SOSIALISASI PMK Nomor 40/PMK.04/2016 Tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam rangka Mandatory MPN G2
Batam, 21 Juni 2016
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
OUTLINE
1
Latar belakang Latihan Uji Coba BPPM
Alur Pembayaran dan Penyetoran
Pokok Pengaturan RPDJ
Urgensi
Mandatory MPN G2
Pokok-Pokok PMK 40/PMK.04/2016
Ketentuan Lain-Lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
LATAR BELAKANG
2
Implementasi penuh kegiatan pembayaran penerimaan negara secara elektronik (MPN G-2) disemua satker DJBC mulai 1 Juli 2016 seiring dengan shutdown MPN G-1
Penyempurnaan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan pemanfaatan teknologi informasi
Payung hukum kegiatan pembayaran dan penyetoran kepabeanan dan cukai secara elektronik
MPN G2 dan PMK 40 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
KARAKTERISTIK MPN G1 VS MPN G2….(1) KARAKTERISTIK
MPN G1
3
MPN G2
Dasar Hukum
PMK-213/PMK.04/2008 jo PMK-30/PMK.04/2013
PMK-40/PMK.04/2016
Dokumen Bukti Pembayaran
SSPCP
Billing dan BPPM
Media Pembayaran
Bank/Pos Persepsi ATM, EDC, Internet Banking, Bank/Pos Persepsi Mobille Banking dll Bendahara Penerimaan Rekening Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan
Cara Penyetoran
Bank/Pos Persepsi Setiap hari/berkala
Bank/Pos Persepsi Setiap hari/berkala
BPN
Validasi Bank/Pos Persepsi
Setruk ATM, EDC, Dok Elektronik, Dok yang diterbitkan Teller Bank/Pos Persepsi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
KARAKTERISTIK MPN G1 VS MPN G2….(2)
4 MPN G1
Dok.pab & cukai + SSPCP
3
KPPBC -Validasi -Penjaluran
PENGGUNA JASA
4
Data Pembayaran (PDE)
KPPBC -Validasi -Penjaluran
Dok.pab & cukai + SSPCP
Utk pelynan pab. SPPB/SPJM/SPJK
Data Dok.pab & cukai
Dok.pab & cukai + SSPCP
1
Pelynan pab. SPPB/SPJM/SPJK
BANK/POS
2b
3
1 PENGGUNA JASA
5
Teller
2a
2 - Create Billing - Kode Billing - Browse Billing
Kode Billing BPN
4
BANK/POS Teller ATM Internet Banking
SISTEM BILLING DJBC Via Portal Settlement (Ditjen Perbendaharaan) : - Menerima Data Billing dari DJBC - Mengirimkan data pelunasan atas billing dari bank/pos ke DJBC
MPN G2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
URGENSI
5
Pembayaran penerimaan secara manual di daerah perbatasan, jauh dari lokasi bank/pos persepsi. Memfasilitasi koreksi billing, dalam rangka pelayanan kepabeanan dan cukai.
MPN G2 dan
Bukti pembayaran masih berupa kwitansi, tidak sesuai PMK 213/PMK.04/2008 jo PMK 30/PMK.04/2013.
