan 8 Perusahaan Tdk ada data Tidak ada 1 Perusahaan Tdk ada data Tdk ada data
PENGAWASAN PRODUKSI • Pengawasan melalui penekanan kewajiban pembayaran royalti Sebelum melakukan pengapalan batubara / mineral ; Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2010 Tentang : Pengawasan Produksi dan Penjualan Usaha Pertambangan di Provinsi Bengkulu
• Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Produksi-Penjualan Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Keputusan Gubernur Bengkulu No. V.64.XXV. Tahun 2012 Keanggotaan Tim : - Dinas ESDM Prov - Dispenda, Disperindag - Kantor Bea Cukai - KSOP – UPP - Pelindo - Sucofindo Perusahaan tambang yang akan melakukan Pengapalan mineral/batubara wajib membayar royalti, yang dibuktikan Dengan Surat Keterangan dari Dinas ESDM.
KONSERVASI
23%
HL HPT 54%
12%
HP HPK
9%
APL
1% 1%
46%
Sekitar dari Luas daratan Provinsi Bengkulu merupakan
KAWASAN HUTAN.
LUAS (Ha)
KAWASAN A. KSA/KPA 1. TAMAN NASIONAL 2. CAGAR ALAM 3. TAMAN WISATA ALAM 4. TAMAN BURU 5. TAMAN HUTAN RAYA B. HUTAN LINDUNG C. HUTAN PRODUKSI TERBATAS D. HUTAN PRODUKSI TETAP E. HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI JUMLAH
462,965 412,325 4,300 27,630 16,962 1,748 250,750 173,280 25,873 11,763 924,631
Sumber: SK.784/Menhut-II/2012
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam & Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekositem
No
1
1
NAMA IUPHHK-HA PT. Anugerah Pratama Inspirasi
IUPHHK-RE PT. SIPEF Biodiversity Indonesia
SK
Luas (Ha)
SK. Menhut No. SK.682/MenhutII/2009; tanggal 16 Oktober 2009
33.070
SK. Menhut No. SK.622/MenhutII/2013; tanggal 17 November 2013
12.672
Keterangan
Kabupaten Mukomuko HP. Air Rami Reg. 68 Kabupaten Bengkulu Utara HPT. Lebong Kandis Reg. 69, HPT. Air Rami Reg. 68 Kabupaten Mukomuko HPT Air Majunto
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat
No. A.
PEMEGANG IZIN IUPHHK-HTR 1. Koperasi Sejahtera.
2. Koperasi Rezeki.
Usaha
Kaur
PEMBERI IZIN Kaur SK. Bup. Kaur No. 290 Tahun 2009; tanggal 11 Nov 2009.
SK. Bup. Kaur Sumber No. 254 Tahun 2010; tanggal 23 Juli 2010
LUAS (Ha)
LOKASI
10.000.
Kaur.
8.300.
Kaur.
No.
PEMBERI IZIN
LUAS (Ha)
3. Koperasi Konsumen Tapi Mandiri.
SK. Bup. B/S No.522/509.B tanggal 7 Oktober 2013
551
Bengkulu Selatan.
4. Koperasi Leban Jaya.
SK. Bup. B/S No.522/509.A tanggal 7 Oktober 2013
311
Bengkulu Selatan.
SK. Bup. B/S No. 522/509; tanggal 7 Oktober 2013
485
Bengkulu Selatan.
PEMEGANG IZIN
5. Koperasi Konsumen Tani Batu Aji.
LOKASI
No.
PEMBERI IZIN
LUAS (Ha)
6. Koperasi Konsumen Ha rapan Jaya.
SK. Bup. B/S No. 522/508; tanggal 7 Oktober 2013
408
Bengkulu Selatan.
7. Koperasi Konsumen Sim pur Jaya.
SK. Bup. B/S No. 522/508. B; tanggal 7 Oktober 2013
492
Bengkulu Selatan.
8. Koperasi Konsumen Bukit Rabang.
SK. Bup. B/S No. 522/508. A; tanggal 7 Oktober 2013
598
Bengkulu Selatan.
PEMEGANG IZIN
LOKASI
No.
PEMBERI IZIN
LUAS (Ha)
9. Koperasi Suban Abadi.
SK. Bup. B/S No. 522/617; tanggal 30 Nov 2013.
485
Bengkulu Selatan.
10. Koperasi Hijau Makmur.
SK. Bup. B/S No. 522/618; tanggal 30 Nov 2013.
617
Bengkulu Selatan.
PEMEGANG IZIN
LOKASI
Izin Usaha Pemanfaatan – Hutan Kemasyarakatan
No. B.
PEMEGANG IZIN
PEMBERI IZIN
IUPHKm. 1. Kelompok Tani HKm Desa SK. Bup. R/L Air Lanang Kabupaten No. 386 s/d 392 Rejang Lebong. Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. 2. Kelompok Tani HKm SK. Bup. Kph Kabupaten Kepahiang. No. 470 Tahun 2009 tanggal 10 Nov. 2009.
LUAS (Ha)
LOKASI
348
Rejang Lebong.
1.720
Kepahiang.
No.
PEMEGANG IZIN
C.
