Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama MUKADIMAH Dengan mengharapkan Rahmat dan Ridha Allah SWT dan berlandaskan semangat Hubungan Industrial Pancasila, Perusahaan, Serikat Pekerja dan seluruh pekerja akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan kontribusi optimal mencapai tujuan Perusahaan, untuk mewujudkan pembangunan Negara dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan pekerja pada khususnya melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi operasi Perusahaan hanya dapat dimungkinkan dengan adanya hubungan selaras, serasi dan seimbang yang didasarkan kepada prinsip keterbukaan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang pada akhirnya akan menumbuhkan saling mengerti, menghargai, memiliki dan saling mempercayai dalam iklim kerjasama yang harmonis. Dengan terciptanya keadaan saling memahami dan menghayati kewajiban dan hak antara Perusahaan dan pekerja, maka akan tercipta iklim usaha yang dinamis bagi Perusahaan dan ketenangan kerja bagi pekerja. Guna membentuk suatu pemahaman dan penghayatan yang terhadap tugas dan kewajiban masing-masing pihak serta sepenuhnya akan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan cita-cita diatas, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tujuan yaitu:

mendalam menyadari tujuan dan ini dengan

1. Menjelaskan hak dan kewajiban serta menjamin adanya kepastian hukum bagi Perusahaan, Serikat Pekerja dan pekerja sebagai peserta produksi. 2. Menetapkan syarat-syarat kerja bagi para pekerja dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang serasi, aman, mantap dan dinamis. 3. Memperteguh hubungan kerja didalam Perusahaan dengan mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara adil guna menciptakan ketenangan kerja dalam lingkungan Perusahaan. 4. Meningkatkan hubungan dan kerja sama yang baik antara Perusahaan, Serikat Pekerja dan pekerja. Kedua belah pihak mengakui bahwa: 1. Fungsi Serikat Pekerja adalah mewakili anggotanya yang menjadi pekerja Perusahaan, baik secara perorangan maupun secara kolektif dalam bidang hubungan ketenagakerjaan. 2. Kesempatan untuk maju serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan kerja merupakan hak tiap pekerja. Oleh sebab itu setiap pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan

Perjanjian Kerja Bersama antara PT Arun NGL dengan Serikat Pekerja PT Arun

1

Perjanjian Kerja Bersama potensi dan daya kreasinya dalam rangka meningkatkan produktivitas Perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selama masa berlakunya PKB ini, Perusahaan dan Serikat Pekerja bersepakat untuk melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam PKB ini dengan sebaik-baiknya. Perubahan atas isi PKB ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. PKB ini telah memenuhi prinsip-prinsip dalam konvensi International Labor Organization (ILO) No. 98 yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 18/1956, tentang hak pekerja untuk berserikat dan mengadakan PKB.


2

Perjanjian Kerja Bersama BAB I

FINAL

UMUM

PASAL 1 PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN Perjanjian Kerja Bersama diadakan antara: PT Arun Natural Gas Liquefaction disingkat PTA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 (dua puluh dua) tanggal 16 Maret 1974, dengan perubahan terakhir Akta No. 31 (tiga puluh satu) tanggal 22 Juli 2004, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Ir. Fauzi Husin dalam kedudukannya sebagai President Director, oleh karena mana bertindak untuk dan atas nama PT Arun Natural Gas Liquefaction, selanjutnya disebut “Perusahaan.” dengan Serikat Pekerja PT Arun Natural Gas Liquefaction disingkat SP-PTA yang terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP 03/M/BW/2000 tanggal 11 Januari 2000 dan didaftar kembali sesuai Kep 16/MEN/2001, dengan nomor pendaftaran : 560.8/02/2007 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, berkedudukan di Lhokseumawe, diwakili oleh M. Rafi Ali, SE. dalam kedudukannya sebagai Ketua SP-PTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota-anggotanya, selanjutnya disebut “Serikat Pekerja”. Dalam hal Perusahaan mengubah namanya atau menggabungkan diri dengan Perusahaan lain, demikian pula bilamana Serikat Pekerja mengubah namanya atau menggabungkan diri dengan organisasi lain, ketentuan-ketentuan dalam PKB ini akan tetap berlaku selama sisa waktu masa berlakunya PKB ini untuk mereka yang pada waktu terjadinya perubahan nama atau penggabungan diri diberlakukan PKB ini. PASAL 2 LUASNYA PERJANJIAN KERJA 1. Perusahaan dan Serikat Pekerja memahami dan menyetujui bahwa PKB terbatas pada hal-hal yang pokok saja. Perusahaan maupun Serikat Pekerja tetap mempunyai hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 2. PKB ini berlaku untuk semua lokasi Perusahaan. Hal-hal khusus karena kondisi, sifat daerah yang berbeda akan dibicarakan bersama dan diatur tersendiri.


3

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 3 PENGAKUAN HAK KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA 1.

Serikat Pekerja mengakui bahwa fungsi mengatur dan menjalankan Perusahaan termasuk tata-cara kerja para pekerja merupakan hak dan tanggung jawab penuh Perusahaan. Dalam menjalankan usahanya Perusahaan akan mentaati syarat-syarat kerja yang tertera dalam PKB ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Perusahaan mengakui bahwa fungsi Serikat Pekerja adalah mewakili anggotanya yang menjadi pekerja Perusahaan baik secara perseorangan maupun secara kolektif dalam bidang ketenaga kerjaan.

3.

Keberadaan Serikat Pekerja tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan terhadap para pekerja.

4.

Hubungan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja harus diatur oleh prinsip bahwa inisiatif untuk melakukan sesuatu tetap ada pada pihak Perusahaan. Sebaliknya, Serikat Pekerja tetap mempunyai hak untuk menyanggah dan naik banding atas tindakan-tindakan Perusahaan yang bertentangan dengan isi dan jiwa PKB ini.

PASAL 4 IURAN SERIKAT PEKERJA Perusahaan akan membantu memotong iuran bulanan anggota Serikat Pekerja dari upah berdasarkan surat kuasa para pekerja yang menjadi anggotanya. Surat Kuasa ini hanya dapat dibatalkan secara tertulis oleh pekerja. PASAL 5 BANTUAN PERUSAHAAN UNTUK SERIKAT PEKERJA Untuk kelancaran operasional Serikat Pekerja, Perusahaan akan membantu fasilitas sbb: 1. Ruangan kantor beserta fasilitas pendukungnya 2. Ruang pertemuan jika diperlukan 3. Kendaraan/transportasi 4. Anggaran untuk kegiatan Serikat Pekerja seperti olah raga, kesenian, pengembangan, keorganisasian dll sesuai kemampuan Perusahaan berdasarkan usulan Serikat Pekerja 5. Tenaga kerja administrasi.


4

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 6 JAMINAN BAGI WAKIL-WAKIL SERIKAT PEKERJA Perusahaan menjamin bahwa pekerja yang menjadi fungsionaris Serikat Pekerja atau yang ditunjuk untuk mewakili Serikat Pekerja, tidak akan mendapat tekanan, baik langsung ataupun tidak langsung dari Perusahaan, yang disebabkan melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Serikat Pekerja dapat meminta keterangan/data dari pejabat Perusahaan terkait.

PASAL 7 DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA Perusahaan akan memberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah untuk kepentingan berikut: 1. Untuk melaksanakan tugas-tugas Serikat Pekerja yang tidak dapat diselesaikan diluar jam kerja, diberikan dispensasi oleh pimpinan Perusahaan sepanjang tidak mengganggu operasi Perusahaan. 2. Untuk melaksanakan tugas diluar Perusahaan seperti hadir di persidangan, konsultasi dengan instansi pemerintah atau organisasi dan menghadiri pendidikan, diberikan dispensasi oleh pimpinan Perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan Perusahaan.


5

Perjanjian Kerja Bersama BAB II STATUS PEKERJA DAN TANGGUNGAN

PASAL 8 JENIS DAN STATUS HUBUNGAN KERJA Jenis Hubungan Kerja adalah: Hubungan kerja dengan perjanjian kerja untuk Waktu Tidak Tertentu yaitu Pekerja yang diangkat sebagai pekerja tetap setelah lulus ujian saringan penerimaan pekerja dan sesudah menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Status pekerja adalah Pekerja Perbantuan Pertamina (Secondee), dan Pekerja Penerimaan Langsung (Direct Hire).

PASAL 9 TANGGAL MULAI BEKERJA DAN MASA KERJA 1. Tanggal mulai bekerja adalah tanggal pekerja diterima bekerja secara nyata (aktif) pada Perusahaan seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerja. 2. Untuk menentukan Penghargaan Atas Pengabdian dalam Pemutusan Hubungan Kerja, perhitungan hak istirahat tahunan/panjang dan pemberian tanda penghargaan, masa kerja dihitung sejak tanggal mulai bekerja seperti yang dimaksud dalam ayat 1 diatas. Dalam menghitung masa kerja jangka waktu yang kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berpadanan berdasarkan 360 hari dalam 1 (satu) tahun. 3. Izin meninggalkan pekerjaan tanpa upah 6 (enam) bulan atau lebih tidak dihitung sebagai masa kerja.

PASAL 10 KELUARGA YANG DIAKUI PERUSAHAAN Keluarga pekerja yang diakui perusahaan ialah : 1. Istri/suami yang sah menurut hukum dan tercatat di perusahaan. Fasilitas perusahaan diberikan hanya kepada satu istri/suami yang didaftarkan. Perubahan atas nama yang terdaftar hanya dimungkinkan dalam hal terjadi putusnya pernikahan sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum. 2. Bahwa masalah nikah/talak/rujuk/pasah adalah hak keperdataan pekerja. Dalam hal terjadinya nikah/talak/rujuk/pasah, pekerja dapat memprosesnya langsung ke instansi terkait. Perusahaan akan menata-laksanakannya sesuai dengan keputusan Pengadilan. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Arun NGL dengan Serikat Pekerja PT Arun

6

Perjanjian Kerja Bersama 3. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut hukum dan didaftarkan pada perusahaan yang belum berumur 21 tahun, belum pernah menikah dan belum mempunyai penghasilan, atau yang belum berumur 25 tahun, belum pernah menikah dan belum mempunyai penghasilan tetapi masih sekolah/kuliah. 4. Bagi anak cacat yang dinyatakan tertulis oleh dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dapat menjadi tanggungan sampai mencapai umur 25 tahun asal belum pernah menikah.

PASAL 11 ANAK ANGKAT Anak angkat yang dapat diakui perusahaan menjadi tanggungan pekerja ialah apabila dipenuhi syarat-syarat berikut : 1. Umur anak masih dibawah 5 tahun pada waktu diangkat. 2. Dalam perkawinannya pekerja tidak dikaruniai anak dalam waktu 5 tahun. 3. Anak angkat yang diakui oleh perusahaan dibatasi hanya 1 orang selama bekerja. Prosedur pengangkatan anak (adopsi) harus melalui Pengadilan Negeri. 4. Dalam pengertian adopsi tersebut penyerahan anak yang akan diangkat berlaku untuk selama-lamanya. Hal ini harus tercantum dalam surat penyerahan anak tersebut. 5. Pekerja wanita lajang yang telah berumur 45 tahun dapat mengadopsi anak .

PASAL 12 ANAK TIRI Anak tiri dapat menjadi tanggungan pekerja apabila: 1. Anak tersebut adalah anak janda/duda cerai-mati yang ibu/ayahnya menikah dengan pekerja yang berstatus lajang. 2. Anak tersebut adalah anak dari janda/duda cerai dan menurut keputusan Pengadilan Negeri/Agama menjadi tanggungan ibu/ayahnya, yang kemudian ibu/ayahnya tersebut menikah dengan pekerja yang berstatus lajang .


7

Perjanjian Kerja Bersama BAB III PENGUPAHAN

PASAL 13 UPAH Strategy pengupahan perusahaan bertujuan untuk memberikan upah yang menarik, guna memacu pekerja bekerja sebagaimana yang diharapkan. Sistim upah diatur dan disusun secara atraktif/kompetitif dan dengan skala upah (salary range) yang dapat menggambarkan perbandingan upah pekerja golongan terbawah dengan pekerja golongan tertinggi dalam batas yang wajar. Prinsip pengupahan dimana setiap pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang setara akan dibayar dengan jumlah yang setara (equal job equal pay) juga harus terwujud dengan wajar.

PASAL 14 PENINJAUAN UPAH 1. Peninjauan upah akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dan waktu kenaikan upah pada dasarnya tergantung pada keadaan pengupahan industri migas pada saat itu serta pada kemampuan Perusahaan. 2. Penghargaan kinerja (Merit Increase) akan dimasukkan dalam upah kecuali bagi pekerja yang telah mencapai upah maksimum. Range Upah akan ditinjau sesuai situasi dan kondisi saat itu. Bagi pekerja yang telah mencapai upah maksimum, penghargaan kinerja akan diberikan secara tunai sekaligus untuk 13 bulan. 3. Penghargaan kinerja dilaksanakan pada bulan Januari dan besarnya penghargaan kinerja ditentukan oleh Perusahaan. 4. Pekerja golongan 7 keatas tidak dibayarkan upah lembur karena tanggung jawab atas jabatannya dan komponen pengganti lembur telah dimasukkan dalam penetapan upah sebesar 4% pada saat pekerja naik jabatan dari golongan 6 ke golongan 7.

PASAL 15 PEMBAYARAN UPAH 1. Pembayaran upah dilakukan setiap memberikan jasa kepada Perusahaan.

akhir

bulan

setelah


pekerja

8

Perjanjian Kerja Bersama 2. Jika pekerja mulai dipekerjakan pada suatu hari dalam suatu bulan, upah akan dihitung secara berpadanan yaitu jumlah hari bekerja termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi dibagi 30 (tiga puluh) dan dikalikan upah. 3. Kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dibayarkan upah untuk jumlah hari ia bekerja dalam bulan itu atas dasar perhitungan menurut ketentuan ayat 2 di atas. 4. Pekerja yang putus hubungan kerja karena meninggal dunia atau pensiun, maka upahnya dibayar sampai dengan akhir bulan berjalan.

PASAL 16 PAJAK PENGHASILAN ATAS UPAH Pajak Penghasilan atas upah menjadi tanggungan pekerja dan dipotong langsung dari upah. Untuk kepentingan pekerja, bagian keuangan akan memberikan laporan perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan kepada pekerja.

PASAL 17 UPAH TETAP PERTAMINA Upah tetap Pertamina adalah sebagaimana ditetapkan oleh Pertamina bagi pekerjanya yang diperbantukan di Perusahaan. Upah tetap ini digunakan untuk menentukan besaran Iuran pensiun pekerja perbantuan terkait.

PASAL 18 TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN & BONUS KINERJA 1. Setiap tahun Perusahaan memberikan hadiah THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah. 2. Perusahaan tiap tahun akan memberikan bonus kinerja yang besarnya berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan didalam kontrak kinerja (performance contract) antara Perusahaan dengan Producers. 3. Pajak atas THR dan bonus kinerja tersebut ditanggung oleh pekerja.

PASAL 19 JAMINAN SELAMA SAKIT 1. Pekerja yang dalam perawatan sakit bukan akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan tugasnya hingga 12 (dua belas) bulan berturut-turut


9

Perjanjian Kerja Bersama yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan, akan menerima upah selama 12 (dua belas) bulan. 2. Jika setelah 12 (dua belas) bulan pekerja tersebut masih tetap dalam perawatan dan belum dapat melakukan tugasnya, maka ia dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dan dapat diartikan sebagai "tidak memenuhi persyaratan jabatan" sehingga hubungan kerja dapat diputuskan oleh Pimpinan Perusahaan. 3. Sakit terus menerus sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas akan gugur bila pekerja yang sakit didalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut pernah bekerja selama 4 (empat) minggu secara terus menerus.


10

Perjanjian Kerja Bersama BAB IV PEMBINAAN & PENGEMBANGAN

PASAL 20 UMUM 1. Perusahaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir pekerja sesuai dengan kebutuhan. 2. Organisasi perusahaan merupakan perwujudan pembagian tugas dan tanggung jawab semua jabatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

PASAL 21 PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG Atasan bertanggungjawab untuk membina bawahannya dengan berpedoman kepada sistim dan tatacara pembinaan yang berlaku di Perusahaan.

PASAL 22 PEMBINAAN SECARA ORGANISATORIS 1. Pembinaan secara organisatoris adalah pembinaan yang sistimatis yang berlaku untuk semua pekerja seperti penilaian kinerja, sistim mutasi, promosi, pelatihan, pendidikan, penghargaan dan sanksi. 2. Penilaian Hasil Kerja a. Sistim penilaian hasil kerja harus dilaksanakan seobjektif mungkin berdasarkan catatan yang dibuat oleh atasan dari waktu ke waktu. b. Bawahan berhak menanyakan kepada atasan tentang nilai yang diberikan oleh atasannya dan atasan harus memberikan alasan/penjelasan. c. Penilaian hasil kerja harus ditandatangani oleh atasan dan superior atasan serta dibicarakan dengan bawahan dan kemudian dikirim ke HR untuk proses selanjutnya. Proses administrasi dokumen penghargaan kinerja harus sudah selesai selambat-lambatnya akhir bulan Nopember. d. Sistim penilaian akan dibuat dan diatur oleh Perusahaan. 3. Untuk mendapatkan hasil yang objektif maka Perusahaan akan mensosialisasikan sistim penilaian hasil kerja kepada seluruh pekerja.


11

Perjanjian Kerja Bersama

4. Mutasi a. Mutasi adalah pemindahan seorang pekerja dari satu posisi ke posisi yang lain baik dalam satu seksi maupun lintas seksi dan bahkan lintas divisi. b. Mutasi harus minimal dalam golongan jabatan yang sama kecuali untuk hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. c. Pada dasarnya pekerja tidak boleh menolak mutasi tersebut kecuali dengan alasan yang jelas dan dapat diterima. d. Alasan Mutasi: Meskipun ada alasan lain dibawah ini dikemukakan beberapa alasan utama untuk pemindahan: 1) Kebutuhan akan pekerja tertentu disuatu wilayah atau lokasi kerja Perusahaan. 2) Berkurangnya pekerjaan di wilayah/lokasi tertentu dan/atau bertambahnya pekerjaan di lokasi lain. 3) Kesempatan atau kemungkinan perluasan kecakapan dan pengalaman pekerja dengan maksud untuk pengembangan karir pekerja. 5. Promosi a. Promosi berupa kenaikan jabatan adalah pemberian penghargaan oleh perusahaan kepada pekerja karena kemampuan dan hasil kerja yang telah diberikannya selama ini. b. Sistim kenaikan golongan ditatalaksanakan secara struktural dan professional (fungsional). Sistim kenaikan golongan struktural diatur sesuai dengan jenjang kepangkatan dalam organisasi, sedangkan sistim kenaikan golongan secara professional diatur sesuai dengan jenjang keprofesian. c. Sistim kenaikan golongan adalah cara sistimatis pengaturan kenaikan golongan seorang pekerja yang didasarkan kepada: 1) Penilaian hasil kerja. 2) Lama digolongan. 3) Golongan jabatan yang ada. d. Seorang pekerja dinaikkan golongan upah apabila telah memenuhi kriteria penilaian hasil kerja dan golongan jabatan masih diatas golongan upah. e. Jika pekerja memperoleh tanggung jawab untuk mengemban jabatan baru yang golongan jabatannya 2 (dua) tingkat diatas golongan upah


12

Perjanjian Kerja Bersama ybs, maka golongan upah baru ybs. ditetapkan pada golongan jabatan tanpa diberi notasi. Namun jika bidang tugasnya baru sama sekali, maka golongan upah baru ybs. ditetapkan pada satu tingkat dibawah golongan jabatan dengan diberi notasi “T”. f. Jika pekerja memperoleh tanggung jawab untuk mengemban jabatan baru yang golongan jabatannya 3 (tiga) tingkat diatas golongan upah ybs, maka golongan upah baru ybs. ditetapkan pada golongan upah 1 (satu) tingkat dibawah golongan jabatan dengan diberi notasi “T”. g. Penyesuaian notasi “T” ke golongan upah solid (sesuai golongan jabatan) akan dilaksanakan berdasarkan penilaian kematangan oleh atasannya, minimal 6 bulan setelah promosi terakhir. h. Kenaikan jabatan ditentukan dan merupakan hak atasan. Point sistim kriteria promosi jabatan merupakan alat bantu penyiapan data kepada manajemen/atasan. i.

