PROGRAM DAN KEBIJAKAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PROGRAM DAN KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TERKAIT REGULASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KHUSUSNYA ANGKUTAN UMUM

D

I

R

E

K

T

O

R

A

T

J

E

N

D

E

R

A

L

P

E

R

H

U

B

U

N

G

A

N

D

A

R

A1 T

PENDAHULUAN

 Kota = HARAPAN  Tingginya pertumbuhan populasi;  Tingginya urbanisasi;  Tingginya pemenuhan kebutuhan    

hidup: kota vs desa; Tingginya kebutuhan pergerakan; Tingginya angka perjalanan; Tingginya angka kepemilikan kendaraan; Tingginya pergerakan dengan kendaraan bermotor.

 Rendahnya keberpihakan



 



pada pengembangan angkutan umum: fenomena sepeda motor; Rendahnya pembangunan prasarana transportasi: land acquisition; Tata ruang yang kurang efisien: urban sprawl; Rendahnya penegakan/penindakan hukum: sak kepenake udele; Otonomi Daerah: PAD. 2

3

Pertumbuhan Kota di Indonesia Memasuki era kota….?

52,03% penduduk tinggal di perkotaan Laju pertumbuhan 1,49% per tahun Dalam 4 dekade (1970 – 2010), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat Kota otonom meningkat dari 45 ke 93 Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2013

4

Potret Kota di Indonesia

93 kota

Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2013

5

Jumlah Penduduk Kota di Indonesia Jakarta

Jumlah penduduk (ribu jiwa)

9,500

Surabaya Bandung Bekasi Medan Tangerang Depok Semarang Palembang Makassar Tangerang Selatan Bogor Batam Pekanbar Malang uu Denpasar Balikpapan Tasikmalaya Surakarta Manado Mataram Yogyakarta Sumber: BPS, 2010 (diolah)

6

Wilayah Anglomerasi di Indonesia

MEBIDANGRO Population : 3.9 million Area : 2,750 km2

PALEMBANG RAYA Population : 2.4 million Area : 1,134 km2

BANJAR BAKULA Population : 1.9 million Area : 3,405 km2

CIAYUMAJAKUNNG Population : 2.3 million Area : 1,026 km2 KEDUNGSEPUR Population : 4.7 million Area : 3,269 km2

JABODETABEK Population : 28 million Area : 6,683 km2

MAMMINASATA Population : 2.4 million Area : 2,462 km2 BANDUNG RAYA Population : 7.9 million Area : 3,383 km2 SARBAGITA Population : 1.4 million Area : 724 km2

KARTAMANTUL Population : 2.4 million Area : 1,114 km2

Source: CMEA, 2011

GERBANG KERTASUSILA Population : 6.5 million Area : 2,117 km2

7

PERTUMBUHAN KENDARAAN BERMOTOR

• • •

Pertumbuhan Sepeda Motor pada tahun 2009 s/d 2011 adalah 12,79% per tahun; Pertumbuhan Mobil pada tahun 2009 s/d 2011 adalah sebesar 9,87% per tahun; Di tahun 2011, proporsi sepeda motor mencapai lebih dari 80% terhadap total kendaraan. 8

Beberapa Tren di Wilayah Perkotaan Saat Ini Kecenderungan: • Kepemilikan dan penggunaan kendaraan tumbuh pesat; • Penurunan pangsa penggunaan angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; • Penurunan kualitas pusat kota; • Pemekaran kota yang pesat: penyebaran tak terkendali yang berbasis mobil (urban sprawl).

