PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 2011 WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering serta pengembangan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta perlu diganti; b. bahwa agar pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu mengatur pedoman pelaksanaannya; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Instruksi Presiden Nomor Pemberantasan Korupsi;
5
Tahun
2004
tentang
Percepatan
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standart dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik; 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Yogyakarta; 17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ELEKTRONIK.
PEDOMAN SECARA
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta; 2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta; 3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa; 4. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja/pelaksana yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) Kota Yogyakarta dan memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
6. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa; 7. Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dan Institusi lain yang bergabung; 8. E-Tendering atau E-Lelang adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan; 9. Institusi lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang memanfaatkan aplikasi LPSE Kota Yogyakarta; 10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE Kota Yogyakarta dan infrastrukturnya; 11. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE; 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Lain Pengguna APBN/APBD; 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD; 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; 16. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut Pokja ULP adalah pegawai-pegawai Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP; 17. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; 18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya; 20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
21. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
dengan
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware); 23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pemasokan Barang; 24. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; 25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola; 26. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat; 27. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk semua Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks; 28. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 29. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 30. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat; 31. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 32. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP; 33. APENDO adalah aplikasi pengaman dokumen yang dipakai untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan didalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi; APENDO terdiri dari APENDO peserta dan APENDO panitia; 34. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
35. Tanda tangan elektronik (Identitas digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi; 36. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE; 37. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE; 38. Hashkey adalah sidik jari dokumen atau file terdiri dari karakter angka dan huruf yang dapat menunjukkan identitas dari suatu dokumen atau file; 39. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa; 40. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
(2)
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 (1)
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta;
(2)
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengadaan : a. barang;
(3) (4)
b. jasa lainnya; c. pekerjaan konstruksi; d. jasa konsultansi; Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD/APBN; Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.
Bagian Keempat Sistem Pengadaan Pasal 4 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib dilakukan secara elektronik, yaitu : a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana; b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas dan Pemilihan Langsung; c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.
BAB II ETIKA PENGADAAN Pasal 5 Pengguna SPSE harus mematuhi etika sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum serta kode akses (user id dan password) para pihak; d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
f.
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/jasa;
g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; i.
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
j.
memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
BAB III PENGGUNA SPSE Pasal 6 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik selanjutnya disebut Pengguna SPSE, terdiri atas : a. LPSE; b. Pokja ULP; c. Penyedia barang/jasa.
Bagian Kesatu Paragraf Kesatu Ketugasan LPSE Pasal 7 (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; b. Memfasilitasi Pokja ULP menayangkan Pengumuman Pengadaan; c. Memfasilitasi Pokja ULP melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan
program
kegiatan,
ketatausahaan,
evaluasi
dan
pelaporan
pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi terhadap Pokja ULP dan Penyedia Barang/Jasa Pengguna SPSE; d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE; (3) LPSE melalui Bagian Pengendalian Pembangunan menyampaikan pelaporan bulanan pengelolaan pemanfaatan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Walikota Yogyakarta.
Pasal 8
LPSE tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, isi risalah penjelasan pekerjaan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
Paragraf Kedua Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE Pasal 9 (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM untuk SPSE; (2) LPSE melakukan penggantian/penambahan jika komponen server dan komputer SPSE tersebut mengalami kondisi kritis; (3) LPSE melakukan pemantauan traffic khusus SPSE; (4) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi dengan berkoordinasi SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi; (5) LPSE melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain yang terkait SPSE dengan berkoordinasi SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi; (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan pemeliharaan dan monitoring SPSE.
Pasal 10 (1) SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; (2) Apabila SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi melaksanakan pemeliharaan jaringan yang mempengaruhi kinerja SPSE maka menginformasikan kepada LPSE dan selanjutnya LPSE menginformasikan/ mengumumkan kepada pengguna SPSE.
Paragraf Ketiga Pengarsipan Dokumen Elektronik Pasal 11
(1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE; (2) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
Paragraf Keempat Pengelolaan Infrastruktur SPSE Pasal 12
(1) Pengelolaan infrastruktur SPSE oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi; (2) Infrastruktur SPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Server, Jaringan dan perangkat pendukung lainnya.
