1
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 6 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH 2011 NOMOR 5 TAHUN 201 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH, Menimbang :
a.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Secara Elektronik perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa peme pemerintah rintah di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Daerah-Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655); Undang-Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan rsaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817) Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang-Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17. 18.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4539); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
3 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); 20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
3.
Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
5.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
6.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Lombok Tengah adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.
7.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh LPSE.
8.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah tim yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
9.
Pejabat Pengadaan adalah personalia yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang/jasa. 13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah atau pengawas intern pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE. 14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya. 15. Pengadaan Secara Elektronik atau e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai ketentuan perundang-undangan. 16. Pengguna (User) adalah peserta/pemakai SPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah teregistrasi di SPSE, serta seluruh pihak yang menggunakan SPSE, termasuk PPK/Panitia Pengadaan, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password dalam SPSE. 17. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 18. E-Lelang Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. 19. E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. 20. Katalog elektronik atau e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa; 21. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 22. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
5 23. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user ID dan password) ke dalam sistem aplikasi LPSE. 24. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/ jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan. 25. Verifikator adalah personil pada LPSE yang melaksanakan proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan. 26. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi. 28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 29. Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metode untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, dengan membandingkan sidik jari atau hash key dari dokumen-dokumen tersebut. 30. File adalah sekumpulan record-record yang saling berhubungan, memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file. 31. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. 32. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem. 33. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima.
6 34. Aplikasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disingkat Apendo adalah aplikasi untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan yang didalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup yang diatur dengan Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara elektronik.
BAB IV PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SECARA ELEKTRONIK Pasal 4 Para pihak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik terdiri dari : a.
Pengelola LPSE;
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
d. Penyedia Barang/Jasa.
7 Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 5 (1) Pengelola LPSE terdiri dari : a. Pengarah; b. Ketua; c. Sekretariat; d. Bidang Administrasi Sistem Informasi; e. Bidang Registrasi dan Verifikasi; f. Bidang Layanan Pengguna; dan g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi. (2) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pengelola LPSE yang bersangkutan; dan memahami pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6 Tugas dan Fungsi Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1) Pengelola LPSE mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik; b. menyusun program kegiatan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik; c. melaksanakan pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik; d. melaksanakan pelayanan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya; e. menyediakan informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik;
8 f. menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SKPD/Instansi yang berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk memastikan Penyedia Barang/Jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; h. melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. 2) Pengelola LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik; b. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; c. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik; dan d. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Pengarah memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pasal 8 Ketua LPSE mempunyai tugas : a. memimpin operasional harian LPSE; b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan c. menyusun laporan kegiatan LPSE.
9 Pasal 9 (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; dan c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait. Pasal 10 Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas : a.
menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya; c.
menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Nasional Propinsi tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Lombok Tengah dan melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Nasional; dan e.
memberikan User ID dan Password kepada Penyedia Barang/Jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh Verifikator dan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta PA/KPA/PPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Institusi Lain. Pasal 11
Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas : a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE; b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE; c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi; d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
10 e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Pasal 12 Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas : a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik baik melalui internet, telephon maupun hadir langsung di LPSE; b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE; c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE. Pasal 13 Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas : a. memberikan pelatihan bagi pihak yang akan mengakses dan/atau menggunakan LPSE; dan b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 14 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
11 g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pasal 15 (1)Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
12 i.
menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati; dan l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (2) Selain tugas pokok dan kewewenangan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. b.
perubahan HPS; dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa Pasal 16
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
13 SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan o. menandatangani Pakta Integritas. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. (3) Pegawai SKPD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan SKPD. (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.
14 BAB V PELAKSANAAN Pasal 17 Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. Pasal 19 (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan cara E-Tendering dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi SPSE, alur kerja aplikasi SPSE, serta panduan pengguna (User Guide) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI DATA Pasal 20 (1) Pengadaan barang dan jasa yang masuk kategori pelelangan umum dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala SKPD mengumumkan rencana paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada awal tahun anggaran pada website LPSE. (3) LPSE menginventarisasi data dan rencana jadual pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai bahan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. (4) LPSE memelihara dan mengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala SKPD. (5) Kepala SKPD melaporkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kepada Bupati secara berkala.