Beberapa Dampak: • Polusi udara dan suara yang semakin parah (lebih dari 2 juta org meninggal/tahun); • Keselamatan jalan yang buruk dan terus menurun kualitasnya (lebih dari 1 juta org meninggal/tahun); • Kemacetan yang semakin parah; • Kondisi operasi angkutan umum yang memburuk; • Pejalan kaki dan pesepeda terus terpinggirkan oleh kendaraan pribadi. > Kota yang kurang layak huni 9

KINERJA TRANSPORTASI SAAT INI RASIO JALAN

RATA- RATA KECEPATAN (km/h)

VCR

JABODETABEK

1.92%

19

0.84

DKI Jakarta

5.42%

10-20

0.85

Bogor

0.54%

15.32

0.86

Tangerang

1.21%

22

0.82

Bekasi

0.72%

21.86

0.83

Depok

2.62%

21.4

0.83

Surabaya

9.47%

21

0.83

Bandung

14.63%

14.3

0.85

Medan

11.24%

23.4

0.76

Palembang

7.30%

28.54

0.61

Semarang

10.09%

27

0.72

Makasar

10.04%

24.06

0.73

KOTA

Contoh di DKI Jakarta: Daya Dukung Infrastruktur Jalan DKI Hanya Mampu Menampung 1,05 juta Mobil dari 1,55 juta yang Kini Terdaftar

% PER TAHUN

PERAN ANGKUTAN UMUM (%) Contoh: DKI Jakarta 0%

-1 % -3 %

Reformasi Stabilisasi

MODAL SHARE %)

55%

52% 28%

2000

2002

2010

Do Nothing

KONDISI EKSISTING

1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif & efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas (traffic congestion).

2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum (public transport).

11

KONDISI EKSISTING

3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas di kawasan Jabodetabek (environment). 12

KONDISI EKSISTING

Angkutan Umum “Ngetem”

4.

Menaikkan & Menurunkan penumpang di sembarang tempat

Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan,

Terminal, Halte, Parkir (Low Enforcement).

13

KONDISI EKSISTING

MENYEBERANG TIDAK PADA TEMPATNYA

PENUMPANG BERLEBIH

BERKENDARA SAMBIL BER-HANDPHONE-RIA

MELAWAN ARUS 14

KONDISI EKSISTING

5.

Tingginya kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan sepeda motor sebagai akibat dari penggunaan sepeda motor yang meningkat dari tahun ke tahun dan kurangnya pemahaman tata cara belalu lintas yang baik (traffic accident).

KORBAN KECELAKAAN DI INDONESIA TH 2010 Klasifikasi Pengguna Jalan

Jumlah Meninggal Dunia

Pengemudi Kend. Roda 4 dan Kend. Ringan

222

Penumpang Kend. Roda 4 dan Kend. Ringan

1,680

Pengemudi &Penumpang Kend. Roda 2/3

11,140

Pesepeda

Pejalan Kaki Pengemudi dan atau Penumpang Truk Berat Pengemudi dan atau Penumpang Bus

533

6,593 152 10,777

KERUGIAN EKONOMI (1) 60 Travel Time (min)

50 40 30 20 10 0 Pasar Minggu to Manggarai

TB Sim atupang to Monas

Travel Time in 1985

Ciledug to Mayestik

Kalideres to Gajah Mada

Travel Time in 2000

WAKTU PERJALANAN MAKIN PANJANG Sumber: SITRAMP, 2003

KERUGIAN EKONOMI (2) 35

Average Speed (km/hour)

30 25 20 15 10 5 0 Pasar Minggu to Manggarai

TB Simatupang to Monas

Ciledug to Mayestik

Average Speed in 1985

Kalideres to Gajah Mada

Average Speed in 2000

PENURUNAN KECEPATAN RATA-RATA Sumber: SITRAMP, 2003

KERUSAKAN LINGKUNGAN (1)

Source: Ministry of Environment, 2008

KERUSAKAN LINGKUNGAN (2)

Source: Ministry of Environment, 2008

21

KONSUMSI ENERGI PER SEKTOR

Rata-rata pertumbuhan konsumsi energi pada sektor transportasi adalah 6%-8%/thn Sumber : Ditjen Energi Baru dan Terbarukan, 2012

BIAYA KEMACETAN DI JAKARTA NO 1 2 3 4 5

ASPEK BIAYA Waktu BBM: Mobil BBM: Sepeda Motor Angkutan Umum Kesehatan

Rp. Trilyun

20.3 6.6 8.2 2.4 5.4 42.9

Sumber: KOMPAS, 6 Nov. 2007 + BIAYA KESEHATAN AKIBAT PENCEMARAN UDARA TAHUN 2010= Rp. Des. 2012) + SUBSIDI BBM + HILANGNYA PRODUKTIVITAS (meninggal, cacat seumur hidup, dll)

38,5T (SUARA PEMBARUAN, 19

WARNING !!!!!

