Makalah Penerimaan Negara
Disusun Oleh: Opissen Yudisyus Muhammad Nur Syamsi Desyana Enra Sari
ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2012
DAFTAR ISI
Halaman 1 1 1
BAB I
Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan
BAB II
Penerimaan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sumber-sumber Penerimaan Negara Jenis-jenis Penerimaan Negara
2 3 5 10
BAB III
Kesimpulan Daftar pustaka
13
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan Sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber-sumber penerimaan Negara antara lain pajak, retribusi, pinjaman,keuntungan BUMN/BUMD, dll,,dan penerimaan negara yang paling potensial adalah dari peneriman pajak. Dapat dikatakan setiap tahunnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kenaikan. Pada dasarnya penerimaan negara didapat dari masyarakat dan semestinya digunakan lagi bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.Pada awalnya masyarakat awam hanya mengetahui penerimaan negara hanya pada sektor pajak saja, dan dalam hal ini kita akan menjelaskan mengenai sumber-sumber ataupun jenis-jenis penerimaan negara dari beberapa sektor.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana peran penerimaan negara bagi kesejahteraan masyarakat?
Bagaiman peran penerimaan negara untuk kemajuan perekonomian?
C. Tujuan
Untuk mengetahui apa saja sumber-sumber dari penerimaan negara.
Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara.
Agar dapat mengetahui keadaan perekonomian suatu negara.
Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.
Agar dapat mengetahui jenis-jenis penerimaan negara.
BAB II PEMBAHASAN A. Penerimaan Negara Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya.
Pendapatan Negara dan Hibah, 2006-2011 (triliun rupiah) Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
APBN-P
1.Penerimaan Dalam Negeri
636.2
706.1
979.3
847.1
992.3
1.165.3
a.Penerimaan Perpajakan
409.2
491.0
658.7
619.9
723.3
878.7
b.PNBP
227.0
215.1
320.6
227.2
268.9
286.6
2.Hibah
1.8
1.7
2.3
1.7
3.0
4.7
Jumlah
638.0
707.8
981.6
848.8
995.3
1.169.9
Penerimaan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 11.8 % dalam periode tahun 2006-2010. penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 69.4 % terhadap penerimaan dalam negeri, sedangkan PNBP sebesar 30.6 % .
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Belanja Negara terbagi menjadi dua bagian yaitu : Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
Belanja Pemerintah Pusat, 2006-2011 (triliun rupiah) Uraian
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembiayaan Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial\ Belanja Lain-lain
2006 LKPP .
2007 LKPP.
2008 LKPP.
2009 LKPP.
2010 LKPP.
2011 APBNP
73.3 47.2 55.0 79.1 107.4 40.7 37.4
90.4 54.5 64.3 79.8 150.2 49.8 15.6
112.8 56.0 72.8 88.4 275.3 57.7 30.3
127.7 80.7 75.9 93.8 138.1 73.8 38.9
148.1 97.6 80.3 88.4 192.7 0,7 68.6 21.7
182.9 142.8 141.0 106.6 237.2 0.4 81.8 15.6
440.0
504.6
693.4
628.8
697.4
908.2
Dalam kurun waktu 2006-2010, realisasi belanja
pegawai secara nominal mengalami
peningkatan sebesar 20,1 % per tahun, sementara belanja barang mengalami peningkatan sebesar 24,8 % per tahun, dan realisasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 20,7 %, sedangkan pembayaran bunga utang secara nominal mengalami peningkatan sebesar 6,2 % per tahun namun porsinya cenderung menurun, sementara subsidi berfluktuasi, secara nominal mengalami peningkatan sebesar 17,2 % per tahun. Dalam kurun waktu 2006-2008 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran belanja hibah, tahun 2009 di anggarkan 31,6 miliar namun tidak terserap seluruhnya karena proses penerbitan dokumen pencairan tidak terealisasikan. Pada tahun 2010 terealisasi 70,0 miliar atau 28,8 % . Sementara bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar 15,0 %. Sedangkan belanja lain-lain pada tahun 2006 terealisasi sebesar 8,5 % dan turun1,7 % pada tahun 2011. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus.