Bagian Kedua Ketugasan Pokja ULP Pasal 13
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP; (2) Pokja ULP wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk :
a. pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). (3) Kelompok Kerja ULP mempunyai tugas melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi: a. Pokja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan; c. Pokja ULP menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; d. Dalam hal diperlukan, Pokja ULP dapat : 1) mengusulkan perubahan HPS kepada PPKom; 2) mengusulkan perubahan spesifikasi pekerjaan kepada PPKom. e. Pokja ULP masuk (log in) ke dalam aplikasi SPSE dengan menggunakan User ID dan Password yang telah terdaftar; f.
Pokja ULP membuat paket lelang terdiri dari nama paket pekerjaan, lokasi, tahun anggaran, satuan kerja, kode anggaran dan pagu anggaran;
g. Pokja melakukan setting paket lelang dengan mengisi kategori pengadaan, metode pemilihan, metode penilaian kualifikasi, nilai HPS, kualifikasi usaha, jenis kontrak; h. Pokja ULP membuat syarat kualifikasi; i.
Pokja ULP membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan/jadwal lelang;
j.
Pokja ULP mengunggah file (upload) dokumen pengadaan;
k. Pokja ULP mengumumkan paket lelang; l.
Pokja ULP memberikan penjelasan (aanwijzing) yang dilakukan secara online tanpa tatap muka;
m. Pokja ULP membuat addendum apabila terdapat perubahan dokumen pemilihan dan diunggah (upload); n. Pokja ULP mengunduh (download) dokumen penawaran dari penyedia dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO; o. Pokja ULP memasukkan harga penawaran dari penyedia dan hasil koreksi aritmatik pada fasilitas yang tersedia; p. Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sesuai metode yang ditetapkan; q. Pokja ULP dapat melaksanakan klarifikasi dan atau pembuktian dokumen kualifikasi jika dibutuhkan; dan dituangkan dalam berita acara;
r.
Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan dan diunggah (upload);
s. Pokja ULP menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang; t.
Pokja ULP menjawab sanggahan apabila terdapat sanggahan dari peserta pemilihan;
u. Pokja ULP melakukan evaluasi ulang apabila diperlukan; v. Pokja ULP melakukan pembatalan lelang jika diperlukan; w. Pokja ULP membuat paket (setting) lelang ulang apabila lelang mengalami pembatalan lelang atau gagal lelang; x. Pokja ULP membuat laporan dan menyerahkan arsip pelaksanaan pengadaan dalam bentuk soft copy yang telah terdekripsi tersimpan dalam CD kepada kepala ULP dalam 1 (satu) folder nama pekerjaan, paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman pemenang.
Bagian Ketiga Penyedia Barang/Jasa Pasal 14
(1)
Penyedia Barang Jasa wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh user ID dan password dengan mendaftarkan diri secara online dan manual;
(2)
Registrasi secara online melalui website www.lpse.jogjakota.go.id pada LPSE Kota Yogyakarta atau melalui website LPSE lainnya yang telah memiliki fitur Agregasi Data Penyedia (ADP);
(3)
Registrasi secara manual penyedia barang/jasa wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang serta menunjukkan dokumen asli kepada LPSE dimana penyedia barang/jasa melakukan registrasi online. Dokumen penunjang terdiri dari:
a. Kartu Tanda Penduduk Direktur/Pimpinan perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan yang masih berlaku;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan;
c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Ijin lainnya yang dikeluarkan Instansi berwenang/Surat Izin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing;
d. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); (4)
Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (4) dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan;
(5)
Verifikasi terhadap penyedia barang/jasa oleh verifikator LPSE selambat – lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pendaftaran secara online dan manual dinyatakan lengkap dan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Penyedia Barang/Jasa maka penyedia barang/jasa diberikan user ID dan password yang dapat mengakses ke dalam aplikasi SPSE;
(6)
User ID dan Password akan diberikan kepada calon Penyedia Barang Jasa setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Sekretaris LPSE dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan;
(7)
Apabila berkas pendaftaran secara online dan manual dinyatakan tidak lengkap oleh verifikator, maka Sekretaris LPSE dapat menunda pemberian user ID dan password;
(8)
Penyedia barang/jasa dapat diberikan perubahan alamat email dengan membuat surat permohonan kepada LPSE;
(9)
Sekretaris LPSE melalui Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan membuat laporan pelaksanaan verifikasi dan registrasi kepada Walikota.
