PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Buku PKB Percontohan ini adalah panduan yang dipersiapkan untuk membantu anggota FSP FARKES Reformasi di sektor Kesehatan dalam pembuatan PKB ditempat kerjanya. Pemakaiannya adalah untuk kalangan terbatas.

Kata Pengantar Salam solidaritas, Salah satu fungsi serikat pekerja sebagaimana disebutkan dalam UU No. 21 tahun 2000 adalah melakukan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk itu PKB merupakan produk asli serikat pekerja. PKB dibuat berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dengan pengusaha atau wakil pemilik perusahaan berdasarkan surat kuasa penuh. Jadi wakil perusahaan yang hadir atau mewakili pengusaha adalah yang bisa memutuskan atau mengambil sikap dalam perundingan PKB. Saya juga menulis buku yang berjudul Panduan Tentang Praktek Hubungan Industrial Bagi Aktivis Dan Anggota Serikat Pekerja. Buku tersebut memang diperuntukan internal FSP FARKES R tetapi secara umum seluruh pekerja di Indonesia bisa mempergunakannya. Salah satu isinya yang perlu di dalami dari isi buku tersebut adalah Bab II tentang Perundingan Bersama. Dalam Bab tersebut secara rinci dijelaskan tehnik sampi dengan klasifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berangkat dari bab tersebut kemudian FSP FARKES R mencoba menterjemahkan isi dari Bab II buku tersebut dalam PKB Percontohan terutama untuk sektor kesehatan. Masih ada pekerja di sektor kesehatan yang berserikat dan sudah memiliki PKB akan tetapi masih ada hal – hal yang secara umum belum dimasukan dalam PKB. Dalam buku Percontohan PKB ini memunculkan beberapa hal yang dianggap perlu diperjuangkan untuk dimasukan dalam klausul PKB diantaranya: a) Keberadaan serikat pekerja di perusahaan; b) Uang Insetip Pelayanan (Service Charge); c) Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) yang didapat dari Uang Insentif Pelayanan. d) Laporan Keuangan dan hasil audit eksternal rumah sakit. e) Rumusan kenaikan upah berkala Buku Percontohan PKB ini kita kerjakan melalui beberapa proses pertemuan dan workshop yang dibantu oleh Public Services International (PSI), dimana FSP FARKES R berafiliasi, dengan maksud bahwa bisa menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas PKB anggota khususnya di sektor kesehatan dan juga mereka yang belum memiliki PKB. Buku ini diterbitkan untuk kalangan, semoga dapat bermanfaat. Djufnie Ashary Ketua Umum 1|Contoh PKB Sektor Kesehatan

– FSP FARKES Reformasi

PERJANJIAN KERJA BERSAMA BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum

1. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja dengan pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang saling mengikat. 2. Pengusaha adalah Perwakilan (Representasi) Pemilik Rumah Sakit ….. yang beralamat di. Jl. ……….. 3. Serikat pekerja …. Adalah perwakilan (Refresentatif) pekerja yang tercatat di …. Dengan Nomor Pencatatan …. Tanggal … alamat … yang fungsinya sebagai Serikat Pekerja yang sah secara hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. 4. Pekerja adalah mereka yang bekerja dan mendapatkan upah dan terdaftar serta memiliki nomor identitas di bagian Sumber Daya Manusia (personalia). 5. Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. 6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak untuk jangka waktu tidak tentu atas suatu pekerjaan 7. Pekerja Alih Daya /Outsourcing adalah pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain yang dilakukan terpisah dari kegiatan utama, merupakan kegiatan atau pekerjaan penunjang dan tidak menghambat proses pekerjaan utama secara langsung.1 8. Isteri atau suami Pekerja adalah orang yang terikat dalam perkawinan secara sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar dibagian Sumber Daya Manusia (personalia). 9. Anak adalah anak sah hasil dari perkawinan yang sah pekerja atau adopsi sesuai ketentuan perundang - undangan, berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah, jumlahnya maksimal sampai dengan anak ketiga, tercatat di bagian Sumber Daya Manusia (personalia). 10. Ahli Waris adalah Isteri/Suami/Anak/Orang Tua atau orang lain yang ditunjuk yang berhak mendapatkan hak waris pekerja yang tercatat di bagian Sumber Daya Manusia (personalia). 1

Lihat UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65

2|Contoh PKB Sektor Kesehatan


11. Klinik Perusahaan adalah klinik yang tersedia atau ditunjuk Perusahaan untuk melayani Pekerja dan keluarganya yang tercatat di bagian Sumber Daya manusia (Personalia) dan atau disesuaikan dengan pelaksanaan BPJS. 12. Waktu Kerja adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan ditempat bekerja yang dilaksanakan pada pagi hari, siang hari dan atau malam hari. 13. Kerja Lembur adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan melebihi jam kerja yang ditentukan. 14. Hari Libur Mingguan adalah Sabtu dan Minggu setelah melakukan pekerjaan 40 jam dalam satu minggu sesuai dengan jadwal kerja masing-masing pekerja. 15. Surat Peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengusaha kepada pekerja atas pelanggaran disiplin atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan tujuan pembinaan. 16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha setelah pekerja melakukan pekerjaannya. 17. Upah minimum adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang belum menempuh masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan belum berkeluarga dengan nominal sama dan atau lebih dari upah minimum yang berlaku di domisili perusahaan. 18. Tunjangan tetap adalah segala tunjangan yang diterima oleh pekerja yang pemberiannya tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja. 19. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan, uang dan/atau premi yang diterima pekerja yang pemberiannya dikaitkan dengan kehadiran pekerja 20. Bonus adalah tunjangan khusus yang diberikan rumah sakit kepada seluruh pekerja. 21. Insentif Pelayanan adalah imbalan yang diterima pekerja dalam bentuk uang sebagai motivasi atas jasa pelayanan pasien yang diberikan kepada rumah sakit. 2 22. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan perayaan keagamaan yang dianut dan diberikan sesuai dengan hari raya masing – masing pekerja. BAB II PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA Pasal 2 Pihak-Pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara :

2

Lihat PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 10



1. Rumah Sakit …...yang berbentuk badan hukum PT/Yayasan/Perkumpulan yang didirikan di/oleh …… dengan akta notaris No…beralamat di JI. ………. yang selanjutnya disebut sebagai Pengusaha. 2. Serikat Pekerja … merupakan Serikat Pekerja yang telah terdaftar dan disahkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi … dengan No. Pencatatan: …….. yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama para pekerja yang selanjutnya disebut sebagai Serikat Pekerja Pasal 3 Asas - Asas Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini didasarkan pada asas 1. Hasil perundingan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang mengikat dan memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban untuk mengatur dan melindungi para pihak agar tujuan bersama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam menjalankan usaha berjalan baik. 2. Kepastian hukum, yakni setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama mengutamakan landasan kaedah hukum otonom yang dibuat secara mandiri oleh para pihak dan kemudian menggunakan kaedah hukum peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Akuntabilitasi, yakni setiap pelaksanaan hubungan kerja para pihak harus dapat mempertanggungjawabkannya satu dengan lainnya 4. Non Diskriminatif, Keadilan, dan kesetaraan, yakni bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini para pihak diberikan kesempatan yang sama dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan 5. Kesejahteraan, yakni pelaksanaana Perjanjian Kerja Bersama diarahkan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan pertumbuhan perusahaan 6. Persuasive yaitu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila ada polemic atau perselisihan, pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat harus didahulukan. Pasal 4 Ruang Lingkup 1. Syarat-syarat kerja umum dan peraturan-peraturan yang diuraikan di dalam Parjanjian Kerja Bersama ini bersifat mengikat dan berlaku bagi semua pekerja rumah sakit. 3 3

Lihat Permanaker RI No. 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PP Serta Pembuatan Dan Pendaftaran PKB Pasal 15 4|Contoh PKB Sektor Kesehatan


