PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF M. ARIFIN. NST

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010) TESIS Untuk memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Pada Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara OLEH

M. ARIFIN. NST 037024063/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tahap akhir studi di Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan menyelesaikan tesis ini. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak guna penyelesaian tesis ini dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H., SPA(k)., selaku Rektor USU. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa H., M.Sc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana USU 3. Bapak Drs. Subhilhar, M.A., Ph.D selaku Ketua program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana USU. 4. Bapak Drs. Ivan Razali,M.Phil., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan motivasi. 5. Bapak Drs. H. Husni Thamrin. Nst, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan arahan. 6. Bapak Drs. Kariono, M.Si., selaku Dosen pembanding, atas masukan dan kritikan konstruktifnya.

iii


7. Bapak Drs Agus Suriadi, M.Si., selaku Sekretaris Program sekaligus Dosen pembanding, atas segala masukan dan guna penyempurnaan Tesis ini. 8. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A., selaku Dekan FISIP USU 9. Ibunda Hj. Delima Hasibuan. 10. Saudara-saudara ku, Aida, Dina, dan Kiki. 11. Kemanakanku, Rayez, Shirin, Geys, Dan Filza. 12. Tulang ku Bapak Drs. Panggong, MSP. 13. Sahabatku M.Ravi Siregar dan Sutan Fauzi Arif Lubis, S.STP., M.Si. 14. Seluruh teman-teman angkatan empat

(IV) Program Magister Studi

Pembangunan. 15. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana yang telah meberikan wawasan akademis yang sangat bermanfaat bagi penulis. 16. Seluruh staf dan pegawai Sekolah Pascasarjana USU khususnya di Program Magister Studi Pembangunan, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 17. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Tesis ini bermanfaat.

Medan, Juni 2007

Penulis

iv


ABSTRAK Di dalam Era otonomi daerah yang dimulai dari regulasi UU No.22 Tahun 1999 sebagaimanana telah diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan dan peluang bagi daerah otonomi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk merencanakan pembangunan daerah diregulasikan UU N0.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan berbasis rakyat (bottom-up). Pendekatan utama model pembangunan bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan rakyat dalam rangkaian proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sebagai variabel yang diadopsi dalam ini penelitian ini memiliki indikator : (1) kontribusi, (2) dukungan, (3) komitmen, (4) kerjasama, dan (5) keahlian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 20062010. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder, serta wawancara dengan informan dan menyajikannnya dalam bentuk matrik dan maknanya diinterpretasikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan informan penelitian dari berbagai unsur yaitu : Unsur Pemerintahan Kota Medan, Organisasi Masyarakat, Akademisi/Perguruan Tinggi, Media Massa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan metode Analisis Kualitatif yang bermakna sebagai analisis yang didasarkan pada argumentasi logika serta didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakesholders dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut (3) Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Kota Medan, walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan. Kemudia pelaksanan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Kota. Keywords: Pembangunan Partisipatif, Stakeholders dan RPJMD Kota Medan 2006-2010

i


ABSTRACT In the local autonomy era since the implementation of Bill of law no. 22/1999 which has been amandemented by Bill of Law no. 32/2004 about the Local Governance, has given the opportunity and chance for the autonomous local governance to optimalize the resources in its territory for the welfare and the prosperity of the people. Then, to plan the local development, it’s necessary to formulate the bill of law no. 25/2004 about the National Development Planning System. The regulation of this law product also solves the mess of top down development paradigm into the community development (bottom up). The main approach of bottom up development modelis the participatory model, means to involve and elaborate the people in the whole process of development. The participation of the community as the variable which is adopted in this research has the indicators such as: (1) contribution, (2) support, (3) commitment, (4) cooperation, (5) skill. The approach of this research is descriptive approach which means to get the clear description of the mechanism and the participation of community/people in the formulation of Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan City 2006-2010. This method is used to collect the information or secondary data, interview with the informants and brought up in the matrix form and the meaning was intrepreted by the researcher, In this research involved the informants from various elements, they are: Local gGovernment of Medan City elements, Civil Society Organizations, Academicians of University/college, Mass Media, and the legislative Board of Medan city. To answer the research question of this research used the qualititative analysis method which means as the tools of analysis which is based on logic argument and data earned from data collection technics. This research revealed: (1) From six stages of Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan city just only one process which involved the whole community elements or stakeholders of development, it is Development Planning Discussion (Musrenbang), (2) The Development Planning Discussion (Msrenbang) only used the formality steps and not all stakeholders components involved in the Development Planning Discussion (Musrenbang). The time or duration which is given by the local government of Medan city, eventhough suitable with Bill of law no. 25/2004 about National Planning Development System, in three months after the Mayor appointment is supposed too short to formulate five years policies. Then the Development Planning Discussion (Musrenbang) just only one day is supposed not optimal to accomadate and formulate the problems and the solutions of the city development. Key words: Participatory Development, Stakeholders and Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan city 2006-2010.

ii


PERNYATAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010)

TESIS Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2007

( M.Arifin.Nst )


DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. DATA PRIBADI Nama

:

Muhammad Arifin Nasution

Jenis Kelamin

:

Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir

:

Medan, 5 October 1979

Kebangsaan

:

Indonesia

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Dosen FISIP USU

Alamat

:

Jl. Batu Putih No.7/29 Medan, 20233

Telepon

:

061- 4156463

Mobile Phone

:

08126543451

B. PENDIDIKAN 1985-1991

:

SD Islam Azizi, Medan

1991-1994

:

SMP Negeri 11, Medan

1994-1997

:

Madrasah Aliyah Negeri 1, Medan

1998-2004

:

2004-2007

:

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan

C. PEKERJAAN 2005- Sekarang

:

Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan

2006- Sekarang

:

Staf Ahli Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan

2007- Sekarang

:

Sekretaris Unit Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Sumatera Utara, Medan

Riset Politik



DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI……………………………………………………………………………

i

ABSTRAK …………………………………………………………………………….

iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………….… iv DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….

viii

DAFTAR BAGAN …………………………………………………………………….

ix

I.

PENDAHULUAN ………………………………………………………………..

1

1. Latar Belakang ………………………………………………………………

1

2. Perumusan Masalah ………………………………………………………….

10

3. Tujuan Penelitian …………………………………………………………….

11

4. Manfaat Penelitian ……………………………………………………………

11

TINJAUANPUSTAKA ………………………………………………………….

13

1. ImplementasiKebijakan ………………………………………………………

13

2. PemberdayaanMasyarakat……………………………………………………

22

3. ProgramPemberdayaan Kelurahan Di Kota Medan………………………….

31

4. Pemerintah Kelurahan………………………………………………………..

43

II.

III. METODE PENELITIAN ………………………………………………………….. 46 1. Tempat Dan Waktu Penelitian……………………………..…………………

46

2. Tipe Penelitian …………………………………………………………………

46

3. Unit Analisis …………………………………………………………………

47

4. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………………….

48

5. Teknik Analisis Data …………………………………………………………

49

6. Defenisi dan Operasionalisasi Konsep………………………………………

49

IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


i

V.

1. Gambaran Umum Kota Medan…………………………..……………………

51

2. Kecamatan Medan Tembung …………………………………………………

56

3. Kelurahan Indra Kasih…………………………………………………………

58

4. Kelurahan Sidorejo Hilir …………………………………………………….

56

5. Kelurahan Sidorejo…………………………………………………………….

62

6. Kelurahan Bantan Timur……………………………………………………….

63

7. Kelurahan Bandar Selamat……………………………………………………

64

8. Kelurahan Bantan………………………………………………………………

65

9. Kelurahan Tembung……………………………………………………………

67

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 1. Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung……………………………………………………………………

70

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung…………………………………….

119

3. Analisis Data…………………………………………………………………………..

127

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan ……………………………………………………………………

138

2. Saran……………………………………………………………………………. 141

DAFTAR PUSTAKA


ii

DAFTAR TABEL Hal. Tabel

4.l

Komposisi Penduduk Kelurahan Indra Kasih …………………... 59

Tabel

4.2

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Indra Kasih ………………………………………….

59

Tabel

4.3

Komposisi Penduduk Kelurahan Sidorejo Hilir ………………..

60

Tabel

4.4

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk 61 Kelurahan Sidorejo Hilir ………………………………………..

Tabel

4.5

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sidorejo ……………………………………………..

62

Tabel

4.6

Komposisi Penduduk Kelurahan Bantan Timur ………………..

63

Tabel

4.7

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bantan Timur ……………………………………….

63

Tabel

4.8

Komposisi Penduduk Kelurahan Bandar Selamat ……………...

64

Tabel

4.9

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bandar Selamat ……………………………………..

65

Tabel

4.10

Komposisi Penduduk Kelurahan Bantan ……………………….

66

Tabel

4.11

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bantan …...

66

Tabel

4.12

Komposisi Penduduk Kelurahan Tembung …………………….

68

Tabel

4.13

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tembung ……………………………………………

68

Tabel

5.1

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tingkat Kebersihan Kelurahan Yang Dipimpin…………………

71

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tim Khusus Yang Menangani Urusan Kebersihan……………...

72

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tim Atau Petugas Kebersihan Apakah Diberikan Upah………...

73

Tabel

Tabel

5.2

5.3

iv M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

5.4

5.5

5.6

5.7

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Asal Dana Untuk Peralatan Pengelolaan Kebersihan……………

74

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Dana Yang Tersebut Diatas Sudah Mencukupi Untuk Pengelolaan Kebersihan…………………………………………

75

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Jika Dana Pengelolaan Kebersihan Belum Mencukupi, Usaha Apa Yang Telah/Akan Dilakukan Pihak Kelurahan……………

75

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Pengawasan Lurah Terhadap Petugas Kebersihan Dalam Menjalankan Tugasnya Sehari-hari……………………………...

76

Tabel

5.8

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Untuk Menghindari Gangguan Keamanan, Apakah Kelurahan Mengalokasikan Dana…………………………………………… 83

Tabel

5.9

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Bagaimana Kelurahan Ini Menghindari Gangguan Keamanan…

84

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Warga Dan Organisasi Pemuda Dilingkungan Ini Digerakkan Untuk Bergotong royong Dan Berpartisipasi Untuk Menjaga Keamanan……………………………………………

85

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Bagaimana Kelurahan Ini Melakukan Pengawasan Dan Pemeliharaan Terhadap Lampu Penerangan Jalan/Umum………

86

Tabel

Tabel

5.10

5.11

Tabel

5.12

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Dikelurahan Ini Terdapat Pos Siskamling……………… 86

Tabel

5.13

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apabila Terdapat Pos Siskamling, Apakah Selalu Ada Petugas Jaga ……………………………………………………

87

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Jika Terjadi Konflik Antar Warga, Siapakah Yang Mencoba Mendamaikan……………………………………………………

88

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Adakah Upaya Preventif Terhadap Munculnya Konflik………

89

Tabel

Tabel

5.14

5.15

v M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

Tabel

Tabel

Tabel

5.16

5.17

5.18

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Upaya Preventif Terhadap Munculnya Konflik…………………

89

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Di Kelurahan Ini Terdapat Pedagang K-5………………

94

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Lurah Memberikan Izin Pemakaian Jalan Untuk Keperluan Tertentu………………………………………………

95

Tabel

5.19

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Bapak Atau Pihak Kelurahan Pernah Mengambil Tindakan Terhadap OKP Atau Pihak Lain Yang Melakukan Pungutan Liar……………………………………………………. 96

Tabel

5.20

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Di Kelurahan Ini Ada Bangunan Yang Menyalahi Aturan Tata Ruang Kota Misalnya Tidak Memiliki IMB………

97

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Dikelurahan Ini Adakah Petugas Yang Diberikan Kewenangan Khusus Untuk Menangani Masalah Ketertiban………………

98

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Kelurahan Melakukan Tatap Muka Dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat Untuk Menjelaskan Program Pemerintah……………………………………………………….

104

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tingkat Antusiasme Warga Pada Acara Sosialisasi Tersebut………………………………………………………….

105

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Cara Yang Ditempuh Pihak Kelurahan Untuk Melakukan Pembinaan Pada Warga…………………………………………

105

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Pemerintah Kelurahan Melakukan Pendekatan Kepada Tokoh Masyarakat Atau Alim Ulama Untuk Bersama-Sama Melakukan Pembinaan Warga…………………………………

106

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Ada Ketetapan Yang Mengatur Tugas, Wewenang, Dan Metode Yang Di Pakai Pemerintahan Dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Masyarakat…………………………………

112

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

vi M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Masyarakat Apakah Ada Tarif Yang Ditetapkan……………………………………

113

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Aparat Kelurahan Menerima Dana Yang Diberikan Oleh Masyarakat Jika Mengurus Suatu Hal……………………

113

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Surat-Surat Keterangan Dan Sebagainya…………………………………….

114

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Bagaimana Tanggapan Kelurahan Jika Ada Keluhan Dari Masyarakat………………………………………………………

114

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Ada Pelatihan Yang Diberikan Kepada Pegawai Kelurahan Dalam Melaksanakan Tugasnya Untuk Melayani Masyarakat………………………………………………………

115

vii M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

DAFTAR GAMBAR Hal. Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan 15 Van Meter dan Van Horn ………………………………….. Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edwards III………………

16

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Grindle …………………

18

Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian…

20

viii M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

DAFTAR BAGAN Hal. Bagan

4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Indra Kasih……………

60

Bagan

4.2 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidorejo Hilir…………

61

Bagan

4.3 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidorejo………………

63

Bagan

4.4 Struktur Pemerintahan Kelurahan Bantan Timur…………

64

Bagan

4.5 Struktur Pemerintahan Kelurahan Bandar Selamat………

65

Bagan

4.6 Struktur Pemerintahan Kelurahan Bantan………………….

67

Bagan

4.7 Struktur Pemerintahan Kelurahan Tembung………………

69

ix M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000 : 20). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses kperubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Rogers,1983 : 25). Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spritual (Todaro, 2000 : 20). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses


2

perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semangkin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. Korten dalam Supriatna (2000 : 65) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Begitu juga Menurut Conyers (1991 : 154), yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.


3

Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Gagasan

tentang

pelibatan

peran

warga

dalam

kajian

masalah

pembangunan, terutama melalui model pemberdayaan masyarakat guna peningkatan partisipasi sesungguhnya bukanlah topik yang baru. Semenjak timbulnya kesadaran bahwa perspektif pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) meninggalkan permasalahan kesenjangan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian manfaat pembangunan, maka berkembanglah berbagai pandangan yang ingin memberikan alternatif kepada pandangan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, diantaranya teori-teori Redistribution With Growth yang dikembangkan oleh Chenery (1974), Human Development oleh Justin Pikunas (1976), dan People centre Development oleh David C. Korten (1986). Perbedaan

pandangan

tentang

pendekatan

pembangunan

tersebut

berlangsung cukup lama, yang mana tujuannya adalah mengakhiri era Delivered Development dimana pembangunan direncanakan sepenuhnya dari atas dan menempatkan warga sebagai obyek pembangunan dan kemudian ingin diganti denga era Partisipatory Development dimana pembangunan direncanakan dari bawah dengan melibatkan warga, dan menempatkan mereka sebagai subyek dalam proses pembangunan.(Ponna Wignaraja dalam David C Korten, 1986 : 60).


4

Namun tidak dapat juga di sangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan masyarakat diangap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama, serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu. Menurut Soetrisno (1995 : 48) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksanaan pembangunan. Defenisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Para perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hirarkis dalam menyeleksi pembangunan pedesaan pada prakteknya. Di dalam proses pembangunan itu terlihat ada satu hal yang terjadi dalam interaksi antara para pelaksana pembangunan dan rakyat, yaitu tentang bagaimana para aparat pembangunan melihat usulan-usulan pembangunan. Dalam pikiran para aparat pelaksana terdapat “hierarki proyek pembangunan” tersebut, dimana proyek yang datang dari pemerintahan dan proyek yang direncakanan pemerintahan adalah benar-benar proyek yang mencerminkan “kebutuhan rakyat”, dan karena merupakan kebutuhan maka proyek pemerintah itu harus dilaksanakan. Sedangkan apa yang diusulkan oleh rakyat hanya merupakan “keinginan”, bukan mencerminkan hal yang benar-benar harus ada. Karena merupakan keinginan,


5

maka pada umumnya proyek-proyek yang diusulkan oleh rakyat selalu akan diganti dengan usulan-usulan proyek yang digolongkan sebagai proyek “kebutuhan” dan memperoleh prioritas rendah. Kemudian menurut Soetrisno (1995: 55) yang menjadi permasalahan dari segi sosial politik dalam pelaksanaan pembangunannya pada negara sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah munculnya suatu gejala dimana pemerintah menempatkan pembangunan bukan lagi sebagai pekerjaan rutin suatu pemerintah, melainkan telah diangkat kedudukannya sebagai suatu ideologi baru dalam negara. Perubahan ini mempunyai segi positif dan negatif. Aspek positifnya adalah dengan dijadikannya pembangunan sebagai suatu ideologi dalam suatu negara, maka pembangunan akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan pelestariannya harus dijaga oleh semua warga negara. Dengan kata lain, pembangunan harus dihayati oleh semua warga negara, seperti kita menghayati ideologi negara. Akan tetapi karena pembangunan telah menjadi sebuah ideologi, maka pembangunan itu telah menjadi sesuatu yang suci sehingga tidak bebas untuk dikritik, lebih-lebih untuk dikaji ulang guna mencari alternatifya. Di Indonesia pendekatan pembangunan dengan mengikutsertakan warga mulai tumbuh pada awal pelita VI yang ditandai dengan munculnya programprogram penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pola atau skema tindakan serangan langsung yang lebih subtansial terhadap permasalahan. (Vidhyandika Moeljarto, 1994 : 8). Contoh skema tindakan yang dimaksud antara lain kegiatan–kegiatan seperti pemetaan kantong kemiskinan dan penerapan Inpres Desa Tertinggal. Ada beberapa tujuan dari keikutsertaan warga secara


6

langsung dalam tindakan program yaitu, Pertama, agar bantuan efektif karena sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan sendiri. Kedua, meningkatkan keberdayaan mereka dengan pengalaman dalam melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. (Kartasasmita, 1996 : 54). Begitu juga setelah desentralisasi menjadi sebuah keputusan pemerintah, yang artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk dapat memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan seluruh jaringan dan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat ke dalam sebuah wujud kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana menurut pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 Kabupaten/Kota pada disebutkan bahwa lingkup kewenangan Pemerintah Daeraeh terdiri atas: a. Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum c. Penanggulangan Masalah Sosial d. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan


7

e. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah f. Pengendalian Lingkungan Hidup g. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang h. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil i. Pelayanan Dalam Penanaman Modal j. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya k. Pengembangan dan Pelestarian Budaya l. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah : Induk, Tetangga, Propinsi dan Pusat Kecenderungan untuk menerapkan prinsip desentralisasi membuat daerahdaerah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Fokus perhatian pemerintah (eksekutif) pun mulai memberikan peluang yang sangat besar untuk munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara eksplisit ditegaskan bahwa penerapan otonomi daerah secara mendasar adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :


8

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin tercipatanya integrasi, sinkroniasasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. 3. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down-bottom up guna terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan.


9

Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung harus memiliki dokumen rencana pembangunan mulai dari pembangunan jangka panjang hingga rencana pembangunan tahunan. Namun prioritas utama adalah menyiapkan dokumen pembangunan jangka menengah yang mengadopsi visi, misi kepala daerah terpilih melalui serangkaian proses, sebagai panduan dalam menyelenggarkan pembangunan selama 5 tahun masa periode kepala daerah terpilih. Pemerintah Kota Medan, telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun 2006 hinnga 2010. Adapun mekanisme pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini diatur melalui SE Mendagri 050/2020/Sj tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP daerah dan RPJM daerah. Dalam peraturan tersebut, sebagaimana juga yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut haruslah melibatkan partisipasi masyarakat. Mengacu pada masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengajukan judul tesis sebagai berikut: “PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF” (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010)”


10

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka perlu kiranya untuk mencari tahu bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Medan, khususnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010”. 1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk

mendeskripsikan

bagaimana

mekanisme

penyusunan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 20062010. 2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan di Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.


11

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Medan, sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagi objek dan subjek pembangunan guna peningkatan kesejahteraan rakyat. 3. Bagi Program Studi Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.


12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Konsep Pembangunan Todaro (2000: 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya

fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (2000 : 20) mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidemensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembagalembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000 : 21) dari defenisi diatas memberikan beberapa implikasi bahwa : 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 2. pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan: a.

Life Sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.


13

b.

Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai dan tidak diisap orang lain.

c.

Freedom From Servitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain. Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang

sekarang ini menjadi populer yaitu : 1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas. 2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah. 3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. 4. Suistanable, hal

ini

menyangkut

usaha

untuk

menjaga

kelestarian

pembangunan. (Todaro, 2000 : 24). Menurut Rostow dalam Arief (1996 : 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besarbesaran. Kunci di antara tahapan ini adalah adalah tahap tinggal landas yang di dorong oleh satu sektor atau lebih (Arief , 1996 : 30).


14

Soekanto (1984 : 45) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya perubahan secar terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Demikian pula dengan Todaro (2000:20) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau negara yang sedang berkembang. Bryant dan White (1982 : 15) menegaskan bahwa pembangunan mengandung implikasi yaitu, Pertama, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. Kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan. Ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan. Keempat ,pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri. Kelima, pembangunan berati mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati. Menurut Gant dalam Suryono (2001 : 31) tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap

pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk

menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sidah mulai dirasakan hasilnya


15

maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan–kesempatan bagi waranya utnuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono 2001 : 32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu, pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunana maka akan tericipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. 2.2.

Perencanaan Pembangunan Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang

dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang


16

memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Lebih dari itu, diantara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002 : 19) mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan defenisi tersebut, Arsyad (2002 : 19-20) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu : 1. Merencanakan berarti memilih. 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. 4. Perencanaan berorientasi ke masa depan. Sementara itu, menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (2002 : 21) perencanaan berkisar pada dua hal: pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalm jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Friedman dalam Robinson (2005 : 4) mendefenisikan perencanaan sebagai berikut, “planning is primarily a way of thinking about social and economic problem, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.”