BAB IV TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 15
(1) Tahapan pengadaan meliputi tahap persiapan pengadaan, tahap pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan tahapan pelaksanaan; (2) Tahap persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyusunan dokumen teknis, penetapan HPS, penyusunan dokumen pengadaan, setting lelang; (3) Tahap pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan metode pemilihan yang digunakan dari pengumuman lelang/ seleksi sampai dengan penandatanganan kontrak; (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
BAB V TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Penyusunan Dokumen Teknis Pasal 16
(1)
SKPD/Unit Kerja melimpahkan kewenangan kepada ULP untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan dengan surat pelimpahan disertai dengan melampirkan tatakala, DPA, dokumen teknis, HPS serta rancangan kontrak dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
(2)
Penyusunan dokumen teknis merupakan tanggung jawab PPKom;
(3)
Dalam penyusunan dokumen teknis, PPKom menentukan spesifikasi teknis/unsurunsur teknis/syarat-syarat teknis yang lebih rinci sesuai kebutuhan dan kualitas yang dikehendaki;
(4)
Dalam menyusun rancangan kontrak, PPKom menentukan bagian kontrak kecuali untuk kontrak lump sum;
(5)
Bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bagian dari kontrak berupa pekerjaan yang sudah diatur dalam kontrak dimana pekerjaan tersebut bisa diserahkan secara parsial pada masa kontrak berlangsung dalam keadaan sudah berfungsi dan bermanfaat;
(6)
Dokumen teknis sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Pengadaan barang : spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas barang/bahan dan tatakala pelaksanaan; b. Pekerjaan konstruksi : spesifikasi teknis, gambar, daftar upah bahan, bill of quantity (BQ), analisa harga satuan, metodologi kerja, ketentuan tenaga ahli/personil inti, peralatan minimal, tatakala pelaksanaan; c. Jasa konsultansi : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat antara lain : 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, dan sumber pendanaan; 2) jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat; 3) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 4) kualifikasi tenaga ahli; 5) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan
6) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan); d. Jasa Lainnya : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, hal-hal lain yang diperlukan, spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan, tatakala pelaksanaan termasuk kapan Jasa Lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan daftar kuantitas barang/bahan. (7)
Pokja ULP dapat mengusulkan kepada PPKom mengenai perubahan spesifikasi teknis.
Bagian Kedua Penetapan HPS Pasal 17
(1)
PPKom wajib menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
(2)
Pokja ULP dapat mengusulkan perubahan HPS sesuai hasil survei harga pasar kepada PPKom;
(3)
Apabila PPKom tidak menyetujui usulan perubahan HPS dari Pokja ULP, maka PPKom menandatangani surat pernyataan;
(4)
Penetapan HPS dilakukan sebelum setting lelang.
Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen Pengadaan Pasal 18
(1)
Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
(2)
Dokumen pengadaan disusun dengan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP);
(3)
PPKom dan Pokja ULP melakukan pembahasan terkait dengan penyusunan dokumen pengadaan;
(4)
Dokumen pengadaan berbentuk softcopy dan memiliki nilai hashkey;
(5)
Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPKom dan Pokja ULP.
Bagian Keempat Setting Lelang Pasal 19
(1) Pokja ULP mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh LPSE; (2) LPSE membuatkan user ID dan password untuk Pokja ULP; (3) Pokja ULP melakukan setting lelang pada aplikasi SPSE.
BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA Bagian Pertama Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 20
(1)
Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website://lpse.jogjakota.go.id dan mengumumkan dalam portal pengadaan Nasional, serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
(2)
Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pengadaan melalui aplikasi SPSE, sekaligus menyetujui pakta integritas;
(3)
Dokumen pengadaan diperoleh dengan cara diunduh (download) oleh penyedia barang/jasa;
(4)
Penyedia barang/jasa dapat meminta penjelasan atas isi dokumen pengadaan secara online pada saat penjelasan pekerjaan melalui aplikasi SPSE;
(5)
Apabila terdapat perubahan dokumen pengadaan Pokja ULP melakukan upload perubahan dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE;
(6)
Penyedia barang/jasa dapat mengunduh pengadaan melalui aplikasi SPSE;
(7)
Penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen kualifikasi secara elektronik sesuai isian data penyedia pada menu data penyedia melalui aplikasi SPSE;
(8)
Penyedia barang/jasa memasukkan dokumen penawaran yang telah dienkripsi dengan menggunakan APENDO dan diupload melalui aplikasi SPSE;
(download)
perubahan
dokumen
(9)
Pokja ULP mengunduh (download) dokumen penawaran dari penyedia dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO;
(10) Pokja ULP mengisi harga penawaran dari penyedia dan hasil koreksi aritmatik pada fasilitas yang tersedia; (11) Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, sesuai metode yang ditetapkan; (12) Pokja ULP dapat melaksanakan klarifikasi dan atau pembuktikan dokumen kualifikasi jika dibutuhkan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani dan tidak diupload; (13) Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan dan diunggah (upload) sesuai dengan tatakala; (14) Sebelum Pokja ULP melaksanakan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (13), maka Pokja ULP membuat kesepakatan terhadap hasil evaluasi dan ditandatangani; (15) Pokja ULP menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang; (16) Apabila penyedia barang/jasa melakukan sanggahan, disampaikan dengan cara diupload melalui aplikasi LPSE; (17) Pokja ULP menjawab sanggahan apabila terdapat sanggahan dari peserta pemilihan; (18) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan sanggah banding secara tertulis kepada Walikota/ Pimpinan tertinggi pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paket lelang yang diadakan dengan dilampiri jaminan sanggah banding asli yang ditujukan kepada ULP, apabila keberatan dengan jawaban sanggahan; (19) Pokja ULP dapat melakukan evaluasi ulang; (20) Pokja ULP dapat melakukan pembatalan lelang; (21) Pokja ULP melakukan setting lelang ulang apabila mengalami pembatalan lelang atau gagal lelang; (22) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ditetapkan oleh PPKom; (23) Kontrak dibuat dan ditandatangani antara PPKom dan penyedia barang/jasa.
Pasal 21 Apabila terjadi perubahan aplikasi SPSE, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan dengan berpedoman pada aplikasi yang berlaku pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa.
Bagian Kedua Penanganan Masalah Pasal 22
(1) Apabila dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik mengalami kendala teknis SPSE antara lain jaringan mati/terganggu, listrik mati, server mati, gangguan pada server maka yang berwenang menangani adalah LPSE dibantu oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi permasalahan tersebut; (2) Dalam hal penanganan kendala teknis maka LPSE dapat meneruskan ke LKPP jika berkaitan dengan: a. Permasalahan aplikasi SPSE setelah diupayakan penyelesaian oleh LPSE; b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE; c. Permasalahan kendala teknis lainnya; (3) Dalam hal penanganan kendala teknis terkait penggunaan SPSE, maka: a. ULP berkoordinasi dengan LPSE dan/atau SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut; b. Apabila kendala teknis tidak dapat segera ditangani dan satu waktu tahapan lelang belum berakhir dan menurut Pokja ULP akan mengganggu proses pengadaan maka Pokja ULP dapat mengubah jadwal tahapan lelang; c. Apabila terjadi kendala pada tahapan lelang dan tahapan lelang sudah terlampaui maka Pokja ULP mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSE untuk melakukan perubahan jadwal; (4) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja ULP dan menuangkannya dalam Berita Acara Kesaksian; (5) Apabila dalam proses pengadaan barang/jasa mengalami kendala teknis yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya dan sifatnya mendesak, proses pengadaan dapat dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita acara dan proses pengadaan dilaksanakan secara konvensional dimulai dari pengumuman pengadaan.