2. Hal - hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dibicarakan dengan Serikat Pekerja. Pasal 5 Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama adalah : a. Untuk mengatur hak dan kewajiban Pengusaha dengan Serikat Pekerja dan Pengusaha dengan pekerja dalam dalam suatu hubungan kerja; dan b. Memberikan pengaturan lebih jelas perihal potensi perbedaan pendapat dalam penegakkan norma ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas kerja, pelayanan dan tujuan bersama lainnya. Pasal 6 Isi Perjanjian Kerja Bersama 1. Perjanjian Kerja Bersama ini memuat Perjanjian - Perjanjian antara Pengusaha dan Serikat Pekerja tentang syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha, maupun antara Pengusaha dengan seluruh Pekerja. 2. Dalam hal Pengusaha atau Serikat Pekerja mengadakan pembaharuan nama atau bentuk, maka pasal-pasal dari Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku. 3. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan Perjanjian Kerja Bersama ini kepada Pekerja, agar isinya dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan. 4. Masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati dan menjalankan isi Perjanjian Kerja Bersama ini. BAB III PENGAKUAN PARA PIHAK Pasal 7 Pengakuan Terhadap Hak-Hak Pengusaha Serikat Pekerja Mengakui : a. Pengusaha mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.



b. Pengusaha berhak serta berwenang untuk menerima, mengangkat dan atau memindahkan seorang pekerja dari suatu jabatan tertentu ke suatu jabatan/pekerjaan dan/atau tempat tertentu sesuai kemampuan, keinginan, dan keterampilan pekerja yang bersangkutan guna memupuk daya guna kerja dan menuntut tanggung jawab kerja dari seorang pekerja demi kepentingan operasional perusahaan. c. Bahwa Pengusaha berhak mengambil langkah - langkah yang dipandang layak berdasarkan penalaran yang wajar untuk mengamankan hasil usaha serta sarana produksi Perusahaan serta seluruh harta kekayaannya tarmasuk tindakan kepada Pekerja, dengan terlebih dahulu menyepakati dengan Serikat Pekerja.

Pasal 8 Pengakuan Terhadap Hak-Hak Serikat Pekerja Pengusaha mengakui : 1. Serikat Pekerja sebagai organisasi pekerja yang sah dalam perusahaan yang mewakili seluruh Pekerja sebagai anggotanya, yaitu Serikat Pekerja …. dengan No. Pencatatan : ... 2. Serikat Pekerja sebagai organisasi, yang dalam fungsinya bertindak dan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan para pekerja anggotanya dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundangundangan. 3. Bahwa pengusaha tidak menghalang-halangi dan atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota dan tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dengan cara : a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja c. Melakukan intimidasi berupa tindakan untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu yang dilakukan dalam bentuk gertakan maupun ancaman intimidasi berupa tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu yang dilakukan dalam bentuk gertakan maupun ancaman baik dilakukan secara verbal maupun lisan; d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja.4

4

Lihat UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB Pasal 28



4. Pengusaha terbuka untuk memberikan akses informasi yang transparan kepada seluruh pekerja untuk meminta keterangan perihal : a. Keberadaan serikat pekerja di perusahaan; b. Uang Insetip Pelayanan (Service Charge); c. Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) yang didapat dari Uang Insentif Pelayanan. d. Laporan Keuangan dan hasil audit eksternal rumah sakit. Pasal 9 Keanggotaan dan Kepengurusan Serikat Pekerja 1. Yang diterima menjadi anggota Serikat Pekerja adalah pekerja rumah sakit , yang telah memenuhi syarat sebagai anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja. 2. Sesuai dengan perundang – undangan, untuk jabatan tertentu yang sifatnya mewakili rumah sakit tidak diperkenankan menjadi pengurus Serikat Pekerja namun tetap diperbolehkan menjadi anggota serikat pekerja. 3. Jabatan yang dimaksud adalah Manager HRD/Direktur HRD dan Manager/Direktur Keuangan.5 Pasal 10 Bantuan dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja 1. Pengusaha atas permintaan tertulis Serikat Pekerja melakukan pemotongan iuran sesuai dengan formulir keanggotaan yang diserahkan pengurus Serikat Pekerja. 2. Pengusaha menyerahkan : a. Laporan per semester yang berisikan daftar anggota, penambahan atau pengurangan jumlah anggota, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. b. Besarnya jumlah potongan upah untuk iuran anggota setiap bulannya melalui transfer bank. c. Biaya transfer ditanggung oleh pihak Pengusaha. 3. luran anggota Serikat Pekerja yang telah dipotong dibayarkan kepada Serikat Pekerja sesuai dengan surat resmi dari Serikat Pekerja termasuk di dalamnya data dan tata cara pembayaran paling lambat 5 hari kerja awal bulan berikutnya. 4. Pengusaha menyediakan : a. Ruang kerja khusus beserta kelengkapannya untuk keperluan organisasi serikat pekerja.

5

Lihat Penjelasan Pasal 15 UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB



b. Papan pengumuman yang dapat dipergunakan oleh Serikat Pekerja ditempat-tempat yang mudah diakses dan sering dilalui oleh anggota serikat pekerja. c. Ruangan dan peralatan yang diperlukan untuk rapat anggota serikat maupun perangkat organisasi dengan memperolah persetujuan terlebih dahulu setidaknya dari kepala bagian perlengkapan perusahaan atau yang setingkatnya. Pemberitahuan harus diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut kepada atasan dari pekerja/ tersebut dan ditembuskan kepada pimpinan perusahaan. 5. Pengusaha mengijjinkan pekerja/anggota dan atau pengurus serikat pekerja :6 a. Minimal 1 (satu) orang penggurus Serikat Pekerja bekerja penuh waktu (full time) di kantor Sekretariat Serikat Pekerja dengan upah penuh untuk menghadiri undangan pelatihan, konsolidasi, undangan dari instansi pemerintah/lembaga negara yang berkaitan dengan kepentingan Serikat Pekerja baik dari perangkat organisasi pemerintah maupun lembaga/institusi lainnya. Pengusaha berhak mendapatkan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya, dan pekerja/anggota atau pengurus tetap mendapatkan upah penuh. b. Menghadiri pertemuan bersama Pengusaha dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk mencari jalan keluamya. 6. Dalam proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi bila tidak tarcapai, maka pengusaha dan pekerja atau Serikat Pekerja sepakat untuk menempuh prosedur Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial yang diatur dengan undang-undang. 7. Perusahaan memberikan bantuan untuk pembiayaan kegiatan serikat pekerja seperti mengikuti Munas, Musda, Muscab, seminar, pendidikan atau pelatihan ketenagakerjaan. BAB IV HUBUNGAN KERJA Pasal 11 Syarat – syarat Penerimaan Pekerja Pengusaha memiliki wewenang penuh melakukan penerimaan pekerja. 6

Lihat UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB Pasal 29



1. Penerimaan pekerja berdasarkan pada kebutuhan Perusahaan dan kualifikasi calon pekerja. 2. Syarat-syarat penerimaan pekerja : a. Memenuhi syarat-syarat pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan dibuktikan melalui sertifikat atau bukti lain tertulis dari instansi yang berkaitan. b. Menunjukkan surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. c. Melampirkan surat yang menyatakan bebas narkoba dari pihak berwajib. d. Lulus wawancara dan proses tes yang diadakan oleh Perusahaan. e. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerimaan pekerja/buruh baru harus bebas dari unsur kolusi, dan mengikuti prosedur yang berlaku. f. Memiliki kinerja, perilaku dan dedikasi yang baik selama menjalankan tugas, tidak pemah mendapatkan Surat Peringatan tertulis g. Harus tunduk dan menerima peraturan dan ketentuan kerja yang berlaku pada Perusahaan secara tertulis. 3. Sebelum dipekerjakan, setiap calon pekerja harus lulus tes kesehatan yang dinyatakan oleh dokter yang dirujuk atau puskesmas. 4. Seorang pegawai baru memiliki kesempatan untuk bertemu dengan perwakilan dari serikat pekerja tanpa kehilangan penghasilan rutin. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan para karyawan dengan perwakilan seperti serikat pekerja dan isi Perjanjian Kerja Bersama. 5. Dalam penerimaan pekerja baru, rumah sakit berkoordinasi dengan serikat pekerja dalam hal jenis pekerjaan yang bersifat tetap atau boleh kontrak maupun penggunaan alih daya. Pasal 12 Masa Percobaan 1. Lamanya masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal efektif mulai bekerja. 2. Selama masa percobaan masing-masing pihak berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan kompensasi apapun, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian Kerja yang nilainya lebih baik dari undang – undang. 3. Setelah melewati masa percobaan, pekerja yang dinyatakan lulus dan melewati semua persyaratan yang diperlukan diatas, status pekerja berubah menjadi



pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu/tetap dan masa kerjanya dihitung semenjak pekerja tersebut menjalani masa percobaan 4. Selama masa percobaan pekerja mendapatkan besaran upah/gaji dan hak – hak lainya dengan pekerja di level yang sama dan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. 5. Tunjangan hari raya akan diberikan kepada pekerja dengan perhitungan dan besarannya dalam Pasal mengenai THR. Pasal 13 Status Pekerja 1. Status pekerja di rumah sakit adalah : -

Pekerja kontrak (PKWT) untuk pekerja berdasarkan musiman atau pekerjaan yang dilakukan sementara atau bukan pekerjaan utama. Pekerja tetap (PKWTT) untuk pekerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan terus menerus.

2. Jenis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan. 3. Jenis penjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) harus melalui masa percobaan maksimal selama 3 (tiga) bulan. BAB V PEMINDAHAN, PROMOSI, PENURUNAN Pasal 14 Pemindahan / Mutasi 1. Mutasi/Pemindahan pekerja adalah pemindahan dari satu bagian ke bagian lain didalam Perusahaan berbadan hukum sama dengan tidak merubah/mengurangi tingkatan, masa kerja, upah dan kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja dari yang sebelumnya. 2. Pemindahan pekerja sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit dan pendidikan pekerja dan mutasi bukan merupakan sebuah hukuman. 3. Pengusaha memberitahukan terlebih dahulu 2 (dua) bulan sebelumnya kepada pekerja mengenai rencana pemindahan dan atasan alasan pemindahan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pekerja. 4. Pekerja yang dipindahkan akan dibekali pelatihan yang dibutuhkan di tempat yang akan ditempati.

10 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n

–

FSP FARKES Reformasi

5. Pengusaha mempertimbangkan pengajuan pemindahan dan pekerja/buruh dengan syarat ketentuan: a. Kebutuhan Operasional Rumah Sakit; b. Kompetensi/kecakapan pekerja yang mengajukan dengan kebutuhan c. Menunjukkan Kinerja dan Perilaku yang baik d. Surat transfer/mutasi diberikan kepada pekerja setelah diberikan pemberitahuan pemindahan yang ditandatangani oleh Kepala Sumber Daya Manusia. 6. Setiap Mutasi dilakukan dengan adanya penetapan secara tertulis dari rumah sakit dengan menyertakan secara jelas identitas pekerja yang dimutasi beserta jabatan dan jobdesk barunya tersebut yang penetapannya tersebut ditembuskan kepada Serikat Pekerja. 7. Pekerja berhak menyampaikan pengajuan keberatan yang disertai dengan alasan - alasan yang dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali oleh Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Terkait. 8. Pekerja berhak menolak pemindahan jika pengusaha tidak memberikan kesempatan bagi pekerja untuk belajar dan memahami tugas baru di tempat yang akan ditugaskan. 9. Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan dalam hal mutasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, maka penetapan mutasi tersebut batal demi hukum dan pekerja berhak tetap menempati pekerjaannya semula. Pasal 15 Promosi /Kenaikkan Jabatan 1. Promosi/Kenaikan Jabatan adalah pemindahan pekerja dan satu jabatan tertentu kepada jabatan di atasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan pengembangan karir pekerja. 2. Atasan langsung dapat merekomendasikan pekerja untuk mendapatkan promosi secara tertulis. 3. Usulan Promosi harus disampaikan ke bagian Sumber Daya Manusia, dengan mengutamakan calon intemal untuk mendapatkan persetujuan dan General Manager. 4. Promosi dilakukan apabila : a. Adanya kekosongan posisi atau adanya permintaan terhadap posisi tertentu yang memungkinkan pekerja untuk mendapatkan promosi


–


b. Dalam rangka pengembangan karir pekerja maka bagian Sumber Daya Manusia akan mempertimbangkan kompetensi, kondite kerja, masa kerja dan sertifikasi keahlian. c. Apabila terdapat lebih dari satu kandidat yang masuk dalam kualifikasi, akan diadakan test oleh Bagian dan Bagian Sumber Daya Manusia. d. Pekerja telah menunjukkan dedikasi yang baik dan telah memiliki kecakapan. 5. Pekerja yang sedang dalam menjalankan sanksi pelanggaran (peringatan) tidak dapat dipromosikan sebelum surat peringatan (SP) bagi pekerja yang bersangkutan berakhir masa berlakunya. 6. Pekerja telah lulus penilaian prestasi kerja yang dilakukan melalui Perfomance

Appraisal/Review. 7. Masa percobaan 3 (tiga) bulan berlaku untuk pekerja yang dipromosikan. 8. Pengusaha meninjau dan mengevaluasi hasil kerja selama 3(tiga) bulan kepada pekerja yang dipromosi. 9. Apabila setelah 3 (tiga) bulan pekerja diterima menjadi pekerja, maka pekerja akan mendapatkan hak dan benefit sesuai dengan jabatannya yang baru. 10. Namun apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, maka pengusaha akan menempatkan kepada posisi semula berikut hak dan benefit semula. 11. Atas keputusan hasil evaluasi yang tidak memuaskan pekerja, maka pekerja berhak menyampaikan pengajuan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali oleh Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Terkait. BAB VI PELATIHAN PEKERJA Pasal 16 Pangembangan dan Pelatihan Pekerja 1. Pengusaha mengikut sertakan pekerja dalam sebuah pelatihan atau seminar baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan di luar perusahaan.7 2. Pengusaha memberikan fasilitas bagi Program Pengembangan dan Pelatihan pekerja sebagai berikut : a. Biaya pelatihan yang timbul diantaranya namun tidak terbatas berupa registrasi, program, akomodasi atau tempat penyelenggaraan, transportasi. b. Upah penuh selama mengikuti program Pengembangan/Pelatihan.

7

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 11


–


3. Apabila pekerja mengundurkan diri/berhenti bekerja di rumah sakit selama ikatan Dinas, pekerja tidak wajib mengembalikan biaya pengembangan dan pelatihan. Pasal 17 Jenis Program Pengembangan & Pelatihan Pekerja/buruh 1. Leadership Skill Training, program-program e-learning, Motivational training, wajib diikuti oleh level Supervisor ke atas atau oleh Pekerja lainnya apabila dipersyaratkan oleh Kepala Bagian. 2. Departmental Training/Pelatihan memuat program untuk pelatihan kepada setiap pekerja menyangkut provesi termasuk ketrampilan bahasa asing, komputer agar bisa mengikuti era Pasar Bebas. 3. Program Internal dilaksanakan pelatihan sambil bekerja untuk mendalami ketrampilan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah sakit. 4. Program Ekternal pelatihan sambil bekerja diberikan untuk mendalami ketrampilan yang dilakukan di luar lingkungan rumah sakit. BAB VII WAKTU, JADWAL ISTIRAHAT KERJA Pasal 18 Hari dan Jam Kerja 1. Hari kerja adalah Senin – Jum’at 2. Waktu kerja adalah : Jadwal Kerja Non Shift Shift 1 Shift 2 Shift 3

Waktu 07.30 07.00 16.00 23.00

– – – –

16.30 16.00 23.00 07.00

3. Waktu efektif yang dipergunakan pekerja untuk bekerja dengan ketentuan 40 (empat puluh) jam seminggu tidak termasuk jam istirahat. 4. Lamanya waktu kerja adalah 8 (dalapan) jam dalam satu hari, di luar jam istirahat selama maksimal 1 (satu jam).