17

Menurut

Friedman

perencanaan

adalah

cara

berpikir

mengatasi

permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi (kedua hal tersebut termasuk dalam tujuan pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004 : 15). Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses perencanaan

yang

mampu

mengakomodasikannya.

Pengertian

proses

perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber


18

daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004 : 16). Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru didasarkan kepada pergulatan pemikiran mengenai ekonomi-politik pembangunan yang berkembang dalam “komunitas politik” pada saat itu. Hal ini pula yang melahirkan konsep sentralistik dalam segala bidang perencanaan pembangunan di Indonesia (Mas’oed, 1994 : 50). Adapun pada masa reformasi, dalam proses perencanaan di Indonesia dilakukan dengan pendekatan secara Top Down dan Bottom Up. Pengertian Top Down dalam hal ini yaitu perencanaan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat dipedomani dalam proses perencanaan. Sedangkan Bottom Up dalam hal ini yaitu, perencanaan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan. 2.3.

Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa pembangunan bertujuan

untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Bintoro Tjokroamodjojo (1985 : 25)


19

mengatakan pembangunan meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustrasi, alienasi, kegoncangan dalam identitas dan lain-lain. Di samping itu kemerdekaan sesuatu bangsa seringkali meningkatkan perasaan persamaan sebagai warga masyarakat dan bangsa. Semua hal tersebut menjadi beban yang berat bagi elit pemerintah untuk memimpin, mengarahkan dan membina kegiatan-kegiatan yang mendorong proses pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan itu menjadi penting. Riant Nugroho (2003 : 67-68) mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warganegara dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di-management. Kata Nugroho, perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “pembangunan” adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Ginandjar

Kartasasmita

(1997

:

48),

mengatakan

pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi

perencanaan

atau manajemen

pembanguan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.

Melalui perencanaan ingin dirumuskan

kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang


20

optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. T. Hani Handoko (1984 : 75), mengatakan ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. 1. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “protective benefits” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, 2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. 2.4.

Persyaratan Pembuatan Perencanaan yang Baik Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang perencanaan

yang baik dengan menyebutkan ciri-ciri, syarat-syarat, dan sebagainya. Sondang.P. Siagian (1980 : 111) menyebutkan ciri-ciri rencana yang baik sebagai berikut : 1.

Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.

Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.

3.

Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.

4.

Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.

5.

Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.

6.

Rencana harus bersifat sederhana.


21

7.

Rencana harus luwes.

8.

Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.

9.

Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).

10. Rencana harus merupakan forecasting. Kunarto (1993 : 15), mengatakan perencanaan yang baik mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut : 1.

Didasari dengan tujuan pembangunan.

2.

Konsisten dan realistis.

3.

Pengawasan yang kontinu.

4.

Mencakup aspek fisik dan pembiayaan.

5.

Memahami berbagai ciri hubungan antar variabel ekonomi.

6.

Mempunyai koordinasi yang baik. Sehubungan dengan perencanaan yang baik tersebut, Kartasasmita

(1997:49), mengatakan perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu : 1.

Tujuan akhir yang dikehendaki.

2.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3.

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4.

Masalah-masalah yang dihadapi.

5.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya.

6.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya.

7.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.


22

8.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

Melihat persyaratan perencanaan yang baik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka tidak mungkin pembuatan perencanaan pembangunan dapat melibatkan semua pihak atau semua anggota masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembuatan perencanaan tidak diperlukan. 2.5.

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Proses penyusunan perencanaan pembangunan dikelompokkan ke dalam

dua sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Kedua bentuk perencanaan itu, disebut oleh Kunarto (1993 : 13) perencanaan dilihat dari arus informasi. Menurut Kunarjo Perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat nasional dalam tingkat makro, kemudian diterjemahkan ke dalam perencanaan yang lebih mikro atau perencanaan tingkat daerah. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah/departemen atau perencanaan dalam tingkat mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dikemukakan Kunarjo, dapat disimpulkan bahwa top down planning bersifat makro dan bottom up planning bersifat mikro. Ginandjar Kartasasmita (1997 : 114-115) mengatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan.


23

Menurut Ginandjar, perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari bawah ke atas ini. Ginandjar

mencontohkan perencanaan

sektoral sebagai perencanaan dari atas ke bawah, (bersifat makro), dan perencanaan rinci merupakan contoh dari perencanaan dari bawah ke atas (bersifat mikro). Mengacu pada pendapat ke dua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) itu adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah di pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh, sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah ditingkat bawah yang sifatnya mikro.

Hal ini sering terjadi salah pengertian dan penafsiran

dibanyak kalangan terhadap istilah top down planning dan bottom up planning.


24

Khususnya mengenai bottom up planning sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung. 2.6.

Perencanaan Pembangunan Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Didalam UU No. 25 Tahun 2004 ada beberapa ruang lingkup perencanaan

pembangunan baik secara nasional maupun daerah, yaitu : a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Secara nasional, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalarn Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Adapun RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat

strategi

pembangunan

nasional,

kebijakan

umum,

program

Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


25

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 2.7.

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Menurut Peraturan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ Tahun 2005

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang


26

menjadi

batas

kewenangan

daerah

dengan

mempertimbangkan

kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut: 1. Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. 2. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan Renstra-SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih. 3. Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah. 4. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan


27

dan komitmen dari seluruh pemangku-kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah. 5. Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih. 6. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,

dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJM Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah. Untuk membantu agar dapat dilihat dengan lebih mudah, maka akan tergambar seperti diagram dibawah ini.


28

Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJM Daerah Visi, Misi, dan program KDH

Rumusan hasil kesepakatan & komitmen stakeholder

dijabarkan

Analisis Keuangan Daerah Rancangan Awal RPJMD

-

Rancangan Akhir RPJMD Rancangan

- Strategi Pemb.Daerah - Arah kebijakan Umum - Arah kebijakan keuangan daerah

Prediksi Kondisi Umum Daerah

- Program prioritas KDH

- Geografi - Perekonomian daerah - Sosial-Budaya - Prasarana dan sarana - Pemerintahan Umum - dll

- Visi, Misi, Program KDH

RPJMD

diacu

Rancangan Renstra SKPD - Visi, Misi, Tujuan - Strategi, kebijakan - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan

- Visi, Misi, Program KDH - Arah, kebijakan keuangan daerah. - Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan

Musrenbang Jangka Menengah Daerah

- Arah,kebijakan keuangan daerah. - Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan - Program transisi - Kaidah pelaksanaan

Lokasi Kegiatan Rencana tata ruang

Gambar 2.1 Diagram Tata Cara Penyusunan RPJMD Sumber : Data diolah

2.8.

Pengertian Partisipasi. Dari

kajian

literatur

tentang

partisipasi

masyarakat

di negara-

negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi di-interpretasikan secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff (1997 : 20), bahwa : “Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan (perspective). Keterlibatan masyarakat

dalam

mengimplementasikan

proses

pembuatan

program,

serta

keputusan

dan

dalam

menikmati keuntungan-keuntungan


Penetapan Perda ttg RPJMD Peraturan Daerah ttg RPJM Daerah

29

dari

program

program,

suatu

tersebut.

Keterlibatan masyarakat

proses aktif , dimana

rakyat

dalam dari

mengevaluasi

suatu

komuniti

mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka”. Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (1999 : 64), berbagai penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata tentang partisipasi yaitu : 1.

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2.

Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

3.

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh

informasi mengenai konteks lokal dan dampak

sosial. 4.

Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

5.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Menurut Sastropoetro (1988 : 51), definisi partisipasi yang dikutip dari

beberapa ahli, sebagai berikut :


30

1. Gordon Allport, menyatakan bahwa Partisipasi keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja. 2. Keith Davis, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan / cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. 3. Achmadi, menyatakan

Partisipasi dalam bentuk swadaya gotong-royong

merupakan modal utama. “Swadaya kelompok

masyarakat

adalah

kemampuan

dari

yang dengan kesadaran dan inisiatif

suatu sendiri

mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan. 4. Santoso S. Hamidjoyo, menyatakan Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya, dan terwujudnya kreativitas dan oto-aktivitas. 5. Alastraire White, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. 6. Santoso Sastropoetro, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok unutk mencapai tujuan bersama. 7. Daryono, SH, menyatakan partisipasi berarti keterlibatan dalam Proses Pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan.


31

Kemudian, menurut Oakley (1991 : 1-10) mengartikan partisipasi kedalam tiga bentuk, yaitu : 1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan. 2. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang diantara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bahwa

bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan

perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat

bentuk

organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau

organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil

dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam

melaksanakan partisipasi

masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu : a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan). b. Sumbangan materi (dana, barang, alat). c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja). d. Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan. 3. Partisipasi

sebagai

pemberdayaan,

partisipasi

merupakan

latihan

pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit untuk didefenisikan, akan tetapi pemberdayaan

merupakan upaya untuk mengembangkan


32

keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan. Moeljarto (1986 : 136), mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental secara emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Kemudian seperti yang dikutip Ndraha (1987 : 102), Nelson (Bryant dan White) menyebut dua macam partisipasi, yaitu : “partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan , atau antar klien dengan patron atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal”. Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, menurut Soetrisno (1995 : 221-222),yaitu : 1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. 2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah di capai. Ukuran tinggi dan


33

rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan di bangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu. Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi defenisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut

Adi (2001 : 208). Partisipasi

masyarakat

atau

keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu : 1. Tahap Assesment. Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri. 2. Tahap alternatif program atau kegiatan. Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. 3. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.


34

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya dilapangan. 4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil). Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. 2.9.

Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat. Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 16),

mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu : a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang. c. Mendirikan

proyek

yang

sifatnya

berdikari dan donornya

berasal

dari sumbangan individu / instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga). d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, antara lain, rapat desa yang menentukan anggarannya). e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. f. Aksi massa. g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri. h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.


35

Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 16), yaitu sebagai berikut : a. Pikiran (psychological participation). b. Tenaga (physical participation). c. Pikiran dan tenaga (psychological dan physical participation) d. Keahlian (participation with skill). e. Barang (material participation). f. Uang (money participation). Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001 : 127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara. Tabel 2.1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arsntein) Tangga

Bentuk Partisipasi

Kategori

Ke VIII

Pengawasan masyarakat

VII

Pendelegasian Kekuasaan dan Kewenangan

VI

Kemitraan/Kesetaraan

V

Peredaman/Kompromi

IV

Berkonsultasi

III

Menginformasikan

II

Pengobatan untuk penyembuhan

I

Manipulasi

Tingkat kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Power)

Tingkatan Semu

Bukan Partisipasi


36

Dari model delapan anak tangga Arsntein maka akan sangat membantu untuk menganalisis perkembangan ataupun tingkat partisipasi masyarakat di suatu negara ataupun di suatu daerah. 2.10.

Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan. Oakley (1991 : 14),berpendapat bahwa “Partisipasi merupakan hal yang

sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat”. Menurut Moeljarto (1987 : 48-49), partisipasi menjadi amat penting, terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena : 1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan,

partisipasi

merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. 3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.


37

4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki. 5. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek pembangunan. 6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat. 7. Partisipasi menopang pembangunan. 8. Partisipasi menyediakan lingkungan

yang kondusif baik bagi aktualisasi

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 9. Partisipasi

merupakan

cara

yang

efektif

membangun kemampuan

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. 10. Partisipasi dipandang

sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu

untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan, program dan kegiatan sosial (Adi dan Laksmono, 1990 : 174) karena : 1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka program tidak akan berhasil. 2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/ kebijakan pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam mereka akan

perencanaan dan persiapan sehingga

menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut

mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program

adalah

diterima oleh masyarakat,


38

khususnya dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara berfikir, merasa dan bertindak. 3. Banyak

negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi

merupakan “hak demokrasi yang bersifat

masyarakat

dasar”, dimana masyarakat harus

dilibatkan dalam proses pembangunan dimaksudkan untuk memberi keuntungan pada manusia. Menurut Supriatna (2000 : 212) tanpa partisipasi pembangunan justru akan mengganggu manusia dalam upayanya untuk memperoleh martabat dan kemerdekaannya. Pentingnya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh Kartasasmita (1997 : 145), diperlukan peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Conyers (1991 : 154), menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu : a. Partisipasi informasi

masyarakat mengenai

merupakan

suatu

alat

guna

memperoleh

kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat,

yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. b. Bahwa

masyarakat

pembangunan

jika

akan lebih mempercayai proyek merasa dilibatkan

dalam

proses

atau

program

persiapan

dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut

dan

akan

mempunyai

rasa

memiliki

terhadap proyek


39

tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. c. Merupakan

suatu

pembangunan pun

hak

demokrasi bila masyarakat

masyarakat mereka sendiri.

Dapat

dilibatkan dalam dirasakan

mereka

mempunyai untuk turut ‘urun rembug’ (memberikan saran) dalam

menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Menurut Dr. Lastaire White dalam tulisannya “Introduction To Community Participation”, yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 33)

mengemukakan 10

(sepuluh) alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut : 1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai 2. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang murah. 3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya. 4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya 5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab. 6. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan. 7. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar. 8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.


40

9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain. 10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya. Menurut Tjokromidjoyo (1976 : 222-224), ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi pembangunan, yaitu : 1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. 2. Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. 4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu,

kelompok serta

masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Di samping juga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut.


41

Hal ini terlihat dalam istilah “bottom up planning” (perencanaan dari bawah), keterlibatan pada “grassroots” (sampai pada masyarakat yang paling bawah), “Demokratic Planning” (perencanaan demokratis) dan “Participatory Planning”. Dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu diketahui tujuan dari partisipasi tersebut, menurut Glass (1972 : 182), ada 5 (lima) tujuan umum partisipasi masyarakat, yaitu : 1. Pertukaran informasi, hal ini terutama bertujuan untuk memungkinkan adanya kebersamaan antara pengambil keputusan memungkinkan

dan

rakyat

untuk

rakyat biasa yang secara bersama mengembangkan ide-

ide dan keinginan. 2. Pendidikan, ini berhubungan penyebaran informasi secara terinci dari suatu rencana sehingga memungkinkan masyarakat mengerti akan rencana tersebut. 3. Bangunan dukungan (support building) ini terutama melibatkan kegiatan yang bersifat menciptakan suasana yang baik

sehingga memungkinkan

tidak terjadi benturan diantara kelompok-kelompok masyarakat, dan antara kelompok masyarakat dan pemerintah. 4. Proses pembuatan keputusan yang terbuka, ini terutama bertujuan untuk memungkinkan masyarakat biasa memberikan ide-ide baru atau pilihan ide dalam proses perencanaan. 5. Masukan dari masyarakat, sebagai suatu usaha mengumpulkan dan mengidentifikasikan sikap dan pendapat dari kelompok masyarakat.


42

2.11. Otonomi Derah dan Partisipasi Publik Otonomi Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 didefenisikan sebagai berikut; Otonomi Daerah ialah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami lebih jauh, dalam UU No. 32 tahun 2004 juga mendefenisikan tentang Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Otonomi Daerah kewenangan daerah dalam menentukan arah pembangunan di berikan kebebasan yang cukup luas sehingga dimana prinsip Dekonsentrasi yang mengatur pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, menjadi kian berarti. Dalam UU ini mendefenisikan juga tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Kewenangan Daerah Otonom, khususnya untuk Kabupaten/Kota dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 dirinci sebagai berikut: a. Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan


43

b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum c. Penanggulangan Masalah Sosial d. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan e. Fasilitas Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah f. Pengendalian Lingkungan Hidup g. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang h. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil i. Pelayanan Dalam Penanaman Modal j. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya k. Pengembangan dan Pelestarian Budaya l. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah: Induk, Tetangga, Propinsi dan Pusat Sejak memasuki era reformasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik dan sosial masyarakat harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntuatan masyarakat yang menjamain kepentingan yang prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Tuntutan-tuntutan masyarakat ini terwujud apabila dapat tercapai suatu pemerintahan yang baik (good governance) yang didefenisikan sebagai proses yang berkenaan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan negara di bidang ekonomi, politik dan administrasi secara sangkil dan mangkus dengan menjaga hubungan sinergisdan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan


44

masyarakat dalam melaknakan fungsinya masing-masing mengenai urusan-urusan negara pada setiap tingkatan. Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik itu salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas yang didefenisikan disini sebagai kewajiban-kewajiban dan individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban piskal, manajerial

dan

program.

Sedangkan

akuntabilitas

pemerintahan

daerah

didefenisikan sebagai kewajiban-kewajiban dari pemerintah daerah baik Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipercayakan merencanakan kebijakan pembangunan daerah dan pelaksanannya, melaksanakan kebijaksanaan nasional di daerah, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertangggungjawabannya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan di sini sebagai upaya menjadikan masyarakat seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga hukum dan lembaga swadaya masyarakat serta komunitas, keluarga dan individu-individu, memiliki kermandirian, kemampuan, kapasitas dan efektifitas untuk melaksanakan partisipasinya dalam menyelenggarakan otonami daerah. Dalam membahas kondisi masyarakat daerah di Indonesia, apabila ditinjau dari sejarah politik pembangunan nasional dan dari segi institusi kepemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:


45

1. Dilihat dari sejarah politik pembangunan nasional, dapat kita bagi ke dalam tiga polarisasi: a. Berdasarkan konotasi etnis dan tingkat kemajuan yaitu Jawa dan Luar Jawa. Jawa yang berkonotasi padat penduduk dan majuu serta Luar Jawa yang berkonotasi kurang penduduk, kaya sumber daya alam dan terbelakang. Padahal tidak semua wilayah Jawa dan rakyatnya sudah maju. Oleh karena itu ada yang lebih suka menyebutkan dengan polarisasi kedua yaitu; b. Berdasarkan sentralisasi pemerintah yaitu Jakarta yang berkonotasi menjadi pusat segala-galanya, dan Luar Jakarta yang menjadi wilayah pinggiran. Ada juga yang menyebutnya dengan “Indonesia Bagian Barat” dan “Indonesia Bagian Timur”. Tetapi bagi sementara kalangan tak suka memakai istilah Indonesia bagian Timur karena berkonotasi salah satu negara bagian daripada Republik Indonesia Serikat dahulu. Oleh karena itu ada yang lebih suka menggunakan polarisasi ketiga, c. Berdasarkan istilah “Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia”. Menjelang akhir rezim Soeharto sampai sekarang, baik penguasa maupun elit politik lebih melihatnya berdasarkan polarisasi yang didasarkan pada aspek kewilayahan yaitu Kawasan Barat Indonesia yang berkonotasi maju dan “Kawasan Timur Indonesia” yang kurang berkembang atau tepatnya terbelakang.


46

Dalam konteks pemahaman politik pembangunan yang demikian itulah maka kondisi masyarakat luar Jakarta termasuk di daerah-daerah kawasan timur indonesia, berada dalam ketidakberdayaan sebagai berikut: a. Dari

aspek

politik

daerah

berada

dalam

ketidakberdayaan

berpartisipasi. Padahal rakyat yang berdaulat. b. Dari

aspek

ekonomi,

masyarakat

daerah

berada

dalam

ketidakberdayaan mengembangkan kemampuan ekonominya apalagi berkompetisi dalam menghadapi sumber mata pencaharian yang menjanjikan masa depan yang lebih sehat. Padahal pembangunan ekonomi kerakyatan berdasarkan persaingan yang sehat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan menjadi fungsi daripada sektor swasta dalam membangun bangsa. c. Dari aspek sosial masyarakat berada dalam ketidakberdayaan dalam berpola hidup bersih dan sehat dalam mengejar harapan hidup yang lebih baik, kekurangan tenaga-tenaga ahli dan terampil serta terutama kemampuan menyeleksi dan mewaspadai ancaman integrasi bangsa yang berkonotasi suku dan agama. Padahal harapan hidup yang baik, tersedianya tenaga terdidik dan terampil serta nasionalisme menjadi kebutuhan bangsa. d. Dari aspek budaya masyarakat berada dalam ketidakberdayaan mengembangkan

budaya

masyarakat

karena

adanya

politik

penyeragaman budaya. Padahal simbol Bhineka Tunggal Ika bersumber dari keanekaragaman budaya bangsa.


47

e. Dari

aspek

keagamaan,

masyarakat

daerah

mengalami

ketidakberdayaan dari ancaman tindak kekerasan dan ketidaktertiban. Padahal tertib hukum dan ketertiban umum menjadi paradigma demokrasi. Oleh karena itu masalah utama pembangunan daerah adalah belum berdayanya masyarakat. 2. Dilihat dari segi institusi kepemerintahan ketidakberdayaan itu mencakup: masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan (daerah): a. Ketidakberdayaan masyarakat daerah (partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa dan tokoh masyarakat) adalah belum mampu mandiri dan memangkuskan partisipasinya dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Juga termasuk ketidakberdayaan kaum perempuan terutama dalam jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. b. Ketidakberdayaan sektor swasta lebih kepada lemahnya daya saing pengusaha daerah dibandingkan dengan pengusaha PMA. Pengusaha besar mendapatkan peluang bisnisnya akibat berkolusi dengan birokrasi yang memiliki kewenangan yang luas tanpa kontrol. Di lain pihak pengusaha kecil tidak mendapatkan akses dalam meraih peluang bisnis yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Bila mengamati amanat GBHN 1998, ketidakberdayaan masyarakat luar Jakarta itu diakibatkan oleh mekanisme hubungan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan


48

dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksnaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dipertegas pula dalam amanat GBHN 1999 yang mengaskan tentang pembangunan nasional yang terpusat dan tidak merata, kebijakan yang terpusat, serta tindakan ketidakadilan pemerintah. Untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidak berdayaan masyarakat daerah tersebut,

pemerintah

kemudian

mengeluarkan

kebijaksanaan

perlunya

pemberdayaan masyarakat seperti lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah mengeluarkan pula kebijakan yang sama, dengan menekankan perlunya pula pemberdayaan pemerintah lokal, dan aparatur pemerintah, pemberdayaan kaum perempuan, pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah, melalui pendidikan bermutu. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah lokal, aparaturnya, sektor swastanya dan masyarakatnya mampu berpartisipasi dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasinya. Selanjutnya perlu memberikan perhatian kepadan daerah diluar Jakarta termasuk kawasan Timur Indonesia telah menjadi kebijakan pembangunan menjelang berakhirnya rezim Republik Indonesia III. Hal ini dapat dilihat pada amanat GBHN 1993 yang menegaskan perlunya diberikan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah terbelakang, serta daerah yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu di kawasan Timur Indonesia. Hal yang sama diteruskan lagi dalam memasuki era reformasi ini seperti tercantum dalam GBHN.


