P E N E T A P A N Nomor : 04 / PDT.G / 2014 /PN.SBG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan antara : EBEN SIMANJUNTAK, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Barus KM 7 Pargodungan Kabupaten Tapanuli Tengah disebut sebagai PENGGUGAT ; Melawan RALIMA BR PASARIBU, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan Alamat Dusun II Kampung Batu Desa Tapian Nauli IV Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah disebut sebagai TERGUGAT ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSNIAR ENDAAH SIAHAAN,SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum SIBOLGA-TAP TENG beralamat di Jl. Padang Sidempuan No.10 B Kel.Sibuluan Nalambok, Kec.Sarudik, Kab Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga register No. 17/SK/2014 pada tanggal 18 Februari 2014 ;
Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga No. 04/Pdt.G/2013/PN SBG tertanggal 13 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ; Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2014, yang didaftar
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Sibolga,
dibawah
Nomor
:
04/Pdt.G/2013/PN SBG ; Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Maret 2013 ; Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 04/Pdt.G/2013/PN SBG tertanggal 17 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ; Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Februari 2014 dibawah register No.04/Pdt.G/2014/PN.SBG. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa Alm. Hatorangan Simanjuntak yang meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan Almarhumh Hartisah Br. Hutagalung yang meninggal dunia sekitar tahun 2010 memiliki 6 (enam) orang anak antara lain Astina Boru Simanjuntak, Rominna Boru Simanjuntak, Eben Simanjuntak (Penggugat), Sormauli Boru Simanjuntak, Nurlintan Boru Simanjuntak dan Nurbijak Boru Simanjuntak (Bukti P-1) ; Bahwa ke enam (6) Ahli waris dari Alm. Hatorangan Simanjuntak sepakat dan telah dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan dimana telah menyerahkan sepenuhnya Harta Warisan berupa sebidang tanah persawahan kepada Eben Simanjuntak (Penggugat) sebagai anak laki-laki dari pewaris untuk menguasai harta warisan tersebut (Bukti P-2) ; Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang luasnya sekitar 180 M2 yang terletak di Desa Tapian Nauli IV Dusun II Kp.Batu Poriaha Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dengan NOP : 12.04.040.009.003-068.0 (Bukti P-3) ; Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang luasnya sekitar 171 M2 yang terletak di Desa Tapian Nauli IV Dusun II Kp.Batu Poriaha Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dengan NOP : 12.04.040.009.003-0022.0 (Bukti P-4) ; Bahwa tanah yang Penggugat kuasai tersebut (Bukti Pada-2 dan Pada-3) diperoleh dari harta peninggalan orang tua Penggugat yakni Almarhum Hatorangan Simanjuntak dimana harta peninggalan tersebut juga berasal dari kakek Penggugat yakni Alm.Josia Simanjuntak. Sehingga kemudian secara turun temurun dan atau secara adat istiadat masyarakat Batak yang pada umumnya diwariskan kepada anak Laki-laki hingga pada saat sekarang ini jatuh kepada Penggugat (Bukti P-5) ; 2
Bahwa sepengetahuan dari Penggugat Alm.Josia Simanjuntak telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1894 dan setelah Alm.Josia Simanjuntak meninggal dunia sekitar tahun 1960, harta tersebut jatuh kepada Alm. Hatorangan Simanjuntak. Setelah Alm. Hatorangan Simanjuntak meninggal dunia sekitar tahun 1968, harta warisan tersebut diwariskan kepada Penggugat yang merupakan satu-satunya anak laki-laki dari keluarga besar Hatorangan Simanjuntak. Akan tetapi dikarenakan Penggugat masih berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun, maka harta tersebut dikuasai oleh Alm. Hartisah Boru Hutagalung yang merupakan ibu dari Penggugat dan saudari Penggugat yakni Astina Boru Simanjuntak. Harta warisan tersebut digunakan oleh keluarga Penggugat untuk persawahan ; Bahwa dalam masyarakat Adat Batak anak laki-laki punya peranan penting sebagai pemegang Ahli Waris yang sah dan dapat menguasai harta peninggalan orang tuanya baik sebahagian maupun keseluruhan dan ini sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat Batak secara turun temurun khususnya dikeluarga Penggugat ; Sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 5, yang berbunyi : Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasrkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-udang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersandar pada hukum agaman.
Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen dalam Pasal 18 B ayat 2, yang berbunyi : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.