HPH Desa Lembaga Desa Depati Junjung.
JUMLAH (A,B,C)
PEMBERI IZIN
LUAS (Ha)
SK. Gub. Bkl. No. L. 128.XXIII Tahun 2013 tanggal 2 April 2013.
995
-
25.310
LOKASI Kepahiang.
-
No
KABUPATEN
SK - PAK
LUAS (Ha)
Keterangan
1
Bengkulu Selatan
SK.543/MenhutII/2013; tanggal 30 Juli 2013
605
Proses Penerbitan IUP HKm
2
Bengkulu Selatan
600
Proses Penerbitan IUP HKm
3
Rejang Lebong
1.165
Proses Penerbitan IUP HKm
4
Rejang Lebong
SK.544/MenhutII/2013; tanggal 30 Juli 2013 SK. Menhut No. 545/MenhutII/2013; tanggal 30 Juli 2013 SK.18/MenhutII/2014; tanggal 9 Januari 2014
310
Proses Penerbitan IUP HKm.
No
KABUPATEN
5
Bengkulu Utara
6
Bengkulu Tengah
7
Lebong
SK - PAK SK.19/MenhutII/2014; tanggal 9 Januari 2014 SK.20/MenhutII/2014; tanggal 9 Januari 2014 SK.21/MenhutII/2014; tanggal 9 Januari 2014
LUAS (Ha)
Keterangan
3.842
Proses Penerbitan IUP HKm
4.325
Proses Penerbitan IUP HKm
3.950
Proses Penerbitan IUP HKm
No
KABUPATEN
SK - PAK
LUAS (Ha)
8
Kaur
Dalam proses.
8.801
9
Kepahiang
Dalam proses.
4.267
10
Bengkulu Utara
Dalam proses.
3.176
11
Seluma
Dalam proses.
14.808
12
Desa Tanah Hitam Kabupaten Bengkulu Utara. Desa Batu Raja R Kabupaten B/U.
SK.508/MenhutII/2014 tanggal 4 Juni 2014. Dalam proses.
1.125
-
48.027.
13
JUMLAH (1 s/d 13)
1.053
Keterangan Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK. Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK. Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK. Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK. Proses penerbitan HPH Desa. Sudah diverifikasi oleh Kemen LHK. -
No 1
No
NAMA PT. LION POWER ENERGY
NAMA
SK SK.244/MenhutII/2014; 18-Mar-2014
SK
1
PT. INTI BARA PERDANA
S.309/Menhut-VII/2014
2
PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III
S.153/Menhut-VII/2014
3
PT. Sahung Brantas Energy
4/1/PPPKH/PMDN/20015
Luas (Ha) 156,0
Luas (Ha)
Keterangan Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya di Kab. Lebong.
Keterangan
200.94 Operasi Produksi Batu Bara di Kab. Bengkulu Tengah 17.40 Pembangunan SUTT 150 kV Pagaralam - Manna dan SUTT 150 kV Curup - Pulau Baai 14,66 PLTM di Kabupaten Kaur
No
NAMA
SK
1
BUPATI KAUR
2
BUPATI KEPAHIANG
3
PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
4
PT. MANNA ENERGY SK.47/Menhut-II/2009 PRATAMA PT. EXELCOMINDO PRATAMA SK.386/Menhut-II/2010
5
Luas (Ha)
Keterangan
SK. 659/MenhutII/2014 SK.435/Menhut-II/2012
38.83 Pembangunan Jalan
SK.879/Menhut-II/2013
80.79 Pengembangan Panas Bumi dan Sarana Penunjangnya di Kab. Lebong 15.45 Pembangunan PLTMH di Kab. Bengkulu Selatan 0.10 Pembangunan reapter GSM di Kab. Kepahiang
11.76 Pembangunan Jalan
No
NAMA
SK
6
PT. TELKOMSEL
SK.27/Menhut-II/2011
7
PT. BARA INDAH LESTARI
SK.781/Menhut-II/2013
8
PT. DANAU MASHITAM
SK.138/Menhut-II/2013
9
PT. RATU SAMBAN MINING
SK.600/Menhut-II/2010
10
PT. BUKIT SUNUR
SK.117/Menhut-II/2013
Luas (Ha)
Keterangan
0.06 Pembangunan Tower Reapeter GSM 1,013.28 Pertambangan Batubara 370.00 Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya 128.58 Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjang 700.00 Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Penetapan Wilayah KPH berdasarkan SK. 91/Menhut-II/2010: UNIT UNIT I UNIT II UNIT III UNIT IV UNIT V UNIT VI UNIT VII
FUNGSI KPHP KPHP KPHL KPHL KPHL KPHL KPHL
LUAS (Ha) 78.274 69.455 94.772 82.516 49.123 81.866 16.658
Penetapan Wilayah KPH Model Mukomuko berdasarkan Kepmenhut No. 331/Menhut-II/2010 seluas ± 78.274 ha, terdiri dari : KAWASAN HUTAN LUAS (Ha) 66.337 HPT HP 11.937 Penetapan Wilayah KPH Model Bengkulu Utara berdasarkan Kepmenhut No. 997/Menhut-II/2013 seluas ± 52.351 ha, terdiri dari : KAWASAN HUTAN HL HPT HP
LUAS (Ha) 165 42.640 9.546
KONDISI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU
Instruksi Gubernur No. 18 Th. 2013, yang memerintah bahwa seluruh pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan ke dalam satu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP (Kabupaten) Untuk perusahaan yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten, Izin Usaha diterbitkan oleh Bupati / Walikota
KP2T (Provinsi)
Untuk perusahaan lintas wilayah Izin Usaha diterbitkan oleh Gubernur melalui KP2T
No 1
2
3
4
Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
Bengkulu Utara
Muko-muko
Rejang Lebong
Jenis Komoditi
Jumlah Perusahaan
Kelapa Sawit
4
Kakao
1
Kelapa Sawit
12
Karet
5
Kakao
2
Kelapa Sawit
8
Kakao
1
Karet
1
Kopi
1
Teh
1
No 5
Nama Kabupaten Lebong
Jenis Komoditi
Jumlah Perusahaan
Bunga
1
Kopi
1
6
Kepahiang
Teh
2
7
Seluma
Kelapa Sawit
7
Karet
1
8
Bengkulu Selatan
Kelapa Sawit
2
9
Kaur
Kelapa Sawit
