DIREKTORAT JENDERAL BIMBINOAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 2013
;-~
ift///// / II / / / II
PERATURAN DJREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER-07/KN/2009
TENTANG TATACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATABARANG MIUK NEGARA I
DALAM RA.~GKA PENYUSUNAN LAPORAN BARA1'lGMILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERTNTAH PUSAT
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, buku " Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 "telah selesai digandakan dengan balk. Buku "Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NOn/or :PER-07IKN12009" ini berisi tentang lata eara pelaksanaan rekonsiliasi dat barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan barang milik negara dan laporan keuangan pemerintah pusat. Penggandaan buku ini diharapkan dapat menjadi aeuan dan pedoman bagi para PejabatlPegawai yang langsung menangani laporan keuangan terkait pengelolaan aset atau Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, baik pusat maupun daerah. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan bimbingan dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin. September 2013
iii
DAFTAR
lSI
Kata Pengantar
:
Daftar lsi
iii v
Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kakayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi data Barang Milik Negara dalarn rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
1
Lampiran I Gambaran Umum PelaksanaanPemutakhiran dan Rekonsiliasi data Barang Mllik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan l.aporan Keuangan Pemerintah Pusat
10
A.
Latar Belakang
10
B.
Ruang L1ngkup
10
C. Kebijakan Rekonsiliasi D.
11
Bagan Alur Rekonsiliasi
13
E. Jadwal Rekonsiliasi
13
Lampiran II Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Lingkup Internal Kementerian Negara/Lembaga Dalam RangkaPenyusunan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Kuangan Kementerian / Lembaga
16
A.
Jenjang Rekonsiliasi
16
B.
Rekonsiliasi Internal K/L pada tingkat satuan kerja
16
C.
Rekonsiliasi Internal K/L tingkat wilayah, tingkat eselon I dan tingkat pusat
21
v
Lampiran
lI.a
Format Berita Acara Rekonsiliasi Lingkup Internal Kementerian
Data Barang Milik Negara
NegarajLembaga
25
Cara Pengisian Format Berita Acara Rekonsiliasi Internal Kementerian
Lampiran
Negara/Lembaga
27
lI.b
Format Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi data BMN Lingkup Internal Kementerian
Negarajlembaga
28
Cara pengisian Format Berita acara Rekonsiliasi Internal Kementerian Negarajlembaga
lampiran
(Lampiran
ll.b]
30
lI.e
Format Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi data BMN Lingkup Internal Kementerian
NegarajLembaga
pada tingkat Satuan Kerja
32
Cara pengisian Format Berita Acara Rekonsiliasi Internal Kementerian Lampiran
NegarajLembaga(
Lampiran Il.c)....
33
III
Format Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi data BMN antara Kementerian
Negara/ Lembaga dan Direktorat
Negara dalam rangka penyususunan Pengguna/Kuasa
laporan
Pengguna dan taporan
Jenderal Kekayaan Barang
Keuangan
Kementerian/Lembaga A.
34
Jenjang Pemutakhiran
dan Rekonsiliasi data BMN
B.
Unsur Data Pemutakhiran
C.
Pemutakhiran
dan Rekonsiliasi data BMN
Pemutakhiran
34
dan Rekonsiliasi data BMN
Tingkat Satker D.
34
35 dan Rekonsiliasi data BMN tingkat
Wilayah Eselon I dan Pusat
vi
39
Lampiran lIl.a Format Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi data BMN antara Kementerian /Lembaga dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
43
Cara pengisian Format Berita Acara Rekonsiliasi data BMN antara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal kekayaan Negara
45
Lampiran IILb Format Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi data BMN antara Kementerian /Lembaga dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
46
Cara pengisian Format Berita Acara Rekonsiliasi data BMN antara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
49
Lampiran IILe Format Lampiran Tambahan Berita Acara Rekonsiliasi data BMN Tingkat Wilayah Eselon I, dan Tingkat Pusat
51
Cara pengisian FormuJir Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi data BMN Tingkat Wilayah Eselon I, dan Pusat..
52
Lampiran IV Pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan A.
Jenjang Rekonsiliasi
B.
Prosedur Rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah
C.
53 53
dan wilayah
53
Prosedur Rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat
54
vii
lampiran
IV. a
Format lembar konfirmasi data BMN dan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara
56
Cara pengisian Lembar Konfirmasi data BMN dalam rangka Rekonsilisai data BMN pada Bendahara Umum Negaratingkat DaerahjWilayah/Pusat
57
I.
Periode
57
II.
Tabel
57
III. Tandatangan
60
lampiran IV.b Format lembar konfirmasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka Rekonsiliasi data BMN pada BUN Cara pengisian Lembar Konfirmasi Data Penerimaan Negara Bukan
62
Pajak yang bersumber dari pengelolaan BMN dalam rangka Rekonsilisai data BMN pada Bendahara Umum Negara tingkat DaerahjWilayahjPusat I.
63
Periode
63
II.
Tabel
63
III.
Tandatangan
64
lampiran IV.c Format Berita Acara Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara
66
lampiran V Pemetaan wilayah kerja pelaksanaan Rekonsiliasi antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah A.
68
Ketentuan Umum
68
viii
B.
Pemetaan wilayah kerja KPKNl dalarn rangka pelaksanaaan
pemutakhiran
data dan Rekonsiliasi
data BMN dengan Kuasa Pengguna Barang berdasarkan
provinsi/kabupaten/kota
68
Pemetaan wilayah kerja kanwil DJKNdalam rangka
C.
pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan KuasaPengguna Barangberdasarkan provinsi D.
69
Pemetaan wilayah Rekonsiliasi BMN Bendahara Umum Negara ditingkat daerah berdasarkan Kabupaten/Kota
E.
~
69
Pemetaan wilayah Rekonsiliasi BMN Bendahara Umurn Negara dan tingkat wilayah
69
lampiran V.a Pemetaan wilayah kerja KPKNl dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data dan Re.konsiliasidata BMN dengan kuasa pengguna barang berdasarkanProvinsi/KabupatenjKota
70
lampiran V.b Pemetaan wilayah kerja Kanwil DJKNdalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi BMN dengan kuasa pengguna barang wilayah berdasarkan provinsi
;
80
lampiran V.c Pemetaan wilayah Rekonsiliasi BMN pada Bendahara Umum Negara ditingkat daerah berdasarkan Kabupaten/Kota
81
lampiran V.c Pemetaan wilayah Rekonsiliasi BMN Bendahara Umum Negara ditingkat wilayah berdasarkan provinsi
90
ix
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYMN NEGARA SALINAN PERATURAND1REKTURJENDERAl KEKAYAANNEGARA NOMOR: PER-07/KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAANREKONSILIASIDATA BARANGMIUK NEGARA DALAMRANGKAPENYUSUNANLAPORANBARANGMlllK NEGARADAN LAPORANKEUANGANPEMERINTAHPUSAT DIREKTURJENDERAl KEKAYAAN NEGARA, Menimbang
Mengingat
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102lPMK.OS/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan laporan KeuanganPemerintahPusat pertumenetapkanPeraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan laporan Barang Milik Negara dan Laporan KeuanganPemerintahPusat; 1. KeputusanPresidenNomor 84/P Tahun2009; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06l2007tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,dan PemindahtangananBarangMilik Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongandan KodefikasiBarangMilik Negara; 4. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oranisasidan Tata Kerja DepartemenKeuangan; S. PeraturanMenteri KeuanganNomor 102lPMK.OS/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara DaJam Rangka PenyusunanLaporanKeuanganPemerintahPusat. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSIUASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAlAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGANPEMERINTAHPUSAT
BAB 1.... ./102
BABI KETENTUAN UMUM Bagian kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal dimaksud denqan :
Kekayaan
Negara ini, yang
1.
Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.
2.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
3.
Pengguna Barang adalah pejabat penggunaan barang milik negara.
4.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5.
Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang teriadi selama periode tersebut.
6.
Neraca adaJah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut DJPB, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang rnempunyai tugas merutnuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pad a Pengelola Barang.
9.
Kantor Wilayah DJPB, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab dan langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dipimpin oleh seorang kepala kantor.
pemegang
kewenangan
10.Kantor Wilayah DJKN .../I03
2
10. Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adatan instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal In! merupakan pelaksana
penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kanwil DJPB dan dipimpin oleh seorang kepala. 12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakanpelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang. 13. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negaral lembaga pemerintah non kementerian negarallembaga negara. 14. Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkandokumen sumber yang sama. 15. Pemutakhiran data adalah kegiatan update data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN. 16. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah media penyimpanan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar, danlatau data lainnya. 17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada kuasa pengguna barang serta memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN. 18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada pengguna barang wilayah berupa kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB yang berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.
19.UnitAkuntansi.....1104 3
19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-EI, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada pengguna barang eselon I berupa kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W yang berada di bawahnya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I. 20. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada Kementerian NegaralLembaga berupa kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB-EI yang berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. 21. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 22. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
23. Unit AkUntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-EI, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 24. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian NegaralLembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-EI. Bagian Kedua Maksuddan Tujuan Pasal2 Pengaturan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada organisasi yang terkait dengan penatausahaan BMN guna memberikan persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam pelaksanaanpemutakhirandan rekonsiliasidata BMN.
BAB 11. ... /105 4
BAB II KEWENANGAN Pasal3 (1)
Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi pengaturan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN. BABIII REKONSILIASIINTERNAL DATA BMN PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA Pasal4
Kementerian NegaraJLembaga antara unit akuntansi keuangan setiap jenjang pelaporan.
melakukan rekonsiliasi internal dan unit akuntansi barang pad a
Pasal5 (1) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan: a. Setiap bulan pada tingkat satuan kerja; b. Setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang. (2) Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Penguna Anggaran (UAKPA). (3) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang menjadi bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. BABIV PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA Pasal6 (1) Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan. (2)
5
Pemutakhiran ..../I06
(2) Pemutakhiran dan rekonsiJiasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara: a. UAKPB dan KPKNL; b. UAPPB-W dan Kantor Wilayah DJKN; c. UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN. (3) Penerapan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Kementerian NegaraJ Lembaga. Pasal? (1) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. (2) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian NegaraJLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang menjadi bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara inl, BABV REKONSILIASI PADA BENDAHARA UMUM NEGARA PasalS (1) Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara dilakukan antara DJKN selaku Pengelola Barang dan DJPB setaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. antara KPKNL dan KPPN. b. antara Kantor Wrlayah DJKN dan Kantor Wilayah DJPB. c. antara Kantor Pusat DJKN dan Kantor Pusat DJPB. (3) Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap semester. (4) Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan rekonsiliasi antara Kementerian NegaraJLembaga dan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta rekonsiliasi antara Kementerian Negara! Lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (5)
6
Rekonsiliasi .....I10?
(5) Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang menjadi bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. BABVI PENYAJIAN HASIL REKONSILIASI DATA BMN Pasal9 (1) Hasil pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN. (2) Hasil pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan danlatau Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada setiap jenjang pelaporan KementerianNegara/lembaga. BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN. DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Pembinaandan Pengawasan Pasal10 (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN secara be~enjang terhadap Pengguna/Kuasa Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN secara berjenianq terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) metiputi, namuntidak terbatas pada: a. Kepatuhanpelaksanaan; b. Ketepatanwaktu; c. Kelengkapandan kebenarandata; d. Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi. (4) Pengguna barang dapat meminta bantuan aparat pengawas fungsional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2). Bagian..../I08 7
Bagian Kedua Pengendalian Pasal11 (1) Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN kepada Penggunal Kuasa Pengguna Barang dalam rangka pengendalian awal pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, selambat-Iambatnya 3 (tlga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN. (2) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sesuat ketentuan yang berlaku (3) Sebagai tindak lanjut atas pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang berwenang untuk: a. menerbitkan surat peringatan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau tidak melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang bertaku. b. menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Penerbitan surat peringatan dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kena (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN.
BA8 VIII..../109
8
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal12 Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2010. BABIX KETENTUAN PERAlIHAN Pasal13 Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN antara UAPB dan Kantor Pusat DJKN yang telah dilaksanakan pad a Tahun Anggaran 2009 tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal14 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta Pada tan9gal31 Desember2009 DIREKTURJENDERAL, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b, Kcpala Bagian Umum
ttd
HADIYANTO NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada: Yth. 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Para Sekretaris/Sekretaris JenderallSekretaris Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga; 4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan; 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan; 7. Direktur Barang Milik Negara I; 8. Direktur Barang Milik Negara II; 9. Direktur Hukum dan Informasi; 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 11 Para Kepala Kantor Wilayah DJKN di Seluruh Indonesia; 12 Para Kepala KPKNL di Seluruh Indonesia. 9
LAMPIRANI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAVAAN NEGARA NOMDR: PER-07/KNI2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MIUK NEGARA DALAM RANGKA PENVUSUNAN LAPORAN 8ARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINT AH PUSA T
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
A. LA TAR BELAKANG Data Barang Milik Negara (BMN) merupakan unsur data yang memiliki peranan penting dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baik dan anda!. Oleh karena itu, penyajian data BMN, baik dalam Laporan BMN, maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menjadi hal yang penting, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan. Dalam rangka meningkatkan keandalan Laporan BMN dan Laporan Keuangan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102lPMK.05/2009 tentang Tata Cara ReKonslliasl Barang MUll< Negara uaram Rangka Penyusunan Laporan Keuangan, diamanatkan perlunya dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara, baik antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan di internal Kementerian Negara/Lembaga, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Selain itu, diamanatkan juga untuk dilaksanakannya rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara, yakni antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Rekonsiliasi data BMN memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meminirnalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan. Oleh karena ltu, agar rekonsiliasi data BMN tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu diatur suatu aturan yang lebih rinci dalam bentuk tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN sebagai pedoman bagi para pelaku dalam melaksanakan rekonsiliasi data BMN.
B. RUANG LlNGKUP Rekonsiliasi data BMN dibagi dalam beberapa jenjang dan kelompok sebagai berikut:
1. Rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga, meliputi: i.
Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja antara Unit Akuntansi Kuasa Barang (UAKPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Ii. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Unit Akuntansi Pembantu Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Wilayah (UAPPA-W); 10
Pengguna (UAKPA); Pengguna Pengguna
iii. Rekonsiliasi Tingkat Eselon 1 antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1); IV. Rekonsiliasi Tingkat Pengguna antara Unit Akuntansi Pengguna (UAPB) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). 2. Rekonsiliasi antara Kementerian Kekayaan Negara, meliputi: i.
NegaralLembaga
Barang
dan Direktorat Jenderal
Rekonsiliasi Tingkat Satuan Ke~a antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
Ii. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; iii. Rekonsiliasi Tingkat Eselon 1 antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bersifat opsional. IV. Rekonsiliasi Tingkat Pusat antara Unit Akuntansi Pengguna (UAPB) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Barang
3. Rekonsiliasi antara Kementerian NegaralLembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi: i.
Rekonsiliasi Tingkat Daerah antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
Ii. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah Kekayaan Negara dan Perbendaharaan; iii
antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Rekonsiliasi Tingkat Pusat antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
C. KEBIJAKAN
REKONSILIASI
1. Ketentuan Umum a. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tidak menghapus kewajiban penyampaian laporan oleh masing-masingunit organisasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. b. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara langsung ataupun dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronis, namun tidak menghapus keharusan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasisesuai ketentuan yang berlaku. c. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan berupa penggunaan aplikasi, baik yang sudan ada maupun yang khusus dalam rangka pelaksanaanrekonsiliasidata BMN. 11
2. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN internal Kementerian NegaralLembaga a. Rekonsiliasi data BMN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan ke Departemen Keuangan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian NegaralLembaga, khususnya terkait dengan unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada masing-masing Kementerian NegaralLembaga. b. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki salah satu dari unit akuntansi barang atau unit akuntansi keuangan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang bertaku. c. Dalam hal Kementerian NegaralLembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP). maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah, eselon-I dan pusat dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja menjadi lampiran dari LBKP. LBP-EI, dan LBP. d. Dalam hal suatu - UAPPB-W pada suatu Kementerian NegaralLembaga hanya memiliki satu satuan ke~a, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja disampaikan juga kepada UAPPB-EI, Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB dan menjadi lampiran dari LBKP dan LBP-W. 3. Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi Barang dan Pengelola Barang.
data BMN antara
Pengguna
a. Rekonsiliasi data BMN dilakukan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian NegaralLembaga. b. Rekonsiliasi data BMN pada tingkat eselon-I bersifat tidak wajib dan tidak bersifat meniadakan keharusan pelaksanaan rekonslllasl tingkat pusat. c. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga secara ketentuan tidak memiliki unit organisasi yang bertindak selaku UAPPB-W, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan. d. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian NegaralLembaga hanya memiliki unit akuntansi barang dan tidak memiliki unit akuntansi keuangan, pelaksanaan rekonsiliasl tetap harus dilaksanakan. Sebaliknya, jlka suatu unit organisasi Kementerian NegaralLembaga hanya memiliki unit akuntansi keuangan, maka keharusan pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. e. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP). maka pelaksanaan rekonslliasi pada tingkat wilayah dapat ditiadakan. f.
Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian NegaralLembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
12
D. BAGAN ALUR REKONSILIASI Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN sangat berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan BMN, baik subyek, objek, maupun waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, alur pelaksanaan rekonsiliasi secara umum dapat digambarkan dalam bagan sebagaiberikut:
r-
- - - - - ~ IF----------r------H---
DJICIl
~- .... - Ditje.nPBN ,-"--I ----+ I I
I
I
+
liAPB
I:
:
4
UAPA
L
I
___ 1....J_ _ .-~~-.
L____."
UAPPB-W,-----.
-...
'-----r----,t,-J____ _ _
Knuwil ~
UAKPB
UAPPA-EJ
_
J
I II.-~--~ I._.- I DitenPBN Kanwil __ .___
UAP?A·W
I
--1- -- -:. ·_iL-__·--·---,-1---------'---- -- ------I
-
J
~ .... w. _
I I
.
:
.
I:
................ ..1
t:APPB-El
'
I I I
~ t ~----.--------~----------r +-1------ __:
'-----.--r: --'
".-,
r
I
t ---_.- KPD'L ---I
KPPN
------
UAKPA
- - -r__-:-__=__=_=- __= __~+---~-~-~-~-~-~-~-~·~j-t ~~~~
_J
~----~. - - ..
Keterangan: ---+ Alur pelaporan ._..._..._.-. Alur rekonsiliasi
E. JADWAL REKONSILIASI 1. Rekonsiliasi Internal KernenterianNegaraiLembaga pada : a. tingkat Satuan Kerja, antara UAKPB dan UAKPA, dilakukan setiap: i. bulan sebelum tanggal penyampaian Laporan Keuangan kepada KPPN; ii. semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL; 13
b. tingkat wilayah. antara UAPPB-W dan UAPPA-W. dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang PenggunaWilayah (LBP-W) kepada kantor wilayah DJKN; c. tingkat eselon-l, antara UAPPB-EI dan UAPPA-EI. dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang PenggunaEselon 1(LBP-EI) kepada kantor pusat DJKN (opsional); d. tingkat pusat. antara UAPB dan UAPA. dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada kantor pusatDJKN. 2. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN antara Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara Semester 1 Unit Organisasi
Terlma
Proses dan Rekonsiliasi
Kirim
UAKPA/B
-
s.d 7 Juli
10Juti2XX1
jJ. UM>PAfB..W
2 hari 12 Jw 2XX1
3 hari
15Juli 2XX1
jJ. UM>PAlB-E1
2 han 17 Juli 2XXl
3hari
20 Juli 2XXl
D UM>A/B
2 hari 22 Juli2XXl
3 hari
25 Juli 2XX1
jJ. Menleri Keuangan
Waktu Pen!liriman
1hari
-
26 Juli2XXl
-
3. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasidata BMNantara KementerianNegaralLembaga dan Bendahara Umum NegaraTahunan Unit Organisasl
Terima
Proses dan Rekonsillasi *1
Klrim
UAKPAIB
.
s.d. 17Januan
20 Januari2XX2
6 hali
29 Januari 2XX2
jJ. UM>PAfB..W
3 hali 23 Januari 2XX2
jJ. UM>PAlB-E1
3 hari 02 Februari2XX2
6 hari
08 Februari2XX2
17 han
Tanggallerakhir Februari2XX2
D UM>AIB
2hali 10 Februari2XX2
jJ. Menteri Keuangan
Waktu Penairiman
1 atau 2 hari
.
Tanggallerakhir Februari 2XX2
.) Rekonsilasi semesterII dan tahunan.
14
.
4. Pelaksanaan Semesteran
rekonsiliasi
data
BMN
pada
Bendahara
Umum
Negara
KPKNL
Kanwil DJKN
KP DJKN
5. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara Tahunan
KPKNL
Kanwil DJKN
KP DJKN
Keterangan Tahun 2XXladalah untuk tahun angaran berjalan, Tahun2XX2adalah untuk satutahun setelah tahun anggaran berakhir(tahunanggaran berikutnya).
DIREKTUR JENDERAL, Salin an sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kelcayaan Negara
u.b.
ttd HADIYANTO NIP 060076790
Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara NIP 060069280
15
LAMPIRANIl PERATURAN OIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER..o7IKNI2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA OALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN 8ARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANOAN PEMERINTAH PUSAT
PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MIUK NEGARA UNGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PENGGUNAIKUASA PENGGUNA DAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
A. JENJANG REKONSILIASI 1. Rekonsiliasi data BMN lingkup internal Kementerian Negara/ Lembaga (KILl dibagi dalam beberapa jenjang sebagai berikut : a. Tingkat satuan kerja, antara unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPBl dan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA); b. Tingkat wilayah, antara unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah (UAPPB-W) dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W); c. Tingkat eselon I, antara unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon I (UAPPB-E1) dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I (UAPPA-E1); d. Tingkat pengguna. antara unit akuntansi pengguna barang (UAPB) dan unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA).
2. Penerapan rekonsiliasi data BMN internal KlL pada setiap jenjang disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing KlL. 3. Rekonsiliasi data BMN internal KlL pad a tingkat wilayah dan eselon I bersifat opsional sesuai dengan struktur organisasi masing-masing KlL. B. REKONSILIASIINTERNAL
KIL PADA TINGKAT SATUAN KERJA
1. Dokumen sumber rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja a. Dokumen transaksi BMN, yang meliputi: j_ Surat Perintah Membayar (SPM) realisasi belanja pembentuk BMN; ii. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) realisasi belanja pembentuk BMN; iii. Risalah lelang atas pelaksanaan penjualan BMN dengan cara lelang; iv. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN b. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada UAKPB beserta Arsip Data Komputer (ADK) c. laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga Kuasa Pengguna Anggaran (lKKL-KPA) pada UAKPA, beserta Arsip Data Komputer. d. Dokumen lainnya terkait BMN yang dianggap perlu dalam pelaksanaan rekonsiliasi, antara lain: i. Dattar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), khususnya yang terkait BMN; ii Rekapitulasi dala mutasi BMN per jenis transaksi. .iii. Daftar SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan.
16
2. Ketentuan umum pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja a. Rekonsiliasitingkat satuan keria terdiri atas: i. rekonsiliasisaldo awal; Ii. rekonsiliasitransaksi periode berjalan; iii. rekonsiliasiPNBPyang bersumberdari pengelolaanBMN. b. Hasil rekonsiliasiberupa nilai BMN yang disepakatidituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasidengan format sebagaimanadiatur dalam Lampiran ll.a, lI.b, dan lI.e Peraturanini, dengan dilampiri: i. Register PengirimanlPenerimaanData SIMAK-BMNxe SAK, yang tetah ditandatanganioleh petugas SIMAK-BMNdan petugas SAK; Ii. LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab UPKPB atau yang dikuasakan sesuai ketentuanyang berlaku; iii. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPA atau yang dikuasakan sesuai ketentuanyang berlaku; IV. Data dan dokumenlain yang dianggappenting. e. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB dan UAKPA, atau pejabatlstaf yang ditunjukldikuasakan. d. Berita Aeara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LKKL-KPA dan LBKP yang disampaikan oleh satuan ke~a kepada KPPN, KPKNL dan unit akuntansi pada jenjang di atasnya. e. Dalam hal pada saat rekonsiliasi te~adi koreksi data yang mengharuskan dilakukannyaperbaikanatas LBKP atau LKKL-KPA,maka LBKPatau LKKLKPA harus diperbaiki dan disusun ulang serta ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB atau UAKPA, untuk kemudian disampaikan kepada unit akuntansijenjang berikutnyadan KPKNUKPPN. f.
Koreksi atas LBKP atau LKKL-KPA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.
3. Unsur data rekonsiliasl data BMN tingkat Satuan Kerja a. BMN yang disajikan dalam Berita Aeara Rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomptabelmenurut perkiraanlakun neraca sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku,meliputi: i. Aset Lancar - Persediaan Ii. Aset Tetap - Tanah - Peralatandan Mesin - Gedungdan Bangunan - Jalan, Irigasidan Jaringan - KonstruksiDalam Penqerjaan - Aset Tetap Lainnya iii. Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud - KemitraanDenganPihak Ketiga - Aset Lain-Lain, berupa aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasionalPemerintah 17
b. Penyajian nilai BMN per perkiraan/akun neraca pada Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dirinci hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran, kecuali perkiraanJakunjalan, irigasi, dan jaringan dirinci hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran (534xx). c. Penyajian BMN ekstrakomptabel pada Berita Acara berupa total nilai BMN ekstrakomptabel. Penyajian secara rinci dilakukan pada LBKP periode berjalan. d. Penyajian nilai BMN berupa Persediaan dilakukan hanya pada saat rekonsiliasidata BMN periode semesteran dan tahunan. 4. Periode pelaksanaan rekonsiliasi data B_MNtingkat Satuan Kerja a. Rekonsiliasi internal tingkat satuan kerja antara UAKPB dan UAKPA dilakukan setiap bulan dan setiap semester. Akan tetapi, agar LBKP dan LKKL-KPA Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasi setiap tahun. Adapun periode rekonsiliasi adalah sebagai berikut: i. Setiap bulan, sebelum dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN, sesuai jadwal pada Lampiran I Peraturan iFin=i.=========9 Misalnya, rekonsiliasi bulanan untuk I.YPERIODE bulan April 2010, di dalam Berita Acara Rekonsiliasi disajikan: 0141/1110
Ii. Setiap semester, dalam rangka penyusunan LBKP semesteran dan LKKL-KPA semesteran sebelum dilakukan rekonsiliasi antara satuan kerja dan BUN, sesuai jadwal pada Lampiran I Peraturan ini. Misalnya, rekonsiliasi semesteran untuk I.YPERJODE Semester I Tahun 2010, di dalam Berita Acara Rekonsiliasi disajikan: 5 1 1 1 1 1 1 1 0 q,eriode>
iii. Setiap tahun, dalam rangka penyusunan penyusunan LBKP tahunan dan LKKL-KPA tahunan sebelum dilakukan rekonsiliasi antara satuan kerja dan BUN, sesuai jadwal pada Lampiran I PiFe~r~a~tu~ra~n~in=i.=======u Misalnya, rekonsiliasi tahunan untuk l.yPERJODE Tahun 2010, di dalam Berita Acara Rekonsiliasi disajikan: 9 1 9 1 1 1 1 1 0
b. Dalam rangka kebutuhan penyusunan LBKP audited dan LKKL-KPA audited dapat dilakukan rekonsiliasi tingkat satuan kerja, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Prosedur rekonsiliasi tingkat Satuan Kerja
saldo awal dalam rangka rekonsiliasi
data BMN
a. Saldo awal merupakan nilai BMN dalam LBKP dan LKKL-KPA untuk posisi per tanggal1 periode rekonsiliasidata BMN. 18
Misalnya : i. Rekonsiliasi bulanan: rekonsiliasi suatu satuan kerja bulan April 20xx, mak.a saldo awal LBKP dan LKKL-KPA adalah nilai BMN per 1 April 20xx. ii. Rekonsiliasi semesteran: rekonsiliasi suatu satuan kerja semester I tahun 20xx, maka saldo awal LBKP dan LKKL-KPA adalah nilai BMN per 1 Januari 20xx. iii. Rekonsiliasi tahunan: rekonsiliasi suatu satuan kerja tahun anggaran 20xx, maka saldo awal LBKP dan LKKL-KPA adalah nilai BMN per 1 Januari 20xx. b. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN harus menyajikan nilai BMN menurut LBKP dan LKKL-KPA di dalam Lampiran Berita Acara berdasarkan saldo akhir periode sebelumnya. Dalam hal terjadi perbedaan, maka nilai yang disepakati sebagai nilai saldo awal dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN harus disajikan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. e. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi berikutnya, rekonsiliasi saldo awal dimaksudkan untuk menjaga konsistensi nilai BMN pada awal periode rekonsiliasi dengan nilai BMN periode rekonsiliasi sebelumnya yang telah disepakati berdasar akun neraea. d. Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahanlkoreksi nilai saldo
awal BMN yang tersaji dalam LBKP dan/atau LKKlL satker audited. e. Dalam hal terjadi perubahan saldo awal yang mengak.ibatkan inkonsistensi nilai saldo awal, maka perubahan dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dalam Lampiran Berita Aeara Rekonsiliasi dengan disertai penjelasan mengenai perubahan yang ada. 6. Prosedur rekonsiliasi periode berjalan dalam rangka rekonsiliasi data BMN tingkat Satuan Kerja a. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencoeokkan data transaksi BMN yang diinput dalam SIMAK-BMN tingkat UAKPB dan SAK tingkat UAKPA pada periode yang sama. Misalnya: rekonsiliasi bulan April 20xx dilakukan dengan meneoeokkan data transaksi BMN yang diinput dalam SIMAK BMN dan SAK pada bulan Apr" 20xx. b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dieatatldibukukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. e. Rekonsiliasi transaksi periode berialan terdiri dari: i. Rekonsiliasi transaksi keuangan pembentuk BMN, dan Ii. Pemutakhiran data transaksi non keuangan pembentuk BMN. d. Rekonsmasi transaksi keuangan pembentuk BMN adalah kegiatan pencocokan data realisasi belanja APBN pembentuk BMN, meliputi: i. Transaksi belanja modal, dan Ii. Transaksi belanja non modal. 19
e. Rekonsiliasi transaksi keuangan pembentuk BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan antara niJai realisasi belanja pembentuk BMN pada SAK dengan nilai mutasi tambah BMN intrakomptabel yang berkenaan dengan realisasi belanja APBN pada SIMAK-BMN selama periode berjalan. Pencocokan dilakukan dengan cara membandingkan data SPM dan SP2D pembentuk BMN antara hasil olahan SAK dan hasil olahan SIMAK-BMN. f.
Pencocokan data SPM dan SP2D pembentuk BMN antara SAK dan SIMAKBMN meliputi: i.
Nilai SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan menurut jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran, kecuali belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran; ii. Nilai SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan menurut jenis akun neraca BMN. g. Proses pencocokan data SPM/SP2D pembentuk BMN antara SAK dan SIMAK-BMN, sekurang-kurangnya harus menyajikan data dan informasi mengenai penambahan nilai BMN intrakomptabel yang diperoleh dari realisasi beJanjamodal periode berjaJan menurut jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeJuaran kecuali beJanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja modal pembentuk BMN intrakomptabel. h. RekonsiJiasi data transaksi keuangan pembentuk BMN harus mengungkapkan ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses pencocokan data, yang sekurang-kurangnya meliputi: i. Nilai BMN yang diperoJeh dari realisasi belanja non modal menurut jenis belanja non modal hingga 2 (dua) digit mata anggaran pengeJuaran disertai daftar SPMlSP2D belanja non modal pembentuk BMN. ii. Nilai reaJisasi beJanja modal hingga periode berjalan yang belurnltidak membentuk niJai BMN intrakomptabel untuk tiap-tiap jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran kecuali beJanjamodal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja modal, termasuk namun tidak terbatas pada: - realisasi belanja modal pembentuk BMN ekstrakomptabel - realisasi belanja modal yang tidak terkapitalisasi sebagai BMN intrakomptabel iii. NiJairealisasi belanja modal pembentuk BMN yang tidak sesuai antara jenis belanja modal dan jenis akun neraca menurut jenis belanja modal hingga 4 (empat) digit mata anggaran pengeluaran kecuali belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hingga 5 (lima) digit mata anggaran pengeluaran disertai daftar SPM/SP2D belanja modal pembentuk BMN. i.