Published by Oxford University Press, 2009

Dunia akan dihadapkan pada kenyataan jumlah mobil yang mencapai 2 milyar, yang akan mengancam kebijakan energi dan transportasi yang berkelanjutan.

Published by CATO Institute, 2010

Kemacetan total (gridlock) mengancam kota-kota besar baik di negara maju maupun di negara berkembang

Pencemaran Udara oleh Gas buang kendaraan Bermotor yang tidak terkendali

KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM (UU. No. 22/2009 ttg LLAJ)

PASAL 138 1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 2. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

PASAL 139 1. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara. 2. Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi. 3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. 4. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DENGAN OTONOMI DAERAH, BANYAK KOTA YANG BELUM MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKOTAAN KARENA SALAH SATUNYA KARENA FAKTOR PENDANAAN.

“Lingkaran Setan” Ketergantungan Kendaraan Pribadi

Source: Vivre en Ville, inspired by Raad, 1993.

These planning choices ensured that the car became an essential part of most people’s transportation needs. This now results in chronic road congestion problems which governments usually try to solve by increasing road capacity. Unfortunately, this solution is short-lived and has a negative impact on the urban structure. In fact, the new roads attract new residential or commercial developments and generate new trips that will take up 50 to 90% of the additional road capacity. This phenomenon, which is known as induced traffic, is integral in reinforcing the vicious circle of automobile dependency where the new roads develop their own congestion problems which will temporarily be solved by the same short-term solution.

26

TRANSPORTASI ? EKSTERNALITAS: Ekonomi: kemacetan; Keselamatan: kecelakaan;

Lingkungan: polusi; Kesehatan: ISPA; Keamanan: kejahatan; Energi: subsidi.

DASAR HUKUM & KLASIFIKASI ANGKUTAN UMUM DI JALAN 1. UU

No.

tentang

22

Tahun

Lalu

2009

Lintas

dan

Angkutan Jalan; 2. PP

No.

41

ANGKUTAN Kendaraan Tak Bermotor

Kendaraan Bermotor

Tahun

1993

tentang Angkutan Jalan;

ORANG

BARANG

3. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

Sepeda Motor

No.

UMUM

Kendaraan Umum

5

Tahun

1999

tentang Larangan Praktek

Monopoli

Bus

di Jalan dengan

Kendaraan Umum; 4. UU

Mobil Penumpang

dan

Persaingan

Usaha Tidak Sehat

DALAM TRAYEK

TIDAK DALAM TRAYEK

1. LINTAS BATAS NEGARA

1. TAKSI

2. AKAP

2. TUJUAN TERTENTU

3. AKDP

3. PARIWISATA

4. PERKOTAAN

4. KAWASAN TERTENTU

5. PERDESAAN

KHUSUS

I KONDISI USAHA ANGKUTAN SAAT INI 1. Ruang Lalu Lintas Semakin Padat (Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Pejalan Kaki, Pedagang, Pengguna Jalan lainnya); 2. Sebagian besar Kondisi Jalan Rusak;

3. Pemaksaan Bus masuk ke Terminal yang tidak tercantum dlm time table. 4. Rendahnya Jaminan Keamanan, seperti : adanya Pelemparan Kaca Bus di Wilayah Sumatera. 5. Berkembangnya Angkutan Tidak Resmi; 6. Harga Suku Cadang terus naik sementara Load Factor menurun mendorong Pengusaha melakukan Efisiensi dengan mengabaikan Aspek Keselamatan; 7. Perilaku Pengemudi sulit dikontrol, walaupun sudah dilakukan Pembinaan. 8. Pengusaha yang manajemennya kurang baik cenderung Tidak Mentaati Peraturan yang Berlaku;

.