PMK 40
Belum ada SOP pelayanan terkait pembayaran manual apabila billing mengalami gangguan
Adanya gangguan layanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
6
POKOK-POKOK PENGATURAN PMK Nomor 40/PMK.04/2016
POKOK PEMBAYARAN PMK 40/PMK.04/2016
Pembayaran dan Penyetoran Elektronik
Create billing (Pasal 5)
Pemindahbukuan ke rekening bendahara penerimaan Penumpang, PLB, dan Awak Sarana Pengangkut
7
Melalui Bendahara Penerimaan
Pasal 3
Pasal 4 Tanda Pengesahan (Pasal 6)
Billing Down
Gangguan Billing
Pasal 8
(Pasal 8)
Koreksi (Pasal 9)
Pasal 1: Definisi Pasal 2: Jenis-Jenis Penerimaan Pasal 7: Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PENERBITAN KODE BILLING
8
Otomatis oleh SKP Melalui Modul Ekspor
Pejabat Bea dan Cukai Melalui Aplikasi Billing CEISA, SAC
Secara mandiri oleh Wajib Bayar atau kuasanya Portal Pengguna Jasa
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PEMBATALAN & PEMBUATAN KEMBALI KODE BILLING Hanya apabila belum dilakukan pembayaran
9
Syarat Pembuatan Kembali Kode Billing
Pembatalan Kode Billing
Dilakukan oleh: - Pejabat Bea dan Cukai - Wajib Bayar/ kuasanya
Kode Billing sudah kedaluwarsa Kode Billing dibatalkan
Pembuatan kembali Kode Billing atas penetapan kekurangan pembayaran yang sudah kedaluwarsa karena melewati batas waktu jatuh tempo penagihan harus memperhitungkan nilai bunga
nilai billing yg sudah dibayar < nilai di dok. dasar pembayaran dipandang perlu oleh Wajib Bayar, Wajib Setor atau Pejabat Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
KOREKSI DATA BILLING Syarat
10
Belum terjadi rekonsiliasi dengan dokumen dasar pembayaran
Data yang dapat dikoreksi
Kode Kantor
Kode akun
KPPBC mengajukan perubahan ke KPPN
Nilai akun (tdk mengubah nilai total)
Jenis dok dasar Pembayaran
Identitas Wajib Bayar
No. dan tgl dok dasar pembayaran
Wajib Bayar menyampaikan tanda terima permohonan pemindah-bukuan dari Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PELAYANAN JIKA SISTEM BILLING MENGALAMI GANGGUAN Sistem billing tidak dapat menerima NTPN
Pejabat Bea dan Cukai menerima BPN dari Wajib Bayar dan/atau kuasanya
konfirmasi kebenaran data BPN ke KPPN Khusus Penerimaan atau portal MPN G2
rekaman pelunasan jika sudah benar dan sesuai
11
Sistem billing tidak dapat menerbitkan Kode Billing
Kepala Kantor dapat memutuskan pembayaran Penerimaan Negara dilakukan melalui Rekening Bendahara Penerimaan
Wajib Bayar/kuasanya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan
Bukti Pembayaran melalui rekening Bendahara Penerimaan dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap untuk mendapatkan pelayanan kepabeanan dan cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Kode billing+dok. Dasar (PIB,PEB,CK1,dll)
Pembayaran penerimaaan negara
12
BPN+dok. sumber
TIDAK DIPERLUKAN pemberian tanda tangan, cap basah, dan/atau tanda pengesahan lainnya pada dokumen pemberitahuan pabean dan/atau cukai. Pasal 6
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
13
Kode Billing
BANK/POS PENGGUNA JASA
Penyetoran dilakukan: 1. Akhir Hari Kerja; 2.
Hari Kerja Berikutnya**;
3.