Pemutakhiran data transaksi non keuangan BMN dilakukan dalam rangka pengiriman data mutasi BMN dari SIMAK-BMN oleh UAKPB kepada SAK oleh UAKPA. Rekonsiliasi transaksi non keuangan BMN meliputi mutasi tambah dan mutasi kurang BMN periode berjalan.
20
7. Prosedur rekonsiliasi data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN tingkat Satuan Kerja a. Rekonsiliasidata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PengelolaanBMN dimaksudkanuntuk: i. Melakukan pencocokan data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMNantara: - Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran pada SAK berdasarkandokumen sumber sesuai ketentuan seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PNBP dari pengelolaanBMN, - Dokumen sumber kegiatan pengelolaan BMN yang terkait dengan PNBP seperti risalah lelang, kontraklpe~anjian, putusan pengadilan, dan lain sebagainya, ii. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan PNBP yang harus disampaikan oleh UAKPB dalam rangka penatausahaanBMN. b. PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN meliputi semua jenis PNBP yang dihasilkandari semua jenis kegiatan pengelolaanBMN, berupa: i. PemanfaatanBMN; ii. PemindahtangananBMN; iii. PenghapusanBMN;dan/atau iv, Penerimaan lainnya, yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - Penerimaan yang diperoleh dari pembayaran tagihan tuntutan ganU
rugi yang terkait dengan BMN, - Penerimaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang terkait BMN, - Peneriman yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasfungsional yang terkait dengan BMN, - Penerimaanyang diperoleh sebagai akibat dan kegiatan penggunaan BMN. c. Rekonsiliasi PNBP yang bersumber dari Pengelolaan BMN sekurangkurangnyamengungkapkan: i. Nilai PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN periode berjslan menurutjenis penerimaan ii. Data SSBP yang mengakibatkan PNBP yang bersumber dari pengelolaanBMN periode berjalan.
C. Rekonsiliasi internal K1L tingkat wilayah, tingkat eselon I dan tingkat pusat Prosedur rekonsiliasiinternal KIL tingkat wilayah, tingkat eselon I dan tingkat pusat dapat dilaksanakan sebagaimana rekonsiliasi pada tingkat satuan kerja, berdasarkan hasil penghimpunan data dan informasi dari unit akuntansi yang berada di lingkupwilayahnya.
1. Dokumen sumber i. Berita acara rekonsiliasiinternal data BMN; ii. Laporan Barang Kuasa PenggunalPengguna-Wilayah/Pengguna-EselonI; dan iii. Dokumenlain yang dianggap perlu. 21
2. Ketentuan umum a. Rekonsiliasidata BMN terdiri atas: i. rekonsiliasisaldo awal; li. rekonsiliasitransaksi periode berjalan; iii. rekonsiliasiPNBP yang bersumberdaripengelolaanBMN. b. Hasil rekonsiliasiberupa nilai BMN yang disepakatidituangkandalam Berita Acara Rekonsiliasidengan format sebagaimanadiatur dalam Lampiran Il.a dan lI.b Peraturanini, dengan dilampiri: i. LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab UPKPBatau yang dikuasakan; ii. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPA atau yang dikuasakan; iii. Datadan dokumen lain yang dianggappenting. c. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggungjawab unti akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan, atau pejabatlstaf yang ditunjukldikuasakan. d. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LKKL dan LBP yang disampaikanoleh UAPPA-W kepada Kanwil DJPB, UAPB-Wkepada Kanwil DJKN, UAPPA-E1dan UAPAkepada KantorPusat DJPB, serta UAPPB-E1 dan UAPB kepada Kantor Pusat DJKN dan unit akuntansl pada jenjang di atasnya. e. Dalam hal pada saat rekonsiliasi te~adi koreksi data yang mengharuskan dilakukannya perbaikan atas LBP atau LKKL, maka LBP atau LKKL harus diperbaiki dan disusun ulang serta ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB atau UAKPA, untuk kemudiandisampaikan kepada unit akuntansi jenjang berikutnyassrta KanwilDJKN/DJPBdan KantorPusat DJKN/DJPB. f.
Koreksi atas LBP atau LKKL dilaksanakan sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku.
3. Unsur data rekonsiliasi a. BMN yang disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomptabelmenurut perkiraanlakunneraca sesuai peraturanperundangundanganyang berlaku, meliputi: i. Aset Lancar - Persediaan Ii. Aset Tetap - Tanah - Peralatandan Mesin - Gedungdan Bangunan - Jalan, Irigasidan Jaringan - KonstruksiDalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya iii. Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud - KemitraanDenganPihak Ketiga - Aset Lain-Lain, berupa aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasionalPemerintah
22
b. Penyajian nilai BMN per per1
4. Periode pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN internal Kementerian Negaral Lembaga pada tingkat wilayah, eselon I dan Pengguna dilakukan setiap semester. Akan tetapi, agar LBKP dan LKKL-KPA Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasi setiap tahun.
5. Prosedur rekonsiliasi saldo awal a. Saldo awal merupakan nilai BMN dalam LBP dan LKKL per tanggal 1 periode rekonsiliasi data BMN. b. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN harus menyajikan nilai BMN menurut LBP dan LKKL di dalam Lampiran Berita Acara berdasarkan saldo akhir BMN periode sebelumnya. Dalam hal terjadi perbedaan, maka nilai yang disepakati sebagai nilai saldo awal dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN harus disajikan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi, dengan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang ada. c. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi berikutnya, rekonsiliasi saldo awal dimaksudkan untuk menjaga konsistensi nilai BMN pada awaf periode berjafan dengan nilai BMN periode sebelumnya yang telah disepakati. d. Rekonsiliasi safdo awal difakukan dengan membandingkan nilai saldo akhir BMN periode rekonsiliasi sebelumnya dengan nilai saldo awal BMN periode rekonsiliasi menurut akun neraca dan per satuan kerjalwilayah/eselon-1.
6. Prosedur rekonsiliasi periode berjalan a. Rekonsiliasi periode berjalan dimaksudkan untuk mencocokkan data transaksi periode berjalan yang terkait dengan BMN pada SIMAK-BMN dan SAK. b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatatldibukukan sebagai bagIan dari pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. c. Rekonsiliasi periode berjalan dilakukan dengan melakukan pencocokan data: i. nilai mutasi periode berjalan BMN pada SIMAK-BMN dengan perubahan nilai BMN pada neraca SAK; atau Ii. nilai saldo akhir BMN per perkiraanJakun neraca pada neraca SIMAKBMN dengan nilai saldo akhir BMN pada neraca SAK.
23
d. Pencocokan data dalam rangka rekonsiliasi periode be~alan dilakukan menurut perkiraanlakun neraca per UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EI yang berada dalam lingkup wilayah kerja masing-masing sesuai dengan jenjang pelaporan.
7. Prosedur rekonsiliasi data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN a. Rekonsiliasi data PNBP yang bersumber dari Pengelolaan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data PNBP antara: i. LKKL berupa Laporan Realisasi Anggaran pada SAK
BMN
Ii. LBP berupa Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari unit akuntansi barang. b. PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN meliputi semua jenis PNBP yang dihasilkan dari semua jenis kegiatan pengelolaan BMN. berupa: i. Pemanfaatan BMN;
Ii. Pemindahtanganan BMN; iii. Penghapusan BMN; dan/atau iv. Penerimaan lainnya. yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - Penerimaan yang diperoleh dari pembayaran tagihan tuntutan ganti rugi yang terkait dengan BMN. Penerimaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang terkait BMN. Peneriman yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan aparat
pengawas fungsional yang terkait dengan BMN. Penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari kegiatan penggunaan BMN. c. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Pengelolaan BMN dilakukan dengan melakukan pencocokan antara data nilai PNBP dalam Laporan PNBP dari UAPP8-W/EI atau UAPA dan nilai PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran dan UAPPA-WIEI atau UAPA. d. Pencocokan data dalam rangka rekonsiliasi PNBP dilakukan menurut jenis penerimaan per UAKPB/UAPP8-WIUAPPB-EI yang berada dalam wilayah kerja sesuai jenjang pelaporan. Format Berita Acara Rekonsiliasi tingkat wilayah, eselon I, dan pusat sebagaimana diatur dalam Lampiran lI.a dan ll.b Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini.
DIREKTUR JENDERAL.
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b.
HADIYANTO NIP 060076790
Kepala Bagian Umum Anugrab Komara NIP 060069280
24
LAMPIRAN Il.a PERATURAN D1REKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER"()7 IKNI2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKON51UA51 DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN 6ARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARAllEMBAGA KOPSURAT BERITAACARA REKONSILIASIINTERNALDATA BARANG MIUK NEGARA PADA.................•.........<1> . NOMOR: <2> . Pada hari ini ....<3> ...., tanggal ...<4> ... bulan ......<5> ........ tahun .....<6> ...... , bertempat di ....... <7> ....... , kami yang bertandatangan di bawahini: I.
Nama ...................... <8> . NIP : <9> .. Jabatan : <10> . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada <1> , untuk selanjutnyadisebut Pihak Pertama;
II.
Nama ........................ <11> . NIP : <12> .. Jabatan : <13> . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab unit akuntansi keuangan pada <1> , untuk selanjutnyadisebut Pihak Kedua;
rnenyatakan bahwa telah rnelakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal <1> dengan cara rnembandingkandata BMN pada Laporan Barang PenggunalKuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga (LKKlL) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode <14> dengan hasil Sebagaiberikul: I. Hasil RekonsiliasiData BMN: No
Akun Neraca
Rincian teriampir.
25
KOP SURAT
-2 II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode <14> , dan apabJladi kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
....................<10>
.
.
<13>
.
..................<8>
.
..
<11>
..
NIP
..
NIP
<12>
..
<9>
Mengetahui, Kepala KantorlSekretaris UtamalSekretaris JenderaVDeputi*).......<1>.....
....................<15> :
.
NIPfNRP
.
<16>
*) pilih salah satu yang paling sesuai.
26
CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA 1. Oiisi dengan nama unit organisasi/instansi
(nama Satuan Ke~aN\IilayahlEselon
1/ Kementerian Negara/Lembaga) 2. Oiisi dengan nomor berita acara 3. Oiisi dengan hari waktu pembuatan berita acara 4. Oiisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara
5. Oiisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara 6. Oiisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara 7. Oiisi dengan tempat pembuatan berita acara
8. Oiisi dengan nama penanggungjawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan
9. Oiisi dengan NIP penanggungjawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan 10. Oiisi dengan jabatan penanggungjawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan 11. Oiisi dengan nama penanggungjawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan 12.0iisi dengan NIP penanggungjawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan 13.0iisi dengan jabatan penanggungjawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan 14.0iisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi intemal. Misalnya rekonsiliasi bulan januari tahun anggaran 2010, maka diisi dengan "Bulan Januari Tahun Anggaran 2010" 15. Oiisidengan nama pimpinan unit organisasilinstansi 16.Oiisi dengan NIP/NRP pimpinan unit organisasilinstansi
OIREKTURJENDERAL,
ttd Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat lenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum Anugrah Komara NIP 060069280 27
HAOIYANTO NIP 060076790
LAMPIRAN lI.b PERATURAN DlREKTUR JENDERAl KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER.o7 IKNI2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MlliK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MlliK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPUSAT
FORMAT LAMPIRAN BE RITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN LlNGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA ILPERIOOE
I.TANDA TANGAN
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASIINTERNAL
t....... n
I
b",na
[IJ/CD
III. UNIT ORGANISASI I. !(ode
~I 1
I~ I
2.~ma
IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LAW YANG MENJADI SAlDO AWAl UNTUK PERIODE BERJALAN PERKIRMNNERACA
NO
A
.
SIMAK-8MN
SAl(
ASETLANCAR
KESEPAKATAN
AI P~sedlarm
ASETTETAP Tanah 8.2 Peraiatan dan Mesln 83 Gedung dan Bangunan 8.4 Jal.... lrig.. ~dan Jarlngon 85 Aset Tetap lainnya 8.6 Kon>truksiOalamp..... ",j•• n C ASETLAJ;NYA (,1 _I TIdak8erwujud (.2 Ase! Laln-ialn 0 SU8JUMLAii 1A+8+O E Eksttakomptabel F TOTAL(O+E) 8
8.1
V. DATA KOREKSI AUDIT SAlOOAWAlNILAI BMN
.~
PERKIRAANNERACA
NO I
A
...,1 8 8.1 8.2 83 8,4 85 8.6 C C.I (.2
SALDOAWALsesELUM KOfIEI<SI
KOfIEI<SI
...
TAM8A1i
In
ASETLANC.AR Persed\aan ASETTETAP Tanah Pefala~n dan Mesln Gedung dan Bangunon Jalan,lrigas\ dan Jorlng... AseIT.tap Lainnya Konstruksi OalamPeng...jaan ASETLAINNYII _I TIdak BelWUjud "sel Lain-laln
rS~
U E. Ekstrakomptabel I'UIAL~)
28
KURANG
'"
SIILDOIIWALSETELAIi KOREKSI
~"~~~~
It PERIODE
I.TANDATANGAN
LAMPIRAN BERITA ACARA
~~l
REKONSILIASIINTERNAL
ba,.,.,
CD I o:::J (bulaMmt/'U'w'l>
In. UNIT ORGANISM I
I
I.Kode
2. Nama
I I
-1
I I-[IJ-I
<es8:w\-b
<>agio"
I I
1
<Wf,~"'>
I -I I I
1
1
--
I I -I I I 1- o:::J
""",.>n>
I I
VI. REALISMI BELANJA PEMBENTUK BMN PERKlRAANNERACA
NO
Belanja Modal
Belanja Sarang
1
8elanja Non Modal Belanja Bantuan 5~laI
,
Total
Belanja Loinnya
~
A A.I 8 8.1 8.2 8.3 8.4 85 8.6 C
A5ETLANCAR Persediaan ASETTETAP Tanah Peralatan dan Mesln Gedung dan Sangunan Jalan. lriga,;, dan Jaringan Aset Tetap lainnya Kenstruks! Dalam Pengerjaan ASET lAINNYA (,1 Aset TIdak 8erwujud (,2 Aset laln-laln D
E.
•
SU6 TUTAL lA+6+C)
!
Ekstrakomptabel lUIAllU+1:)
VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode ...... Tahun Anggaran ..<20xx> .. adalah sebesar Rp dengan rinciansebagaiberikut: a. b. VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Saldo awal periode ...... Tahun Anggaran ..<20xx> .. terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp dengan rincian penjelasansebagaiberikut:
a.
..
.
b. .. .. Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp .... dengan rincian penjelasan sebagaiberikut:
a.
.
..
b. . .. Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp .... dengan rincian penjelasansebagai berikut:
a.
..
..
b.
..
..
29
CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA LAMPI RAN lI.b
I.
TANDA TANGAN Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang atau pejabat/staf yang ditunjuk/dikuasakan.
II.
PERIODE Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi sebagai berikut: a. Dua digit awal diisi dengan 2 digit bulan untuk rekonsiliasi bulanan, 81 atau 82 untuk semester I atau semester II, atau diisi dengan angka 99 untuk tahunan, b. Dua digit akhir diisi dengan 2 digit tahun.
III.
UNIT ORGANISASI Diisi dengan kode dan nama unit organisasi yang menjalankan rekonsiliasi sesuai jenjang unit organisasi pelaksanaan rekonsillasi (UAKPB/UAPPBW/UAPPB-ES1/UAPB)
IV.
SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI 8ALDO AWAL UNTUK PERJODE BERJALAN Untuk pelaksanaan rekonsiliasi pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN harus menyajikan nilai BMN menurut LBKP dan LKKL-KPA berdasarkan saldo akhir BMN periode sebelumnya. Kolom dan baris dalam tabel diisi dengan nilai saldo akhir periode yang lalu yang menjadi saldo awal periode berjalan menurut SAK, SIMAK-BMN dan kesepakatan nilai diantara keduanya. Diharapkan nilai kesepakatan adalah nilai menurut SAK maupun SIMAK-BMN sehingga tidak terdapat selisih diantara keduanya. Dalam hal terjadi perbedaan, maka nilai yang disepakati sebagai nilai saldo awal dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN harus disajikan pada bagian pengungkapan lain-Jain dengan disertai penjeJasan mengenai perbedaan yang ada.