49

Untuk mengantisipasi minimnya pemberdayaan masyarakat terutama partisipasinya dalam pembangunan pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meregulasikan perlunya penyusunan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan yang melibatkan berbagai unsur dalam komunitas daerah. Metode penyusunan RPJMD itu sendiri dimulai dari Prediksi kondisi umum daerah yang terdiri atas geomorfologi dan lingkungan, ekonomi dan Sumber Daya Alam, Demografi, Prasarana dan Sarana. Dari assesment tersebut ditentukan Rancangan Arah Pembangunan serta Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Selanjutnya pemerintah daerah meminta partisipasi publik baik melalui sosialisasi, konsultasi publik dan jaring asmara. Dalam pembahasan akhirnya dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan hasil kesepakatan dan komitmen antara pemerintah daerah dengan unsur masyarakat.


50

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode/jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana mekanisme peyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-201 dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD tersebut. 3.2.

Defenisi Konsep Defenisi Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut: 1. Partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi, dukungan, komitmen,

kerjasama

dan

keahlian

dalam

perumusan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010. 2. Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan apa yang yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktunya, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, yang dimaksud


51

perencanaan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010. 3. Tata Cara penyusunan Perencanaan Pembangunan adalah kegiatankegiatan atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam sebuah proses pembuatan rencana pembanguanan. Dalam penelitian ini, tata cara penyusunan perencanaan pembangunan adalah tata cara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan 2006-2010 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Mendagri No. 050 / 2020 / SJ TAHUN 2005 tentang tata cara penyusunan RPJP dan RPJMD daerah. 3.3

Informan Penelitian Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat diperlukan bagi

penelitian kualitatif ini, maka di perlukan adanya informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan musrenbang RPJMD Kota Medan yang mewakili dari beberapa unsur, yaitu : Pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Akademisi Perguruan Tinggi. 3.4

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, makalah, peraturan-peraturan, jurnal penelitian dan bahanbahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.


52

2. Wawancara mendalam dengan menggunakan angket yang dirancang khusus untuk penelitian, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian. 3.5

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan yang terletak secara geografis

diantara 30 480 – 30 340 Lintang Utara dan 980 470 – 980 420 Bujur Timur (BT) serta berada pada ketinggian (3 - 27) meter dari permukaan laut. Luas wilayah kota Medan adalah 26510 Ha (265,10 Km2), yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.752.208 orang (7.609 orang) per km2. 3.6.

Metode Analisis Data Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik

analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumentasi logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan

data.

Baik

studi

lapangan

maupun

studi

pustaka,

didalam

menganalisisnya tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.


53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.

Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1

Sejarah Kota Medan Keberadaan Kota Medan saat ini tidak terlepas dari dimensi historis yang

panjang, dimulai dari dibangunnya Kampung Medan Putri Tahun 1590 oleh Guru Patimpus, berkembang menjadi Kesultanan Deli pada tahun 1669 yang diprolamirkan oleh Tuanku Panglima Perungit yang memisahkan diri dari kekuasaan Kesultanan Aceh. Perkembangan Kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan, tahun 1887, sebelum akhirnya statusnya diubah menjadi Gubernemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur pada tahun 1915. Secara historis, perkembangan Kota Medan sejak awal menposisikannya menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Posisinya yang terletak di dekat pertemuan Sungai

Deli

dan

Babura,

serta

adanya

kebijakan

Sultan

Deli

yang

mengembangkan perkebunan tembakau dalam awal perkembangannya, telah mendorong berkembangnya Kota Medan sebagai pusat perdagangan (eksporimpor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibukota Deli juga telah mendorong Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini, di samping merupakan salah satu Daerah Kota, juga sekaligus ibukota Propinsi Sumatera Utara.


54

4.1.2. Kondisi Kota Medan Saat Ini Perkembangan Kota Medan tidak terlepas dari dimensi historis, ekonomi dan karakteristik Kota Medan sendiri, yakni sebagai kota yang mengemban fungsi yang luas dan besar (metro), serta sebagai salah satu dari 3 (tiga) kota metropolitan terbesar di Indonesia. Realitanya, Kota Medan kini berfungsi : 1. Sebagai pusat pemerintahan daerah, baik pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, maupun Kota Medan, sebagai tempat kedudukan perwakilan/konsulat Negara-negara sahabat, serta wilayah kedudukan berbagai perwakilan perusahaan, bisnis, keuangan di Sumatera Utara. 2. Sebagai pusat pelayanan kebutuhan sosial, ekonomi masyarakat Sumatera Utara seperti : Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Stasiun TVRI, RRI, dll, termasuk berbagai fasilitas yang dikembangkan swasta, khususnya pusat-pusat perdagangan. 3. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, keuangan dan jasa secara regional maupun internasional. 4. Sebagai pintu gerbang Regional/Internasional/Kepariwisataan untuk kawasan Indonesia bagian barat. 4.1.3. Kondisi Geografis Kota Medan Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar (265,10 Km2) atau 3,6% dari keseluruhan luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, tetapi dengan jumlah penduduk yang relatif besar.


55

Secara geografis Kota Medan terletak 30 30’ – 30 43’ Lintang Utara dan 980 35’ – 980 44’ Bujur Timur. Untuk itu tofografi Kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 7,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu di sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah Utaranya langsung berbatasan dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas laut paling sibuk (padat) di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Sumalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayanan Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 (dua) kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.


56

4.1.4. Kondisi Demografis Kota Medan Berdasarkan data kependudukan tahan 2004, penduduk Kota Medan saat ini telah mencapai 2.006.142 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari jumlah pria, 1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk communiters. Dengan demikian Kota Medan merupakan salah satu dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga memiliki keunggulan diferensiasi pasar.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL

Tabel 4.1. Luas dan Komposisi Kelurahan di Kota Medan Jumlah Kelurahan Nama Kecamatan Luas Kec.(km²) Medan Tuntungan Medan Johor Medan Amplas Medan denai Medan Area Medan Kota Medan Maimun Medan Polonia Medan baru Medan Selayang Medan Sunggal Medan Helvetia Medan Petisah Medan Barat Medan Timur Medan Perjuangan Meadn Tembung Medan Deli Medan Labuhan Medan Marelan Medan Belawan

20,68 12,81 14,58 11,59 9,05 7,99 5,27 5,25 5,84 9,01 2,98 15,44 13,16 6,82 5,33 7,76 4,09 20,84 36,67 23,82 26,25 265,10

9 6 7 6 12 12 6 5 6 6 6 7 7 6 11 9 7 6 6 5 6 151

Sumber: BPS, Kota Medan dalam Angka, 2005


57

Dilihat dari struktur umur penduduk, Kota Medan dihuni oleh kurang 1.377.715 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian di Kota Medan secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan maupun industri manufaktur. Laju pertumbuhan Kota Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan Kota Medan tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per Km2 pada tahun 2000 menjadi 7.567 jiwa per Km2 pada tahun 2004. Jumlah penduduk yang paling banyak, ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun dan Medan Polonia. Tingkat Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area dan Medan Timur. 4.1.5. Kota Medan Secara Sosio-Kultural Kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesehatan, kemiskinan, keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya, merupakan faktor penunjang dan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Keberadaan sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya, merupakan sarana vital bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hak dasarnya yaitu hak memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya .


58

Demikian juga halnya dengan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan kota yang sifatnya kompleks dan multi dimensional yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan bukan lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Data Susenas tahun 2004, memperkirakan penduduk miskin di Kota Medan tahun 2004 berjumlah 7,13% atau 32.804 rumah tangga atau 143.037 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Medan bagian Utara (Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan) merupakan kantong kemiskinan terbesar (37,19%) dari keseluruhan penduduk miskin sebagimana digambarkan dalam Tabel 4.2. berikut: Tabel 4.2. Statistik Sosial Pembangunan Kota Indikator Sosial Kota Medan Keterangan • • • -

Jumlah Penduduk (Jiwa) APK SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/MA (%) APM SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/MA (%) Umur Harapan Hidup Laki-laki Perempuan

Tahun 2004 2.006.142 jiwa 112,40 101,40 76,05 90,00 74,83 62,45 69 71


59

• • • • •

Angka Kelahiran Kasar Angka Kematian Kasar TPAK (%) Pengangguran Terbuka (%) Penduduk Miskin (%)

2,26 1,70 52,92 13,01 7,13

Sumber: RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan, 2005.

Sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional, sejak awal Kota Medan telah memiliki kergaman suku (etnis), dan agama. Oleh karenanya, budaya masyarakat yang ada juga sangat pluralis yang berdampak beragamnya nilai-nilai budaya yang dikenal. Adanya keanekaragaman nilai-nilai budaya tersebut tentunya sangat menguntungkan, sebab diyakini tidak satupun kebudayaan yang berciri menghambat kemajuan (modernisasi), dan sangat diyakini pula, hidup dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang heterogen, dapat menjadi potensi besar dalam mencapai kemajuan. Keragaman suku, tarian daerah, alat musik, nyanyian, makanan, bangunan fisik dan sebagainya, justru memberikan kontribusi besar bagi perkembangan industri pariwisata di Kota Medan. Adanya pluralisme ini juga merupakan peredam untuk munculnya isu-isu primordialisme yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan social. Oleh karenanya, tujuan, sasaran, strategi pengembangan Kota Medan dirumuskan dalam bingkai visi, dan misi kebudayaan yang harus dipelihara secara harmonis. 4.1.6. Kota Medan Secara Ekonomi Kota Medan mengemban fungsi regional yang luas, baik sebagai pusat pemerintahan maupun kegiatan ekonomi dan social yang mencakup bukan hanya propinsi Sumatera Utara tetapi juga wilayah propinsi disekitarnya (Sumbagut).


60

Adanya fungsi regional tersebut, ternyata telah menjadikan Kota Medan dapat menyelenggarakan aktivitas ekonomi dalam volume yang besar. Kapasitas ekonomi yang besar tersebut ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Medan, yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi daerahdaerah disekitarnya, termasuk dibandingkan dengan yang dicapai oleh Propinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Walaupun Kota Medan sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif tahun 1998 (-20%), namun selama tahun 20002004, ekonomi Kota Medan dapat tumbuh kembali rata-rata sebesar 5,19%. Ini merupakan indikasi bahwa betapapun beratnya (dalamnya), krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia dam Kota Medan khususnya, namun secara bertahap pada dasarnya Indonesia dan Kota Medan memiliki kemampuan untuk sembuh dan keluar dari krisis yang berat tersebut. Kapasitas ekonomi yang relatif besar tersebut juga ditunjukkan oleh nilai (uang) PDRB Kota Medan yang saat ini telah mencapai Rp 24,5 Triliun, dengan pendapatan perkapita Rp 12,5 juta. Sektor tertier merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar (66,84%), kemudian diikuti sektor sekunder (29,06%), dan sektor primer (4,18%). Jumlah volume kegiatan ekonomi ini, sekaligus memberikan kontribusi lebih kurang sebesar 21% bagi pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara. Dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga memperlihatkan elastisitas yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, artinya pertumbuhan ekonomi Kota Medan selalu menunjukkan angka positif yang lebih besar dari pertumbuhan


61

ekonomi propinsinya. Ini menunjukkan bahwa Kota Medan masih merupakan mesin pembangunan bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara. Tabel 4.3. Indikator Ekonomi Kota Medan Indikator Utama Ekonomi Kota Medan Keterangan

TAHUN 2004

2.006.142 jiwa • Penduduk 24,5 triliun • PDRB 5,49% • Pertumbuhan ekonomi Rp 12,500,000 • Income perkapita 6,64% • Tingkat inflasi 682.826 jiwa • Jumlah tenaga kerja produktif 13,01% • Tingkat perdagangan 2.229.125 • Total of export (FOB,000 U$$) 679.000,00 • Total of import (CIF, 000 U$$) Major export : Lemak dan minyak nabati/hewani, udang, kerang, kayu lapis, aluminium, barang kesenian, coklat, kopi, mineral mentah. Dll. Major import : Impor barang modal (suku cadang/asesoris kenderaan bermotor, mesin/peralatan industri khusus, alat elektronik, dll) impor barang konsumsi, (makanan ternak, beras, aluminium, sayur segar, tembakau, dll). Partners : Malaysia, Jerman, Inggris, Singapura, RRC, Belanda, Taiwan, Hongkong, dll. Sumber: RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan, 2005. 4.1.7. Kota Medan Sebagai Daerah Otonom 4.1.7.1. Pemerintahan Kota Secara Konstitusional Negara Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah yang lebih kecil (Kota-Kabupaten). Masing-masing daerah pada dasarnya memiliki sifat otonom dan administratif. Adanya daerah, menjadikan adanya pemerintahan daerah. Pertimbangan situasional, historis, politis, psikologis dan teknis pemerintahan, merupakan latar belakang pemikiran strategis perlunya pemerintahan di Indonesia. Suasana kejiwaan dan kebatinan inilah yang pada dasarnya menjadi penyusunan dan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004


62

dan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang saat ini berlaku sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat,

pemerataan,

keadilan

dan

memperhatikan

potensi

dan

keanekaragaman daerah. Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara garis besar struktur organisasi Pemerintah Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut :

WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA

DPRD

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

DINAS

BADAN

SEKRETARIS DPRD

Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Kota Medan Sumber: Data diolah

Fungsi Pemerintah Kota Medan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 5 (lima) sifat, yaitu : (1) Pemberian pelayanan, (2) Fungsi pengaturan (Penetapan Perda), (3) Fungsi pembangunan, (4) Fungsi perwakilan (dalam berinteraksi dengan Pemerintah Propinsi/Pusat), (5) Fungsi koordinasi dan perencanaan pembangunan kota.


63

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan pemerintahan teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinasdinas daerah (Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum) dan urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari : 1. Kewenangan mengatur yang diselenggarakan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, sebagai Badan Legislatif Kota. 2. Kewenangan yang tidak bersifat mengatur (segala sesuatu yang dicakup dalam kekuasaan melaksanakan kesejahteraan umum), yang diselenggarakan oleh Walikota/Wakil walikota, sebagai pimpinan tertinggi dalam Badan Eksekutif Kota. Berdasarkan

fungsi

dan

kewenangan

tersebut,

Walikota

Medan

membawahi (pimpinan eksekutif tertinggi) seluruh instansi pelaksana Eksekutif Kota. 4.1.7.2. Kewenangan Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjembatani aspirasi dan semangat reformasi masyarakat lokal, yang menginginkan adanya keleluasaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Secara filosofis, implementasi otonomi daerah ternyata dapat mendorong daerah berkembang dengan prakarsa dan inisiatifnya sendiri, termasuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan komitmen yang kuat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Adanya keleluasaan melaksanakan otonomi daerah, tercermin daripada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Semangat UU Nomor 32 Tahun 2004, telah menempatkan kewenangan pusat hanya pada aspek-aspek yang sangat


64

terbatas seperti politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain yang tidak atau belum dapat diselenggarakan oleh daerah. Untuk itu, Kota Medan dituntut untuk mampu menyelenggarakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, meliputi administrasi pemerintahan umum, pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian dan perdagangan,

koperasi,

penanaman

modal,

ketenagakerjaan,

kesehatan,

pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan olahraga. Bagi Pemerintah Kota Medan, implementasi otonomi daerah diwujudkan dalam kewajiban Pemerintah Kota untuk menjamin pelayanan umum yang sangat mendasar kepada masyarakat dan dunia usaha, berdasarkan kewenangan dan bidang-bidang wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kota. Secara terus menerus, Pemerintah Kota Medan memperbaiki mutu pelayanan umum yang ada, mulai dari identifikasi dan standarisasi pelayanan, peningkatan kerja pelayanan Pemerintah Kota, dan monitoring pelayanan. Usaha ini diharapkan mampu menciptakan pemberian pelayanan yang adil merata bagi semua pihak, baik masyarakat maupun dunia usaha yang bersifat lokal, nasional dan asing. 4.1.7.3. Kemampuan Keuangan Daerah Diberlakukannya UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara Pemerintah Pusat dan


65

Pemerintah Daerah tersebut berkonsekuensi, masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif. Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi, dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota Medan memilki beberapa sumber pendapatan pokok, yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah yang berkembang ekonominya sangat didominasi sektor sekunder dan tertier, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah. Bagi Pemerintah Kota Medan, pungutan pajak lebih didefenisikan

sebagai

cara

memberikan

kesejahteraan

umum

(retribusi

pendapatan) dari pada sekedar budgeter. Walaupun ada kecenderungan peningkatan volume dalam PAD namun diakui 70% sumber penerimaan Kota Medan di sekitar publik masih berasal dari alokasi pusat (dana perimbangan/dana alokasi umum). Hal ini menggembirakan dalam hal pembiayaan kota, jika sebelumnya sebagian besar program pembangunan yang disediakan pemerintah dialokasikan kedalam bentuk dana inpres (regional) maupun dana DIP (sektoral) maka saat ini sebagian besar sudah dalam bentuk bantuan spesifik (specific block grant), dan block grant yang langsung diterima dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.


66

Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan dana tersebut oleh pemerintah kota Medan digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur kota terpadu, termasuk pemeliharaannya. Dengan kepaduan tersebut infrastruktur yang dibangun benar-benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehingga dapat menggerakkan kegiaaatan sosial ekonomi warga Kota Medan. Kegiatan ekonomi yang berkembang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan Kota, sekaligus memperkecil ketergantungan pemerintah kota kepada Pusat. Tabel 4.4. Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Lima Tahun Terakhir Tahun

Realisasi

2000 2001 2002 2003 2004

204.336.107.826,67 568. 639.837.266,58 722.197.831.000,00 1.079.834.024.000,00 1.123.865.492.000,00 Sumber: RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan, 2006.


67

4.2.

Identitas Informan Pembangunan

melibatkan

partisipatif

stakeholder

implementasi,

dalam

monitoring

dan

merupakan semua

model

proses,

evaluasi.

mulai

Pelaku

pembangunan dari

yang

perencanaan,

pembangunan

tersebut

(stakeholder) adalah semua unsur yang ada dalam sebuah komunitas yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat (civil society). Secara luas, komponen tersebut terdiri atas Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Akademisi Perguruan Tinggi. Keseluruhan pelaku pembangunan tersebut secara teoritik merupakan konfigurasi sebuah sistem yang konsistensinya dipengaruhi oleh lingkungan. Perumusan rencana pembangunan daerah perlu dilakukan secara demokratis, profesional dan terukur artinya dapat mewujudkan kebutuhan masa depan, handal, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholder. Untuk itu pembangunan daerah harus menganut prinsip- prinsip: 1. Partisipasi: seluruh anggota masyarakat diharapkan berperan aktif dalam perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

seluruh

kegiatan

pembangunan. 2. Transparansi: setiap kegiatan dari awal (perencanaan), pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Akuntabilitas: setiap kegiatan seharusnya dapat dipertanggung jawabkan baik secara tehnis maupun administratif.


68

4. Keberlanjutan: pembangunan untuk masyarakat harus dapat berkelanjutan dari generasi ke generasi dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat yang mandiri dan profesional. 5. Profesional: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian bidang masing masing, tetapi mengenali keterkaitan dan keterpaduan dengan bidang bidang lain. Dalam konsep pembangunan partisipatif terdapat sebuah sistem yang kita sebut dengan masyarakat. Dalam teori strukturalisme fungsional yang dikembangkan oleh T. Parson dalam Hensen (1982) pada intinya menyatakan bahwa : 1. Masyarakat merupakan sebuah sistem yaitu keseluruhan dari bagianbagian yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Jika keseluruhan dari bagian-bagian itu berfungsi sebagaimana mestinya maka akan tercapailah kondisi yang disebut sebagai stabilitas. 3. Jika keseluruhan dari bagian-bagian itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka akan tercipta pula kondisi yang disebut sebagai instabilitas. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing unsur harus dapat bekerjasama dan bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing agar dapat tercipta stabilitas dalam sistem tersebut. Dalam konteks ini adanya kerja sama antara unsur merupakan program pembangunan yang dimulai dari bawah (unsur masyarakat). Hal ini sejalan dengan paradigma yang dibangun melalui UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Proses bottom-up yang dianjurkan


69

dalam kerangka prosedural yang ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : Renja SKPD

Forum SKPD Kabupaten/Kota

Penyusunan Renja SKPD Provinsi

Musrenbang Kab/Kota

Penyusunan SKPD Kabupaten/kota Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Renja SKPD

Pasca Musrenbang Kab/Kota

Forum SKPD Kabupaten/Kota

RKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kelurahan

BULAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

Gambar 4.2. Skema Perencanaan Pembangunan Model Bottom Up versi UU No.25 Tahun 2004 Sumber: Rancangan SEB MPPN/ Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 Kota Medan sebagai gambaran komunitas merupakan sebuah sistem dalam perencanaan pembangunan kota. Kota Medan telah melakukan model perencanaan partisipatif tersebut, dimana Pemerintah Daerah telah melibatkan unsur pelaku pembangunan kota lainnya dalam merencanakan pembangunan partisipatif yang disebut sebagai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kota

Medan

Tahun

2006-2010.

Melalui

rancangan

pembangunan 5 (lima) tahun tersebut Pemerintah Kota Medan telah melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Akademisi Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media Massa.