3
Bahwa sekitar tahun 1971 Tergugat dan keluarganya telah menguasai sebahagian tanah milik Penggugat (sekitar 10m x 40m = 400 M2), dan Tergugat beralasan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat melalui Almarhumah Lumida Boru Simanjuntak yang merupakan Bibi Penggugat, adik perempuan Alm. Hatorangan Simanjuntak. Tergugat mengatakan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan keluarga Penggugat untuk biaya perobatan orang tua Penggugat yakni Alm. Horangan Simanjuntak dan jual beli tersebut dituangkan dalam bentuk surat kertas segel tahun 1971 ; Bahwa keluarga besar Penggugat menduga surat segel tahun 1971 tersebut dipalsukan atau berisi keterangan bohong dikarenakan orang tua Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1968, sedangkan transaksi jual beli tersebut dilakukan sekitar tahun 1971, sungguh tidak masuk akal. Dimana yang punya tanah adalah Alm.Hatorangan Simanjuntak bukan Lumida Boru Simanjuntak atau marga lainnya ; Bahwa atas penguasaan Tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak Tergugat, pihak keluarga besar Penggugat ingin melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan surat dan Pasal 385 KUH Pidana tentang penyalahgunaan hak atas tanah, akan tetapi karena bersifat kekeluargaan atau masih kerabat dekat, Penggugat dan keluarga besar hanya menyelesaikannya dengan Tergugat yang dimediasi oleh pihak pemerintah desa setempat, dalam hal ini Kepala Desa Tapian Nauli IV Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah ; Bahwa perdamaian yang Penggugat dan Tergugat lakukan yang igagasi oleh Penggugat tidak ada titik temu dengan kata lain pihak Tergugat tetap bersikukuh pada pendiriaanya yang menyatakan tanah tersebut milik Tergugat ; Bahwa dengan itikad baik Penggugat dan rasa kekeluargaan yang besar, tidak henti-hentinya Penggugat terus berupaya untuk melakukan mediasi lagi agar permasalahan ini selesai dikarenakan Tergugat masih merupakan kerabat dekat Penggugat. maka Penggugat mengusulkan untuk melakukan mediasi lagi kepada pihak perangkat desa dengan memberikan tanah tersebut hanya sebahagian dengan ukuran 10m x 20m = 200 M2 untuk Tergugat. Akan tetapi pihak dari Tergugat tetap menolak usul tersebut. Menurut sepengetahuan dari Penggugat, ini dikarenakan ada beberapa pihak yang mendukung perbuatan
4
Tergugat untuk ini dikarenakan ada beberapa pihak yang mendukung perbuatan Tergugat untuk merampas tanah milik Penggugat ; Bahwa pihak dari Tergugat justru melaporkan Penggugat dan keluarga ke pihak kepolisian dengan dugaan melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama, dimana pihak Ralima Boru Pasaribu dalam melampirkan Atas Hak atas tanah tersebut hanya berdasarkan kertas segel, yang Penggugat menduga kertas itu adalah Aspal (Asli tapi Palsu) atau dengan kata lain berisi keterangan bohong, dimana penjualnya merupakan bibi atau adik perempuan Alm. Hatorangan Simanjuntak yang sudah meninggal dunia disertai salah satu saksi yang mencantumkan nama Penggugat ; Bahwa Surat yang bersegel tersebut yang dibuat pada tahun 1971 oleh Tergugat dengan Almarhumah Lumida Boru Simanjuntak (adik perempuan Alm. Hatoragan Simanjuntak) dimana salah satu saksi dibuat nama Penggugat adalah cacat hukum, kerena tidak sesuai dengan bunyi Pasal 1320 KUH Perdata sekitar 12 Tahun sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, itu masih salah satunya (Bukti P-6) ; Bahwa Surat Kertas Segel yang dimiliki oleh Tergugat dengan Lumida Boru Simanjuntak juga menyertakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Menurut sepengetahuan dari Hormat Uli Boru Simanjuntak yang merupakan adik perempuan dari Alm. Hatorangan Simanjuntak dan Bibi (Namboru-bahasa batak) dari Penggugat yang masih hidup sampai sekarang, bahwa transaksi jual beli tersebut yang diduga cacat hukum tersebut, karena tidak pernah sama sekali dilakukan oleh keluarga besar Hatorangan Simanjuntak. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Hormat Uli Boru Simanjuntak (Bukti P-7) ; Bahwa selain dari tanah yang sudah diserobot oleh Tergugat, Tergugat juga pernah juga menjual tanah milik Penggugat sekitar 10m x 15m (sekarang menjadi halaman Gereja Pentakosta) secara diam-diam kepada pihak Gereja Pentakosta tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat atau keluarga besarnya sebagai pemilik tanah tersebut. Akan tetapi karena diperuntukkan untuk Gereja Pentakosta, Penggugat tidak terlalu mempermasalahkannya ; Bahwa dengan adanya KERUGIAN MATERIIL DAN IMMANTERIIL YANG
DIDERITA
OLEH
PENGGUGAT
SEBAGAI
AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT ; 5
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, secara NYATA DAN TERANG sebagaimana dipaparkan secara rinci dan jelas, Para Tergugat telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan karenanya SELAIN PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat membayar sejumlah GANTI KERUGIAN yang terdiri dari : a. Bahwa karena telah terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diharapkan dan/atau didapatkan dari hasil persawahan atas tanah tersebut. Dan oleh dikarenakan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Sibolga menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus ; b. Bahwa oleh karena nama baik dan integritas tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk kepentingan pemeriksaan perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, dan disamping itu Penggugat telah merasa terganggu dalam hal Laporan Polisi di Mapolres Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan tindakan dari Tergugat, maka perlu ditetapkan juga kerigian immaterial yang diderita PENGGUGAT, karenanya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT yang dapat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; Bahwa agar gugatan PENGGUGAT ini apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan tidak menjadi hampa (illusoir) dan mengigat TERGUGAT mungkin akan mengalihkan kepemilikan asetnya berupa tanah seluas 10m x 8m yang terletak di Desa Tapian Nauli IV Dusun II Kp. Batu Poriaha Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dan atau Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah tersebut ;