V.
DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahan/koreksi nilai saldo awal BMN, kecuali hal-hal yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti koreksi audit dalam rangka pembentukan nilai LBP/KP audited.
Kolom dan baris dalam tabel diisi bila terdapat koreksi audit terhadap saldo awal, terutama untuk rekonsiliasi tahunan yang terdapat koreksi audit dari BPK. VI.
REALISASI BELANJAPEMBENTUKBMN Diisi dengan realisasi belanja yang terkapitalisasi hanya untuk periode berjalan (bukan akumulasi), untuk masing-masing jenis belanja modal maupun nonmodal (belanja barang, belanja bantuan soslal maupun belanja lainnya) yang bersumber dari APBN tahun berjalan. 30
VII.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN Diisi dengan pengungkapan besaran nilai PNBP hanya untuk periode berjalan (bukan akumulasi), disertai dengan rincian dan masing-masing kelompok pengelolaan BMN (misal sewa, penjualan, dan sebagainya)
VIII.
PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Diisi dengan pengungkapan selisih saldo awal, koreksl audit dan selisih nilai mutasi dengan realisasi belanja (yang biasanya disebabkan oleh transaksi nonkeuangan) maupun pengungkapan lainnya yang berkaitan dan diperlukan dalam rekonsiliasi internal periode berjalan.
DIREKTUR JENDERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. KepalaBagian Umum Anugrah Komara NIP 060069280
31
ltd HADIYANTO NIP 060076790
LAMPIRAN lI.e PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER..Q7 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSIUASI DATA BARANG MIUK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSIUASI DATA BMN LlNGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA PADA TINGKA T SATUAN KERJA LAMPIRAN BERITAACARA DAFTAR SPM/SP2D
.._~_=~,_.... ~
Kode
.
III. UNIT ORGANISASI
""'--',-:_.=.',...::; ... _""
. L'--'''_~,_=:;.;:_;;:;'!-_._--" .,
_J.. . [#
Nama
......
IV.
DAFTARSPM/SI'2D BELANIAMODAl PEMBENTUKBMN A
TOt Jd>H
s
"'
..
• J opobJIotidolemencuJUlpi dopat ditombonkanpodo r~nlbot'ter~d;';
V. DAFTARSPM/SP2D BELANIANON MODAL PEMBENTUKBMN
J.
TG
• WI'
T
s"'s".
.. "
"')opabJlOtitJolf~tKvk4IPi dopot ditomOohfcMp"oo lernbort~Hndlr{
VI. NO
DAFTARSPM/SP2D BELANJAMODALYANGTIDAK/BELUMMEMBENTUKBMN
NO. SP'1D TGL5nD
JN5.U
URA...... JN5NlANJ.
UftAANCiAH
32
1
CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASIINTERNAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA LAMPtRAN Il.e
I.
TANDA TANGAN Diisi dengan tanda tangan penanggung
jawab I kuasa penanggung jawab Unit
Akuntansi Keuangan dan Barang II. PERIODE Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasisebagai berikut: a. Dua digit awal diisi dengan 2 digit bulan untuk rekonsiliasi bulanan. 81 atau 82 untuk semester I atau semester II, atau diisi dengan angka 99 untuk tahunan; b. Dua digit akhir diisi dengan 2 digit tahun III. UNIT ORGANISA81 Diisi dengan kode dan nama unit organisasi yang menjalankan rekonsiliasi sesuai jenjang unit organisasi pelaksanaan rekonsiliasi (UAKPB1UAPPB-WIUAPPBE81/UAPB) IV. DAFTAR 8PM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN Diisi dengan rincian 8PM/SP2D belanja modal hanya periode berjalan, dengan total rupiah SPPA (total asset dalam SPM/SP2D tersebut). Bila terjadi selisih (karena tidak terkapitalisasi maupun hal lainnya) supaya diungkapkan dalam tampiran ini. V. DAFTAR SPM/8P2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUKBMN Diisi dengan rincian SPM/8P2D belanja non modal hanya periode berjalan. dengan total rupiah SPPA (total asset dalam SPM/SP2Dtersebut). VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIOAKIBELUM MEMBENTUK BMN . Oiisidengan rincian 8PM/SP20 belanja modal yang tidaklbelum membentuk BMN hanya pada periode berjalan, karena tidak terkapitalisasi maupun hal lainnya dan dicatatkan dalam kolom keterangan.
OIREKTURJENOERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b, Kepala Bagian Umum Anugrah Komara
NIP 060069280 33
ttd HADIYANTO NIP 060076790
LAMPIRAN III PERATURAN DlREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER.Q7 IKNI2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSIUASI DATA BARANG MIUK NEGARA OALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN SARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPUSAT
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN ANT ARA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DAN DIREKTORA T JENDERAL KEKA YAAN NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PENGGUNAIKUASA PENGGUNA DAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
A. JENJANG PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN
1. Pemutakhirandan rekonsiliasidata SMN antara KementerianNegara/Lembaga (KlL) dan PengelolaSarang cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negaradibagi dalam beberapajenjangsebagaiberikut: a. Tingkat satuan kerja, antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Sarang (UAKPS) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pemetaanpelaksanaanrekonsiliasiantara UAKPS dan KPKNL dilakukan berdasarkanwilayah kabupaten/kotayang menjadi wilayah keqa KPKNL dan lokasisatuankerja UAKPS; b. Tingkat wilayah, antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Sarang Wilayah (UAPPB-W) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KanwilDJKN). Pemetaanpelaksanaanrekonsiliasiantara UAPPBW dan KanwilDJKNdilakukanberdasarkanwilayah provinsilkabupaten/kota yang menjadiwilayahkerja KanwilDJKNdan lokasi KorwiVKanwilKlL; c. Tingkateselon I, antara UnitAkuntansiPembantuPenggunaSarangEselon I (UAPPS-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) cq. Direktorat Sarang Milik Negara I dan Direktorat SarangMilik NegaraII; d. Tingkatpusat, antara Unit Akuntansi PenggunaSarang(UAPS)dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) cq. DirektoratSarangMilik NegaraI dan DirektoratSarangMitik NegaraII. 2. Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data SMN pada setiap jenjang disesuaikandenganstruktur organisasimasing-masingKlL. 3. Pemetaanwilayah kerja KPKNL dan Kanwil DJKN sebagaimanadiatur dalam LampiranV Peraturanini. B. UNSUR DATA PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN.
a. BMN yang disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi adalah nncran BMN intrakomptabelmenurut perkiraanllilkunneraca sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku,meliputi: i. Aset Lancar,meliputi: - Persediaan
34
Ii. AsetTetap, meliputi: - Tanah Gedung dan 8angunan Peralatan dan Mesin Ja!an, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan iii. Aset Lainnya, meliputi: - Aset Tidak Berwujud - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Aset Lain-Lain, berupa aset yang tidak digunakan operasional Pemerintah
dalam kegiatan
Rekonsiliasi BMN tersebut meliputi saldo awal, mutasi, dan saldo akhir. b. BMN ekstrakomptabel yang disajikan secara global di dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Penyajian BMN ekstrakomptabel secara rinci dilakukan pad a LBKP periode berjalan. c. Kegiatan pengelolaan BMN yang direkonsiliasi dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN antara KlL dan Pengelola Barang pada tingkat satuan kerja meliputi: a. Penggunaan BMN; b. Penghapusan BMN; c. Pemanfaatan BMN; d. Pemindahtanganan BMN;
c.
PEMUTAKHIRANDAN REKONSIUASI DATA BMN TINGKAT SATUAN KERJA 1. Dokumen sumber pemutakhlran dan rekonsiliasi data BMN tlngkat satuan kerja a. BeritaAcara RekonsiliasiInternal UAKPAdan UAKPB. b. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada UAKPB,beserta Arsip Data Komputer(ADK). c. Dokumenpengelolaan BMNdapat meliputi: i. Rekapitulasidata Ilaporan pengelolaan BMN; Ii. Dokumen persetujuanlpenetapan pelaksanaan pengelolaan BMN dari PengelolaBarang; iii. Dokumen tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan BMN, meliputi namun tidak terbatas pada: - Surat keputusan penghapusandari PenggunaBarang; - Berita acara serah terima pengelolaanBMN; - Risalah lelang BMN; dan/atau - Kontraklnaskahperjanjian pemanfaatanBMN. d. Dokumenlainnya yang dianggapperlu. 2. Ketentuan umum pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja a. Rekonsiliasi tingkat satuan kerja antara UAKPB dan KPKNL dilakukan setiap semester. Akan tetapi, agar LBKP dan LKKL-KPA Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukanrekonsiliasisetiap tahun.
35
b. Satuan kerja wajib melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL meskipun tidak ada mutasi tambah dan/atau mutasi kurang (nihil). c. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja terdiri atas: i. rekonsiliasi data saldo awal; ii. pemutakhiran dan rekonsiliasi data periode berjalan; iii. rekonsiliasi pengelolaan BMN. d. Hasil pemutakhiran dan rekonsiliasi berupa nilai BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran lll.a dan lII.b Peraturan ini, dengan dilampiri: i. Register PengirimanlPenerimaan Data SIMAK-BMN ke KPKNL, yang telah ditandatangani oleh pejabat/petugas penatausahaan BMN pada UAKPB dan petugas KPKNL; ii. LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAKPB atau yang dikuasakan; iii. Berita acara rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB; iv. Data dan dokumen lain yang dianggap penting. e. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB dan Kepala KPKNL cq. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, atau
pejabat/staf yang ditunjukldikuasakan. f. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LBKP yang disampaikan oleh UAKPB kepada unit akuntansi barang padajenjang di atasnya. g. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi koreksi data yang mengharuskan dilakukan perbaikan atas LBKP, maka koreksi data dimaksud harus diinformasikan oleh UAKPB kepada UAKPA, dengan ketentuan koreksi atas lBKP dilaksanakan sesuai peraturan perundanq-undanqanyang berlaku. 3. Prosedur rekonsiliasi data saldo awal tingkat satuan kerja a. Saldo awal merupakan data BMN per tanggal 1 periode rekonsiliasi data BMN, yang digunakan sebagai acuan angka awal rekonsiliasi data BMN periode yang bersangkutan. b. Untuk pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN dimaksudkan untuk menguji konsistensi data BMN dalam LBKP yang disampaikan oleh UAKPB kepada KPKNL dengan data hasil inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban BMN yang ada di KPKNL. c. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi berikutnya, rekonsiliasi saldo awal dimaksudkan untuk menjaga konsistensi nilai BMN pada awal periode rekonsiliasi dengan nilai BMN periode rekonsiliasi sebelumnya yang telah disepakati menurut akun neraca. d. Proses pencocokan dan penandingan data dalam rangka rekonsiliasi saldo awal dilakukan pada tiap sub-sub kelompok barang untuk tiap unsur data yang sekurang-kurangnya meliputi: i. Kode barang ii. Nomor Urut Pendaftaran iii. Kuantitas barang iv. Nilai barang v. Kondisi barang 36
e. Dalam hal terjadi perubahan saldo awal yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal. maka perubahan dimaksud harus disajikan sebagai koreksi dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi disertai penjelasan mengenai perubahan yang ada. f.
Saldo awal BMN yang diambil dan Laporan Keuangan KPA audited tidak
dapat dikoreksi. 4. Prosedur rekonsiliasi data periode berjalan dalam rangka pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja a. Rekonsiliasiperiode berjalan dilakukandengan mencocokkandata transaksi BMN antara SIMAK-BMNtingkat UAKPBdan data yang ada di KPKNL. b. Transaksi periode berjalan adalah transaksi-transaksiyang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasiyang harus dicatatldibukukansebagai bagian dari pertanggungjawabandan pelaporan keuanganpemerintahpusat. c. Rekonsiliasiperiode berjalan terdiri dari: i. Pemutakhirandata transaksi keuanganBMN; Ii. Pemutakhirandan rekonsiliasidata transaksi non keuangan BMN. d. Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN dimaksudkan untuk mengungkapkanmengenai adanya mutasi tambah BMN pada SIMAK-BMN yang bersumber dari transaksi realisasi belanja. Pemutakhiran data dilakukan dalam bentuk penerimaan data mutasi BMN dari SIMAK-BMN pada UAKPBoleh KPKNL selama periode berjalan. e. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi non keuangan BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan atas dokumen sumber pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan dengan mutasi tambah dan mutasi kurang yang disajikan dalam LBKP. yang sekurangkurangnyameliputi perolehan,perubahan.dan penguranganBMN. 5. Prosedur rekonsiliasi pengelolaan BMN t1ngkatsatuan kerja a. Rekonsiliasi pengelolaan BMN dimaksudkan sebagai salah satu bentuk analisis atas pemantauan yang dilakukan oleh KPKNL kepada Kuasa Pengguna Barang terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN dengan: i. mengidentifikasipelaksanaan pengelolaanBMN atas BMN yang berada dalam penggunaanKuasa PenggunaBarang. Ii. memonitorupaya dan tindak lanjutyang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terhadap persetujuanlpenetapan kegiatan pengelolaanBMNyang diterbitkan oleh PengelolaBarang. iii. mengidentifikasipermasalahanyang timbul dalam pelaksanaankegiatan pengelolaanBMN periode berjalan. iv. menyajikan data dan informasi penting lain terkait kegiatan pengelolaan BMN. b.
Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN bukan dimaksudkan sebagai bentuk langkah pengawasan danlatau pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN. sehingga dalam hal terdapat permasalahanpengelolaan BMN yang teridentifikasipada saat rekonsiliasitidak menghentikankegiatan rekonsiliasi serta tidak menghambat penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi dan LaporanBMN KlL. 37
c.
Rekonsiliasi pengelolaan BMN meJiputi kegiatan pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan berupa: i. Penggunaan BMN; ii. Penghapusan BMN; iii. Pemanfaatan BMN; iv. Pemindahtanganan BMN.
d.
Identifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Kuasa Pengguna Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada: i. Identifikasi penggunaan BMN berupa data BMN yang belum, sedang dalam proses, dan sudah memperoleh penetapan status penggunaan; ii. Identifikasi pemanfaatan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses dan sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang; iii. Identifikasi pemindahtanganan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses pemindahtanganan BMN; iv. Identifikasi penghapusan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses penghapusan BMN
e.
Monitoring tindak lanjut yang diJakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terhadap persetujuan/penetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada: i. penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang atas persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang; ii. pelaksanaan lelang oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang atas persetujuan pemindahtanganan BMN dari Pengelola Barang berupa penjualan secara lelang; iii. pelaksanaan pemusnahan barang oleh PenggunalKuasa Pengguna Barang atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang berupa pemusnahan; iv. penyelesaian proses ganti rugi oleh PenggunalKuasa Pengguna Barang atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang yang mengharuskan adanya penyelesaian atas tuntutan ganti rugi; v. pelaksanaan serah terima barang oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas persetujuan/penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN; vi. penyetoran ke kas negara oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN sebagai bentuk tindak lanjut dari persetujuan penghapusan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang.
f.
