PROGRAM KB DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI BENGKULU 1. Berjuang Demi Rakyat Semasa masa kampanye hampir sebagian besar Calon Anggota Legislatif dalam kampanye baru-baru ini menyampaikan orasi kampanye “akan berjuang bersama rakyat, demi rakyat “ melalui legislatif bersama eksekutif semua program akan berpihak dan menyentuh hajat masyarakat, mereka akan mengentaskan rakyat dari kemiskinan, mengatasi pengangguran, pengobatan dan pendidikan gratis. Janji-janji kampanye dari anggota Legislatif perlu kita dorong untuk direalisasi dengan
memberikan
wawasan
tentang
pendekatan
pembangunan
yang
berwawasan kependudukan dimana pembangunan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan atau People Centered Development, yaitu pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengarah pada pengembangan sumber daya manusia potensial. Kebijakan kependudukan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan yang harus diletakkan dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang. Keberhasilan kebijakan kependudukan di Indonesia memberikan landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang efektif dengan mengurangi biaya investasi sosial atas pelayanan kebutuhan dasar. Kebijakan pembangunan kependudukan yang pertama adalah mengendalikan kuantitas penduduk melalui pengaturan kehamilan dan kelahiran (Program Keluarga Berencana) dan penurunan kematian (Program Kesehatan); kedua adalah peningkatan kualitas penduduk melalui Program Kesehatan dan Pendidikan , ketiga mengenai mobilitas penduduk melalui Program Transmigrasi . Ketiga kebijakan tersebut saling terkait dan harus ditangani secara simultan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada Tahun 2000 di deklarasi “Millenium Development Goals (MDGs) sebagai kritik terhadap pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pembangunan tidak berkesinambungan dan memperbesar kesenjangan yang menimbulkan kemiskinan terutama ;pada Negara berkembang. 1
2. Membangun Komitmen Terhadap Program KB di Era Otonomi Daerah Baik Eksekutif (Kepala Pemerintah Daerah) maupun Anggota Legislatif sebagian besar diantaranya masih belum memahami tentang “public policy” terutama berkaitan dengan “welfare” atau kesejahteraan sehingga menganggap program KB sebagai salah satu program pembangunan kependudukan dianggap sebagai alat mengerem pertumbuhan penduduk dan program kesehatan sebagai pengobatan orang sakit, sehingga Kepala Daerah banyak mengeluarkan dana daerah (APBD) untuk memberikan pelayanan kesehatan (berobat) gratis bagi penduduk non-miskin serta dibidang pendidikan memberikan subsidi sekolah gratis . Eksekutif dan Legislatif memandang KB dan Kesehatan kurang menarik karena kedua program tersebut mempunyai perspektif jangka panjang yang tak terukur dan tidak dapat segera memberikan hasil. Kepala Daerah perlu melihat bahwa Program KB dan kesehatan sebagai upaya sistematis untuk melakukan investasi dibidang sumber daya manusia (human capital investment) atau dampak ekonomi jangka panjang.
3. Manfaat dan Dampak Program KB Melalui program KB akan memberikan keuntungan berkurangnya belanja konsumsi disebabkan kelahiran dapat dicegah dapat dialihkan dari belanja yang tidak dikonsumsikan ke belanja untuk masyarakat secara luas. Biaya konsumsi yang dapat dialihkan karena penurunan kehamilan dan kelahiran menyangkut :
Biaya Antenatal Care ( ANC)
Biaya persalinan
Biaya komplikasi kehamilan dan persalinan yang mungkin timbul seperti pendarahan, abortus, gangguan kesehatan bayi
Biaya perawatan nifas
Biaya makan dan memelihara bayi dan anak dalam rangka memenuhi gizi anak
2
Manfaat lain dari pelaksanaan Program KB, pemerintah mempunyai ”Public Saving” dengan cara mempangkas subsidi biaya pelayanan sosial (Pendidikan, Kesehatan). Sebagai gambaran terhadap ”Public Saving” untuk Provinsi Bengkulu dalam 3 - 4 tahun kedepan dapat mengalihkan subsidi biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 28.397.611.200, yang mana dana tersebut dapat dialihkan pada sektor pertanian, perkebunan dan industri dalam memberikan kesempatan kerja dan penghasilan keluarga.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Estim a si ka sa r be ne fit inve sta si KB da la m Ra ta -2 B/C Ra tio = 4 Ka b/Kota Bia ya progra m KB Be ngkulu Se la ta n 1.083.964.800 Re ja ng Le bong 1.577.224.000 Be ngkulu Uta ra 1.222.642.000 Ka ur 469.054.000 S e lum a 389.819.000 M ukom uko 271.070.000 Le bong 861.690.000 Ke pa hia ng 449.713.000 Kota Be ngkulu 774.226.000 P ropinsi 7.099.402.800
3 - 4 ta hun Be ne fit(PS) 4.335.859.200 6.308.896.000 4.890.568.000 1.876.216.000 1.559.276.000 1.084.280.000 3.446.760.000 1.798.852.000 3.096.904.000 28.397.611.200