70

Pada prinsipnya perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengisyaratkan keterlibatan komponen civil society dalam merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakatnya. Nurcholish Madjid (2001) mengilustrasikan adanya tiga komponen utama dalam civil society yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi ketiga komponen ini dapat menciptakan konsep pemerintahan strategis yaitu pemerintahan yang dibangun melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pemerintah menganggap unsur lain sebagai mitra dan bukan menjadi rivalitas baginya. Dalam penelitian ini secara lebih luas lagi komponen civil society tersebut diuraikan dalam gambar berikut:

Masyarakat

Pemerintah

DPRD

PERENCANAAN PARTISIPATIF

Perguruan Tinggi

Media Massa

Gambar 4.3. Ilustrasi Komponen Perencanaan Sumber : Data diolah. Berdasarkan realitas tersebut, dalam penelitian ini semua unsur di atas dijadikan sebagai informan (pemberi informasi) yang selanjutnya dapat diuraikan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut :


71

Tabel 4.5. Unsur Informan Penelitian No

Unsur

Penjelasan

1.

Pemko Medan

Merupakan unsur pemerintah yang memiliki otoritas paling besar dalam melakukan pembangunan.

2.

Akademisi

Merupakan unsur pemberi saran, masukan dan Konsultasi Ilmiah dalam program-program pembangunan.

3.

Organisasi Kemasyarakatan

Merupakan pelaku pembangunan yang banyak terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

4.

Media Massa

Merupakan pelaku pembangunan yang lebih memfokuskan visinya pada publikasi dan diseminasi informasi bagi publik.

5.

DPRD

Merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan sebagai institusi pengontrol, budgetting dan regulasi dalam perencanaan pemerintah

Sumber: Data Primer, 2006

Pemerintah Kota Medan merupakan pelaku pembangunan dengan orientasi dan kewenangan paling besar dibandingkan dengan unsur lainnya dalam proses perencanaan pembangunan khususnya RPJMD Kota Medan tahun 2006-2010. Pemerintah Kota Medan terdiri atas Instansi setingkat Dinas, Badan maupun Kantor dengan kewenangan dan uraian tugas yang spesifik berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya. Akademisi

merupakan

pelaku

pembangunan

kota

yang

lebih

memfokuskan visinya pada Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT) yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Realitas fungsi akademisi perguruan tinggi ini sekaligus merupakan peran mereka sebagai pemberi saran dan arahan secara


72

teoritis, metodologis dan praktis dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran unsur ini dapat dijadikan sebagai sebuah kekuatan moral (moral force) dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010. Organisasi kemasyarakatan yang secara struktural dapat dilihat berada pada tingkat kelurahan di Kota Medan dikenal dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tugas utama LPM adalah untuk menampung informasi, mendampingi dan memberdayakan masyarakat kelurahan dalam pelaksanaan Pembangunan Kota. Dalam konteks yang lebih luas juga terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga berperan dalam pemberdayaan, advokasi dan pendampingan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Kota Medan. Media massa merupakan unsur yang bergerak dalam publikasi dan diseminasi informasi tentang perumusan perencanaan pembangunan Kota Medan. Kehadiran media massa ini sangat penting untuk media sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota Medan bagi warganya dan masyarakat luas yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi formal sebagai mitra pemerintah daerah yang memberikan sumbangan saran dan masukan dalam perencanaan maupun mengimplementasikan program-program pembangunan. Secara khusus institusi ini punya wewenang controlling, budgetting dan legislation dalam program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.


73

4.2.1. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 4.6. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin No 1. 2. 3. 4. 5.

JUMLAH Laki-laki Perempuan 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 7 3

UNSUR Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD JUMLAH

Σ 2 2 2 2 2 10


Dari tabel 4.6, dapat dilihat banwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah laki-laki. Kecenderungan ini menggambarkan bahwa realitas pengarusutamaan jender (gender mainstreaming) masih belum berlaku secara merata dalam berbagai profesi di Kota Medan. Di samping itu dapat juga disimpulkan bahwa dibandingkan dengan laki-laki, jumlah perempuan masih sangat sedikit dalam menduduki jabatan-jabatan dan posisi strategi dan manajerial dalam berbagai preferensi profesi. 4.2.2. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan Tabel 4.7. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan PENDIDIKAN SLTA DI DIII S1

No

UNSUR

SD

SLTP

1. 2. 3. 4. 5.

Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

JUMLAH

S2

S3

∑

0 1 2 2

2 1 1 0 0

0 1 0 0 0

2 2 2 2 2

5

4

1

10



74

Dari uraian pada Tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan (5 orang) telah berpendidikan S1, sebanyak 4 orang berpendidikan S2, serta sebanyak 1 orang informan yang berpendidikan S3, dan tidak ada informan yang memiliki pendidikan terakhir SLTA. Pada level Pemerintah Kota Medan saat ini pendidikan pegawainya ratarata sudah S2, begitu juga dengan anggota DPRD dan Media Massa yang rata-rata memiliki latar belakang S1. Realitas ini menunjukkan bahwa, kualitas akademis Pegawai Pemerintah Kota Medan dan anggota DPRD Kota Medan sudah sangat memadai. Begitu juga dengan informan dari media massa yang sudah S1. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa Lembaga Pers juga telah meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang mengharuskan jurnalis menguasai ilmu pengetahuan dalam relevansinya dengan penyajian dan analisa berita. Akademisi telah berpendidikan S2 dan S3 yang mencerminkan secara akademis, kemampuan teoritik mereka merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan Informan yang mewakili Ormas berpendidikan S1 dan S2 yang mencerminkan bahwa tingkat pendidikan mereka sudah tergolong memadai dan sebanding dengan unsur lainnya. Dengan tingkat pendidikan informan yang keseluruhannya sudah mengecam pendidikan di Perguruan Tinggi, bahkan sudah ada yang mencapai


75

gelar S3, maka diharapkan informasi yang diterima dari mereka adalah informasi yang berdasarkan tingkat pengetahuan yang sangat baik. 4.2.3 Komposisi Informan berdasarkan Suku Bangsa. Tabel 4.8 Komposisi Informan Berdasarkan Suku Bangsa No 1. 2. 3. 4. 5.

UNSUR

Jawa Pemko Medan 0 Akademisi 1 Ormas 1 Media Massa 1 DPRD 1 JUMLAH 4

SUKU BANGSA Melayu Mandailing Toba 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0

Lainnya 1 0 1 0 0 2

Σ 2 2 2 2 2 10


Kota Medan merupakan Kota Metropolitan dan heterogen berdasarkan komposisi suku bangsa. Berdasarkan data statistik, sekalipun Kota Medan merupakan bekas kerajaan Melayu, dan populasi terbesar penduduk kota medan adalah suku bangsa jawa. Namun pada berbagai profesi komposisi itu sudah mulai seimbang yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi dominasi suatu suku bangsa dalam berbagai profesi. 4.2.4 Komposisi Informan Berdasarkan Agama Tabel 4.9 Komposisi Informan Berdasarkan Agama No

UNSUR

1. 2. 3. 4. 5.

Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD JUMLAH

Islam 2 2 2 2 2 10

Katolik 0 0 0 0 0 0

AGAMA Protestan 0 0 0 0 0 0

Hindu 0 0 0 0 0 0

Budha 0 0 0 0 0 0

Σ 2 2 2 2 2 10


Sebagai Kota Metropolitan dengan heterogenitas masyarakat Kota Medan merupakan kota yang dihuni oleh latar belakang agama yang beragam.


76

Berdasarkan data statistika kota (BPS: 2005). Komposisi penduduk Kota Medan berdasarkan agama dapat diuraikan bahwa mayoritas beragama Islam disusul Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Afiliasi suku bangsa terhadap agama dapat diuraikan bahwa Islam merupakan agama yang banyak di anut oleh suku bangsa Melayu, Jawa, Mandailing dan sebagainya. Protestan dan Katholik dianut oleh suku bangsa Batak, Karo, dan Cina. Sementara Budha mayoritas dianut oleh suku bangsa Cina dan Hindu dianut oleh suku bangsa Cina dan India. 4.2.5. Komposisi Informan Berdasarkan Lama Bekerja Pada Profesi Masing-Masing Tabel 4.10 Komposisi Informan Berdasarkan Lama Bekerja Pada Profesi Masing-Masing No 1. 2. 3. 4. 5.

Unsur Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD JUMLAH

0-5 0 0 1 1 2 4

Lama Bekerja 6-10 11-15 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3

16-40 1 0 0 0 0 1

Σ 2 2 2 2 2 10


Dari tabel 4.6 dapat diuraikan bahwa komposisi informan yang diambil dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari unsur yang senior dan juga junior pada posisi masing-masing. Pemerintah Kota Medan dapat di kategorikan sebagai komposisi informan yang senior. Realitas ini disebabkan oleh adanya penjenjangan karir dalam PNS yang memungkinkan seseorang untuk mencapai jabatan struktural yang lebih tinggi.


77

Informan dan Akademisi, Media Massa dan Ormas terlihat lama bekerjanya lebih muda yang mencerminkan adanya aturan organisasi yang tidak terlalu ketat berdasarkan usia dan pengalaman untuk pencapaian jabatan-jabatan yang strategis. Komposisi-komposisi informan senior-junior ini melengkapi gambaran perimbangan tokoh muda dan tua dalam membangun Kota Medan. 4.3. Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, penyusunan RPJM Daerah ditentukan sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan penyediaan RPJP Daerah masing-masing Kepala Daerah bersama dengan DPRD supaya melakukan upaya penyusunan RPJP Daerah. 2. Penyusunan RPJP Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional; b. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP daerah Provinsi; c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah; d. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi

dilakukan,

selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan


78

Peraturan

Daerah

tentang

RPJP

Daerah

Kabupaten/Kota

dilakukan,

selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah Provinsi. 4. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya. Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat dilaksanakan oleh pejabat (caretaker) Kepala Daerah. 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan. 4.3.1. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1. RPJM Daerah hanya disusun oleh Daerah-daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. 2. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan memperhatikan halhalsebagai berikut: a. RPJM Daerah Propvinsi berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan; b. RPJM Daerah Kaupaten/Kota berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Daerah Privinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;


79

c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah; d. Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi; e. Sebelum RPJM Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJM Daerah sebagai pedoman. 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah Kepala Daerah dilantik 4. Bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan Pilkada langsung, Renstra Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti Kepala Daerah. 5. Apabila dokumen perencanaan jangka menengah habis sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, daerah menyusun Renstra Daerah Transisi/RPJM Daerah Transisi/dokumen perencanaan setara lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan, ditambah 1 (satu) tahun kedepan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Renstra Transisi mempedomani dokumen perencanaan yang berlaku. 6. Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

RPJM

Daerah

Provinsi

dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan, Rancangan


80

Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan. 4.3.2. Fasilitasi dan Pendanaan Dalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Menteri Dalam Negri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapat memberi konsultasi dan bimbingan teknis; 2. Gubernur menugaskan Kepala Daerah untuk : a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah; b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam proses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 3. Mengalokasikan dana untuk penyusunan dan penetapan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dalam APBD masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.


81

4.3.3

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala

Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional bagi daerah provinsi dan SPM yang telah ditetapkan pemerintah, atau RPJM Daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah. Rancangan awal RPJM Daerah yang disiapkan oleh Kepala Bappeda untuk mendapat gambaran awal visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Muatan rancangan awal RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan Renstra-SKPD. Langkah-langkah : a. Membentuk Tim Fasilitasi RPJM Daerah untuk semua tahapan perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis; b. Menyusun rencana kerja penyusunan RPJM Daerah; c. Menyiapkan Daftar Isi RPJM Daerah;


82

d. Menginventarisasi data dan informasi berupa: 1) Naskah RPJM Nasional dan hasil analisisnya bagi daerah provinsi; 2) Naskah RPJM Daerah provinsi (apabila ada) atau Renstrada provinsi dan analisisnya bagi daerah kabupaten/kota; 3) Data kondisi umum daerah; 4) Data keuangan daerah dan analisisnya; 5) Data/informasi rumusan visi, misi, dan program Kepala Daerah; e. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah; f. Membahas rancangan awal RPJM Daerah dengan para Kepala SKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra-SKPD.

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang – undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Proses RPJMD dimulai sejak terpilihnya Kepala Daerah. Maka dibentuklah tim fasilitator penyusunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaransasaran pokok yang harus dicapai,arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara


83

terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan“sharing” pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber – sumber dana yang lain dapat dapat diperoleh misalnya dari sektor swasta, APBN maupun pasar uang (obligasi). Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan dari Pemko yang mengatakan : “RPJM Daerah akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana programprogram yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Jadi, pada dasarnya visi misi dan program Kepala Daerah akan menjadi visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.” Setelah adanya rancangan awal ini maka tim fasilitator akan menindak lanjuti kegiatan pembahasan rancangan awal tersebut dengan kepala SKPD guna mencari mufakat dan penyelarasan pemikiran dan pandangan terhadap rancangan awal RPJMD yang sudah ada sebagai acuan nantinya bagi penyusunan rancangan renstra SKPD.


84

Tahap Kedua : Penyiapan rancangan Renstra-SKPD. Penyiapan rancangan Renstra-SKPD merupakan tanggung jawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah dan SPM. Program dalam rancangan RenstraSKPD adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan diselaraskan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Langkah-langkah : a. Mempelajari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih; b. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan SKPD dengan memperhatikan Renstra-SKPD periode sebelumnya, rancangan awal RPJM Daerah, capaian keberhasilan dan permasalahan dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi SKPD; c. Menyampaikan rancangan Renstra-SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai masukan utama dalam penyusunan rancangan RPJM Daerah. Berpedoman pada kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD yang telah disusun oleh tim fasilitator maka kepala SKPD menyusun renstra SKPD Pada tahap penyusunan renstra SKPD ini harus tetap mengupayakan sinkronisasi terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah. Upaya sinkronisasi ini adalah penting mengingat program-program yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilihlah nantinya yang akan menjadi prioritas pilihan untuk dimuat pada RPJMD.


85

Untuk menyikapi hal tersebut di atas maka Kepala SKPD mengadakan forum SKPD guna merembukkan dan menyiapkan rencana strategis SKPD. Dalam forum ini akan dibahas dan dianalisa secara mendalam visi misi kepala daerah terpilih untuk kemudian menurunkan rumusan rencana strategis yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan tetap berpedoman kepada visi kepala daerah terpilih. Setelah mempelajari visi dan misi kepala daerah dan menurunkan rumusan yang tepat, maka forum ini akan menentukan rumusan visi dan misi serta program-program SKPD yang akan diajukan. Pada tahapan ini selain berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah, forum renstra SKPD ini juga tetap berupaya mempelajari rancangan renstra terdahulu. Hal ini merupakan suatu tindakan yang bersifat indikatif yang tidak mengabaikan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai selama ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari Pemko yang mengatakan : “Pada proses rancangan resnstra ini hal yang lebih terlihat adalah kinerja para kepala SKPD yang melakukan perumusan prioritas program yang disesuaikan dengan program Walikota sehingga tercapai suatu sinergitas kedepannya.”

Setelah menemukan format terbaik terhadap renstra SKPD yang berisikan visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya maka kepala SKPD menyampaikan rancangan renstra hasil forum tersebut kepada kepala Bappeda sebagai rujukan utama dalam penyususunan RPJM daerah nantinya. Tahap Ketiga : Penyusunan rancangan RPJM Daerah


86

Rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Langkah-langkah : a. Menerima

secara

resmi

naskah

rancangan

Renstra-SKPD

yang

disampaikan oleh Kepala SKPD; b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renstra-SKPD dengan SKPD terkait terhadap tugas dan fungsinya; c. Mengintegrasikan rancangan Renstra-SKPD kedalam rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah. d. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi pemangku- kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah. Pada tahap ini merupakan tahapan pengintegrasian rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggungjawab kepala Bappeda yang hasilnya akan menjadi masukan utama dalam Musrenbang jangka menengah daerah. Tahapan ini dimulai setalah kepala Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan renstra SKPD dari kepala SKPD. Setelah proses penerimaan renstra tersebut maka Bappeda mengadakan penilaian terhadap konsistensi renstra SKPD tersebut dengan SKPD terkait. Proses ini dimuai dengan mempelajari dan mengidentifikasi keberadaan SKPD dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan renstra yang diajukan. Apabila dalam daftar pengajuan restra tersebut


87

terdapat kesesuaian dan dianggap layak maka isi dari renstra tersebut akan di elaburasi dan di integrasikan dengan rancangan awal RPJM Daerah untuk menyempurnakan format rancangan RPJM Daerah yang mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kebutuhan SKPD. Hasil integrasi renstra SKPD dengan rancangan awal RPJM Daerah tersebut kemudian akan disahkan menjadi rancangan RPJM Daerah. Setelah ditentukannya rancangan RPJMD maka akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, konsultasi publik dan penjaringan aspirasi pemangkupemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM daerah tersebut. Tahap Keempat : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan-pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Daerah, dibawah koordinasi Kepala Bappeda untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah dan melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Langkah-langkah : a. Persiapan : 1) Penggandaan Naskah Rancangan RPJM Daerah; 2) Menyiapkan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut:


88

(a) Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah; (b) Pemaparan kondisi umum daerah dan prediksi 5 (lima) tahun kedepan; (c) Pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum; (d) Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah; (e) Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, Lintas SKPD, dan program kewilayahan; 3) Mengirim surat undangan kepada para peserta. b. Pelaksanaan: 1) Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah; 2) Pemaparan kondisi umum daerah dan prediksinya; 3) Pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum; 4) Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah; 5) Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, Lintas SKPD, dan program kewilayahan; 6) Merumuskan kesepakatan para pemangku-kepentingan pembangunan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah; 7) Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda. c. Keluaran: Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah.


89

d. Peserta: 1) Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangkukepentingan

pembangunan

daerah

lainnya,

serta

wakil

diatas,

wajib

Kementerian/Lembaga yang terkait. 2) Bagi

daerah

provinsi

selain

unsur-unsur

terkait

mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya. 3) Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait diatas, wajib mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi. 4) Selain unsur-unsur peserta di atas, daerah dapat mengikutsertakan pihakpihak lain yang dianggap penting. Nara Sumber: 1) Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJM Daerah; 2) Fasilitator/Tenaga Ahli mengenai bahan bahasan; 3) Fasilitator/Tenaga

Ahli

dalam

memfasilitasi

pembahasan

dan

pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Tahapan ke empat dalam tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri No. 050/2020/SJ/2005 adalah penyelenggaraan Musrenbang jangka Menengah daerah yang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan-kepentingan untuk membahas rancangan RPJM Daerah yang dilaksanakan di bawah koordinasi kepala Bappeda. Proses musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004


90

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 16 ayat (4), musrenbang jangka menengah daerah sudah harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah kepala daerah dilantik. Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan suatu bentuk konsultasi publik yang bertujuannya untuk mendapatkan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah. Jadi dalam forum ini dibuka ruang untuk publik dalam hal ini para stake holder pembangunan untuk meenyampaikan aspirasi masyarakat maupun golongan kepentingan yang diwakilinya guna menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan RPJM daerah. Adapun strategi pelaksanaannya adalah berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan). Dalam pelaksnaaan Musrenbang ini dipergunakan mekanisme perencanaan top-down dan bottom up. Hal ini sesuai dengan peryataan salah seorang informan dari Kota Medan yang mengatakan : “Proses penyusunan RPJMD Kota Medan dilaksanakan dengan menggabungkan dua sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem perencanaan top-down dan sistem perencanaan bottom-up. Kedua sistem ini dipadukan pada saat musrenbang, dimana usulan dari masyarakat (bottom-up) akan disinkronkan dengan rancangan kerja dari pemerintah (top-down)”. Untuk melaksanakan

memulai

pelaksanaan

penggandaan

naskah

Musrenbang

ini,

rancangan

RPJM

pihak

fasilitator

Daerah

guna

disosialisasikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Setelah melalui tahap sosialisasi rancangan tadi maka ditentukanlah tanggal dan waktu serta mekanisme serta susuanan acara musrenbang yang akan dilaksanakan tersebut.


91

Pada acara musrenbang maka akan dijabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, progaram priorotas program kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Setelah penjabaran tersebut maka dibukalah forum bagi para peserta yang diundang untuk membahas rancangan RPJM yang ada. Adapun para peserta yang hadir dalam musrenbang ini adalah para satuan kerja perangkat daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan Polri, pengadilan dan kejaksaan, para pemangku daerah lainnya, serta wakil kementerian/lembaga terkait. Penentuan stakeholder yang dilibatkan dalam forum Musrenbang perlu inklusif, yaitu stake holder yang terpengaruh langsung oleh isu permasalahan pembangunan. Setelah diadakan forum musrenbang tersebut maka Kepala Bappeda akan merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil Musrenbang jangka menengah Daerah tersebut. Naskah kesepakatan musrenbang tersebut merupakan rekomendasi yang dibuat pada akhir Musrenbang berisikan garis-garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai. Proses terakhir dari tahapan ini adalah pembacaan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda kepada forum Musrenbang tersebut. Dimana rumusan ini nantinya akan menjadi masukan utama bagi rancangan akhir RPJM Daerah. Pembacaan hasil musrenbang disampaikan kepada seluruh peserta dengan mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) . Tahap Kelima : Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka


92

Menengah Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Langkah-langkah : a. Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah dibantu Tim Fasilitasi; b. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah

dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. c. Menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah, beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah kepada Kepala Daerah. Tahap ini merupakan penyusunan akhir RPJM daerah yang merupakan pemutakhiran rancangan RPJM Daerah setelah melalui tahapan musrenbang. Adapaun contents dari rancangan akhir ini merupakan rumusan rancangan Bappeda dengan tim fasilitasi yang berisikan muatan dari hasil musrenbang yang dilaksanakan sebelumnya. Penyusunan rancangan akhir RPJM diselenggarakan oleh Bappeda setelah selesai musrenbang jangka menengah. Dalam tahap ini semua usulan dari dinas dinas (SKPD) akan diekspose dan kemudian dilakukann pengklasifikasian untuk menentukan program apa saja yang lebih diprioritaskan untuk segera diwujudkan/direalisasikan. Setelah menemukan format RPJM yang paling mutakhir maka pihak Bappeda dan tim fasilitasi akan menyusun naskah akademis


93

rancangan Peraturan daerah tentang RPJM daerah guna mendukung pelaksnaan RPJM Daerah kedepannya. Proses selanjutnya adalah penyampaian rancangan akhir RPJM daerah tersebut beserta seluruh dokumen pendukung yang meliputi naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang jangka menengah kepada Kepala Daerah untuk kemudian nantinya ditetapkan sebagai RPJM daerah yang sah. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informa yang mengatakan: “....dalam tahap ini dapat dikatakan sebagai sebuah finalisasi dari keseluruhan proses musrenbang yang dilaksanakan walaupun belum dijadikan Perda akan tetapi hasil-hasil yang telah ada merupakan suatu wujud kesepakatan yang sudah sah dan untuk di laksanakan”. Tahap Keenam : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Agar RPJM Daerah menjadi dokumen perencanaan jangka menengah daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD. Langkah-langkah : a. Menyiapkan Surat Kepala Daerah perihal, penyampaian naskah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah. b. Sebelum RPJM Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu: 1) Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJM Daerah provinsi.