Periode kenaikan golongan dapat dilaksanakan kapan saja terhitung mulai tanggal awal bulan asalkan persyaratan kenaikan golongan telah terpenuhi dan pekerja tidak dalam masa peringatan.

6. Pelatihan & Pendidikan a. Untuk memenuhi tuntutan jabatan/tugas dan pengembangan pekerja maka Perusahaan mengadakan program pelatihan dan pendidikan. b. Atasan berkewajiban membuat program pelatihan dan pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan untuk meningkatkan kemampuan pekerja. c. Kepada pekerja yang mempunyai inisiatif sendiri untuk mengembangkan kemampuan dirinya perusahaan akan memberikan bantuan sebagaimana diatur dalam Bab XIII. 7. Reward & Punishment a. Sistim reward perlu dikembangkan guna meningkatkan motivasi & kreativitas pekerja. b. Sistim punishment diatur dalam Bab. XV.


13

Perjanjian Kerja Bersama BAB V WAKTU KERJA, KERJA LEMBUR, CALL OUT, REGU BERGILIR, JURU SELAM & TUNJANGAN RADIASI

PASAL 23 WAKTU KERJA 1. Jam kerja yang teratur akan ditetapkan di masing-masing tempat pekerjaan sesuai dengan keperluan operasi setempat. Jam kerja di kantor dan di pabrik meliputi maksimum 8 jam sehari dan maksimum 40 jam perminggu. Jam kerja tersebut tidak termasuk waktu makan siang dan istirahat. 2. Jadwal waktu kerja a. Plantsite dan Medan Senin sampai Kamis :

Jam 07.00 - Jam 12.00 Jam 12.00 - Jam 13.15 Istirahat (termasuk makan siang dan Shalat) Jam 13.15 - Jam 16.15

Jum'at


b. Jakarta Senin sampai Kamis :


Jum'at


Hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah hari libur. Pada hari tertentu yang diliburkan, perusahaan harus mengumumkannya secara resmi. Bagi pekerja yang melakukan ibadah diberikan waktu secukupnya.


14

Perjanjian Kerja Bersama 3 Daftar hadir a. Setiap pekerja pada waktu masuk dan pulang kerja diwajibkan menandatangani daftar hadir atau absensi lainnya. b. Setiap atasan bertanggung jawab atas terlaksananya ketertiban waktu kerja dan berkewajiban menegur secara lisan maupun tertulis terhadap para pekerja yang melanggar ketentuan tersebut.

PASAL 24 KERJA LEMBUR 1. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang melebihi waktu kerja biasa pada hari kerja atau pekerjaan itu dikerjakan pada jam/hari istirahat atau hari libur resmi. Kerja lembur dilakukan atas perintah atasan pekerja yang berwenang dan disetujui oleh pekerja. 2. Pada dasarnya kerja lembur bukan merupakan suatu keharusan, kecuali dalam hal-hal yang mendesak sebagai berikut: a. Apabila pekerjaan tidak diselesaikan segera, maka akan membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat. b. Apabila pekerjaan yang harus segera diselesaikan itu penting bagi pembangunan Negara sesuai dengan perintah atau petunjuk dari Pemerintah. c. Apabila pekerjaan tidak diselesaikan segera hal itu akan mengakibatkan kerugian besar terhadap Perusahaan, Negara atau masyarakat. d. Dalam keadaan darurat seperti misalnya kebakaran, peledakan, banjir atau musibah lainnya. e. Keharusan pekerja regu bergilir untuk tetap bertugas/bekerja, karena penggantinya berhalangan. 3. Pekerja golongan upah 7 keatas tidak dibayarkan upah lembur karena tanggung jawab atas jabatannya. 4. Pekerja yang melakukan pekerjaan nyata dalam perjalanan dinas diluar jam kerja nyata diberikan upah lembur. 5. Untuk pembayaran upah lembur pekerja diharuskan mengisi overtime sheet atau yang dipersamakan dan disetujui oleh atasan yang berwenang untuk kemudian diserahkan ke bagian Payroll. 6. Pembayaran upah lembur akan digabungkan dengan pembayaran upah bulanan. 7. Pekerja golongan 7 keatas yang bekerja pada malam hari akan mendapat:


15

Perjanjian Kerja Bersama a. Apabila bekerja 8 jam penuh atau lebih diberikan istirahat 1 hari penuh pada hari berikutnya. b. Apabila bekerja < 8 jam tetapi melewati pukul 12 malam diberikan istirahat setengah hari pada hari berikutnya. 8. Pekerja golongan 7 keatas yang bekerja pada hari libur resmi ≥ 8 jam diberikan penggantian 1 hari tambahan hari cuti.

PASAL 25 TARIF KERJA LEMBUR 1. Apabila waktu kerja pada hari biasa ditetapkan 8 jam sehari dan 5 hari dalam 1 (satu) minggu cara perhitungan upah lembur adalah sbb: a. Apabila kerja lembur dilakukan setelah waktu kerja normal: 1) 1,5 kali upah perjam untuk jam kerja lembur pertama. 2) 2 kali upah per jam untuk jam kerja lembur sesudahnya. b. Apabila kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi: 1) Untuk jam pertama sampai jam kedelapan sebesar 2 kali upah perjam. 2) Jam kesembilan dan seterusnya sebesar 3 kali upah perjam. 2. Upah perjam didasarkan atas rumus: 1/173 x upah sebulan.

PASAL 26 UANG MAKAN UNTUK KERJA LEMBUR 1. Bekerja lembur pada hari kerja normal: 1) Lebih dari 2 jam tapi dibawah 8 jam : 1 kali makan 2) 8 jam dan seterusnya : 2 kali makan 2. Bekerja lembur pada hari libur : 1) > 5 jam sampai dengan 11 jam 2) > 11 jam

: 1 kali makan : 2 kali makan

3. Tarif uang makan pada kerja lembur sesuai dengan harga standard lunch box kontrak Catering Perusahaan.


16

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 27 KOMPENSASI BEKERJA KARENA KILANG SEDANG DIPERBAIKI (TURN-AROUND) 1. Semua pekerja golongan 7 keatas kecuali Superintendent keatas, yang bekerja diluar jam kerja normal selama turn around secara terus menerus akan menerima kompensasi turn-around sebagai imbalannya. Besarnya kompensasi tergantung pada lamanya jangka waktu turn around (direncanakan atau tidak direncanakan). a. Turn around kilang selama 3-6 hari kalender sebesar 4.6 % dari upah. b. Turn around kilang selama 7 - 11 hari kalender sebesar 11.5 % dari upah. c. Turn around kilang selama 12 - 15 hari kalender sebesar 15.4 % dari upah d. Turn around kilang selama 16 - 20 hari kalender sebesar 17.5% dari upah e. Turn around kilang lebih dari 20 hari kalender sebesar 20 % dari upah. f. Turn around kilang kurang dari 3 hari kalender tidak diberikan kompensasi 3. Setiap yang bekerja Shut Down pada hari libur resmi > 11 jam akan mendapatkan tambahan 1 hari cuti. 4. Setiap yang bekerja Shut Down selama 5 hari berturut-turut pada hari-hari kerja normal > 11 jam/hari akan diganti dengan 1 hari tambahan hari cuti. 5. Pekerja Shut Down hanya boleh memilih salah satu yaitu mengambil uang kompensasi atau tambahan hari cuti.

PASAL 28 PEKERJA CALL OUT & PEKERJA SIAGA 1. Pekerja Call Out. a. Yang dimaksud dengan pekerja Call out adalah pekerja yang ditunjuk agar tetap berada disekitar lokasi kerja seperti perumahan dinas, atau rumah pribadi pekerja seperti di Paloh lada, Panggoi, Lhokseumawe yang dapat terjangkau dan mudah dipanggil ketempat kerja saat dibutuhkan. b. Setiap pekerja harus bersedia untuk ditugaskan dalam jadwal call out. Jadwal call out tidak dibatasi (sesuai kebutuhan) yang ditetapkan oleh Superintendent dan disetujui oleh Divisi Manager terkait. Pekerja golongan 8 kebawah pada level teknisi yang berada dalam jadwal call out secara terus menerus dalam 1(satu) bulan diberikan kompensasi per hari yang diperhitungkan secara progresif sbb: Perjanjian Kerja Bersama antara PT Arun NGL dengan Serikat Pekerja PT Arun

17

Perjanjian Kerja Bersama - Minggu pertama - Minggu kedua - Minggu ketiga dstnya.

: : :

1 % dari upah tetap 1.5% dari upah tetap 2 % dari upah tetap

c. Pekerja golongan 6 kebawah yang dalam jadwal call out dipanggil untuk bekerja nyata, pada hari tersebut tidak diberikan kompensasi call out tetapi diberi kompensasi lembur sesuai ketentuan tentang lembur. 2. Pekerja Siaga a. Yang dimaksud dengan waktu siaga adalah waktu yang atas perintah pimpinan digunakan untuk menunggu perintah bekerja di tempat kerja, tidak termasuk waktu yang dipergunakan dalam waktu kerja normal. Pelaksanaan pekerja siaga harus mendapat persetujuan Divisi Manager. b. Pekerja siaga dibayarkan sebesar : 1) Pekerja golongan 7 keatas : 1.25 x Upah/173 x (jam siaga + jam kerja lembur nyata). 2) Pekerja golongan 6 kebawah dihitung sesuai aturan lembur.

PASAL 29 TUNJANGAN MENJABAT (ACTING ALLOWANCE) 1.

Pekerja yang jabatannya lebih rendah yang menjabat posisi officer dan/atau Supervisor, diberikan tunjangan menjabat sbb : a. Menjabat 5 hari sampai dengan 2 minggu diberikan 2% dari upah. b. Menjabat 2 minggu atau lebih tapi kurang dari 1 bulan diberikan 3% dari upah. c. Menjabat 1 (satu) bulan atau lebih diberikan 6% dari upah.

2. Yang dimaksud dengan 1 (satu) minggu adalah 7 (tujuh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 hari. Untuk pekerja yang menjabat kurang dari 5 (lima) hari tidak berhak atas tunjangan menjabat.

PASAL 30 REGU BERGILIR 1. Disebabkan sifat dari operasi kilang yang harus berjalan terus tanpa berhenti selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, maka Perusahaan menetapkan jadwal kerja bergilir sesuai dengan keperluan operasi. Penolakan untuk menerima kerja bergilir tanpa alasan yang dapat diterima dianggap sebagai menolak suatu perintah kerja dan dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja.


18

Perjanjian Kerja Bersama 2. Premi kerja bergilir. Para pekerja yang ditugaskan untuk melakukan kerja bergilir teratur atau sementara akan diberi premi (premi shift). Besarnya premi tersebut sbb: a. Bagi 3 regu operasional sistim 7 hari kerja dan 2 atau 3 hari off diberikan 12.5% x UP/173 untuk tiap jam kerja nyata. b. Bagi 2 regu operational sistim 5 hari kerja dan 2 hari off (tiap shift bekerja 8 jam perhari) diberikan 9.4% x UP/173 untuk tiap jam kerja nyata. c. Jika keadaan memerlukan, maka waktu kerja pada ayat a dapat dirubah menjadi 2 shift, dengan sistim 4 hari bekerja dan 4 hari off (satu hari bekerja 12 jam) diberikan 12.5 % x UP/173 untuk tiap jam kerja nyata. 3. Pekerja Golongan 7 keatas yang bekerja pada hari besar. Apabila pekerja golongan 7 keatas diperlukan untuk melakukan kerja bergilir pada hari libur resmi, maka pekerja yang bersangkutan akan diberi satu tambahan hari libur pada saat menjalani cuti tahunan. 4. Pekerja golongan 7 keatas yang bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu akan diberikan kompensasi Extra Shift Day (ESD) pertahun sebesar 12% dari upah bulanan. Kompensasi ini dibayarkan pada saat pembayaran tunjangan cuti. Bagi pekerja yang di PHK atau pindah ke sistim kerja harian, maka akan diperhitungkan secara berpadanan. 6.

Tarif upah lembur untuk kerja regu bergilir adalah sebagai berikut: a. Satu jam pertama sesudah dinas shift Tiap jam selebihnya

= 1,5 x upah per jam = 2 x upah per jam

b. Bekerja lembur pada hari istirahat atau hari libur resmi dibayar sbb : Delapan jam pertama = 2 x upah per jam Jam kesembilan dan seterusnya = 3 x upah per jam

PASAL 31 MENYELAM 1. Premi Menyelam. Juru selam Perusahaan yang melakukan menyelam sebagai berikut : a. Kedalaman kurang dari 20 meter b. Kedalaman 20-45 meter c. Kedalaman lebih dari 45 meter

tugas penyelaman, diberi premi = Rp 700,-/menit = Rp 1.500,-/menit = Rp 3.500,-/menit

2. Bahan Makanan Ekstra. Tiap penyelam, pada hari-hari menyelam diberikan bahan makanan ekstra per hari sebagai berikut :


19

Perjanjian Kerja Bersama a. b. c. d. e. f. g.

Susu murni Jeruk Roti Gabin Telur Ayam Kacang Hijau Coklat Bubuk Gula Pasir

-

1 1/2 liter 1/2 kilogram 1 pak 2 butir 50 gram 10 gram 30 gram

Apabila bahan tersebut tidak dapat disediakan oleh Perusahaan, maka akan diganti dengan bahan yang sejenis dalam jumlah yang sama.

PASAL 32 TUNJANGAN RADIASI Perusahaan memberikan tunjangan Radiasi bagi pekerja yang berhak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran dilaksanakan setiap bulan. Tunjangan pada saat menjalani istirahat tahunan dihitung sbb : hari kerja - hari istirahat tahunan x Tunjangan hari kerja


20

Perjanjian Kerja Bersama BAB VI ISTIRAHAT TAHUNAN PASAL 33 WAKTU ISTIRAHAT TAHUNAN 1. Setiap pekerja berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja sesudah pekerja mempunyai masa dinas 12 bulan berturut-turut, ditambah 2 hari kalender sebagai hari perjalanan. 2. Setiap pekerja diberikan istirahat panjang selama 26 hari kerja ditambah 2 hari kalender sebagai hari perjalanan, setiap setelah 3 (tiga) tahun bekerja. 3. Apabila pekerja sakit pada waktu menjalani istirahat tahunan/panjang, maka hari-hari sakit tersebut ditambahkan pada hari-hari istirahat tahunan/ panjang. Yang dimaksud dengan hari-hari sakit ialah pekerja menderita sakit dan harus diopname di Rumah Sakit yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter, kecuali untuk hari Sabtu, Minggu, Hari libur resmi atau harihari off bagi pekerja shift. 4. Permintaan istirahat tahunan/panjang harus diajukan secara tertulis 2 bulan sebelum istirahat tahunan/panjang itu dimulai. Guna mengatur jadwal operasi, istirahat tahunan/panjang dapat diambil 6 bulan sebelum dan sesudah tanggal istirahat tahunan/panjang lahir. Jarak antara satu istirahat tahunan dengan istirahat tahunan tahun berikutnya minimal 6 bulan. Istirahat tahunan pertama tidak dapat diambil sebelum dipenuhi masa kerja selama setahun. 5. Hari istirahat tahunan untuk tahun berikutnya atau sebelumnya tidak dapat dikumpulkan. Hari-hari istirahat tahunan/panjang akan gugur jika tidak diminta dalam waktu 6 bulan sesudah tanggal istirahat tahunan/panjang lahir, kecuali biaya dan fasilitasnya. 6. Atasan pekerja pada prinsipnya dapat menunda istirahat tahunan/panjang sewaktu-waktu disebabkan keadaan yang luar biasa yang menyangkut operasi Perusahaan. 7. Pelaksanaan istirahat tahunan/panjang : a. Istirahat tahunan/panjang seharusnya tidak terputus-putus b. Dengan persetujuan khusus dari atasan, pekerja dapat membagi tiga istirahat tahunan dan membagi empat istirahat panjang. c. Dalam hal demikian istirahat tahunan harus terdiri dari paling kurang 4 hari yang tidak terputus dan paling kurang 6 hari untuk istirahat panjang. 8. Tunjangan, fasilitas dan hari-hari istirahat tahunan yang belum dijalankan atau belum gugur dapat dibayarkan secara berpadanan hanya pada saat PHK. 9. Panjar hari istirahat tahunan/panjang dapat diberikan hanya untuk tahun yang sedang berjalan. Setiap kali panjar minimal 2 hari kerja dan maksimal setengah dari jumlah hari-hari istirahat tahunan/panjang yang menjadi hak pekerja dalam tahun berjalan.


21

Perjanjian Kerja Bersama 10. Kelebihan hari-hari istirahat tahunan/panjang, fasilitas dan tunjangan istirahat tahunan/panjang yang telah diambil oleh pekerja sebelum hak istirahat tahunan/panjangnya penuh, akan diperhitungkan secara berpadanan dan dikembalikan kepada perusahaan pada saat PHK, kecuali untuk PHK karena meninggal dunia.

PASAL 34 FASILITAS ISTIRAHAT TAHUNAN 1. Transportasi : a. Istirahat tahunan : 1) Pekerja Golongan 7 keatas beserta tanggungannya disediakan tiket pesawat Garuda kelas ekonomi Medan - Jakarta pp. 2) Pekerja golongan 1 s/d 6 beserta tanggungannya disediakan tiket pesawat Garuda kelas Q atau setara, Medan - Jakarta pp. b. Istirahat Panjang. Untuk setiap pekerja beserta tanggungannya akan disediakan angkutan udara pulang pergi kelas ekonomi ketempat lahir pekerja atau istri/suami yang bersangkutan didalam wilayah Indonesia atau lapangan udara komersial yang terdekat, minimum Medan-Jakarta pp. atau sebaliknya. 2. Bagi semua Pekerja yang lokasi kerjanya di Lhokseumawe (Plantsite) disediakan fasilitas pesawat Perusahaan ke Medan pp. atau uang trasportasi taxi yang besarnya mendekati tarif taxi (travel) umum. 3. Bagi pekerja atau istri/suami yang lahir di luar negeri, tempat tujuan pada istirahat panjang dianggap sama dengan Jakarta. 4. Biaya istirahat tahunan/panjang Biaya istirahat tahunan/panjang akan dibayarkan kepada pekerja pada waktu mereka akan melaksanakan istirahat tahunan/panjang yang dimasukkan dalam slip upah. Besarnya biaya istirahat tahunan/panjang adalah sebagai berikut : a. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 15 tahun, sebesar 125% x upah b. Pekerja dengan masa kerja 15 tahun ke atas, sebesar 175% x upah. c. Pajak atas uang istirahat tahunan/panjang di tanggung oleh pekerja.


22

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 35 PEMBAYARAN ISTIRAHAT TAHUNAN PADA WAKTU PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Seorang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya bukan karena kesalahan yang dianggap berat, berhak mendapatkan pembayaran atas hak hari istirahat tahunan/panjang yang belum diambil secara berpadanan. 1. Rumus perhitungan untuk pembayaran atas hari-hari istirahat tahunan yang telah timbul dan belum diambil adalah sebagai berikut : {HK/360 x (HC – hari yang telah diambil)} x 7/5 x UP/30 2. Pembayaran biaya istirahat tahunan adalah sebagai berikut : Jumlah hari pekerja bekerja x 360 Catatan :

HK HC

= =

UP

=

biaya istirahat tahunan

Jumlah hari pekerja bekerja Jumlah hari istirahat tahunan yang telah menjadi hak pekerja sesuai dengan masa kerjanya (12 hari atau 26 hari) Upah


23

Perjanjian Kerja Bersama BAB VII IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

PASAL 36 UMUM Izin meninggalkan pekerjaan adalah waktu dimana pekerja tidak berada ditempat pekerjaannya selama jam-jam kerja biasa yang ditentukan dengan atau tanpa upah. Perusahaan akan mempertimbangkan dengan bijaksana semua permintaan untuk meninggalkan pekerjaan dengan alasan apapun. Tetapi sebelum memenuhi permintaan-permintaan itu, perusahaan berpegang pada prinsip pokok, bahwa bila tidak mengganggu kepentingan operasi, kelancaran dan efisiensi pekerjaan, maka perusahaan dapat melepaskan pekerja itu dari pekerjaannya.