Hasil pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara RekonsiJiasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi. 38
D. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN TINGKAT W1LAYAH, ESELON I, DAN PUSAT Prosedur rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah, eselon I, dan tingkat pusat dapat dilaksanakan sebagaimana rekonsiliasi pada tingkat satuan kerja, berdasarkan hasil penghimpunandata dan informasi dari unit penatausahaan/akuntansibarang yang berada di lingkupwilayahJeselonI/pusat 1. Dokumen sumber rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah, eselon I, pusat a. Berita Acara Rekonsiliasi Internal KlL tingkat wilayah/eselon I/pusat antara UAPPB-WfUAPPB-EIIUAPBdan UAPPA-W/UAPPA-EIIUAPA. b. Laporan Barang PenggunaWilayahJeselonIfpusat,beserta ADK c. DokumenpengelolaanBMN. d. Dokumen lainnya yang dianggap perlu. 2. Ketentuan umum pelaksanaan rekonsiliasl data BMN tlngkat wilayah, eselon I, pusat a. Rekonsiliasi tingkat wilayah/eselon IIpusat antara UAPPB-W/UAPPBEIIUAPB dan Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN dilakukan setiap semester. Akan tetapi, agar LBP-W/LBP-EIILBP dan LKKL Tahunan yang disusun andal dan akurat, dilakukan rekonsiliasitahunan. b. Rekonsiliasidata BMNtingkat wilayah/eselonIfpusatterdiri atas: l, rekonsiliasi data saldo awal;
ii. rekonsiliasidata periode berjalan; iii. rekonsiliasipengelolaanBMN. c. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah/eselon "pusat disesuaikandengan struktur organisasimasing-masingKfL. d. Hasil rekonsiliasidata BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran lll.a, lII.b, dan lll.c Peraturanini, dengan dilampiri: i. Register PengirimanlPenerimaan Data SIMAK-BMN ke Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN, yang telah ditandatangani oleh pejabat/petugaspenatausahaanBMN pada UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB dan pejabat/petugasKanwilDJKNlKantorPusat DJKN; ii. LBP-W/LBP-EIILBP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB atau yang dikuasakan; iii. Berita acara rekonsiliasi internal antara UAPPA-W/UAPPA-EIIUAPAdan UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB; iv. Daftar Nilai BMN per satuan kerja per perkiraan neraca (Lampiran lll.c): v. Data dan dokumen lain yang dianggap penting. e. Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh penanggungjawab UAPPBW/UAPPB-EIIUAPB dan Kepala Kanwil DJKN cq. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara/Direktur BMN IIDirektur BMN II, atau pejabat/stafyang ditunjukldikuasakan. f. Berita Acara Rekonsiliasi merupakan lampiran dari LBP-WfLBP-E1yang disampaikan oleh UAPPB-W/UAPPB-EIkepada kepada jenjang di atasnya, dan LBP yang disampaikankepada Pengelola Barang. 39
g. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terjadi koreksi data yang mengharuskan dilakukannya perbaikan atas LBP·WILBP·EIILBP, maka koreksi data dimaksud harus diinfonnasikan oleh UAPPB-WJUAPPB-EIlUAPB kepada Pengelola Barang dengan ketentuan koreksi atas LBP·W/LBP·EIILBP dilaksanakan sesuai peraturan perundanq-undanqan yang berlaku.
3. Prosedur rekonslliasi data saldo awal tingkat wilayah, eselon I, pusat a. Saldo awat merupakan data BMN per tanggal 1 periode pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, yang digunakan sebagai acuan angka awat rekonsiliasi data BMN periode bersangkutan. b. Rekonsiliasi saldo awal dimaksudkan untuk menjaga konsistensi data BMN pada awal periode dengan data BMN akhir periode sebelumnya yang telah disepakati. c. Proses pencocokan dan penandingan data dalam rangka rekonsiliasi saldo awal dilakukan menurut sub kelompok barang pada tingkat wilayah dan ketompok barang pada tingkat pusat untuk tiap unsur data yang sekurangkurangnya meliputi: i. Kode barang. hingga sub kelompok barang; Ii. Kuantitas barang; iii. Nilai barang; iv, Kondisi barang. d. Dalam hal terjadi perubahan saldo awat yang mengakibatkan inkonsistensi nilai saldo awal, maka perubahan dimaksud harus disajikan sebagai koreksi datam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi disertai penjelasan mengenai perubahan yang ada. e. Saldo awal BMN yang diambil dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) audited tidak dapat dikoreksi.
4. Prosedur rekonsiliasi data periode berjalan dalam rangka rekonsiliasi data BMNtingkat wilayah, eselon I, pusat a. Rekonsiliasi periode berjalan dimaksudkan untuk mencocokkan data transaksi periode berialan antara: i. mutasi (tambah dan kurang) yang disajikan dalam LBP-W/LBP-EVLBP (data SIMAK-BMN) pada UAPPB-WIUAPPB-EUUAPB. berdasarkan hasil penghimpunan dari UAKPB yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya, dan Ii. mutasi (tambah dan kurang) data yang ada di Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN berdasarkan hasil penghimpunan dari KPKNUKanwil DJKN. b. Transaksi periode berialan adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) periode rekonsiliasi yang harus dicatatldibukukan sebagai bagian pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. c. Rekonsiliasi periode berjalan terdiri dari: l, Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN; Ii. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi non keuangan BMN. 40
d. Pemutakhiran data transaksi keuangan BMN dimaksudkan untuk mengungkapkan mengenai adanya mutasi tambah BMN pada SIMAK-BMN yang bersumber dari transaksi realisasi belanja. Pemutakhiran data dilakukan dalam bentuk penerlmaan data mutasi BMN dan SIMAK-BMN pada UAPPB-WIUAPPB-EVUAPB oleh Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN selama periods berjalan. e. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data transaksi non keuangan BMN dimaksudkan untuk melakukan pencocokan atas dokumen sumber pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan dengan mutasi tambah dan mutasi kurang yang disajikan dalam LBP-W/LBP-EI/LBP, yang sekurang-kurangnya meliputi perolehan, perubahan, dan pengurangan BMN. 5. Prosedur rekonsiliasi data pengelolaan BMN dalam rangka rekonsiliasi data BMN tingkatwilayah, eselon I, pusat a.
Rekonsiliasi pengelolaan BMN dimaksudkan sebagai salah satu bentuk anal isis atas pemantauan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN kepada Pengguna Barang (wilayah/eselon IIpusat) terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN dengan: i. mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Pengguna Barang tingkat wilayahleselon I/pusat; Ii. memonitor upaya dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap persetujuanlpenetapankegiatan pengelolaan BMN
yang diterbitkanoleh Pengelola Barang; iii. mengidentifikasipermasalahanyang timbul dalam pelaksanaankegiatan pengelolaanBMNperiode berialan; iv, menyajikan data dan informasi penting lain terkait kegiatan pengelolaan BMN. b.
Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN bukan dimaksudkan sebagai bentuk langkah pengawasan dan/atau pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN, sehingga dalam hal terdapat permasalahanpengelolaan BMN yang teridentifikasipada saat rekonsiliasitidak menghentikankegiatan rekonsi.liasiserta tidak menghambatpenyusunan Berita Acara Rekonsiliasi dan LaporanBMNKlL.
c.
Rekonsiliasi pengelolaan BMN meliputi kegiatan pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undanganberupa: i. penggunaan BMN; Ii. PenghapusanBMN; iii. PemanfaatanBMN; iv, PemindahtanganBMN.
d.
Identifikasi pelaksanaan pengelolaan BMN atas BMN yang berada dalam penggunaan Pengguna Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada: i. Identifikasi terkait penggunaan BMN berupa data BMN yang belum, sedang dalam proses, dan sudah memperoleh penetapan status penggunaan; ii. Identifikasi terkait pemanfaatan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses dan sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan pemanfaatanBMNdari PengelolaBarang; 41
iii. Identifikasi terkait pemindahtanganan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses pemindahtanganan BMN; iv. Identifikasi terkait penghapusan BMN berupa data BMN yang sedang dalam proses penghapusan B~N. e.
Monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap persetujuanJpenetapan kegiatan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang yang antara lain berupa namun tidak terbatas pada: i. penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang atas persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang; ii. pelaksanaan lelang oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat atas persetujuan pemindahtanganan BMN dari Pengelola Barang berupa penjualan secara lelang; iii. pelaksanaan pemusnahan barang oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon I/pusat atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang berupa pemusnahan; iv. penyelesaian proses ganti rugi oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon IIpusat atas persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang yang mengharuskan adanya penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
v, pelaksanaan serah terima barang oleh Pengguna Barang tingkat wilayah/eselon IIpusat atas persetujuanJpenetapan penggunaan, pemanfaatan,pemindahtanganan,dan penghapusanBMN; vi. penyetoranke kas negaraoleh PenggunaBarangtingkat wilayah/eselon lipusat dalam bentuk PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN sebagai bentuk tindak lanjut dari persetujuan penghapusan, pemanfaatan, dan pemindahtangananyang diterbitkan oleh Pengelola Barang. f.
Hasil pelaksanaanrekonsiliasipengelolaanBMN disajikandalam Lampiran BeritaAcara Rekonsiliasisebagaibagian yang tidak terpisahkandari Berita Acara Rekonsiliasi.
DIREKTUR JENDERAL, Salman sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b.
ttd HADIYANTO
Kepala Bagian Umum
NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
42
LAMPIRAN 111.. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAVAAN NEOARA NOMOR: PER-071l
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA ANTARA KEMENTERIANiLEMBAGA DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KOPSURAT BERITAACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA <1> . PERIODE <2> . NOMOR: <3> . Pada han ini <4> , tanggal <5> bulan <6> .......<8> , kamiyang bertandatangan di bawah ini:
tahun
<7>
, bertempat di
I.
Nama ......................<9> . : <10> . NIP Jabatan : <11> . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada ...<12>....untuk setanjutnyadisebut Pihak Pertama;
II.
Nama <13> .. NIP : <14> .. Jabatan : <15> .. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungJawab unit akuntansi barang pada <1> , untuksetanjutnyadisebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah rnelakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada .........................<1> dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang PenggunaiKuasa Pengguna (LBP/KP)· yang disusun oIeh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik NegaraiKantor DaerahlKantor Wilayah (LBMNlLBMNKD/LBMN-KW)·untuk periode <2> , dengan hasil sebagaibenkut: I. Hasil Rekonsiliasi
No
Rincian terlampir.
43
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-
II. Hal-hal penting lainnya mengenaidata BMN terkatt penyusunan LBPIKP dan lKPP disajikan dalam lampiran BernaAcara ini, yang merupa1 , dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana meslinya.
.................... <15>
.................. <13>
NIPINRP
<14>
.
.
.. ..
..
NIP
•) pilih salah satu yang paling sesuai.
44
<11>
<9> <10>
..
.. .
CARA PENGISIAN FORMAT BERITAACARA REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DAN OIREKTORAT JENOERAL KEKAYAAN NEGARA 1. Oiisi dengan nama UAKPB/UAPPB-WIUAPPB-EIfUAPB. 2. Oiisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran, misalnya pelaksanaan rekonsiliasi semester I TA 2010, maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2010. 3. Oiisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi. 4. Oiisi dengan hari waktu pembuatan berita acara. 5. Oiisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara. 6. Oiisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara. 7. Oiisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara. 8. Oiisi dengan tempat pembuatan berita acara. 9. Oiisi dengan nama pejabatlstaf pada KPKNUKanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN yang menangani rekonsiliasi data BMN. 10. Oiisi dengan NIP pejabat/staf pada KPKNUKanwil OJKN/Kantor Pusat DJKN yang menangani rekonsiliasi data BMN.
11. Oiisi dengan jabatan pejabatlstaf pada KPKNUKanwil OJKN/Kantor Pusat DJKN yang menangani rekonsiliasi data BMN. 12. Oiisi dengan nama KPKNUKanwil OJKN/Kantor Pusat DJKN. 13. Oiisi dengan nama penanggung jawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB. 14. Oiisi dengan NIP penanggung jawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB. 15. Oiisi dengan jabatan penanggung jawab UAKPB/UAPPB-WIUAPPB-EIIUAPB.
OIREKTUR JENOERAL, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat lenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umurn Anugrah Komara N1P 060069280
45
ttd HAOIYANTO NIP 060076790
LAMPtRAN
lII.b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER-071KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSIUASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KEMENTERIANILEMBAGA DAN DJKN KOPSURAT LAMPIRANBERITAACARA REKONSILIASIDATABMN PADA........<1>......... PERIODE.........<2>........ NOMOR:...........<3>......... I. Rekonsillasi Saldo Awal Data Barang Milik Negara Kode 1
I 11 1151 13 1311 1313 1315 1317 1319 1321 15 1531 1541
II
Perldraan Neraca Uralan 2 INTRAKOMPTASEL ASETLANCAR Persediaan ASETTETAP Tanah Peralatandan Mes.n Geduna dan Banounan Jalan. IriGas;dan Jarinaan Aset tetao la;nnva KcnstruksJdalam oenoertaan ASET LAINNYA Ase! Tak 8erwUlud Asat La;n-Lain SUBTOTAL EKSTRAKOMPTABEL TOTAL 1+11
Korehl Audit Tambah Kurana 4 5
Saldo Awal Sebelum Koreksl 3
SaldoAwal Setelah Koreksl 6-3+4U5)
Total nilai koreksisaldo awal sebesarRp..<4>...dengan penjelasansebagaiberikut: a................<5>........ b.............................
II. Pemutakhiran dan Rekonslliasi Data BMN Periode Berjalan a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara Kode 1)
I 13 1311 1313 1315 1317 1319 1321 15 1531 1541 II
Perklraan Neraea Uralan 2 INTRAKOMPTABEL ASETTETAP Tanah P..-alatan dan Mes'n Gedung dan Bangunan Jalan lrioasi dan Jarinaan Aset telao lainma Konstruksi Dalam Penoenaan ASET LAINNYA Aset Tak Berwuiud Aset Lain-Lain SUBTOTAL EKSTRAKOMPTABEL TOTAL 1+11
Saldo Awal per ... <6;0 .. 3
46
Mlllol Tambah 4)
Kural1!l
5
Saldo Akhlr per._<7>.. 6 z 3\+141-451
b. Rekonsiliasi Data Transaksi BMN Non Keuangan I. Mutasi Tambah BMN
,
Tanah
2
Peralat.... dan Mesin
3
DsL."" Total
No
Perklraan Neraea
Jenl& Tr_aul
Kuantitas
NUal
Kuanlitas
Nllal
Hibah masuk Transfer masuk ..,dst, Hibahmasuk Transler masuk ",dst, OsL,
Ii. Mutasi Kurang BMN No 1
Perklraan Noraea Tanah
2
Peralat.... dan Masin
3
051..."" Total
Jonls Transaul Penghapusan Hibah Keluar ,..dst. Penghapusan Hibah Keluar ".dst. 051....
III.Rekonslliasi Pengelolaan BMN a. Penetapan status penggunaan BMN Belum Oitetapkan Status No
Ur•• n
Kuanlitas 1
2 3 4
5 6 7
Telah Dltetapkan Status f:tcnggunaan
PonQII' n•• n
Niial
Kuantitas
Nilai
Tirnlh Pe
b. Pengelolaan BMN
,
No
2 3 4
5 6
7 8 9
Uraian
Penggu·
naan
Pernan'aatan
Pemindah· tanganan
Pongha· pusan
Jumlah
Dalam proses pengajuan pennohonan ke Pengguna Barang Dahornproses pengajuan pennohonan ke Pengelola Baraog Dalam proses Pengelola Barang Selesai di Pengelola Ba-eng a,Dikembaikan b.Ditolek c.Diselu'ui Dalam proses tindak lanjut PenggunaiKuasa peng!1UflllBaraO!! Telah dtl...btlkan SK dan Penoouna Barang Tindak Ian'ut oleh Kuasa Penaoln8 BaraO!! Selesa; serah lerima I GaQallbatai croses
IV. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan BMN Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode...<2> adalah sebesar Rp......<8> ....dengan rincian sebagai berikut: .............<9> ..
47
V. Pelaksanaan
Inventarlsasi
dan Penilaian
BMN *}
Jumlah satker yang telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian sebanyak
<10>
.
satuan kerja, dalam prosentase •..<prosentase> ....dengan nilai koreksi sebesar
<11>
.
Rincian sebagai berikut: BA Rekon SE-04I2009 .... <15> .....
Penjelasan sebagai berikut:
Nllai Koreksi SIMAK ...<16>....
*)
<17>
.
VI. Informasi penting lainnya a. Jumlah satuan kerja di lingkungan ..<1>.....: Jumlah Satker
1m lementasi SIMAK
.... <18> .....
....<19> .....
b. Nilai BMN yang berasal dari dana DekonsentrasiITugas Pembantuan sebesar Rp........<21>.....yang tersebar di....<22> Satker, dengan rincian sebagai berikut: ...........................................<23> .. c. Nilai BMN yang berasal dari belanja subsidi dan belanja lain-lain (Bagian Anggaran 999.06) sebesar Rp......<24> dengan rincian sebagai berikut: ...................................
