PROGRAM KERJA TAHUN 2014 ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Disampaikan pada acara : Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014
JAKARTA, 6 FEBRUARI 2014
DAFTAR ISI I. GAMBARAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
II. PROGRAM DITJEN IKM TAHUN 2014
III. ISU – ISU TENTANG IKM
IV. PENUTUP
2
I. GAMBARAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
3
4
5
6
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
UU no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM Perpres no 28 tahun 2008 tentang KIN Inpres no 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Permenperin no 78/M-IND/PER/9/2007 tentang OVOP Permenperin no 13/M-IND/PER/2/2013 tentang Restrukturisasi Mesin dan atau Peralatan IKM
2012
Unit Usaha : 3.234.769 Unit Tenaga Kerja : 8.043.645 Orang Nilai Produksi : Rp. 443.304 Milyar
IKM IKM 2010 2011 2012
Nilai Ekspor
: Rp. 155,11 Triliun : Rp. 165,77 Triliun : Rp. 175,90 Triliun
PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengembangan OVOP Pengembangan Klaster IKM Pengembangan Industri Kreatif IKM Pengembangan Kewirausahaan Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM Fasilitasi Layanan IKM Promosi dan Pameran
IKM Berdaya Saing Global
LINGKUNGAN STRATEGIS 1. 2. 3. 4.
AEC FTA WTO Isu Lingkungan 7
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi IKM Tahun 2010 – 2012
Sumber : BPS
8
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi IKM Tahun 2010 – 2012
Sumber : BPS
9
KOMPOSISI JUMLAH UNIT USAHA IKM TAHUN 2012 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI JAWA DAN LUAR JAWA
Tdk tamat atau tamat SD = 70.80
Tdk tamat atau tamat SD = 58.83 Sumber : BPS
10
KONTRIBUSI PDB IKM TERHADAP PDB INDUSTRI TAHUN 2010 - 2013
2010
2011
2012
2013
PDB IKM (Triliun Rp)
186,5
193,8
203,4
212,9
PDB Industri (Triliun Rp)
549,8
576,0
598,6
621,2
Kontribusi PDB IKM (%)
33,91
33,65
33,97
34,27 Sumber : BPS 11
KONTRIBUSI EKSPOR IKM TERHADAP EKSPOR INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2010 - 2013
2010
2011
2012
2013
Ekspor IKM (Juta US$)
15.511,0
16.577,0
17.590,0
18.602,0
Ekspor Industri Nasional (Juta US$)
98.015,1
122.188,7
116.145,0
113.030,1
15,83
13,57
15,14
16,46
Kontribusi Ekspor IKM terhadap Ekspor Industri Nasional (%)
Sumber : BPS 12
Pertumbuhan Produksi IMK dan IMB Tahun 2009 - 2013 dalam persentase (%) 8
7,51 7
6
6,22 5,64
5,56 5
5
4,45
4
4,11
5,43 4,71
4,12 4,11 4,06
3
2
1
1,89
2,17
1,34
0 2009
2010 Industri Mikro Kecil (IMK)
2011 Industri Menengah Besar (IMB)
2012
2013 IMK + IMB
Sumber : BPS 13
II. PROGRAM DITJEN IKM TAHUN 2014 1. PENGEMBANGAN OVOP 2. PENGEMBANGAN KLASTER IKM 3. PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF IKM 4. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 5. PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN IKM 6. FASILITASI LAYANAN IKM 7. PROMOSI DAN PAMERAN IKM
14
1. PENGEMBANGAN OVOP Pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP): Pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal, berkelas global yang khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.
Produk yang dikembangkan:
Unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah Unik, memiliki keaslian dan kekhasan budaya lokal Bermutu dan berpenampilan baik Berpotensi pasar domestik dan ekspor Diproduksi secara konsisten dan berkesinambungan Berdampak pembukaan lapangan kerja
15
PENETAPAN PRODUK OVOP a. Kategori Produk •
Makanan ringan
•
•
Minuman sari buah dan sirup buah •
•
Gerabah/Keramik Hias
Minuman sari buah sirup •
Kain batik
Kain Tenun
Anyaman
•
b. Persyaratan Produk (Kriteria Umum) •
Memiliki keunikan dan/atau kearifan lokal,
•
Berpotensi Ekspor,
•
Diproduksi secara berkesinambungan (kontinu).
c. Persyaratan Perusahaan IKM •
Memiliki legalitas usaha,
•
Mengajukan surat permohonan seleksi produk OVOP kepada Forum Koordinasi OVOP (FKO) Provinsi.
d. Jumlah Contoh Produk Jumlah contoh produk yang diusulkan oleh setiap perusahaan IKM untuk dapat diseleksi oleh Tim Seleksi harus mewakili sejumlah partai hasil produksinya. Banyaknya contoh yang diajukan paling sedikit 2 (dua) unit jenis produk tunggal atau 2 (dua) set jenis produk set.
16
PENETAPAN PRODUK OVOP TIM SELEKSI OVOP PUSAT TIM SELEKSI PROVINSI
Verifikasi dokumen dan penilaian penampilan produk.