PASAL 37 IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH Pekerja diberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah untuk keperluan sbb: 1. Pekerja yang tidak bekerja pada hari Pemilihan Umum. 2. Pekerja yang tidak bekerja karena bekerja untuk panitia pemilihan umum. 3. Pekerja yang tidak bekerja karena menjalani Wajib Militer, kecuali bila peraturan perundang-undangan menetapkan lain. 4. Pekerja yang tidak bekerja karena menghadiri sidang atau melaksanakan kewajiban yang bertalian dengan keanggotaannya pada badan-badan/ lembaga-lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan, kecuali bila peraturan perundang-undangan menetapkan lain. 5. Pekerja yang tidak bekerja karena harus memenuhi panggilan yang berwajib, misalnya panggilan Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan. 6. Pekerja yang meninggalkan pekerjaan untuk hal-hal tersebut dibawah ini : a. Pernikahan seorang pekerja 3 hari b. Istri pekerja melahirkan 3 hari c. Kematian saudara/ipar dari pekerja dan orang lain 2 hari yang tinggal di rumahnya d. Kematian istri/suami/anak/menantu/orang tua/ 4 hari mertua pekerja. e. Kematian saudara/ipar yang tidak tinggal dirumahnya 1 hari f. Pernikahan saudara pekerja/ipar pekerja 1 hari g. Pernikahan anak pekerja 3 hari h. Sunatan anak pekerja 3 hari i. Pembabtisan anak pekerja 2 hari j. Haid 2 hari k. Mentatah gigi (Hindu) 2 hari


24

Perjanjian Kerja Bersama Izin untuk meninggalkan pekerjaan tersebut harus diambil pada hari kejadiannya kecuali untuk istri pekerja melahirkan dan sunatan anak pekerja yang dapat ditunda dalam waktu seminggu. Izin yang diberikan adalah hari kalender dan termasuk hari perjalanan, jika perlu. 7. Istirahat Sakit Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit, maka atas nasehat tertulis dari dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan, dapat dibebaskan dari pekerjaan. Surat keterangan istirahat dokter umum lain, harus disahkan oleh dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. 8. Hamil Pekerja wanita mempunyai hak cuti dengan mendapat upah penuh selama satu setengah bulan sebelum saat ia menurut perhitungan dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk Perusahaan, diperkirakan akan melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan atau gugur kandungan. Apabila yang bersangkutan telah melahirkan kurang dari satu setengah bulan sejak ia memulai cutinya, maka hari-hari kekurangannya itu tidak diperhitungkan lagi. 9. Menunaikan Ibadah Haji a. Untuk keperluan menunaikan ibadah haji, pekerja dapat diberikan dispensasi untuk meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh selama waktu yang diperlukan. b. Pengertian "selama waktu yang diperlukan" ialah 2 (dua) hari sebelum jadwal pemberangkatan resmi yang ditetapkan oleh yang berwenang dan atau Biro Perjalanan untuk Haji Plus yang dipilih oleh yang bersangkutan, sampai dengan 2 (dua) hari setelah tiba di Bandara/ Pelabuhan Laut yang ditetapkan yang berwenang/yang berdasarkan jadwal Biro Perjalanan Haji Plus. Bila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji melebihi 3 (tiga) bulan, Perusahaan hanya membayar maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan. c. Dalam hal pekerja menjalankan ibadah haji tersebut bukan untuk yang pertama kali, Perusahaan tidak diwajibkan membayar upahnya. d. Bantuan Ibadah Haji. 1) Setiap tahun Perusahaan memberi Bantuan Biaya Ibadah Haji kepada 5 (lima) orang pekerja yang memenuhi persyaratan berikut : a) Mempunyai tingkat prestasi yang baik. b) Belum pernah naik haji sebelumnya. c) Diusulkan oleh Manager/Superintendent pekerja ybs. d) Direkomendasikan oleh Dewan Penilai. 2)

Bentuk Bantuan Ibadah Haji : a) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di tanggung oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. b) Pinjaman sesuai kebutuhan maksimum sebesar BPIH untuk istri/suami pekerja yang terpilih.


25

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 38 IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN TANPA UPAH Permohonan izin diajukan bukan untuk tujuan bekerja di Perusahaan lain dan harus dilakukan secara sekaligus (tidak terputus-putus) sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Permohonan yang dilakukan secara terputusputus dengan maksud untuk menghindari kewenangan yang lebih tinggi adalah tidak dibenarkan. Atasan pekerja diminta berperan aktif untuk memastikan kondisi yang demikian tidak terjadi. Izin meninggalkan pekerjaan tanpa upah dapat diberikan bila diminta oleh pekerja dengan alasan tertentu, dengan persetujuan tertulis dari : Jangka Waktu Izin

Dikuatkan oleh

s/d 1 minggu

Atasan

s/d 1 bulan s/d 3 bulan > 3 bulan

Diteliti oleh

Atasan dan Supt.bagian Divisi Manager terkait, Divisi III Manager

Comp.& Benefit Supv. Comp. Benefit Supv. Comp. Benefit Supv.

Divisi Manager terkait, Divisi III Manager, VPD

Comp. Benefit Supv.

Disetujui oleh Supt. Bagian Divisi Manager VPD / PD utk PT. Arun Jakarta PD

Selama izin tidak bekerja tanpa upah yang lamanya lebih dari 1 (satu) bulan maka semua bantuan dari Perusahaan akan dihentikan kecuali : a. Pemeliharaan kesehatan untuk pekerja dan tanggungan di Rumah Sakit PT Arun untuk pekerja di Plantsite, atau di Rumah Sakit/Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk pekerja kantor Jakarta dan Medan. b. Fasilitas sekolah untuk anak-anak pekerja. PASAL 39 IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN KARENA KEADAAN DARURAT DALAM KELUARGA 1. Izin tidak bekerja akan diberikan kepada semua pekerja, menurut ketentuan berikut : a. Keluarga sakit keras dan dalam keadaan kritis. Apabila diberitahukan tentang seorang istri/suami/anak/orangtua/ mertua dalam keadaan sakit keras dan kritis, pekerja yang bersangkutan akan diberi izin tidak bekerja dengan upah selama waktu yang dibutuhkan, tetapi tidak lebih dari 4 hari kalender. b. Izin tidak bekerja yang diberikan tersebut harus diambil pada waktu kejadian. Izin tidak bekerja dan bantuan biaya tiket perjalanan ditentukan oleh Perusahaan dan diberikan hanya satu kali untuk setiap anggota keluarga yang sah dan tercatat di Perusahaan, apabila dalam keadaan kritis atau meninggal dunia. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Arun NGL dengan Serikat Pekerja PT Arun

26

Perjanjian Kerja Bersama BAB VIII PERLINDUNGAN KERJA

PASAL 40 KESELAMATAN KERJA 1. Dalam rangka menjamin keselamatan kerja pekerja, Perusahaan senantiasa akan menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU No. 3 tahun 1992 tentang kecelakaan kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. 2. Pekerja diwajibkan memakai dan memelihara alat-alat keselamatan kerja yang disediakan Perusahaan untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Alat-alat keselamatan kerja merupakan pinjaman dari Perusahaan dan tidak dibenarkan untuk disalah gunakan/dipindah tangankan kepada yang tidak berhak. 4. Perusahaan dapat membebankan ganti kerugian sebagian atau sepenuhnya kepada pekerja yang karena kesengajaan atau kelalaian terjadi kehilangan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan untuk yang bersangkutan. 5. Pekerja diwajibkan ikut aktif mengambil bagian dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran di lingkungan masing-masing. 6. Perusahaan berhak menunjuk/mengangkat setiap pekerja untuk duduk dalam Badan-Badan yang dibentuk untuk maksud pada amar 5 di atas disamping tugas-tugas yang biasa. 7. Pekerja wajib melaporkan setiap kejadian kecelakaan/kebakaran di lingkungan perusahaan serta wajib memberikan keterangan yang benar kepada petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menyelidiki peristiwa tersebut. 8. Demi kepentingan perusahaan dan pribadinya, pekerja diharuskan mematuhi/mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang keselamatan kerja.


27

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 41 PERLENGKAPAN KERJA 1. Pakaian Seragam Kerja a. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, keserasian dan keharmonisan dalam suasana kerja serta menciptakan ciri khas dan mempermudah identitas pekerja, maka perusahaan menyediakan bagi seluruh pekerja pakaian seragam kerja (Kemeja lengan pendek berwarna putih dan celana panjang berwarna biru tua (gelap), tanda pengenal (badge) yang digantung pada kantong kemeja sebelah kiri. b. Pekerja diwajibkan untuk memakai pakaian kerja tersebut selama waktu yang ditentukan. c. Penyalah-gunaan atau tidak dipakainya seragam di dalam waktu kerja dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata tertib Perusahaan dan dapat dikenakan sanksi. d. Pekerja yang dalam tugas hariannya mempunyai keharusan menggunakan seragam kesatuannya, akan diberikan seragam biru/putih dua tahun sekali. 2. Pakaian Kerja/Seragam Khusus a. Pekerja dengan jabatan yang menurut pertimbangan Perusahaan perlu terus menerus berhubungan dengan umum, berhak menerima pakaian dinas/seragam khusus tiap tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perusahaan. b. Pekerja yang sifat pekerjaannya menurut pertimbangan Perusahaan lekas mengotorkan atau merusak pakaian diberikan pakaian kerja tiap tahun sesuai dengan ketentuan Perusahaan. c. Pakaian kerja/seragam khusus tersebut tidak boleh diubah bentuknya. Penyalah-gunaan atau tidak dipakainya pakaian kerja/seragam khusus didalam waktu kerja dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap tata-tertib Perusahaan dan dapat dikenakan sanksi. 3. Jas Hujan Perusahaan memberikan jas hujan bagi pekerja yang karena sifat pekerjaannya harus melakukan tugasnya diudara terbuka pada hari hujan. Kecuali jika berhubungan dengan sifat pekerjaannya atau Peraturan Keselamatan Kerja, pekerja tidak diperbolehkan memakai jas hujan. 4. Sepatu dan perlengkapan keselamatan. a. Diberikan satu pasang dan dapat diganti kembali paling cepat 6 bulan berikutnya dengan mengembalikan sepatu yang lama atau dengan alasan kalau benar-benar rusak sebelum 6 bulan. b. Perlengkapan keselamatan diberikan kepada pekerja yang sifat pekerjaannya di daerah yang mengandung bahaya seperti temperatur yang extrim, berdebu, berlumpur, berapi, radiasi, bising, bekerja dengan bahan kimia dsb.


28

Perjanjian Kerja Bersama 5. Perusahaan dapat membebankan ganti kerugian kepada pekerja baik sebagian atau sepenuhnya karena kesengajaan atau kelalaian menyebabkan hilangnya jas hujan, sepatu atau perlengkapan keselamatan.

PASAL 42 KECELAKAAN KERJA 1. Perusahaan menjamin pengangkutan ke rumah sakit bagi pekerja yang mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas. 2. Perusahaan menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan pekerja yang mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas, sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara pekerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja. 3. Dalam hal pekerja mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 dan ketentuan lainnya yang mengakibatkan seorang pekerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja, maka kompensasi tersebut dibawah ini (bilamana jumlah ini lebih tinggi dari kompensasi menurut UndangUndang), akan diberikan oleh Perusahaan. a. 18 (delapan belas) bulan pertama 100% x upah sebulan. b. 18 (delapan belas) bulan kedua 50% x upah sebulan. c. Apabila berakhir 18 (delapan belas) bulan kedua tersebut pekerja masih belum mampu bekerja, maka sebagai jaminan akan ditawarkan pula pilihan yang sama dalam syarat-syarat yang sama seperti tersebut pada Undang Undang No. 3/1992 jo Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 atau yang disebut pada butir 4. d. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia selama dalam perawatan di Rumah Sakit, maka kepada keluarga yang bersangkutan dibayarkan sejumlah uang menurut ketentuan pada Undang Undang No. 3/1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007. 4. Dalam hal pekerja meninggal dunia akibat dari suatu kecelakaan kerja, atau pekerja meninggal dunia mendadak di tempat kerja, maka Perusahaan akan membayar santunan kepada keluarga yang ditinggalkan sebesar 72 (tujuh puluh dua) bulan upah termasuk didalamnya Santunan Kematian akibat Kecelakaan Kerja dari Jamsostek sesuai dengan UndangUndang No. 3 tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007. Yang dimaksud dengan upah dalam santunan ini adalah: a. Upah b. 5% dari upah sebagai kompensasi perawatan kesehatan c. 1/12 dari upah sebagai hadiah tahunan d. 1/12 dari biaya istirahat tahunan Pajak penghasilan atas santunan ini menjadi beban Perusahaan.


29

Perjanjian Kerja Bersama 5. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bilamana kecelakaan itu terjadi akibat dari kesengajaan pekerja yang bersangkutan dengan melanggar syarat-syarat kerja/peraturan keselamatan kerja yang berlaku di Perusahaan. 6. Yang dimaksud dengan meninggal dunia mendadak ditempat kerja sebagaimana yang dimaksud pada amar 4 dapat dikategorikan sebagai akibat kecelakaan kerja apabila Pekerja karena suatu sebab : a. Baik dilokasi kerja atau dalam perjalanan ke dan dari lokasi kerja, sempat atau tanpa sempat ditangani oleh dokter/paramedis, langsung meninggal dunia. b. Tanpa sempat mengalami rawat inap, atau mengalami rawat inap, tetapi tidak melebihi 1 x 24 jam terhitung sejak pada jam ditangani oleh dokter/paramedis, langsung meninggal dunia. c. Meninggal dunia setelah sampai dirumah karena terserang suatu penyakit ditempat kerja dan belum sempat dibawa ke rumah sakit serta tidak melebihi 1 x 24 jam. Hal-hal lain mengenai meninggal secara mendadak, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dll yang berkaitan dengan Jamsostek diatur sesuai dengan UU No. 3/1992 jo Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007.


30

Perjanjian Kerja Bersama BAB IX KESEHATAN & PENGOBATAN

PASAL 43 PEMERIKSAAN KESEHATAN 1. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja. a. Sebelum seorang pelamar diterima bekerja pada Perusahaan lebih dahulu ia harus menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Perusahaan. b. Hanya bagian HR yang berhak meminta pemeriksaan calon pekerja kepada Rumah Sakit Perusahaan. c. Kepada dokter yang menjalankan pemeriksaan kesehatan harus diberitahukan tugas pekerjaan yang akan diserahkan kepada calon pekerja. d. Kepada calon pekerja yang tidak dapat dipekerjakan karena hasil pemeriksaan kesehatannya yang tidak memuaskan, maka Perusahaan tidak diwajibkan memberitahukan alasan penolakan itu. e. Laporan kesehatan pada umumnya bersifat "rahasia". 2. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja & Keluarga. a. Tiap-tiap pekerja dan keluarganya yang sakit diwajibkan berobat di fasilitas kesehatan Perusahaan atau pada dokter/Rumah Sakit yang ditunjuk Perusahaan. b. Yang dimaksud dengan istilah keluarga dalam hal pengobatan adalah seperti yang tersebut dalam Bab II pasal 10. c. Dalam rangka tujuan ini, semua pekerja dan suami/istri, diharuskan menjalani suatu pemeriksaan kesehatan setiap tahun di Rumah Sakit Perusahaan/Rumah Sakit yang ditunjuk Perusahaan sebelum menjalani istirahat tahunan. d. Pekerja yang menghadapi masa purna karya atau penugasan ke tempat lain akan diberikan kesempatan pemeriksaan kesehatan, tergantung pada keadaan berikut: 1) Pekerja dan/atau keluarganya diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, guna mempersiapkan diri menghadapi lingkungan hidup atau pekerjaan baru yang akan menuntut fisik yang sehat. 2) Pekerja atau anggota keluarganya yang menghadapi masa purna karya atau penugasan kembali masih berada dalam perawatan medis. 3) Atas permintaan Perusahaan sebagai persyaratan bagi posisi yang hendak diisi.


31

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 44 PERAWATAN KESEHATAN 1. Perawatan Kesehatan di Rumah Sakit Perusahaan a. Perawatan kesehatan di Rumah Sakit Perusahaan diberikan dengan cuma-cuma oleh Perusahaan terhadap pekerja beserta keluarganya kecuali kasus-kasus tertentu yang telah diatur di pasal-pasal lain PKB ini. b. Dalam keadaan pekerja yang bersangkutan dan/atau keluarganya berada di luar tempat kedudukannya, sehingga tidak dapat melaporkan kepada Balai Pengobatan atau Rumah Sakit atau dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan di tempat dimana dia berada, maka biaya pengobatan untuk perawatan yang dikeluarkan akan diganti oleh Perusahaan. Untuk ini pekerja yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan (medical report) dari dokter yang merawat dan kwitansi/bukti pembayaran yang sah. c. Pengangkutan untuk pergi berobat bagi pekerja dan keluarganya pada prinsipnya tidak diberikan oleh Perusahaan. d. Bagi pelaku (pekerja/keluarga) dalam kecelakaan lalu lintas karena tidak mematuhi aturan, diberikan sanksi sesuai kesalahannya sbb: 1). Pelanggaran pertama diberikan surat peringatan kepada pekerja. 2). Pelanggaran kedua dikenakan biaya maksimum 25% dari biaya pengobatan, tanpa diberikan surat peringatan. 3). Pelanggaran ketiga dan seterusnya dikenakan biaya minimum 25% dan maksimum 50% dari biaya pengobatan, tanpa diberikan surat peringatan. Ketentuan ini berlaku untuk satu keluarga secara kolekfif, bukan untuk pelaku per orang. 2. Perawatan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis Luar a. Biaya perawatan spesialis untuk pekerja dan keluarganya hanya akan ditanggung oleh Perusahaan bila konsultasi spesialis itu atas rekomendasi dokter umum atau dokter Perusahaan. b. Jika pekerja/keluarga atas kehendak sendiri langsung berobat kepada dokter spesialis dengan tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu seperti tercantum pada ayat 2.a. di atas, maka biaya konsultasi ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan tarif dokter umum . 3. Pengobatan Selama Istirahat Tahunan/Personal Business. Pekerja serta keluarganya apabila sakit pada saat menjalankan istirahat tahunan/panjang atau Personal business diluar tempat kedudukannya (dalam dan luar negeri), dimana tidak terdapat Rumah Sakit atau Balai Pengobatan Perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan, dapat memeriksakan diri/berobat kepada dokter umum/dokter gigi setempat dalam kasus emergency serta pelaksanaannya harus mengikuti petunjuk yang ada. Segala biaya penggantian pengobatan/perawatan yang dikeluarkan, akan diganti oleh Perusahaan. Penggantian biaya-biaya ini


32

Perjanjian Kerja Bersama hanya dapat dilakukan apabila ada/disertai surat keterangan (medical report) dari dokter yang merawat dan kwitansi yang sah/layak serta harus diketahui/disetujui oleh bagian HR sebelum penggantian biayanya dapat dibayar. 4. Pengobatan dan Perawatan Gigi Perawatan gigi yang biasa akan diberikan secara teratur oleh Rumah Sakit Perusahaan di daerah operasi (Plantsite) dan/atau apabila diserahkan kepada perawatan dokter gigi yang ditunjuk akan ditanggung biayanya oleh Perusahaan dengan ketentuan sbb : a. Prostodontik (Penambahan/Penggantian Gigi) 1) Biaya konsultasi dan perawatan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan. 2) Gigi palsu, kepala gigi, dan logam mulia yang digunakan akan ditanggung biayanya oleh Perusahaan sebesar 50% bagi pekerja dan 25% bagi tanggungan dari harga yang berlaku sampai dengan batas maksimum yang ditetapkan Perusahaan. b. Ortodontik (Pembetulan Gigi) 1) Biaya konsultasi dan perawatan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan 2) Peralatan ortodontik didalam dan diluar mulut akan ditanggung ongkosnya oleh Perusahaan sebesar 85% bagi pekerja dan 75% untuk tanggungan dari harga yang berlaku, sampai dengan batas maksimum yang ditetapkan Perusahaan. 5. Bantuan Pembelian Kaca Mata Diberikan Perusahaan Kepada: a. Pekerja yang atas nasehat dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk perusahaan membutuhkan kaca mata untuk melaksanakan pekerjaan. b. Penggantian biaya untuk bingkai dan lensa ditetapkan 100% dari harga yang ditetapkan oleh Perusahaan. c. Hanya atas nasehat dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk Perusahaan, tiap 2 (dua) tahun bingkai dan lensa dapat diperbaharui atas beban perusahaan, sesuai dengan tarif Perusahaan, atau sebelum masa 2 tahun jika bingkai rusak karena kecelakaan kerja. d. Kaca mata yang hilang dengan alasan apapun tidak dapat diganti perusahaan. e. Biaya pemasangan inplanted lense atas nasehat dokter Perusahaan, ditanggung Perusahaan 100%. f. Keluarga pekerja dapat memperoleh bantuan kaca mata atas nasehat dokter perusahaan, jika kaca mata itu merupakan bagian dari pengobatan. Penggantian biaya untuk kaca mata beserta bingkainya ditetapkan 50% dari tarif Perusahaan. Hanya atas nasehat dokter Perusahaan, kacamata tersebut dapat diperbaharui atas beban Perusahaan. g. Contact Lens.


