JASA SECARA ELEKTRONIK

BUPATI KULON PROGO PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 47

TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa secara terpadu dan untuk

mendorong

kelancaran

dan

efisiensi,

efektivitas,

akuntabilitas, transparansi, adil dan non diskriminatif, terbuka dan persaingan sehat, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan

barang/jasa

secara

elektronik

di

lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo maka diperlukan pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11 Peraturan Pemerintah nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 13. Peraturan

Menteri

Nasional/ Kepala Nasional

Nomor

Negara Badan

Perencanaan

Pembangunan

Perencanaan

Pembangunan

PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

3 BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. 5. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang / jasa secara elektronik. 6. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka,

dalam

rangka

mendapatkan

barang/jasa,

dengan

penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. 7. Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik

(LPSE)

Nasional,

selanjutnya disebut LPSE Nasional, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut LPSE Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4 9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau dengan sebutan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

untuk

melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa. 11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang dapat diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 12. Verifikator adalah tim dalam LPSE yang terdiri dari pegawaipegawai

yang

telah

memiliki

keahlian

dalam

pengadaan

barang/jasa pemerintah dan kedudukannya diangkat oleh Bupati untuk

melaksanakan

verifikasi

penyedia

barang/jasa

dan

menerbitkan rekomendasi validitas penyedia barang/jasa calon peserta lelang. 13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 14. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit fungsional pemerintah yang melakukan pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya disingkat ULPSE. 15. Pengguna Sistem adalah para pihak yang terlibat dalam LPSE. 16. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 17. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dipergunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 18. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.

5 19. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Daerah. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mendorong kelancaran dan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non diskriminatif, terbuka dan persaingan sehat, interoparabilitas serta jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa secara elektonik yang meliputi penggunaan sistem, pengumuman pengadaan, pendaftaran, pertukaran dokumen elektronik, verifikasi, pemilihan penyedia barang/jasa, pengamanan sistem dan data, pelatihan dan sosialisasi. BAB IV LPSE Pasal 4 (1)

Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi LPSE.

6 (2)

Pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut ayat (1)

dapat

dilaksanakan secara bertahap. (3)

Penyelenggaraan LPSE dilakukan ULPSE.

(4)

Susunan organisasi dan tata kerja ULPSE ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5)

Dalam menjalankan tugasnya ULPSE diberikan tunjangan kompensasi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Pasal 5 (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah : a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file; dan d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file. (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Pasal 6 Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas : a. LPSE Nasional; b. LPSE Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c. ULPSE; d. PPK/PPTK dan Panitia/Pejabat Pengadaan; dan e. Penyedia barang/jasa.

7 Pasal 7 ULPSE melakukakan koordinasi dengan LPSE Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan LPSE Nasional. Pasal 8 ULPSE mempunyai fungsi: a. pengoperasian aplikasi sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; dan c. penerbitan rekomendasi validitas penyedia barang/jasa calon pemenang lelang. Pasal 9 ULPSE melaksanakan tugas: a. melakukan dokumentasi, pemeliharaan dan pengamanan data dasar dan sistem aplikasi LPSE; b. melakukan pelaporan atas pelaksanaan LPSE; c. mengoperasikan aplikasi sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; d. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; e. membuka layanan informasi publik atas pelaksanaan LPSE; f. melakukan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis untuk mendorong kelancaran pelaksanaan LPSE; dan g. menerbitkan rekomendasi validitas penyedia barang/jasa calon pemenang lelang. Pasal 10

PPK/PPTK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola; c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;

8

d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik; e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan; f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat

pengadaan/unit

layanan

pengadaan,

sesuai

kewenangannya; g. menyiapkan,

menandatangani

dan

melaksanakan

perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan i. menindaklanjuti apabila ada temuan LPSE Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan LPSE Nasional.

Pasal 11

Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE Regional Yogyakarta; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

9

Pasal 12

(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada ULPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh ULPSE atau yang diberi kuasa sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; g. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; i. tidak masuk dalam daftar hitam; j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan k. menandatangani

pakta

integritas

sebelum

pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dimulai. (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g. (3) Penyedia

Barang/Jasa

yang

keikutsertaannya

menimbulkan

pertentangan kepentingan dinyatakan batal keikutsertaannya dalam proses pengadaan barang/jasa.