Perhitungan diatas memperlihatkan keuntungan ekonomi untuk pemerintah mendapatkan public saving lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk program KB. Selain pemerintah mempunyai ”Public Saving”, keluarga juga mempunyai tabungan individu (Private Saving) sebagai akibat menurunnya pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan. Pengurangan ini keluarga dapat meningkatkan produktivitas salah satunya meningkatkan status gizi. Bila Pemerintah kurang perhatian terhadap masalah kependudukan dapat memberikan dampak sosial diantaranya tidak tersedianya lapangan kerja menyebabkan banyak pengangguran, akibatnya masyarakat menjadi miskin, kriminalitas meningkat, anak jalanan dan
penyakit sosial masyarakat seperti
pelacuran, Trafficking. Dampak lain tidak terkendalinya penduduk, pemerintah harus menyiapkan lahan untuk perumahan, bila masalah perumahan tidak terpenuhi dan teratur membawa 3
dampak perkampungan padat, kumuh, polusi, pemenuhan air bersih kurang, lingkungan sosial kurang sehat. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus meratifikasi delapan (8) isu pokok kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu a) Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; b) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; c) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; d) Menurunkan angka kematian anak; e) Meningkatkan kesehatan maternal; f) Melawan persebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan turberkulosa); g) Menjamin keberlanjutan lingkungan; h) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
4. Program KB dan Implikasi Terhadap Kependudukan a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Indonesia diprediksikan akan menjadi sekitar 263 juta pada tahun 2025 (Bappenas, 2005) Proyeksi tersebut kemungkinan tidak akan banyak berubah jika pengelolaan program KB dilaksanakan seperti saat ini. Namun jumlah tersebut sangat mungkin meningkat, apabila intensitas dan frekuensi pengelolaan program KB menurun. Jumlah penduduk di Bengkulu pada tahun 2025 diprediksikan sebesar 2.291.600, tabel berikut prediksi jumlah penduduk dari tahun 2008 sampai dengan 2019. Proyeksi Penduduk Propinsi Bengkulu 2008 - 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4 166,6 167,2 167,8 169,0 168,5 170,2 171,5 171,2 171,3 171,9 173,4 173,0
5-14 333,2 334,4 335,9 337,9 335,9 337,2 337,5 337,7 340,1 340,4 342,5 344,6
15-64 1.157,8 1.185,3 1.216,7 1.248,0 1.278,9 1.309,2 1.337,7 1.367,2 1.396,0 1.422,4 1.449,2 1.475,7
65+ 60,0 62,9 64,1 67,9 69,0 70,8 76,2 79,3 84,0 87,0 93,0 99,0
Total Dep.Ratio 1.717,6 48,4% 1.749,8 47,6% 1.784,5 46,7% 1.822,8 46,1% 1.852,3 44,8% 1.887,4 44,2% 1.922,9 43,7% 1.955,4 43,0% 1.991,4 42,7% 2.021,7 42,1% 2.058,1 42,0% 2.092,3 41,8%
BONUS DEMOGRAFI
4
Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten : No
Penduduk
Penduduk
LPP DALAM 1
2007
2008
TAHUN
1
Bengkulu Selatan
137.203
140.083
2,08
2
Rejang Lebong
249.714
253.661
1,57
3
Bengkulu Utara
339.873
343.568
1,08
4
Kaur
112.528
115.168
2,32
5
Seluma
162.104
163.859
1,08
6
Mukomuko
138.590
142.047
2,46
7
Lebong
89.690
91.142
1,61
8
Kepahiang
116.882
117.916
0,88
9
Kota Bengkulu
270.079
274.477
1,62
10
Provinsi
1.616.663
1.641.921
1,55
Meskipun selama tiga dasawarsa terakhir tingkat kelahiran menunjukkan kecenderungan menurun, namun jumlah penduduk masih terus bertambah walaupun laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebenarnya telah mengalami penurunan.
b. Bonus Demografi Dinamika penduduk menyebabkan transisi demografi dimana terjadi penurunan fertilitas dalam jangka panjang menyebabkan perubahan struktur penduduk terutama penduduk usia produktif dan non produktif diidentifikasi dengan rasio ketergantungan yaitu rasio antara penduduk non produktif terhadap penduduk usia produktif. Keuntungan ekonomis akibat penurunan Rasio Ketergantungan
disebut
dengan
Bonus
Demografi
atau dikenal dengan
demographic dividend atau demographic giff. Turunnya rasio ketergantungan pada suatu saat akan mencapai titik terendah dan berbalik meningkat kembali, pada saat menunjukkan angka yang paling terendah yang biasanya berada dibawah 50%, disebut dengan Jendela Kesempatan (The Window of Opportunity) dimana kesempatan tersebut sangat singkat hanya terjadi satu kali saja dalam satu dekade seluruh perjalanan kehidupan penduduk. Penurunan
proporsi
penduduk
muda 5
mengurangi sehingga
besarnya sumber
investasi
daya
dapat
untuk pemenuhan
kebutuhan
dialihkan kegunaannya
untuk
mereka, memacu
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga
Berencana
dengan
pengaruh
besar
kelahiran
melalui Keluarga
dalam
program
terwujudnya
pengaturan
Bonus
kelahiran
Demografi.