Berkala***
Pembayaran dengan EDC**** Bendahara Penerimaan*
Keterangan:
*) **) ***) ****)
impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas; Jika terdapat kendala jam operasional Bank/Pos Persepsi atau diterima pada hari libur/yang diliburkan; Ketidaktersediaan layanan Bank/Pos, Kendala geografis, jarak tempuh, biaya. Perlu izin dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Penyetoran dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya sejak pembayaran telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan dan telah tersedia rincian datanya.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
POKOK PENGATURAN RPDJ Pembayaran dan Penyetoran Elektronik Pembayaran dan Penyetoran Umum
Pemindahbukuan ke rekening bendahara penerimaan
14
Melalui Bendahara Penerimaan
Pasal 11
Penumpang, PLB, dan Awal Sarana Pengangkut
Pasal 3
Penumpang, PLB dan Awak Sarana Pengangkut
Tidak tersedia Media Pembayaran Seketika Sekaligus
Setruk Billing
Pasal 12 (1)
Pasal 12 (2)
Pasal 4
* Atau EDC
Billing Down
Pasal 2 Create Billing
Media BayTor & BPN
Pasal 5 Jatuh Tempo Pasal 6 Pembatalan /Pembuatan Kembali Kode Billing
Pasal 7 dan 8
Pasal 1: Definisi Umum Pasal 9: Koreksi Penerimaan Negara Pasal 10: Ganguang Billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PEMBAYARAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN
15
Bukti Setor berserta berkas BPPM
Setelah Sistem Billing aktif kembali Pengguna Jasa BPPM yang telah divalidasi
Mengakses aplikasi BayMan untuk kemudian menginput dokumen pembayaran (BPPM)
Bendahara Penerimaan Download data BPPM
Melaksanakan korfirmasi dan validasi atas dokumen bukti pembayaran, untuk kemudian menerbitkan BPPM
Upload data pada Sistem Billing
Terbit Kode Billing Rekon Pembayaran
Perekaman pada SKP Penyetoran ke kas negara melalui pendebetan rekening bendahara penerimaan
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
Akses aplikasi BayMan: bppm.beacukai.go.id Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
16
Billing System
START TIDAK
Pasal 5-7 PMK 40 Pasal 3-10 RPDJ Upload ke Billing System
Pengkreditan Rek Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan
BILLING SYSTEM
SKP
DOWN?
YA Pasal 8 PMK 40
Online BPPM
Pasal 11 RPDJ BPPM
Pernyataan dari Direktur IKC
Bendahara Penerimaan
Upload ke Online BPPM
Impor, Ekspor dan Cukai YA
- Penumpang - Pelintas Batas - Awak Sarana Pengangkut
Create Billing?
TIDAK
Penyetoran ke KAS NEGARA
Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan
Upload ke Online BPPM Bendahara Penerimaan
END
Koreksi Penerimaan Negara
Pasal 12 (2) RPDJ
Pasal 3 PMK 40
NTPN
Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 RPDJ
BPPM
media pembayaran seketika sekaligus.
BPPM
TIDAK
Petugas Penerimaan PMK 162/PMK.05/2013
YA Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40
EDC atau Pengkreditan Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40 Pasal 12 (1) RPDJ
BPPM PMK 40 Pasal 1 – Definisi Pasal 2 – Jenis Jenis Penerimaan
BPPM
PDJ Pasal 1 – Definisi Pasal 2 – Baytor Umum Billing System
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN...(1)
Impor, Ekspor dan Cukai
Koreksi Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 RPDJ
YA
Billing System TIDAK
Billing System
END
TIDAK
START
Pernyataan dari Direktur IKC
KOREKSI
KAS NEGARA NTPN
Pasal 5-7 PMK 40 Pasal 3-10 RPDJ
YA DOWN
17
Bendahara Penerimaan
Pengkreditan Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 11 RPDJ
Pasal 8 PMK 40 Online BPPM
BPPM
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN...(2) START
TIDAK
Koreksi Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 RPDJ
18 END
KOREKSI
YA
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, PLB
KAS NEGARA NTPN
Create Billing
Billing System
YA Billing System
Pasal 5-7 PMK 40 Pasal 3-10 RPDJ
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN...(3) Koreksi Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 RPDJ
START
19 END
TIDAK YA KOREKSI
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, PLB
BPPM
BPPM
KAS NEGARA Create Billing
TIDAK
Bendahara Penerimaan Pasal 3 PMK 40 Pasal 12 (2) RPDJ PMK 162/PMK.05/2013
TIDAK Media Pembayaran Seketika dan Sekeligus
YA
Bendahara Penerimaan
NTPN EDC atau Pengkreditan Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40 Pasal 12 (1) RPDJ
Pasal 4 PMK 40 BPPM
BPPM
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
20
LATIHAN UJI COBA PEMBAYARAN MANUAL (BPPM)
Lets Practice!!
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
21
