RAKER DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 28 Februari 2008
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2008
• • • •
Program 2009 Penugasan Khusus, Subsidi Kedele One Village One Product Kredit Usaha Rakyat
BAHAN RAPAT KERJA
MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL TEMPE/TAHU TANGGAL 26 – 29 FEBRUARI 2008 DI JAKARTA
I.
KEBIJAKAN / PROGRAM STABILITAS HARGA KEDELE TAHUN 2008
Sesuai hasil sidang kabinet 1 Pebruari 2008 tentang kebijakan stabilitas harga kebutuhan pokok, maka khusus yang terkait dengan kebijakan komoditi kedele telah ditetapkan sebagai berikut : a. Pembebasan bea masuk kedele dari 10 % menjadi 0 % b. Penurunan PPh impor kedele dari 2,5% menjadi 0,5%. c. Penjualan bahan baku kedele bersubsidi bagi perajin tempe/tahu selama 6 bulan, dengan subsidi Rp, 1.000/kg d. Peningkatan produksi kedele dalam negeri, dengan melanjutkan program
yang
sudah
ada
dan
memperluasnya
dengan
mengembangkan usaha tani kedele skala besar (soyabean estate).
II.
DATA SENSUS EKONOMI BPS TAHUN 2006 A.
USAHA TEMPE DAN TAHU DI SELURUH INDONESIA
SKALA USAHA
JML USAHA
JML TK
MIKRO (1-4)
109.049
220.295
KECIL (5-19)
6.682
43.367
178
5.530
4
549
115.913
269.741
MENENGAH (20-99) BESAR (100 & Lebih) TOTAL
B.
UMK : TEMPE DAN TAHU DI SELURUH INDONESIA
SKALA USAHA
JML USAHA
JML TK
MIKRO (1-4)
109.049 (94,2%)
220.295 (83,6%)
KECIL (5-19)
6.682 (5,8%)
43.367 (16,4%)
115.731 (100%)
263.662 100%)
TOTAL
C.
SENTRA UMK : TEMPE DAN TAHU DI INDONESIA
SUMUT
1.862
1,6 %
JATENG
SUMSEL
1.921
1,7 %
DIY
LAMPUNG
4,738
4,1 %
JATIM
BANTEN
1.906
1,6 %
LAINNYA
DKI
1.890
1,6 %
TOTAL
10.077
8,8 %
JABAR
42.954
37,1 %
7.732
6,7 %
33.077
28,5 %
9.574
8,3 %
115.731
100 %
III. HASIL RAPAT KOORDINASI TENTANG MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI KEDELE A.
HASIL RAPAT TANGGAL 1 DAN 4 FEBRUARI 2008 DI KANTOR MENKO PEREKONOMIAN
1.
Pemerintah daerah /Dinas Perindag bersama Inkopti/Primkopti dan BPS di daerahnya masing – masing untuk menyiapkan dan memverifikasi data perajin tempe/tahu, distributor, penjual serta kebutuhan kedele. Sementara itu, para importir agar menyampaikan peta pengalokasian kedele kesetiap daerah pemasarannya masing – masing.
2.
Mekanisme subsidi harga kedele dilakukan dengan pola sebagai berikut : a. Perajin tempe/tahu dapat membeli kepada penjual (Primkopti,pengecer, petani, distributor) disertai tanda bukti sejenis “Kupon” atau bentuk lain tertentu yang disepakati. b. Tanda bukti pembelian dikumpulkan oleh Penjual untuk diverifikasi dan diendorse oleh Pemda/Dinas Perindag setempat. c. Penjual mengajukan penagihan dana subsidi ke Bank yang ditunjuk sesuai jumlah yang terhimpun dalam tanda bukti penjualan yang telah diverifikasi dan diendorse oleh Pemda Dinas Perindag setempat.
B.
HASIL RAPAT TINGKAT MENTERI TANGGAL 8 FEBRUARI 2008 DI KANTOR MENKO PEREKONOMIAN
1. Penyaluran subsidi kedele akan ditempuh melalui mekanisme pasar murah di sentra-sentra produksi tempe/tahu pada waktu dan tempat tertentu (misal: 1 kali dalam seminggu) di Kabupaten/Kota. 2. Tim Teknis yang beranggotakan pejabat Eselon I dan II dari Kemenko Perekonomian, Dep. Perdagangan, Dep Perindustrian, Dep. Keuangan, Kemeng KUKM dan BPS diharapkan secepatnya dapat merumuskan mekanisme penyaluran dan pencairan/penagihan dana subsidi melalui rapat-rapat Tim teknis.
C.