<25>
..
d. Nilai BMN yang berasal dari Dana Stimulus Fiskal tahun anggaran 20xx sebesar Rp.....<26>......dengan rincian sebagai berikut: ................................................<27> . e. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN: .........................<masalah SDM> .. ...... <masslah infrastuktur> . ............. <masalah komitmen dan SPI> . ........ <masalah lainnya> .. f. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah: .........................<masalah SDM> . ..... <masa/ah infrastuktur> . ................. <masalah komitmen dan SPI> . .... <masa/ah /ainnya> . g. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN: <28> . h. Informasi lain yang dianggap perlu: <29> .
....................<30>
..................<31> NIPINRP <32>
.
.................... <33>
..
.
.
NIP/NRP
<34>
<32>
.
..
.
•) hanya berlaku untuk rekonsiliasi data BMN periode Semester I Tahun Anggaran 2010 atau selama koreksi hasillP berlangsung.
48
CARA PENGISIAN FORMAT LAMPI RAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DAN OIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 1. Diisi dengan nama UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB.
2. Oiisi dengan periode rekonsiliasi dan tahun anggaran. Misalnya rekonsiliasi semester I Tahun Anggaran 2010. maka diisi dengan Semester I Tahun Anggaran 2010. 3. Oiisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Oiisi dengan total nilai koreksi saldo awal. 5. Oiisi dengan penjelasan penyebab terjadinya koreksi saldo awal per perkiraan neraca.
6. Oiisi dengan tanggal awal periode rekonsiliasi (misalnya: untuk rekonsiliasi semester I diisi dengan tanggal1 Januari 20xx). 7. Oiisi dengan tanggal akhir periode rekonsiliasi. 8. Oiisi dengan total nilai PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN selama periode rekonsiliasi(semester/tahunan). 9. Oiisi dengan rincian besarnya PNBP dari masing-masing kelompok pengelolaan BMN (misal sewa. penjualan. dan sebagainya). 10. Diisi dengan jumlah satker yang telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian.
11.Oiisi dengan total nilai koreksi hasil inventarisasi dan penilaian pada KPB/PPBW/PPB-EI/PB. 12.Oiisidengan jumlah satker yang telah selesai dilakukan inventarisasidan penilaian. 13.0iisi dengan jumlah berita acara inventarisasi dan penilaian yang tetah selesai dibuat dan ditandatangani semua pihak terkait. 14.Oiisi dengan total nilai koreksi hasil inventarisasidan penilaian. 15.0iisi dengan berita acara rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penertiban sesuai dengan SE-04/2009 yang telah ditandatangani. 16.Oiisi dengan total nilai koreksi hasil inventarisasidan penilaian yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN. 17.0iisi dengan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi UAKPB/UAPPBW/UAPPB-EI/UAPB dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian serta tindak lanjutnya. 18.Khusus untuk UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPBdiisi dengan jumlah satker yang berada di lingkungan UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB. 19.Oiisi dengan jumlah satker yang berada di lingkungan UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB yang telah mengimplementasikanSIMAKBMN. 20.0iisi dengan keterangan. misalnya alasan belum diimplementasikannya SIMAK BMN pada satker. 21.0iisi dengan total nilai BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
49
22.0iisi dengan jumlah satker dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang' memiliki BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 23.0iisi dengan penjelasan terinci pembantuan per perkiraan Neraca.
nilai
BMN
dari
dana
dekonsentrasi/tugas
24.0iisi dengan total nilai BMN yang berasal dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 999.06. 25.0iisi dengan penjelasan Neraca.
secara rinci nilai BMN dari BA 999.06 per perkiraan
26. Oiisi dengan total nilai BMN yang berasal dari dana stimulus fiska!. 27.0iisi
dengan penlelasan
tertncl nilai BMN dari dana stimulus fiskal per perkiraan
Neraca. 28.0iisi dengan rencana tindak UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPBterhadap temuan BPK. 29. Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perludisajikan dalam lampiranini. 30. Oiisi dengan Penanggungjawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB. 31. Oiisi dengan nama pejabat/staf UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-EIIUAPB. 32. Oiisi dengan NIP/NRP penandatangandari unit organisasi/instansi. 33.0iisi dengan jabatan Penanggung Jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN di KPKNUKanwil OJKNlKantorPusat OJKN. . 34.0iisi dengan nama pejabat PenanggungJawab pelaksanaan rekonsiliasidata BMN di KPKNUKanwil OJKN/KantorPusat OJKNatau pejabat/staf yang dikuasakan. 35.Oiisi dengan NIP pejabat PenanggungJawab pelaksanaanrekonsiliasidata BMN di KPKNUKanwil OJKN/KantorPusat OJKNatau pejabat/staf yang dikuasakan.
OIREKTURJENOERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum Anugrah Komara NIP 060069280
50
ttd
HAOIYANTO NIP 060076790
"81
iii
="....
c:
", "
.l!!
0.
Ec
v,
"''Q. C,_
::0" 'N
:-v.
v c: ;v
: :
~:
Ii : .l!! :
o :
.:.t, V ;
:
.
:/\ "m .... 0.
EC RJ~
C c: v v
ii
51
Cara Pengisian Formulir Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Data Tingkat Wilayah, Eselon I, dan Pusat: 1. Oiisi dengan 'Satuan Ke~a' untuk rekonsiliasi yang dilakukan oleh KorwiVKanwiVEselon I pada Kementerian Negara/Lembaga dengan Kanwil OJKN, dan diisi dengan "Eselon I" untuk rekonsiliasi yang dilakukan antara KlL dan OJKN.
2. Oiisi dengan nama KorwiVKanwil KlL untuk rekonsiliasi tingkat wilayah dan nama Eselon IIKementerian Negara/Lembaga 3. Oiisi dengan dengan tanggal30
untuk rekonsiliasi tingkat pusat.
Juni 20xx atau 31 Oesember 20xx.
4. Oiisi dengan 'Satuan Kerja" untuk rekonsiliasi tingkat wilayah/Eselon I" untuk rekonsiliasi antara KlL dan Kantor Pusat OJKN.
I dan ·Eselon
5. Oiisi dengan nomor urut.
6.
Oiisi dengan kode satuan ke~a/Eselon I pad a KlL.
7. Oiisi dengan nama satuan kerja/Eselon I pada KlU 8. Oiisi dengan nilal saldo akhir Persediaan. 9. Oiisi dengan nilai saldo akhir Tanah. 10. Oiisi dengan nilai saldo akhir Peralatan dan Mesin. 11. Oiisi dengan nilai saldo akhir Gedung dan Bangunan. 12. Diisi dengan nilai saldo akhir Jalan, lrigasi, dan Jaringan. 13. Oiisi dengan nilai saldo akhir Aset Tetap Lainnya. 14. Oiisi dengan nilai saldo akhir Konstruksi Oalam Pengerjaan. 15. Oiisi dengan nilai saldo akhir Aset Tak Berwujud. 16. Oiisi dengan nilai saldo akhir Aset Lain-lain. 17. Oiisi dengan nilai saldo akhir aset Kemitraan Oengan Pihak Ketiga. 18. Oiisi dengan nilai saldo akhir BMN ekstrakomptabel. 19.0iisi dengan Penanggung yang ditunjukldikuasakan.
Jawab UAPPB-W/UAPPB-EI/UAPB
20. Oilsi dengan Penanggung Jawab pada Kanwil OJKN/Kantor pejabatlstaf yang ditunjukldikuasakan.
atau pejabatlstaf Pusat OJKN atau
OIREKTUR JENOERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b,
Kepala Bagian Umum
ttd HADIYANTO NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
52
LAMPIRANIV PERATURAN DlREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER"()7IKNI2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA OALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MIUK NEGARA OAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA BENDAHARA UMUM NEGARA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN A. JENJANG REKONSILIASI 1. Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara (BUN) antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dibagi dalam beberapa jenjang sebagai berikut : a. Tingkat daerah, antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pemetaan pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPB dan KPKNL dilakukan berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KPKNL dan KPPN; b. Tingkat wilayah, antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). Pemetaan pelaksanaan rekonsiliasi antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN dilakukan berdasarkan wilayah provinsilkabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB; c. Tingkat pusat, antara Kantor Pusat DJKN dan Kantor Pusat DJPB. 2. Pemetaan wilayah kerja KPKNL dan Kanwil DJKN sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan ini.
B. PROSEDUR REKONSILIASI PADA BUN TINGKAT DAERAH DAN WILAYAH 1. Prosedur rekonsiliasi pada BUN pada tingkat daerah (KPKNL dan KPPN) dan tingkat wilayah (Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB) dilakukan dalam bentuk konfirmasi tertutup atas hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada : a. Adanya perubahan atau koreksi terhadap data BMN pada saat dilakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa perubahan atau koreksi atas saldo awal maupun atas transaksi periode berialan. b. Adanya perbedaan data antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan. 2. Konfirmasi tertutup merupakan penyampaian data atau informasi dari DJKN kepada DJPB atau sebaliknya, yang memerlukan jawaban/tanggapan dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi atas hal yang dikonfirmasikan. 3. Unsur data dan informasi yang disampaikan dalam konfirmasi pada rekonsiliasi tingkat daerah berupa: a. Data nilai BMN yang menurut perkiraan neraca per UAKPB, berupa data saldo awal dan mutasi periode berjalan, dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran lV.a Peraturan ini; b. Perbedaan data antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan;
53
c. Adanya perubahan atau koreksi terhadap data BMN pad a saat dilakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, berupa: i. perubahan atau koreksi atas saldo awal; ii. mutasi periode berjalan. d. Data nilai PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN per jenis mata anggaran penerimaan, sebagaimana diatur daJam Lampiran IV.b Peraturan ini. 4. Data nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikonfirmasi adalah nilai bersih penerimaan yang disetor ke kas negara. 5. Guna menjaga akuntabilitas laporan, jawaban/tanggapan atas permintaan konfirmasi harus disampaikan selambat-Iambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal surat konfirmasi. 6. Jawabanltanggapan atas permintaan konfirmasi disampaikan kepada: a. Rekonsiliasi tingkat daerah: i. Oleh KPKNL kepada KPPN selaku unit yang meminta konfirmasi dengan tembusan kepada Kanwil DJPB yang membawahi KPPN yang bersangkutan; ii. Oleh KPPN kepada KPKNL selaku unit yang meminta konfirmasi dengan tembusan kepada Kanwil DJKN yang membawahi KPKNL yang bersangkutan. b. Rekonsiliasi tingkat wilayah: i, Oleh K;;mwil DJKN kepada Kanwil DJPB selaku unit yang meminta
konfirmasi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. DirekturAkuntansidan Pelaporan Keuangan; ii. Oleh Kanwil DJPB kepada Kanwil DJKN selaku unit yang meminta konfirmasidengan tembusankepada Direktur Jenderal KekayaanNegara. 7. Data mengenai perbedaan data, koreksi/perubahandata dan informasi lainnya menjadi bahan penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada LBMN-KDdi KPKNLdan LBMN-KW di Kanwil DJKN, dan Catatanatas Laporan Keuangandi KPPNdan KanwilDJPB. 8. Selain konfirmasi tertutup dalam rangka rekonsiliasi BMN pada BUN, KPKNUKanwil DJKN juga menyampaikan rekomendasi kepada KPPN/Kanwil DJPB mengenai unit Kementerian Negara/Lembaga yang perJu dikenakan sanksi sesuai ketentuan. C. PROSEDURREKONSILIASI PADA BUN TINGKAT PUSAT 1. Prosedur rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat dilakukan dalam bentuk pencocokandata dan informasi BMN yang diperoleh berdasarkan: a. Berita aeara rekonsiliasidengan KementerianNegaralLembaga; b. Hasil penghimpunanlaporan unit kerja di wilayah kerja masing-masing. 2. Rekonsiliasidilakukanatas hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada : a. Data nilai BMN menurut perkiraan neraca per KementerianNegaralLembaga, berupa data saldo awal dan data mutasi periode berjalan, dengan format sebagaimanadiatur dalam Lempiran IV.a Peraturan ini. b. Perbedaandata antara unit akuntansi keuangandan unit akuntansibarang. S4
c. Adanya perubahan atau koreksi terhadap data BMN pada saat dilakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, berupa: i. perubahan atau koreksl atas saldo awal, ii. mutasi periode berjalan. d. Data nilai PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN per jenis mata anggaran penerimaan, sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.b Peraturan ini. e. Informasi penting lainnya yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.
3. Hasil rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.c Peraturan ini.
DIREKTUR JENDERAL,
SaJinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direklorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara J\IJP 060069280
55
ttd HADIYANTO NIP 060076790
11111-----: --+:+--+----+-1
I~ N
56
CARA PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH IWiLAYAH 1 PUSAT *
I.
PERIODE Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi. Contoh:
Periode rekonsiliasi semester 1/2010, diisi dengan
[QJ]J 1 [iJQJ ~ I [iJQJ
Periode rekonsiliasi lahunan 2010, diisi dengan
[[ill 1 !II§]
Periode rekonsiliasi bulan Maret 2010, diisi dengan
II. TABEL (1)
Diisi dengan nomor urut data, dimulai dari 1.
(2)
Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan kode satuan kerja (Iengkap hingga jenis kewenangan)
Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat wilayah diisi dengan kode UAPPAlB-W Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat diisi dengan kode UAPAIB (3)
Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah diisi dengan nama satuan kerja Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat wilayah diisi dengan nama UAPPAlB-W Untuk rekonsiliasi pad a BUN tingkat pusat diisi dengan nama UAPAIB
(4)
Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi internal Kementerian NegaralLembaga antara unit akunlansi keuangan dan unit akuntansi barang
(5)
Diisi dengan tanggal berita acara rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang
(6)
Diisi dengan Saldo Awal, Mutasi dan Saldo Akhir
(7)
Diisi dengan nilai BMN berupa Persediaan pada akhir periode rekonsiliasi
(8)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
Diisi dengan nilai BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Diisi dengan nilai mutasi BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Diisi dengan saldo akhir BMN berupa Tanah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
57
(9)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(10) Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(11) Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
Oiisi dengan nilai BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Peralatan dan Mesin dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
Oiisi dengan rupiah penuh Oiisi dengan dalam rupiah Oiisi dengan dalam rupiah
nilai BMN berupa Gedung dan Bangunan dalam pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) nilai mutasi BMN berupa Gedung dan Bangunan penuh selama periode rekonsiliasi saldo akhir BMN berupa Gedung dan Bangunan penuh selama periode rekonsiliasi
Oiisi dengan nilai BMN berupa Jalan dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Jalan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oilsi dengan saldo akhir BMN berupa Jalan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
(12) Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(13) Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(14)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
Oiisi dengan nilai BMN berupa lrigasi dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa lrigasi dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Irigasi dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan nilai BMN berupa Jaringan dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Jaringan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
Oiisi dengan nilai BMN berupa Konstruksi Oalam Pengerjaan dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Penge~aan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oilsi dengan saldo akhir BMN berupa Konstruksi Oalam Penge~aan dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi 58
(15)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(16)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(17)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(18)
Baris pertama
Baris kedua
Baris ketiga
(19)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
(20)
Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
Oiisi dengan nilai BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tetap Lainnya dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan nilai BMN berupa Aset Tidak Berwujud dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Aset Tidak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Tidak Berwujud dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan nilai BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN Kemitraan Oengan Pihak Ketiga berupa dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
Oiisi dengan nilai BMN berupa Aset Yang Tidak Oigunakan Oalam Kegiatan Operasi Pemerintah dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai mutasi BMN berupa Aset Yang Tidak Oigunakan Oalam Kegiatan Operasi Pemerintah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan saldo akhir BMN berupa Aset Yang Tidak Oigunakan Oalam Kegiatan Operasi Pemerintah dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
Oiisi dengan nilai total BMN untuk setiap UAKP/UAPPB-W/UAPB dalam rupiah penuh pada awal periode rekonsiliasi (saldo awal) Oiisi dengan nilai total mutasi BMN untuk setiap UAKP/UAPPBWIUAPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan nilai total saldo akhir BMN untuk setiap UAKP/UAPPB-WIUAPB dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi
Ousi dengan nilai total saldo awal BMN dalam rupiah penuh. Oiisi dengan nilai total mutasi BMN dalam rupiah penuh selama periode rekonsiliasi Oiisi dengan nilai total saldo akhir BMN dalam rupiah penuh. 59
III. TANDATANGAN (21)
a. Untuk rekonsiliasi tingkat daerah penandatanganan !embar konfirmasi.
dan
wilayah,
diisi dengan
tempat
b. Untuk rekonsiliasi tingkat pusat, diisi dengan tempat penandatanganan lampiran berita aeara rekonsiliasi.