IKM KRITERIA PRODUK OVOP: a. Memiliki keunikan dan/atau kearifan lokal b. Memiliki potensi ekspor c. Diproduksi kontinu dan konsisten
IKM OVOP Verifikasi dokumen & penilaian penampilan produk ; survey lapangan & rekomendasi produk OVOP.
Produk IKM yang tidak terseleksi
Bintang 1 Bintang 2 IKM OVOP Bintang 3 IKM OVOP Bintang 4 Bintang 5
PEMBINAAN OVOP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMBINAAN OVOP OLEH PEMERINTAH PROVINSI
PEMBINAAN OVOP OLEH PEMERINTAH PUSAT
Alur Seleksi Produk, Penetapan, dan Pembinaan OVOP 17
2. PENGEMBANGAN KLASTER IKM Pengembangan Klaster IKM merupakan amanat dari Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam Perpres tersebut 5 (lima) komoditi IKM yang dikembangan yaitu : Makanan Ringan Minyak Atsiri Gerabah/Keramik Hias Batu Mulia dan Perhiasan Garam Rakyat Langkah – langkah yang dilakukan : 1. Perkuatan Klaster IKM melalui keterlibatan stakeholders di daerah dalam Forum FGD 2. Melakukan Temu Usaha Bisnis dalam rantai nilai Klaster IKM 3. Memfasilitasi Pendampingan Tenaga Ahli dalam menata pengembangan Klaster IKM 4. Memfasilitasi Pemasaran Produk Klaster IKM 18
3. PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF IKM Komoditi Industri Kreatif yang dikembangkan adalah : Industri Fesyen dan Industri Kerajinan. Pengembangan Industri Fesyen dan Industri Kerajinan diarahkan kepada bagaimana kedua komoditi tersebut dapat menjadi industri andalan Indonesia. Langkah – langkah yang dilakukan :
1. Melakukan pembinaan SDM melalui Pelatihan Teknis Produksi, Desain, dan Manajemen Mutu. 2. Pendampingan Tenaga Ahli dan diversifikasi produk 3. Memfasilitasi perlindungan Hak Cipta, Merk dan Desain 4. Memfasilitasi perluasan pasar dalam negeri maupun ekspor
19
4. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
KEWIRAUSAHAAN
BIOTEKNOLOGI
TPL – IKM
INKUBATOR BISNIS
Bekerja sama dengan Pusdiklat
Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi
Bekerja sama dengan BBTPPI
SENTRA
MASYARAKAT
DESA 20
5. PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN IKM Program restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM adalah pemberian potongan harga dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian kepada IKM yang telah terbukti melakukan pembelian Mesin dan/atau Peralatan baru (bukan bekas) sesuai ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis); Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan, khusus pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri sebesar 45% (empat puluh lima persen); Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan, khusus pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 21
6. FASILITASI LAYANAN IKM UPT (Unit Pelayanan Teknis ) Logam & Kemasan UPL (Unit Pembinaan Langsung) Klinik HKI Klinik Desain & Kemasan Fasilitasi layanan standardisasi produk ( SNI, ISO, halal dll)
7. PROMOSI DAN PAMERAN Kegiatan Promosi dan Pameran di Direktorat Jenderal IKM dimaksudkan untuk mempromosikan dan memasarkan produk IKM di dalam dan luar negeri. Langkah – langkah yang dilakukan : 1. Melakukan seleksi produk IKM yang layak untuk dipamerkan yang dilakukan oleh para kurator/pejabat Ditjen IKM. 2. Memfasilitasi penyediaan booth/stand pameran 3. Memfasilitasi komunikasi bisnis antara pengusaha dan IKM 4. Memfasilitasi IKM mengikuti pameran di dalam dan luar negeri.
22
III. ISU – ISU TENTANG IKM
1.INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM UU NO 3. TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN. 2.PELUANG PENGEMBANGAN IKM DALAM UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
23
1. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM UU No 3. TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. perumusan kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. pemberian fasilitas. Pasal 72 ayat (2) Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada: a. sumber daya Industri daerah; b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; c. perkembangan ekonomi nasional dan global. Pasal 73
Tujuan Pemberdayaan IKM (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang a. berdaya saing; b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional; c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor. (Pasal 72 Ayat 1)
(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. (Pasal 74 ayat 1) (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 74 ayat (2) (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis;; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong; d. bantuan mesin atau peralatan; e. pengembangan produk; f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. Pasal 75 ayat (1) (2)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 75 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (Pasal 76)
PASAL LAIN TERKAIT IKM Pengembangan Sentra IKM • Pasal 14 (3) HKI IKM • Pasal 43 (3) Izin Usaha bagi IKM • Pasal 101 (2) dan (5) Kriteria IKM (tenaker– inves) • Pasal 102 (1) • Pasal 102(2) • Pasal 102 (4) Kepemilikan IKM oleh WNI • Pasal 103 Pengecualian IKM berlokasi di Kawasan Industri • Pasal 106 (3) huruf a Fasilitasi Alih Teknologi bagi IKM • Pasal 42 Fasilitasi SNI bagi IKM • Pasal 58 • Pasal 110 (2) huruf g Fasilitasi bagi IKM • Pasal 110 (2) huruf h dan j Kemitraan IKM Penj Pasal 2 huruf f Penj Pasal 17 (2) huruf c
24
PASAL LAIN TERKAIT IKM (1) Pasal 14 (3) : Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah. Pasal 43 (3) : Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan: d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil. Pasal 101 (2) dan (5) : (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Industri kecil dan b. Industri menengah; Pasal 102 (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 102 (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Pasal 102 (4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri. Pasal 103 (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. (2) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. (3) Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia. (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.