HASIL RAPAT TIM TEKNIS TANGGAL 11 FEBRUARI 2008 DI DEPARTEMEN PERDAGANGAN
1. Penyaluran subsidi kedele akan ditempuh melalui mekanisme pasar murah di sentra-sentra produksi Tempe/tahu pada waktu dan tempat tertentu (misal: 1 kali dalam seminggu) di Kabupaten/Kota, sedangkan pertanggungjawaban administrasi akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk di tingkat Provinsi. Dana subsidi ditagih oleh pihak penjual kepada Bank sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN 2. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri meminta ke setiap Dinas Perindag Provinsi untuk menginventarisasi dan menyampaikan data Distributor Kedele lengkap dengan alokasi kedelai ke daerah pemasaran masing-masing 3. Dana subsidi kedele sebesar Rp. 500 milyar melalui APBN-P 2008, saat ini sedang dibahas oleh Departemen Keuangan bersama DPR-RI
D.
HASIL RAPAT TIM TEKNIS TANGGAL 14 FEBRUARI 2008 DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
1. Penyaluran kedele bersubsidi akan dilaksanakan di Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) maupun Non TPK 2. Kedele bersubsidi akan diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu dengan kebutuhan kedele per hari maksimal 100 kilogram. Batas jumlah kebutuhan kedele tersebut akan diperhitungkan kembali setelah selesai ”coklit” oleh BPS. 3. Akan dipertimbangkan bagi pengusaha tempe/tahu dengan kapasitas olah tinggi untuk mendapatkan kedele bersubsidi hanya 100 kilogram/hari (selebihnya harga non subsidi) 4. Perlu payung hukum tentang ”Subsidi melalui Provinsi”, mengingat aturan yang ada Subsidi dilakukan secara terpusat adlam arti Pertanggungjawaban keuangan hanya di Pusat (PPK hanya satu di Pusat)
E.
HASIL RAPAT TIM TEKNIS TANGGAL 21 FEBRUARI 2008 DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
1. Adanya perbaikan dalam konsep Penyaluran subsidi kedele yang sudah disusun oleh Tim Teknis, baik terhadap narasi maupun substansi 2. Depatemen Keuangan akan segera menetapkan aturan Subsidi setelah atau sesuai dengan Aturan Petunjuk Pelaksananaan (Peraturan Menteri Bersama) dan Petunjuk Teknis (Peraturan Dirjen) yang ditetapkan 3. Tim Teknis akan segera memperbaiki konsep Petunjuk Teknis dan memproses Peraturan Menteri Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta memproses Petunjuk Teknis.
F.
HASIL RAPAT TIM TEKNIS TANGGAL 22 FEBRUARI 2008 DI DEPARTEMEN PERDAGANGAN
1. Kegiatan subsidi kedele baru dapat berjalan jika telah ada persetujuan atas RAPBN-P 2008 2. Verifikasi perajin masih membutuhkan kejelasan ketersediaan dana untuk BPS yang membutuhkan Rp. 25 milyar yang saat ini belum ada anggarannya. Diharapkan dana verifikasi berada di Meneg Koperasi dan UKM 3. Mekanismen penyaluran subsidi kedele masih dalam proses pemantapan. 4. Harga kedele dunia masih naik, tetapi Argentina dapat menjadi alternatif pemasok kedele Indonesia pada bulan Mei/Juni 2008. Bulog agar segera menjajaki tanpa menunggu penugasan karena dilakukan atas dasar komersial sesuai tupoksi Bulog 5. Statistik sudah menunjukan bahwa kenaikan harga tempe/tahu sudah sama (berimbang) dengan kenaikan harga kedele
IV. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE 1. Menyusun peraturan bersama Memprin dan Menegkop & UKM tentang PUSAT
PROPINSI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Membentuk Tim Pelaksana dan Verifikasi Propinsi Mengalokasikan besarnya subsidi per Kab/Kota. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran . Penyelesaian proses adminisitrasi penagihan kepada pedagang kedele Pemantauan dan pengawasan kegiatan pelaksanaan. Melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan penyaluran kedele bersubsidi ke KPA
Pelaksanaan penyaluran subsidi kedele 2. Menetapkan KPA oleh Menteri Perindustrian 3. KPA menetapkan: a. Pejabat Pengelola Keuangan b. Juklak/juknis penyaluran subsidi kedele c. Menyiapkan standar dokumen pendukung 4. Menetapkan besaran dan mengalokasikan subsidi ke setiap propinsi 5. Monitoring dan evaluasi.
