PROGRAM KERJA SUBBAGIAN TEKNIS & HUPMAS SEKRETARIAT KPU PROVINS KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 3364.004 PAW ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim Hasil Pemilu Tahun 2014 Periode 2014-2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Provinsi rincian kerja sebagai berikut : 1.
Membentuk Tim Kelompok Kerja PAW yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kaltim Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat KPU Provinsi Kaltim Bagian Hukum Teknis dan Hupmas;
2.
Melaksanakan
Rapat
Koordinasi
PAW
Anggota
DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 30 orang sebagai berikut : a. Partai Politik Peserta Pemilu 2014; b. Bawaslu ProvinsiKaltim;
c. Biro Pemerintahan ProvinsiKaltim; d. Sekretariat DPRD ProvinsiKaltim;
e. KPU Kabupaten/Kota terdekat dariIbukotaProvinsi(Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, danKab. Kutai Kartanegara);
f. Media Massa (Kaltim Post, Koran Kaltim, , RRI Kaltim, danTVRI Kaltim)
khusus untuk KPU Kabupaten/Kota terdekat dihadiri Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (sebagai
pemegang Aplikasi SIMPAW). Rakor PAW Tahun2017 ini merupakan Kegiatan Utama dari KPU RI dimana sebelumnya telah dilaksanakan di 10 KPU Provinsi; Rakor ini akan diisi Narasumber sebagai berikut : a. Narasumber setingkat Ess I (Anggota KPU RI);
b. Narasumber setingkat Ess II (Kepala Biro Teknis & Hupmasdan Anggota KPU Provinsi Kaltim Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu)
c. Moderator.
Tujuan utama pelaksanaan Rakor PAW yaitu untuk menyamakan persepsi dan pemikiran antara KPU di semua tingkatan serta seluruh pemangku kepentingan bahwa di dalam proses PAW terdapat alur kerja yang saling terkait sehingga
dibutuhkan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan agar tidak ada lagi
instansi/pemangku kepentingan yang melebihi atau mencampuri kewenangan instansi lain.
3364.005.001 PUBLIKASI INFORMASI PEMILU 1. 2.
KPU Provinsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Website KPU yang meliputi : menghimpun, menyusun dan membuat bahan berita kegiatan di masingmasing satker, melakukan updating Peraturan dan Undang-undang.
Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Website terdiri dari :
a. 1orang Penanggung Jawab (Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi/Kehumasan) b. 1 orang Editor (Sekretaris KPU Provinsi)
c. 1 orang Web Admin (Kabag Hukum Teknis & Hupmas)
d. 5 orang pembuat artikel (Kasubbag Teknis & Hupmas dan Fungsional Umum 3. 4.
yang membidangi Kehumasan)
Tersedianya website KPU Provinsi yang dapat menyajikan berita/informasi terkini sehingga dapat dijadikan rujukan informasi bagi seluruh stakeholders kepemiluan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan penelitian.
Menindaklanjuti Surat EdaranKetua PU RI Nomor : 56/KPU/I/2017 Perihal
Penghargaan Website Akses KPU bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
diinstruksikan untuk melakukan pembenahan dan perubahan Website dengan menyediakan Laman Website yang dapat diakses oleh Peyandang Disabilitas;
3364.027.001 PEMBENTUKAN & PENGUATAN PPID 1.
KPU Provinsi melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui 3 kegiatan :
a. Penyiapan perangkat untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehari-hari;
b. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman/update informasi kepada
KPU Provinsi terkait dengan pengelolaan dan pelayanan kepada pemohon informasi;
c. Proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berjalan secara 2. 3.
berkesinambungan.
Tersedianya Belanja Bahan untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik dan Belanja Perjalanan Dinas menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU RI;
Diharapkan dengan pelaksanaan Kegiatan ini akan mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 4. 5.
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
Pelaksanaan Pilot Project PPID untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur di 9 KPU Kabupaten/Kota menerima alokasi dana dimaksud minus KPU Kab Mahulu;
Pelaksanaan Pilot Project PPID di 4 KPU Provinsi salah satunya Kalimantan Timur
untuk melaksanakan Kegiatan Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota sebagai peserta Pilot Project PPID , Bimtek dilaksanakan selama 2 hari dengan panduan Bimtek Modul
Pelatihan Seni Mengelola Keterbukaan Informasi Publik dari Sekretariat Jenderal 6.