Bagian Ketiga Tahapan Pemilihan Pasal 23 Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan tahapan yang tersedia pada aplikasi SPSE.
Bagian Keempat Dokumen Penawaran Pasal 24
(1)
Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa wajib dienkripsi atau disandikan dengan menggunakan APENDO peserta yang terdapat dalam aplikasi SPSE;
(2)
Dokumen penawaran dapat dikirimkan/diupload berulang kali oleh penyedia barang/jasa;
(3)
Dokumen penawaran sah adalah dokumen penawaran yang tersimpan terakhir kali dalam server LPSE, memiliki nilai hashkey sesuai dengan aplikasi SPSE dan dapat dibuka menggunakan APENDO panitia.
Bagian Kelima Jaminan Pasal 25 (1)
Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
(2)
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. jaminan penawaran; b. jaminan sanggah banding; c. jaminan pelaksanaan; d. jaminan uang muka; e. jaminan pemeliharaan;
(3)
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPKom/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
(4)
ULP atau PPKom melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima;
(5)
Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan;
(6)
Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan;
(7)
Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 26 (1) Jaminan penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, besaran jaminan penawaran antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total HPS. (2) Jaminan penawaran berbentuk softcopy hasil scan sedangkan hardcopy diminta pada saat klarifikasi kepada calon pemenang. (3) Jaminan penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPKom menerima jaminan pelaksanaan untuk penandatanganan kontrak. (4) Masa berlakunya jaminan penawaran berdasarkan hari kalender.
Pasal 27 (1) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; (2) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. (3) Jaminan
Pelaksanaan
berlaku
sejak
tanggal
Kontrak
sampai
serah
terima
Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi; (4) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Pasal 28 (1) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya; (2) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya; (3) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.
Pasal 29 (1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus); (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPKom untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan; (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai; (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi, yang diatur dalam Kontrak; (5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Pasal 30 (1) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding; (2) Jaminan sanggah banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); (3) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, maka jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah; (4) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding disita dan disetorkan ke kas Daerah. Bagian Keenam Sertifikat Garansi Pasal 31 (1) Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi; (2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; (3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.
Bagian Ketujuh Sanggahan dan Sanggahan Banding Paragraf Pertama Sanggahan Pasal 32 (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan/atau; b. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. (2) Sanggahan disampaikan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. (3) Pokja ULP wajib memberikan jawaban melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima. Paragraf Kedua Sanggahan Banding Pasal 33 (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP dapat mengajukan surat sanggahan banding kepada Walikota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan, dengan tembusan dikirimkan ke Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta serta APIP. (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding. (3) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi. (4) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Walikota. (5) Walikota memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. (6) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Walikota memerintahkan Pokja ULP melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang. (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Walikota memerintahkan agar Pokja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang.
Bagian Kedelapan Pelimpahan Kembali Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 34 (1) ULP melimpahkan kembali dokumen hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada SKPD/Unit Kerja dengan surat pelimpahan kembali dengan melampirkan sekurangkurangnya : a. Dokumen pemilihan dalam bentuk softcopy; b. Dokumen Penawaran Pemenang lelang dalam bentuk softcopy; c. HPS; d. Berita Acara Evaluasi Penawaran; e. Berita Acara Hasil Pelelangan. (2) Pelimpahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah masa sanggah dan/atau sanggahan banding.
Bagian Kesembilan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pasal 35 (1) PPKom menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir; d. setelah DPA ditetapkan. (2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPKom; (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah; (4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka: a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah; dan b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
(5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan; (6) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.