KABUPATEN/KOTA
1. Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota 2. Menetapkan daftar penerima subsidi Kedele dan membagi kupon yang dipersiapkan oleh Pusat 3. Menetapkan lokasi pelaksanaan penyaluran 4. Mengumumkan pelaksanaan pasar murah kepada pedagang kedele dan perajin tahu/tempe. 5. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan Pengusaha. 6. Menyampaikan SPJ transaksi penyaluran Kedele kepada Dinas Prop. 7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
PENYALUR KEDELE
1. Memiliki badan Usaha/perorangan 2. Memiliki NPWP, nomor rekening, nama bank dan nama yang tercantum dalam rekening. 3. Sanggup menyediakan Kedele minimal ..........kg/hari di lokasi penjualan yang ditentukan.. 4. Bersedia dibayarkan kemudian sejumlah subsidi yg disalurkan. 5. Bersedia mengajukan surat permohonan penagihan penggantian besaran subsidi dengan dilampiran. a. Berita Acara yang telah di endorse oleh Tim Verifikasi.Kabaupaten/kota b. Kwitansi penagihan dilengkapi kupon..
PERAJIN TEMPE/TAHU PENERIMA SUBSIDI: (Tergolong usaha Mikro dan Kecil dan Kebutuhan kedele maksimal 100 kg/hari)
V.
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN SUBSIDI HARGA KEDELE KEPADA PERAJIN TEMPE/TAHU 10
DEP. KEU DIPA
cq. DJA/DJ PERB
DIPA
DEP. PERINDUSTRIAN 5 9
KPPN/BUN
GUBERNUR/ DINAS PROVINSI
6
BANK 4
8
7
PENJUAL (PRIMKOPTI, PEDAGANG, DISTRIBUTOR, OUTLET IMPORTIR)
3
BUPATI/WALIKOTA/ DINAS KAB/KOTA
PASAR TPK, PEDAGANG (NON TPK)
2
1
PERAJIN TEMPE/TAHU (SENTRA, NON SENTRA)
Penyaluran Pencairan
KETERANGAN : 1.
ATAS DASAR HASIL VERIFIKASI KEBUTUHAN KEDELE OLEH TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA (DINAS PERINDAGKOP, PRIMKOPTI/KOPTI, BPS DAN INSTANSI TERKAIT) DAN DISYAHKAN (ENDORSE) OLEH KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERINDUSTRIAN SELAKU KETUA TIM VERIFIKASI, DAN SELANJUTNYA MENDISTRIBUSIKAN KUPON KE PERAJIN TEMPE/TAHU
2.
PERAJIN MEMBELI KEDELE BERSUBSIDI KEPADA PENJUAL YANG DITUNJUK DENGAN POTONGAN HARGA SENILAI KUPON YANG DISERAHTERIMAKAN
3.
PENJUAL MENYAMPAIKAN DOKUMEN TAGIHAN SENILAI KUPON KEPADA DINAS KABUPTEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERINDUSTRIAN cq. TIM VERIFIKASI ATAS TRANSAKSI YANG DILAKUKAN UNTUK DIVERIFIKASI DAN DISYAHKAN DALAM BERITA ACARA
4.
DOKUMEN TAGIHAN YANG SUDAH DISYAHKAN DISAMPAIKAN / DITERUSKAN KE DINAS PROPINSI YANG MEMBIDANGI PERINDUSTRIAN cq. TIM VERIFIKASI UNTUK MENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN
5.
ATAS HASIL PENGUJIAN DOKUMEN TAGIHAN MAKA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) MENGESAHKAN KUITANSI TAGIHAN DAN SELANJUTNYA PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) MENERBITKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) UNTUK DISAMPAIKAN KE KPPN UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT.
6.
KPPN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBAGAI DASAR BAGI PIHAK BANK YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN SENILAI TAGIHAN
7.
BANK YANG DITUNJUK SEGERA MEMBAYARKAN KEPADA PENJUAL SENILAI YANG DITAGIHKAN
8.
DINAS KABUPATEN/KOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN SUBSIDI KEPADA DINAS PROPINSI DENGAN TEMBUSAN KE KPA DEP. PERINDUSTRIAN
9.
DINAS PROPINSI MENYAMPAIKAN LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN SUBSIDI KEPADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (KPA).
10. DEP. PERINDUSTRIAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI KEPADA DEP. KEUANGAN
VI.
RENCANA ALOKASI SUBSIDI KEDELE PER PROPINSI SELAMA 6 BULAN TAHUN 2008
No
PROPINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kep. Riau DKI Jabar Jateng DIY Jatim
ALOKASI KEDELE (KG)
SUBSIDI ALOKASI DANA (RUPIAH/KG) (RUPIAH) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 17
Banten Bali
1.000 1.000
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Sulut Maluku
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 32 33
Maluku Utara Papua Irjabar
1.000 1.000 1.000
Total
VII. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1.
PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) YANG AKAN DILAKUKAN OLEH BPS ATAS SENSUS EKONOMI 2006 TENTANG DATA PERAJIN TEMPE/TAHU SELURUH INDONESIA MEMBUTUHKAN WAKTU 10-15 HARI SEJAK DANA BIAYA OPERASIONAL DISETUJUI OLEH DITJEN ANGGARAN
2.