94

2) Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi untuk RPJM Daerah kabupaten/kota. Tahapan ke enam dalam proses tata cara penyusunan RPJM daerah merupakan tahapan penetapan Peraturan daerah tentang RPJM Daerah. Hal ini mengacu kepada mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam Surat edaran menteri perencanaan pembangunan Nasional bersama menteri dalam negeri No 0259 tahun 2005, maka setelah musrenbang selesai dilaksanakan< Bappeda akan menyusun rancangan akhir RPJM yang kemudian akan disampaikan kepada walikota atau kepala daerah terpilih. Langkah selanjutnya kepala daerah akan menyusun sebuah keputusan berupa peraturan kepala daerah untuk mensahkan pelaksanaan RPJM tersebut. Apabila keputusan ini sudah diundangkan maka RPJM tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan renstra SKPD yang ditetapkan dengan peraturan kepala SKPD. Proses penetapan ini diawali dengan penyiapan surat kepala daerah perihal, penyampaian naskah rancangan peraturan daerah tentang RPJM daerah oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah. Hal ini di sampaikan salah seorang informan pemko medan yang mengatakan : “ Adapun tujuan dari penyerahan rancangan tersebut kepada badan legislatif yaitu DPRD untuk dikaji/ditinjau kembali. Dalam hal ini DPRD akan membahas RPJM tersebut dalam rapat komisi kemudian akan diadakan konsultasi dengan Gubernur. Apabila sudah layak untuk disahkan maka DPRD akan menyusun sebuah peraturan daerah yang akan mengesahkan pelaksanaan RPJM tersebut”.


95

Namun sejauh ini, RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 Medan masih dalam bentuk Peraturan Walikota dan belum di Perda kan. 4.3.4. Daftar isi dan Substansi Bahasan RPJM Daerah Sistematika

penulisan RPJM Daerah adalah sebagaimana berikut di

bawah ini: BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang (RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional/Provinsi. RPJM Daerah berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi daerah sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Daerah yang disusun dalam mencapai visi Kepala Daerah terpilih). 1.2. Maksud dan Tujuan (Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Daerah; menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah). 1.3. Landasan Hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah). 1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Memperhatikan RPJM Nasional bagi RPJM Daerah provinsi, dan memperhatikan RPJM Daerah/Renstrada Provinsi bagi RPJM Daerah kabupaten/kota. Memperhatikan rencana tata ruang yang ada. RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD). 1.5. Sistematika Penulisan (Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM Daerah ini).


96

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Geografis (berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, serta informasi geografis lainnya); 2.2. Perekonomian Daerah (deskripsi dan statistik perekonomian daerah berupa PDRB, tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi daerah, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi); 2.3. Sosial Budaya Daerah (deskripsi dan statistik sosial budaya daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olahraga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya); 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah (deskripsi dan statistik prasarana dan sarana daerah mencakup prasarana dan sarana sosial ekonomi, sosial-budaya, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi, dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang prasarana dan sarana daerah); 2.5. Pemerintahan Umum (deskripsi dan statistik pemerintahan umum daerah mencakup pelayanan catatan sipil, pemakaman, perijinan, keimigrasian, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketentraman dan ketertiban umum, PDAM, pelayanan dari kecamatan dan kelurahan/desa, serta pelayanan umum pemerintahan lainnya kepada masyarakat setempat, dan indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan umum); BAB III. VISI DAN MISI 3.1. Visi (Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih).


97

3.2. Misi (Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih). BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH (strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi). BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (menggunakan hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat denga memperhatikan SPM yang telah ditetapkan. 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 5.3. Kebijakan Umum Anggaran (catatan: dalam membuat kebijakan peningkatkan penerimaan pendapatan daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha). BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM (merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya). BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah (disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra-SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD berdasarkan Tabel 5.3 dan Tabel 5.4). 7.1.1. Program SKPD 7.1.2. Program Lintas SKPD 7.1.3. Program Kewilayahan 7.2. Rencana Kerja 7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan (kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).


98

BAB VIII. PENUTUP 8.1. Program Transisi (dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) satu tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah). 8.2. Kaidah Pelaksanaan

4.4.

8.2.1.

RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD.

8.2.2.

RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD.

8.2.3.

Penguatan peran para stakeholder/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah.

8.2.4.

Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan).

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010. Perencanaan Pembangunan dengan pendekatan partisipatif atau biasa

disebut sebagai participatory planning, sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (collectiveagreement) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (stakeholder). Proses politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan mengetahui setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya. Dalam hal ini perencanaan partisipatif lebih sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalkan konflik antar stakeholder. Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar


99

seluruh pelaku pembangunan atau stakeholder tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis. Dalam proses ini yang lebih ditekankan adalah peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi stakeholder secara tepat. Selain itu proses ini juga diarahkan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Salah satu hal penting dalam proses teknis ini adalah upaya pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide menuju terbangunnya sebuah konsensus, sebagai awal tindak kolektif penyelesaian persoalan publik. Hal ini di sesuai dengan pernyataan salah seorang informan Pemko Medan yang mengatakan : “Partisipasi masyarakat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Jangka menengah Daerah bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.” Pendekatan partisipatif dalam berbagai konteks, termasuk dalam perencanaan, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, di mana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut


100

dalam

proses

penentuan

arah

pembangunan.

Dengan

demikian

upaya

pemberdayaan masyarakat dalam era reformasi tuntutan atas keterbukaan dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan konsekuensi dan komitmen atas prinsip prinsip demokrasi, karena instrumen perencanaan adalah usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan politik yang selaras. Asumsi para pakar atau pun para ahli, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan. Dan pentingnya partisipasi masyarakat ini juga terakomodir dalam UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga halnya dalam penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2006-2010. Menurut informan dari pemko medan, bahwa dalam penyusunan RPJMD telah melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari kelurahan dan kecamatan, media massa, DPRD, tokoh pemuda, serta perguruan tinggi. Keterlibatan mereka secara luas diakomodir dalam tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Medan yang berpedoman kepada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah


101

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang sedang menjabat sebagai kepala daerah.Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih singkat. Sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan penetapan RPJM Nasional yang melalui Peraturan Presiden), apabila substansinya merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan, Pemerintah Kota Medan pertama-tama harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Kota Medan. Dalam merumuskan isu tersebut Pemerintah Kota Medan harus terlebih dahulu mengadakan analis terhadap lingkungan strategis. Untuk kebutuhan tersebut, dibentuklah Tim Kerja yang melibatkan Bappeda sebagai leading sektornya untuk melakukan penyusunan Dokumen RPJMD yang harus diselesaikan dalam 3 bulan setelah terpilihnya kepala daerah. Pada tahap


102

rancangan awal RPJM merupakan tangungjawab Kepala Bappeda, dimana dalam tahap pengalokasian program dan kegiatan indikatif menurut SKPD dilakukan dengan konsultasi atau rapat kerja. Dalam hal perumusan RPJMD Pihak Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Bappeda dituntut untuk benar-benar mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat dan golongan yang ada. Dalam konteks Kota Medan, pihak Pemerintah Kota dalam hal ini Bappeda sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus dalam melaksanakan perencanaan ini akan tetapi demi suatu pencapaian hasil yang maksimal pihak Pemerintah Kota Medan merekrut tenaga ahli untuk mengawal perencanaan partisipatif. Pilihan untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam mengawal perencanaan partisipatif ini tentu harus didukung dengan anggaran. Tenaga ahli yang bekerja untuk Pemerintah Kota Medan ini juga dapat diperankan untuk menilai kelayakan suatu rencana berikut kelayakan dukungan anggarannya. Diharapkan, keberadaan tenaga ahli ini juga dapat membuat pemerintah mampu melihat isu-isu krusial dalam perencanaan maupun penganggaran. Dalam proses perumusan RPJMD Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah menggunakan tenaga-tenaga ahli dari akademisi, yang bisa bekerjasama dengan baik sesuai kebutuhan pemerintah. Hal ini juga di sampaikan salah seorang informan Kota Medan yang mengatakan : “Dalam hal penyusunan rencana pembangunan, Bappeda pertama-tama harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Kota Medan. Dalam merumuskan isu tersebut Bappeda Kota Medan harus terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda di bantu oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi”.


103

Implementasi konsep perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan RPJMD Kota Medan diwujudkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

dengan

melibatkan

masyarakat

dan

seluruh

stakeholder

pembangunan di Kota Medan. Dalam Musrenbang ini para stakeholder yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, assosiasi profesi, DPRD, utusan kecamatan, media massa dan lain-lain. Namun dalam hal penentuan ataupun pemilihan kriteria stakeholder yang berperan serta dalam

proses Musrenbang ini terdapat sebuah kondisi yang

mengingkari makna dari proses partisipasi yang sebenarnya. Dimana dalam hal penentuan stakeholder tidak terdapat transparansi dari pihak pemerintah dalam hal kriteria-kriteria stakeholder yang mengikuti Musrenbang tersebut. Kondisi yang terjadi adalah dalam penentuan stakeholder pemerintah menggunakan inisiatif sendiri dan dengan pertimbangan sepihak sesuai kepentingannya. Fakta ini dapat dilihat dari para stakeholder yang ada pada proses Musrenbang adalah para pihak atau elemen yang memiliki kedekatan dengan Pemerintah Kota Medan. Sebagai gambaran umum akan kondisi yang lazim terjadi dalam hal pemilihan stakeholder yang mewakili pihak akademisi biasanya pihak Pemerintah Kota Medan akan memilih para akademisi yang sudah memiliki ikatan-ikatan atau kedekatan pribadi dengan pihak Pemerintah Kota Medan. Sedangkan untuk stakeholder yang mewakili organisasi masyarakat biasanya pihak Pemerintah Kota Medan akan memilih organisasi masyarakat yang merupakan binaan Pemerintah Kota Medan itu sendiri. Kondisi tersebut di atas tentunya akan mematikan proses dan makna


104

partisipasi yang sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dari Ormas yang mengatakan bahwa: “...terungkap bahwa posisi masyarakat masih lemah tingkat keterwakilannya. Kondisi tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi apabila Pemerintah Kota Medan dapat mengidentifikasi stakeholder pembangunan yang ada di Kota Medan secara baik dengan cara melibatkan stakeholder tersebut untuk mendata secara lebih rinci tentang keberadaan dari stakeholder yang ada di Kota Medan”. Dari pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Medan dapat dilihat beberapa point penting mengenai partisipasi masyarakat yaitu :Usaha pemerintah Kota Medan yang terlihat kurang maksimal dalam mengajak masyarakat Kota Medan untuk menghadiri musrenbang atau pun sosialisasi tentang rencana pembangunan. Pemerintah Kota Medan hanya menyampaikan informasi penyelenggaraan Musrenbang melalui Camat dan Lurah dan belum sepenuhnya menyebarkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Begitu juga halnya dalam sosialisasi rencana pembangunan, masyarakat belum dapat secara utuh dan keseluruhan untuk mengetahui rencana pembangunan, apa sebenarnya visi, misi dan tujuan dari pembangunan Kota Medan. Seharusnya media massa mempunyai peran penting pada proses ini. Sebagai perbandingan, dapat dilihat bagaimana peranan media massa dalam menginformasikan tentang rencana pembangunan di Kota Banda Aceh.


105

Gambar 4.4. Contoh Informasi RPJPD Kota Banda Aceh melalui Surat Kabar

Partisipasi bisa dijalankan dengan beberapa prasyarat: adanya keterbukaan informasi, equality (tidak ada perbedaan ras, agama, dan kondisi sosial ekonomi), adanya komitmen dari pembuat keputusan (baik eksekutif maupun legislatif), adanya kesadaran kritis warga, masyarakat yang terorganisir, serta iklim politik yang kondusif untuk berpartisipasi. Partisipasi itu digerakkan oleh eksekutif, legislatif, dan civil society. Untuk menghasilkan kebijakan yang pro partisipasi, maka strategi yang dilakukan bisa berupa sosialisasi, pelibatan expert, lobby, dan pengorganisasian.


106

Partisipasi warga di dalam RPJMD diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam proses Musrenbang. Dimana dalam Musrenbang tersebut memiliki dasar yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki tujuan sosial, ada akuntabilitas publik, dan ada keterlibatan warga sebagai stakeholders dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Kegiatan itu mempunyai kerangka perencanaan bersama untuk menetapkan tujuan, kegiatan, pelaksanaan, dan penerima manfaat, serta metode pemantauan dan evaluasi program. Aktivitas itu pun selalu mengedepankan atau berangkat dari aspirasi warga. Dengan demikian, ada ruang yang dibuka untuk berpartisipasi. Warga harus didorong untuk menciptakan aktivitas. Karena itu rakyat harus terorganisir. Kegiatan partisipasi dapat diawali dengan Pertemuan antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran proyek. Masyarakat pun akan berkontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing. Dan juga harus diterapkan prinsip persamaan atau kesetaraan. Karenanya harus ada pembagian peran yang adil dan jelas. Di dalam kegiatan, semua lapisan masyarakat dilibatkan.Mereka terlibat aktif sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan catatan, rakyat atau perwakilannya harus

atau ditunjuk oleh sektor

masing-masing. Pengambilan keputusan pun didasarkan pada mekanisme yang ditetapkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan gugatannya. Dengan demikian masyarakat sadar bahwa program itu berguna untuk mereka, dan mereka dapat mengorganisir program tanpa tekanan eksternal. Karena kegiatan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka tujuannya harus bersifat


107

spesifik. Mereka terlibat langsung dalam suatu program. Hal ini seperti yang dinyatakan informan dari ormas bahwa ; “……Adapun indikator keberhasilan dari adanya partisipasi dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.”

Keterlibatannya itu mulai dari merencanakan, merancang, hingga dan membangun. Sedangkan keputusan dan wewenang pengelolaan ada di tangan masyarakat. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, harus tersedia akses untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian ada ruang yang disediakan bagi warga dalam proses mengevaluasi program. Masyarakat pun mendapat suatu kebebasan untuk melakukan kontrol atau pengawasan.Untuk menciptakan pelayan yang mengerti penuh akan tugas-tugasnya, maka diperlukan kontrol yang baik dari semua pihak terkait. Karena itu informasi harus bisa diakses oleh semua orang. Harus pula tersedia ruang publik sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi masyarakat dalam program pembangunan. Fungsi layanan publik sangat luas, mulai dari peraturan, pemberian pelayanan langsung hingga menyediakan fasilitasi. Partisipasi harus berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki atas pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat akan mendukung sumber daya dengan sadar dan diakui. Begitu juga Apabila melihat fungsi DPRD sebagai salah satu stakeholder dalam proses RPJMD ini kiranya sudah saatnya DPRD Kota Medan mempertegas


108

peran dalam penyusunan rencana pembangunan, baik itu Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, maupn jangka pendek. Yang potensial terjadi adalah DPRD akan menunggu sampai dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah sampai kepada mereka.Baru setelah itu, mereka akan mengadakan public hearing dengan masyarakat. Mengapa dalam perencanaan partisipatif peran untuk melakukan penjaringan aspirasi lebih banyak dipikul oleh eksekutif? Bukankah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya terlibat lebih jauh? Berangkat

dari

fenomena-fenomena

yang

megambarkan

proses

keterlibatan masyarakat dalam proses RPJMD Kota Medan, dapat dilihat masih banyak hambatan-hambatan bagi partisipasi masyarakat. Hambatan dan tantangan terbesar yang sering ditemui dari penerapan perencanaan partisipatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah arogansi dan resistensi birokrasi (mental block) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan daerah masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan. Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya. Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”. Jadi untuk menerapkan konsep partisipatif dalam proses RPJMD Kota Medan kedepannya diperlukan adanya penguatan masyarakat sipil karena kelemahan ini terjadi di tingkat masyarakat sipil, maka keberhasilan proses


109

perencanaan membutuhkan adanya masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat Kota Medan harus melek terhadap data dan informasi mengenai kebijakan publik yang ada dalam berbagai dokumen kebijakan termasuk dokumen perencanaan dan memperlakukan informasi kebijakan publik sebagai barang yang biasa diakses. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang informan dari akademisi yang mengatakan : “Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholders dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis”.

Masyarakat sipil harus segera mengkonsolidasi diri untuk masuk dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Dalam proses ini kemampunan untuk membaca peta politik, menegosiasikan kepentingan, dan mengambil keputusan dalam proses-proses kepemerintahan menjadi sangat penting. Masyarakat sipil juga harus mengerti tentang hak-haknya dalam hidup bernegara. Untuk mencapai itu, maka masyarakat sipil haruslah diberdayakan sebagai sebuah proses demokrasi. Untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD Kota Medan 2006-2010, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Namun, karena pengertian partisipasi mempunyai banyak defenisi, sehingga para ahli masih juga masih menggunakan pengertian yang berbeda-beda, maka dalam tesis ini yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi, komitmen, dukungan, kerjasama dan keahlian.


110

Berikut ini adalah tabel bentuk ideal dan realitas dari partisipasi dari berbagai unsur. 4.4.1.Kontribusi Makna

kontribusi

stakeholder

dalam

perencanaan

pembangunan

partisipatif adalah bahwa semua unsur harus dapat memberikan dan mencurahkan potensi instutitusi demi kepentingan bersama. Prinsip ini merupakan dasar menetapkan perencanaan yang disusun berdasarkan seluruh kemampuan yang ada dalam masyarakat. Model pembangunan seperti ini dinilai positif karena adanya kontribusi masing-masing unsur yang saling melengkapi dalam melihat dan menawarkan sebuah solusi terhadap suatu masalah dalam pembangunan masyarakat. Matrik 4.1 Bentuk Ideal dan Realitas Kontribusi Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 No

Bentuk Kontribusi

1

Unsur Pemko Medan

2

Akademisi

Ideal Bertanggungjawab penuh pada pelaksanaaan Teknis, Regulasi dan Anggaran Penyelenggaraan RPJMD sampai menjadi PERDA. Memberikan sumbangan pemikiran dan alternatifalternatif pilihan terhadap perumusan dan pemutakhiran RPJMD

Realitas Sejauh ini sudah dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perumusan RPJMD

Kondisi yang terjadi di lapangan kontribusi pihak akademisi masih secara individual dan biasanya tidak mewakili suara maupun keberadaan akademisi secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaannya sifat netral dari akademisi itu teredupkan sendirikarena kontribusi masih secara pribadi bukan kelembagaan dari pihak


111

akademis. 3

Ormas

4

Media Massa

5

DPRD

Bertindak sebagai fasilitator dengan tugas mendorong dan membangkitkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran mereka berkaitan dengan isu pembangunan serta mengklarifikasi isu dan usulan penanganannya kepada peserta lainnya, serta mengelompokkan isuisu pembangunan. Melakukan publikasi, diseminasi informasi tentang perumusan perencanaan pembangunan Kota Medan DPRD melalui komisikomisi yang ada perlu terlibat dalam pembahasanpembahasan FGD sesuai topik/substansi RPJMD. Komisi-komisi dan disampingitu DPRD juga perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.

Memberikan input data informasi dan fakta lapangan sekitar pembangunan Kota Medan.

Hanya diundang dalam acara yang musrenbang dan jarang dilibatkan dalam proses perumusan RPJMD dan belum dapat menjalakan fungsi persnya secara baik. Dalam realitasnya pihak DPRD cenderung untuk menunggu hasil rumusan dari kepala daerah yang akan dibahas untuk menjadi perda.