TINGKAT AKSESIBILITAS RENDAH

 Aksesibilitas ke terminal rendah;  Rendahnya jumlah penumpang yang naik/turun di terminal;  Rendahnya jumlah bus AKAP dan AKDP yang masuk ke terminal; Lokasi Terminal Jauh dari Pusat Kota

Shifting moda ke angkutan yang lebih aman, nyaman dan aksesibilitasnya mudah Angkutan antar jemput/sewa/illegal

.

PERSAINGAN ANTAR MODA

Kemudahan mendapatkan sepeda motor

Kebijakan PSO (Kelas Ekonomi)

Rendahnya Pelayanan & Aksesibilitas

Angkutan Illegal

Kebijakan Low Cost Carrier Kemudahan masuk dalam kota (Aksesibilitas)

.

MANAJEMEN PERUSAHAAN MASIH KEKELUARGAAN (KONVENSIONAL)

MANEJEMEN PERUSAHAAN MASIH BERSIFAT KEKELUARGAAN (KONVENSIONAL)

1. Bentuk perusahaan sebagian besar masih berbentuk Perusahaan Perorangan; 2. Sebagian besar jabatan di perusahaan dipegang oleh anak/keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki. 3. Aset perusahaan merupakan aset keluarga; 4. Investasi terbatas. 5. Kurang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

1. Perusahaan terpuruk ketika pemilik/orang tua meninggal; 2. Terjadi pembagian aset perusahaan karena merupakan aset keluarga (Harta waris).

ARAH KEBIJAKAN

TRANSPORTASI PERKOTAAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION)

Berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan melalui tersedianya transportasi yang selamat, sehat, hemat energi dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan yang ramah lingkungan (green growth) dan keamanan energi (energy security).

.

EUFORIA OTONOMI DAERAH

1. Kebijakan Angkutan Umum Masing-masing Daerah Berbeda; munculnya Bentor (becak motor), Spd Motor Tossa dgn rumah-rumah…dll

2. Angkutan Umum Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); lemahnya pengawasan & aspek keselamatan, spt ban gundul tetap dibiarkan beroperasi

3. Penanganan Infrastruktur Dilakukan Secara Parsial; 4. Ego Kepentingan Daerah Menyulitkan Dalam Koordinasi.

1. 2. 3. 4.

Tidak ada keseragaman dalam penanganan angkutan umum; Kualitas pelayanan angkutan umum terabaikan; Upaya perbaikan pelayanan tidak efektif dan efisien; Permasalahan transportasi sulit dipecahkan khususnya pelayanan angkutan yang melewati batas wilayah administrasi. 5. Penempatan Tenaga SDM bidang Perhubungan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang dimiliki.

STRATEGI: A S I AVOID (Hindarkan)

• HINDARI BEPERGIAN • KURANGI JARAK

SHIFT (Pindah atau Ganti) Public Transport Priority

PINDAH KE: • ANGKUTAN UMUM • KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

IMPROVE (Perbaiki)

PERBAIKI: • KUALITAS BB  GAS, LISTRIK • TEKNOLOGI KENDARAAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

FOKUS: 5 PILAR KEBIJAKAN Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritasi)

Pengembangan Transit System atau TOD Pengembangan Jaringan dan infrastruktur Angkutan Umum Masal Perbaikan Intermodalitas dan Aksesibilitas Angkutan Umum

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)

Perbaikan Kapasitas Jalan Penerapan ATCS / ITS Manajemen Lalu Lintas ANDALALIN

Penurunan Polusi Udara dan Suara

Transportation Demand Management (TDM)

Gasifikasi

ERP

Pemanfaatan Energi Alternatif

Perparkiran (Parking Policy)

Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (green transport environmentally friendly)

Dis-incentive using private car

Pengembangan Non Motorized Transport (NMT)

Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki Pengembangan Jalur Sepeda

Car free day

Eco/Smart Driving

Perbaikan Sistem Kepemilikan Angkutan Umum

36

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN Arah kebijakan utama dari pengembangan transportasi perkotaan yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam aspek peningkatan pelayanan angkutan umum, optimalisasi angkutan rel, pengendalian lalu lintas, dan transportasi berwawasan lingkungan. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum

Pengendalian Lalu Lintas

Pengembangan Transportasi Berwawasan Lingkungan 37

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN Strategi

Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Program Jangka Pendek

Program Jangka Menengah

• Pengembangan Angkutan Umum terintegrasi

1.Restrukturisasi trayek angkutan umum

1.Perluasan jaringan BRT dan feeder system

• Revitalisasi angkutan umum

2.Pengembangan jalur BRT/Busway

• Peningkatan Feeder service

3.Penataan interchange intra dan antar moda

2.Pembangunan transportasi terpadu & terintegrasi

• Park &Ride • Penerapan Standar Pelayanan Minimal • ITS/Public Transport Information center

3.Pembangunan fasilitas park & ride

4.Penataan terminal 5.Penggunaan BBG pada angkutan umum

38

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN Strategi • Penerapan Transport Demand Management (TDM)

Pengendalian Lalu Lintas

• Penyediaan fasilitas Park and Ride. • Pemanfaatan teknologi dalam lalu lintas

Pengembangan Transportasi Berwawasan Lingkungan

Program Jangka Pendek

Program Jangka Menengah

1.Penerapan Road Pricing

1.Pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi

2.Manajemen parkir onstreet

2.Pembatasan parkir kendaraan pribadi

3.Minimalisasi gangguan samping

3.Penerapan Intelligent Transport System (ITS)

4.Revitalisasi Area Traffic Control System (ATCS)

• Penggunaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan

1.Penggunaan gasifikasi, biodiesel, dan bahan bakar nabati

1.Pengembangan jaringan gasifikasi dan SPBG

• Peningkatan nonmotorized transport

2.Penyediaan jalur pesepeda

2.Perluasan jalur sepeda

3.Penyediaan jalur pejalan kaki

3.Penambahan ruang pejalan kaki

39

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEBIJAKAN BARU DI BIDANG ANGKUTAN SESUAI UU NO. 22 / 2009 TENTANG LLAJ : 1.

PENYEDIAAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN MENGGUNAKAN MANAGEMENT BUKAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

PENDEKATAN

DEMAND

CHAIN

2.

PELAYANAN DAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN, LEBIH MEMPERHATIKAN ASPEK AKSESIBILITAS, MEMINIMALKAN TRANSPER POINT. CONTOHNYA : PELAYANAN ANGKUTAN PEMADU MODA;

3.

PEMBANGUNAN TERMINAL TYPE A TIDAK LAGI MEMPERHATIKAN ASPEK LUAS LAHAN (± 5 HA), TAPI DIKLASIFIKASIKAN SESUAI JUMLAH BUS BEROPERASI, SEHINGGA MEMUNGKINKAN BERLOKASI DI DALAM KOTA. CONTOH : TERMINAL BAGI OPERASIONAL ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSI (AJAP), PADA LINTASAN JAKARTA – BANDUNG.

4.

BENTUK PERUSAHAAN HARUS BERBADAN HUKUM, MENGHINDARI KEPEMILIKAN KENDARAAN UMUM SECARA PRIBADI. SEBAGAIMANA CONTOH KASUS ANGKUTAN METROMINI DI DKI JAKARTA.

5.

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN DENGAN MELALUI LELANG DAN/ATAU SELEKSI; CONTOHNYA : QUALITY LICENSING ANGKUTAN PEMADU MODA;

40

SASARAN PENGATURAN ANGKUTAN JALAN UU No. 22 TAHUN 2009 tentang LLAJ 1.Penataan Jaringan Trayek (Psl 142 – 150 ) 2.Penataan pelayanan angkutan tdk dlm trayek (Psl 151 - 157) Penataan Angkutan Barang (Psl 160 - 164) Penataan Angkutan Multimoda (Psl 165) Hak dan Tanggung Jawab Pengangkut (Psl 185 - 196) Pengawasan Muatan Angk. Barang (Psl 169 - 171)

Pemberian Sanksi Administratif (Psl 199)