Transfer ke daerah, 2006-2011 (miliar rupiah) Uraian
2006 LKPP.
2007 LKPP.
2008 LKPP.
2009 LKPP.
2010 LKPP.
2011 APBN-P
1.Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus
222.130,6 64.900,3 145.664,2 11.566,1
243.967,2 62.942,0 164.787,4 16.237,8
278.714,7 78.420,2 179.507,1 20.787,3
287.251,5 76.129,9 186.414,1 24.707,4
316.771,3 92.183,5 203,571,5 20.956,3
347.538,6 96.772,1 225.533,7 25.232,8
2. Dana Otsus dan penyesuaian a. Dana Otonomi khusus b. Dana Penyesuian
4.049,4 3.488,3 561,1
9.296,0 4.045,7 5.250,3
13.718,8 7.510,3 6.208,5
21.333,8 9.526,6 11.807,2
28.016,3 9.099,6 18.916,7
64.969,3 10.421,3 54.548,0
Jumlah
226.180,0
253.263,0
292.433,5
308.585,3
344.727,6
412.507,9
Secara keseluruhan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 11,5 % pertahun. Dan secara keseluruhan dana otonomi khusus dan penyesuaian mengalami peningkatan. Fungsi APBN : Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi, yaitu
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan
pengeluaran keuangan negara teratur. Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, APBN berfungsi sebagai stabilisator
C. Sumber-sumber Penerimaan Negara Penerimaan Dalam Negeri a. Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia:
Pajak Pusat:
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dan lain-lain
Penerimaan Dalam Negeri, 2006-2010 (triliun rupiah)
Uraian
2006 Real.
2007 Real.
2008 Real.
2009 Real.
2010 Real.
2011 APBNP
1.Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i.Pajak Penghasilan a) Migas b)Nonmigas ii.Pajak Pertambahan Nilai iii.Pajak Bumi dan Bangunan iv.BPHTB v. Cukai vi. Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i.Bea Masuk ii. Bea Keluar
409.2 396.0 208.8 43.2 165.6 123.0 20.9 3.2 37.8 2.3 13.2 12.1 1.1
491.0 470.1 238.4 44.0 194.4 154.5 23.7 6.0 44.7 2.7 20.9 16.7 4.2
658.7 622.4 327.5 77.0 250.5 209.6 25.4 5.6 51.3 3.0 36.3 22.8 13.6
619.9 601.3 317.6 50.0 267.6 193.1 24.3 6.5 56.7 3.1 18.7 18.1 0.6
723.3 694.4 357.0 58.9 298.2 230.6 28.6 8.0 66.2 4.0 28.9 20.0 8.9
878.7 831.7 432.0 65.2 366.7 298.4 29.1 0.0 68.1 4.2 46.9 21.5 25.4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a.Penerimaan SDA i.Migas\ ii.Nonmigas b.Bagian Laba BUMN c.PNBP Lainnya d.Pendapatan Badan Layanan Umum
227.0 167.5 158.1 9.4 21.5 38.0 0.0
215.1 132.9 124.8 8.1 23.2 56.9 2.1
320.6 224.5 211.6 12.8 29.1 63.3 3.7
227.2 139.0 125.8 13.2 26.0 53.8 8.4
268.9 168.8 152.7 16.1 30.1 59.4 10.6
286.6 192.0 173.2 18.8 28.8 50.3 15.4
Total
636.2
706.1
979.3
847.1
992.2
1.165.3
Dalam periode 2006-2010, Pph merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri sebesar 52,1 %. Sementara, PPN dan PPnBM sebagai penyumbang terbesar kedua sebesar 32,6 %. Sedangkan pajak perdagangan internasional sebesar 4,0 % terhdapa total
penerimaan perpajakan dengan kontribusi bea masuk sebesar 3,1 % dan bea keluar sebesar 0,9 %.