6
Total Perusahaan
56
No
Jenis Komoditi
Jumlah Perusahaan
1
Kelapa Sawit
39
2
Kakao
4
3
Karet
7
4
Kopi
2
5
Teh
3
6
Bunga
1 TOTAL
56
No
Pemerintah Daerah
Legalitas HGU
IUP/IUP-B
IZIN LOKASI
1 Prov. Bengkulu
-
-
-
2 Bengkulu Tengah
4
4
-
3 Bengkulu Utara
12
12
1
4 Muko-muko
6
8
-
5 Rejang Lebong
2
-
-
6 Lebong
2
1
-
7 Kepahiang
2
-
-
8 Seluma
4
7
2
9 Bengkulu Selatan
1
2
-
1
3
1
10 Kaur
No
Kabupaten
Jumlah Pabrik (Unit)
Legalitas Perizinan
Pasokan Bahan Baku Ada Kebun
Tanpa Kebun
1
Muko Muko
10
3 IUP, 7 IUP-P
5
5
2
Bengkulu Utara
6
1 IUP, 5 IUP-P
5
1
3
Bengkulu Tengah
4
1 IUP, 3 IUP-P
1
3
4
Seluma
3
2 IUP, 1 IUP-P
2
1
5
Bengkulu Selatan
2
2 IUP-P
1
1
6
Kaur
1
1 IUP-P
-
1
Jumlah
26
RENCANA AKSI
6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP GNP-SDA
KEHUTANAN PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
MATRIKS RENCANA AKSI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NO 1
FOKUS AREA
3
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
4
Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
5
Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
2
6
RENCANA AKSI = 74
REKOME NDASI
PELAPORAN RENAKSI PEMDA PEMDA CSO
PUSAT
3
20
7
2
2
6
4
2
2
5
4
1
1
2
2
1
2
4
0
0
6
9
3
2
16
46
20
8
Laporan Berkala 10 Maret 2015 10 Juni 2015 10 Desember 2015 (dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)
Membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (IP4T )dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)
Menyusun Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat
Menyelesaikan batas wilayah administrasi
Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bersama 4 Menteri mengenai Pembentukan TIM Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (IP4T ) Provinsi dan Kabupaten
Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten dalam menyusun perda tentang masyarakat hukum adat.
~
Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan
Setelah tim IP4T terbentuk Pemda Provinsi dan Kabupaten melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan
Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibaannya
Pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajibannya secara kontinyu terus dilakukan updating melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya melakukan penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban.
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin
Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin dilaksanakan melalui kegiatan monev.
Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan rekonsiliasi data perizinan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan
Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin dilaksanakan melalui kegiatan monev.
Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan rekonsiliasi data perizinan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)
Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR
Pengumpulan informasi terhadap pengelolaan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) secara periodik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. • Pada saat ini di Provinsi Bengkulu terdapat : 1 HPH Desa, 10 IUPHHK-HTR, 2 IUP-HKm dan pengajuan izin: 11 IUPHKm dan 2 HPH Desa. • Melakukan Inventarisasi Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dimungkinkan untuk pengajuan Izin HKm, HD dan HTR
Melakukan pendaftaran terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat
Melakukan monitoring dan pengawasan pendaftaran terhadap perkebunan masyarakat
Meningkatkan jumlah ketaatan terhadap program kemitraan dalam usaha perkebunan, dan tersusunnya perencanaan untuk pembinaan perkebunan masyarakat
Melakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013
Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)
Dalam rangka mendukung penanganan dan penyelesaian konflik sumber daya alam Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan inventarisasi konflik sumber daya alam.
Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
Pemerintah Provinsi berpedoman kepada Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Tidak ada Rencana Aksi Tingkat PEMDA
Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi merupakan acuan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor kehutanan.
Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan
Penyusunan Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Bengkulu direncanakan akan dilaksanakan pada 2015 ini.
Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP
Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP melalui website.