33

Perjanjian Kerja Bersama 1) Bantuan biaya untuk pembelian contact lens hanya diberikan kepada pekerja apabila indikasi refraksi mata 3 dioptri ke atas. 2) Pembelian contact lens ditetapkan oleh spesialis mata/dokter Perusahaan. 3) Jumlah penggantian biaya contact lens, berdasarkan indikasi medis dan medical report dari dokter spesialis mata, jika merupakan satusatunya cara untuk mengoreksi visus, ditanggung seluruhnya oleh perusahaan sesuai dengan harga contact lens jenis menengah. 6. Alat bantu Pendengaran (Hearing Aid) Jika atas nasehat dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk Perusahaan seorang pekerja memerlukan hearing aid, maka kepada yang bersangkutan diberikan penggantian harga 100% sesuai tarif yang ditentukan Perusahaan. Bantuan ini dapat diberikan setiap kali diperlukan penggantian. 7. Alat Bantu Orthopedic/Korset Jika atas nasehat dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk perusahaan seorang pekerja atau keluarga pekerja yang karena sesuatu sebab diluar kecelakaan kerja harus memakai alat bantu berupa sepatu orthopedic untuk tulang kaki bengkok atau pemasangan kaki palsu, korset karena cacat tulang pungggung, maka perusahaan akan membantu 50% dari tarif resmi Perusahaan dan diberikan setiap 2 tahun atau sesuai rekomendasi dokter. 8. Bersalin Perawatan bersalin diberikan di Rumah Sakit Perusahaan sebelum dan sesudah melahirkan untuk pekerja wanita dan hanya untuk satu istri pekerja yang secara resmi tercatat pada Perusahaan. Apabila memerlukan persalinan diluar fasilitas kesehatan perusahaan/ keadaan darurat dan/atau karena keadaan yang tidak terduga, maka perusahaan akan mengganti biaya yang berikut ini : a. Pelayanan dokter/bidan. b. Tiga hari perawatan untuk ibu dan anak. Besarnya pembayaran itu akan ditetapkan oleh HR Supt. Biaya konsultasi diluar fasilitas perusahaan yang tidak disetujui oleh HR Supt. akan ditanggung oleh Pekerja. 9. Susu Bayi Kecuali jika dilengkapi dengan resep dokter Perusahaan, susu bayi tidak akan diberikan atau diganti uang. 10. Keluarga Berencana Perusahaan menyediakan sarana & prasarana secara cuma-cuma untuk penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Perusahaan seperti IUD, pil KB, kondom, susuk KB dll serta fasilitas medis lainnya dan para medis.


34

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 45 FASILITAS KESEHATAN 1. Pemeliharaan Kesehatan Pada Rumah Sakit Perusahaan Plantsite. Golongan Upah 1–6 7 Ke atas

Kelas Rumah Sakit II I

Akomodasi

2. Perawatan Medis Diluar Plantsite. Kecuali dalam keadaan darurat, perawatan medis disuatu tempat diluar Plantsite memerlukan persetujuan HR Supt. guna memenuhi syarat untuk mendapatkan penggantian biaya. Persetujuan semacam itu dapat diberikan, dengan syarat bahwa semua pengeluaran yang ada hubungannya yang melebihi tarif Perusahaan yang berlaku akan ditanggung secara pribadi oleh pekerja.Tempat-tempat yang ditentukan untuk perawatan medis diluar Plantsite adalah Medan dan Jakarta. Apabila menurut pendapat HR Supt., diperlukan perawatan diluar Rumah Sakit Perusahaan, maka hal ini harus didasarkan atas klasifikasi berikut : a. Apabila tersedia 5 kelas pada satu fasilitas Kategori I II III IV V

Golongan Upah 15 Ke atas 11 – 14 7 – 10 4–6 1–3

Kelas di Rumah Sakit 1 2 3 4 5

b. Apabila tersedia 4 kelas pada satu fasilitas Kategori I II III IV

Golongan Upah 11 Ke atas 7 – 10 4–6 1–3

Kelas di Rumah Sakit 1 2 3 4

c. Apabila tersedia 3 kelas pada satu fasilitas Kategori I II III

Golongan Upah 7 Ke atas 4–6 1–3

Kelas di Rumah Sakit 1 2 3


35

Perjanjian Kerja Bersama d. Apabila tersedia 2 kelas pada satu fasilitas Kategori I II

Golongan Upah 7 Ke atas 1–6

Kelas di Rumah Sakit 1 2

Apabila hanya 1 kelas yang tersedia pada satu fasilitas, maka kelas ini akan berlaku bagi semua golongan upah. Jika kelas yang ditunjuk sesuai kategori golongan penuh bukan kehendak pasien maka fasilitas diberikan 1 tingkat keatas dari kategori kelas yang menjadi haknya. Seorang pekerja dan/atau tanggungannya yang memenuhi syarat, pertama-tama harus berkonsultasi dengan dokter praktek umum yang kemudian akan memutuskan perlunya pertimbangan dokter spesialis atau masuk Rumah Sakit. Seorang pekerja dan/atau keluarga pekerja yang melakukan perjalanan untuk alasan-alasan berikut : a. Bisnis Perusahaan/Latihan. b. Berlibur. c. Istirahat tahunan/panjang. d. Anak-anak pekerja bersekolah ditempat lain di dalam wilayah Indonesia. Penggantian untuk biaya perawatan medis dan biaya masuk Rumah Sakit yang diperlukan selama pekerja yang bersangkutan atau keluarganya tidak dapat dirawat di Rumah Sakit Perusahaan dan/atau di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perusahaan, akan diberikan setelah mengajukan permintaan untuk itu. Kelas kamar dan makanan di Rumah Sakit adalah seperti yang ditetapkan di atas. 3. Perawatan medis untuk pekerja kantor Jakarta dan Medan. Secara umum ketentuan perawatan/pengobatan yang diberlakukan untuk pekerja yang bekerja dilokasi pabrik Plantsite, juga diberlakukan untuk pekerja dan keluarganya di Jakarta dan Medan. Hanya saja karena tidak adanya dokter/Rumah Sakit Perusahaan di Jakarta dan Medan, maka perawatan/pengobatan dapat melalui dokter umum/pribadi termasuk dokter specialis bila diperlukan, serta perawatan Rumah Sakit menurut dokter yang merawat.

PASAL 46 OBAT TERLARANG, NARKOTIK DAN MINUMAN KERAS Perawatan bagi pekerja dan tanggungannya yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat terlarang, narkotik dan minuman keras yang mempengaruhi atau membawa akibat pada kesejahteraan umum/masyarakat, dianggap sebagai


36

Perjanjian Kerja Bersama hal yang tidak dapat ditolerir dan setiap ongkos pengobatan untuk itu akan menjadi tanggung jawab pekerja yang bersangkutan.

PASAL 47 KEMANDULAN Kemandulan dianggap sebagai penyakit dan pengobatannya ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan dengan syarat-syarat : 1. Masa kerja di perusahaan minimum 3 tahun. 2. Menunjukkan hasil kerja yang baik dan tidak pernah dapat peringatan. 3. Belum punya anak/anak angkat Bantuan akan dihentikan setelah diketahui dengan pasti berdasar hasil rujukan medis yang menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan untuk hamil.

PASAL 48 BAYI TABUNG Pengobatan untuk mendapatkan keturunan melalui "Teknik Bayi Tabung" tidak ditanggung oleh Perusahaan.

PASAL 49 PENGGANTIAN BIAYA BAGI PERAWATAN MEDIS DILUAR PLANTSITE Penggantian biaya perawatan/pengobatan melalui dokter spesialis bila diperlukan akan diperhitungkan dalam hal-hal dimana pekerja dan atau tanggungannya berada diluar Daerah Operasi (Plantsite) dan keadaannya tidak memungkinkan untuk datang dan melaporkan perawatan yang diperlukan ke Rumah Sakit Perusahaan.

PASAL 50 BANTUAN PERAWATAN BAGI TANGGUNGAN DARI PEKERJA YANG MENINGGAL Istri/suami dan anak-anak yang terdaftar sebagai tanggungan Perusahaan pada saat pekerja meninggal, sampai dengan usia 21 tahun atau 25 tahun bila masih kuliah, belum menikah dan tidak mempunyai penghasilan tetap, dapat dilayani di Rumah Sakit Perusahaan untuk berobat jalan dan rawat inap maksimal selama 15 hari. Setelah 15 hari, biaya perawatan dibebankan sebesar 25% kepada orangtuanya. Fasilitas ini akan gugur bila janda/duda pekerja menikah lagi.


37

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 51 BANTUAN PERAWATAN BAGI PENSIUNAN DAN JANDA/DUDA DARI PENSIUNAN 1. Pekerja yang PHK karena pensiun normal, pensiun dipercepat, karena alasan kesehatan dan karena meninggal dunia (janda/dudanya), pada saat sebelum memasuki masa pensiun dapat memilih alternatif bantuan pengobatan pasca PHK sbb.: a). Bantuan Pengobatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Perusahaan atau poliklinik dan dokter rujukan Pertamina sesuai dengan ketentuan berikut : − Rawat jalan ditanggung Perusahaan sepenuhnya. − Rawat inap maksimal 15 hari, ditanggung oleh Perusahaan sepenuhnya. Sesudah 15 hari biaya ditanggung oleh pensiunan 25% dan sisanya ditanggung oleh Perusahaan. Fasilitas ini hanya diberikan selama PT. Arun masih ada. b). Lumpsum pengganti fasilitas perawatan kesehatan yang besarnya sbb : − Golongan upah 12 keatas − Golongan upah 7- 11 − Golongan upah 6 kebawah

: Rp 84.506.625,: Rp 70.615.125.: Rp 56.723.625.-

Pajak penghasilan akan ditanggung oleh Perusahaan. Tarif tersebut akan disesuaikan dengan 5% setiap tanggal 1 Januari pada tahun-tahun berikutnya. Penyesuaian ini hanya diberlakukan bagi pensiunan yang pensiun pada atau setelah tanggal penyesuaian. 2. Bagi pekerja yang pensiun karena sebab selain diatas, tidak mendapat fasilitas kesehatan atau lumpsum pengganti kesehatan. Hal-hal lain yang belum diatur pada ayat ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.


38

Perjanjian Kerja Bersama BAB X PERJALANAN DINAS

PASAL 52 PENGERTIAN Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang pekerja dari lokasi kerja ke daerah lainnya untuk keperluan tugas perusahaan atau untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas di perusahaan dengan biaya perusahaan atau perjalanan medis atas biaya perusahaan.

PASAL 53 PERJALANAN DALAM NEGERI Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pekerja dari lokasi kerja ke daerah lainnya dalam wilayah Indonesia, diatur sebagai berikut : 1. Transportasi Semua perjalanan dinas harus diatur atas dasar perjalanan melalui rute yang paling ekonomis dan langsung. Jika menyangkut perjalanan melalui udara, maka haruslah didasarkan atas kelas ekonomi, kecuali untuk tingkat Manager keatas yang akan diberikan kelas bisnis. 2. Sistim Biaya Perjalanan Dinas a. Sistim pengeluaran biaya (Full Actual/Semi Actual). Jenis-jenis biaya yang ditanggung adalah: 1) Biaya hotel yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah. Klasifikasi hotel diatur didalam Peraturan tersendiri. 2) Biaya-biaya pengeluaran, haruslah wajar dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang sah bila diatas Rp 70.000,- Untuk makan maksimal Rp.300.000.- setiap makan (termasuk pajak & jasa) bila dengan bill. 3) Ruang Konperensi, ruang resepsi di hotel jika termasuk dalam pengeluaran untuk hotel, harus disetujui terlebih dahulu kewajarannya oleh VPD/PD.


39


4) Biaya transportasi dari dan ke Bandara/Hotel pada waktu kedatangan dan keberangkatan sebesar tarif sbb: Airport - Hotel atau sebaliknya di Jakarta Rp 150.000,- /sekali jalan. Airport - Hotel atau sebaliknya di Medan, dengan dilengkapi keterangan resmi dari kantor Perwakilan Medan, Rp 70.000,- /sekali jalan. Airport - Hotel atau sebaliknya selain di kota Jakarta & Medan Rp 85.000,- /sekali jalan. Dan bila melebihi tarif tersebut harus dilengkapi dengan kwitansi resmi (official receipt). 5) Pajak lapangan udara (airport taxes) seperti yang berlaku. 6) Uang saku sebesar tarif yang ditentukan oleh Perusahaan. 7) Biaya transportasi antar kota mengacu kepada tarif yang ditentukan oleh Perusahaan. 8) Biaya transportasi dalam kota (hotel – tempat tugas/berobat) atau sebaliknya = Rp.70.000.- untuk sekali jalan. 9) Jika seorang isteri/suami pekerja mengikuti perjalanan dinas pekerja yang disetujui oleh perusahaan, pekerja tersebut bisa menggunakan sistim “Semi Actual” atau “Full Actual” dan isteri/suami pekerja hanya memperoleh : - Meal Allowance sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari (Semi Actual) atau biaya makan nyata dilengkapi dengan kwitansi/bill maksimum Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali makan. - Uang saku sesuai dengan tarif yang diatur oleh Perusahaan - Airport tax. b. Sistim Biaya Full Perdiem: 1)

2)

Perjalanan dinas ke Jakarta: Pekerja golongan 7 keatas Pekerja golongan 6 kebawah

: Rp. 440.000/hari : Rp. 385.000/hari

Perjalanan dinas ke kota lain selain Jakarta: Pekerja golongan 7 keatas : Rp. 385.000/hari Pekerja golongan 6 kebawah : Rp. 330.000/hari


40


Tarif tersebut diatas akan disesuaikan sebesar 10% pada setiap tanggal 1 Januari pada tahun-tahun berikutnya. 3)

Pada hari kepulangan dihitung Full Perdiem, tanpa melihat jam kepulangan.

4)

Jika seorang isteri/suami pekerja mengikuti perjalanan dinas pekerja yang disetujui oleh perusahaan dan pekerja tersebut menggunakan sistim perdiem, maka untuk pekerja diberikan 100% tarip perdiem sedangkan isteri/suami pekerja 40% dari tarip perdiem yang berlaku.

c. Residential Training Untuk pelatihan/training dalam negeri dengan akomodasi dan makan yang disediakan oleh penyelenggara (residential), untuk menutupi biaya-biaya insidentil Perusahaan akan memberikan uang saku sebesar tarif yang berlaku. 3. Kelebihan bagasi yang diperkenankan adalah 10kg untuk perjalanan sampai dengan 6 bulan, 20 kg untuk perjalanan lebih dari 6 bulan. 4. Perjalanan Medis a. Rawat jalan Jika pasien dan pendamping menggunakan Sistim Actual atau Semi Actual, maka biaya perjalanan diatur seperti biaya perjalanan dinas pasal 53 ayat 2a dengan catatan fasilitas berikut ini diberikan hanya untuk 1 (satu) orang: 1) Hotel room 2) Transport dari dan ke Bandara/Hotel pada waktu kedatangan dan keberangkatan 3) Transport lokal Jika pasien dan pendamping menggunakan sistim ”full perdiem”, maka pasien diberikan 100% tarif ”full perdiem” dan pendamping 40% tarif ”full perdiem”. Untuk perjalanan medis keluar negeri menggunakan sistim full actual atau semi actual. b. Rawat Inap Selama rawat inap, pasien tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Perusahaan. Selama rawat inap jika pendamping menggunakan sistim “full actual” atau “semi actual”, maka biaya perjalanan diatur seperti biaya perjalanan dinas pasal 53 ayat 2a. Jika pendamping menggunakan “full perdiem”, maka pendamping diberikan 100% tarif “full perdiem”.


41

Perjanjian Kerja Bersama Pasien yang tidak disediakan baju oleh Rumah Sakit, laundrynya menggunakan system actual. c. Hotel untuk perjalanan Medis satu tingkat dibawah klasifikasi hotel untuk perjalanan dinas.

PASAL 54 PERJALANAN LUAR NEGERI Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pekerja dari lokasi kerja ke daerah lainnya diluar wilayah Indonesia, diatur sebagai berikut : 1. Transportasi Penggolongan fasilitas angkutan udara untuk semua pekerja diatur melalui rute yang paling ekonomis dan langsung sebagai berikut: a. Waktu penerbangan lebih dari 9 jam : 1) Kelas bisnis (kelas berikut dibawah kelas I) untuk tingkat Superintendent keatas 2) Kelas Ekonomi untuk yang lainnya. b. Waktu penerbangan lebih dari 5 jam sampai 9 jam 1) Kelas Bisnis untuk tingkat Manager keatas 2) Kelas Ekonomi untuk lainnya. c. Waktu penerbangan kurang dari 5 jam : Kelas ekonomi 2. Sistim Biaya Perjalanan Dinas Sistim biaya perjalanan dinas adalah sistim pengeluaran biaya sesungguhnya (Full Actual). Jenis - jenis biaya yang ditanggung adalah : a. Biaya hotel yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan klasifikasinya. b. Biaya-biaya pengeluaran yang sesungguhnya haruslah wajar dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang sah bila diatas US$ 25. c. Uang saku sebesar tarif yang ditentukan oleh Perusahaan. d. Biaya personal telephone maksimal 2 kali dalam seminggu, durasi maksimal 6 menit per telephone yang dilengkapi dengan bill resmi. 3. Tunjangan Pakaian Pekerja yang mengadakan perjalanan untuk pertama kali di daerah-daerah beriklim sedang/dingin berhak untuk menerima tunjangan pakaian sebesar US$ 375 jika di musim dingin atau US$ 300 jika tidak dimusim dingin. Bagi anggota keluarga yang disetujui untuk mengikuti, tunjangan yang diberikan sejumlah : a. 2/3 untuk istri dan anak-anak yang berumur 12 tahun ke atas. b. 1/2 untuk anak-anak dibawah umur 12 tahun.


42

Perjanjian Kerja Bersama Catatan: Tunjangan ini dapat diberikan lagi pada keberangkatan berikutnya setelah selang waktu melebihi 3 tahun. 4. Bagi Manager keatas, pengeluaran representasi penggantiannya atas dasar bukti-bukti yang sah.

dapat

diminta

5. Kelebihan bagasi yang diperkenankan dan dapat diganti adalah 10 kg per orang untuk perjalanan sampai 3 bulan dan 20 kg per orang untuk perjalanan lebih dari 3 bulan. 6. Bagi anggota-anggota keluarga yang disetujui untuk menyertai perjalanan dinas (bukan untuk pelatihan dan pengembangan), maka biaya perjalanannya mengacu kepada peraturan yang sama. 7. Residential Training Bagi latihan/kursus dimana akomodasi dan makan disediakan oleh penyelenggara (residential), Perusahaan hanya memberikan uang saku yang besarnya sesuai tarif Perusahaan.