10

BAB VII ETIKA PENGADAAN Pasal 13 (1) PPK/PPTK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, ULPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. (2) PPK/PPTK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, ULPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib: a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user id dan password) para pihak; b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum; dan c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 14

PPK/PPTK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, ULPSE dan pihak-pihak yang terkait

dalam pengadaan barang/jasa secara

elektronik dilarang : a. mengganggu,

mengacaukan,

merusak

sistem

pengadaan

barang/jasa secara elektronik;dan b. mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

11 BAB VIII PEBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

(1) Apabila pengadaan barang/jasa secara elektronik belum dapat dilayani oleh ULPSE maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara non elektronik (2) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ULPSE dibentuk.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal

2008

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

12

Diundangkan di Wates pada tanggal

2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

S O’ I M

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN …… NOMOR …… SERI …

13 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR :

TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

__________________________________________________________________ 1. Alur proses aplikasi LPSE terbagi dalam tiga (3) bagian besar, yaitu: a. Pendaftaran penyedia barang/jasa; b. Persiapan pengadaan; dan c. Pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan : 1) E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file; 2) E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file; 3) E-lelang umum prakualifikasi dengan satu file; atau 4) E-lelang umum prakualifikasi dengan dua file. 2. Seluruh proses aplikasi LPSE dilakukan melalui media www.lpse..go.id. 3. User ID dan Password seluruh pengguna proses aplikasi LPSE di LPSE Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam LPSE. 4. User ID dan Password yang dimaksud pada angka 3 terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem LPSE, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut. 5. Autentikasi dokumen elektronik dalam proses aplikasi LPSE menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiaptiap dokumen elektronik. 7. Bila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem LPSE berdasar hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik. 8. Seluruh dokumen elektronik dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 9. Rincian metode dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik ditetapkan seperti dalam bagan berikut ini:

14

Penyedia Barang/Jasa

LPSE (Verifikator)

Mulai

Mendaftar (Registrasi)

Download formulir pendaftaran

Mengisi dan mencetak formulir pendaftaran

Mengirim formulir pendaftaran dan berkas pendukung

Verifikasi formulir pendaftaran dan berkas pendukung

Login

A

Certificate Authority

15

A

Persetujuan pendaftaran Tidak

Menerima notifikasi tanda ditolak Selesai

Download LPSE-client

Ya

Mengirim notifikasi tanda ditolak

Membuat user

Mengirim notifikasi untuk download LPSEclient

Install aplikasi LPSEClient

Isi form dan kirim Login

Persetujuan data Tidak Menerima notifikasi untuk perbaikan data

Update certificate

Selesai

Ya

Mengirim notifikasi untuk perbaikan data

Mengirim certificate via email

16 Persiapan Lelang Persiapan lelang meliputi kegiatan-kegiatan seperti pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Nasional) Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persiapan lelang melibatkan Kepala SKPD sebagai Agency, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut:

LPSE (Agency)

PPK

Panitia

Mulai

Login

Mendaftar PPK dan Panitia

Login

Menetapkan paket

Tidak Persetujuan PPK

W

Login

Menentukan sistem pengadaan, dok. lelang, hps

Minta persetujuan dari PPK

Ya Pengumuman lelang

Selesai

17

Pelaksanaan Pelelangan Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut : E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file


Panitia Pengadaan

PPK

Mulai Login Mencari pengumuman lelang Mendaftar lelang Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang

Menjawab pertanyaan

Ya Masih ada pertanyaan?

Tidak

Masa penjelasan selesai? Ya

Tidak Tidak

Ada perubahan dok. lelang? Ya

Tidak

Perubahan aspek teknis/spek?

Tidak

Ya Minta persetujuan PPK Membuat addendum dokumen lelang

B

Upload addendum dokumen lelang

Persetujuan PPK Ya

18 Penyedia Barang/Jasa

Panitia Pengadaan

PPK

B Upload dokumen penawaran dan mengirim kualifikasi

Pembukaan dokumen penawaran X Evaluasi biaya

Penayangan hasil evaluasi biaya

Tidak

Seluruh penawaran >pagudana? Ya Y

W

Evaluasi administrasi dan teknis thd 3 penawar terendah

Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis thd 3 penawar

Tidak

Tdk ada yg memenuhi syarat ?

Ya

Z Evaluasi Kualifikasi

Penayangan hasil evaluasi kualifikasi

Tidak


C

Ya

19

LKPP

Penyedia Barang/ Jasa

Panitia Pengadaan

PPK

C Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)

Menyerahkan data otentik (manual)

Gugur

Tidak

X Y

Lulus?

Z

Ya Usulan calon pemenang

Persetujua n PPK


W

Ya Penetapan pemenang

X

Ada sanggahan?

Y

Tidak

Ya

Menjawab sanggahan

Mengirim sanggahan

Z

Menjawab sanggahan Banding (manual)

Tidak

Ya

Sanggah banding? Tidak

Tidak

Proses sanggah selesai?

Ya Membuat SPPBJ Penandatanganan Kontrak

Ya

Selesai Sanggah diterima?

Tidak

20

E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file


Panitia Pengadaan

PPK

Mulai Login Mencari pengumuman lelang Mendaftar lelang Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang

Menjawab pertanyaan

Ya Masih ada pertanyaan?

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Masa penjelasan selesai?

Tidak


Tidak


Tidak

Ya Minta persetujuan PPK Membuat addendum dokumen lelang

B

Upload addendum dokumen lelang

Persetujuan PPK Ya


Panitia Pengadaan

PPK

B Upload dokumen penawaran file satu (administrasi dan teknis) dan penawaran file dua (penawaran harga)

Pembukaan dokumen penawaran file satu Y Evaluasi administrasi & teknis

Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis

Tidak

Tdk ada yg memenuhi syarat? Ya X

W

Pembukaan dokumen file dua (penawaran biaya) Evaluasi biaya


Tidak

Seluruh penawaran> pagudana ?

Ya



Tidak


C

Ya


Panitia Pengadaan

PPK

C Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)

Menyerahkan data otentik (manual)

X Y Z Tidak

Usulan calon pemenang Minta persetujuan dari PPK

W

Ya Penetapan pemenang

X

Ada sanggahan?

Y

Tidak

Ya

Menjawab sanggahan

Mengirim sanggahan

Z


Persetujuan PPK

Ya


Tidak


Ya Membuat SPPBJ Penandatanganan Kontrak

Ya


Tidak

23

E- lelang umum Prakualifikasi dengan satu file


Panitia Pengadaan

PPK

Mulai

Login Mencari pengumuman lelang

Mendaftar lelang Download dokumen prakualifikasi Mengisi dokumen prakualifikasi Upload dokumen prakualifikasi

Evaluasi prakualifikasi

W Yang lulus >= 3 ?

Ya Minta persetujuan dari PPK

Pengumuman hasil prakualifikasi D

Tidak

Tidak Persetujuan PPK

Ya


Panitia Pengadaan

PPK

D Tidak

Ada sanggahan? Ya

Menjawab sanggahan prakualifikasi

Mengirim sanggahan prakualifikasi Download dokumen lelang

Upload dokumen lelang

Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang Ya Masih ada pertanyaan?

Tidak

Sanggah diterima ?

Menjawab pertanyaan

Ya W

Tidak


Tidak Tidak


Tidak


Tidak

Ya Minta persetujuan PPK

Download addendum dokumen lelang dan Upload document penawaran

Membuat addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran (administrasi, teknis dan haga) E

Persetujuan PPK Ya


Panitia Pengadaan

E

PPK

Y

Evaluasi administrasi & teknis


Tidak


W

Evaluasi biaya


Tidak


Ya

Z Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama (manual)


Tidak


Ya

Usulan calon pemenang Minta persetujuan dari PPK

F

Persetujuan PPK

Penetapan pemenang

26

LKPP


Panitia Pengadaan

PPK

F W X

Ada sanggahan?

Y

Ya

Ya

Sanggah diterima?

Menjawab sanggahan

Mengirim sanggahan

Z

Menjawab sanggahan banding (manual)

Tidak

Ya

Tidak


Tidak


Ya

Membuat SPPBJ

Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy) Penandatanganan Kontrak Selesai

27

E- lelang umum Prakualifikasi dengan Dua File


Panitia Pengadaan

PPK

Mulai

Login

Mencari pengumuman lelang

Mendaftar lelang

Download dokumen prakualifikasi dan penawaran

Mengisi dokumen prakualifikasi dan penawaran

Upload dokumen prakualifikasi

Evaluasi prakualifikasi

Tidak


Persetujuan PPK Ya

Pengumuman hasil prakualifikasi D


Panitia Pengadaan

PPK

D

Ada sanggahan? Tidak

Ya Mengirim sanggahan prakualifikasi

Menjawab sanggahan prakualifikasi

Download dokumen lelang

Upload dokumen lelang

Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang Ya

Menjawab pertanyaan

Masih ada pertanyaan?

Tidak

Sanggah diterima ?

Ya W

Tidak


Tidak Tidak


Tidak


Tidak

Ya Minta persetujuan

Upload dokumen penawaran file satu (administrasi dan teknis) dan file dua (penawaran harga)

Membuat addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran file satu (administrasi dan teknis) E

Persetujuan PPK Ya


Panitia Pengadaan

PPK

E Evaluasi administrasi & teknis


Tidak


W

Pembukaan dokumen file dua (penawaran biaya) Evaluasi biaya


Tidak

Ya



Penayangan hasil evaluasi kualifikasi Menyerahkan data otentik (manual)

Tidak

Tdk ada yg memenuhi syarat ? Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual) Usulan calon pemenang Minta persetujuan dari PPK

F

Ya

X Y Tidak Persetujuan PPK Ya Penetapan pemenang

Z

30

LKPP


PPK

F

W X

Ada sanggahan?

Y

Tidak

Ya

Menjawab sanggahan

Mengirim sanggahan

Z


Panitia Pengadaan

Ya

Sanggah banding?

Tidak


Ya Membuat SPPBJ

Tidak

Penandatanganan Kontrak

Ya


Tidak

Wates,

2008

BUPATI KULONPROGO

H. TOYO SANTOSO DIPO

31

JASA SECARA ELEKTRONIK

Recommend Documents