–


5. Jam kerja pekerja diatur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit setelah disepakati oleh serikat pekerja. 6. Kepala Ruang/Bagian bertanggung jawab atas pengaturan jadwal kerja karyawan dari bagian masing - masing. Pasal 19 Waktu istirahat 1. Waktu istirahat kerja maksimal 1 (satu) jam pada hari kerja dilakukan pekerja sesuai dengan kepentingan operasional. 2. Waktu istirahat mingguan adalah 2 (dua) hari istirahat sebagai libur mingguan dalam waktu 40 jam kerja. 3. Pengambilan hari libur disesuaikan dengan kebutuhan operasional rumah sakit serta tidak harus berurutan. 4. Hari istirahat mingguan Pekerja dapat diatur secara fleksible dalam rentang waktu 2 (dua) mingguan apabila operasional rumah sakit sangat membutuhkan. 5. Pekerja yang bekerja pada hari libur nasional, hari libur umum (pubilc holiday) berhak atas perhitungan upah lembur yang besarannya 4 (empat) kali upah lembur setiap jamnya. Pasal 20 Kehadiran dan Daftar Hadir 1. Setiap pekerja mendaftarkan kehadiran dengan melakukan mengisi daftar hadir. 2. Pekerja melaporkan kepada petugas berwenang bila mendapatkan masalah saat melakukan daftar hadir. BAB VIII ISTIRAHAT/CUTI Pasal 21 Istirahat/Cuti Tahunan 1. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dengan pembayaran upah penuh. 2. Pekerja yang yang belum mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun berhak atas cuti tahunan dengan dasar perhitungan prorata satu bulan 1 (satu) hari. 3. Bila libur nasional jatuh pada saat pekerja menjalankan cuti tahunan maka libur tersebut tidak diperhitungkan sebagai hari cuti.


–


4. Cuti tahunan tidak dapat diganti dengan uang. Pasal 22 lstirahat Sakit 1. Istirahat sakit dengan upah penuh diberikan kepada Pekerja karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Perusahaan atau Surat Keterangan Dokter dari luar Perusahaan. 2. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit harus memberitahukan Kepala Bagian/Ruang atau atasan langsung selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sebelum jam kerja dan atau menyerahkan Surat Keterangan Sakit kepada perusahaan selambat-lambatnya pada hari pertama bekerja setelah sakit. 3. Istirahat sakit adalah sebanyak jumlah hari yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Dokter. 4. Jika dalam periode waktu 90 (sembilan puluh) hari pekerja meminta ijin cuti sakit 3 (tiga) kali maka Bagian Sumber Daya Manusia berhak meminta dokter Perusahaan melakukan pemeriksaan lebih Ianjut. 5. Cuti sakit yang lebih dari 3 (tiga) hari diwajibkan untuk memeriksakan ulang ke dokter atau harus dirawat di rumah sakit. Pasal 23 Cuti Haid 1. Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit berhak tidak masuk kerja pada hari pertama dan kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu secara lisan kepada perusahaan dan wajib menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari dokter pada hari dimana masuk kerja pertama,dengan tetap mendapatkan upah yang biasa diterimanya 2. Perusahaan memberikan 1 (satu) pack pembalut haid bagi pekerja yang masuk kerja pada hari pertama dan kedua haid. Pasal 24 Cuti Hamil dan Melahirkan / Keguguran 1. Cuti melahirkan/keguguran tidak mengurangi hak cuti tahunan. 2. Pekerja perempuan yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama total 14 (empat belas) minggu cuti melahirkan.8

8

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 cuti melahirkan 13 minggu.


–


3. Perusahaan mengganti biaya cuti hamil senilai yang diterima oleh pasien kelas 1 (satu) di rumah sakit Tipe B 4. Pemberian fasilitas/biaya Cuti Hamil dan Melahirkan hanya diberikan untuk 3 (tiga) kali melahirkan. 5. Untuk kehamilan yang ke 4 (empat) dan seterusnya, pekerja berhak mendapat cuti hamil tetapi tanpa bantuan biaya melahirkan. 6. Kelahiran anak kembar dihitung sebagai satu kelahiran. 7. Apabila pekerja perempuan mengalami keguguran pada usia kehamilan berhak mendapatkan cuti maksimal selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan rekomendasi dari Surat Keterangan Dokter setelah keguguran. 8. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran harus disertai Surat Keterangan Dokter Pasal 25 Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan 1. Pada dasarnya perusahaan tidak memberikan cuti di luar tanggungan, namun dengan beberapa alasan dapat diberikan antara lain:  Melanjutkan sekolah atas inisiatif sendiri dengan persetujuan dari pengusaha.  Merawat keluarga sakit yang memiliki hubungan darah satu garis (semenda).  Melakukan kegiatan keagamaan di luar yang telah diatur dalam PKB. 2. Jangka waktu cuti di luar tanggungan adalah maksimal 2 (dua) bulan selama setahun. 3. Pengajuan cuti di luar tanggungan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dan atau mendapat persetujuan dari General Manager. Pasal 26 Cuti Panjang 1. Pekerja yang sudah bekerja 5 (lima) tahun terus-menerus berhak mendapat hak atas cuti panjang pada tahun ke-6 (enam). 2. Pengajuan cuti panjang dilakukan pekerja kepada kepala bagian Sumber Daya Manusia atau yang setingkat yang ditembuskan kepada pimpinan perusahaan setidaknya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan cuti panjang tersebut. 3. Penundaan Cuti Panjang diberikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2(dua) bulan. 4. Lamanya hak cuti panjang adalah sebagai berikut : Masa Kerja (tahun)

5-8

Lebih dari 8, kurang dari 11



–


Lebih dari 20


Hak Cuti Panjang

…

…

…

…

…

5. Selama menjalankan hak cuti panjang pekerja berhak atas upah penuh. 6. Cuti Panjang harus dianggap sebagai hari libur dan tidak dapat diganti dengan uang. Pasal 27 Ijin Menjalankan Ibadah Keagamaan 1) Perusahaan memberikan ijin untuk melaksanakan ibadah keagamaan yang diakui pemerintah. 2) Permohonan ijin dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Bagian Sumber Daya Manusia. 3) Pekerja harus menyerahkan bukti konfirmasi menjalankan ibadah keagamaan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. 4) Lamanya menjalankan ibadah keagamaan harus sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh instansi terkait. 5) Selama ijin menjalankan ibadah keagamaan, pekerja mendapatkan upah penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) ljin menjaIankan ibadah keagamaan tidak mengurangi jatah cuti tahunan atau cuti Iainnya. Pasal 28 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Mendapat Upah Penuh 1. Pekerja yang akan meninggalkan pekerjaan terlebih dahulu menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala Bagian/Ruang . 2. Pekerja mendapatkan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah adalah untuk keperluan di bawah ini: a. pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari c. mengkhitankan anaknya. dibayar untuk selama 2 (dua) hari d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari e. Istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk salama 2 (dua) hari f. suami/isteri,anak, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari


–


g. anggota keluarga (keponakan, sepupu) dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari: Pasal 29 Libur Resmi Nasional dan Hari Besar Keagamaan 1. Perusahaan wajib memberikan libur kepada setiap pekerja pada hari libur resmi nasional dan atau hari besar keagamaanyang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tetap mendapat upah. 2. Apabila rumah sakit akan mengganti libur nasional maka hal itu atas kesepakatan dengan serikat pekerja. BAB IX PENGUPAHAN Pasal 30 Umum 1. Pembayaran upah dilakukan satiap 1 (satu) bulan sekali yang dibayarkan minggu terakhir bulan berjalan, yang merupakan perhitungan hari kerja dan tanggal 1 (satu) sampai tanggal 28 atau 29 atau 30 atau 31 bulan berjalan. 2. Pekerja yang baru mulai masuk bekerja tidak dimulai pada tanggal 1 (satu) atau terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum akhir bulan, maka upah pada bulan tersebut dihitung secara proporsional dengan jumlah hari kerja. 3. Rumah sakit yang tidak membayar upah pekerja sesuai dengan jadwal yang disepakti dengan serikat pekerja/ terlambat, maka rumah sakit dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perharinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kedepan.9 4. Untuk jangka waktu di atas 10 (sepuluh) hari, maka besaran denda adalah 1,5 % perharinya. Pasal 31 Komponen Upah 1. Komponen Upah terdiri dari: a. Upah Pokok; b. Tunjangan Tetap; 9

PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 55 ayat (1.a)


–


c. Tunjangan Tidak Tetap. 2. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit–dikitnya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) jumlah upah dan sisanya tunjangan tetap. 3. Komponen upah yang menjadi perhitungan pesangon adalah upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Pasal 32 Lembur 1. Kerja Lembur adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan setelah atau diluar jam kerja biasa atau pada saat hari libur. 2. Dikarenakan kebutuhan operasional rumah sakit maka pengusaha dapat menugaskan pekerja untuk bekerja lembur. 3. Surat tugas untuk bekerja lembur disetujui oleh Kepala Bagian dan pekerja. 4. Besarnya upah lembur berdasarkan rumusan menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. 5. Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut : a. Kerja lembur dilakukan pada hari kerja untuk jam kerja lembur pertama harus di bayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam; b. Kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja, maka untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam. Jam ke delapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam. Jam ke Sembilan dan sepuluh di bayar 4 (empat) kali upah sejam. c. Untuk kerja lembur jatuh pada hari libur resmi atau nasional perhitungan upah lemburnya 4 (empat) kali upah sejam. 6. Pekerja dengan jabatan Manager ke atas tidak berhak mendapatkan upah lembur. 7. Upah lembur dibayarkan bersamaan dengan waktu pengupahan. Pasal 33 Kenaikan Upah Berkala 1. Rumah sakit membuat struktur dan skala upah dengan mengacu pada Kepmenakertrans RI No. 49 tahun 2004.


–


2. Kenaikan upah berkala adalah penentuan upah pekerja secara berkala minimal setahun sekali . 3. Kenaikan upah berkala dibicarakan pengusaha dengan serikat pekerja. 4. Kenaikan berkala berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun. 5. Rumusan kenaikan berkala adalah:

Upah/gaji baru = Penyesuaian + masa kerja + prestasi kerja + pendidikan

Pasal 34 Upah Pada Waktu Pemberhentian Sementara (Skorsing) Pekerja yang dikenakan skorsing atau pemberhentian sementara pembayaran upahnya ditentukan sebagai berikut : 1. Upah Pokok dan tunjangan tetap dibayar penuh setiap bulannya selama masa skorsing tanpa mendapatkan Insentip Pelayanan dan atau tunjangan tidak tetap 2. Upah akan dihentikan pembayarannya apabila ada kapastian hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau kesepakatan para pihak. Pasal 35 Upah Pekerja Pada Waktu Sakit, Menjalan Ibadah dan atau Tugas Negara 1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit yang berkelanjutan, berhak mendapatkan upah pokok dan tunjangan tetap. 2. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah Keagamaan dan Tugas Negara akan mendapatkan upah pokok dan tunjangan tetap Pasal 36 Hak Upah Pekerja Yang Terkait Proses Hukum 1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena ditahan Pihak Berwajib bukan atas pengaduan pengusaha, pekerja tersebut tidak mendapatkan upah, akan tetapi perusahaan memberikan bantuan kepada keluarga pekerja. 20 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n

–


2. Besarnya bantuan yang diberikan adalah: Tanggungan pekerja (orang) 4 3 2 1

Bantuan Pengusaha 100% upah penuh 75 % upah penuh 50 % upah penuh 40 % upah penuh

3. Bantuan pengusaha diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan. 4. Apabila dalam masa 6 (enam) bulan pekerja dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, maka pengusaha wajib menerima pekerja untuk jabatan atau posisi sebelumnya. 5. Apabila pekerja dinyatakan bersalah oleh pengadilan , maka pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dan kepada pekerja pengusaha wajib membayar hak – haknya sesuai peraturan perundang – undangan dan PKB ini. Pasal 37 Pajak Pendapatan 1. Pajak pendapatan pekerja atas penghasilan yang diterima setiap bulan ditanggung oleh pekerja. Bukti setoran pajak tahunan tersebut disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dari Pemerintah yang berlaku. 2. Setiap pekerja diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan (NPWP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perusahaan membantu pekerja dalam hal pembuatan NPWP bekerjasama dengan instansi terkait dengan waktu yang dijadwalkan oleh perusahaan. 4. Hal-hal yang terkait dengan pemotongan pajak bagi yang tidak memiliki NPWP sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pekerja. Pasal 38 Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang merayakan Hari Raya Keagamaan. 2. Pambayaran THR Keagamaan diberikanpaling lama 1 (satu) minggu sebelum hari Raya ldul Fitri (Lebaran) bagi pemeluk agama Islam dan pertengahan bulan Desember bagi pemeluk agama non Islam.


–


3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus. 4. Besamya THR adalah: Masa kerja

THR

0 (nol) tahun – 1 (satu) tahun 1 – 6 tahun Di atas 6 tahun

Prorata .... kali upah penuh .... kali upah penuh Pasal 39

lnsentif Kehadiran 1. lnsentif Kehadiran adalah tunjangan tidak tetap yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja setiap kehadiran. 2. Pengusaha memberikan lnsentif Kehadiran sebesar Rp. .... per kehadiran. 3. Peninjauan lnsentif kehadiran akan dilakukan sebagai adendum yang akan dievaluasi setiap bulan Januari tahun berjalan berdasarkan masukan dari Serikat Pekerja. 4. lnsentif Kehadiran dibayarkan bersamaan dengan waktu pembayaran upah. 5. Pengusaha menyediakan jasa transportasi bagi pekerja perempuan sampai di tempat tujuan yang berangkat dan pulang bekerja diantara pukul 23:00 hingga 06:00. BAB X BPJS / KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 40 BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 1. Pengusaha wajib mengikutsertakan setiap pekerja beserta keluarganya kedalam Program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan 2. Kepesertaan pekerja ke dalam program BPJS Kesehatan tidak menghilangkan/mengurangi manfaat yang sudah diterima program yang sudah ada sebelumnya. 3. Perusahaan mengikut sertakan pekerja dalam BPJS Kesehatan kelas 1 (satu) selain manfaat jaminan sosial kesehatan yang selama ini telah diterima oleh pekerja. 4. Program BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan


–


d. jaminan kematian. 5. Pengusaha melalui Bagian Sumber Daya Manusia harus memberikan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja setiap tahunnya. Pasal 41 Bantuan Biaya Pangobatan Rawat Jalan dan Rawat Inap 1. Selain mengikutsertakan pekerja dan keluarganya dalam BPJS Kesehatan, Pengusaha juga memberikan bantuan biaya penggantian pengobatan rawat jalan dan rawat inap. 2. Pengobatan rawat jalan adalah pengobatan terhadap penyakit yang tidak memerlukan rawat inap rumah sakit. Pengobatan Ini dilakukan atas anjuran dokter perusahaan atau dokter lain yang memiliki ijin praktek resmi atau layanan medis lain yang bekerjasama dengan rumah sakit. 3. Bantuan pengobatan rawat jalan selama jangka waktu 1 (satu) tahun kalender adalah sebesar 6 (enam) bulan upah penuh. Untuk pekerja dan 3 (tiga) bulan upah untuk anggota keluarga pekerja. 4. Masa berlaku pengajuan klaim adalah 1 (satu) bulan kalender dari tanggal kuitansi resmi yang diterima HRD. 5. Bantuan pengobatan rawat jalan yang dimaksud adalah biaya pemeriksaan dokter, laboratorium, obat-obatan, imunisasi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan Campak dengan melampirkan kuitansi resmi. 6. Biaya perawatan gigi atas rekomendasi dokter, berlaku bagi pekerja dan sudah termasuk dalam biaya pangobatan rawat jalan sebesar Rp. ... dan Rp. ... untuk keluarga pekerja. Bantuan pengobatan untuk terapi kehamilan dan indikasi gangguan alat reproduksi dibatasi maksimal 2 (dua) bulan upah penuh. 7. Pengusaha memberikan insentif sebesar 3 ( tiga) kali upah pokok penuh kepada pekerja yang tidak memanfaatkan bantuan rawat jalan selama tahun kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember), baik berupa penggantian biaya pengobatan rawat jalan maupun panggunaan obat-obatan dari House Clinic. 8. Nama - nama karyawan yang berhak atas insentif ini akan diumumkan di papan pengumuman karyawan. 9. Pembayaran bantuan pengobatan dilakukan bersamaan dengan pembayaran upah bulanan, dengan mengkuti periode penghitungan absensi setiap bulannya. Pasal 42 Bantuan Pembelian Kaca Mata