43

Perjanjian Kerja Bersama BAB XI FASILITAS PESAWAT & PERUMAHAN PERUSAHAAN

PASAL 55 FASILITAS PESAWAT Selain untuk keperluan dinas dan cuti pekerja, fasilitas pesawat Perusahaan akan diberikan kepada pekerja dan tanggungannya untuk keperluan perjalanan lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk keperluan perjalanan pribadi (Personal Business/PB), akan diberikan fasilitas tempat duduk pesawat Lhokseumawe-Medan pulang pergi kepada pekerja dan tanggungannya sbb: a. Golongan 7 keatas 3 kali setahun. b. Golongan 6 kebawah diberikan 2 kali untuk pekerja serta istri/suami dan 1 kali untuk anak anak dalam setahun. c. Fasilitas ini dapat dipertukarkan sesama anggota keluarga. d. Fasilitas ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau diperjual-belikan. 2. Satu tempat duduk setahun Medan-Lhokseumawe atau sebaliknya pulang pergi bagi masing-masing orang tua dan mertua untuk semua pekerja. Orang tua yang mempunyai anak/menantu yang bekerja di Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, fasilitas ini hanya dapat diberikan melalui salah satu anak/menantu. 3. Untuk keperluan emergency pekerja. Agar pemberian fasilitas ini dapat berjalan dengan baik dan adil, maka diatur sebagai berikut: Untuk keperluan nomor 1 dan 2 di atas pekerja harus memesan tempat duduk (booking) selambat-lambatnya seminggu sebelum tanggal berangkat yang diinginkan. Prioritas peruntukan/pemberian tempat duduk pesawat diatur sebagai berikut: a. Prioritas I : untuk perjalanan dinas dan emergency b. Prioritas II : untuk perjalanan berobat c. Prioritas III : untuk perjalanan cuti d. Prioritas IV : untuk perjalanan urusan pribadi, orang tua/mertua

PASAL 56 FASILITAS PERUMAHAN Pembagian kelas perumahan perusahan disesuaikan dengan golongan upah dan jabatan dari pekerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan.


44

Perjanjian Kerja Bersama BAB XII PEMINDAHAN & PEMULANGAN

PASAL 57 PEMINDAHAN Yang dimaksud dengan pemindahan ialah pemindahan pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja yang lain. 1. Untuk pelaksanaan tugas Perusahaan atau dalam rangka "tour of duty" dan "tour of area" pada setiap waktu yang diperlukan, Pimpinan Perusahaan dapat memindahkan pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja yang lainnya. 2. Pekerja yang akan dipindahkan akan diberitahukan dalam waktu secukupnya. 3. Setiap pemindahan pekerja, diatur/dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan secara tertulis. 4. Dalam penunjukan pekerjaan/pemindahan, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesanggupan pekerja dan dimana mungkin keinginannya dipertimbangkan.

PASAL 58 PEMULANGAN 1. Pekerja yang PHK dan berhak mendapat PAP (Penghargaan Atas Pengabdian) diberikan biaya pemulangan beserta keluarga ketempat lahir pekerja atau istri/suami atau tempat penerimaan pekerja di wilayah Republik Indonesia, untuk pekerja plantsite, pemulangannya minimal Medan. 2. Pekerja yang PHK dan mendapat SAMK (Santunan Atas Masa Kerja) diberikan biaya pemulangan beserta keluarga sampai ketempat penerimaan saja. 3. Pekerja yang PHK tanpa pembayaran pesangon apapun, berdasarkan permintaan pekerja dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan beserta keluarganya ke tempat penerimaan.


45

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 59 BIAYA PINDAH / PEMULANGAN 1. Perusahaan akan memberikan tunjangan pemindahan/pemulangan, premi asuransi dan keperluan lain sebesar 125% upah, tidak tergantung pada besarnya keluarga. 2. Biaya pembuatan peti kayu untuk barang-barang rumah tangga didasarkan atas tingkat harga pasar yang biasa dan sampai batas-batas berikut : a. Pekerja : 6 M3 b. Istri : 6 M3 c. Anak (maksimum 3 anak) : 1 M3/anak Jumlah Maksimum : 15 M3/keluarga 3. Biaya pindahan non-peti ditetapkan sebesar 15 M3/keluarga. 4. Ongkos pengepakan per M3 didasarkan atas tarif resmi yang berlaku dari perusahaan pengepakan. 5. Ongkos transportasi pembongkaran.

darat

dengan

truk

termasuk

pemuatan

dan

6. Ongkos taksi/mobil untuk pekerja dan tanggungannya yang didasarkan atas ongkos yang sebenarnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan tentang "Perjalanan Dinas". 7. Biaya penginapan dan makan dalam perjalanan Transit dalam wilayah Indonesia, jika ada, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan, tidak berlaku bagi waktu perjalanan satu hari dan kepindahan didalam satu daerah. 8. Tarif pada butir 2 s/d 6 akan ditinjau secara berkala dan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.

PASAL 60 BANTUAN MAKAN Guna membantu pekerja yang dipindahkan karena alih tugas di lingkungan PT Arun, Perusahaan akan menyediakan untuk pekerja dan tanggungannya, makan secara cuma-cuma atau menanggung biaya makan untuk selama 14 hari, meliputi 7 hari di tempat lama dan 7 hari di tempat baru. Untuk pekerja yang dipindahkan ke Pertamina atau pemulangan karena PHK diberikan makan selama 7 hari sebelum hari keberangkatan dan akomodasi di fasilitas Perusahaan di Lhokseumawe selama 2 hari.


46

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 61 PENGINAPAN Sambil menunggu kedatangan para tanggungannya, pekerja yang tempat kerjanya di Daerah Operasi (Plantsite) dapat tinggal di Wisma/Dormitory, disebabkan belum tersedianya perumahan Perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pekerja yang tinggal di Dormitory atau akomodasi Perusahaan yang lain yang perawatannya ditanggung oleh Perusahaan, akan dibebankan biaya sebesar tarif yang berlaku sebagai biaya perawatan, akomodasi & makan.

PASAL 62 LAIN-LAIN Agar teratur pengurusan relokasi dan tersedia cukup waktu untuk persiapan, pekerja akan diberi libur dengan upah untuk waktu tertentu guna mengurus kepindahannya. Pekerja yang tempat penerimaannya sama dengan tempat penugasan/pemulangan akan diberi libur 2 (dua) hari kalender. Pekerja yang tempat penerimaannya tidak sama dengan tempat penugasan/pemulangan atau dipindahkan dari satu tempat penugasan ke tempat penugasan lainnya akan diberi 10 (sepuluh) hari kalender termasuk waktu perjalanan.


47

Perjanjian Kerja Bersama BAB XIII BANTUAN PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN

PASAL 63 UNTUK PEKERJA 1. Kebijaksanaan Dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan, maka SDM yang terampil dan professional merupakan kunci dan asset utama Perusahaan. Untuk menjawab tantangan tersebut pekerja sebagai asset perusahaan perlu secara terus menerus ditingkatkan kemampuannya baik berupa ketrampilan/skill maupun dalam hal Managerial. 2. Metode Pendidikan dan pengembangan pekerja dapat dilaksanakan dalam dua garis besar yaitu : a. Belajar sambil bekerja (learning by doing) di tempat kerja. Belajar sambil bekerja ini dapat dilakukan langsung dibawah bimbingan atasan yang bersangkutan (coaching) dan dengan membaca buku, literatur atau majalah/bulletin ilmiah. Untuk hal ini pekerja diberikan kesempatan menjadi anggota perkumpulan professional dan berlangganan literatur yang ada yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya. b. Belajar pada institusi diluar tempat kerja dengan meninggalkan pekerjaan. Kegiatan belajar diluar tempat kerja dapat berupa : 1) On the job training diperusahaan lain 2) Menghadiri Training/Pelatihan/Kursus dan Seminar yang diselenggarakan secara swakelola atau oleh pihak ketiga. 3) Mengikuti pendidikan formal maksimal sampai dengan Strata 2 (S2) Untuk hal ini kepada pekerja akan diberikan kesempatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan perusahaan saat ini maupun yang diprogram sesuai kebutuhan perusahaan yang akan datang. Syarat-syarat pemberian bantuan, besarnya pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.


bantuan

dan

48

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 64 UNTUK ANAK PEKERJA 1.

Kebijaksanaan Perusahaan memberikan bantuan untuk pekerja dalam pengadaan fasilitas pendidikan anaknya mulai dari Taman Kanak-kanak sampai ke Perguruan Tinggi, termasuk anak yang cacat mental untuk mendapatkan pendidikan sosial.

2.

Persyaratan Anak-anak dari para pekerja tetap yang memenuhi kriteria sbb : a. Belajar di Perguruan Tinggi (Program Diploma I s/d S3) 1) Berumur dibawah 25 tahun 2) Belum menikah 3) Belum mempunyai penghasilan sendiri b. Pendidikan Sosial bagi anak-anak cacat mental 1) Berumur di bawah 18 tahun 2) Rekomendasi dari Rumah Sakit Perusahaan 3) Belum menikah

3.

Fasilitas Sekolah Perusahaan Perusahaan menyediakan dan menyelenggarakan sekolah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja & keluarga. Agar sekolah dapat diselenggarakan seefisien mungkin dan efektif, Perusahaan menunjuk suatu badan bebas dibidang pendidikan untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan sekolah perusahaan yang harus menuruti semua Petunjuk Perusahaan, Undang-Undang yang berlaku dan Peraturan Pemerintah.

4.

Kewajiban Perusahaan adalah menyediakan : a. Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan b. Anggaran biaya untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah termasuk upah guru c. Bantuan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dari staff pengajar.

5.

Uang Sekolah dan Iuran-iuran lain Untuk mendukung kegiatan atau program ekstra-kurikuler yang melebihi anggaran yang disetujui dan dipersiapkan dalam tahun berjalan, iuran atau sumbangan dapat dikumpulkan dari para orang-tua/wali murid.

6.

Perusahaan memberikan potongan 50% dari tarif untuk pihak ke 3 biaya/iuran BP3 bagi anak Pensiunan PT Arun.

7.

Bantuan untuk anak pekerja yang Sekolah Kejuruan/khusus. Bantuan untuk anak sekolah yang jurusannya tidak ada pada sekolah Perusahaan akan diberikan sesuai tarif sbb :


49


Sekolah setingkat SMU : Rp 140.000/bulan Sekolah setingkat SMP : Rp 120.000/bulan Sekolah setingkat SD : Rp 100.000/bulan Pajak atas bantuan ini ditanggung oleh Perusahaan. Pekerja harus melaporkan kepada perusahaan dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah anak yang bersangkutan. 8.

Bantuan Untuk Anak Yang Kuliah Bagi pekerja yang anaknya kuliah di Perguruan Tinggi, Perusahaan akan memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 300.000,- per bulan. Bantuan tersebut akan dibayarkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sbb: a) Diberikan kepada anak yang masih kuliah dan yang bersangkutan berumur dibawah 25 tahun. b) Bantuan akan dihentikan jika anak tersebut sudah tamat/diwisuda/ menikah. c) Melampirkan bukti masih kuliah dari Universitas/Perguruan Tinggi terkait. d) Bantuan tiket kepada anak yang masih kuliah dibayar penuh walaupun belum berakhir satu tahun. Pajak atas bantuan ini ditanggung oleh Perusahaan.

9.

Bantuan Untuk Anak Pekerja Kantor Medan dan Jakarta. Bagi pekerja kantor Medan dan Jakarta, Perusahaan memberikan bantuan uang sekolah untuk anak pekerja yang besarnya setara dengan bantuan bagi anak pekerja yang sekolah kejuruan/khusus.


50

Perjanjian Kerja Bersama BAB XIV PENGHARGAAN PASAL 65 KENAIKAN GOLONGAN JASA LUAR BIASA Pekerja yang dinilai telah memberikan jasa luar biasa kepada Perusahaan dan ia tidak dalam masa peringatan, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan antara lain berupa: 1. Kenaikan golongan upah 1 (satu) tingkat 2. Wisata beserta istri/suami 3. Plakat/Piagam penghargaan Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Perusahaan.

PASAL 66 KENAIKAN GOLONGAN ANUMERTA Pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dapat diusulkan untuk diberikan kenaikan golongan upah 1 (satu) tingkat diatas golongan upahnya, dengan catatan kecelakaan kerja tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja dan pekerja tersebut tidak dalam masa peringatan.

PASAL 67 KENAIKAN GOLONGAN KHUSUS Pekerja dapat diusulkan untuk diberikan kenaikan golongan upah khusus 1 (satu) tingkat diatas golongan upah pekerja, jika memenuhi persyaratan berikut : 1. Telah berada pada golongan upah yang sama secara terus menerus minimum selama 8 (delapan) tahun 2. Tidak dalam masa peringatan 3. Berdasarkan keadaan pada saat itu, tidak ada kemungkinan bagi pekerja untuk dipromosikan ke jabatan lain dengan golongan jabatan lebih tinggi. Kenaikan golongan khusus yang diberikan 1 (satu) kali selama masa kerja di Perusahaan dan dapat dilaksanakan kapan saja jika semua persyaratan diatas dipenuhi.


51

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 68 KENAIKAN GOLONGAN PENGHARGAAN Pekerja yang akan memasuki MPP dapat diusulkan untuk diberikan kenaikan golongan penghargaan 1 (satu) tingkat diatas golongan upah, jika memenuhi persyaratan yang diatur oleh Perusahaan.

PASAL 69 PENGHARGAAN ULANG TAHUN DINAS 1. Perusahaan akan memberikan Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) kepada pekerja yang memiliki masa dinas di Perusahaan secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, 30 (tiga puluh) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun. 2. Pemberian penghargaan Ulang Tahun Dinas kepada pekerja yang sedang menjalani pembebasan sementara dari tugas (skorsing) ditunda sampai ada keputusan Perusahaan. 3. Penghargaan yang diberikan kepada pekerja seperti diatas berupa : a. Piagam penghargaan ulang tahun dinas b. Uang hadiah ulang tahun dinas c. Lencana yang terbuat dari perunggu Uang hadiah UTD diberikan berdasarkan index penghargaan sebagaimana diatur oleh Perusahaan. Pajak atas uang hadiah ulang tahun dinas ditanggung oleh pekerja.

PASAL 70 PENGHARGAAN DONOR DARAH Perusahaan akan memberikan penghargaan berupa Lencana emas & Piagam penghargaan kepada pekerja yang telah menyumbangkan/menjadi peserta donor darah yang ketentuannya diatur oleh Perusahaan. Untuk pendonor darah diatas 40 kali akan disesuaikan dengan peraturan PMI.


52

Perjanjian Kerja Bersama BAB XV DISIPLIN , TINDAKAN DISIPLIN DAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN

PASAL 71 DISIPLIN 1. Perusahaan berusaha untuk mempertahankan disiplin yang baik dan mengembangkan perasaan saling hormat menghormati serta penuh pengertian terhadap hak-hak dan tanggung jawab antara Perusahaan dan para pekerja. 2. Oleh karenanya, Perusahaan perlu memberikan petunjuk, bimbingan dan instruksi (melalui penyelia) sehingga pengambilan tindakan demi tegaknya disiplin dapat dibatasi seminimal mungkin. Perlu disadari, bahwa tujuan Perusahaan dalam mengambil tindakan disiplin, adalah bersifat memperbaiki serta mendidik. 3. Dengan demikian, terhadap pekerja yang melanggar peraturan selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan pekerja itu cukup berat, Perusahaan akan menggunakan haknya untuk memutuskan hubungan kerja pekerja yang bersangkutan, berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

PASAL 72 PETUNJUK TINDAKAN DISIPLIN 1. Petunjuk tindakan disiplin ini memuat jenis tindakan disiplin yang akan diambil terhadap pelanggaran peraturan dan tata tertib Perusahaan, sesuai dengan tingkat berat-ringannya pelanggaran itu dan didasarkan kepada sifat serta seringnya pelanggaran yang dilakukan. Petunjuk ini hendaknya tidak dianggap telah memuat semua pelanggaran yang dilakukan pekerja Contoh jenis pelanggaran dan ketentuan sanksi dapat dilihat pada Lampiran No. 3. Jika seorang penyelia ingin menanyakan atau meragukan tindakan yang akan diambil, diharapkan berkonsultasi dengan Bagian HR. 2. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas dianggap kumulatif (berganda). Jika seorang pekerja yang melakukan beberapa pelanggaran yang tidak ada hubungan satu dengan lainnya dapat dikenakan tindakan disiplin berganda berdasarkan berbagai pelanggaran tersebut, asalkan pertimbangan-pertimbangan mengenai berat-ringannya pelanggaran-pelanggaran yang tidak saling berhubungan tersebut telah diberikan dengan tepat.


53

Perjanjian Kerja Bersama 3. Tindakan-tindakan tersebut dibawah ini diberikan sebagai petunjuk berat ringannya sebuah tindakan: a. Peringatan Lisan yang diberikan dalam bentuk tertulis (Reprimand) Terhadap pekerja yang ternyata tidak mengikuti aturan-aturan kerja dan tidak memenuhi syarat-syarat ketertiban, dapat dilakukan tindakan disiplin yang bermaksud untuk mendidik pekerja sehingga tidak akan terulang lagi perbuatan yang tidak semestinya. Salah satu tindakan penting guna memupuk dan memelihara kewibawaan dan hubungan kepekerjaan dengan baik ialah dengan jalan mengadakan komunikasi tatap muka. Hubungan inilah yang perlu dipergunakan oleh penyelia, tidak hanya untuk memberi perintah dan menerima pemberitahuan/laporan, tetapi juga untuk mengemukakan kepuasan tentang hasil kerja dan untuk memberi teguran kepada bawahan. Teguran lisan diberikan oleh penyelia kepada pekerja bawahannya, jika yang bersangkutan telah melakukan kesalahan/atau pelanggaran kecil (asal saja tidak dilakukan berkali-kali) seperti : 1) Kekurangan dalam prestasi kerja, misalnya tidak melaksanakan perintah dengan semestinya 2) Melanggar peraturan-peraturan Perusahaan yang berlaku, misalnya terlambat masuk kerja, tanpa pemberitahuan 3) Kekurangan-kekurangan dalam menyelenggarakan kewajibankewajibannya yang timbul dari hubungan dinas, misalnya kurang merawat barang-barang Perusahaan yang dipercayakan kepadanya 4) Dan lain lain. b. Surat Peringatan (SP) 1) Surat Peringatan karena penilaian tahunan kurang memenuhi syarat. Surat ini disiapkan oleh Bagian HR ditanda-tangani & disampaikan oleh Manager dan/atau Superintendent yang bersangkutan dengan maksud memberi peringatan kepada pekerja yang bersangkutan yang juga dapat mempengaruhi kenaikan upah dan kenaikan golongan. Jika prestasi kerja yang bersangkutan sesudah surat yang bersifat mendidik itu disampaikan masih juga tidak memenuhi syarat, maka sesudah 3 (tiga) bulan akan menyusul surat peringatan terakhir dan jika kemudian hasilnya masih tidak memuaskan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja karena tidak memenuhi syarat yang diperlukan. 2) Surat Peringatan (SP) karena suatu kesalahan/pelanggaran. Surat ini dibuat oleh atasan langsung kepada pekerja yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Bagian HR/Industrial Relation & Poldev, dengan sistimatika sebagai berikut :


54


No 1 2 3

Deskripsi SP I SP II, SP I/II SP III, SP I/III

Gol. Upah S/D 6/ 6 Supv. Supt. Div. Mgr.