Bagian Kesepuluh Kontrak Pasal 36 (1) Kontrak ditandatangani oleh PPKom dengan penyedia barang/jasa. (2) Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak menyesuaikan dengan Standar Dokumen Pengadaan. (3) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan : a. para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan dan alamat; b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; c. hak dan kewajiban para pihak; d. bagian kontrak dan nilai bagian kontrak kecuali kontrak lump sum; e. nilai atau harga kontrak serta syarat-syarat pembayaran; f.
tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan dengan disertai jadwal
waktu
penyelesaian/penyerahan
yang
pasti
serta
syarat-syarat
penyerahannya; g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan; h. ketentuan mengenai cidera janji, peringatan dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; i.
ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
j.
ketentuan tentang kontrak kritis (untuk pekerjaan konstruksi);
k. ketentuan mengenai keadaan kahar; l.
ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
m. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; n. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; o. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan; p. ketentuan perubahan kontrak. (4) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5),
dapat
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran
Dasar
untuk
menandatangani
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa.
BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Pemberitahuan Mulai dan Selesainya Pekerjaan Pasal 37 (1)
Pada jenis pekerjaan konstruksi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, pada saat pekerjaan akan mulai dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, PPKom beserta penyedia barang/jasa wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi pekerjaan.
(2)
PPKom memberitahukan selesainya pekerjaan kepada masyarakat dengan surat pemberitahuan kepada Lurah dengan tembusan RT, RW, LPMK, Kecamatan, Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta dan DPDPK, bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan atau masih dalam tahap pemeliharaan.
Bagian Kedua Tenaga Kerja Lokal Pasal 38 (1)
Setiap pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total penggunaan tenaga kerja.
(2)
Tenaga kerja lokal yang digunakan adalah penduduk pada lokasi pekerjaan yang dibuktikan dengan KTP atau KIPEM, berusia produktif dan belum memiliki pekerjaan tetap.
(3)
Tenaga kerja lokal berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan tentang upah tenaga kerja yang berlaku.
(4)
Tenaga kerja lokal wajib melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang ditetapkan oleh penyedia barang/jasa. Bagian Ketiga Perubahan Pekerjaan Pasal 39
(1)
Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. mengurangi dan/atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(2)
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan b. tersedianya anggaran.
(3)
Untuk kontrak lump sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
(4)
Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPKom secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
(5)
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK/kontrak;
(6)
Addendum dilampiri : 1. Laporan/Berita Acara evaluasi pekerjaan; 2. Perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPKom; 3. Perubahan dokumen teknis; 4. Nota penjelasan;
5. Pengajuan penawaran dari penyedia untuk pekerjaan yang belum tertuang dalam kontrak awal dan Berita Acara Negosiasi; 6. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.
Bagian Keempat Kontrak Kritis Pasal 40 (1) Kontrak kritis untuk pekerjaan konstruksi, kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% (sepuluh persen) dari rencana; b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% (lima persen) dari rencana; c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. (2) Penanganan kontrak kritis dengan rapat pembuktian show cause meeting (SCM): a. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, PPKom sebagai PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagai PIHAK KEDUA dan selanjutnya menyelenggarakan show cause meeting (SCM); b. Dalam show cause meeting (SCM) PIHAK PERTAMA, PPTK/Direksi Teknis, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Pengawas/MK dan PIHAK KEDUA membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara show cause meeting (SCM) tahap I; c. Apabila
PIHAK
KEDUA
gagal
pada
uji
coba
pertama,
maka
harus
diselenggarakan show cause meeting (SCM) tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara show cause meeting (SCM) tahap II; d. Apabila PIHAK KEDUA gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan show cause meeting (SCM) Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara show cause meeting (SCM) Ketiga;
e. Pada setiap uji coba yang gagal, PIHAK PERTAMA harus menerbitkan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan; f.
Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak. Bagian Kelima Sanksi dan Peringatan Pasal 41
(1)
Sanksi bagi penyedia barang/jasa meliputi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam;
(2)
Penyedia barang/jasa dapat diberikan surat peringatan dini apabila : a. Terjadi peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikan nilai kontrak, menunda penyelesaian pekerjaan. b. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak mematuhi saran, petunjuk maupun perintah dari PPKom atau Direksi Teknis atau konsultan pengawas/manajemen konstruksi bila ada.