(22)
a. Untuk rekonsiliasi tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan lembar konfirmasi. b. Untuk rekonslliasi tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan lampiran berita aeara rekonsiliasi.
(23)
a. Untuk tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN/Kanwil DJPB atau KPKNUKanwil DJKN pembuat lembar konfirmasi atau pejabat yang ditunjukfdikuasakan. b. Untuk tingkat pusat, diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJKN atau pejabat yang ditunjukf dikuasakan.
(24)
a. Untuk tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan nama penanggung jawab
pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPNlKanwil DJPB atau KPKNUKanwil DJKN pembuat lembar konfirmasi atau pejabat yang dilunjukfdikuasakan. b. Untuk tingkat pusat, diisi dengan nama penanggungjawab pelaksanaan rekonsiliasidata BMN pada Kantor Pusat DJKN atau pejabat yang ditunjukf dikuasakan. (25)
a. Untuk tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaanrekonsiliasidata BMN pada KPPN/KanwilDJPB atau KPKNU Kanwil DJKN pembuat lembar konfirmasi atau pejabat yang ditunjukf dikuasakan. b. Untuk tingkat pusat, diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasidata BMN pada Kantor Pusat DJKN atau pejabat yang ditunjukf dikuasakan.
(26) Khusus untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat, diisi dengan jabatan penanggungjawab pelaksanaanrekonsiliasidata BMNpadaKantorPusat DJPB atauyang ditunjukfdikuasakan.
(27) Khusus untuk rekonsiliasi pacfa BUN tingkat pusat diisi dengan nama penanggungjawab pelaksanaanrekonsiliasidata BMNpadaKantorPusatDJPB atauyangditunjukfdikuasakan. 60
(28)
Khusus untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJPB atau yang ditunjukldikuasakan.
DIREKTUR JENDERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kckayaan Negara
ttd
u.b.
Kepala Bagian Umum
HADIYANTO NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
61
I
1 c: '"to
1 1 1 1
'">Ec:
~.; ",..J
I
II
I~ I::
0..
o '"m 1\2 (J)
"~:
as
00
~
:e s .... E "., ~ :::r 0.. s: CO
0.
'"
s:;; 01
s
0..
.g; IX:
CO
~ o
62
-
-
CARA PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PAOA BENOAHARA UMUM NEGARA TINGKA T DAERAH I WI LAYAH I PUSAT *
I.
PERIOOE Oiisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi. Contoh: Periode rekonsiliasi bulan Maret 2010, diisi dengan
10 13
Periode rekonsiliasi semester 1/2010, diisi dengan
IS
Periode rekonsiliasi tahunan 2010, diisi dengan
19 19
11
II II II
I I0 I I0 I
11 10 11 11
II. TABEL (1)
Oiisi dengan nomor urut data, dimulai dari 1.
(2)
Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah: Oiisi dengan kode satuan kerja (lengkap hingga jenis kewenangan) Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat wilayah: Diisi dengan kode UAPPAlB-W
Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat: Diisi dengan kode UAPAIB (3)
Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah: Diisi dengan nama satuan keria Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat wilayah: Oiisi dengan nama UAPPA/B-W Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat: Oiisi dengan nama UAPAIB
(4)
Diisi dengan nomor berita acara rekonsiliasi internal Kementerian NegaraiLembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang
(5)
Oiisi dengan tanggal berita acara rekonsiliasi internal Kementerian NegaraiLembaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang
(6)
Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dari pembayaran ganti rugi atas BMN yang dihapuskan sebagai akibat keadaan yang mengakibatkan timbulnya tuntutan ganti rugi seperti hilang, kecurian, dan lain-lain
(7)
Diisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dari penyetoran kepada kas negara sebagai akibat adanya pendapatan negara yang timbul dari proses pemusnahan BMN dalam rangka penghapusan BMN
(8)
Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dari penyetoran kepada kas negara sebagai akibat penghapusan BMN selain karena ganti rugi danlatau pemusnahan BMN 63
(9)
Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dan kegiatan pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan secara langsung
(10) Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dan kegiatan pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan melalui cara lelang (11) Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dari kegiatan pemindahtanganan BMN dalam bentuk tukar-menukar berupa nilai selisih kurang nilai pertukaran yang harus disetor ke kas negara (12) Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dan kegiatan pemanfaatan BMN berupa penyewaan BMN (13) Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dan kegiatan pemanfaatan BMN berupa kerjasama pemanfaatan BMN (14) Oiisi dengan nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh yang bersumber dan kegiatan pemanfaatan BMN berupa bangun guna serah dan bangun guna serah (15) Oiisi dengan total nilai bersih PNBP dalam rupiah penuh per jenis kegiatan pengelolaan BMN.
III. TANOA TANGAN (16)
a. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan tempat penandatanganan lembar konfirmasi b. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat, diisi dengan tempat penandatanganan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi.
(17)
a. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan lembar konfirmasi. b. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan lembar konfirmasi.
(18)
a. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah dan wilayah, diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPNlKanwil OJPB atau KPKNUKanwil OJKN pembuat lembar konfirmasi atau pejabat yang ditunjukldikuasakan. b. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat, diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat OJKN atau pejabat yang ditunjukldikuasakan. 64
(19)
a. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah dan wilayah diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN .pada KPPN/Kanwil DJPB atau KPKNUKanwil DJKN pembuat lembar kontirmasi atau pejabat yang ditunjukldikuasakan. b. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJKN atau pejabat yang ditunjukldikuasakan.
(20)
a. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat daerah dan wilayah diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada KPPN/Kanwil DJPB atau KPKNL/Kanwil DJKN pembuat lembar konfirmasi atau pejabat yang ditunjukldikuasakan. b. Untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJKN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan.
(21)
Khusus untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat, diisi dengan jabatan penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJPB atau yang ditunjukldikuasakan.
(22)
Khusus untuk rekonsiliasi pada BUN tingkat pusat diisi dengan nama penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJPB
atau yang ditunjukldikuasakan. (23) Khususuntuk rekonsiliasipada BUNtingkat pusat diisi dengan NIP penanggung jawab pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada Kantor Pusat DJPB atau yang ditunjukldikuasakan.
DIREKTURJENDERAL, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
ttd
u.b. Kepala Bagian Umum
HADIYANTO NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
65
LAMPIRAN IV.c PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEOARA NOMOR: PER-07/KNI2009 TENTANG PEDOMAN REKONSlllASI BARANG MIUK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA BENDAHARA UMUM NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA BENDAHARAUMUM NEGARA NOMOR: Pada hari ini .._.......tanggal ..... bulan ............. tahun ......... bertempat di ............ kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I.
Nama NIP Jabatan dalam hal in! bertindak untuk dan alas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
II. Nama NIP
Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penyusun LKPP. unluk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa lelah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada Bendahara Umum Negara dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan BMN yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Laporan Keuangan Pemerinlah Pusat (LKPP) yang disusun oleh Direklorat Jenderal Perbendaharaan untuk periode ...................................dengan hasHsebagai berikut: I. Hasil Rekonsiliasi Data: No
AkunNeraca
1
f2I
SaldoAwal 3
A 1 B 1
ASETLANCAR Persediaan ASETTETAP Tanah 2 Peralatandan Mesin 3 Gedunadan Banaunan 4 Jalan.lnaasidanJarinaan 5 AsetTetapLainnva 6 KonstrulcsiDalamPengerjaan C ASETlAINNYA 1 AsetTldakBerwuiud 2 Asel Lain-lain 3 KeriasamaDenganPihakKetiga (A+8+Cl 0 Totallntrakomptabel E Ekslrakomplabel F TotalGabungan(D+E) Rincian terlampir.
66
NilaiBMNPeriode...... Mutasi SaldoAkhir 4
5 • 3 + ..
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2-
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan BMN dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode , dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
NIP
a.n.Direktur Jenderal Perbendaharaan
.
NIP
.
DIREKTUR JENDERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara
NIP 060069280
67
ttd HADIYANTO NIP 060076790
LAMPIRAN V PERATURAN DlREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER-07IKNI2OO9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MIUK NEGARA OALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PEMETAAN WILA YAH KERJA PELAKSANAAN REKONSILIASI ANTARA PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG TINGKA T SATUAN KERJA DAN TINGKA T WILA YAH A. KETENTUAN UMUM 1. Pemetaan wilayah kerja rekonsiliasi dibagi untuk wilayah kerja setiap KPKNL dan Kantor Wilayah DJKN, disandingkan dengan wilayah kerja setiap KPPN dan Kantor Wilayah DJPB, dengan ketentuan: a. berdasari
B.
PEMETAAN WILAYAH KERJA KPKNL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN REKONSIUASI DATA BMN DENGAN KUASA PENGGUNA BARANG BERDASARKAN PROVlNSIiKABUPATENlKOTA Pemetaan wilayah ke~a KPKNL selaku Pengelola Barang dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN dengan satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang ditetapkan sesuai lokasi provinsilkabupatenlkota satuan ke~a berdasarkan wilayah kerja KPKNL sebagaimana diatur dalam lampiran V.a Peraturan ini.
68
C.
PEMETAAN WILAYAH KERJA KANWIL PELAKSANAAN REKONSILIASI BMN DENGAN WlLAYAH BERDASARKAN PROVINSI
DJKN DALAM KUASA PENGGUNA
RANGKA BARANG
Pemetaan wilayah kerja Kanwil DJKN selaku Pengelola Barang dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN dengan kantorlkoordinator wilayah Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembantu Pengguna Barang Wilayah ditetapkan sesuai lokasi provinsi wilayah ke~a kantorlkoordinator wilayah Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan wilayah keria Kanwil DJKN sebagaimana diatur dalam lampiran V.b Peraturan ini.
O.
PEMETAAN WILAYAH REKONSIUASI BMN BENDAHARA TINGKAT OAERAH BEROASARKAN KABUPATENIKOTA
UMUM NEGARA
01
Pemetaan wilayah kerja rekonsiliasi data BMN pada BUN di tingkat daerah antara KPKNL dan KPPN ditetapkan berdasarkan kabupatenlkota wilayah ke~a KPKNL dan KPPN sebagaimana diatur dalam lampiran V.C Peraturan ini.
E. PEMETAAN WILAYAH REKONSILIASI BMN BENDAHARA UMUM NEGARA 01 TINGKA T WILA YAH BERDASARKAN PROVINSI Pemetaan wilayah kena rekonsiliasi data BMN pada BUN di tingkat wilayah antara Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB ditetapkan berdasarkan provinsi wilayah kerja Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB sebagaimana diatur dalam lampiran V.d Peraturan ini. Perubahan atas pemetaan wilayah keria dapat diletapkan melalui sural Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
DIREKTUR JENDERAL, Sal inan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat lenderal Kekayaan Negara u.b, Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara NIP 060069280
69
ltd HADIYANTO NIP 060076790
LAMPIRAN V.a PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER'()7IKN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSIUASI DATA BARANG MIUK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPUSAT
PEMETAAN W1LAYAH KERJA KPKNL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN REKONSILIASI DATA BMN DENGAN KUASA PENGGUNA BARANG BERDASARKAN PROVINSUKABUPATEN/KOTA
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kode Prov
Nama Provinsi/KabupateniKota
Kode KPKNL
Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Java Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh
01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101
Nama KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL
Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh
06 06 06 06
01 02 05 06 09 10 12 14 15 18 51
12
06
52
Kola Sabang
01101
KPKNL Banda Ace"
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
06 06 06 06 06
56 03 04 07 08 11 13 16
Kota Sumbulussalam Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Bireun Kab. Aceh Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Deliserdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kota Medan Kota Binjai Kab. Simalungun Kab. Dairi Kab. Samosir Kab. Pakpak Barat Kab. Toba Samosir Kota Tebingtinggl Kota Pematangsiantar Kab. Labuhanbalu Kab.Asahan Kota Tanjungbalai Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Salatan
01101 01102 01102 01102 01102
KPKNL Banda Aceh KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNLMedan KPKNLMedan KPKNLMedan KPKNLMedan KPKNLMedan KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran KPKNL Padang Sidempuan KPKNL Padang Sidempuan KPKNL Padang Sidempuan
36
37 38 39 40 41
06 06 06 06 06 06
Kode Kabl Kota
06
06
06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
17
53 54 01 02 03 51 53 05 07 12 15 17
52 54 06 10 55 04 08 09
011D2
01102 01102 01102 01102 01102 02101 02101 02101 02101 02101 02103 02103 02103 02103 02103 02103 02103 02104 02104 02104 02105 02105 02105
70
No
42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Kode Prov
Kode Kabl Kola
07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 32 32 32 32 32 32 32 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10
11 13 14 16 56 57 04 05 06 08 09 10 11 14 53 55 57 01 02 03 07 12 51 52 56 01 04 05 06 07 12 51 01 02 02 03 04 51 52 02 08 09 53 01 02 03 04 05 06
Nama ProvinsilKabupatenlKota
Kode KPKNl
02105 02105 02105 02105 02105 02105 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03102 03102 03102 03102 03102 03102 03102 03102 03103 03103 03103 03103 03103 03103 03103 03104 03104 03104 03104 03104 03104 03104 03106 03106 03106 03106 04101 04101 04101 04101 04101 04101
Kab. Nias Kab. MandaHina Natal Kab. Nias Salatan Kab. Humbang Hasundutan Kola Sibolga Kota Padang Sidempuan Kab. Solak Kab.PadangPanaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlun!o Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmas Raya Kab. Solok Sela!an Kab. Sawahlunto Sijunjung Kota Solok Kota Padana Kota Pariarnan Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. limapuluh Kota Kab. Tanah Dalar Kab. Pasaman Bara! Kola Bukittinggi Kola Padang Panjang Kola Payakumbuh Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Kuanlan Singingi Kota Pekanbaru Kab. Binlan Kab. Karimun Kab. Karimun Kab. Naluna Kab. Lingga Kola Balam Kota Tanjung Pinang Kab. Benakalis Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kota Dumai Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Muara Bungo Kab. Sarolangun Kab. Kerinei Kab. Merangin
71
Nama KPKNl KPKNl Padang Sidempuan KPKNl Padan!~ Sidempuan KPKNl Padang Sidempuan KPKNl Padang Sidempuan KPKNl Padang Sidempuan KPKNl Padang Sidempuan KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padang KPKNl Padanq KPKNl Padano KPKNl Padang KPKNl Buki! Tinggi KPKNl Bukil Tinggi KPKNl Bukit Tinggi KPKNl Buki! Tinggi KPKNl Bukil Tinggi KPKNl Buki! Tinggi KPKNl Buki! Tinggi KPKNl Buki! Tinggi KPKNl Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNl PekanbanJ KPKNl Balam KPKNl Balam KPKNl Balam KPKNlBalam KPKNl Batam KPKNl Balam KPKNl Balam KPKNl Duma! KPKNl Dumai KPKNlDumai KPKNlDumai KPKNlJambi KPKNlJambi KPKNlJambi KPKNlJambi KPKNlJambi KPKNlJambl
No
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
Kode Prov
10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 30 30 30 30 30 30 30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29 29 29 29
Kode Kabl Kota
07 08 09 51 03 04 08 09 10 11 12 51 53 05 06 07 54 55 01 02 03 04 05 06 51 01 02 03 04 05 06 07 08 51 01 04 06 09 51 02 03 05 07 08 52 01 02 03 52
Nama Provinsi/KabupatenlKola Kab. Kab. Kab. Kola Kab. Kab.