PENETAPAN HARGA JUAL DITINGKAT PASAR KEDELE BERSUBSIDI DI TENTUKAN DI MASING-MASING DAERAH BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PIHAK IMPORTIR, PRIMKOPTI, DISTRIBUTOR YANG DIFASILITASI OLEH DINAS PERINDAGKOP SETEMPAT UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU.
3.
WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PASAR KEDELE BERSUBSIDI DITETAPKAN OLEH TIM KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN LOKASI-LOKASI SENTRA PERAJIN TEMPE/TAHU
4.
PETA SEBARAN DISTRIBUTOR DI MASING-MASING DAERAH DIBUAT OLEH DINAS PROPINSI YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN BERKOORDINASI DENGAN DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN
5.
STANDAR FORMAT KUPON DAN DOKUMEN PENDUKUNG DISIAPKAN OLEH DEP. PERINDUSTRIAN YANG PENGADAANNYA MENGIKUTI PROSEDUR KEPPRES 80 TAHUN 2003 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 95 TAHUN 2007.
RENCANA TINDAKLANJUT DEPPERIN N0. 1.
KEGIATAN
RENCANA TINDAK LANJUT DEPPERIN
PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) YANG AKAN DILAKUKAN OLEH BPS ATAS SENSUS EKONOMI 2006 TENTANG DATA PERAJIN TEMPE/TAHU SELURUH INDONESIA MEMBUTUHKAN WAKTU 10-15 HARI SEJAK DANA BIAYA OPERASIONAL DISETUJUI OLEH DITJEN ANGGARAN
• • •
MENYEPAKATI HARGA JUAL DI TINGKAT PASAR KEDELE BERSUBSIDI DI SETIAP KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PIHAK IMPORTIR, PRIMKOPTI, DISTRIBUTOR YANG DIFASILITASI OLEH DINAS PERINDAG SETEMPAT UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN BERJALAN
•
3.
TIM KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PASAR KEDELE BERSUBSIDI BERDASARKAN LOKASI-LOKASI SENTRA PERAJIN TEMPE/TAHU
•
MEMINTA KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENENTUKAN WAKTU DAN LOKASI/TEMPAT PELAKSANAAN PASAR KEDELE BERSUBSIDI YANG TEPAT BAGI PARA PIHAK TERKAIT
4.
PETA SEBARAN DISTRIBUTOR/PENYALUR DI MASINGMASING DAERAH DIBUAT OLEH DINAS PROPINSI YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN BERKOORDINASI DENGAN DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN
•
MENYIAPKAN SURAT PERMINTAAN KEPADA DINAS PERINDAG PROVINSI UNTUK MENYUSUN DAFTAR DISTRIBUTOR
5.
MENYIAPKAN FORMAT KUPON DAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG PENGADAANNYA MENGIKUTI PROSEDUR KEPPRES 80 TAHUN 2003 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 95 TAHUN 2007
•
MENYEMPURNAKAN KEMBALI RKAKL UNTUK APBN-P SUBSIDI KEDELE DENGAN MEMASUKKAN BIAYA CETAK MELELANG PENGADAAN KUPON DAN DOKUMEN PENDUKUNG MENDISTRIBUSIKAN KUPON SESUAI DENGAN PAGU DIPA
MENYERAHKAN DIPA KE SETIAP PROVINSI SEKALIGUS MELAKSANAKAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA KEDELE
•
2.
6.
• •
•
• •
•
MEMBERITAHUKAN KE DINAS PROVINSI MEMANTAU PERKEMBANGAN KEGIATAN OLEH BPS MENGHITUNG DAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN KE SETIAP PROVINSI (UNTUK DASAR DIPA) MENGAWAL PROSES PENERBITAN DIPA APBN-P PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DIPA YANG DIAWALI DGN PERMINTAAN CALON KEPADA SETIAP DINAS PROVINS MEMINTA KEPADA PARA BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENGINVENTARISASI PERKEMBANGAN HARGA KEDELE DI TINGKAT PENGECER DAN DISTRIBUTOR DI MASING-MASING DAERAHNYA MENYAMPAIKAN DATA PERKEMBANGAN HARGA KEDELE DUNIA DAN NASIONAL
SOSIALISASI PADA FORUM RAKER DEPARTEMEN TANGGAL 26–29 FEBRUARI 2008 DI HOTEL BOROBUDUR SOSIALISASI DI SETIAP PROVINSI YANG DIHADIRI OLEH KABUPATEN/KOTA
KETERANGAN •
• •
PERLU TIM PENGAWAS DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI SIAPKAN TIME FRAME SURAT-SURAT DISIAPKAN UNUTK DISAMPAIKAN PADA RAKER 26 FEB 2008
LANJUTAN
N0.