KPU RI Bagian Publikasi Informasi Pemilu;
KPU Kabupaten/Kota Pilot Project menerima alokasi anggaran menghadiri Bimtek
di KPU Provinsi peserta sebanyak 1 orang yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat penambahan
peserta dapat dilakukan di luar alokasi APBN dan harus berkoordinasi dengan kebutuhan konsumsi di KPU Provinsi.
3364.029.001 DOKUMEN DAERAH PEMILIHAN 1.
Menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi serta Penyusunan Peta Wilayah untuk Pemilu 2019 di KPU RI dengan pembahasan :
a. Melakukan evaluasi atas perubahan jumlah penduduk dan wilayah serta penataan kembali daerah pemilihan DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi;
c. Penyusunan materi dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk keperluan
penyusunan draft Peraturan mengenai Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu
2.
2019.
Menghadiri Bimbingan Teknis Mekanisme Penghitungan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pembahasan :
a. Melakukan penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menyusun tata cara penentuan dapil dan
alokasi kursi secara komprehensif dengan pihak terkait mulai dari KPU Provinsi, Kementerian Dalam Negeri serta Instansi terkait untuk menyerap berbagai gagasan dan masukan tentang tata cara penyusunan dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019;
b. Melakukan uji coba bersama KPU RI terhadap tata cara penataan daerah pemilihan alokasi kursi.
3364.030.001 DOKUMEN TEKNIS PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN &WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILUKADA Tahun 2017 kembali dilakukan pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif,
PILPRES, dan Pemilukada dengan menggunakan instrument yang telah dibuat yaitu Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Tahapan (SITAP) maupun
menggunakan sistem manual dengan menunjuk dan menetapkan Tenaga Pendukung Data Teknis.
3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH 1.
Rapat Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat untuk Tahun 2017 sebanyak 2 kali :
a. Di Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara) di Trisemester I; b. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Trisemester II.
2. Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi
a. KPU Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Kegiatan Lanjutan dari
Kursus Kepemiluan yang telah dilaksanakan di Tahun 2016, dimana melalui pertemuan ini KPU Provinsi bersama 33 Peserta Election Course 2016 akan
membahas RTL pengembangan Komunitas yang telah ditentukan ke dalam
lingkungan masyarakat luas terkait Peningkatan Parmas dan Pendidikan Pemilih;
b. Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di KPU Provinsi Kaltim akan melaksanakan Kegiatan “Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi” yang akan dilaksanakan dengan melibatan peran Komunitas-Komunitas di Lingkungan
masyarakat dari berbagai segmen pemilih dengan cara turun langsung ke
masyarakat dalam rangka membantu tugas KPU Provinsi untuk memberikan
pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi di dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
3. Pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2017 menerima 2 Kegiatan selain Pilot Project
PPID juga menerima Kegiatan Pilot Project Pendidikan Pemilih RPP,
dimana di dalam prosesnya KPU Provinsi wajib menjalankan Kegiatan sebagai berikut :
a. Mengikuti Konsolidasi RPP Se-Indonesia di Sulawesi Tengah dalam rangka Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi RPP. Peserta Anggota
KPU Divisi dan Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
b. Pembentukan Rumah Pintar Pemilu yang meliputi : R. Pameran & R. Tunggu,
R. Audio Visual, R. Diskusi & R. Pustaka, R. Simulasi/ Peraga beserta seluruh perangkatnya
c. Melakukan optimalisasi Pusat Pendidikan Pemilih (RPP) dengan melakukan Kegiatan sebagai berikut :
- Penerimaan kunjungan (audiensi) RPP dengan Segmen Pemilih; dan
- Aktivitas mobile Pendidikan Pemilih yang bersentuhan langsung dan menjangkau masyarakat/komunitas/kelompok sasaran (Outdoor);
Minimal dalam kurun waktu setahun dilaksanakan sebanyak 4 kali baik didalam maupun di luar Rumah Pintar Pemilu (RPP)