Sumber: Data Primer Diolah, 2006

Dari uraian matrik 4.1, dapat disimpulkan bahwa pihak Pemko telah memberikan kontribusi yang nyata dalam perumusan RPJMD tersebut. Pemerintah Kota Medan sendiri menilai peranannya sangat efektif dengan alasan adanya instansi yang secara khusus menangani bidang-bidang tertentu dalam


112

program pembangunan kota.. Hal ini sesuai dengan penuturan informan dari Pemko Medan yang mengatakan : ”....Fakta yang ada di lapangan menurut saya sudah dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat kontribusi Pemko dala pelaksanaan RPJMD di kota ini. Khalayak dapat melihat bagaimana keseriusan dan kinerja Pemko dari hasil yang ada yaitu terlaksananya kegiatan musrenbang sampai perumusan RPJMD tanpa ada kendala teknis yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pemko dalam hal ini cukup besar dan menentukan keberhasilan program ini.” Kontribusi pihak akademisi yang pada dasarnya adalah sangat urgen dalam hal perumusan RPJMD ternyata tidak tersalur secara efektif. Kenyataan di lapangan sangat berbicara lain dengan konsep ideal tentang apa sebenarnya kontribusi ideal dari pihak akademisi terhadap perumusan RPJMD. Pihak akdemisi yang memiliki potensi dan kapabilitas yang tinggi serta layak untuk disertakan dalam semua proses perumusan ternyata masih dipergunakan sebatas memenuhi legalitas dan formalitas kegiatan. Kondisi yang terjadi di lapangan kontribusi pihak akademisi masih secara individual dan biasanya tidak mewakili suara maupun keberadaan akademisi secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaannya sifat netral dari akademisi itu teredupkan sendiri karena kontribusi masih secara pribadi bukan kelembagaan dari pihak akademis. Sementara itu ormas yang merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan RPJMD kurang mampu memberikan kontribusi maksimal. Kondisi

ini

disebabkan

karena

faktor

dari

pemerintah

yang

kurang

memperhitungkan kontribusi dari ormas dan juga kelemahan-kelemahan dari ormas itu sendiri. Jadi dalam hal kurang maksimalnya kontribusi ormas dalam proses perumusan RPJMD di sebabkan oleh faktor lingkungan eksternal dan


113

internal dari ormas-ormas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan dari ormas yang mengatakan : ”....Kontribusi ormas dalam RPJMD sebenarnya sangat penting akan tetapi masih sering dinafikan oleh pemerintah. Kondisi di lapangan pemerintah lebih sering memandang negatif terhadap kemampuan dan kontribusi yang dapat kita berikan sehingga ormas menjadi kurang berkembang dan menjadi organ yang kelihatannya tidak produktif ..... Akan tetapi dalam hal ini pemerintah bukan satu-satunya penyebab kemandekan ormas, dari lingkungan ormas-ormas itu sendiri menjadi masalah yang dapat menenggelamkan peran dan keberadaan serta eksistensi ormas. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesatuan yang utuh dan kesatuan suara dari ormas-ormas yang ada sehingga menyebabkan tingkat pressurenya tidak kuat”. 4.4.2. Dukungan Matrik 4.2 Bentuk Ideal dan Realitas Dukungan Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010 Bentuk Dukungan Ideal Realitas Dukungan Teknis, Sudah memberikan secara maksimal Fasilitas dan Anggaran bantuan teknis maupun fasilitas demi Penyelenggaraan terselenggaranya Musrenbang sampai Musrenbang sampai penyusunan RPJMD penyusunan RPJM

No 1

Unsur Pemko Medan

2

Akademisi

Kesediaaan menjadi media konsultasi dan menyiapkan tenaga ahli dan profesional untuk mendukung perumusan dan rancangan terbaik bagi RPJMD

3

Ormas

Menjadi sebuah pintu Dukungan data hanya sebatas untuk masuk bagi data—data dipersentasekan dalam artian peran realitas kondsi hanya masih sebagai formalitas. masyarakat karena merupakan organ yang berasal dari masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dan

Ketersediaan tenaga dan potensi akademis masih kurang maksimal disertakan dalam proses penyusunan RPJMD, tenaga akademis belum diposisikan menjadi icon penting dalam proses perumusan RPJMD


114

memilki data yang lebih akurat mengenai kondisi riil masyarakat yang dibutuhkan dalam Musrenbang dan Penyusunan RPJM 4 Media Menjadi salah satu Massa ujung tombak dalam sosialisasi informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang . Baik pada tahap pra pelaksanaan musrenbang sampai kepada tahap sosialisasi hasil baik bagi stakeholder maupun masyarakat luas 5. DPRD Memberikan dukungan politis atas kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif dengan bentuk mengesahkan Perda RPJMD. Ini bermakna bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD Sumber : Data Primer diolah, 2006

Masih terjadi pembatasan informasi dan pembatasan akses untuk mendapatka informasi tentang penyelenggaraan kegiatan sehingga media menjadi sangatmiskin informasi untuk disebarluasakan atau untuk disampaiakan kepada khalayak

Selama ini sudah berjalan dengan baik namun untuk periode saat ini belum terlihat secara jelas dan menyeluruh berhubung karena RPJMD belum disahkan menjadi PERDA.

Pada dasarnya RPJMD merupakan produk politik dimana dibutuhkan komitmen dan persamaan persepsi dari unsur eksekutif, legislatif, dan unsur-unsur lain untuk melaksanakan substansi yang terkandung dalam RPJMD tersebut. Keterlibatan unsur-unsur dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses penganggaran sebenarnya adalah merupakan sesuatu kewajiban dan


115

merupakan salah satu bagian dari hak-hak politik mereka sebagai warga negara (Laode Ida, 2000). Dari hal ini terlihat bahwa sistem bottom-up planning ini adalah sebagai suatu pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih berdasarkan suatu kebutuhan nyata dari masyarakat. Bentuk ideal dan realitas dukungan masing-masing masing-masing unsur dapat dilihat dalam uraian matrik 4.2 di atas. Dapat disimpulkan bahwa adanya keterbatasan semua unsur dalam mendukung perumusan RPJMD Kota agar dapat terwujud. Unsur informan dari Pemko Medan menyatakan bahwa Pemko sudah berupaya secara maksimal dalam

merancang

dan melaksanakan teknis

penyelenggraaan RPJMD. Sementara itu, informan yang mewakili media massa menyatakan dukungannya kurang efektif melihat adanya keterbatasan unsur media massa untuk terlibat dalam semua proses perumusan RPJM Kota Medan tahun 20062010. Menurut informan, selama ini media massa hanya diundang dalam acara yang sifatnya seremonial saja, sedangkan dalam proses perumusan RPJMD lebih lanjut media massa tidak dilibatkan. Kondisi ini sering menyebabkan pemberitaan yang “kosong”terhadap massa, hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari media massa . “Kita dari pihak media masssa sebenarnya sangat sering dihadapkan dengan permasalahan hati nurani dalam proses perumusan RPJMD ini. Faktor potensi dan keunggulan media massa yang dapat dipergunakan menyokong dan mendukung kesuksesan penyelenggraaan RPJMD ini sangat minim dalam hal realisasinya. Hakekat dukungan media massa sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahayakan sehingga sangat sedikit diberi ruang gerak dan akses informasi dalam proses penyelenggraaan ini. Akibatnya, media massa sering menyajikan berita “kosong” kepada khalayak akibat tuntutan bisnis. Berita kosong dalam hal ini maksudnya kita hanya menyajikan headline yang sangat


116

menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu yang besar dari pembaca namun dari esensi isinya sangat minim informasi dan sangat sering tidak mengulas headline tersebut. Sedangkan informan yang mewakili unsur ormas menyatakan bahwa walau Pemko telah memiliki inisiatif untuk melibatkan unsur ormas dalam perencanaan pembangunan kota, namun masih disayangkan kondisi tersebut tidak begitu berpengaruh karena hakekat keikutsertaan ormas masih sebagai pelengkap dan dianggap sebagai formalisasi saja. Kondisi ini sangat sering mengecewakan para ormas-ormas yang benar-benar berkerja dan bergerak sesuai hati nurani masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan dari informan yang berasal dari ormas yang mengatakan : “ ....Jikalau ormas-ormas yang ada di kota ini memiliki nurani dan pemandangan yang sama tentunya akan secara bersama-sama merasa kecewa dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Adalah kondisi yang sebenarnya sangat menyakitkan mengetahui apabila kemampuan dan sumbangan yang kita miliki tidak diperhitungkan dan kita mengetahui bahwa apa yang kita upayakan hanya untuk di dengarkan saja dan bukan untuk diperhitungkan.” Disamping permasalahan tersebut di atas kondisi yang kerap terjadi adalah keterlambatan penyampaian informasi oleh Pemko sehingga tidak tersedia waktu yang cukup bagi ormas untuk membuat program yang matang pada saat Musrenbang tersebut. Demikian halnya dengan penilaian informan dari unsur Akademisi yang menyatakan bahwa pada dasarnya unsur akademisi hanya dilibatkan dalam sebagian proses saja, dalam arti tidak pada semua proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan unsur Akademisi sekalipun keterlibatan itu diperlukan. Lebih lanjut informan ini menilai alasan dari tidak dilibatkannya keseluruhan unsur, termasuk unsur Akademisi, pada setiap acara musyawarah dan


117

pembuatan draft finalisasi RPJMD. Namun demikian pemerintah punya alasan tersendiri mengapa semua masyarakat tidak diundang dalam musrenbang kota. Alasannya lebih pada ketidak efesienan, biaya, dan tempat yang tidak memadai. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan dari Pemko yang mengatakan “dalam musrenbang tingkat kota kita tidak mengundang masyarakat luas tetapi bukan berarti kita tidak melibatkan masyarakat, kita mengundang semua LPM dari setiap kelurahan sebagai wakil-wakil masyarakat per kelurahan, kita juga mengundang DPRD yang kita anggap juga sebagai wakil rakyat. Alasannya, kalau kita undang semuanya membutuhkan biaya yang besar dan mau dimana kita buat tempatnya, sedangkan ormas di seluruh Kota Medan ada sejumlah 2000. dan saya pikir juga kurang efesien”. 4.4.3. Komitmen

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, dalam perumusan RPJMD Kota Medan dukungan dari Stakeholder ditandai dengan salah satu proses yang disebut sebagai pembuatan komitmen dan kesepakatan. Komitmen dalam hal ini memiliki makna bahwa bukan hanya pemerintah sendiri saja yang harus melaksanakan segala amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD yang telah dibuat tersebut, melainkan seluruh unsur stakeholder harus turut ikut serta dalam mensukseskan program dan segala yang terkandung dalam RPJMD. Hal ini merupakan kelanjutan dari makna kesepakatan yang berarti dokumen RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan bersama, sehingga harus dilaksanakan bersama-sama. Perencanaan partisipatif membutuhkan dukungan dari semua stakeholder. Dalam perumusan RPJM Kota Medan dukungan stakeholder tersebut ditandai


118

dengan salah satu proses yang disebut sebagai pembuatan komitmen dan kesepakatan. Makna dari komitmen adalah bahwa bukan pemerintah saja yang diharuskan untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD tersebut, namun unsur stakeholder lainnya harus turut serta mensukseskan program yang ada dalam RPJMD. Sedangkan makna kesepakatan adalah bahwa dokumen RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan bersama. Realitas ini mengisyaratkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen bersama yang tidak dibuat secara sepihak oleh pemerintah.

Matrik 4.3 Bentuk Komitmen Ideal Dan Realitas Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010 No Bentuk Komitmen Unsur Ideal Realitas 1 Pemko Mengawal Perumusan dan Sudah terbukti dengan Medan setiap proses dalam perumusan terselenggaranya semua RPJM Kota Kota Medan 2006- kegiatan yang berhubungan 2010. dengan proses RPJMD 2

Akademisi

Aktif memberikan Dukungan Teknis dan Konsultasi dalam Proses Perumusan RPJM sesuai dengan konsep Tri Dharma PT dan selalu komitmen untuk menjadi organ netral yang bertindak secara objektif dan mengedepankan profesionalisme dan menjungjung tinggi kejujuran dan kepedulian sosial yang tinggi

Belum dapat direalisasikan karena yang terjadi karena komitmen tersebut masih sebatas konsep ideal dan kesulitan menerapkannya karena yang terjadi selama ini pihak akademisi yang dipakai adalah individuindividu yang dekat dengan pemerintah dan di kalaim sebagai perwakilan akademisi .

3

Ormas

Kesediaan mendukung segala kebutuhan dalam penyelenggaraan RPJMD sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki

Kurang diperhitungkan dan kurang dimanfaatkan dalam proses penyusuanan RPJMD


119

4

Media Massa

Melakukan publikasi, Tetap melakukan publikasi diseminasi informasi tentang walaupun dengan ruang pembangunan Kota Medan yang terbatas dalam media

5

DPRD

Tidak semua anggota DPRD konsisten dalam menyuarakan aspirasi warga.

Menjadi mitra (counterpart) tim penyusun RPJMD/Renstra SKPD yang berasal dari perwakilan komisi-komisi, Sumber : Data Primer diolah, 2006

Informan dari Akademisi, Ormas dan Media Massa menilai bahwa pernyataan komitmen, sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari proses perumusan RPJMD, dan merupakan konsensus yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan moral bagi semua unsur untuk tunduk atas komitmen bersama tersebut. Informan yang mewakili unsur Pemko Medan menyatakan selaku Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan, Pemko sudah merealisasikan komitmennya. Hal ini dapat dilihat

hasil

terselenggaranya kegaiatan musrenbang sampai pada perumusan RPJMD. Sementara unsur Akademisi menilai Perguruan Tinggi (PT) pada hakekatnya merupakan Center of Excellent, Mora Force dalam menanggapi fenomena yang ada di masyarakat. Akan tetapi kondisi yang terjadi di lapangan komitmen tersebut belum dapat direalisasikan karena yang terjadi komitmen tersebut masih sebatas konsep ideal dan kesulitan menerapkannya karena yang terjadi selama ini pihak akademisi yang dipakai adalah individu-individu yang dekat dengan pemerintah dan di klaim sebagai perwakilan akademisi. Hal ini


120

sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari Akademisi yang mengatakan : “adalah suatu kesulitan untuk merapkan komitmen secara utuh karena hal ini menyangkut nurani .Yang menjadi permaslahan adalah komitmen yang ada adalah komitmen secara umum atas nama akademisi sementara yang sering terjadi pihak akademisi yang sering dilibatkan dalam proses ini biasanya datang secara pribadi karena hubungan atau kedekatan tertentu sehingga sangat sulit menerapkan komitmen tersebut. Kadang kala kita dari pihak akademis tidak megetahui siapa dan dari mana akademisi yang dilibatkan tersebut. Hal ini menjadi kendala utama dalam realisasi komitmen akademisi.” Masyarakat, yang juga merupakan komponen yang ada di dalam masingmasing unsur informan penelitian ini, merupakan suatu kesatuan menyeluruh yang diikat oleh perjanjian bersama (konsensus) untuk menata dan membangun kehidupan bersama. Komitmen tersebut merupakan kesepakatan semua unsur selanjutnya dilaksanakan secara bersama. Adanya unsur yang melanggar kesepakatan tersebut akan memunculkan instabilitas sistem yang sangat mengganggu dalam pembangunan kehidupan bersama. Untuk menjaga stabilitas maka diperlukan komitmen masing-masing unsur untuk berlaku dan bertindak berdasarkan peran masing-masing dalam mensukseskan pembangunan kota. 4.4.4. Kerjasama Makna kerjasama dalam perumusan program pembangunan partisipatif adalah bahwa dalam melakukan perencanaan dan implementasi program pembangunan semua unsur menganggap bahwa semua unsur dalam komponen stakeholder pembangunan merupakan mitra dan bukan sebagai competitor. Sebagai suatu mitra keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi program pembangunan merupakan keberhasilan dan kegagalan bersama. Hubungan


121

kerjasama antara stakeholder merupakan faktor keberhasilan penting dalam strategic governance. Matrik 4.4 Bentuk Ideal dan Realitas Kerjasama Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Kota Medan 2006-2010 No

Bentuk Kerjasama

1

Unsur Pemko Medan

2

Akademisi

3

Ormas

Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan forum-forum pertemuan warga untuk penjaringan aspirasi dan dapat bertindak sebagai pelaksana teknis lapangan dalam penjaringan aspirasi masyarakat

4

Media Massa

Bekerjasama dengan pemerintah sebagai media publikasi, diseminasi informasi tentang pembangunan Kota Medan

5

DPRD

Dalam perumusan kesepakatan unsur DPRD sama dengan tim perumus lainnya secara bersama-sama menyusunnya dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya, dikaitkan dengan potensi dan permasalahan daerah

Ideal Bekerjasama dengan semua unsur-unsur stakeholder dalam tahapan proses perumusan RPJMD Bekerjasama dengan semua unsur terkait dalam merumuskan hasil kesepakatan sebagai rancangan akhir RPJMD

Realitas Bekerjasama dengan semua unsur-unsur stakeholder dalam tahapan proses perumusan RPJMD Melakukan kerjasama sesuai dengan permintaan pemerintah kota.

Organisasi masyarakat banyak yang tidak terlibat secara langsung dalam forum atau musyawarah rencana pembangunan RPJMD. Oleh karena itu mereka sering menyampaikan asprasi dengan melalui aksi-aksi demonstrasi. Keterlibatan ormas adalah kelompok yang dianggap bisa diajak kompromi oleh pemerintah dan merupakan binaan pemerintah. Selalu dibatasi oleh kebutuhan publikasi media massa sehingga hanya sedikit ruang yang bisa diberikan untuk publikasi RPJM Tidak semua proses atau kegiatan Musrenbang diikuti oleh anggota DPRD

Sumber : Data Primer diolah, 2006


122

Informan dari unsur Pemerintah Kota Medan menilai bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup. Dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan kota dalam setiap proses dalam perumusan RPJM Kota Medan sudah sangat tepat dalam membentuk kerjasama diantara seluruh unsur stakeholder. Informan dari unsur Ormas dan akademisi menilai kerjasama yang dikembangkan belum maksimal dikarenakan dalam kerjasama selalu terjadi kondisi dominasi dari pihak pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah seorang informan yang mengatakan : “…dalam hal kerjasama untuk penyelenggraan kegiatan RPJMD sangat tidak efisien dikarenakan pemerintah sangat terkesan mendominasi dan mendikte kinerja setiap unsur di luar pemerintah. Kondisi ini menyebabkan tidak berkembanganya kerjasama yang dinamis dan harmonis demi penyelenggaraan yang lebih efien.jadi bentuk-bentuk kerjasama yang ada selama ini tidak sesuai dengan substansi karena tidak memperhitungkan kapabilitas masing-masing unsur yag terlibat”. Dilihat dari realitasnya, ternyata unsur Media massa masih belum maksimal memberikan kerjasamanya dalam perumusan program pembangunan partisipatif Kota Medan Tahun 2006-2010. Hal tersebut juga disebabkan keterbatasan ruang dan akses yang dimiliki sehingga tidak bisa secara maksimal mensinergikan publikasi program pembangunan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari media massa yang mengatakan : “pihak media sangat kesulitan dalam mendapatkan akses tentang proses dan perkembangan dari penyelenggaraan RPJMD . Hal ini terjadi karena kehadiran kita masih dianggap negatif oleh pihak pemerintah. Kondisi di lapangan menunjukkan betapa perjuangan kawan-kawan dari media massa tidak berarti melawan counter dan sikap menutup informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.Sebenarnya ada saja sebagia dari pihak penyelenggara yang memiliki nurani yang baik dan berkeinginan memberikan informai akan tetapi hal ini akan terkendala dengan kredibilitasnya di depan unsur pemerintah sehingga


123

menyebabkan tetap sulitnya memperoleh informasi mengenai penyelenggraan RPJMD ini. 4.4.5 Keahlian

Dalam melakukan perumusan pembangunan partisipatif semua unsur harus duduk berdampingan tanpa ada strata khusus. Model perencanaan seperti ini menunjukkan tidak adanya unsur yang superior dan inferior dalam melaksanakan pembangunan partisipatif tersebut. Didasari oleh asumsi tersebut, masing-masing unsur dapat memberikan pengalamannya sesuai dengan rutinitasnya dalam melakukan perumusan pembangunan partisipatif. Kata kunci dalam model perumusan pembangunan partisipatif semacam ini adalah “kesetaraan” yang menunjukkan setiap unsur memiliki kemampuan dalam memberikan keahlian dan konsultasi dalam pembangunan masyarakat. Peran ideal dan realitas keahlian masing-masing unsur dapat dilihat dalam uraian Matrik 4.5. berikut: Matrik 4.5 Bentuk Ideal Dan Realitas Keahlian Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010 No 1

Unsur Pemko Medan

2

Akademisi

3

Ormas

Bentuk Keahlian Ideal Realitas Menguasai secara teknis dan Sudah mampu melaksanakan subtantif, normatif perencanaan dan menguasai secara teknis dan pembangunan daerah subtantif, normatif perencanaan pembangunan daerah Menguasai teknis, metodologi Menguasai teknis, metodologi dan analisis pembangunan dan analisis pembangunan daerah. Serta merumuskan daerah. permasalahan-permasalahan secara ilmiah Organisasi masyarakat dapat Belum dapat memberikan memberikan hasil kajian dan keahliannya. Karena dalam


124

4

Media Massa

5

DPRD

pengamatan mereka dan/atau hasil advokasi mereka terhadap masyarakat yang didampinginya berkaitan terhadap isu-isu pembangunan jangka menengah di daerah dan harapan mereka terhadap penanganan isu-isu tersebut. Melakukan publikasi diseminasi informasi yang berimbang dan menarik untuk dibaca masyarakat. DPRD diharapkan dapat memberikan keahlian nya dalam berbagai tahapan. Namun, karena RPJMD akan di jadikan PERDA, maka dalam Pembahasan Ranperda RPJMD, yang merupakan kewenangan (domain) DPRD, maka DPRD dapat menyumbangkan keahlian nya.

perspektif pemerintah kota, unsur ormas kurang memahami subtansi permasalahan

Melakukan publikasi walaupun kurang maksimal

Masih membutuhkan dukungan staf ahli dalam memahami masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Sumber : Data Primer diolah, 2006 Dari matrik 4.5, dapat dilihat bahwa Pemko Medan yang idealnya harus menguasai secara teknis dan normatif program pembangunan daerah, pada realitasnya telah dapat melakukan regulasi-regulasi teknis tentang implementasni pembangunan tersebut. Dalam hal keahlian menurut unsur-unsur yang ada pihak pemerintah sudah mengenali dan memetakan potensi-potensi dan keahlian berbagai unsur yang ada di masyarakat akan tetapi dalam hal implementasi masih kurang dimanfaatkan dan dilibatkan dalam menyukseskan kegiatan perumusan RPJMD dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang sebenarnya kurang subtansial akan tetapi dikarenakan pemerintah memiliki kekuatan hegemoni dan memiliki kekuatan untuk melakukan klaim yang berpengaruh menyebabkan


125

kondisi ini berjalan begitu saja tanpa ada perubahan yang berarti. Hal ini di dukung oleh pernyataan salah seorang informan dari ormas yang mengatakan : “Sebenarnya sudah terjadi kelanggengan kebobrokan dalam proses penyelenggraaan perumusan RPJMD di kota ini. Keburukan itu dapat dilihat dari pengingkaran makna, peran, kapabilitas, kemampuan dan keberadaan berbagai unsur yang ada dan seharusnya terlibat dalam mekanisme perumusan RPJMD ini.Kondisi ini adalah merupakan rahasia umum dan sepertinya adalah hal yang sudah dapat diterima dengan lapang dada. Dalam hal ini kita tidak dapat saling menyalahkan dan menyalahkan pemerintah karena kesalahan paling besar juga berasa dari ketidakmampuan kita dalam menyatukan persepsi, langkah dan kekuatan demi perbaikan kondisi yang ada. Hal ini juga terjadi pada ormas yang memiliki sekian banyak pengalaman dan reputasi dalam mendampingi masyarakat pada program-program pembangunan yang bersifat Bottom Up, pada realitasnya ormas belum dapat mempergunakan keahlian dalam proses pembangunan Kota Medan”. Selanjutnya unsur Akademisi yang menguasai teknis, metodologi dan analisis pembangunan daerah dalam realitasnya telah melakukan peran konsultasinya dengan menerapkan semua hal yang dikuasai tersebut dalam pemberdayaan masyarakat dan aparatur. Sedangkan ormas yang memiliki sekian banyak pengalaman dan reputasi dalam mendampingi masyarakat pada programprogram pembangunan yang bersifat Bottom Up, pada realitasnya ormas belum dapat mempergunakan keahlian dalam proses pembangunan Kota Medan. 4.5.