KEGIATAN
RENCANA TINDAK LANJUT DEPPERIN
6.
•
PROVINS
7..
•
MEMINTA
8.
TIM KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PASAR KEDELE BERSUBSIDI BERDASARKAN LOKASI-LOKASI SENTRA PERAJIN TEMPE/TAHU
•
MEMINTA KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENENTUKAN WAKTU DAN LOKASI/TEMPAT PELAKSANAAN PASAR KEDELE BERSUBSIDI YANG TEPAT BAGI PARA PIHAK TERKAIT
9.
PETA SEBARAN DISTRIBUTOR/PENYALUR DI MASINGMASING DAERAH DIBUAT OLEH DINAS PROPINSI YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN BERKOORDINASI DENGAN DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN
•
MENYIAPKAN SURAT PERMINTAAN KEPADA DINAS PERINDAG PROVINSI UNTUK MENYUSUN DAFTAR DISTRIBUTOR
10.
MENYIAPKAN FORMAT KUPON DAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG PENGADAANNYA MENGIKUTI PROSEDUR KEPPRES 80 TAHUN 2003 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 95 TAHUN 2007
•
MENYEMPURNAKAN KEMBALI RKAKL UNTUK APBN-P SUBSIDI KEDELE DENGAN MEMASUKKAN BIAYA CETAK MELELANG PENGADAAN KUPON DAN DOKUMEN PENDUKUNG MENDISTRIBUSIKAN KUPON SESUAI DENGAN PAGU DIPA
MENYERAHKAN DIPA KE SETIAP PROVINSI SEKALIGUS MELAKSANAKAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA KEDELE
•
11.
• •
•
SOSIALISASI PADA FORUM RAKER DEPARTEMEN TANGGAL 26–29 FEBRUARI 2008 DI HOTEL BOROBUDUR SOSIALISASI DI SETIAP PROVINSI YANG DIHADIRI OLEH KABUPATEN/KOTA
KETERANGAN •
PERLU
NO.
TUGAS PUSAT
1
Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penyaluran Subsidi Harga KedelePusat
URAIAN KEGIATAN •
PENJAB •
Dirjen IKM
•
Tim Pelaksana
•
Tim Pelaksana
•
Menyiapkan SK Dirjen IKM tentang penetapan Tim Pelaksana Pusat Menyiapkan peraturan bersama Menperin dan Meneg KUKM SK Dirjen penunjukkan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Menyiapkan Per. Dirjen tentang Petunjuk Teknis
•
Tim Pelaksana
•
Menyiapkan SK Menperin tentang penunjukkan KPA
•
• •
Surat permintaan nama calon Pengelola DIPA Provinsi Menyiapkan SK Dirjen tentang penunjukan Pejabat Pengelola DIPA Pusat dan Provinsi
•
Setjen cq. Biro Keuangan Dirjen IKM
•
Dirjen IKM
Menetapkan pagu subsidi harga kedele per Provinsi dengan menerbitkan surat kuasa Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian provinsi;
• •
• •
Tim Pelaksana Tim Pelaksana
•
Konfirmasi hasil coklit oleh BPS Menyusun dan mengusulkan RKAKL Program Subsidi Harga Kedele Menyampaikan DIPA ke Provinsi
•
Dirjen IKM
4
Menyalurkan subsidi harga kedele sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg kedele;
• • • •
Merancang bentuk Kupon Melelang pengadaan KUPON Mendistribusikan Kupon Sosialisasi Program Penyaluran Subsidi Harga Kedele
• • • •
Tim Pelaksana Panitia Lelang Tim Pelaksana Tim Pelaksana
5
Menerima laporan pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele dari Provinsi lengkap dengan lampiran copy Berita Acara Verifikasi, Kuitansi penagihan dari pelaku usaha dan SK Tim Verifikasi.
•
Mencatat laporan hasil pelaksanaan dari setiap Provinsi dan membuat rekapitusi hasil laporan
•
Tim Pelaksana
6
Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
•
•
Tim Pelaksana
Melaporkan pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele kepada Departemen Keuangan
•
Melakukan monitoring pelaksanaan Penyaluran Subsidi Kedele di Daerah Mengevaluasi realisasi pelaksanaan Subsidi setiap bulan. Melakukan supervisi ke daerah Menyusun laporan periodik dan laporan akhir ke Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan
•
Tim Pelaksana
•
Tim Pelaksana
•
Dirjen IKM
• •
2
3
Menetapkan Pengelola Keuangan Pusat dan Provinsi
• •
WAKTU SELESAI
KET
NO.
