SISTEM
DIKLAT PENERIMAANBENDAHARA NEGARA PENGELUARAN APBN
Pihak-Pihak Terkait Penerimaan Negara
1. Wajib Bayar 2. Wajib Pajak 3. Petugas Pungut 4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran 5. Kuasa Pengguna Anggaran 6. Bank/Pos Persepsi 7. Unit Terkait a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) – menatausahakan penerimaan perpajakan. b. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) – menatausahakan penerimaan bea dan cukai. c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) – menatausahakan semua penerimaan Negara yang masuk ke Kas Negara. d. Direktorat Jenderal Anggaran
Dokumen-Dokumen Terkait Penerimaan Negara 1. Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) 3. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) 4. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) 5. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil 6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
1
7. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) 8. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) 9. Bukti Penerimaan Negara (BPN) 10. Karcis/Tiket/Tanda Masuk/Kupon 11. Kuitansi 12. Nota debet 13. Nota kredit 14. Rekening koran 15. Struk ATM
Metode Penyetoran Penerimaan Negara
1. Wajib Pajak – Bendahara Pengeluaran – Kas Negara 2. Wajib Pajak – Kas Negara 3. Wajib Bayar – Petugas/Juru Pungut – Bendahara Penerimaan – Kas Negara 4. Wajib Bayar – Bendahara Penerimaan – Kas Negara 5. Wajib Bayar – Kas Negara
Mekanisme Penyetoran Penerimaan Negara
P
enyetoran Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dilakukan melalui sarana elektronik yang
dilaksanakan melalui MPN Generasi Ke-2. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan penyetoran Penerimaan Negara melalui sarana layanan Penerimaan Negara yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dalam bentuk :
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
Layanan pada loket/teller (over the counter)
Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan penyetoran Penerimaan
Negara ke
Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode Billing.
Dalam hal Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor belum dapat melakukan penyetoran menggunakan Kode Billing,
penyetoran Penerimaan Negara menggunakan surat setoran
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara beserta perubahannya.
1. Penyetoran Penerimaan Negara Menggunakan Kode Billing Secara garis besar sistem MPN G2 sebagai penyempurnaan sistem MPN merupakan suatu proses sinambung dari 2 sistem, yakni Sistem Billing dan Sistem Settlement. a. Sistem Billing yang berfungsi melakukan pengadministrasian data pembayar dan pembayaran, memfasilitasi proses awal dari keseluruhan proses pembayaran dan penyetoran pendapatan negara.
Sistem Billing yang
terhubung dengan sistem MPN 2 antara lain : 1) Sistem Billing Pajak 2) Sistem Billing Bea Cukai 3) Sistem Billing PNBP Untuk pelaksanaan pengelolaan PNBP dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing, dan Sistem Pelaporan PNBP. b. Selanjutnya, Sistem Settlement akan memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran,
rekonsiliasi
hingga
penyampaian
data-data
kepada
stakeholders.
Sistem Settlement adalah sistem penerimaan negara yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran/penyetoran penerimaan negara dan pemberian NTPN. Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan penyetoran Penerimaan Negara menggunakan Kode Billing, maka sebelum pembayaran Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
dilakukan harus mendapatkan kode billing.
Kode Billing adalah kode
identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. Kode Billing dapat diperoleh dengan cara : a. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Negara; atau b. Diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk selanjutnya unit eselon I Kementerian Keuangan ini disebut sebagai Biller. Tata cara penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara dengan menggunakan Sistem Layanan MPN G2 antara lain sebagai berikut: a. Pendaftaran/Registrasi Pendaftaran hanya dilakukan sekali seumur hidup pada masing-masing sistem billing. b. Pembuatan/Create Billing Untuk membuat billing, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dapat mengakses portal masing-masing sistem billing kemudian mengisi data sesuai form yang disediakan sampai mendapatkan kode billing. c. Pembayaran Dalam tahap pembayaran, tidak dibedakan lagi untuk Pajak, PNBP, maupun Bea dan Cukai. Pembayaran dapat dilakukan melalui channel pembayaran lewat Teller, Internet Banking, EDC, dan ATM 1) Teller Bank/Pos Persepsi Mekanisme pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dilakukan hampir sama dengan pembayaran sebelumnya (MPN G-1), namun Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tidak perlu membawa hard copy SSP/SSBP/SSPCP, cukup membawa print out dari system billing (hasil dari tahapan pembuatan billing) atau cukup menuliskan kode billing yang ada di secarik kertas, dan tinggal menyerahkan ke petugas teller Bank/Pos Persepsi. Apabila sudah mendapatkan BPN dari Bank/Pos Persepsi, maka pembayaran sudah selesai. 2) Internet Banking Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
Untuk pembayaran melalui Internet Banking, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor harus sudah terdaftar sebagai anggota untuk menggunakan internet banking, yang secara nyata dibuktikan dengan kepemilikan
token.
Adapun
mekanismenya
Wajib
Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor cukup masuk ke portal internet banking pada Bank dimaksud dan pilihlah menu-menu yang ada sesuai dengan kebutuhan. 3) Electronic Device Circuit (EDC) EDC adalah sebuah alat yang dapat diibaratkan ATM mini, sehingga pembayaran lewat EDC harus dilakukan dengan kartu ATM (kartu debit). 4) Automatic Teller Machine (ATM) Mekanisme pembayaran penerimaan Negara melalui ATM pada prinsipnya seperti transaksi yang lain. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor juga harus punya Kartu Debit (Kartu ATM), dan harus dilakukan di mesin ATM. 2. Penyetoran Penerimaan Negara Tidak Menggunakan Kode Billing Tata cara penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara diatur sebagai berikut: a. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos 1) Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat). 2) Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan. 3) Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor. 4) Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait. b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking) 1) Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di www.djpbn.depkeu.go.id.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
2) Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan. 3) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud. 4) Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP. 5) Menerima
NTPN
sebagai
bukti
pengesahan
setelah
pembayaran
dilakukan. 6) Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB. 7) Menyampaikan BPN kepada unit terkait.
PROSES PENERIMAAN MELALUI MPN KPP DJP NTPN
BANK PUSAT
MPN
KPBC
DJBC
KPBC
DJA
NTPN
NTB
KPP
KPPN KPPN KPPN
DJPBN BANK CABANG
SSP
SSPCP
SSBP
WP / WS / WB
Gambar 3.1. Proses Penyetoran Penerimaan Negara c. Pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 1) Melakukan
penginputan
data
setoran
pada
menu
pembayaran
penerimaan negara melalui mesin ATM. 2) Sesuai dengan input dari wajib setor. 3) Menerima BPN dalam bentuk struk ATM yang telah mendapat NTB dan NTPN. 4) Dalam hal diperlukan wajib setor dapat meminta Bank untuk melakukan pencetakan ulang BPN atas transaksi yang dilakukan melalui ATM. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
5) Menyampaikan BPN kepada unit terkait.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