25
PASAL LAIN TERKAIT IKM (2) Pasal 106 (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; Pasal 42 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi: a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri; b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri. Pasal 58 Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri: a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah. Pasal 110 (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib; h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. 26
2. Peluang Pengembangan IKM dalam Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 1. Dengan telah disahkannya Undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, APBN yang akan dialokasikan di Desa sebaiknya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, antara lain pengembangan IKM. 2. Koordinasi kedua Kementerian (Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri) akan mendorong tumbuhnya IKM di Desa melalui Program Penumbuhan Wirausaha Baru IKM dengan mensinergikan APBN dari 2 Kementerian serta APBD 3. Salah satu program yang dikembangkan Ditjen IKM, Kementerian Perindustrian adalah Pengembangan IKM berbasis Bioteknologi (POC dan NOC).
27
Pasal – pasal terkait Peluang Pengembangan IKM dalam Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (8) : Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 1 (12) : Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pasal 4 (h) : memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional Pasal 67 (2) : Desa berkewajiban : b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa Pasal 80 (4) : Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; Pasal 92 (1) Kerja sama antar-Desa meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; Pasal 112 (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; 28
PENGEMBANGAN IKM BERBASIS BIOTEKNOLOGI (HILIRISASI INDUSTRI HIJAU)
INDUSTRI HULU
Peternak Madu
Inovasi Teknologi Konsorsium 9 Bakteri
1. Azospirilium, sp 2. Cytophaga, sp 3. Psedomonas, sp 4. Bacillus, sp 5. Streptomyces, sp 6. Saccharomyces, sp 7. Azotobacter, sp 8.Bakteri Nitrifikasi, 9.Bakteri Amonifikasi.
Dukungan Litbang
INDUSTRI ANTARA Industri Inti
1. Pembuatan POC 2. Pembuatan NOC 1. Pembuatan Biopes 2. Pembuatan Eter
Pengembangan Industri Kecil Berbasis Bioteknologi
WIRA USAHA BARU Pengembangan KUB 1. Pembuatan Pakan Fermentasi 2. Budidaya Cacing Sutra 3. Pemijahan Lele 4. Budidaya Lele Organik 5. Budidaya Padi Organik 6. Budidaya Ayam Organik 7. Pembenihan Lada
INDUSTRI HILIR
1. Beras organik kemasan 2. Buah dan Sayur organik 3. Lele organik 4. Ayam organik
1. Aneka IKM Pangan 2. Nugget, dll
Peternakan: - Ayam - Sapi Pertanian: - Padi
Kerjasama Penelitian dan Alih Teknologi (BBTPPI)
Perikanan: - Lele
Kelayakan Lingkungan
Pengembangan IKM/ Wirausaha baru Pelatihan Waralaba
29
TAHAPAN PENGEMBANGAN IKM BERBASIS BIOTEKNOLOGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
TAHAP I Sumber Daya Desa
Inovasi Teknologi
Industri Inti POC dan NOC
SOP Pemanfaatan
TAHAP II
SKPD SKPD SKPD
TAHAP III PerindagKop
Usaha Tanaman KUB
Usaha Ternak KUB
SKPD SKPD SKPD
Usaha Ikan KUB
PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU
IKM Bahan
IKM Aneka
Model DIM dengan Inkubasi
IKM Pangan
Dinkes dan BPOM
Ket: Setiap Tahap terdapat pendampingan dari Balai dan Perguruan Tinggi
30
PENGEMBANGAN SENTRA IKM MELALUI PEMANFAATAN INOVASI FILTERISASI AIR AIR
TEKNOLOGI FILTERISASI
1. PRODUK LEBIH HIGIENIS 2. EFISIENSI BIAYA
AIR BERSIH
SENTRA IKM PANGAN
SENTRA IKM PANGAN
SENTRA IKM PANGAN
PRODUK PANGAN BERKUALITAS
DESA YANG MANDIRI
31
IV. PENUTUP
32
PENUTUP 1. IKM Merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional. 2. Keterlibatan masyarakat di sektor IKM yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dapat menjadi penghela perekonomian baik di level daerah maupun pusat. 3. Kegiatan pembinaan IKM diharapkan dapat menghasilkan IKM yang tangguh serta menyediakan produk yang berkualitas yang akan mengisi mata rantai pertumbuhan industri nasional. 4. Dukungan
dan
komitmen
dari
semua
pihak
dalam
membina
dan
mengembangkan IKM sangat diharapkan agar mereka dapat tumbuh mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing yang kuat. 33
TERIMA KASIH
34