–


1. Bantuan diluar dari biaya pengobatan rawat jalan yang diberikan pengusaha untuk pembelian kaca mata kepada pekerja atas rekomendasi dokter. 2. Bantuan pembelian kaca mata berupa lensa dan bingkai kaca mata termasuk lensa kontak dengan diberikan penggantian 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk setiap penggantiannya atau sesuia dengan rekomendasi dokter. 3. Besarnya penggantian ditetapkan sebesar Rp. ... Pasal 43 Bantuan Rawat lnap dan Melahirkan 1. Bantuan pengobatan rawat inap melahirkan berlaku bagi : a. Pekerja dengan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) anak kandung/anak angkat yang sah secara hukum dengan batas usia maksimal 21 tahun atau belum menikah. Jika anak pertama sudah melewati usia tanggungan pengusaha maka anak keempat dapat manggantikan sebagai anak ke-tiga yang terdaftar di Bagian Sumber Daya Manusia. b. Pekerja yang telah melewati 3 (tiga) bulan masa kerja. 2. Bantuan biaya melahirkan hanya terbatas untuk 3 (tiga) orang anak, apabila Pekerja dan/atau istri pekerja pada permulaan masa kerja sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak atau lebih, tidak berhak mendapat bantuan biaya melahirkan sabagaimana diatur dalam program Jaminan Rawat Inap. 3. Besarnya pengganti biaya melahirkan/keguguran adalah sesuai dengan biaya rumah sakit kelas B. Pasal 44 Sumbangan Duka Bila seorang Pekerja, istri/suami, anak, orang tua kandung maupun mertua dari Pekerja meninggal dunia, maka ahli warisnya menerima sumbangan duka dari perusahaan sebesar Rp. ... Pasal 45 Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) 1. DP3 adalah dana yang diperoleh dari potongan 10% dari total Insentif Pelayanan setiap bulannya. 2. DP3 digunakan untuk kegiatan pengembangan ilmu dan kemampuan diri pekerja dalam bentuk pelatihan, seminar atau workshop. 24 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n

–


3. DP3 dikelola oleh Komite yang merupakan gabungan dari pengusaha dan Serikat Pekerja. 4. Setiap kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh Komite diwajibkan untuk diinformasikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia dan Pengurus Serikat Pekerja. Pasal 46 Uang Insentif Pelayanan/Uang Jasa10 1. Adalah retribusi yang dipungut sebesar 5 % dari setiap total pembayaran yang dilakukan oleh pasien/keluarga pasien. 2. Uang Jasa Pelayanan bukan merupakan komponen upah. 3. Dasar perhitungan Uang Jasa Pelayanan mengacu kepada pendapatan rumah sakit. Pasal 47 Distribusi Uang Insentif Pelayanan Uang Insentif Pelayanan diberikan kepada seluruh Pekerja baik medis maupun non medis. 1. Sistem penghitungan perolehan uang jasa pelayanan dihitung per tanggal 16 setiap bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan. 2. Uang Insentif Pelayanan dibagikan sebesar 90% berdasarkan sistem bagi rata. 3. 10 % dari uang Insentif Pelayanan tersebut digunakan untuk Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) 4. Uang Insentif Pelayanan yang tidak tertagih akan diperhitungkan pada uang jasa pelayanan bulan berikutnya. 5. Perhitungan jumlah yang tidak tertagih dapat dilakukan sekaligus. 6. Cuti yang mendapatkan uang Insentif Pelayanan adalah : a. Cuti tahunan b. Cuti Insidentil c. Cuti panjang . d. Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, perhitungan berdasarkan jumlah hari cuti yang diambil e. Libur Resmi Nasional dan hari besar keagamaan sesuai dengan penetapan pemerintah. f. Cuti sakit. g. Cuti sakit berkepanjangan, pendistribusian mengikuti sistem pengupahan cuti sakit berkepanjangan sasuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

10

PP No. 78 tahun 2015 Pasal 6 ayat (2.c)


–


h. Cuti yang dalam hal pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pendistribusian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku i. Skorsing yang tidak terbukti bersalah akan mandapatkan di bulan berikutnya (penghitungan berdasarkan hari yang belum dibayarkan). 7. Beberapa hal yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan :  Cuti menjalankan ibadah keagamaan  Cuti diluar tanggungan Perusahaan BAB XI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ( K3 ) Pasal 48 Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) 1. Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit ….. sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) RS …. terdaftar dengan Nomor : …… 2. Pengusaha dan pekerja harus mentaati ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja guna mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja, mentaati petunjuk-petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan menjaga kebersihan lingkungan di tempat kerja sesuai dengan Peraturan perundang-undengan yang berlaku tentang sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan kerja. 3. Pengusaha dan serikat pekerja memprogramkan pelatihan dan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja dan perlindungan diri. 4. Pekerja wajib memelihara dan memakai perlengkapan pelindung diri yang telah disediakan. Bagi Pekerja yang melanggamya akan dikenakan sangsi sesuai jenis kesalahan yang berlaku. 5. Pelatihan K3 bersifat wajib, apabila pekerja tidak mangikuti pelatihan K3 setelah dijadwalkan, tanpa atasan yang wajar dan atau izin dan Kepala Departemen, maka dianggap melakukan pelanggaran. Pasal 49 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. Pengusaha dan pekerja bertanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. 2. Pengusaha menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja pada posisi tertentu, seperti : a. Pemeriksaan setiap 6 (enam) bulan bagi semua pekerja yang berhubungan dengan medis. 26 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n

–


b. Pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali bagi pekerja yang bekerja pada tempat kerja non medis. 3. Laporkan semua kebiasaan yang tidak aman, kondisi yang membahayakan secepatnya kepada atasan langsung. 4. Periksa peralatan sebelum digunakan dan laporkan semua peralatan yang macet/tidak berfungsi dan jangan gunakan peralatan yang belum pernah dilatih untuk menggunakannya. 5. Pasang rambu-rambu apabila pekerjaan yang sedang dikerjakan mengandung resiko bahaya: separti area basah, licin, benda tajam dan sebagainya. BAB XII TATA TERTIB Pasal 50 Peraturan Tata Tertib 1) Pekerja mencatat kehadiran dan kepulangannya pada mesin pencatat kehadiran. 2) Pekerja berada di lokasi kerja tepat waktu. 3) Menetapkan rumah sakit sebagai kawasan bebas asap rokok (NO SMOKlNG AREA) 4) Pekerja melaporkan dan menghubungi bagian Security atas penemuan barang di area rumah sakit yang tidak diketahui kepemilikannya. 5) Pekerja dan pengusaha tidak dibenarkan untuk meminta dan menerima uang, barang, jasa, komisi, hadiah, lmbalan atau keuntungan lain untuk kepentingan pribadi dari pihak pasien. 6) Pekerja memberitahukan kepada Bagian Sumber Daya Manusia (personalia) mengenai perubahan status pribadi seperti perubahan alamat, nomor telepon, status atau jumIah keluarga yang menjadi tanggungan. 7) Menjungjung tinggi kode etik profesi masing-masing 8) Mendukung visi dan misi organisasi BAB XIII SANKSI – SANKSI Pasal 51 Pengertian 1. Peringatan Lisan adalah peringatan yang di berikan oleh atasan langsung pekerja atas kesalahan atau kealphaan pekerja atas pekerjaan dan atau tanggung jawab pekerja yang tidak membahayakan pekerja, rumah sakit maupun pasien atau keluarga pasien. 2. Surat Peringatan adalah Surat yang dikeluarkan oleh atasan langsung atau Kapala Bagian yang fungsinya sebagai peringatan / pembinaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerja didalam menjalankan tugas atau peraturan tata tertib yang berlaku setelah beberapa kali diberi Peringatan Lisan.


