PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 810/ Kep.
/2010
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010
BUPATI KERINCI, Menimbang
: a. bahwa untuk sukses dan lancarnya Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010; b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloalaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 1); 23. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 32);
24. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.406/2009 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2010; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010.
KESATU
: Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010.
KEDUA
: Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010 bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010, kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kerinci, kode rekening 1.20.1.20.06.14.2
KELIMA
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2010.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal
2010
BUPATI KERINCI,
H. MURASMAN
Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.
Bapak Gubernur Jambi di Jambi. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksamplar). 6. Sdr. Para Kabid di Lingkungan BKD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 810 / Kep. /2010 TANGGAL 2010
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010 I.
PEMBINA
: BUPATI KERINCI
II.
PENANGGUNG JAWAB
: WAKIL BUPATI KERINCI
III.
KETUA
: SEKRETARIS DAERAH
IV.
WAKIL KETUA
: KEPALA BKD KAB. KERINCI
V.
SEKRETARIS
: KABID PENGADAAN, KEPANGKATAN,MUTASI DAN PENSIUN ( PKMP )
VI.
WAKIL SEKRETARIS
: KASUBBID PENGADAAN DAN PENSIUN
VII. ANGGOTA
: 1. KEPALA INSPEKTUR KAB. KERINCI 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.KERINCI
VIII. SUB TIM SELEKSI ADMINISTRASI KETUA : KABID PENGADAAN, KEPANGKATAN,MUTASI DAN PENSIUN ( PKMP ) SEKRETARIS
: SEKRETARIS BKD
ANGGOTA
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
KABAG HUKUM SETDA KERINCI KABAG ORTALA & DE SETDA KERINCI KASUBBID PENGADAAN DAN PENSIUN KASUBBID KEPANGKATAN DAN MUTASI KASUBBID DIKLAT STRUKTURAL KASUBBID KEUANGAN KASUBBID UMUM DAN KEPEGAWAIAN ZULMAHDI,S.Pd YASMINA LESTARI ELPI SUSANTI, SAP ARMAN GUNAWAN, SE IPIK HANDRIANI,SE MULYADI BAKHTIAR, A.Md VENY FEPRITA NINA PASTIAN PIRDAUS, SH PENNY PEBRIYANTI, S.Pt CENI SANDORA, S.Sos MARLINA AFFAN.SE ASRIYATI.SE DENOK WULANDARI,S.PSi POPI NOVIANA
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. IX.
MIKE AGNES, S.Hi SUWANTO, SE IHSAN NOR VICKO PARBO, S.Sos YAN SURYADI MANSYUR,ST MASHURI, S.Ag LENI SUSMIRA, S.PSi DEKA POPIANDI EVI AZRIANTO PARMO Drs.ALWIS Drs.BAKRI MUIS RAFLIZAR.SKM.M.Kes HERMIZAN.SKM.M.Kes
SUB TIM BIDANG PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN KETUA : KABID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS
: KABID PEMBINAAN DAN DISIPLIN
ANGGOTA
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
KABID PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN KASUBBID DIKLAT FUNGSIONAL & TEKNIS KASUBBAG PROGRAM,EVALUASI & PELP. KASUBBID PENGEMB.KARIR & KP KASUBBID PEMBINAAN & PD KASUBBID PENDATAAN ASRUL.S.Sos ASRIAL EVA MARDAWATI.S.Pd ILHAMKA YUSID, SH JONDRI ALI.A.Md MOHD.AFFANDI RHOMA USMAN MASHURI MAT JAIS PUTRA DWI JAYANTO EKA KHIRMANSYAH
BUPATI KERINCI,
H. MURASMAN
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 810 / Kep. /2010 TANGGAL 2010 SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010
I
JABATAN DALAM TIM Pembina
II
Penanggung Jawab
a. Melakukan Koordinasi Pengadaan CPNS Tahun 2010. b. Memonitor Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2010 baik ditahapan persiapan dan pelaksanaan.
III
Ketua
a. Merencanakan dan melaksanakan Pengadaan CPNS Kabupaten Kerinci Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait didalam Pengadaan CPNS Tahun 2010. c. Mengikuti Rapat Koordinasi dan pertemuan – pertemuan yang berkaitan dengan Pengadaan CPNS Tahun 2010. d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2010. e. Melaporkan tentang perkembangan dan kegiatan penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci yang akan dan telah dilaksanakan.
IV
Wakil Ketua
a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan Pengadaan CPNS Kabupaten Kerinci Tahun 2010 sesuai dengan pedoman yang ditentukan. b. Melakukan tugas – tugas yang diperintahkan ketua berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2010.
V
Sekretaris
a. Membantu Ketua didalam pelaksanaan tugas – tugas kesekretariatan dalam rangka pengadaan CPNS Tahun 2010. b. Melaporkan kepada Ketua tentang perkembangan dan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dari pusat. c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas – tugas kesekretariatan kegiatan Sub Tim Kelompok Umum
NO
TUGAS - TUGAS a. Membentuk Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat. b. Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka ketertiban dan kelancaran Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010.
KET
VI
Wakil Sekretaris
a. Membantu Sekretaris didalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas – tugas kesekretariatan Pengadaan CPNS Kabupaten Kerinci Tahun 2010. b. Melaksanakan tugas – tugas yang diperintahkan oleh Sekretaris berkaitan dengan pengadaan CPNS.
VII
Anggota
a. Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai petunjuk dan pengarahan Pembina, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Kerinci.
VIII
Sub Tim Seleksi Administrasi
a. Menyiapkan rencana kegiatan pengangkatan pelamar umum menjadi CPNS Tahun 2010 berdasarkan jadwal yang ditetapkan. b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan berkas dari pelamar umum. c. Menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari pelamar umum. d. Menyiapkan sarana dan pasarana pelaksanaan untuk tes pelamar umum. e. Menyiapkan tanda peserta / nomor ujian bagi pelamar umum. f. Menyiapkan daftar hadir peserta tes . g. Menyiapkan tata tertib peserta tes. h. Melaksanakan pengumuman untuk pendaftar yang lulus seleksi bahan . i. Melaksanakan pengumuman untuk yang lulus menjadi CPNS dan selanjutnya melengkapi berkas.
IX
Sub Tim Bidang Persiapan Pelaksanaan Ujian Tertulis
a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak – pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, pengaturan peserta test, pengaturan tempat pengambilan nomor test dan pengaturan pengawas sewaktu pelaksanaan ujian tertulis. b. Menerima nomor test dari Sub Tim Seleksi Administrasi, menempel pas Photo pada nomor, membagi nomor test pada peserta dan menempelkan nomor test pada tempat yang telah ditentukan. c. Menerima daftar hadir, formulir LJK, soal serta tata tertib pelaksanaan ujian tertulis. d. Membagi formulir LJK dan soal kepada pengawas sesuai daftar dan jadwal yang ditetapkan. e. Membaca tata tertib pelaksanaan ujian . f. Membagi daftar hadir kepada pengawas untuk ditandatangani oleh peserta. g. Mengumpulkan daftar hadir, LJK dan soal dari tiap – tiap pengawasyang ditunjuk.
h. Membuat dan menandatangani Berita Acara tentang : - Pelaksanaan ujian tertulis. - Sisa soal yang tidak digunakan. - Menghitung jumlah soal. - Jumlah formulir LJK. - Jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir. i.
Menyerahkan LJK, Lembaran Soal serta sisa LJK dan Lembaran Soal kepada Ketua / Sekretaris dengan Berita Acara.
BUPATI KERINCI,
H. MURASMAN