Rumusan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 Berikut ini adalah hasil Rumusan RPJMD Kota Medan 2006-2010 yang

tertuang dalam Peraturan Walikota No 5 tahun 2005 (Anonimus, 2005) 4.5.1. Permasalahan Dan Agenda Pembangunan Kota Medan Tahun 2006 – 2010 Kota Medan mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan penting dalam pembangunan baik dalam skala lokal maupun regional. Secara lokal Kota Medan adalah Kota Metropolitan yang dipastikan memerlukan prasarana dan sarana


126

perkotaan yang memadai dan handal, sedang secara regional kedudukan Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara dan pintu gerbang Indonesia bagian barat berfungsi, sebagai barometer pembangunan sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi. Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan implikasi kepada pergeseran pusat-pusat kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dari pusat ke daerah. Konsekuensinya adalah, peningkatan kewenangan tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di daerah, dalam pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pergeseran kewenangan penggunaan sumber-sumber dana di daerah, juga akan mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan, program atau kegiatan yang diprioritaskan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kota dalam 5 (lima) tahun ke depan, membutuhkan perencanaan yang handal. Oleh sebab itu, dengan diberlakukannya UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Pemerintah Kota Medan harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2006-2010, serta menetapkannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota/Wakil Walikota Medan dilantik melalui Peraturan Walikota Medan. RPJM Kota Medan tahun 2006-2010 pada pokoknya merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota/Wakil Walikota Medan selama


127

5 (lima) tahun ke depan. Sebagai penjabaran teknis perencanaan, gagasan pembangunan kota Walikota/Wakil Walikota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, maka RPJM Kota Medan ini juga merancang strategi utama, agenda pokok, sasaran, serta arah kebijakan dan program-program pembangunan kota yang telah disepakati oleh seluruh stakeholder. 4.5.2. Permasalahan Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010 Walaupun kemajuan pembangunan kota sangat pesat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri akibat kompleksnya dimensi, ruang lingkup dan fungsi pemerintahan serta pembangunan kota, menyebabkan Kota Medan tetap dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan perkotaan yang harus diatasi. Masalah dan tantangan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Bidang Fisik dan Prasarana : Salah satu masalah dan tantangan pokok pembangunan fisik dan prasarana yang sedang dihadapi adalah keberadaan Bandara Polonia yang berada di tengah-tengah kota. Di sisi lain dengan luas wilayah yang relatif terbatas, menjadikan kegiatan ekonomi dan social cenderung bergerak secara terpusat. Sebagai konsekuensinya, Kota Medan sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan fisik dan prasarana lainnya, yang terkait dengan sistem drainase, manajemen lalu lintas, perumahan dan pemukiman, ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup, yang harus dapat diatasi pada masa yang akan datang. Oleh karena masalah dan tantangan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan, maka sangat diperlukan peningkatan koordinasi dan upaya-


128

upaya terpadu yang melibatkan Medan dan Kabupaten/Kota lainnya, dengan fasilitas Pemerintah Propinsi Sumatera Utara/Pemerintah Pusat. 2. Bidang Ekonomi : Dalam bidang ini, masalah dan tantangan yang dihadapi masih bersifat klasik yaitu pengangguran dan kemiskinan. Walaupun terjadi penuruan angka pengangguran terbuka, kemiskinan, perubahan struktur pasar yang lebih modern, dan distribusi kegiatan social ekonomi lebih luas selama lima tahun terakhir, namun hal ini tetap menjadi masalah dan tantangan pembangunan kota. Oleh sebab itu kebijakan dan program pembangunan kota pada masa yang akan datang, haruslah merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi angkatan kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. 3. Bidang Sosial Budaya : Dalam bidang ini, masalah dan tantangan pokok yang memerlukan perhatian dan solusi terfolus adalah, masih relatif rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu pada masa yang akan datang masyarakat perlu mendapat akses yang lebih luas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, di samping secara bersamaan terus memperbaiki manajemen dan meningkatkan mutu pelayanan dasar yang disediakan. Selain bidang kesehatan dan pendidikan, masalah dan tantangan di bidang soaial budaya adalah kenakalan remaja, tindak kriminal, anak jalanan, kawasan kumuh, dan kurangnya pembinaan kekayaan seni budaya lokal. Permasalahan dan tantangan pembangunan kota yang dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan, pada setiap agenda pembangunan secara lebih terperinci dapat disajikan sebagai berikut :


129

a. Mewujudkan Kemajuan dan Peningkatan Kemakmuran Masyarakat Yang Berkeadilan. Masalah dan tantangan utama yang dihadapi dalam lingkup agenda mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan sebagai berikut : (1)

Meskipun terjadi peningkatan secara berarti, pertumbuhan ekonomi yang dicapai relatif belum cukup progresif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2000-2004, (harga konstan tahun 1993), perekonomian kota tumbuh rata-rata sebesar 5,19 persen per tahun, sementara PDRB perkapita mencapai Rp 12,50 juta tahun 2004. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi cenderung masih didorong oleh konsumsi masyarakat.

(2)

Proses pembangunan kota yang masih terbatas dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan

dan

teknologi.

Pembangunan

Iptek

dihadapkan

pada

permasalahan berupa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya (manusia, modal, sarana, prasarana dan informasi), penelitian dan pengembangan (Litbang), kurang Terintegrasinya kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme intermediasi dan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, fiskal, industri, perbankan dan Iptek. (3)

Masih relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan masalahmasalah soaial yang mendasar belum sepenuhnya terpecahkan. Walaupun terjadi penurunan, angka pengangguran terbuka pada tahun 2004 masih cukup tinggi yaitu sebesar 13,01%, sedang Tingkat Partisipasi Angkatan


130

Kerja (TPAK) sebesar 52,92%. Sementara penduduk miskin pada tahun 2004 diperkirakan sebanyak 7,13%. (4)

Dalam pada itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah inti kota (lingkar dalam) dengan daerah lingkar luar (border area) masih sangat dirasakan. Ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya tuntutan untuk segera meningkatkan percepatan pembangunan kota pada wilayah lingkar luar.

(5)

Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi kendala, antara lain disebabkan masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional, masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); belum sepenuhnya tersusun kelembagaan yang efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang konsisten; kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan rasional.

(6)

Kesejahteraan masyarakat kota tidak terlepas dari dukungan ketesediaan infrastruktur sosial ekonomi dalam pembangunan. Kondisi pelayanan serta minimnya infrastruktur yang meliputi transportasi, perumahan, paelayanan air minum serta utilitas dan penyehatan lingkungan kota lainnya, belum sepenuhnya meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas pelayanan dan lambatnya pembangunan infrastruktur baru, telah menghambat pembangunan kota.


131

(7)

Kualitas sumber daya manusia masih relatif rendah. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga kota. Hal ini didasarkan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,5% pada tahun 2004. Walaupun pada periode yang sama Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 98,58 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 93,75 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 76,31 persen. Tantangan tersebut menjadi semakin berat, dengan adanya disparitas tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi, seperti antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

(8)

Kualitas pendidikan juga relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuahn kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Di samping itu, fasilitas belajar mengajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak seluruhnya memiliki dukungan buku pelajaran dan alat peraga yang dibutuhkan.

(9)

Dalam pada itu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena belum mantapnya pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk kontribusinya dalam menyediakan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan,


132

dengan acuan umum dari Pemerintah Pusat. Di samping itu kedudukan, peran dan fungsi Dewan Perwakilan serta Komite Sekolah/Madrasah serta elemen pendidikan lainnya, juga belum optimal. (10) Adanya amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, pada dasarnya telah mendorong alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun dalam porsi yang lebih besar. Namun demikian sampai saat ini Pemerintah Kota harus dikaui belum sepenuhnya mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar cuma-cuma, secara keseluruhan. (11) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat relatif rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi pada balita. Di samping itu, selain pola penyakit yang diderita oleh masyarakat yang pada umumnya masih berupa penyakit menular, diketahui penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus (kencing manis) juga menunjukkan kecenderungan meningkat. (12) Kesejahteraan social masyarakat relatif masih rendah, antara lain tercermin dari ditemuinya anak maupun lanjut usia yang terlantar, kecacatan dan


133

ketunasosialan. Sementara itu, kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus dianggap masih belum memadai. (13) Dalam implementasi program pemberdayaan perempuan, permasahan mendasar yang dihadapi selama ini adalah, belum optimanya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota, di samping masih ditemuinya berbagai bentuk praktek diskriminasi dan perdagangan terhadap perempuan. Permasahan pokok lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik laum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; rendahnya angka indeks Pembangunan Gender (Gender-Related Development Index, GDI); dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM); banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminasi terhadap perempuan, dan tidak peduli anak; serta relatif lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data yang valid dan akurat. b. Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Efektif Permasalahan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan efektif meliputi : 1) Belum terpenuhi seluruhnya standar pelayanan umum kota yang modern sebagai ciri Kota Metropolitan.


134

2) Masalah lainnya adalah masih relatif tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia suber dan remaja akan hak-hak reproduksi; masih rendahnya usia kawin pertama penduduk; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; masih lemahnya instusi daerah dalam pelaksanaan program KB; belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung kota berkelanjutan; belum tertib sepenuhnya administrasi kependudukan, rendahnya kualitas pemuda; dan semakin memudarnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan prestasi olahraga yang belum sepenuhnya meningkat, sebagaimana yang diharapkan. 3) Usaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik juga terhambat oleh kurangnya kreativitas, inovasi pada birokrasi, sehingga belum mendukung sepenuhnya upaya mewujudkan birokrasi yang berorientasi manajemen pemerintahan dan bisnis, sebagaimana yang diharapkan. c. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Yang Ramah Lingkungan Permasalahan dalam meningkatkan prasarana dan sarana social ekonomi yang ramah lingkungan meliputi Pembangunan infrastruktur masih dihadapkan pada

terbatasnya

kemampuan

pembiayaan

Pemerintah.

Pada

sebagian

infrastruktur, Pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharaannya, Misalnya pembangunan jalan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur ekonomi sebenarnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta.


135

d. Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Religius dan Harmonis Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara walaupun sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata dan belum sepenuhnya menjadi landasan etika dan moral. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti tindakan asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul kepermukaan. Di samping itu, permasalahan dalam pembangunan agama adalah, masih belum sepenuhnya konddusif harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern antar umat beragama, jika dibiarkan akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan itu sendiri. 4.5.3. Agenda Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010 Untuk mewujudkan pembangunan Kota yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, terintegrasi, antisipatif, realistis dan dapat dievaluasi, maka perlu dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP JM) Kota Medan sebagai Broad Guide Line penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk 5 (liam) tahun ke depan. RP JM Kota Medan yang ditetapkan, sekaligus menjadi strategi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan kota, serta memberikan orientasi dan komitmen bagi penyelenggaraan pemerintahan.


136

Dengan demikian, di samping adanya rencana pembangunan kota yang handal, maka RPJM juga sekaligus berfungsi menjadi instrumen pengukuran capaian kerja sebagai bentuk akuntabilitas publik guna menjamin peningkatan pelayanan umum yang diinginkan. Pembangunan kota merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya Visi merupakan simpul dan starting point dalam menyusun RP JM pembangunan Kota. Sebagai model dan identitas masa depan Kota Medan, maka perumusan Visi didasarkan pada pertimbangan : 1. Prasyarat Pembangunan Kota Abad 21, seperti berkembangnya demokrasi dan partisipasi, kebutuhan penegakan hukum, keadilan social dan ekonomi, pemerintahan yang kuat, efisien dan efektif, birokrasi yang kreatif dan inovatif, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif, pelayanan

publik

yang

prima,

pemerataan

pembangunan

dan

pembangunan kota yang berkelanjutan. 2. Masalah dan tantangan serta kebutuhan pembangunan Kota Medan, dalam rangka

mewujudkan

kemajuan

dan

kemakmuran

Medan

Kota

regioanal,

yang

Metropolitan. 3. Kebijakan

pembangunan

nasional,

sektoral

dan

mendorong perkembangan Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Indonesia Bagian Barat. 4. Kecenderungan Globalisasi dan Regionalisasi.


137

5. Nilai-nilai luhur, norma dan budaya yang telah lama dianut seluruh warga Kota Medan. Berdasarkan potensi, tantangan, masalah dan harapan wujud pembangunan kota lima tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota untuk 5 (lima) tahun ke depan, periode 2006-2010 yaitu “Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani Dan Religius” Makna Visi Modern; Kota modern yang akan diwujudkan adalah kota jasa, perdagangan, keuangan, dan pendidikan yang siap bersaing secara regional dan global, dengan sistem lalulintas keuangan yang efisien dan kompetitif, dengan dukungan infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi perekonomian daerah yang kuat, stabilitas keamanan, sosial-politik yang kondusif dan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, serta pembangunan yang berfokus pada kemajuan, peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Makna Visi Madani; Kota madani yang akan diwujudkan adalah kota yang beradab dan agamais, sebagaimana yang tercermin dalam cara berfikir, sukap dan perilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan, adil, terbuka, serta demokratis. Makna Visi Religius; Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama sehingga menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu, makna pokok dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup


138

ber-agama, antar umat beragama dan antar etnik serta antara umat beragama, etnik dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggambarkan secara menyeluruh tugas, fungsi, peranan dan tanggungjawab pembanguan dari seluruh stakeholder, maka visi pembangunan kota dijabarkan ke dalam misi yang jelas, terarah dan terukur. Misi ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kota, sehingga diharapkan seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan peranan masing-masing dalam pembangunan kota. Dengan demikian, berdasarkan visi yang disepakati, ditetapkan misi pembangunan kota periode tahun 2006-2010 yaitu : 1.

Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK), untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota.

2.

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsive.

3.

Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan social ekonomi, membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan serta budaya daerah.

4.

Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat.

Misi tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa makna pokok sebagai berikut :


139

1. Mewujudkan

Percepatan

Pembangunan

Wilayah

Lingkar

Luar,

Dengan

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Ukmk Untuk Kemajuan Dan Kemakmuran yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat Kota. 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif. 3. Penataan Kota yang Ramah Lingkungan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Ekonomi, Membangun Dan Mengembangkan Pendidikan, Kesehatan serta Budaya Daerah. 4. Meningkatkan Suasana Religius yang Harmonis dalam Kehidupan Berbangsa serta Bermasyarakat. Dalam mewujutkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kota Medan tersebut di atas, ditempuh 5 (lima) strategi pokok pembangunan kota yaitu: 1. Strategi mengembangkan wilayah lingkar luar (border area). 2. Strategi mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kota. 3. Strategi meningkatkan produktivitas asset daerah. 4. Strategi meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian kota. 5. Strategi mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang berkualitas. Beradasarkan visi, misi dan strategi tersebut di atas, disusun 4 (empat) agenda pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010, sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kemajuan dan Kemakmuran Masyarakat yang Berkeadilan.


140

2. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Efektif. 3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi yang Ramah Lingkungan. 4. Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Religius yang Harmonis. 4.5.4. Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010 a. Ruang Lingkup Pembangunan Sosial Budaya Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan Bidang Sosial Budaya dikelompokkan dalam pembangunan : 1. Bidang Kesehatan. 2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Bidang Kependudukan. 4. Bidang Olahraga. 5. Bidang Sosial. 6. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan meliputi fungus hukum, pemerintahan umum, kesejahteraan social, pemberdayaan perempuan, fungsi keagamaan, fungsi aparatur, fungsi sistem informasi, fungsi kesatuan bangsa dan fungsi pemberdayaan masyarakat. b. Isu Stratejik Pembangunan Sosial Budaya : 1. Perlunya meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan umum, khususnya di daerah dengan prioritas pinggiran seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan.


141

2. Tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas publik dan tempat-tempat rekreasi, hiburan yang lebih representatif dengan biaya murah atau gratis. 3. Semakin minimnya prasarana dan sarana Olah Raga. 4. Perlunya meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 5. Relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. 6. Masih banyaknya daerah-daerah kumuh. 7. Fasilitas perumahan yang semakin mahal khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. c. Masalah Di samping permasalahan pembangunan bidang sosial budaya seperti kesehatan, pendidikan, olah raga, kependudukan, sosial dan administrasi umum pemerintahan, selama periode tahun 2000-2004, Kota Medan tidak terhindar dari permasalahan makro pembangunan kota yaitu (1) relatif masih tingginya angka kemiskinan, (2) pengangguran dan (3) disparitas pendapatan di antara penduduk Kota Medan, dimana ke-3 (tiga) permasalahan makro ini memerlukan penanganan lebih komprehensif, integrative, dan simultan. 1. Kemiskinan Pelaksanaan pembangunan kota tidak semata-mata diarahkan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pemerataan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Batas garis kemiskinan tahun 2002 mengalami


142

perubahan besar dari tahun 2000. Pada tahun 2000, seorang tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp 70.869,ke atas untuk daerah perkotaan dan Rp 92.321,- untuk daerah pedesaan, sedangkan untuk tahun 2002 seorang tidak dikategorikan miskin jika pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp 130.541,- ke atas untuk daerah perkotaan dan Rp 88.328,- ke atas untuk daerah pedesaan. Pada tahun 2000, penduduk miskin di Kota Medan berjumlah 240. 600 jiwa atau 11,81% dan tahun 2004 angka kemiskinan tersebut dapat dikurangi menjadi 142.600 jiwa atau sekitar 7,13% dari jumlah penduduk keseluruhan. Menurunnya jumlah penduduk miskin Kota Medan ini merupakan keberhasilan program yang sudah dilaksanakan pemerintah kota seperti pemberian subsidi kepada masyarakat miskin, baik melalui subsidi bidang sosial seperti BP3 terarah, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi ini, masih merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam pembangunan di Kota Medan dan memerlukan partisipasi seluruh stakeholder untuk pengentasannya. Harus diakui walaupun selama periode 2000-2004, angka kemiskinan dapat dikurangi, tetapi oleh karena persoalan kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk meningkatkan taraf kehidupannya dan tidak menjadi beban sosial, maka berapapun kecilnya angka kemiskinan tetap harus menjadi perhatian serius dari pemerintahan kota dan semua pihak, agar mereka yang ada dalam garis kemiskinan dapat keluar dari kemiskinannya yang pada


143

akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik dari aspek ekonomi dan sosialnya. 2. Pengangguran Salah satu persoalan pokok pembangunan lainnya adalah relatif tingginya angka

pengangguran.

Sulitnya

menekan

pengangguran

disebabkan

laju

pertumbuhan angkatan kerja jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja sehingga mengakibatkan masih relatif tingginya angka pengangguran di Kota Medan. Tahun 2000 tingkat pengangguran di Kota Medan berjumlah 14,55% dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 13,01%. Penurunan tersebut disebabkan meningkatnya tenaga kerja yang terampil terutama di sektor manufaktur dan semakin seimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja baru. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah menurunnya konflik antara tenaga kerja dengan pengusaha yang berakibat harmonisnya hubungan kerja, sehingga terhindar dari pemutusan hubungan kerja. 3. Bidang Kesehatan Dalam kurun waktu tahun 2000-2004, masalah utama yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah keterbatasan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin. Masalah lainnya adalah derajat kesehatan masyarakat yang masih harus ditingkatkan, dimana hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian bayi yaitu 25,3%, kematian ibu melahirkan 162/100.000 (target nasional 125/100.000 kelahiran), relatif rendahnya status gizi


144

bayi dan balita yang masih di atas 5% serta masih tingginya angka kesakitan penduduk yaitu 12,3. 4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Selama tahun 2000-2004 permasalahan yang masih dihadapi adalah derajat prndidikan masyarakat yang relatif rendah serta kualitas, kuantitas pelayanan pendidikan yang masih harus ditingkatkan. Masalah lainnya adalah terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan perpustakaan dan kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa perpustakaan, kurangnya promosi potensi kepariwisataan daerah, jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik relatif masih rendah serta kurangnya pelestarian budaya dan kesenian. 5. Bidang Sosial Permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah belum optimalnya

perhatian,

pembinaan,

dan

bantuan

untuk

menyelesaikan

permasalahan sosial seperti permasalahan anak jalanan, anak telantar, gepeng, penyandang cacat, panti jompo, kemiskinan, pengangguran dan gangguan kriminal dan relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. 6. Bidang Kependudukan Permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah tertib administrasi dan pelayanan kependudukan masih harus ditingkatkan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pendataan akta catatan sipil, jumlah kesertaan PUS untuk melaksankan KB masuh harus ditingkatkan serta meningkatnya kuantitas dan kualitas kenakalam remaja khususnya dalam penggunaan narkoba dan pergaulan bebas.