Gol. Upah 7 – 11 Supt. Div. Mgr. VPD

Gol. Upah 12 keatas Div. Mgr. VPD PD

a). Dikeluarkan secara berurutan kerena pengulangan kesalahan: (1) Surat peringatan pertama (SP-I), jika belum pernah disampaikan suatu surat peringatan, berlaku selama 3 bulan. (2) Surat peringatan kedua (SP-II), jika melakukan kembali pelanggaran PKB dan Policy & Procedure Guide (P&PG) Perusahaan masih dalam masa berlakunya surat peringatan pertama. Surat Peringatan ini berlaku selama 6 bulan. (3) Surat peringatan ketiga atau terakhir (SP-III), jika masih melakukan pelanggaran PKB dan Policy & Procedure Guide (P&PG) dalam masa berlakunya surat peringatan kedua, berlaku selama 6 bulan. b). Dikeluarkan karena bobot/beratnya jenis pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran dan ketentuan sanksi pada Lampiran No. 3. (1) Surat peringatan pertama (SP-I), jika pekerja melakukan pelanggaran PKB sesuai dengan Lampiran No. 3 dan Policy & Procedure Guide (P&PG), dan tidak sedang dalam masa peringatan. Surat Peringatan ini berlaku selama 3 bulan. (2) Surat peringatan pertama dan kedua (SP I/II), jika pekerja melakukan pelanggaran PKB sesuai dengan Lampiran No. 3 dan Policy & Procedure Guide (P&PG) dan tidak sedang dalam masa peringatan. Surat Peringatan ini berlaku selama 6 bulan. (3) Surat peringatan pertama dan terakhir (SP-I/III), jika pekerja melakukan pelanggaran PKB sesuai dengan Lampiran No. 3 dan Policy & Procedure Guide (P&PG) dan tidak sedang dalam masa peringatan. Surat Peringatan ini berlaku selama 6 bulan. 3). Jika setelah dikeluarkannya surat peringatan bersifat “terakhir” masih terulang lagi hal yang tercela, pekerja yang bersangkutan dapat diputuskan hubungan kerjanya.


55

Perjanjian Kerja Bersama 4). Cara menyampaikan surat peringatan: a). Surat-surat peringatan dibuat oleh atasan pekerja yang akan menerima surat itu dan ditanda-tangani sesuai dengan kewenangannya. b).

Surat peringatan dibuat rangkap 3 (tiga) dan didistribusikan sbb.: Asli : Untuk Pekerja yang bersangkutan Tindasan I : Untuk arsip HR Tindasan II : Untuk arsip Divisi/Seksi yang bersangkutan

c).

Surat peringatan ini harus ditanda-tangani oleh pekerja yang bersangkutan sebagai tanda terima. Contoh surat peringatan dapat dilihat pada Lampiran No. 1.

d).

Surat peringatan ini harus disampaikan secepat mungkin. Jika pekerja menolak menanda-tangani surat peringatan sebagai tanda terima, maka yang mengeluarkan surat peringatan itu membacakan dihadapan pekerja tersebut isi dari surat peringatan itu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal ini bagian yang bersangkutan membuat catatan pada surat peringatan tersebut, bahwa “isi surat peringatan” termaksud telah dibacakan, tetapi ditolak oleh yang bersangkutan. Dalam hal demikian, maka surat peringatan itu ditanda-tangani pula oleh kedua orang saksi yang hadir.

c.

Pencabutan Fasilitas Sanksi berupa pencabutan fasilitas diatur tersendiri oleh Perusahaan.

d.

Penundaan Kenaikan Upah Penundaan kenaikan upah dapat diberlakukan kepada pekerja antara lain karena : 1) Prestasi kerja kurang memuaskan 2) Suatu keputusan Perusahaan 3) Sedang menjalani hukuman dari Perusahaan Pekerja yang mendapat Surat Peringatan terakhir (sederajat) atau lebih berat, tidak mendapat kenaikan upah. selama masa berlakunya Surat Peringatan.

e.

Penundaan Kenaikan Golongan Penundaan kenaikan golongan diberlakukan antara lain karena melanggar ketentuan Perusahaan dan/atau Peraturan Pemerintah. Bila jangka waktu penundaan kenaikan upah dan golongan berakhir maka pelaksanaan kenaikan selanjutnya tidak berlaku surut.

f.

Penurunan Pangkat/Golongan Keputusan tentang penurunan pangkat/golongan dilakukan dengan keputusan VPD/PD, sesuai dengan batas wewenang yang berlaku.


56

Perjanjian Kerja Bersama Penurunan pangkat/golongan berakibat turunnya upah berikut fasilitas lainnya untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Apabila masa berlakunya tindakan disiplin sudah berakhir, maka pangkat/golongan dan upah akan ditinjau kembali untuk dikembalikan sesuai dengan sebelum masa berlakunya tindakan disiplin tersebut. g.

Pemindahan (Rotasi/Mutasi) Karena kesalahannya, pekerja dapat dipindahkan ke golongan jabatan yang lebih rendah atau kelokasi kerja yang lain.

h.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemutusan Hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Bab XIX.

PASAL 73 PELAKSANAAN 1. Tindakan disiplin hanya dapat diambil setelah ada laporan pelanggaran dan suatu penyelidikan yang mendalam memberikan petunjuk bahwa seorang pekerja secara nyata melakukan pelanggaran. 2. Tindakan disiplin hanya dapat dilakukan oleh penyelia langsung dari pekerja yang bersangkutan atau penyelia yang berwenang.

PASAL 74 PENJERNIHAN TINDAKAN DISIPLIN Jika pekerja yang bersangkutan menunjukkan perbaikan yang nyata serta kemauan baik dan ini ditegaskan secara tertulis oleh penyelia yang bersangkutan, catatan atas tindakan disiplin terhadap pekerja tersebut dapat dijernihkan.

PASAL 75 PERTENTANGAN KEPENTINGAN 1. Guna menghindari adanya kemungkinan penyalah-gunaan jabatan, diharapkan agar pimpinan dan pekerja tidak mencampur baurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, dalam hal ini terhadap supplier, kontraktor, sub-kontraktor, atau organisasi lainnya ataupun perseorangan yang mengadakan ikatan kerja dengan Perusahaan. Demikian pula, dalam segala pekerjaan (supply barang konstruksi, dll) atau pekerjaan lain yang menyangkut kepentingan Perusahaan diharuskan adanya suatu sistim penawaran (tender) dengan cara persaingan yang murni dan transparan.


57


2. Hal tersebut dibawah ini termasuk dalam pertentangan kepentingan, yaitu : a. Pekerja ataupun anggota keluarga yang mempunyai kepentingan didalam suatu badan usaha yang memperoleh pekerjaan dari Perusahaan. b. Pekerja atau anggota keluarganya yang membeli, menjual atau menyewakan barang-barang fasilitas atau peralatan dari atau kepada Perusahaan, badan-badan hukum lain ataupun usaha perorangan yang mengadakan ikatan kerja dengan Perusahaan. c. Pekerja ataupun anggota keluarganya yang memperoleh keuntungankeuntungan lainnya dari benda tersebut. d. Pekerja yang bekerja pada perusahaan lain, ataupun sebagai konsultan bagi perseorangan atau perusahaan lain yang mengadakan ikatan kerja dengan perusahaan. e. Pekerja yang memberikan kepada siapapun yang bukan pekerja perusahaan, data-data atau informasi rahasia mengenai perusahaan, seperti data-data yang berhubungan dengan keputusan mengenai pabrik, penghasilan, keuntungan atau rencana perusahaan atau data tersebut untuk kepentingan pribadi, tanpa adanya suatu delegasi wewenang. f. Pekerja atau setiap anggota keluarganya yang menerima keuntungan, pemberian uang, pinjaman, barang-barang, pelayanan, perbaikan, tanpa biaya ataupun dengan biaya yang dimurahkan ataupun hal lain yang bersifat pemberian dari setiap organisasi, Perusahaan ataupun perorangan yang akan mengadakan bisnis dengan perusahaan. 3. Pelanggaran dengan ketentuan seperti disebutkan di atas dapat berakibat pemutusan hubungan kerja ataupun hukuman administratif lainnya.


58

Perjanjian Kerja Bersama BAB XVI PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS

PASAL 76 UMUM 1. Pekerja dapat dibebaskan sementara dari tugas dikarenakan : a. Berada dalam tahanan yang berwajib karena persoalan yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. b. Terdapat dugaan keras bahwa pekerja yang bersangkutan melakukan hal-hal yang merugikan Perusahaan. c. Perusahaan sedang menunggu persetujuan dari Pertamina untuk memutuskan hubungan kerja pekerja (bagi pekerja perbantuan Pertamina). 2. Pembebasan sementara dari tugas juga dapat dilakukan, sementara menunggu keputusan lebih lanjut, disebabkan misalnya : masih diperlukannya tambahan bukti-bukti atau kesaksian, penyelesaian masalah yang bersifat administratif, kebulatan keputusan dari Pimpinan Perusahaan dan lain sebagainya. 3. Setelah hal itu semua selesai, baru menyusul keputusan yang sebenarnya (final) yang dapat berupa rehabilitasi (karena yang bersangkutan tidak terbukti kesalahannya) ataupun sanksi yang diputuskan Perusahaan. 4. Pembebasan sementara dari tugas berlaku paling lama untuk 6 (enam) bulan. Apabila dianggap perlu dan dengan alasan yang sangat penting, pembebasan sementara dari tugas dapat diperpanjang (seperti pemeriksaan yang menyangkut banyak pihak atau belum ada keputusan hakim). 5. Surat pembebasan sementara dari tugas ditanda-tangani oleh VPD/PD untuk pekerja Golongan Upah 7 keatas dan Manager Divisi III untuk pekerja Golongan Upah 6 kebawah. Contoh surat dapat dilihat pada Lampiran No. 2. 6. Dalam hal terjadi PHK karena suatu kasus yang didahului oleh pembebasan sementara dari tugas, maka tanggal PHK ditetapkan pada tanggal Perusahaan mengambil keputusan PHK.


59

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 77 PELANGGARAN DI LUAR PERUSAHAAN 1. Selama dalam tahanan sementara belum ada putusan hakim Sesuai dengan statusnya dalam keadaan pembebasan sementara dari tugas, maka kepada pekerja yang bersangkutan diberikan upah sebesar 75% dari upah tetap selama maksimal 6 bulan. Dalam hal yang bersangkutan ditahan lebih dari 6 bulan, maka upahnya dihentikan. Jika Perusahaan berpendapat bahwa PHK harus dilakukan, maka pekerja yang bersangkutan harus diberitahu secara tertulis 7 hari sebelumnya. 2. Sesudah putusan hakim atau pemeriksaan pendahuluan a. Seorang pekerja tidak diputuskan hubungan kerjanya jika ia : 1) Dibebaskan 2) Dihukum dengan masa percobaan 3) Dikenakan denda ringan (istilah denda ringan ditentukan oleh hakim). Didalam salah satu hal di atas, pekerja dapat meneruskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan atau jika berhenti sementara ia akan dipekerjakan kembali dan upah untuk masa selama ia dalam tahanan akan dibayar kepadanya, dikurangi dengan upah yang telah dibayarkan kepadanya, menurut ketentuan pada ayat 1. b. Dalam hal seorang pekerja dikenakan hukuman badan 3 bulan atau kurang maka hubungan kerjanya akan dipertimbangkan oleh VPD. 3. Apabila setelah 6 bulan pekerja masih ditahan oleh yang berwajib, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya.

PASAL 78 PELANGGARAN DI DALAM PERUSAHAAN 1. Jaminan terhadap pekerja yang dibebaskan sementara dari tugas karena melakukan hal-hal yang merugikan Perusahaan diberikan upah sebesar 100% dari upah ditambah fasilitas selama maksimal 6 bulan. 2. Pada akhir jangka waktu pembebasan sementara dari tugas tersebut akan ditetapkan apakah hubungan kerjanya diputuskan atau dilanjutkan. 3. Jika Perusahaan berpendapat bahwa PHK harus dilakukan, maka PHK harus diberitahukan selambat-lambatnya 7 hari sebelumnya.


60

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 79 BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 1. Perusahaan dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan yang dituangkan dalam BAP yang sifatnya sementara terhadap pekerjanya. Hasil BAP tersebut dipergunakan untuk bahan pertimbangan antara lain : a. Sebagai kumpulan data bagi Perusahaan sendiri dan belum merupakan putusan akhir. b. Dipergunakan sebagai dasar usul tindakan disiplin yang akan diambil oleh Manajemen Perusahaan kepada pekerja yang melanggar tata tertib Perusahaan/disiplin pekerja. c. Dapat dipergunakan sebagai dasar usul tindakan disiplin yang akan diambil oleh Manajemen yang dimintakan persetujuannya kepada Pimpinan Tertinggi. 2. Apabila hasil BAP yang dibuat oleh Security Perusahaan dianggap kurang lengkap, maka Industrial Relations & Poldev. Supervisor dapat minta bantuan Security untuk mengadakan BAP tambahan.


61

Perjanjian Kerja Bersama BAB XVII TATA CARA PENYELESAIAN KELUHAN

PASAL 80 UMUM Keluhan adalah suatu perbedaan paham atau salah pengertian mengenai peraturan kerja dan syarat-syarat kerja yang berlaku di Perusahaan antara pekerja dengan Perusahaan. Tujuan penyelesaian keluhan adalah agar terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis.

PASAL 81 TATA CARA PENYELESAIAN KELUHAN Jika pekerja merasa ada suatu persoalan yang layak dikemukakan, akan dilaksanakan tata cara dan langkah-langkah penyelesaian secara bertahap sebagaimana tersebut di bawah dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundang-undangan yang secara prinsip dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat. 1. Tingkat Pertama a. Langkah Pertama Sebelum mengemukakan keluhan dengan tertulis, pertama-tama pekerja harus membicarakan masalahnya dengan penyelianya. Pada langkah pertama ini diharapkan seluruh persoalan akan dapat terpecahkan. b. Langkah Kedua Apabila pekerja yang bersangkutan tidak merasa puas dan masalahnya memerlukan penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi, dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak mulai membicarakan dengan penyelianya, pekerja tersebut dapat meneruskan keluhan secara tertulis kepada Superintendentnya dengan sebuah tembusan kepada HR Superintendent. c. Langkah Ketiga Apabila dalam langkah kedua di atas belum selesai, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah disampaikan kepada Superintendentnya, maka pekerja dapat menyampaikan persoalan tersebut secara tertulis kepada Manager Divisi yang bersangkutan. d. Langkah Keempat Jika 14 (empat belas) hari kerja setelah langkah ketiga keluhan tidak mendapatkan penyelesaian, pekerja melalui Serikat Pekerja dapat menulis surat kepada VPD. VPD akan mencoba menyelesaikan keluhan itu melalui pembicaraan dengan dua belah pihak dan konsultasi dengan HR Superintendent. Keputusan yang diambil oleh VPD dianggap menentukan.


62

Perjanjian Kerja Bersama 2. Tingkat Kedua (Langkah Terakhir) Apabila 14 (empat belas) hari kerja setelah langkah keempat diajukan belum juga terdapat penyelesaian, Perusahaan akan meneruskan persoalannya kepada PD untuk mendapatkan penyelesaian. Jika pada tingkat kedua ternyata permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka berarti telah terjadi perbedaan paham antara pekerja dan Perusahaan. Oleh karena itu penyelesaian lebih lanjut diselesaikan melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PASAL 82 LAIN-LAIN 1. Serikat Pekerja akan mendampingi anggota yang menghadapi masalah, jika diminta oleh yang bersangkutan. 2. Jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan yang mengakibatkan pemogokan, maka ketentuan mengenai mogok harus mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku.


63

Perjanjian Kerja Bersama BAB XVIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PASAL 83 UMUM 1. Setiap pekerja berhak atas perlakuan yang layak sesuai dengan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku di Perusahaan. 2. Setiap pekerja berhak atas perlindungan hukum terhadap ketidak-adilan atau tindakan sewenang-wenang dari atasannya. 3. Serikat pekerja akan bertindak mewakili pekerja dalam setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 4. Setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berpedoman dan didasarkan kepada hukum formil yang berlaku.

PASAL 84 PENYELESAIAN TINGKAT INTERN PERUSAHAAN Perusahaan dan Serikat Pekerja harus berusaha menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial ketenaga kerjaan secara musyawarah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.


64

Perjanjian Kerja Bersama BAB XIX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASAL 85 UMUM Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah terputusnya hubungan kerja antara Perusahaan dengan pekerja akibat berbagai sebab yang menimbulkan atau tidak menimbulkan hak-hak pekerja yang harus diselesaikan Perusahaan.

PASAL 86 PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Semua PHK kecuali PHK dalam masa percobaan, PHK atas permintaan sendiri, purnakarya, meninggal dunia dan karena alasan kesehatan, terlebih dahulu dirundingkan dengan Serikat Pekerja atau dengan pekerja sendiri dalam hal pekerja tidak menjadi anggota Serikat Pekerja. 2. Setiap usulan PHK bagi pekerja perbantuan Pertamina memerlukan persetujuan/izin tertulis dari Pertamina. 3. Semua usulan PHK pekerja golongan 7 keatas diajukan oleh Divisi Manager didukung oleh VPD dan disetujui oleh PD. Bagi pekerja golongan 6 kebawah, diajukan oleh Divisi Manager, didukung oleh S&D Manager dan disetujui oleh VPD. 4. Dalam hal rencana PHK massal (10 orang atau lebih) pertama-tama harus disampaikan langsung kepada Producers untuk mendapatkan penilaian pendahuluan apakah rencana tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk dilaksanakan. 5. Usul PHK massal tersebut ditanda-tangani oleh PD setelah dirundingkan/ dibicarakan dengan Serikat Pekerja.

PASAL 87 JENIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Atas Permintaan Sendiri a. Seorang pekerja dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan atas permintaan sendiri yaitu dengan jalan mengajukan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal Pemutusan Hubungan Kerja.


65

Perjanjian Kerja Bersama b. Perusahaan berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Persetujuan PHK dengan alasan tersebut hanya dapat diberikan oleh yang berwenang. 2. PHK karena Mangkir a. Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. b. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah seperti pada butir a diatas harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk bekerja. 3. PHK dalam Masa Percobaan Dalam hal ini tenggang waktu pernyataan putusnya hubungan kerja tidak berlaku dan Perusahaan tidak wajib untuk membayar pesangon kecuali upah bulan berjalan. 4. PHK karena Kelebihan Tenaga Kerja a. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja karena kelebihan tenaga kerja setelah dibicarakan bersama dengan Serikat Pekerja. Yang dimaksud dengan kelebihan tenaga kerja adalah kondisi, dimana sebagai akibat penurunan kegiatan/operasionalnya, Perusahaan terpaksa melakukan effisiensi melalui perampingan organisasi yang mengakibatkan pekerja tidak dapat ditampung semuanya dalam organisasi yang ada, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal terpaksa dilakukan. b. PHK tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan pemberitahuan secara tertulis oleh Perusahaan kepada pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum PHK dilaksanakan. c. Pekerja yang di PHK karena kelebihan tenaga kerja diberikan hak : 1) 1 (satu) kali Penghargaan Atas Pengabdian menurut pasal 88 ay.1. 2) 2 (dua) kali pesangon menurut pasal 156 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 3) 1 (satu) kali Uang Penghargaan Masa Kerja menurut pasal 156 ay.3 UU No. 13 tahun 2003. 4) Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan kesehatan sebesar 15% dari jumlah huruf c. angka 2 dan 3. 5) Uang lumpsum pengganti fasilitas kesehatan secara prorata berdasarkan masa kerja 15 tahun.