15 BAB VII SARANA DAN PRASARANA Pasal 21 (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan, Bagian Pengolah Data Elektronik menyediakan jaringan dan akses internet/intranet. (2) LPSE diwajibkan menyediakan dan memelihara Ruang Bidding untuk mendekatkan pelayanan kepada pengguna.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22 (1) Biaya pemeliharaan jaringan dan akses internet/intranet di LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Lombok Tengah. (2) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Bidding pada Sekretariat LPSE dibebankan pada APBD yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah. (3) Biaya personalia pengelola Ruang Bidding pada Sekretariat LPSE dibebankan pada Belanja Pegawai berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada APBD yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Pasal 24 Hal-hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lombok ok Tengah Tengah. Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tengah. Ditetapkan di Praya pada tanggal 30 Maret 2011 BUPATI LOMBOK TENGAH, TTD H. MOH. SUHAILI FT Diundangkan di Praya pada tanggal 30 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
H. LALU SUPARDAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 66
17 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 30 MARET 2011 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DENGAN CARA E-TENDERING I.
RUANG LINGKUP : Ruang lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, meliputi : 1.
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD atau APBN;
2.
pengadaan barang/jasa yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
II. PEDOMAN UMUM : 1.
User ID dan password yang masih aktif dapat digunakan oleh pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui SPSE di tempat yang bersangkutan terdaftar; dan
2.
terhadap data, formulir isian dan file, baik yang disampaikan oleh PPK, Panitia Pengadaan atau penyedia barang/jasa tidak memerlukan tanda tangan basah.
III. JENIS PEMILIHAN : 1.
Jenis pemilihan penyedia barang/jasa, meliputi : a.
pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana;
b. pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum; dan c. 2.
pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana.
Tahapan pemilihan yang tersedia dalam aplikasi SPSE, terdiri atas : a.
e-lelang sederhana, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
pengumuman; pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen penawaran; evaluasi penawaran; evaluasi kualifikasi; pembuktian kualifikasi; pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP); penetapan pemenang; pengumuman pemenang; sanggahan;
18 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14) penunjukan penyedia barang/jasa. b. e-lelang umum, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) c.
pengumuman; pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen penawaran; evaluasi penawaran; evaluasi kualifikasi; pembuktian kualifikasi; pembuatan BAHP; penetapan pemenang; pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); dan penunjukan penyedia barang/jasa.
e-lelang umum, prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)
pengumuman prakualifikasi; pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi; penetapan hasil kualifikasi; pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen penawaran sampul I; evaluasi dokumen penawaran sampul I; pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; pembukaan dokumen penawaran sampul II; evaluasi dokumen penawaran sampul II; pembuatan BAHP; penetapan pemenang; pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); dan penunjukan penyedia barang/jasa.
d. e-lelang umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5)
pengumuman prakualifikasi; pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; pembuktian kualifikasi; penetapan hasil kualifikasi;
19 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) e.
e-seleksi umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) file, meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)
f.
pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran tahap I; pembukaan dokumen penawaran tahap I; evaluasi dokumen penawaran tahap I; penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemasukan dokumen penawaran tahap II; pembukaan dokumen penawaran tahap II; evaluasi dokumen penawaran tahap II; pembuatan BAHP; penetapan pemenang; pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); dan penunjukan penyedia barang/jasa. pengumuman prakualifikasi; pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; pemberian penjelasan (apabila diperlukan); pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; pembuktian kualifikasi; penetapan hasil kualifikasi; pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen sampul I; evaluasi dokumen sampul I; penetapan peringkat teknis; pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); undangan pembukaan dokumen sampul II; pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS); dan penunjukan penyedia barang/jasa.
e-seleksi umum, prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 (dua) file, meliputi : 1) 2) 3) 4)
pengumuman prakualifikasi; pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; pemberian penjelasan (apabila diperlukan); pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
20 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)
pembuktian kualifikasi; penetapan hasil kualifikasi; pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen sampul I; evaluasi dokumen sampul I; penetapan peringkat teknis; pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; undangan pembukaan dokumen sampul II; pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; penetapan pemenang; pemberitahuan/pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); undangan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya; klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya; pembuatan BAHS; dan penunjukan penyedia barang/jasa.
g. Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f, dalam penyusunan jadual pemilihan aplikasi SPSE melakukan penyesuaian tahapan tertentu untuk menjadi bagian tahapan lain. IV. AKTIVITAS PEMILIHAN : 1.