Pajak Daerah:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
Pajak Reklame
Pajak Hiburan
Pajak Bahan Bakar
b. Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
c. Keuntungan BUMN/BUMD Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
d. Denda dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
e. Pencetakan Uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi
f. Pinjaman Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu
g. Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.
h. Penyelenggaraan Undian Berhadiah Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).
Penerimaan Luar Negeri a. Pinjaman program Pinjaman Program, yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan. b.Pinjaman proyek Pinjaman Proyek, yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya.
Penerimaan Luar Negeri, 2006 – 2011 (Miliar Rupiah) Uraian
2006 LKPP.
2007 LKPP.
2008 LKPP.
2009 LKPP.
2010 LKPP.
2011 APBN-P
1.Pinjaman Program 2.Pinjaman Proyek
13.579,6 16.093,0
19.607,5 14.462,6
30.100,4 20.118,3
28.937,7 29.724,3
28.974,6 25.820,2
19.201,8 36.981,1
Total
29.672,6
34.070,1
50.218,7
58.662,0
54.794,8
56.182,9
Secara rinci realisasi penarikan pinjaman proyek secara rata-rata hanya mencapai 70,9 persen dari target, dan penarikan program secara rata-rata mencapai 102,6 persen. Secara nominal realisasi pinjaman proyek cenderung meningkat. selama periode 2006-2010 realisasi pinjaman program relatif sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam periode tahun 20072008, penarikan pinjaman program mengalami peningkatanyang terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan dalam mengantisipasi keterbatasanpenerbitan SBN akibat krisis global. Meskipun demikian, pada periode tahun 2009–2011 terdapat kecenderungan menurun seiring dengan kebijakan pengadaan pinjaman yang diarahkan kepada pinjaman proyek.
D. Jenis-jenis Penerimaan Negara Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi: 1) Penerimaan Pemerintah Pusat a) Penerimaan Pembiayaan
Pinjaman sektor Perbankan
Pinjaman luar negeri
Penjualan Obligasi Pemerintah
Privatisasi BUMN
Penjualan aset pemerintah
b) Penerimaan Negara dan Hibah Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan perpajakan
Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)
Bagian laba BUMN
Lain-lain penerimaan yang sah
Penerimaan Luar Negeri
Pinjaman Program, yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan.
Pinjaman Proyek, yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya.
2) Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian laba BUMD
PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.
Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagian daerah dari PBB dan BPHTB ( Bea perolehan hak atas tanah & bangunan)
Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi
Bagian daerah dari Sumber daya alam
Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum
Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
Pinjaman dari BUMN/BUMD
Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank
Pinjaman dari Luar Negeri
Penjualan Aset Daerah
Penerbitan Obligasi Daerah
3) Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian laba BUMD
PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.
Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagian daerah dari PBB dan BPHTB
Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi
Bagian daerah dari Sumber daya alam
Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum
Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
Pinjaman dari BUMN/BUMD
Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank
Pinjaman dari Luar Negeri
Penjualan Aset Daerah
Penerbitan Obligasi Daerah
BAB III PENUTUP
Kesimpulan 1. Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Belanja negara terbagi menjadi dua bagian yaitu pusat dan daerah Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan 4.
Sumber-sumber Penerimaan Negara Penerimaan Dalam Negeri meliputi pajak, terbagi menjadi pajak pusat dan daerah, retribusi, Keuntungan BUMN/BUMD, Denda dan Sita, Pencetakan Uang, Pinjaman, Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah, serta Penyelenggaraan Undian Berhadiah . sedangkan penerimaan dari luar negeri berupa pinjaman proyek dan pinjaman progam.
5.
Jenis penerimaan negara terbagi menjadi tiga berdasarkan institusi yang menanganinya yaitu penerimaan pemerintah pusat, penerimaan pemerintah daerah propinsi, penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Daftar Pustaka Guritno,2009, Ekonomi Publik edisi ketiga, BPFE Yogyakarta Sukanto,2009, Ekonomika Publik edisi pertama, BPFE Yogyakarta http://www.depkeu.go.id/Ind/ http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/ http://www.pajak.go.id/ http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/default.asp