–


3. Surat Skorsing adalah pembebasan tugas pekerja dari kewajiban bekerja karena kesalahan atau kealphaan yang dilakukan setelah sebelumnya sudah diberi Surat Peringatan Pasal 52 Tata Cara Pemberian Surat Peringatan 1. Surat Peringatan diberikan oleh atasan langsung dan atau 1 (satu) tingkat di atasnya kepada pekerja yang melakukan pelanggaran peraturan dan syarat kerja yang berlaku. 2. Surat Peringatan dibuat dalam Bahasa Indonesia. 3. Surat Peringatan dibuat rangkap 3 (tiga) - Asli untuk arsip Pekerja di bagian Sumber Daya Manusia - Lembar kedua untuk Kepala Bagian yang bersangkutan - Lembar ketiga untuk pekerja yang bersangkutan, - Serikat Pekeria memperoleh duplikat surat peringatan dari pengusaha dan/atau pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 4. Surat skorsing ditembuskan ke Disnakertrans setempat sebagai pemberitahuan apabila dikemudian hari menjadi proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 53 Tingkat Pelanggaran, Sanksi dan Kewenangan Tingkat Pelanggaran

Sanksi

1

Peringatan lisan

2

Peringatan tertulis pertama

3

Peringatan tertulis kedua

4

Peringatan tertulis ketiga (terakhir)

Masa Berlaku 3 bulan

3 bulan

3 bulan

Yang berwenang / berkewajiban Atasan langsung, Cc: Bagian Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Cc: Bagian Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Cc: Bagian Sumber Daya Manusia -

3 bulan

-

Kepala bagian dan Petugas Sumber Daya Manusia atas permintaan Kepala Bagian Serikat pekerja

Cc : Sudinaker 5

Pembebasan tugas sementara

Paling lama 3 Sumber Daya Manusia/HRD bulan


–


(Skorsing) 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Sampai putusan PHI

Kepala bagian dan Petugas Sumber Daya Manusia atas permintaan Kepala Bagian Cc : Sudinaker

BAB XIII SKORSING DAN PHK Pasal 54 Skorsing 1. Skorsing adalah tindakan pemberhentian sementara yang dilakukan pengusaha kepada pekerja karena : -

Pembinaan; atau Sedang manunggu proses pemutusan hubungan kerja atau penyelesaian perselisihan hubungan lndustrial.

2. Skorsing pembinaan diberikan kepada pekerja dalam rangka mengajak pekerja untuk introspeksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerja. 3. Skorsing pembinaan berlangsung selama paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 4. Selama skorsing baik pembinaan maupun menunggu proses penyelesaian perselisihan, pekerja berhak atas upah penuh. Pasal 55 Kepastian Hukum Setelah Pemberhentian Sementara/Skorsing 1. Pekerja yang terkena skorsing dalam penyelesaian Hubungan Industrial apabila terbukti tidak bersalah, dipekerjakan kembali pada posisi/jabatan sebelum diberlakukannya skorsing atau posisi/jabatan lain yang diputuskan secara bipartite. 2. Pekerja yang terkena skorsing dan terbukti bersalah, diputuskan hubungan kerjanya dan pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pemberhentian sementara harus diberitahukan oleh pengusaha secara terbuka kepada pekerja/buruh dengan tembusan kepada serikat pekerja/buruh. Pasal 56 Pemutusan Hubungan Kerja


–


Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dengan : 1. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pekerja, pengusaha, maupun kesepakatan keduanya 2. Proses PHK harus mengacu pada penetapan dari lembaga panyelesaian perselisihan hubungan Industrial dengan tetap mengacu kepada hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku. 3. Perusahaan dapat melakukan PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dalam hal berikut: a. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja b. Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri c. Pekerja mancapai usia pensiun d. Pekerja meninggal dunia . e. Keadaan kesehatan Pekerja yang tidak mengijinkan untuk bekerja seperti menderita penyakit kejiwaan, cacat sepenuhnya, dan/atau permanen berdasarkan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam bekerja. 4. Pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran tata tertib perusahaan. 5. Perusahaan tidak membayar upah 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011 Pasal 56 PHK Selama Masa Percobaan 1. PHK dengan masa percobaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha kepada pekerja atau sebaliknya selama masa percobaan. 2. Pengusaha dapat melakukan PHK dikarenakan atas penilaian dari atasan langsung dan/atau Kepala Bagian/Ruang karena pekerja tidak memenuhi kelayakan kerja yang diinginkan pengusaha. 3. Pekerja tidak berkeinginan melanjutkan pekerjaan di rumah sakit. Pasal 57 PHK Pengunduran Diri 1. PHK karena pengunduran diri adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan karena keinginan sendiri dari pekerja. 2. PHK karena pengunduran diri harus melalui : a. Permohonan pengunduran diri oleh pekerja yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian yang


–


bersangkutan selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. b. Tetap menjalankan kewajiban sampai dengan hari terakhir pengunduran dirinya. c. Melakukan prosedur pengembalian barang milik rumah sakit. 3. Pekerja yang menjalankan prosedur mengundurkan diri mendapatkan penggantian hak cuti atau hari libur yang belum diambil, serta berhak atas uang pisah. 4. Pekerja yang mengundurkan diri dengan tidak memberikan surat pengunduran diri minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya tidak berhak atas uang pisah, kecuali posisi atau jabatan tertentu yang karena sifat kerjanya harus disegerakan pengunduran diri. Pasal 58 PHK Karena Usia Pensiun 1. PHK karena usia pensiun adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha atau pekerja karena telah memasuki usia pensiun yaitu 55 (lima puluh Iima) tahun atau usia lain diatas 45 (empat puluh lima) tahun / pensiun dini berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. 2. Pengusaha memberikan surat pemberitahuan kepada pekerja yang akan memasuki usia pensiun (55 tahun) 2 (dua) bulan sebelumnya. 3. Pensiun karena keinginan dari pekerja dengan usia di bawah 55 tahun (pension dini), maka pekerja wajib mengajukan surat kepada Bagian Sumber Daya Manusia 1 (satu) bulan sebelumnya. 4. Pekerja yang disetujui pensiun, selain manfaat yang didapatkan dari kepesertaan BPJS, juga mendapatkan dari perusahaan : - Uang Pesangon 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; - uang Panghargaan Masa kerja satu kali sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; - hak lain sesuai dengan perundang – undangan; dan - Uang Pisah. 5. Pekerja yang disetujui pensiun wajib melakukan prosedur pengembalian barang rumah sakit di hari terakhir bekerja. Pasal 59 PHK karena Pekerja Meninggal Dunia 1. Hubungan Kerja antara pekerja dan pengusaha putus demi hukum karena meninggalnya pekerja.