Persiapan pemilihan : a.
PPK : 1) PPK bertugas : a) menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada Panitia Pengadaan; b) menyampaikan surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa dokumen elektronik; dan 2) aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.
b. Panitia Pengadaan : 1) Panitia Pengadaan bertugas : a) menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK; b) keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (User ID dan Password) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan, termasuk PPK; c) membuat dokumen pemilihan dalam bentuk softcopy; dan
21 2) aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c), dilaksanakan di luar aplikasi SPSE. c.
Penyedia barang/jasa : 1) penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; dan 2) bagi penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
d. LPSE bertugas : 1) menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan; dan 2) melakukan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah mendaftar melalui aplikasi SPSE. 2.
Pelaksanaan pemilihan : a.
Pembuatan paket : 1) penetapan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran dengan menggunakan hari kalender dan memperhatikan jam kerja; 2) file dokumen pemilihan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; 3) Panitia Pengadaan wajib memasukkan nomor surat dan file atau softcopy yang diterbitkan oleh PPK; 4) untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (leadfirm) konsorsium atau bentuk kerjasama lain; dan 5) paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru/awal.
b. penjelasan : 1) proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE; 2) Panitia Pengadaan harus menjawab setiap pertanyaan yang muncul dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir; 3) Panitia Pengadaan dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadual; 4) dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Panitia Pengadaan masih mempunyai waktu 1 (satu) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
22 5) untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), Panitia Pengadaan dapat menambah waktu penjelasan; 6) dengan terjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali; 7) jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan yang proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan; 8) pelaksanaan penjelasan lapangan dilakukan oleh seseorang selain Panitia Pengadaan, misalnya tim teknis yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan (BAPL); 9) panitia tidak perlu membuat berita acara penjelasan; 10) perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; dan 11) BAPL menjadi bagian dari addendum, dengan ketentuan dalam hal tidak ada addendum, maka BAPL menjadi bagian dari BAHP. c.
Pemasukan kualifikasi : 1) data kualifikasi disampaikan melalui formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; 2) Panitia Pengadaan dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk meng-upload softcopy data kualifikasi; 3) penyedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE, termasuk aplikasi pengaman dokumen (APENDO); 4) jika pada formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodasikan data kualifikasi yang diminta oleh Panitia Pengadaan, maka data kualifikasi tersebut di-upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; dan 5) pada prakualifikasi Panitia Pengadaan dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasi.
d. Pemasukan penawaran : 1) dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yang diunggah melalui aplikasi SPSE; 2) penyampaian penawaran secara satu file (baca: satu sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran dengan evaluasi dilakukan bersamaan; 3) penyampaian penawaran secara dua file (baca: dua sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia Pengadaan;
23 4) surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah, sehingga tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, misalnya surat dukungan bank, dan surat keterangan fiskal (tax clereance); 5) surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh Pemimpin/Direktur Perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; 6) pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan file penawaran dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO; 7) penyedia barang/jasa dimungkinkan untuk melakukan upload file penawaran secara berulang untuk menggantikan file penawaran sebelumnya sebelum tahap pemasukan berakhir; 8) pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO; 9) APENDO sebagaimana dimaksud angka 5) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE; dan 10) Panitia Pengadaan bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadual tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib meng-input alasannya. e.
Pembukaan penawaran dan evaluasi : 1) pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO; 2) harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE, sehingga Panitia Pengadaan tidak perlu membuat Berita Acara Pembukaan; 3) Panitia Pengadaan dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah; 4) terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs), Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP; 5) terhadap penyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, akan dilakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah- langkah yang perlu diambil oleh Panitia Pengadaan;
24 6) dengan adanya proses penyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadual; 7) proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) secara manual (off line) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE; 8) Panitia Pengadaan wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan; 9) penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yang ditunjukkan oleh Panitia Pengadaan dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi; 10) pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang; 11) aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya, yang pelaksanaannya di luar SPSE; dan 12) penggunaan APENDO oleh bukan pihak yang berwenang akan berakibat pada penawaran dianggap tidak sah. f.
Sanggahan : 1) peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE; 2) aplikasi SPSE memungkinkan Panitia Pengadaan untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan peserta pemilihan yang dikirimkan setelah batas akhir waktu tahap sanggah; dan 3) dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan mengirimkan pemberitahuan kepada Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE.
V. LAIN-LAIN : 1.
Pengumuman, meliputi : a.
penayangan pengumuman yang dilakukan melalui aplikasi SPSE merupakan papan pengumuman resmi; dan
b. dalam hal pada tahap pengumuman pemenang Panitia Pengadaan telah menetapkan pemenang suatu paket pekerjaan, serta pada proses pengumuman lainnya, aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan tersebut, serta mengirimkan informasi melalui email kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut. 2.
Pemilihan ulang dan evaluasi ulang : a.
dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka Panitia Pengadaan harus memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang;
25 b. informasi tentang pelelangan ulang secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut; c.
dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, Panitia Pengadaan dapat memutuskan untuk melanjutkan atau mengulang lelang;
d. lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru, termasuk membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadual baru; dan e.
3.
evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadual pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi sebagaimana evaluasi awal.
Surat jaminan : a.
surat jaminan dapat disampaikan dalam bentuk softcopy dan dimasukkan pada dokumen penawaran;
b. Panitia Pengadaan dapat meminta penyedia barang/jasa untuk menyampaikan surat jaminan dari bank atau asuransi dan contoh produk ke tempat yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan; dan c. 4.
permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dalam dokumen pemilihan oleh Panitia Pengadaan.
Perubahan jadual : Bila dianggap perlu Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan jadual tahap pemilihan, kecuali tahap pemasukan penawaran.
5.
Daftar hitam : a.
Panitia Pengadaan menyampaikan pemberitahuan kepada LPSE untuk memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk kurun waktu tertentu; dan
b. dengan masuknya penyedia barang/jasa dalam daftar hitam, makapenyedia tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan yang diselenggarakan melalui LPSE di seluruh Indonesia. 6.
Audit : a.
Persiapan : 1) auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk diterbitkan kode akses memasuki aplikasi SPSE; dan 2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki tupoksi audit.
b. Pelaksanaan : 1) proses audit dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE; 2) auditor hanya dapat mengakses informasi, data, mengunduh dan membuka file, yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas; dan 3) jika dianggap perlu, auditor dapat menemui Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi mengenai proses audit paket pemilihan tertentu.
26 VI. PENUTUP 1.
Panitia Pengadaan berhak membatalkan/memutuskan proses pemilihan, dalam hal pada saat berlangsungnya proses pemilihan, terjadi peristiwa atau kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapa dapatt melaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan/atau non teknis serta keadaah kahar); dan
2.
terhadap hal-hal hal hal lain yang tidak bisa diakomodasikan dalam aplikasi SPSE, wajib dituangkan dalam BAHP. BUPATI LOMBOK TENGAH, TTD H. MOH. SUHAILI FT
Diundangkan di Praya pada tanggal 30 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
H. LALU SUPARDAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 6
27 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 30 MARET 2011 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Badan Usaha atau orang perseorangan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan verifikasi untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE, melalui alur proses registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa sebagai berikut :
28
29 TAHAPAN PEMILIHAN YANG TERSEDIA DALAM APLIKASI SPSE 1.
e-Lelang Sederhana, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
30 2.
e-Lelang Umum, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
31 3.
e-Lelang Umum, prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
32
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
33 4.
e-Lelang Umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
34
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
35 5.
e-Seleksi Umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) file
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
36
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
37 6.
e-Seleksi Umum, prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 (dua) file
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
38
PANITIA PENGADAAN
BUPATI
BUPATI LOMBOK TENGAH, TTD H. MOH. SUHAILI FT Diundangkan di Praya pada tanggal 30 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
H. LALU SUPARDAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHU TAHUN N 2011 NOMOR 6