TUGAS PROVINSI
1
Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penyaluran Subsidi Harga KedeleProvinsi
UARAIAN KEGIATAN •
• Mangajukan Provinsi
calon
Pengelola
Keuangan
•
Menyiapkan SK Kepala Dinas Provinsi yang bertugas di bidang Perindustrian tentang Penunjukan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penyaluran Subsidi Kedele Melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota Menseleksi calon pengelola Provinsi dan mengajukan nama calon kepada Dirjen IKM
• Menetapkan alokasi pagu subsidi harga kedele per Kabupaten/ Kota;
• • •
Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele (al: coklit, distributor/penyalur, lokasi/tempat Pasar Kedele Bersubsidi);
• • •
Menerima, menguji SPP dan menerbitkan SPM dan meneruskan tagihan subsidi harga kedele kepada KPPN Propinsi sesuai Berita Acara Verifikasi oleh Tim VerifikasiKabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas yang membidangi perindustrian di Kabupaten/Kota Memproses tagihan subsidi harga kedele yang diajukan oleh pelaku usaha melalui dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian propinsi. Melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran subsidi harga kedele di Kabupaten/Kota; dan Melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran kepada Dirjen Industri Kecil dan Menengah per pelaksanaan penyaluran tiap bulan
• • • •
Menetapkan pagu subsidi berdasarkan hasil coklit yang telah di endors oleh tingkat kabupaten/kota Menyusun rekapitulasi kebutuhan pagu subsidi harga kedele dan volume Membuat usulan kebutuhan pagu subsidi pada tingkat provinsinya. Menghimpun daftar penjual dan pembeli di masingmasing kabupaten/kota. Menyiapkan kriteria lokasi/tempa, pasar kedele bersubsidi. Mengkoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan penyaluran di setiap tempat penjualan di kabupaten/kota, dan memberikan tembusan ke DJIKM Mengecek ketersediaan pagu dengan tagihan yang diajukan. Mengesahkan dokumen kwitansi tagihan. Menyiapkan SPP kepada Pejabat Penguji dan Penanda tanganan SPM Menguji dokumen tagihan dan selanjutnya menerbitkan SPM ke KPPN.
PENJAB
WAKTU SELESAI
KET
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
PENGERTIAN OVOP •
Satu Desa Satu Produk (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
•
Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis
INPRES No. 6 THN 2007
PERATURAN MENPERIN No.78/M-IND/PER/9/2007
Kondisi IKM Terkini
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN IKM
ovop
MENINGKATNYA MENINGKATNYAPERAN PERAN IKM DALAM IKM DALAM PEREKONOMIAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASYARAKATDAN DAN MENGURANGI MENGURANGI PENGANGGURAN PENGANGGURAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/IND/Per/10/2007 TENTANG
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDEKATAN SATU DESA SATU PRODUK ( ONE VILLAGE ONE PRODUCT – OVOP ) DI SENTRA
TUJUAN OVOP Untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya lokal, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi.
KRITERIA PRODUK 1. Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah; 2. Unik khas budaya dan keaslian lokal; 3. Bermutu dan berpenampilan baik; 4. Berpotensi pasar domestik dan ekspor; dan 5. Diproduksi secara kontinyu dan konsisten.
LINGKUP PRODUK 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Produk makanan olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan; Produk aneka minuman dari hasil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; Produk hasil tenun atau konveksi khas masyarakat lokal; Produk kebutuhan rumah tangga (household) termasuk produk dekoratif atau interior; Produk barang seni dan kerajinan termasuk produk cinderamata; Produk herbal dan menyak atsiri khas masyarakat lokal.
PEMBINAAN Perusahaan IKM yang memproduksi produk terpilih, pembinaannya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal sesuai fungsi dan kewenangan masingmasing.
PEMBINAAN BERBASIS INSENTIF Pembinaan berdasarkan insentif kepada produk OVOP terpilih bintang 3 & 5 di bidang:
• • • • •
Teknologi, standardisasi dan mutu produk; Promosi dan pemasaran; Pembiayaan; Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan Pengembangan website.
PENGORGANISASIAN •
•
Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah yang dalam pelaksanaannya dapat melalui pembentukan Forum Koordinasi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota Forum koordinasi pada masing-masing tingkat dibentuk Menteri Perindustrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota dan dikoordinasikan oleh: Direktur Jenderal untuk forum tingkat nasional; Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang Perindustrian untuk tingkat Provinsi; dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan bidang Perindustrian untuk tingkat Kabupaten/ Kota.
KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI •
•
•
Keanggotaan Forum Koordinasi Tingkat Nasional terdiri dari wakil-wakil Departemen/ Kementerian, instansi terkait, Pemerintahan daerah, sektor swasta dan masyarakat; Keanggotaan Forum Koordinasi Tingkat Provinsi terdiri dari wakil-wakil Dinas Pemerintah Provinsi terkait, sektor swasta dan masyarakat; dan Keanggotaan Forum Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, sektor swasta dan masyarakat.