Peningkatan Keselamatan dan Daya Angkut Angkutan Umum

Peningkatan Pelayanan dan Aksesibilitas Angkutan Jalan

Peningkatan Efisiensi dan Ketahanan Usaha Angkutan Jalan Peningkatan Pengawasan & Ketertiban Penyelenggaraan Angkutan Peningkatan Pengembangan Usaha & Penyediaan Jasa Angkutan dengan Biaya yang terjangkau

Penggunaan Kend. Orang dan Barang sesuai Peruntukan (Pasal 137-139) Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal 141)

Persyaratan Kegiatan Angkutan Umum (Pasal 143) Penyederhanaan Perizinan Angkutan (Pasal 173-175) Subsidi Angkutan Umum (Pasal 185) Izin Penyelenggaraan Angkutan JAlan (Pasal 173 Pengaturan tarif angkutan penumpang & angkutan barang (Pasal 181-184) Industri Jasa Angkutan Umum (Pasal 198)

Angkutan Jalan Menjadi Tulang Punggung (back-bone)/Pemadu Transportasi Nasional

Peningkatan Daya Saing Usaha Angkutan Jalan

SUBSTANSI BARU & PERUBAHAN dalam UU No. 22 Tahun 2009 SUBSTANSI YANG BARU : 1.

Kewajiban Pemerintah

2.

Standar Pelayanan

3.

Angkutan Massal

4.

Angkutan Multimoda

5.

Dokumen Angkutan

6.

Pengawasan Muatan

7.

Subsidi Angkutan

8.

Tanggung Jawab Penyelenggara

9.

Industri Jasa Angkutan

10. Sanksi Administratif

SUBSTANSI YANG BERUBAH : 1.

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

2.

Angkutan Barang Khusus & Alat Berat

3.

Pengusahaan Angkutan (Perizinan)

PERUBAHAN

UU. NO.14/1992

Angkutan Orang Tidak dalam Trayek Sesuai dengan Klasifikasi Angkutan UU. No.22/2009

A. Sewa (tanpa pengemudi) 2. AKAP ( PEMADU MODA )

2. TUJUAN TERTENTU

B. Sewa Khusus : - Charter; - Antar Jemput; - Karyawan; - Perumahan.

PERUBAHAN

Pengusahaan ( Perizinan Angkutan Umum) dengan mekanisme Lelang atau Seleksi UU 22 TAHUN 2009 tentang LLAJ Pasal 5 ayat 1: Negara bertanggung jawab atas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah

Tanggungjawab

Pembinaan

Badan Pemberi Lisensi

Regulator

Standar Kompetensi

SIUA

Perencanaan Pengaturan Pengendalian

Lelang operasi

SPM

Lisensi Operasi Kontrak

Pengawasan

BARU 1. Penetapan Norma, Standar, Ketentuan dan Pedoman 2. Penetapan Standar Pelayanan Minimal 3. Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan 4. Penyediaan Prasarana

JAMINAN PEMERINTAH

5. Penerbitan Perizinan 6. Penyediaan Sarana 7. Memberikan Subsidi 8. Menciptakan Persaingan Sehat 9. Badan Hukum 10. Penyelenggaraan Kapasitas SDM 11. Pengawasan Angkutan Umum

BARU

Kemananan Keselamatan

Kenyamanan Keterjangkauan Kesetaraan

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DALAM TRAYEK

Keteraturan

TIDAK DALAM TRAYEK

BARU

Angkutan Massal ( Pasal 165 )

 Dalam rangka memenuhi Kebutuhan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan , maka harus disediakan Sarana Angkutan Massal.

 1. Mobil Bus Kapasitas Massal;  2. Mempunyai Lajur Khusus;

 3. Menghindari himpitan trayek dengan angkutan umum lain;  4. Tersedia Angkutan Pengumpan (Feeder)

BARU

Angkutan Multimoda ( Pasal 165 )

 Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.

 Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain..  Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah

PP NO.8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA

BARU (pasal 166)

DOKUMEN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG ANGKUTAN ORANG (LBN,AKAP,AKDP)

1. Tiket Penumpang Umum Dokumen yang memuat informasi mengenai:

• • • • • • • • • •

• Tujuan perjalanan Nomor Tempat duduk • Nomor pemberangkatan • Pernyataan bahwa Tanggal pengangkut tunduk pada Penerbitan ketentuan Undang-undang. Nama Penumpang Nama pengangkut tempat tanggal waktu pemberangkatan,

2. Tanda Pengenal Bagasi Tanda yang memuat informasi tentang: • Nomor tanda pengenal bagasi • Kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan • Berat bagasi 3. Manifes

ANGKUTAN BARANG (Kend Umum) 1. Surat Perjanjian Pengangkutan Barang Bukti pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang. 2. Surat Muatan Barang Surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan surat muatan barang tidak termasuk angkutan umum barang pribadi.

BARU

Subsidi Angkutan Umum

Subsidi adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengguna jasa angkutan umum melalui pelayanan jasa angkutan jalan.” Sesuai Pasal 184 (Ayat 1) UU LLAJ “Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.”

BARU

Pasal 173 menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:  Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;  Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau  Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Berlandaskan pada penjelasan diatas, selanjutnya pada pasal 174 dijelaskan bahwa: 1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan; 2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dimaksud dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BARU

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA ANGKUTAN UMUM : 1. Memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan pelayanan; 2. Memberikan Angkutan

perlindungan

Umum

untuk

kepada

Perusahaan

menjaga

keseimbangan

dan

pengevaluasian

penyediaan dan permintaan; 3. Melakukan

pemantauan

terhadap angkutan orang dan barang.

BARU

1. Menetepkan Segmentasi dan Klasifikasi Pasar; 2. Menetepkan Standar Pelayanan Minimal ; 3. Menetepkan Kriteria Persaingan yang Sehat ; 4. Mendorong Terciptanya Pasar; 5. Mengendalikan

dan

Mengawasi

Industri Jasa Angkutan Umum.

Pengembangan

III. UPAYA PENATAAN ANGKUTAN JALAN 1.

MEWUJUDKAN TUMBUHNYA INDUSTRI ANGKUTAN UMUM, DENGAN MENGUPAYAKAN AGAR PERUSAHAAN ANGKUTAN BERBADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAU KOPERASI;

2.

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM YANG MEMILIKI AKSESIBILITAS TINGGI DAN BERSIFAT MASSAL DAN MEMILIKI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP);

3.

ADANYA JAMINAN PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN UMUM OLEH PEMERINTAH, BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM (SUBSIDI, EKONOMI, NONEKONOMI);

4.

MENCIPTAKAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, NYAMAN DAN MURAH, SEHINGGA MAMPU MENDORONG PEREKONOMIAN BANGSA;

5.

MEMBERIKAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN KE SELURUH PELOSOK NEGERI, MELALUI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS;

SOLUSI

1

Meningkatkan share ANGKUTAN UMUM

2

Membatasi penggunaan kendaraan pribadi

3

Mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor

4

Menggunakan kendaraan dan bahan bakar ramah lingkungan

5

Meningkatkan disiplin mengemudi dan law enforcement

Definisi Transportasi Berkelanjutan : "Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bebas bergerak , mendapatkan akses, berkomunikasi, perdagangan, dan membangun hubungan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan atau sistem lingkungan, untuk hari ini atau di masa depan" (PBB)

PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS AKSESIBILITAS DAN KETERPADUAN

PENGGUNAAN TEKNOLOGI GPS PADA ANGKUTAN UMUM Pengembangan Teknologi GPS digunakan pada beberapa Perusahaan Bus AKAP & Angkutan Pemadu Moda Bandara Soekarno Hatta-Bandung.

pengguna jasa

Penggunaan BBG untuk Kendaraan

Penggunaan Bus Ramah Lingkungan (Euro 3)

Mendorong penggunaan Kendaraan Hemat BBM

Tiket terpadu antar moda (TITAM)

Penggunaan Smart Card ( e-money)

Online ticketing system

Reservasi via Jejaring Sosial

TERIMA KASIH Website : www.hubdat.web.id e-mail : [email protected]

D

I

R

E

K

T

O

R

A

T

J

E

N

D

E

R

A

L

P

E

R

H

U

B

U

N

G

A

N

D

A

60 R 60 A T