(3)
Penyedia barang/jasa diberikan surat peringatan apabila : a. Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal. b. Gagal melaksanakan ujicoba pertama dalam show cause meeting(SCM) tahap I. c. Gagal melaksanakan ujicoba kedua dalam show cause meeting (SCM) tahap II. d. Gagal melaksanakan ujicoba ketiga dalam show cause meeting (SCM) tahap III.
(4)
Apabila penyedia barang/jasa melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, maka akan diberikan Surat Peringatan I oleh PPKom, dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat peringatan dimaksud, penyedia barang/jasa sudah harus mulai melaksanakan isi surat peringatan tersebut;
(5)
Setelah menerima surat peringatan I, PPKom atas usulan direksi teknis dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode tertentu (ujicoba pertama), apabila penyedia barang/jasa gagal pada ujicoba pertama, maka akan diberikan Surat Peringatan II;
(6)
Setelah menerima surat peringatan II, PPKom atas usulan direksi teknis dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode tertentu (ujicoba kedua), apabila penyedia barang/jasa gagal pada ujicoba kedua, maka akan diberikan Surat Peringatan III;
(7)
Setelah menerima surat peringatan III, PPKom atas usulan direksi teknis dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode tertentu (ujicoba ketiga), apabila penyedia barang/jasa gagal pada ujicoba ketiga, maka akan diberikan Surat Peringatan IV;
(8)
Dalam hal pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dituangkan dalam Berita Acara SCM.
(9)
Setelah menerima surat peringatan IV, dan dilakukan pemutusan kontrak;
(10) Surat peringatan dan/atau sanksi kepada penyedia barang/jasa dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, DPDPK, Inspektorat, asosiasi yang terkait serta khusus untuk Pekerjaan Konstruksi kepada Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah.
Bagian Keenam Denda dan Pemutusan Kontrak Pasal 42 (1)
Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 10/00 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
(2)
Apabila denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak/bagian kontrak, maka PPKom dapat memutuskan kontrak secara sepihak, dan segala kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak ini menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.
(3)
Untuk pekerjaan yang disubkontrakkan secara resmi (ada kontrak antara main kontraktor dan sub kontraktor yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen), denda keterlambatan sebesar 10/00 (satu perseribu) perhari dari nilai sub kontrak.
(4)
Apabila denda sub kontraktor melebihi 5% (lima perseratus) maka PPKom dapat memerintahkan kepada main kontraktor untuk memutuskan kontrak dengan sub kontraktor secara sepihak, dan segala kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak ini menjadi tanggung jawab main kontraktor.
(5)
Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana salah satu pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.
(6)
Pemutusan kontrak bisa dilakukan karena cidera janji selama masa berlaku kontrak baik pada masa pelaksanaan pekerjaan ataupun masa pemeliharaan dimana Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan kewajiban yang berakibat pada pemutusan kontrak tersebut.
(7)
PPKom dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila : a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak; c. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
(8)
Dalam hal pemutusan Kontrak disebabkan kesalahan Penyedia Barang/Jasa : a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan, menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta; b. Sisa uang muka harus dilunasi Penyedia Barang/Jasa atau jaminan uang muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
(9)
Dalam hal Pemutusan kontrak oleh PPKom maka PPKom menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak kepada penyedia barang/jasa.
(10) Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang/Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak. (11) Pemutusan kontrak dapat diatur lebih lanjut dalam Kontrak.
Bagian Ketujuh Penilaian Penyedia Barang/Jasa Pasal 43 (1) Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka PPKom wajib melakukan penilaian. (2) Penilaian dimaksud ayat (1) adalah penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah melaksanakan pekerjaan tahun berjalan. (3) Format penilaian diisi oleh PPKom dan Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan serta disetujui oleh Pengguna PA/KPA sesuai format dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu bagian dalam Serah Terima Hasil Pekerjaan. (5) Hasil penilaian dikirim kepada Walikota Yogyakarta lewat Bagian Pengendalian Pembangunan. (6) Hasil Penilaian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemilihan Penyedia Barang/Jasa khususnya untuk Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dan sebagai bahan dalam pembinaan terhadap penyedia barang/jasa.