FUNGSI FORUM KOORDINASI • • • •
penyelarasan program; mediasi pelaksanaan program; monitoring dan evaluasi; Menetapkan tim seleksi.
KEANGGOTAAN TIM SELEKSI •
•
•
Keanggotaan Tim Seleksi Tingkat Nasional terdiri dari kurator/pakar, instansi terkait, perguruan tinggi, R&D, Dekranas, KADIN, Asosiasi dan tokoh masyarakat; Keanggotaan Tim Seleksi Tingkat Provinsi terdiri dari kurator/pakar, instansi terkait, perguruan tinggi, R&D, Dekranasda, KADINDA, Asosiasi dan tokoh masyarakat; dan Keanggotaan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari kurator/pakar, instansi terkait, perguruan tinggi, R&D, Dekranasda, KADINDA, Asosiasi dan tokoh masyarakat.
PELAPORAN Pelaksanaannya dilaporakan setiap semester oleh: • Bupati/Walikota kepada Gubernur; • Gubernur kepada Menteri Perindustrian; dan • Menteri Perindustrian kepada Presiden.
PEMBIAYAAN Pembiayaan pelaksanaannya bersumber dari: • Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan • Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
ALUR PENETAPAN PRODUK IKM UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN PENDEKATAN OVOP TAHAP 1 TIM SELEKSI PRODUK OVOP SENTRA IKM TINGKAT KAB/KOTA. 1. Kurator 2. Instansi Terkait 3. Perguruan Tinggi 4. R & D 5. Dekranasda 6. KADINDA
TAHAP 2 TIM SELEKSI PRODUK OVOP TINGKAT PROVINSI 1. Kurator 2. Instansi Terkait 3. Perguruan Tinggi 4. R & D 5. Dekranasda 6. KADINDA
TAHAP 3 TIM SELEKSI PRODUK OVOP TERPIIH DI TINGKAT PUSAT 1.Kurator 2.Instansi Terkait 3.Perguruan Tinggi 4.R & D 5.Dekranas 6.KADIN
PRODUK OVOP TERPILIH X XX
SENTRA SENTRA SENTRA
SELEKSI PRODUK OVOP TINGKAT KAB/KOTA & PENGAJUAN OLEH POKJA KAB/KOTA
KRITERIA • Produk diproduksi secara kontinyu dan konsisten • Produk memiliki bahan dan disain berkualitas • Memilki keunikan khas budaya an keaslian lokal • Memiliki potensi ditingkatkan mutu dan distandardisasi • Memiliki potensi ekspor
SELEKSI PRODUK OVOP TINGKAT PROVINSI & PENGAJUAN OLEH POKJA PROVINSI
SELEKSI & SERTIFIKASI PRODUK OVOP OLEH POKJA NAS
XXX XXXX
PASAR GLOBAL
XXXXX
INSENTIF KEPADA PRODUSEN OVOP (BINTANG 3 – 5) TERBAIK DI SENTRA IKM 1. Bantuan peningkatan standar dan mutu produk sesuai persyaratan pasar yang lebih tinggi. 2. Fasilitasi akses pembiayaan. 3. Bantuan promosi dan pemasaran. 4. Bantuan konsultansi bisnis 5. Bantuan promosi melalui website
INSENTIF KEPADA PRODUSEN PRODUK OVOP DI SENTRA IKM PEMERINTAH (DEP, KEMENTRIAN, LEMBAGA)
PEMPROV (DINAS, INSTANSI, PROVINSI)
PEMKAB/KOTA (DINAS, INSTANSI KAB/KOTA)
PRODUK OVOP TERBAIK DI SENTRA IKM
SENTRA IKM
IKM XXX
IKM XXXX
PRODUK IKM PRODUK IKM TERPILIH PRODUK IKM
IKM XXXXX
INSENTIF BANTUAN PENINGKA TAN KOMPETE NSI SDM
PENINGK ATAN STANDAR DAN MUTU PRODUK
FASILITASI AKSESPEMB IAYAAN
1. PERBANKAN 2. PERGURUAN TINGG 3.PAKAR/TENAGA AHLI 4.KADIN / ASOSIASI
BANTUAN PROMOSI WEBSITE
BANTUAN PROMOSI DAN PEMASAR AN
PASAR GLOBAL
SHARE IKM 38% MENJADI 50 % THD PDB PD THN 2025
PENGORGANISASIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
TARGET & INDIKATOR KEBRHASILAN
PEMERINTAH
KELOMPOK KERJA NASIONAL
PEMPROV
KELOMPOK KERJA PROPINSI
PEMKAB/KOTA
KELOMPOK KERJA KOTA/KAB.