6
Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini dimajukan berdasarkan pada Faktafakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantah oleh TERGUGAT dan mengingat besarnya kepentingan hukum PENGGUGAT kiranya cukup urgen dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT
untuk memohon kepada yang
Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan hukuk yang dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) ; Bahwa berdasarkan kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT sumber dan dasar hukum yang diajukan serta fakta-fakta hukum dalam pokok perkara yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagi berikut : Dalam Provisi : Untuk menghindari kerugian yang berkelanjutan serta lebih besar bagi Penggugat, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memerintahkan kepada Tergugat menghentikan segala kegiatan atau perbuatan Para Tergugat diatas tanah milik Penggugat tersebut selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa, untuk menghindarkan Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi ini, maka beralasan menghukum Tergugat membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Sibolga, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut: Dalam Provisi: Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau perbuatan tanpa persetujuan Penggugat atas tanah tersebut, selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) bila lalai melaksanakan putusan provisi yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ;
7
Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan/ menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menyatakan bukti Tergugat berupa Surat Kertas Segel, Batal demi hukum ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Total Kerugian Kehilangan Keuntungan, yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara penuh dan seketika kepada PENGGUGAT ; 5. Memerintahkan kepada Tergugat membayar KERUGIAN IMMATERIIL sebesar Rp100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH) secara penuh dan seketika kepada PENGGUGAT ; 6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilaksanakan ; 7. Menyatakan bukti-bukti PENGGUGAT sah menurut hukum dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ; 8. Menyatakan sah bahwa tanah persawahan yang luasnya sekitar 180 M2 (NOP 12.04.040.009.003-068.0) dan 171 M2 (NOP : 12.04.040.009.003-0022.0) yang terletak di Desa Tapian Nauli IV Dusun II kp. Batu Poriaha, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah milik dari Penggugat ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Atau Jika Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya / Ex aequo et bono. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri /prinsipal, Tergugat II datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga register No. 17/SK/2014 pada tanggal 18 Februari 2014 ;
8
Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2014, Penggugat telah menyatakan di persidangan mengajukan permohonan untuk melakukan pencabutan atas gugatannya tersebut dan yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV; Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak umtuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register ; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan dibawah ini ; Mengingat, Pasal 271 RV, dan peraturan perundang-undangan serta peraturanperaturan hukum lainnya yang bersangkutan ;
MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.SBG dan selanjutnya mencoret/mencatatkan dalam register perkara perdata di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sibolga ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Demikianlah
ditetapkan dalam rapat
permusyawaratan
Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sibolga pada hari : SELASA tanggal 18 MARET 2014 oleh kami EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH sebagai Hakim Ketua, HERMAN F.A. DAULAY, SH., MH dan ANTONI TRIVOLTA, SH masing-masing sebagai Hakim
9
Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari : SELASA tanggal 18 MARET 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH sebagai Hakim Ketua, HERMAN F.A. DAULAY, SH., MH dan ANTONI TRIVOLTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh P. HUTABARAT, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Penggugat/Principal dan dihadiri oleh oleh Kuasa Tergugat ; HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
HERMAN F.A. DAULAY, SH, MH
EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH
ANTONI TRIVOLTA, SH PANITERA PENGGANTI,
P. HUTABARAT, SH Perincian biaya-biaya : Pendaftaran ……………....Rp.
30.000,-
Biaya Proses ……………...Rp.
75.000,-
Biaya Panggilan ………….Rp. 270. 000, Redaksi………….……....….Rp.
5.000,-
Materai …………...…….....Rp.
6.000,-
Jumlah ………..…………...Rp.
386.000.-
10
11