66

Perjanjian Kerja Bersama d. Kepada pekerja diberikan pembayaran atas hak cuti berpadanan (jika ada) dan biaya pemulangan bagi pekerja dan keluarganya minimal Medan (khusus bagi pekerja Plantsite). e. Serta pembayaran yang menjadi hak pekerja sesuai ketentuan. 5. PHK karena Alasan Kesehatan a. Seorang pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan apabila sakit selama 12 bulan terus menerus dan setelah 12 bulan tersebut pekerja masih tetap dalam perawatan kesehatan, sehingga dikategorikan sebagai tidak mampu bekerja lagi oleh Tim Kesehatan. b. Sakit terus menerus sebagaimana tersebut di atas akan gugur bila pekerja yang sakit didalam jangka waktu 12 bulan tersebut pernah bekerja seperti biasanya selama 4 minggu secara terus menerus. c. Keputusan Perusahaan dimaksud pada butir a. di atas mulai dilaksanakan bila dalam jangka waktu 14 hari sesudah keputusan, pekerja tidak mengajukan keberatan terhadap putusan yang diambil oleh Perusahaan. 6. PHK karena Pekerja Mencapai Purna Karya a. Pekerja akan diputuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan pada saat pekerja mencapai purna karya pada usia 56 tahun. b. Kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena purna karya dengan masa kerja terus menerus minimal 5 tahun pada saat usia 55 tahun berhak atas Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) atau Masa Persiapan Pemutusan Hubungan Kerja (MPPHK) selama 12 bulan berturut-turut sampai dengan usia 56 tahun. Selama menjalankan MPPK/MPPHK pekerja berhak atas upah, fasilitas dan pembayaran-pembayaran lain (jika ada) dan pekerja tersebut dibebaskan dari tugas dan kewajiban. c. Pekerja yang telah mencapai purna karya dan masih diperlukan oleh Perusahaan dapat dilanjutkan hubungan kerjanya yang diatur dalam ketentuan tersendiri. d. Kepada pekerja yang memasuki MPPK/MPPHK dapat diberikan sebesar 90% dari jumlah Penghargaan Atas Pengabdian 4 bulan sebelum MPPK/MPPHK sesuai dengan perhitungan setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada). Sisanya akan diberikan kepada pekerja tersebut pada saat hubungan kerjanya berakhir. 7.

PHK Purna Karya Dipercepat (PKD) Pekerja yang telah mencapai usia minimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja terus-menerus minimal 15 tahun dengan Perusahaan tanpa terputus, dapat mengajukan permohonan putus hubungan kerja dengan Perusahaan dengan alasan Purna Karya Dipercepat. Perusahaan berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Persetujuan PHK


67

Perjanjian Kerja Bersama dengan alasan tersebut hanya dapat diberikan oleh PD (dengan persetujuan Pertamina bagi pekerja Pertamina perbantuan). Bagi pekerja yang telah disetujui permohonan untuk Pemutusan Hubungan Kerja Purna Karya Dipercepat, perusahaan memberikan tambahan pembayaran berupa uang pengganti upah MPPK 12 bulan sekaligus. 8.

PHK berdasarkan Kesepakatan Bersama Hubungan kerja dapat diputuskan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak (pekerja dan Perusahaan) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari VPD/PD (dengan pesetujuan Pertamina bagi pekerja perbantuan Pertamina).

9.

PHK karena Melakukan Pelanggaran Ringan a. Jika seorang pekerja mempunyai prilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dapat dikenakan sanksi sampai dengan yang seberat-beratnya berupa PHK dengan pembayaran sesuai dengan pasal 88 ayat 5. b. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu ada pemberitahuan secara tertulis oleh Perusahaan kepada pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum PHK dilaksanakan.

10. PHK karena Pelanggaran Berat a. Jika seorang pekerja melakukan pelanggaran yang dianggap berat, dikenakan sanksi seberat-beratnya berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK ini harus dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya keyakinan Pimpinan Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang ada antara lain seperti tercantum dalam BAP. b. Jika PHK tidak dapat dilakukan dengan seketika karena masih diperlukan pemeriksaan atau proses pengadilan pidana lebih lanjut, pekerja tersebut dibebaskan sementara dari tugas oleh Perusahaan. 11. PHK karena Force Majeur Jika karena keadaan Force Majeur (bencana alam, huru-hara, sumber gas alam habis) sehingga Perusahaan harus mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan kerja maka kepada pekerja tersebut diberikan hak PAP dan pembayaran lainnya sama dengan pekerja yang PHK karena pensiun normal. Bagi pekerja yang memenuhi syarat pensiun dipercepat, diberikan tambahan pembayaran berupa uang pengganti upah MPP 12 bulan sekaligus.


68

Perjanjian Kerja Bersama 12. PHK karena Hilang/Diculik Pekerja yang hilang/diculik dan telah dinyatakan oleh Undang-undang atau penetapan Pengadilan Negeri, kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan santunan sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 13. Perubahan Kepemilikan Perusahaan Apabila terjadi perubahan kepemilikan Perusahaan, maka Perusahaan berkewajiban untuk membayar kepada pekerja berupa PAP dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pekerja yang memenuhi syarat pensiun dipercepat, diberikan tambahan pembayaran berupa uang pengganti upah MPP 12 bulan sekaligus. PASAL 88 JENIS MASLAHAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) Penghargaan Atas Pengabdian didasarkan pada perhitungan sbb: Masa Kerja Kurang dari 1 tahun 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun 8 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 17 tahun 17 tahun keatas

Uang PAP 5 bulan upah 6 bulan upah 8 bulan upah 10 bulan upah 12 bulan upah 14 bulan upah 17 bulan upah 19 bulan upah 21 bulan upah 22 bulan upah 23 bulan upah 24 bulan upah Masa kerja x 1.5 x upah

a. Yang dimaksud upah dalam Penghargaan Atas Pengabdian adalah: 1) 2) 3) 4)

Upah terakhir 5% dari upah sebagai kompensasi kesehatan 1/12 dari upah sebagai kompensasi THR Keagamaan 1/12 dari biaya istirahat tahunan yang berlaku

b. Pajak atas uang PAP ditanggung oleh Perusahaan.


69


c. Jenis PHK yang mendapat PAP adalah : 1) PHK karena Purna Karya 2) PHK purna karya dipercepat 3) PHK karena Kesepakatan Bersama d. Disamping pembayaran PAP, kepada pekerja juga diberikan pembayaran atas hak hari-hari cuti dan fasilitas secara berpadanan (jika ada), upah bulan berjalan, biaya lumpsum pengganti fasilitas pengobatan, biaya pemulangan, Asuransi Tugu Mandiri/Pengganti Tugu mandiri, Savings/Tabungan dan Jamsostek (JHT). 2. Pembayaran Pesangon untuk PHK karena Alasan Kesehatan Pemberian uang pesangon sesuai dengan tabel dibawah dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masa Kerja Kurang dari 1 tahun 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun 8 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun 24 tahun atau lebih tapi kurang dari 26 tahun 26 tahun keatas

Uang Pesangon 5 bulan upah 6 bulan upah 8 bulan upah 12 bulan upah 14 bulan upah 16 bulan upah 20 bulan upah 22 bulan upah 24 bulan upah 26 bulan upah 28 bulan upah 30 bulan upah 32 bulan upah 34 bulan upah 38 bulan upah Masa kerja x 1,5 x upah

a. Yang dimaksud upah dalam Pesangon adalah: 1) 2) 3) 4)

Upah terakhir 5% dari upah sebagai kompensasi kesehatan 1/12 dari upah sebagai kompensasi THR Keagamaan 1/12 dari biaya istirahat tahunan yang berlaku

b. Pajak atas uang pesangon ditanggung oleh Perusahaan.


70

Perjanjian Kerja Bersama 3. Pembayaran untuk PHK karena Mengundurkan Diri PHK atas permintaan sendiri tidak menimbulkan kewajiban bagi Perusahaan untuk mengadakan pembayaran uang pesangon, kecuali pembayaran uang penggantian hak seperti tersebut pada butir c dan uang pisah yang besarnya sesuai dengan tabel dibawah ini: Masa Kerja

Uang Pisah

Kurang dari 1 tahun 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 9 tahun keatas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah

a. Yang dimaksud dengan upah dalam pembayaran uang pisah adalah: 1) Upah terakhir 2) 5 % dari upah terakhir sebagai kompensasi perawatan kesehatan 3) 10 % dari upah terakhir sebagai kompensasi perumahan. b. Pajak atas pembayaran uang pisah ditanggung oleh perusahaan. c. Uang penggantian hak adalah berupa pengganti istirahat tahunan/panjang bila ada, biaya pemulangan pekerja dan keluarganya ketempat penerimaan/kelahiran. 4. Pembayaran untuk PHK karena Mangkir PHK karena mangkir tidak menimbulkan kewajiban bagi Perusahaan untuk mengadakan pembayaran uang pesangon, kecuali pembayaran uang penggantian hak seperti tersebut pada butir c dan uang pisah yang besarnya sesuai dengan tabel dibawah ini : Masa Kerja Kurang dari 1 tahun 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 9 tahun keatas

Uang Pisah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah bulan upah


71

Perjanjian Kerja Bersama a. Yang dimaksud dengan upah dalam pembayaran uang pisah adalah: 1) Upah terakhir 2) 5 % dari upah terakhir sebagai kompensasi perawatan kesehatan 3) 10 % dari upah terakhir sebagai kompensasi perumahan. b. Pajak atas pembayaran uang pisah ditanggung oleh Perusahaan. c. Uang penggantian hak adalah berupa pengganti istirahat tahunan/ panjang bila ada, biaya pemulangan pekerja dan keluarganya ketempat penerimaan/kelahiran. 5. Pesangon untuk PHK karena Pelanggaran Ringan Terhadap pekerja yang dikenakan PHK karena melakukan pelanggaran ringan diberikan pembayaran yang didasarkan pada perhitungan sebagai berikut: Masa Kerja

Pembayaran

Kurang dari 1 tahun 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 24 tahun keatas

1 bulan upah 2 bulan upah 3 bulan upah 6 bulan upah 7 bulan upah 8 bulan upah 10 bulan upah 11 bulan upah 12 bulan upah 13 bulan upah 14 bulan upah 15 bulan upah 16 bulan upah 17 bulan upah 19 bulan upah

a. Yang dimaksud dengan upah dalam pembayaran tersebut diatas adalah: 1) Upah terakhir 2) 5% dari upah terakhir sebagai kompensasi perawatan kesehatan 3) 10% dari upah terakhir sebagai kompensasi perumahan. b. Pajak atas pembayaran diatas ditanggung oleh perusahaan. c. Pelanggaran ringan yang dapat menyebabkan PHK adalah sebagai berikut : 1) Tidak cakap 2) Tidak memenuhi persyaratan jabatan karena tidak dapat melakukan tugasnya, bukan karena alasan kesehatan. 3) Tidak masuk kerja tanpa izin, walaupun sudah diperingatkan sampai tiga kali.


72

Perjanjian Kerja Bersama 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

20)

21)

Tidak mentaati waktu kerja yang ditetapkan, walaupun sudah diperingatkan. Tidak bersungguh-sungguh melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak menjalankan, menolak atau menghambat pekerjaan yang diberikan kepadanya tanpa alasan yang dapat diterima. Menolak pemindahan ke tempat lain tanpa alasan yang dapat diterima. Menolak pengobatan/perawatan dan pemeriksaan kesehatan badan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. Tidak melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasannya. Tidak menjunjung martabat pekerja dengan menampilkan kepribadian tidak sopan. Menggunakan dan memelihara barang-barang Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak dengan semestinya. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pekerja, kecuali untuk kepentingan jabatan dengan perintah tertulis dari atasannya. Menggunakan alat-alat Perusahaan yang bukan menjadi wewenangnya atau memberikan peluang kepada orang lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan. Mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenangan kerja. Tidak memakai alat keselamatan kerja bagi pekerja yang diharuskan. Tidak berusaha untuk mencegah timbulnya bahaya yang dapat merugikan orang dan/atau harta benda Perusahaan. Tidak melaporkan dengan segera kepada atasan atau yang berwenang atas terjadinya kecelakaan/gangguan keamanan dilingkungan kerja. Menempelkan/menempatkan, merubah atau memindahkan merusak suatu tulisan pengumuman, gambar dan sejenisnya di lingkungan kerja tanpa izin dari Perusahaan. Khusus untuk pekerja golongan 7 keatas; a) Tidak memberikan contoh yang baik kepada pekerja lainnya dalam mentaati pedoman, ketentuan dan instruksi Perusahaan. b) Tidak mengawasi penataan pedoman, ketentuan-ketentuan, instruksi Perusahaan serta tidak segera mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak mengindahkan dan melanggar ketentuan-ketentuan Perusahaan. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran ketentuan antara lain, PP No. 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pekerja Dalam Usaha Swasta atau Ketentuan Pemerintah lainnya. Lain-lain perbuatan yang merugikan/merintangi kemajuan Perusahaan atau bersifat pelanggaran pada umumnya.


73

Perjanjian Kerja Bersama d.

6.

Disamping pembayaran pesangon, kepada pekerja juga diberikan pembayaran atas hak cuti berpadanan (jika ada). Upah bulan berjalan, Savings/Tabungan, Jamsostek dan biaya pemulangan ke tempat penerimaan.

PHK karena Melakukan Pelanggaran Berat Jenis – jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat : a. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar (misalnya merokok di suatu tempat terlarang). b. Melaksanakan pekerjaan tanpa hati-hati terus-menerus sesudah diperingatkan beberapa kali sebelumnya. c. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sampai menimbulkan bahaya dan/atau tidak mengindahkan keselamatan diri sendiri dan atau pekerja lain. d. Menganjurkan untuk melakukan tindakan gelap atau melanggar kesusilaan. e. Berjudi, mabuk, menghisap madat dan membuat sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan atau melanggar kesusilaan di tempat kerja atau ditempat lain. f. Memukul, menganiaya, menghina, memfitnah atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja dilingkungan kerja. g. Mencuri, menipu, memalsukan dalam tulisan. h. Menarik keuntungan pribadi, menyalah-gunakan milik Perusahaan, mengambil barang Perusahaan tanpa izin untuk diri sendiri, keluarga, teman, atau golongan. i. Merusak milik Perusahaan. j. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama pekerja dengan jalan menghasut, memfitnah dan menyebarkan pamflet, isyu, tulisan dan lain sebagainya, baik didalam maupun di luar lingkungan kerja. k. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah. l. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan. m. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. n. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. o. Pekerja tidak dibenarkan menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi tindak tanduk dalam melaksanakan jabatan dan tugas pekerjaan. p. Berkelahi atau membuat onar dilingkungan Perusahaan.


74

Perjanjian Kerja Bersama q. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dilingkungan kerja Perusahaan tanpa izin Perusahaan. r. Memasuki Organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah. s. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran ketentuan Pemerintah antara lain : 1) PP No. 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai negeri dalam Usaha swasta. 2) Membawa dan/atau mempergunakan narkotika atau sejenisnya. 3) Membawa hewan dan/atau tanaman yang dilindungi tanpa dilengkapi dokumen yang sah. 4) Membawa barang-barang lainnya ke/dari luar negeri atau ke/dari daerah lain secara melawan hukum . 5) Ketentuan Pemerintah lainnya. t. Menyalahgunakan wewenang. u. Perbuatan lain yang bersifat menodai nama baik Perusahaan. Kepada pekerja yang melakukan pelanggaran berat maka dapat dilakukan PHK dan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 89 MENINGGAL DUNIA 1. Dalam hal pekerja meninggal dunia biasa, kepada keluarga pekerja yang ditinggalkan diberikan santunan sosial sesuai dengan lamanya masa dinas pekerja sbb : a. 22 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 10 tahun. b. 25 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun. c. 30 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 15 tahun atau lebih, dan ditambah dengan 1.5 bulan upah untuk tiap-tiap tahun masa kerja di atas 15 tahun. Masa kerja kurang dari 1 tahun untuk tahun di atas 15 tahun akan dihitung satu tahun penuh. 2. Yang dimaksud dengan upah untuk penghitungan jaminan diatas adalah : a. Upah terakhir b. 5 % dari upah sebagai kompensasi perawatan kesehatan. c. 1/12 dari upah sebagai kompensasi THR Keagamaan. d. 1/12 dari biaya istirahat tahunan yang berlaku. 3. Selain Perusahaan memberikan santunan sosial kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia, Perusahaan juga membayarkan : a. Savings/Tabungan b. Jamsostek c. Tugu Mandiri/Penggantian Tugu Mandiri. 4. Pajak atas santunan meninggal dunia ditanggung oleh Perusahaan.


75


5. Yang dimaksudkan keluarga yang ditinggalkan pada waktu pekerja meninggal dunia ialah istri atau suami yang tercatat di Perusahaan; bila mana tidak ada, adalah anak-anaknya yang tercatat di Perusahaan, dan bilamana tidak ada istri/suami dan anak-anaknya yang tercatat di Perusahaan, adalah mereka yang ditetapkan/ditunjuk sebagai ahli waris oleh instansi yang berwenang. 6. Dalam hal kematian pekerja, istri/suami dan/atau anak-anaknya yang termasuk tanggungan Perusahaan berhak dikembalikan ketempat kelahiran/penerimaan asal didalam wilayah Republik Indonesia. Hak istimewa ini hanya diberikan kepada seluruh keluarga pekerja dengan satu tempat tujuan dan akan gugur bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pekerja meninggal tidak dipergunakan, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada yang bersangkutan. 7. Perusahaan memberikan tunjangan pemakaman sebesar Rp 1.000.000,kepada keluarga pekerja bila : a. Jika seorang pekerja atau keluarga pekerja yang menjadi tanggungan Perusahaan meninggal dunia. b. Pekerja wanita/istri pekerja mengalami gugur kandungan setelah kandungan berumur 5 (lima) bulan atau lebih. c. Bagi pekerja atau anggota keluarga yang tempat tinggalnya di Jakarta akan diberikan bantuan secara actual. Pajak yang timbul akan ditanggung oleh Perusahaan. 8. Untuk pekerja perbantuan Pertamina, santunan kematian diatur lebih lanjut oleh Perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Pertamina. PASAL 90 PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN DAN PERUMAHAN PERUSAHAAN 1. Apabila pekerja diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan apapun juga ia harus mengembalikan semua alat-alat Perusahaan dan barang-barang yang dipinjamkan serta memperbaiki rumah Perusahaan bagian dalam. Jika kewajibannya tersebut tidak dilaksanakan, maka Perusahaan akan memperhitungkan (sesuai harga Perusahaan) dan akan dipotong dari hakhak pekerja yang akan diterima dari Perusahaan. 2. Apabila pekerja menempati rumah Perusahaan, pengembalian rumah Perusahaan diatur sbb.:

maka

ketentuan

a. Jika PHK karena mencapai usia pensiun, rumah Perusahaan harus dikembalikan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PHK.


76

Perjanjian Kerja Bersama b. Jika PHK karena pekerja meninggal dunia, rumah Perusahaan harus dikembalikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal PHK. c. Jika PHK atas permintaan sendiri atau dengan alasan lain, rumah Perusahaan harus dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal PHK. PASAL 91 TESTIMONIUM (SURAT KETERANGAN PEKERJAAN) 1. Kepada pekerja yang putus hubungan kerjanya, disamping Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat diberikan "Surat Keterangan" (Testimonium) pekerjaan untuk keperluan melamar pekerjaan ditempat lain. 2. Surat keterangan tersebut harus memuat : a. Pemberitahuan tentang macam/sifat pekerjaan yang telah dilakukan. b. Lamanya hubungan kerja (tanggal permulaan dan pengakhiran hubungan kerja). 3. Surat tersebut ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang.


77

Perjanjian Kerja Bersama BAB XX JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PASAL 92 JAMSOSTEK Semua pekerja menjadi anggota dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan penetapan tarif serta pembayaran klaim diatur sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah

PASAL 93 KESEJAHTERAAN 1. Program Pensiun DPLK Guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan pekerja, Perusahaan mengikut-sertakan seluruh pekerja pada program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perusahaan akan memberikan kontribusi iuran DPLK sebesar 6% dari upah tetap pekerja setiap bulannya dan pekerja diwajibkan membayar sebesar 2% dari upah tetap perbulan yang dipotong dari upah tetap setiap bulannya. Hal hal yang menyangkut kepesertaan program DPLK diatur sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan pihak DPLK serta ketentuan yang berlaku pada DPLK tersebut. 2. Program Pensiun Pertamina Selain seperti disebut diatas, Perusahaan juga mengikut sertakan seluruh pekerja perbantuan Pertamina pada Program Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina. Ketentuan mengenai iuran ditentukan oleh Dana Pensiun Pertamina yang akan dikurangkan dari jumlah iuran perusahaan dan pekerja yang disetorkan ke DPLK. 3. Program Tabungan Pekerja Guna meningkatkan kesejahteraan dihari tua Perusahaan mengikut sertakan seluruh pekerja dalam program Tabungan pekerja yang dikelola oleh PT. Pertamina Dana Ventura (PDV). Besar iuran bagi setiap pekerja adalah 1% x upah tetap PT Arun/bulan dan menjadi beban perusahaan sepenuhnya. 4. Setiap perubahan kebijakan perusahaan yang bersifat menyeluruh dan berkaitan dengan kesejahteraan pekerja perlu dikomunikasikan dengan Serikat Pekerja.