PEMKEC
PEMDES/LURAH
Membuat pedoman dan standar Integrasi/Koordinasi prog Dukungan program Bentuk Tim Seleksi Nas Monev & laporan
Susun sasaran/indikator Integrasi/Koordinasi prog di Prov Dukungan program Bentuk Tim Seleksi Prov Monev & laporan
Susun prog Integrasi/Koordinasi prog di Kab/Kota Dukungan program Bentuk Tim Seleksi Kab/Kota Monev & laporan
DAERAH PILOT PROYEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sumatera Utara. Sumatera Barat. Jawa Barat. Jawa Tengah. DI.Yogyakarta. Jawa Timur. Bali. Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara
42
ZONA PRODUK KERAJINAN: 1. Produk Gerabah, Marmer dan Keramik Hias
2. Perhiasan dan Batu Mulia
3. Kerajinan Kayu dan Rotan
4. Bordir dan Sulaman
5. Batik
6. Tenun
7. Furnitur dan Interior
8. Kerajinan Logam dan Timah
9. Mainan Anak-Anak
10. Kerajinan Kulit
11. Alat Musik Tradisional
12. Produk Makanan Tradisional (Festival Makanan Daerah), Produk Herbal dan Spa
HERBAL
49
ANEKA KRIPIK
50
ANEKA MINUMAN
51
MAKANAN
52
MINUMAN INSTAN
53
HERBAL
54
MINUMAN INSTAN DAN MAKANAN
55
HERBAL
56
KREDIT USAHA RAKYAT
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) • Landasan
: Perpres No. 2 Tahun 2008
• Jaminan Pemerintah
: 1,4 T diharapkan dapat diputar oleh Bank 14 T (Gearing Ratio 10 x)
• Bank Peserta
: Bank Bukopin, BRI, BNI, BTN, Mandiri
• Karakteristik Nasabah
: Feasible tetapi non bankable
• Per 25 Januari 2008
: Realiasasi 1,4 Triliyun
• Tugas Daerah
: Menyiapkan daftar calon nasabah
PROGRAM 2008 - 2009
¾ KEGIATAN PRIORITAS DITJEN IKM TAHUN 2008 ¾ DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN ¾ KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DEKONSENTASI & PENYUSUNAN PROGRAM 2009 ¾ KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA TUGAS PEMBANTUAN & PENYUSUNAN PROGRAM 2009
KEGIATAN PRIORITAS DITJEN IKM TAHUN 2008 Alokasi NO
Nama Kegiatan
1
Pemberdayaan IKM
2
Pembantuan Pembinaan IKM
3
Peningkatan Standardiasi Industri
4
Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
5
Fasilitasi Layanan IKM
6
Pengembangan Kompetensi Inti daerah
7
Perluasan Penerapan Standardisasi, Akreditasi & Mutu
Sasaran
(Rp.000)
33 Provinsi
54,581,540
80 Kab/Kota
58,118,138
8 RSNI
946,226
11 Klaster
11,609,591
56 UPT
57,948,753
60 Kab-Kota
10.000.000
195 Persh
3,606,179 196,810,427
DEKONSENTRASI Dekonsentrasi adalah wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat Pusat di Daerah Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai kewenangan yang dilimpahkan. TUGAS PEMBANTUAN (TP) TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan
KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DEKONSENTASI 1. Koordinasi penyusunan dan pekasanaan program 2. Peningkatan SDM melalui pelatihan dll, lintas KabupatenKota 3. Peningkatan mutu dan disain 4. Pendampingan 5. Pengembangan pemasaran melalui partisipasi pameran, temu usaha dll. 6. Kegiatan Lintas Sektor 7. Monitoring dan Evaluasi 8. Pelaporan
PENYUSUNAN PROGRAM 2009 DEKONSENTRASI 1. Pengembangan IKM mengacu kepada kompetensi inti industri daerah 2. Program pengembangan diselaraskan dengan Renstra Propinsi 3. Kegiatan bersifat non-fisik 4. Mempunyai rencana program/kegiatan multy years 5. Budget sharing APBN, APBD 6. Program dan Kegiatan dipresentasikan di Rakor Regional 2008
KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA TUGAS PEMBANTUAN
1. Penyusunan program tahun 2009 2. Peningkatan SDM melalui pelatihan dll 3. Peningkatan dan pengembangan pemasaran melalui partisipasi pameran, temu usaha dll. 4. Bantuan Mesin Peralatan 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Pelaporan
PENYUSUNAN PROGRAM 2009 TUGAS PEMBANTUAN
1. Pengembangan IKM mengacu kepada kompetensi inti industri daerah dan OVOP 2. Program pengembangan diselaraskan dengan Renstra Kabupaten Kota dan memperhatikan situasi dan kondisi daerah setempat 3. Kegiatan utamanya bersifat fisik 4. Mempunyai rencana program/kegiatan multy years 5. Budget sharing APBN, APBD 6. Program dan Kegiatan dipresentasikan di Rakor Regional 2008