–


2. Pihak ahli waris pekerja yang meninggal dunia berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan manfaat jaminan kematian dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. 3. Pihak ahli waris wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke Bagian Sumber Daya Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pasal 60 PHK karena Sakit Berkepanjangan 1. PHK karena sakit berkepanjangan adalah pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha kepada pekerja atau permohonan dari pihak pekerja kepada pengusaha dikarenakan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami cacat tetap karena kecelakaan kerja maupun diluar kecelakaan kerja dan tidak dapat kembali bekerja dan telah melampaui masa 12 (dua belas) bulan. 2. Pekerja yang di PHK karena hal tersebut berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 61 PHK karena Pelanggaran syarat kerja 1. Yang dimaksud PHK pada pasal ini adalah pekerja melakukan pelanggaran tata tertib diatur dalam Parjanjian Kerja Bersama, yang merupakan pengulangan pelanggaran sebelum habis masa berlaku surat peringatan ke tiga. 2. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja. dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 62 PHK karena perubahan status kepemilikan perusahaan 1. Dalam kondisi perubahan status, merger (Pengabungan), perubahan kepemilikan (akuisisi) perusahaan dan pekerja memilih tidak melanjutkan hubungan kerja. 2. Perusahaan melakukan efisiensi berupa tutup tidak permanen atau bersifat tidak sementara waktu sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 3. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memperoleh minimal Uang


–


Pesangon 2 (dua) kali peraturan, uang Panghargaan Masa kerja satu kali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Uang Pisah. Pasal 63 PHK karena Pelanggaran Kewajiban Perusahaan 1. Pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja manakala perusahaan tidak menjalankan kewajibannya 2. Tindakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pengajukan pemutusan hubungan kerja dari pekerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam kondisi perusahaan tidak membayar upah 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011 3. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperoleh minimal Uang Pesangon 2 (dua) kali peraturan, uang Panghargaan Masa kerja satu kali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Uang Pisah BAB XIV UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTI HAK DAN UANG PISAH Pasal 64 Uang Pesangon 1. Pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Besarnya Uang Pesangon yang dimaksud adalah Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; 33 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n

–


g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 9 (sembilan) bulan upah; j. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, 12 (dua belas) bulan upah. Pasal 65 Uang Pengargaan Masa Kerja Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja adalah : a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun, 10 (sepuluh ) bulan upah. i. Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, 12 ( dua belas) bulan upah Pasal 66 Uang Pengganti Hak 1. Uang Pengganti Hak adalah hak cuti tahunan, cuti panjang. libur nasional yang belum diambil oleh pekerja. 2. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 3. Besarnya uang penggantian hak ditetapkan sesuai dengan PKB dan perundangundangan yang berlaku. Pasal 67 Uang Pisah11

11

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4.d)


–


Besarnya uang pisah ditetapkan sebagai berikut: Masa Kerja (tahun) Besarnya Uang Pisah 3-6 1 bulan upah 7-10 3 bulan upah 11-15 5 bulan upah >16 7 bulan upah Pasal 68 Upah Proses Perusahaaan tetap wajib membayarkan upah yang biasa diterima (upah proses) apabila terjadi perselisihan hubungan industrial hingga pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap atau sesuai kesepakatan para pihak.12 BAB XV PENYELESAIAN PENGADUAN Pasal 69 Pertemuan Rutin Untuk memastikan komunikasi yang lancar dan hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Serikat Pekerja/buruh. maka pertemuan antara kedua belah pihak akan dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan yang waktunya akan disepakati oleh para pihak. Pasal 70 Penyelesaian Pengaduan 1. Untuk melaksanakan hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja maka para pihak wajib mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku secara murni dan konsisten. 2. Segala pelanggaran norma ketenagakerjaan yang bersifat regulatif maupun yang telah disepakati oleh para pihak seperti Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilaporkan oleh para pihak kepada instansi ketenagakerjaan terkait 3. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ditetapkan dalam bentuk nota pemeriksaan dan sejenisnya wajib dijalankan oleh para pihak 4. Apabila seorang pekerja keberatan dengan surat peringatan atau PHK yang dilakukan olah Pengusaha maka Pekerja berhak mengajukan keberatannya kepada Kepala Bagian/Ruang, bertingkat ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 12

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 3


–


jika belum juga terpenuhi dapat meminta didampingi oleh pengurus Serikat Pekerja guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi (Tingkat Bipartit). 5. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada Tingkat Bipartit, maka dapat dimintakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan mediasi, konsiliasi, ataupun arbitase. 6. Dalam hal telah dilibatkannya pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak kunjung tercapai kesepakatan, maka kebenaran masing-masing pihak akan dapat diuji dalam pengadilan hubungan industrial (PHI) maupun pengadilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Masa atau waktu penyelesaian setiap pengajuan keberatan adalah 7 (tujuh) hari kerja di luar putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 71 Keadaan Darurat (Force Majeur) 1. Keadaan Darurat adalah keadaan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan adanya faktor eksternal dan tidak berhubungan dengan permasalahan hubungan industrial. 2. Keadaan darurat yang di maksud dalam perjanjian ini meliputi situasi sebagai akibat dari kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan atau situasi lain yang diluar kendali pihak Pengusaha. 3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja Masal karena Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir atau keadaan memaksa (Force Majeur), besamya uang pesangon, uang Penghargaan Masa kerja dan diganti kerugian ditetapkan berdasarkan ketentuan undangundang Ketenagakerjaan atau atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lebih besar dari aturan normatif. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 72 Ketentuan Peralihan 1. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, merupakan acuan dalam pemenuhan hak pekerja, Pengusaha dan Serikat Pekerja. 2. Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan ataupun perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain, maka perjanjian kerja bersama ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama ini kecuali dinyatakan lain oleh serikat pekerja 3. Apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini terbit peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang nilainya lebih tinggi dari 36 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n

–


4. 5.

6. 7.

isi Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak sepakat untuk menyesuaikan isi perjanjian kerja bersama ini dengan peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan yang baru. Para pihak sepakat untuk melakukan perundingan perjanjian kerja bersama berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja bersama ini. Apabila pihak Pengusaha tidak mau melakukan perundingan PKB periode berikutnya atas permintaan pihak Serikat Pekerja, maka pihak Pengusaha berhak membayar kesejahteraan yang tercantum di PKB in 2 (dua) kali dari nilai sebelumnya. Apabila salah satu dan kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini tidak lagi menjabat atau tidak lagi bekerja di rumah sakit, maka perjanjian dan segala isinya tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya. Dalam hal perundingan perjanjian kerja bersama berikutnya belum selesai pada saat berakhirnya perjanjian kerja bersama ini, maka perjanjian kerja bersama ini tetap berlaku sampai paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya jangka waktu perjanjian kerja bersama Pasal 73 Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama

1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani untuk masa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atas kesepakatan kedua belah pihak. 2. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli dan dibagikan kepada : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. - Pengusaha - Serikat Pekerja 3. Salinan Perjanjian Kerja Bersama ini dibukukan dan wajib diberikan perusahaan kepada setiap pekerja untuk dibaca, di sosilisasikan, dipahami dan dilaksanakan. 4. Penerbitan buku Perjanjian Kerja Bersama ini sepenuhnya dibiayai oleh Pengusaha Pasal 74 Penutup 1. Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku, maka pasal tersebut batal demi hukum. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini ditambahkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


–


3. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diubah ataupun ditambah sewaktu-waktu dalam jangka waktu keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan kesepakatan kedua boleh pihak. 4. Dengan berlakunya perjanjian kerja bersama ini, maka perjanjian kerja bersama terdahulu/ peraturan perusahaan dinyatakan tidak berlaku Ditandatangi di

: ...

Pada hari tanggal

: ...

Para Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama Pengurus Serikat Pekerja ...

Pimpinan Rumah Sakit ...

Ketua…. Sekretaris


Direktur Utama

–


Panduan contoh PKB ini disusun oleh Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES R), dan digunakan untuk kalangan sendiri. Bilamana ada pertanyaan atau klarifikasi silahkan hubungi saudara Iwan Setiawan, Departemen Hukum, Advokasi dan PKB, DPP FSP FARKES R, 39 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n – F S P F A R K E S R e f o r m a s i Email: [email protected]

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Recommend Documents