78

Perjanjian Kerja Bersama PASAL 94 ASURANSI JIWA (TUGU MANDIRI & PENGGANTI TUGU MANDIRI) 1. Program Asuransi Tugu Mandiri Pekerja Perbantuan Pertamina diikut sertakan pada program Asuransi Tugu Mandiri dengan premi menjadi beban Perusahaan. Kepesertaan dalam program asuransi dimaksud berdasarkan penggolongan upah Pertamina. Hal-hal yang berkaitan dengan klaim dan lain-lain tentang Asuransi Tugu Mandiri pekerja Perbantuan Pertamina diatur dalam PPSK Pertamina dan ketentuan Asuransi Tugu Mandiri. 2. Program Pengganti Asuransi Tugu Mandiri a. Sebagai persamaan dengan Asuransi Tugu Mandiri, perusahaan akan membayar sejumlah nilai pertanggungan sesuai dengan golongan upah Pertamina berdasarkan perhitungan pertanggungan Asuransi Tugu Mandiri. Tabel besarnya penyesuaian pengganti uang Pertanggungan Dasar dapat dilihat pada Lampiran No. 4. b. Perusahaan akan membayar sejumlah nilai pertanggungan pada saat : 1) Peserta menjalani pensiun/Purna Bakti dan PHK karena alasan kesehatan, sebesar nilai pertanggungan berdasarkan kelompok golongan. 2) Peserta yang PHK karena meninggal dunia atau PHK atas kehendak Perusahaan yang bukan karena kesalahan pekerja (akibat effisiensi dll.), dibayar sejumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan kelompok golongannya. 3) Peserta yang PHK sebelum waktunya karena suatu sebab/alasan tertentu diberikan pembayaran : - MK ≥ 5 tahun dibayar nilai tebus berdasarkan kelompok golongan - MK < 5 tahun tidak diberikan pembayaran c. Peserta yang PHK karena kesalahan tidak diberikan pembayaran. d. Pajak atas pembayaran ditanggung oleh Perusahaan.

PASAL 95 RETIREMENT LUMPSUM ADVANCE (RLA) Kebijaksanaan Perusahaan untuk memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman untuk pemilikan rumah pribadi melalui RLA. Tata cara kepesertaan, jumlah bantuan serta pengembalian pinjaman dalam RLA diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.


79

Perjanjian Kerja Bersama BAB XXI KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) PT ARUN NGL

PASAL 96 UMUM Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada akan ikut mendorong dan membantu kearah tumbuh dan berkembangnya Koperasi pekerja di Perusahaan.


80

Perjanjian Kerja Bersama BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 97 1. Perusahaan berhak untuk membuat kebijaksanaan yang bersifat menaikkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, diluar ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam PKB ini. 2. PKB ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani dua belah pihak dan PKB berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 3. PKB ini mengikat kedua belah pihak dan bersifat kolektif. 4. Semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PKB ini harus disesuaikan dan tidak bertentangan dengan maksud PKB ini. 5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan ini, kedua belah pihak harus mengadakan perundingan lebih lanjut mengenai PKB yang baru. 6. Apabila 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan ini tidak tercapai persesuaian mengenai kesepakatan baru ini, maka salah satu pihak dapat menyerahkan persoalan ini kepada instansi kantor Depnakertrans setempat. 7. Apabila pada berakhirnya kesepakatan ini belum juga ditetapkan suatu kesepakatan baru, kesepakatan ini seluruhnya berlaku terus hingga kesepakatan baru berlaku. PKB ini ditanda-tangani di : Jakarta Pada tanggal : 22 Juli 2009 Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian : PT ARUN NGL.

SERIKAT PEKERJA PT ARUN

Ir. FAUZI HUSIN PRESIDENT DIRECTOR

M. RAFI ALI, SE KETUA MENYAKSIKAN :

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. DIREKTUR PERSYARATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN ANALISIS DISKRIMINASI

( R. IRIANTO SIMBOLON_SE, MM_) Nip. : 19610514 198003 1 001

LAMPIRAN NO. : 1 Menunjuk Pasal : 72 Halaman 1 dari 5

CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN PERTAMA No.

Tanggal : …………………...

Kepada Sdr. : No.pekerja : Divisi / seksi :

3.08.05 PERINGATAN PERTAMA Dengan menyesal kami sampaikan kekecewaan kami terhadap Saudara atas pelanggaran terhadap PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan yang telah Saudara lakukan sebagai berikut: Sebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, misalnya Saudara tidak masuk kerja dua hari dari tanggal 04 Januari 2009 s/d 06 Januari 2009 tanpa izin/ alasan yang dapat diterima Perusahaan. Atas perbuatan Saudara tersebut, Perusahaan memutuskan bahwa kepada Saudara diberikan peringatan pertama yang berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan dari tanggal ………. s/d tanggal …………………… . Kami yakin bahwa Saudara dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada tugas dan kewajiban Saudara, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

Nama atasan berwenang Jabatan Diterima oleh, Pekerja ybs. Tembusan:


CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN KEDUA No.

Tanggal : …………………...

Kepada Sdr. : No.pekerja : Divisi / seksi : 3.08.05 PERINGATAN KEDUA Dengan ini kami sampaikan bahwa walaupun Perusahaan pada pada tanggal l …………… telah memberikan surat peringatan pertama, namun ternyata Saudara belum memperbaiki sikap, tingkah laku. Saudara telah mengulang kembali melakukan pelanggaran PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan sbb.: Sebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan misalnya Saudara tercatat beberapa kali pulang kerja lebih cepat 2 (dua) jam dari waktu kerja yang ditentukan tanpa izin/tanpa adanya alasan yang dapat diterima Perusahaan. Atas perbuatan Saudara tersebut, Perusahaan memutuskan bahwa kepada Saudara diberikan peringatan kedua yang berlaku untuk masa 6 (enam) bulan dari tanggal ………... s/d tanggal ……………. . Saudara diminta untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga kami yakin bahwa Saudara adalah pekerja yang baik dan dapat menjadi teladan bagi pekerja lainnya. Namun jika ternyata Saudara mengulangi kembali pelanggaran disiplin pekerja, maka Perusahaan akan mengambil tindakan disiplin yang lebih keras lagi kepada Saudara.



CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN KETIGA No.

Tgl.

Kepada Sdr : No.pekerja : Divisi / seksi : 3.08.05 PERINGATAN KETIGA (TERAKHIR) Dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan telah memberikan pembinaan kepada Saudara berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, namun ternyata Saudara tetap mengulang kembali melakukan pelanggaran PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan yaitu: Sebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan misalnya Saudara tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir) selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dari tanggal ……….. s/d tanggal …………… . Atas perbuatan Saudara tersebut, Perusahaan memutuskan bahwa kepada Saudara diberikan Peringatan Ketiga yang berlaku untuk masa 6 (enam) bulan dari tanggal ……… s/d tanggal . ………….. . Selama dalam masa peringatan ini Saudara tidak akan mendapat promosi dan kenaikan upah. Apabila dalam masa berlakunya peringatan ini Saudara melakukan kembali pelanggaran tata tertib disiplin Perusahaan, maka Perusahaan akan mengambil tindakan disiplin yang lebih keras lagi terhadap Saudara yaitu berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saudara diminta untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga kami yakin bahwa Saudara adalah pekerja yang baik dan dapat menjadi teladan bagi pekerja lainnya. Nama atasan berwenang Jabatan Diterima oleh, Pekerja ybs. Tembusan:


CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN KEDUA No.

Tanggal : …………………...

Kepada Sdr. : No.pekerja : Divisi / seksi : 3.08.05 PERINGATAN PERTAMA DAN KEDUA Dengan ini kami sampaikan kekecewaan kami, sehubungan dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan Saudara yang merupakan pelanggaran terhadap PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan sebagai berikut: Sebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan misalnya: Saudara memberikan keterangan yang tidak jujur dan tidak benar pada Perusahaan. Atas perbuatan Saudara tersebut, Perusahaan memutuskan bahwa kepada Saudara diberikan peringatan pertama dan kedua yang berlaku untuk masa 6 (enam) bulan dari tanggal ………... s/d tanggal ……………. . Saudara diminta untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga kami yakin bahwa Saudara adalah pekerja yang baik dan dapat menjadi teladan bagi pekerja lainnya. Namun jika ternyata Saudara mengulangi kembali pelanggaran disiplin pekerja, maka Perusahaan akan mengambil tindakan disiplin yang lebih keras lagi kepada Saudara.

Nama atasan berwenang Jabatan Diterima oleh,

Pekerja ybs. Tembusan:


CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR No.

Tanggal : …………………...

Kepada Sdr : No. Pekerja : Divisi / Seksi: 3.08.05 PERINGATAN PERTAMA DAN KETIGA (TERAKHIR) Dengan ini kami sampaikan kekecewaan kami, sehubungan dengan perbuatan, tingkah laku Saudara yang merupakan pelanggaran berat terhadap PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan sebagai berikut: Sebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan misalnya Saudara tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir) selama lebih dari 6 (enam) hari kerja berturut-turut dari tanggal ……….. s/d tanggal …………… . Atas perbuatan Saudara tersebut, Perusahaan memutuskan bahwa kepada Saudara diberikan peringatan pertama dan ketiga (terakhir) yang berlaku untuk masa 6 (enam) bulan dari tanggal ……… s/d tanggal . ………….. . Selama dalam masa peringatan ini Saudara tidak akan mendapat promosi dan kenaikan upah. Apabila dalam masa berlakunya peringatan ini Saudara melakukan kembali pelanggaran tata tertib disiplin Perusahaan, maka Perusahaan akan mengambil tindakan disiplin yang lebih keras lagi terhadap Saudara yaitu berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saudara diminta untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga kami yakin bahwa Saudara adalah pekerja yang baik dan dapat menjadi teladan bagi pekerja lainnya.


LAMPIRAN NO. : 2 Menunjuk Pasal : 76 Halaman 1 dari 1 CONTOH BENTUK SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS No.

Tgl.

Kepada Sdr : No. Pekerja : Divisi / Seksi :

3.08.05 PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS Pada hari ............. tanggal .......... Saudara telah melakukan ...................... (misalnya: dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap barang-barang Perusahaan atau orang lain), perbuatan mana bertentangan dengan PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan. Sementara persoalan tersebut di atas dalam proses penelitian, maka terhitung mulai tanggal .................... Saudara kami bebaskan sementara dari tugas sampai ada ketentuan lebih lanjut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka selama pembebasan sementara dari tugas, upah Saudara dan fasilitas lainnya tetap diberikan sebagaimana biasanya. Pelaksanaan pembayaran upah kepada Saudara tersebut di atas, baru dapat dijalankan apabila alat-alat yang Saudara pinjam dari Perusahaan dan/atau suratsurat yang dileluarkan atas nama Perusahaan, seperti badge (izin masuk pabrik) dan lain sebagainya sudah dikembalikan kepada Divisi ybs/Security melalui Superintendent Saudara. Demikian disampaikan agar Saudara maklum. Diterima oleh:

PT ARUN NGL

(..................................)

(........................................) VPD/PD

cc: 1. 2. 3. 4. 5.

Divisi Mgr. bersangkutan S&D Divisi Mgr. Bagian F&A Arsip bagian yang bersangkutan Lain-lain bila perlu.

LAMPIRAN NO. : 3 Menunjuk Pasal : 72 Halaman 1 dari 4 CONTOH JENIS PELANGGARAN DAN KETENTUAN SANKSI A.

1. 2. 3. 4. 5.

B.

1. 2. 3. 4. 5.

C.

1. 2. 3. 4. 5.

D.

1. 2. 3. 4. 5.

E.

1. 2. 3. 4. 5.

Pelanggaran ringan lalu lintas. Tidak melapor kehilangan, tumpahan cairan atau kerusakan peralatan. Menyia-nyiakan jam kerja. Meninggalkan tempat kerja tanpa melapor dan tanpa permisi selama satu hari kerja. Membiarkan bawahan melakukan pelanggaran PKB/tata tertib dan disiplin Perusahaan. Lalai melaporkan tentang kecelakaan kerja. Tidak melapor terdapatnya luka akibat kecelakaan kerja. Tidak menggunakan alat pelindung diri. Menjadikan rumah dan halaman rumah Perusahaan sebagai tempat penyimpanan mobil angkutan umum. Melakukan perbuatan yang meresahkan pekerja/keluarga pekerja lainnya. Melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Menggunakan bahasa kotor dan porno. Mengabaikan tugas. Tidak melaporkan ke Perusahaan anggota keluarga/tanggungan yang sudah tidak berhak lagi mendapat maslahat Perusahaan. Menggunakan kenderaan Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Mengalami penyakit serius tanpa melapor. Menolak pemeriksaan kesehatan/pengobatan dari Perusahaan. Menghina atasan atau kawan sekerja secara kasar. Anggota keluarga mengganggu ketentraman keluarga pekerja lainnya. Meninggalkan Rumah Sakit tanpa izin dan/atau menolak untuk dirawat/dioperasi atas beban Perusahaan. Tidur pada jam kerja. Mengganggu Management karena perselisihan rumah tangga yang terus menerus. Menipu. Menolak memberi jawaban terhadap penyelidikan Perusahaan. Mengeritik kebijaksanaan Perusahaan secara bersama-sama atau perorangan yang bersifat demonstratif.

LAMPIRAN NO. : 3 Menunjuk Pasal :72 Halaman 2 dari 4 F.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

G.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

H.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Merusak harta Perusahaan. Anggota keluarga melakukan perbuatan asusila. Menghilangkan harta Perusahaan. Mengulangi pelanggaran-pelanggaran ringan. Mengkomersilkan sebahagian dan atau seluruhnya rumah/ fasilitas Perusahaan. Tidak mematuhi perintah dan/atau peraturan Perusahaan sebagaimana mestinya. Membungakan uang (rentenir). Menyetir mobil Perusahaan tanpa SIM Perusahaan. Menjalankan mesin/peralatan Perusahaan tanpa izin. Alpa dari kerja atau tidak melapor selama 2 (dua) hari lebih atau kurang dari 5 (lima) hari kerja terus menerus. Berjudi, menyogok atau melakukan perbuatan merusak yang mencelakakan orang lain. Tidak mengindahkan sopan santun dan moralitas. Sengaja memberi keterangan palsu sewaktu proses penerimaan menjadi pekerja Perusahaan. Menukar produk. Membawa senjata api dan/atau senjata tajam tanpa izin. Menjual/menukar harta benda/milik Perusahaan tanpa izin. Membuka usaha di rumah Perusahaan (catering, bengkel, salon peternakan, warung dan usaha-usaha lain yang serupa). Mendapatkan dana atau material dengan cara penipuan, penggelapan atau penadahan. Memperoleh keuntungan, mempunyai hubungan dagang baik langsung ataupun melalui anggota keluarga dengan rekanan Perusahaan. Menggunakan alkohol dan obat terlarang. Menghasut orang lain atau menentang atasan. Menghina agama dan suku (SARA). Berulang-ulang melanggar ketentuan Perusahaan dan Negara. Membocorkan rahasia Perusahaan. Mengancam keselamatan/nyawa atasan/rekan sekerja. Menyimpan/menggunakan barang terlarang (bahan-bahan narkotik). Berulang-ulang melakukan kesalahan berat. Memalsukan catatan/dokumen perusahaan. Memancing di daerah terlarang. Malpraktek Dokter/pekerja kesehatan. Menolak menjalankan tugas yang diberikan. Memberikan data/keterangan palsu saat diminta Perusahaan.

LAMPIRAN NO. : 3 Menunjuk Pasal :72 Halaman 3 dari 4 J.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

K.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menggoda/membujuk majikan, teman sekerja atau anggota rumah tangga mereka untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai Agama. Melakukan perbuatan/pelanggaran dalam masa berlakunya peringatan keras (terakhir). Menolak perintah kerja resmi yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. Selaku dokter jaga menolak memberi pertolongan kepada pasien atas permohonan pekerja kesehatan yang sedang bertugas. Dihukum dengan hukuman penjara lebih dari 6 (enam) bulan Menyakiti badan/menyerang atasan, bawahan, teman sekerja maupun anggota keluarga mereka Hilang kepercayaan karena berulang kali melakukan kesalahan berat Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut tanpa permisi Melakukan pemerasan terhadap teman sekerja, atasan dan bawahan secara langsung atau tidak langsung. Menghilangkan wibawa Perusahaan dari pandangan pihak ketiga Melakukan perbuatan penganiayaan Merokok di daerah terlarang Melakukan tindakan subversi atau makar Membunuh Mencuri harta perusahaan Melanggar ketentuan Pertentangan Kepentingan Melakukan perbuatan asusila dengan istri/suami Pekerja lain, anggota keluarga pekerja atau teman sekerja/atau bukan suami/Istri yang sah. Mengganggu keutuhan rumah tangga pekerja lain sehingga terjadi perceraian.


PEDOMAN PENGAMBILAN TINDAKAN

Kategori Pelanggaran

Reprimand

SP I

SP II SP I/II

SP III SP I/III

Pencabutan Fasilitas

Penundaan Penurunan Kenaikan Golongan Upah Upah/Golongan

Pemutusan Hubungan Kerja

A B C D E F G H I J K

Catatan : 1. Kategori pelanggaran dari A s/d K meliputi tapi tidak terbatas pada item-item pelanggaran yang tercantum pada Exhibit ini. 2. Adalah hak Manajemen untuk mempertimbangkan memasukkan jenis-jenis pelanggaran yang belum termaktub dalam Exhibit ini kedalam salah satu Kategori A s/d K. 3. Terhadap pelanggaran yang sudah diambil suatu Tindakan Disiplin, namun pelanggaran tersebut masih berlanjut terus, dapat dikenakan Tindakan Disiplin yang lebih tinggi sampai pada tingkat Pemutusan Hubungan Kerja. 4. Pencabutan fasilitas, penundaan kenaikan berkala dapat merupakan sanksi yang berdiri sendiri atau sanksi tambahan.


UANG PERTANGGUNGAN MANDIRI GUNA I

1. Besarnya Uang Pertanggungan Dasar Dasar : Surat Keputusan Direksi No. : Kpts-81/C0000/87-B1 7 Agustus1987.

GOLONGAN P–2 3–5 6–9 10 - 12 13 - 16

KELOMPOK GOLONGAN A B C D E

tanggal

UP DASAR (Rp) 12.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000

2. Besarnya Penyesuaian Uang Pertanggungan Dasar Dasar : Surat Direksi Pertamina No. 032/I0000/92-S8 tanggal 7 Januari 1992. Terhitung mulai tahun awal tahun anggaran 1988/1989 besarnya uang pertanggungan dasar disesuaikan sebesar 10% pertahun dari uang pertanggungan dasar. Rumusan perhitungan penyesuaian besarnya uang pertanggungan yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut : Golongan Kelompok Golongan P–2 A 3-5 B 6-9 C 10 - 12 D 13 - 16 E

UP Dasar (Rp) 12.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000

Besarnya UP pada n tahun setelah 1987 12 Jt + { (n-1) x 10% x 12 Jt) } 8 Jt + { (n-1) x 10% x 8 Jt) } 5 Jt + { (n-1) x 10% x 5 Jt) } 3 Jt + { (n-1) x 10% x 3 Jt) } 2 Jt + { (n-1) x 10% x 2 Jt) }

“n” adalah lamanya Pertamina menjadi peserta program Mandiri Guna I Contoh untuk menentukan “n” Akhir mengikuti asuransi tahun Mulai mengikuti asuransi tahun Jadi “n” pada tahun 2003

: : :

2003 1987 16 tahun.

Perjanjian Kerja Bersama

Recommend Documents