Bab 1 Pendahuluan
1.1
Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Simeulue masih membutuhkan perhatian serius semua stakeholder yang ada khususnya pemerintah Daerah. Hal ini penting mengingat bidang sanitasi bersentuhan langsung dengan tingkat
kualitas kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu indikator
pencapaian kinerja pemerintah. Dari hasil kajian resiko Kesehatan lingkungan (EHRA) yang dilakukan pada 900 KK di Kabupaten Simeulue, diketahui bahwa akses rumah tangga pada sanitasi yang layak baru mencapai ….%. Ini berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan pemerintah daerah beserta seluruh jajaranya termasuk masyarakat dan swasta untuk mewujudkan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Simeulue sesuai amanah Undang-Undang nomor …… tahun …………… tentang…………… yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak terhadap akses sanitasi yang layak.
Klausul ini dengan tegas
menekankan bahwa adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sanitasi yang layak bagi seluruh warganya. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa program pembangunan sanitasi masih belum mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak adalah masih sedikit sekali alokasi dana APBD Kabupaten Simeulue yang diarahkan terhadap program ini. Dari hasil data sekunder disebutkan bahwa alokasi untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dari tahun 2009-2013 secara rata-rata hanya sebesar……….., itu pun sebagai dana pendamping dari Dana Alokasi Khusus yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Untuk menindaklanjuti dan mengejar ketertinggalan Kabupaten Simeulue dalam pembangunan bidang sanitasi, perlu disusun dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang bersifat Komperhensif dan strategis. Dalam penyusunan dokumen ini harus memperhatikan skala prioritas sesuai kemampuan daerah.
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 1
1.2
Wilayah Cakupan SSK Ruang ligkup kajian dalam dokumen ini meliputi keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Simeulue yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan yaitu : Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Salang dan Kecamatan Alafan. Dari 10 Kecamatan ini, masing-masing terdiri atas desa yang secara keseluruhan berjumlah 138 desa dengan luas wilayah masing-masing desa seperti tabel berikut :
Tabel 2.1. Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue
No
Kecamatan
Luas Menurut Digitasi Peta RBI (Ha)
Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
Jumlah Mukim
Desa
1
Teupah Selatan
22.223,80
10,44
4
19
2
Simeulue Timur
17.597,25
9,57
4
17
3
Teupah Tengah
8.369,55
4,55
2
12
4
Teupah Barat
14.673,05
7,98
3
18
5
Simeulue Tengah
11.248,34
6,12
3
16
6
Simeulue Cut
3.539,92
1,93
2
8
7
Teluk Dalam
22.467,74
12,22
2
10
8
Salang
19.895,55
10,82
3
16
9
Simeulue Barat
44.607,40
24,27
4
14
10
Alafan
19.186,90
10,44
2
8
100
29
138
JUMLAH
183.809,50
Sumber : Materi Teknis RTRWK Simeulue 2012-2032
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 2
Gambar 2.1. Pembagian Administrasi Kabupaten Simeulue
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 3
Pembagian administrasi desa pada seluruh wilayah kecamatan dalam kabupaten Simeulue dapat terlihat pada tabel. 2.2 s/d 2.11 di bawah ini.
Tabel 2.2. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Teupah Selatan
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
Tabel 2.3. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Simeulue Timur
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 4
Tabel 2.4. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Teupah Tengah
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
Tabel 2.5. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Teupah Barat
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 5
Tabel 2.6. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Simeulue Barat
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
Tabel 2.7. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Dalam
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 6
Tabel 2.8. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Simeulue Tengah
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
Tabel 2.9. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Simeulue Cut
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 7
Tabel 2.10. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Salang
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
Tabel 2.11. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Alafan
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 8
Gambar 2.2. Pembagian Administrasi Kecamatan Teupah Selatan
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 9
Gambar 2.3. Pembagian Administrasi Kecamatan Simeulue Timur
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 10
Gambar 2.4. Pembagian Administrasi Kecamatan Teupah Tengah
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 11
Gambar 2.5. Pembagian Administrasi Kecamatan Teupah Barat
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 12
Gambar 2.6. Pembagian Administrasi Kecamatan Simeulue Barat
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 13
Gambar 2.7. Pembagian Administrasi Kecamatan Teluk Dalam
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 14
Gambar 2.8. Pembagian Administrasi Kecamatan Simeulue Tengah
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 15
Gambar 2.9. Pembagian Administrasi Kecamatan Salang
Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 16
Gambar 2.10. Pembagian Administrasi Kecamatan Alafan
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 17
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Kabupaten Simeulue ini adalah untuk menjadi pedoman bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait pengembangan sanitasi di Kabupaten Simeulue selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuannya adalah : 1. Memberikan arah bagi pengembangan Sanitasi Kabupaten Simeulue tahun 20132017. 2. Memuat gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran sektor sanitasi Kabupaten Simeulue serta kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 5 tahun kedepan 3. Menjadi dasar pedoman dalam merumuskan dan menentukan strategi, tahapan serta arah kegiatan dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten SImeulue 4. Sebagai Pedoman bagi para pelaku pembangunan sektor sanitasi khususnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masyarakat serta pihak swasta untuk ikut dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Simeulue
1.4
Metodologi
1.5
Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Sebagai sebuah dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten. Oleh sebab itu dalam penyusunannya SSK tetap mengacu pada Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Simeulue, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik tingkat Kabupaten dan Provinsi maupun RPJMN secara nasional. Selain itu dokumen SSK ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya serta terjabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja SKPD terkait dengan tetap memperhatikan target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goal’s (MDGs) maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi.
PPSP
PE R C EPATAN PEMBANGUNAN S A N I TA S I P E MU K IM AN
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
Bab. II Hal. 18