145

7. Bidang Olahraga Permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah kurangnya prasarana dan sarana serta sumber daya kepemudaan dan keolahragaan yang mampu berbagai jenis kegiatan pemuda dan olahraga, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga rekresai/masyarakat dan prestasi olahraga dan pemuda yang masih harus ditingkatkan. 8. Bidang Adminstrasi Umum Pemerintahan Permasalahan yang masih dihadapi selama periode tahun 2000-2004 adalah penyelenggaraan pelayanan umum yang masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas serta luas cakupannya, sistem karir dan merit sistem pegawai yang belum sepenuhnya tertata dan terlaksana secara optimal, rendahnya intensitas frekuensi dan volume penyebaran informasi hasil pengolahan data informasi elektronik, belum tersedianya depot arsip pada Kantor Arsip Kota Medan, rendahnya kemampuan sumber daya aparatur dan lelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, relatif rendahnya peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, perlunya mempertahankan dan meningkatkan kerukunan hidup beragama, perlunya meningkatan kesadaran bela negara, perlunya peningkatan dan kewaspadaan stabilitas politik, kondisi sosial budaya yang belum sepenuhnya optimal. 4.5.5.Tantangan Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010 1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Selama periode tahun 2000-2004, tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi


146

umum pemerintahan adalah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk memperoleh pelayanan umum yang berkualitas serta semakin luas cakupannya, untuk fungsi Aparatur ditandai dengan belum optimalnya pelaksanaan sistem karir dan merit sistem, di bidang komunikasi/informasi yaitu informasi pembangunan Kota Medan yang belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat, untuk fungsi pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari belum optimalnya peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, juga masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta menjaga ketertiban/keamanan Kota dan dari segi hukum ditandai dengan masih kurangnya kesadaran hukum bagi sebagian warga Kota Medan. 2. Bidang Kesehatan Tantangan pembangunan di bidang kesehatan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah : heterogenitas dan tuntutan masyarakat yang tinggi untuk mendapatlan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bermutu sehingga diperlukan program kesehatan yang berkualitas dan dapat diterima oleh semua pihak dan tantangan lainnya adalah globalisasi dan persaingan bebas yang menyebabkan masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan serta terjadinya perubahan pola penyakit dan beban ganda yaitu masih tingginya penyakit infeksi dan meningkatnya penyakit menular. 3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Selama periode tahun 2000-2004, tantangan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah sekolah yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat menampung anak usia sekolah


147

dan masih ada gedung sekolah yang kurang memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tantangan lainnya adalah semakin banyaknya siswa yang terancam dan putus sekolah serta masih ada Kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri terutama tingkat SLTP dan SMU. Untuk tenaga pemdidik tantangan yang dihadapi, belum meratanya kualitas tenaga pendidik terutama untuk bidang studi tertentu, sedangkan di bidang manajemen pendidikan ditandai dengan belum optimalnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi, belum optimalnya pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah serta masih rendahnya kontribusi komite sekolah untuk meningkatkan pendidikan. 4. Bidang Kependudukan Tantangan pembangunan di bidang kependudukan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Medan yang memerlukan pelayanan Administrasi kependudukan dan catatan sipil serta masih banyak pendatang gelap yang belum terdata. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi informasi (IT) yang memerlukan keahlian khusus. Untuk pelayanan KB ditandai dengan rendahnya partisipasi PUS dalam melaksanakan program KB serta makin meningkatnya kenakalan remaja terutama dalam pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. 5. Bidang Olahraga Tantangan pembangunan di bidang olahraga yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah minimnya prestasi olehraga dan pemuda baik di tingkat nasional dan internasional dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan. Untuk peningkatan


148

mamajemen olahraga ditandai dengan masih rendahnya manajemen pengelolaan kegiatan olahraga dan pemuda di Kota Medan serta semakin terbatasnya sarana dan prasarana olahraga. 6. Bidang Sosial Tantangan pembangunan di bidang sosial yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah semakin bertambahnya jumlah anak jalanan, anak terlantar dan gepeng di Kota Medan serta penanganannya belum dilakukan secara optimal, kemudian masih tingginya angka pengangguran dan mekiskinan, belum tertanganinya keluarga miskin secara optimal baik masalah ekonomi maupun sosialnya serta kecenderungan semakin bertambahnya angka kriminalitas baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 4.6.

Analisis Mekanisme dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan


149

rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, maka kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana

kredibilitas

KDH

Terpilih

dalam

memandu,

mengarahkan,

dan

memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya. RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.


150

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi

RPJMD untuk

mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen RPJMD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJMD melalui proses yang transparan,

demokratis,

dan

akuntabel

dengan

memadukan

pendekatan

teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. Salah satu pendekatan dalam menyusun RPJMD adalah pendekatan partisipatif. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan dengan memperhatikan : 1. Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan 2. Ada

kesetaraan

antara

government

dan

non

government

stakeholder dalam pengambilan keputusan 3. Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 4. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal 5. Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD 6. Ada pelibatan dari media


151

7. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas issues dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program. Pendekatan partispatif, dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat seharusnya sudah dimulai pada tahapan sebelum rancangan awal RPJMD disiapkan. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan orientasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk : 1. Mempelajari ruang-ruang yang memungkinkan keterlibatan dan peranserta organisasi masyarakat dalam meningkatkan proses partisipasi penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra SKPD. 2. Pemahaman jenis-jenis perencanaan daerah, keterkaitan antar jenis perencanaan daerah dan proses penyusunan setiap dokumen perencanaan daerah. 3. Mempersiapkan diri bentuk keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses-proses partisipatif yang telah diatur di dalam peraturanperundangan, seperti pada proses-proses jaring aspirasi masyarakat dan konsultasi publik, musrenbang, maupun dalam proses legalisasi. 4. Sejauhmana payung hukum yang mengakomodasi keterlibatan organisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.


152

Namun di harapkan organisasi masyarakat yang diundang mengikuti kegiatan orientasi perencanaan daerah akan mengirimkan orang yang punya kapasitas dan/atau memunyai perhatian kuat pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Begitu juga pada tahapan pembentukan tim penyusun RPJMD, keterlibatan organisasi masyarakat sangat penting agar komposisi tim juga mencerminkan kompetensi yang baik dan partisipatif, artinya anggota tim harus terdiri atas orang-orang yang punya latar belakang pendidikan/pengalaman di bidang

perencanaan

pembangunan

daerah,

dan

berasal

dari

berbagai

lembaga/unsur. Dan apabila di daerah terdapat lembaga/organisasi masyarakat yang berpengalaman memfasilitasi atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, maka perlu ada keterwakilannya yang duduk sebagai anggota tim penyusun RPJMD. Dan apabila Perwakilan organisasi masyarakat yang diminta untuk terlibat menjadi anggota tim penyusun RPJMD wajib mengirimkan orang yang berlatarbelakang pendidikan dan/atau pengalaman yang terkait di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan punya komitmen waktu dan pikiran untuk berperanserta secara maksimal. Organisasi masyarakat dapat juga memberikan hasil kajian dan pengamatan mereka dan/atau hasil advokasi mereka terhadap masyarakat yang didampinginya berkaitan

terhadap isu-isu pembangunan jangka menengah di

daerah dan harapan mereka terhadap penanganan isu-isu tersebut. Namun organisasi yang diminta keterlibatannya dalam pembahasanpembahasan materi RPJMD, perlu mengirimkan wakilnya yang punya kompetensi


153

sesuai bidang/topik bahasan. Diharapkan perwakilan organisasi masyarakat yang terlibat memberikan kontribusi pemikiran dan sebaiknya juga membekali diri dengan hasil-hasil kajian atau pengamatan mereka berkaitan dengan topik bahasan. Organisasi masyarakat juga perlu mencermati konsep/pemikiran yang dibuat tim penyusun RPJMD. Beberapa hal yang harus dicermati antara lain : 1. Apakah konsep rumusan yang dikemukakan sudah ditunjang atas kajian berdasarkan data yang memadai 2. Apakah validitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Apakah rumusan isu yang dikemukakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di lapangan. 4. Apakah rumusan-rumusan isu, strategi, kebijakan dan program telah mempertimbangkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan sebelumnya. 5. Apakah rumusan-rumusan strategi, kebijakan dan program yang dikemukakan sudah didasari atas kepentingan umum, dan berorientasi pada pemberdayaan kelompok-kelompok marginal, maupun kesetaraan jender. 6. Apakah rumusan-rumusan yang diusulkan memenuhi prinsip-prinsip SMART sehingga dapat diukur kinerjanya.


154

Dalam forum SKPD, keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Beberapa hal yang perlu dicermati oleh dalam berbagai kegiatan pembahasan forum SKPD, diantaranya: 1. Apakah forum SKPD sudah melibatkan stakeholder yang memadai, sehingga dari segi keterwakilan peserta sudah mencerminkan partisipatif. 2. Mendorong/memfasilitasi agar proses perumusan tujuan pembangunan SKPD jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, serta perumusan program dan indikasi prioritas kegiatan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang punya kompetensi di bidang sektor ini. 3. Mengawal agar perumusan program SKPD mempunyai akuntabilitas tinggi, yaitu dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, acuan SPM yang ada, Renstra SKPD provinsi, serta hasil jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan sektor SKPD yang bersangkutan. 4. Organisasi masyarakat dapat juga mengemukakan pemikiran/konsep hasil kajian mereka sendiri untuk dibahas bersama dalam forum SKPD sekaligus sebagai konsep pembanding bagi konsep yang disusun tim penyusun Renstra SKPD. Keterlibatan organisasi masyarakat juga harus terdapat dalam turut merumuskan dan menandatangani berita acara hasil kesepakatan forum SKPD dan mengawal kosistensinya pada proses-proses berikutnya.


155

Setelah pada tahapan-tahapan diatas partisipasi masyarakat dapat di akomodir, maka selanjutnya peran yang sangat penting adalah pada musrenbang RPJMD. Karena forum musrenbang inilah sebagai tempat bertemunya para multi stakeholder untuk memberikan masukan/konsultasi dan membuat kesepakatan. Dalam musrenbang diharapkan organisasi masyarakat dapat terlibat dalam sidang pleno, sidang kelompok maupun perumusan kesepakatan. Dalam sidang/pembahasan kelompok masing-masing organisasi masyarakat diarahkan tergabung dalam kelompok yang sesuai dengan bidang yang menjadi perhatian/garapannya, sehingga akan menghasilkan kontribusi yang maksimal. Adapun peran yang dapat dilakukan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD, antara lain : 1. Mendorong/memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidak terjebak pada acara seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar pelaksanaan musrenbang RPJMD lebih intensif dalam pembahasan substansi dengan peserta musyawarah yang melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang memadai. 2. Bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi/pembahasan kelompok yang mendorong dinamika pembahasan dan kecermatan dalam membahas rumusan-rumusan yang diusulkan sesuai usulan dan sasaran pelaksanaan musrenbang maupun tujuan pembangunan secara umum.


156

3. Memastikan bahwa RPJMD memuat capaian program dan alokasi dana yang memadai untuk mencapai standar pelayanan minimal untuk semua pelayanan dasar terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah 4. Memastikan bahwa RPJMD memuat indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan kinerja diperingkat program pembangunan daerah yang memungkinkan masyarakat dapat menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih. 5. Mencermati substansi bahasan, yang meliputi kondisi dan prediksi daerah serta isu-isu strategis daerah, analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta program prioritas daerah dikaitkan dengan hasil jaring aspirasi masyarakat. 6. Mengawal dan mengidentifikasi apakah materi hasil kesepakatan forum SKPD telah diakomodasi dalam draft musrenbang yang akan dibahas. Dalam perumusan kesepakatan organisasi masyarakat juga harus terlibat, organisasi masyarakat berperan untuk menyusun sekaligus menjaga agar rumusan hasil musrenbang tidak keluar dari kesepakatan-kesepatan yang telah dicapai secara bersama, untuk itu sebelum ditandatangani naskah kesepakatan disampaikan terlebih dahulu kepada peserta pleno untuk dimintai persetujuannya. Kemudian yang terakhir, partisipasi masyarakat diharapkan dalam pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD. Dalam hal ini organisasi masyarakat


157

yang diundang dapat berfungsi sebagai pemantau dan atau sebagai narasumber. Kewajiban organisasi masyarakat dalam proses pembahasan Ranperda, antara lain 1. Mereview

konsep

naskah

akademik

Ranperda

dikaitkan

dengan

kesepakatan-kesepakatan publik yang pernah dicapai pada tahap-tahap sebelumnya. 2. Memantau dan menjaga agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi RPJMD yang tertuang di dalam Ranperda. 3. Membantu Tim Pemda dalam menjelaskan dan mengklarifikasi konsepkonsep atau rumusan-rumusan yang tertuang dalam Ranperda. 4. Mencatat keberatan-keberatan DPRD atau perubahan yang dilakukan DPRD. 5. Membantu Pemda dalam mensosialisasikan hasil pembahasan Ranperda oleh DPRD kepada masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, maka diharapkan: 1. Adanya informasi yang lebih akurat dan mewakili kebutuhan, prioritas dan kapabilitas dari penduduk lokal, umpan balik yang lebih terandalkan tentang dampak dari inisiatif atau program yang dibuat pemerintah; 2. Penyesuaian program terhadap kondisi-kondisi lokal, sehingga sumberdaya yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efisien


158

3. Akses yang lebih berbiaya murah bagi publik untuk programprogram pembangunan melalui adanya organisasi atau institusi lokal. 4. Meningkatkan derajat pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas dan pelayanan pemerintah 5. Peluang kerjasama dalam program-program baru yang lebih mudah terjadi ketika organisasi lokal telah dipercaya oleh masyarakat. Namun tidak dapat juga di pungkiri, apabila dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses perencanaan rpjmd kota medan ini, hal itu sedikit agak ragu untuk dapat dilakukan, hal ini disebabkan waktu yang diberikan hanya 3 bulan sejak kepala daerah dilantik. Waktu ini dinilai terlalu singkat untuk merumuskan proyeksi pembangunan Kota Medan untuk masa 5 tahun kedepan. Begitu juga dengan argumen perencana pembangunan yang melihat adanya potensi risiko dari semakin besarnya partisipasi : pelaksanaan kegiatanbisa tertunda karena harus negosiasi dan tarik menarik dengan masyarakat; menuntut penambahan staf untuk mendukung partisipasi; kemungkinan bahwa masyarakat menolak rencana jika harus dimintakan pendapat mereka; metodologi partisipasi yang tidak bisa diprediksi; keterlibatan yang terlalu banyak bagi orang-orang yang kurang berpengalaman. Hal-hal ini akan menghambat proses perencanaan. Namun, dalam proses pembuatan perencanaan tahunan (RKPD) sebagai pedoman dalam pembuatan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), partisipasi masyarakat lebih bisa terakomodir. Hal tersebut ini dikarenakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembuatan


159

APBD mempunyai waktu yang cukup panjang. Dimulai pada bulan januari untuk kegiatan musrenbang kelurahan hingga april untuk musrenbang tingkat kota. Hingga penyusunan APBD yang akan disahkan DPRD pada bulan desember. Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, maka menurut penulis cukup untuk bisa mengakomodir partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.


160

BAB V PENUTUP 5.1.

Kesimpulan Dalam bab ini diuraikan kesimpulan terhadap temuan data, baik data

primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh selama proses penelitian ini berlangsung. Pembangunan Partisipatif, dalam konteks multi stakeholder, harus terdapat keterlibatan pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan unsur masyarakat yang merupakan akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta organisasi profesi yang ada, serta keterlibatan perguruan tinggi dan media massa. Dalam perencanaan pembangunan Kota Medan khususnya dalam perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 20062010, dalam proses nya melibatkan Pemerintah Kota Medan, Masyarakat dan juga lembaga non pemerintahan. Realitas ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah . Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dilakukan setelah mendengarkan Visi-Misi dari Kepala Daerah. Dengan demikian Penyusunan RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik Kepala Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Secara teknis, RPJMD tersebut disusun dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. Lebih jelasnya proses tersebut diuraikan sebagai berikut:


161

1. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu dokumen yang memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan program prioritas Kepala Daerah. 2. Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD); yaitu dokumen yang disiapkan oleh Badan, Dinas dan Kantor Pemerintah Daerah yang memuat Visi-Misi SKPD; Strategi Kebijakan; Program, indikasi kegiatan dan pendanaan; Rancangan Kerangka Regulasi; Rancangan Kerangka Pendanaan. 3. Rancangan RPJMD yaitu dokumen yang memuat; Kepala

Daerah;

arah

dan

kebijakan

keuangan

visi-misi, program daerah;

strategi

pembangunan daerah dan kebijakan umum; program, indikasi dan pendanaan;

Rancangan

Kerangka

Regulasi;

Rancangan

Kerangka

Pendanaan. 4. Musyawarah Jangka Menengah Daerah. 5. Rancangan Akhir RPJM; yaitu dokumen yang memuat visi-misi, program Kepala

Daerah;

arah

dan

kebijakan

keuangan

daerah;

strategi

pembangunan daerah dan kebijakan umum; program, indikasi dan pendanaan;

Rancangan

Kerangka

Regulasi;

Rancangan

Kerangka

Pendanaan; Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. 6. Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.


162

Dalam perumusan RPJMD Kota Medan, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010 terdapat beberapa unsur yang terlibat. Adapun unsur tersebut adalah: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu instansi Pemerintah Kota Medan yang terdiri atas Dinas, Badan maupun Kantor dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Setiap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) baik Dinas, Badan maupun Kantor akan diakumulasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dirumuskan dalam Rancangan RPJM. 2. Unsur Masyarakat yaitu perwakilan organisasi masyarakat yang merupakan akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta organisasi profesi yang ada. Partisipasi unsur ini terutama dilakukan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan dengan mengakumulasi permasalahan, hambatan dan prioritas pembangunan Kota Medan. Akumulasi permasalahan, hambatan dan prioritas pembangunan di selanjutnya akan dibahas melalui Musrenbang RPJMD. 3. Pelaku Pembangunan Lainnya termasuk Perguruan Tinggi/Akademisi, Media Massa berpartisipasi dalam perencanaan RPJM Kota Medan khususnya sebagai lembaga konsultatif dan diseminasi informasi tentang RPJM Kota Medan. 4. Unsur DPRD Medan, sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Medan, memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan terhadap penyelesaian permasalahan Kota Medan yang di akumulasikan dalam dokumen RPJMD.


163

Dari beberapa tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, secara umum berjalan dengan baik, namun demikian ada beberapa hal catatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: 1. Dari 6 (Enam) tahapan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di atas hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan Musrenbang RPJMD sebagai perumusan hasil kesepakatan dan komitmen stakeholder. Namun hal ini sudah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Pelaksanaan Musrenbang lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakesholder dilibatkan secara utuh dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. Pihak Pemerintah Kota Medan terlihat sangat mendominasi jalannya musyawarah. Hal ini disebakan lebih banyak nya jumlah peserta dari Pihak Pemerintah Kota Medan. 3. Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Kota Medan dinilai terlalu singkat. Kegiatan musrenbang ini cuma berlangsung satu hari, mulai dari pagi hingga sore hari. Padahal kegiatan ini untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan daerah. Sehingga kegiatan musrenbang ini kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan yang ada di Kota Medan.


164

5.2.

Saran Setelah melakukan analisis tentang perumusan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan seharusnya semua stakeholder pembangunan Kota Medan dilibatkan dalam proses Musrenbang dalam komposisi yang lebih utuh dan juga terlibat dari proses awal. Tidak hanya terlibat pada saat musrenbang saja. Artinya, Pemerintah Kota Medan harus memikirkan model alternatif selain musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat secara lebih mendalam. 2. Sosialisasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hendaknya disosialisasikan kepada unsur lain dalam masyarakat Kota Medan yang tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 3. Pemerintah Kota Medan sudah seharusnya mengidentifikasi stakeholder secara lebih luas, dengan mencoba lebih mengakomodir pihak-pihak swasta/ pengusaha sebagai pelaku pembangunan lainnya. Fakta yang dapat dilihat bahwa pembangunan Kota Medan tidak terlepas dari peran pihak swasta/pengusaha. Keterlibatan pihak ini akan sangat memberi kontribusi terhadap proses perencanaan pembangunan Kota Medan. 4. Perlunya Civic education kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui hak-hak nya dalam pembangunan.


165

DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Arsyad, Lincolin. 2002. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. Yogyakarta : BPFE. Budiman Arief: 1996, Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bryant C and White, LG. 1982. Managing Development in The Third World. Boulder, Colorado : West View Press.

Cohen and Uphoff. 1977. Rural Development Participation. New York : Cornel Univercity. Conyers, Diana. 1991. “ An Introduction To Social Planning In The Third World ”. By Jhon Wiley & sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : “ Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. (xi, 335 hal.)

Kartasasmita, Ginanjar. 1996, Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta : Bappenas. __________________. 1997. Pembangunan Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.

Rakyat

(Memadukan

Korten, David, C. 1986. Pembangunan yang memihak rakyat, Kupasan tentang teori dan metode pembangunan, Lembaga Studi Pembangunan Jakarta. Kuncoro, Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, PT. Erlangga, Jakarta, 2004. Masoed, M. 1994. Negara, Bisnis dan KKN. Yogyakarta : Aditya Media. Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Moeljarto, T. 1994. Politik Pembangunan : Sebuah analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.


166

Molejarto, Vihyandika, 1994. kemiskinan : Hakekat, ciri dimensi, dan kebijakan dalam centre for strategis and international studies, kemiskinan mengais sumber daya. Majalah Analisis, Tahun XXXIII. No.3 Nasution Zulkarnen: 1996, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nugroho, Riant: 2003, Reinventing Pembangunan, Gramedia, Jakarta. Ndraha, Talizuduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat, Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : PT Bina Aksara

Mempersiapkan

Oakley, Peter, et al. 1991. Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development. Geneva : International Labour Office. Rogers E. M. 1983. Modernization Among Peasant : The Inpact of Communication. New York. Holt, Rinehart, and Wiston. Sastropoetro, Santoso R.A. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni. Siagian, Sondang. P: 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Supriatna, Tjahya. 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta : Rineka Cipta Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta : Kanisius. Soerjono, Sukanto. 1984, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT.Grafindo Persada. Suryono, Agus. 2001.Teori dan Isu Pembangunan. Malang, Universitas Malang Press. Todaro, Michael, P: 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta. Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES. ____________________. 1985. Manajemen Pembangunan. Jakarta : Haji Masagung.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah


167

Pemerintah Kota Medan. 2003. Medan Dalam Angka. Medan : Badan Pusat Statistik Medan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF M. ARIFIN. NST

Recommend Documents