Bagian Kedelapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pasal 44 (1) Penyedia Barang/Jasa pada proses pengadaan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila: a. terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; b. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/PPK/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam
penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat; c. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; e. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; f. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; g. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; h. mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; i. menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS; j. mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; k. mengundurkan diri/tidak hadir bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi; l. memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; m. mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPKom; dan atau n. mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPKom. (2) Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila: a. terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; b. menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; c. mempengaruhi PPKom dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan; e. melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPKom;
f. meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab; g. memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau h. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara. (3) PPKom/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA. (4) Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan. (5)
Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: a. Paket Pekerjaan; b. Nilai HPS/Kontrak; c. Identitas: 1) peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan; 2) peserta/penyedia barang/jasa badan usaha; 3) penerbit jaminan; dan/atau 4) individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan. d. Jenis Pelanggaran.
(6) PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa. (7) PA/KPA mengirimkan Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Walikota dengan tembusan Bagian Pengendalian Pembangunan, Sekretariat LPSE dan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah. (8) Sekretaris LPSE dapat memerintahkan verifikator LPSE untuk menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE. (9) Bagi penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selama 2 (dua) tahun kalender. BAB VIII PEMBINAAN Pasal 45 (1).
Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyedia barang/jasa untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan penyedia barang/jasa yang berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan berkualitas;
(2).
Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi;
(3).
Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan terdiri dari SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan jasa konstruksi;
(4).
Ketugasan Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah : a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi; c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; d. memberikan pertimbangan dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); e. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi terkait persyaratan perizinan, keteknikan, keselamatan, dan tata bangunan.
(5).
Dalam melaksanakan ketugasannya, Tim Pembina Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat/ Propinsi dan asosiasi terkait;
(6).
Dalam pembinaan penyedia barang/jasa non konstruksi dibentuk tim pembina dengan ketugasan mengacu pada pembinaan jasa konstruksi.
BAB IX PENGGUNAAN FASILITAS LPSE Bagian Pertama Penggunaan Fasilitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pasal 46 (1)
(2) (3)
LPSE menyediakan fasilitas pelatihan untuk penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak dikenai biaya apapun; b. sesuai tata tertib yang ditetapkan; c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan layanan informasi LPSE apabila menghadapi permasalahan terkait penggunaan aplikasi SPSE; Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan fasilitas Ruang Bidding LPSE dengan pendampingan oleh LPSE. Bagian Kedua Agregasi Inaproc Pasal 47
(1)
Agregasi Inaproc merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang;
(2)
Penyedia dapat mengikuti lelang di LPSE lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara aktivasi secara online;
(4)
Aktivasi merupakan proses yang dilakukan oleh penyedia untuk mengaktifkan Agregasi Inaproc pada User ID yang dimiliki dimana aktivasi cukup dilakukan sekali untuk setiap User ID di website SPSE tempat penyedia melakukan pendaftaran;
(5)
Form aktivasi terdapat di halaman Home penyedia pada website SPSE setelah penyedia login. Bagian Ketiga Penggunaan Fasilitas LPSE Bagi Institusi Lain Pasal 48
(1)
LPSE memfasilitasi PA/KPA/ULP dari institusi lain yang berkedudukan dekat dengan lokasi LPSE;
(2)
LPSE menyediakan fasilitas pelatihan dan proses pengadaan untuk Institusi lain yang akan menggunakan fasilitas LPSE dengan ketentuan sebagai berikut : a. Institusi
lain
mengajukan
permohonan
secara
resmi kepada
Walikota
Yogyakarta; b. Apabila Walikota menyetujui permohonan, dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Institusi tersebut. (3)
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat hak dan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta dan Institusi lain.
BAB X PENUTUP Pasal 49 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 50 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA WAKIL WALIKOTA
H. HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MUHAMMAD SARJONO
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR
