BUPATI KERINCI PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi, persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu didukung oleh perangkat internet yang menjamin terlaksananya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Kabupaten Kerinci perlu menetapkan layanan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Kerinci; c.
Menimbang
pengadaan Pemerintah pengadaan Kabupaten
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci;
: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang–Udang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaa Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintah; 25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di lingkungan Instansi Pemerintah; 26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6); 27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13); 29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kerinci. 6. Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disebut Bagian PDE Setda Kerinci adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 7. e-Procurement adalah Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik. 8. e-Lelang Umum adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
9. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 10. Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 11. Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Kerinci, adalah pusat yang melayani Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dalam pelaksanaannya dilakukan Secara Elektronik. 12. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Kerinci. 13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Kebijakan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 14. Direktorat e-Procurement LKPP adalah suatu direktorat dalam naungan Deputi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 15. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE. 16. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. 17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 18. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 19. Panitia Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 20. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 21. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disingkat dengan ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 22. Penyedia Barang/Jasa adalah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan. 23. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (User ID dan Password) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
24. Pengguna adalah adalah semua pihak yang menggunakan sistem
e-procurement. 25. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri
dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi dalam SPSE. 26. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna yang digunakan untuk memverifikasi User ID kepada SPSE. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di wilayah Kabupaten Kerinci. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kabupaten Kerinci. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk pelaksanaan e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci . BAB II ETIKA E-PROCUREMENT Pasal 4 (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah (2) Dalam melaksanakan e-procurement semua pihak wajib: a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan Pasword; dan b. menjaga Kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum (3) Semua pihak dilarang : a. menggangu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement. BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Bagian Kesatu Para Pihak Pasal 5 (1) Para pelaku yang terlibat dalam e-procurement terdiri dari : a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK); b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; c.
Penyedia barang/jasa; dan
d. LPSE. (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) Pihak/anggota LPSE yang melaksanakan e-procurement adalah Pegawai/Orang yang telah mengikuti pelatihan dan mempunyai setifikat LPSE dari LKPP.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LPSE Pasal 6 (1) LPSE bertugas mengelola sistem e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; b. pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem e-procurement; c.
pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement; e. sebagai penyedia informasi dan data berkaitan dengan LPSE; f.
pelaksana ketatausahaan LPSE;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kerinci sesuai dengan tugas dan fungsinya . (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Bagian Ketiga Organ LPSE Pasal 7 (1) Organ LPSE terdiri dari : a. pembina; b. pengarah; c.
penanggung jawab;
d. ketua; e. sekretaris; f.
anggota
a. administrasi Sistem Informasi; b. registrasi dan Verifikasi; c.
trainer; dan
d. layanan Pengguna/Helpdesk. (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan; c.
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
d. memahami prosedur sistem e-Procurement; e. telah mengikuti pelatihan; dan f.
mempunyai sertifikat LPSE
(3) Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT Bagian Kesatu Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pasal 8 (1) Pelaksanaan e-Procurement digunakan metode yang tersedia didalam LPSE. (2) Tata cara e-procurement dilaksanakan sesuai dengan jalur kerja LPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP Bagian Kedua Pusat Informasi LPSE
Pasal 9 Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi barang/jasa nasional yang disurvisi oleh LKPP. Bagian Ketiga Biaya Operasional LPSE Pasal 10 Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci. Bagian Keempat Pengaduan Pasal 11 Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut: (1) Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyediaan barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam LPSE. (2) LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyediaan barang/jasa kepada pengarah LPSE dan direktorat e-procurement LKPP. Pasal 12 LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, apabila ditemukan penyimpanganpenyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada inspektur Kabupaten Kerinci. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka pada tahun 2011 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa disemua unit kerja/SKPD Kabupaten Kerinci harus menerapkan e-Procurement. (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD Kabupaten Kerinci dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat pelaksanaan pengadaan paket yang menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket diunit kerja/SKPD Kabupaten Kerinci tersebut menggunakan e-Procurement.
(3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE. (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan direktorat e-Procurement LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menyempurnakan SPSE. (5) Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat menjalin kerja sama dengan LPSE lain yang memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut. (6) Apabila Tim LPSE mengalami mutasi kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci maka status sebagai Tim dalam LPSE tidak mengalami perubahan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati yang baru atau ada ketentuan lain yang akan mengatur lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 Mei 2011 BUPATI KERINCI, dto H. MURASMAN Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 Mei 2011 Sekretaris Daerah, dto H. DASRA
BERITA DARAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011 NOMOR 3