Berencana berhasil
maka
Bila
mempunyai pengaturan
pemerintah
dapat
mengalihkan biaya dari sektor makanan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan dari penduduk tercegah pada pengembangan sektor pertanian, Industri dalam penyediaan sektor kesempatan kerja.
b. Fertilitas Angka Kelahiran atau TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya. Secara Nasional TFR hasil SDKI tahun 2007 sebesar 2,6% sedang TFR Provinsi Bengkulu 2,4%. Tingkat Kabupaten/Kota angka kelahiran ditunjukkan dengan Angka Kelahiran Kasar (CBR), yaitu jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2007 dan tahun 2008 diperoleh gambaran CBR sebagai berikut : No
CBR 2007
CBR 2008
Keterangan
1
Bengkulu Selatan
22
20 Turun
2
Rejang Lebong
18
22 Naik
3
Bengkulu Utara
34
24 Turun
4
Kaur
26
21 Turun
5
Seluma
34
34 Tetap
6
Mukomuko
15
22 Naik
7
Lebong
35
25 Turun
8
Kepahiang
29
27 Turun
9
Kota Bengkulu
19
18 Turun
Berdasarkan kuantitasnya, penduduk Indonesia tergolong sangat besar namun dari segi kualitasnya masih memprihatinkan dan tertinggal dibandingkan negara Asean lainnya. Penduduk sebenarnya merupakan fenofena yang netral. 6
Penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi sebenarnya adalah aset bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penduduk yang besar tidak disertai dengan kualitas yang memadai nampaknya bukan menjadi aset tetapi justru beban pembangunan, dan menyulitkan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
c. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Berdasarkan Human Development Report tahun 2007, posisi kualitas penduduk dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia berada pada peringkat 107 dari 177 negara (HDI Report 2007). Untuk Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota sebagai berikut : No
IPM 2006
IPM 2007
1
Bengkulu Selatan
70,08
70,43
2
Rejang Lebong
68,75
69,32
3
Bengkulu Utara
69,87
70,09
4
Kaur
67,58
68,23
5
Seluma
64,97
65,93
6
Mukomuko
68,56
69,18
7
Lebong
67,59
68,44
8
Kepahiang
65,32
66,31
9
Kota Bengkulu
76,42
76,69
10
Provinsi
71,28
71,88
d. Pelayanan KB
Kontribusi pelayanan KB terhadap penurunan Fertilitas sangat tinggi dimana hasil SDKI tahun 2007 kesertaan KB di Propinsi Bengkulu sebesar 74
7
CPR (SDKI 2007) 80.0 70.0 60.0
%
50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 ; g T ar u a ri g li n u g g a D ut Y B ia ar el bi m lo ta lu at el ut ar el ut ar uk pu ar NT ulb NA al ultr uls um NT Ria nte Kep altim mb kar nta ab nes alb lten te n als mse am ati lten DI ab Sul Ba pun ku al Pa J o J B M S B J S S K S K Su Ja r o K Su m ng Ja Ba M Ka Su I Go ua nd La Be I p K a D P
Sedangkan untuk Unmet Need di Provinsi Bengkulu sebesar 6,1 Unmet need KB 25.0
20.0
%
15.0
10.0
5.0
0.0 l g g be un te n l Ba mp Ka La
li lo lu ut lse l ta Ba gku Sul Ka r on n o Be G
l a Y bi ta m ar en ng se Jav m lb ltim ati DI kar nt m lte J l Ja a Ka Ka Ba Su tra Su IJ n K D Ce
Spacing
i r D ut pr a u esia ava ba Ri NA um Ke m n tJ S do Su es In W
l t a B at tr a alu lse pu ar NT Sul M Su Pa p.B Pa
T u ar NT ulb aluk S M
T.m. anak
5. Kesimpulan : a. Keberhasilan
pembangunan
tercapainya tujuan MDGs
kependudukan
adalah
menjadi
prasyarat
b. Program KB menjadi faktor penentu keberhasilan sasaran pembangunan yang saling terkait dengan kuantitas dan kualitas penduduk c. Jaminan kecukupan pembiayaan global dan nasional serta daerah dalam implementasi program kependudukan diperlunya institusi pelaksana program yang jelas d. Program
pembangunan
kependudukan
perlu
penanganan
kebijakan
kependudukan secara komprehensif dari semua pihak
8