Kode KPKNL
04101 04101 04101 04101 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04103 04103 04103 04103 04103 04104 04104 04104 04104 04104 04104 04104 05101 05101 05101 05101 05101 05101 05101 05101 05101 05103 05103 05103 05103 05103 05104 05104 05104 05104 05104 05104 06101 06101 06101 06101
Tanjung Jabung Timur Tebo Muaro Jambi Jambi Musi Banyu Asin Ogan KomeringUIu
Kab. ooan Komering llir Kab. Banyuasin Kab. Oku Timur Kab. Oku Selalan Kab. Ogan llir Kola Palembang Kola Prabumulih Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kola Pagar A1am Kola Lubuk Linggau Kab. Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selalan Kab. Belitung Timur Kola Pangkalpinang Kab. Benakulu Utara Kab. Bengkulu Selalan Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Muko-muko Kab.Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Barat Kab. Tanggamus Kab. Pesawaran Kola Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Tulang Bawang Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kola Metro Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kola Cilegon
72
Nama KPKNL KPKNLJambi KPKNL Jambi KPKNL Jambi KPKNL Jambi KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Palembang KPKNL Lahat KPKNL Lahat KPKNL Lahat KPKNL Lahat KPKNL Lahat KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Pangkal Pinang KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bengkulu KPKNL Bandar Lampung KPKNL Bandar Lampung KPKNL Bandar Lampung KPKNL Bandar Lampung KPKNL Bandar Lampung KPKNL Metro KPKNLMetro KPKNL Metro KPKNL Metro KPKNL Metro KPKNL Metro KPKNL Serang KPKNL Serang KPKNL Serang KPKNL Serang
No
Kode Prov
Kode Kabl Kola
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
29 29 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
51 04 51 52 53 54 55 12 13 21 51 61 08 57 05 06 07 52 53 58
Kola Tangerang Kab. Tanoeranq Kola Jakarta Pusal Kota Jakarta utara Kola Jakarta Barat Kola Jakarta Selalan Kola Jakarta Timur Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Bandung Barat Kola Bandung Kola Cimahi Kab. Bekasi Kola Bekasi Kab. Bogar Kab. Sukabumi Kab. Cianiur Kola Bogar Kola Sukabumi Kola Depok
06102 06103
160
02
09
Kab. Karawang
08104
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
10 11 14 15 16 60 62 17 18 19 20 54 01 03 04 09 10 12 13 14 19 20 51 52 55 24 25 26
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kola Kola Kab. Kab. Kab. Kab. Kola Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kola Kola Kola Kab. Kab. Kab.
08104 08104 08105 08105 08105 08105 08105 08106 08106 08106 08106 08106 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09102 09102 09102
Nama ProvinsilKabupaten/Kola
Kode KPKNL
07101 S.d.
07105 08101 08101 08101
08101 08101 08102 08102 08103 08103 08103 08103 08103 08103
Purwakarta Subang Garut Tasikmalaya Ciamis Tasikmalaya Banjar Cirebon Kuningan Indramayu Majalengka Cirebon semarenn Demak Grobogan Pati Kudus Jepara Rembano Blora Magelang Temanggung Semarang Salatiga Magelang Klalen Bovolali sraaen
73
Nama KPKNL KPKNL Tangerang KPKNL Serpong KPKNL Jakarta I - V Sesuai dengan Kementerian Negara/Lembaga masingmasing KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL
Bandung Bandung Bandung Banduna Bandung Bekasi Bekasi Boner Bogar Bogar Bogar BOQor Bogar Purwakarta Purwakarta Purwakarta Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Cireban Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Semarana semarana Semarang Semarang Semarang Semarang semeranc Semarang Semarang Semarang Semarang Semarana Semarang Surakarta Surakarta Surakarta
No
Kode Prov
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
Kode Kabl Kola
27 28 29 56 02 05 06 53 07 08 11 54 01 02 03 04 51 15 16 17
18 21 22 23 01 19 27 28 29 51 02 03 14 52 54 04 13 16 17
18 20 21 53 56 57 59 09 10 11
Nama ProvinsVKabupatenlKota
Kode KPKNL
09102 09102 09102 09102 09104 09104 09104 09104 09105 09105 09105 09105 09106 09106 09106 09106 09106 09110 09110 09110 09110 09110 09110 09110 10101 10101 10101 10101 10101 10101 10102 10102 10102 10102 10102 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10104 10104 10104
Kab. Sukohario Kab. Karanganvar Kab. Wonoairi Kola Surakarta Kab. Kendal Kab. Pekalongan Kab. Batana Kota Pekalonaan Kab. Teaal Kab. Brebes Kab. Pemalana Kota Tegal Kab. Bantul Kab. Siernan Kab. Gununakldul Kab. Kulonprogo Kota Yogyakarta Kab. Banvumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingoa Kab. Baniameoara Kab.Wonosobo Kab. Purworeio Kab. Kebumen Kab. Gresik Kab. Naaniuk Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamonaan Kola Surabava Kab. Moiokerto Kab. Sidoarjo Kab. Pasuruan Kola Moiokerto Kola Pasuruan Kab. Jombang Kab. Malano Kab. lumaiana Kab. Kediri Kab. Tulunaaauna Kab. Trenaaalek Kab. Blitar Kota Malana Kola Blilar Kola Kediri Kola Batu Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banvuwanai
74
Nama KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNl KPKNl KPKNL KPKNL KPKNL KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNL KPKNL
Surakarta Surakarta Surakarta Surakarta Pekalonaan Pekalonaan Pekalonaan Pekalonaan Teaal Teaal Tegal Teaal Yoavakarta Yoavakarta Yoavakarta Yoovakarta Yogyakarta Purwokerto Purwokerto Purwokerto Purwokerto Purwokerto Purwokerto Purwokerto Surabava Surabava Surabava Surabava Surabava Surabava SidoarJo Sidoario Sidoario Sidoario Sidoario Malana Malano Malana Malana Malano Malana Malana Malana Malana Malana Malano Jember Jember Jember
No
Kode Prov
Kode Kabl Kola
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15
12 15 55 05 06 07 08 22 23 24 25 26 58 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 51 01 07 52 01 02 03 06 10 11 12 13 51 04 05 07 08 09 01 02 03 04 05 06 07 08
Nama Provinsi/Kabupalen/Kota
Kode KPKNL
10104 10104 10104 10105 10105 10105 10105 10106 10106 10106 10106 10106 10106 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101
Kab. Jember Kab. Probolinggo Kola Probolinggo Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacilan Kota Madiun Kab.Sanggau Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab.Landak Kab. Melawi Kab.Sekadau Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontianak Kab. Sambas Kab. Bengkayana Kota Singkawang Kab. Kuala Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barilo Selatan Kab. Kalinaan Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungal Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Kotabaru
11101
11101 11101 11101 11102 11102 11102 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12102 12102 12102 12102 12102 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103
75
Nama KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL KPKNL
Jember Jember Jember Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Madiun Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Ponlianak Singkawang Sinakawana Singkawang Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palanokarava Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Panakalan Bun Pangkalan Bun Banjannasin Banjannasin Banjannasin Banjannasin Banjannasin Banjannasin Banjannasin Banjannasin
No
Kode Prov
Kode Kabl Kota
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 22
09 10 11 51 52 02 09 52 07 10 51 03 04 05
307
22
04
308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
07 08 51 01 02 05 06 04 05 06 07 52 01 02 03 51 01 02 03 04 05
06
12 53 08 54
03
06
07 08 09 10 11 12
Nama Provinsi/Kabupaten/Kola
Kode KPKNl
12103 12103 12103 12103 12103 13101 13101 13101 13102 13102 13102 13104 13104 13104 13104 13104 13104 13105 13105 14101 14101 14101 14101 14101 14102 14102 14102 14102 14103 14103 14103 14103 14103 14104 14104 14104 14104 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105
Kab. Hulu Sunaai Ulara Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Pasir Kab. Penaiam Paser Utara Kola BalikDaDan Kab. Kulai Baral Kab.KulaiKertaneaara Kola Samarinda Kab. Bulunaan Kab. Berau Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kola Tarakan Kab. Kulal Timur Kota Bontana Kab. Klunakuna Kab. Gianvar Kab. Badung Kab. Tabanan Kola Denoasar Kab. Bulelena Kab. Jembrana Kab. Karanaasem Kab. Banali Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab.Dornnu Kab. Sumbawa Baral Kola Bima Kab. lombok Barat Kab. lombok Tenqah Kab. lombok Timur Kola Malaram Kab. Kupana Kab. Belu Kab. Timor Tenaah utara Kab. Timor Tenaah Selalan Kab.Alor Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab.Ende Kab.Ngada Kab. Manaaarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat
76
Nama KPKNl KPKNl Baniarmasin KPKNl Baniarmasin KPKNl Baniarmasin KPKNl Baniarmasin KPKNl Banjarmasin KPKNl Balikpapan KPKNl Balikpapan KPKNl Balikpapan KPKNl Samarinda KPKNL Samarinda KPKNL Samarinda KPKNl Tarakan KPKNL Tarakan KPKNl Tarakan KPKNl Tarakan KPKNl Tarakan KPKNl Tarakan KPKNl Bontana KPKNl Bontang KPKNl Denoasar KPKNl Denoasar KPKNl Oenpasar KPKNl Denpasar KPKNL Denoasar KPKNL Sinaaraia KPKNl Singaraia KPKNl Sinaara13 KPKNl Sinaaraia KPKNlBima KPKNlBima KPKNl Bima KPKNl Bima KPKNl Bima KPKNl Malaram KPKNl Malaram KPKNl Malaram KPKNl Malaram KPKNl Kupana KPKNl Kupana KPKNl KUDana KPKNl KUDana KPKNl Kuoana KPKNL Kuoana KPKNl Kupana KPKNl Kupana KPKNl Kuoana KPKNl Kuoana KPKNl Kupang KPKNl Kupana
-8i
No
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
I
Kode Prov
Kode Kabl Kola
24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
13 14 15 51 02 07 10 11 12 13 14 15 18 51 01 01 03 04 05 05 16
34
17
34
19 52 02 03 06 09 21 22 24 53 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 51 52 02 03 04 05
34
19 19 19 19 19 19 34
34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 17 17 17 17
06
Nama Provinsi/KabupateniKola Kab. Kab. Kab. Kola
Kode KPKNL
14105 14105 14105 14105 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15104 15104 15104 15104 15104 15104 15104 15104 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 16101 16101 16101 16101 16101
Lembala Rote Ndao Manggarai Barat Kupang
Kab.Gowa Kab. Mares Kab. Slniai Kab. Bulukumba Kab. Banlaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Pangkajene Kepulauan Kola Makassar Kab. Pinrang Kab. Majene Kab. Waio Kab. Polewali Mandar Kab. Bone Kab. Mamasa Kab.Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab.Soppeng Kola Pare-pare Kab. Mamulu Kab. Mamuiu Utara Kab. Tanatoraja Kab. Luwu Kab. Enrekang Kab. Luwu Ulara Kab. Luwu Timur Kota Palopo Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Kab. Konawe Ulara Kab. Bulon Utara Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan
77
Nama KPKNL KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Palopo KPKNL PalQQQ_ KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNLPa~ KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado
No 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
Kode Prov
17
17 17 17 17
17 17 17 17
17 31 31 31 31 31 31 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 28 28 28 28 28 28 28 28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25
Kode Kab/ Kota
07 08 09 10 11 12 51 52 53 54
01 02 03 04 07 51 01 02 03 04 05 06 07 08 09 51 02 03 04 05 06
07 51 53 01 02 03 04 05 06 07 51 52 01 07 08 11 13 14
Nama ProvinsilKabupateniKola Kab. Tomohon Kab. Minahasa Ulara Kab. Kep.sangihe Talaud Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mon_gondow Ulara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kola Manado Kola Tomohon KOla Bitung Kola Kolamobago Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolanoo Kab. Goronlalo Utara Kota Gorontalo Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Tofi-toli Kab. Bang!lai Kab.Buoi Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moulong Kab. Tojo Una-una Kota Palu Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Barat Kota Temate Kota Tldore Kepulauan Kab. Maluku Tenaah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Tmur Kola Ambon Kola Tual Kab. Jayapura Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Puncak Jaya Kab. Mappi Kab. Asmat
78
Kode KPKNL
16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16102 16102 16102 16102 16102 16102 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16104 16104 16104 16104 16104 16104 16104 16104 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17102 17102 17102 17102 17102 17102
Nama KPKNL KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNLPalu KPKNL Palu KPKNLPalu KPKNL Palu KPKNL Ternale KPKNL Ternate KPKNL Temate KPKNL Ternate KPKNL Temate KPKNL Ternate KPKNL Temate KPKNL Temate KPKNL Ambon KPKNLAmbon KPKNL Ambon KPKNL Ambon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura
No
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
Kode Prov
444
25 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
33 33 25 25 25 25 25 25 25
33
Kode Kabl Kota
15 16 17 18 19 24 51 01 02 03 04 06 08 12 51 02 04 09 10 23 27
Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
17102 17102 17102 17102 17102 17102 17102 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17106 17106 17106 17106 17106 17106
Kab. Boven Digoel Kab. Sarrni Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Peaununaan Bintana Kab. Yahukimo Kota Jayapura Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kola Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Kode KPKNL
Manokwari Sorong Fak Fak Sorong Selatan Teluk Bintuni Kaimana Mimika Sorong Biak-numfor Yapen-waropen Panial Nabire Waropen Supiori
Nama KPKNL KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL KPKNl KPKNL KPKNl
Jay"pura Jayapura Javapura Jayapura
KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNL KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl KPKNl
Jayapura Sorong Sorong Sorong Sorong Sorong Sorong Sorong Sorong Biak Biak Biak Biak Biak Blak
Perubahan atas pemetaan wilayah rekonsiliasi dapat ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal.
DIREKTUR JENDERAL. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara
NIP 060069280
79
ttd HADIYANTO NIP 060076790
LAMPIRAN V.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR:PER-07IKNI2OO9 TEHTANG TATA CAM PELAKSANAAN REKONstLIASI DATA BARANG MIUK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PEMETAANWILAYAH KERJA KANWIL DJKN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REKONSILIASI BMN DENGAN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH BERDASARKAN PROVINSI Kode Provlnsl
No
1
3 4
~6 7 8
....2..10 11
~-13 J.-~. 15
~:= _E_ ~.19
"rO-
~,~.-
}1~ 31
-#~.-
04
01 Yogyakarta
09
05 13 14 15 16
JawaTImur Kalimantan Barat Kalimantan Ten~h Kalimantan Selalan
10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17
07 08 09 32 10 11 30 12 26 29 01 02 03
22
~}22 23 ~~ ~ 27 28 29
Banten OKI Jakarta Jaws Barat Jaws engah
01 02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 07 08 09
06
--'2'-
!-:..-
Kode Kanwil DJKN
Nama Provinsi
23 24 19 20 34 17 18 28 31 21 25 33
Nangllroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep..!!lauan Riau Jambl Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Berrtung Lampung__ Bengkulu
-;=
·i
Nama Kanwil DJKN
Kanwill DJKN Banda Aceh Kanwilll DJKN Medan Kanwilill DJKN Pekanbaru Kanwilill OJKN Pekanbaru Kanwillll DJKN Pekanbaru KanwillV OJKN Palembang KanwillV OJKN PaiembanQ KanwillV DJKN Palembang Kanwil V OJKN Bandar Laml!u!!l! Kanwil V DJKN Bandar Lampung Kanwil VI DJKN Serallg Kanwil VII DJKN Jakarta Kanwil VIII DJKN Bandung KanwiliX DJKN Semarang Kenwil IX OJKNSemarang Kanwil X OJKN Suraba;ta Kanwil XI DJKN Pontianak Kanwil XII DJKN Banjarmasin Kanwil XII DJKN Ba~armasin Kenwil XIII DJKN Samarinda Kenwil XIV OJKN Denjlasar Kanwil XIV OJKN Denl!asar Kanwil XIV DJKN Denj)asar Kanwil XV OJKN Makassar Kenwil XV DJKN Makassar Kanwil XV DJKN Makassar Kanwil XVI DJKN Manado Kenwil XVI DJKN Manado Kenwil XVI DJKN Manado Kenwil XVI DJKN Manedo Kanwil XVII DJKN Javapura Kenwil XVII DJKN Javapura Kanwil XVII DJKN Javaoura
Perubahan atas pemetaan wilayah kerja dapat ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara. DIREKTUR JENDERAL. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b. Kepala Bagian Umum
ttd HADIYANTO NIP 060076790
Anugrah Komara
NIP 060069280
80
--
-
LAMPI RAN V.C PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: P.r-071KNI2009TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN REKONSIUASIDATA BARANG MIUK NEGARADALAMRANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORANKEUANGANPEMERINTAHPUSAT
PEMETAAN WILAYAH REKONSILIASI BMN PADA BENDAHARA UMUM NEGARA 01 TINGKAT DAERAH BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA Kode No
Kabl
Nama PlOvlnellKabupaten/KOIa
Kolle KPKNL
Nama KPKNL
Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Pi:lie Java Kola Banda Aceh KotaSabang Kab. Aceh Baral Kab. Simeuleu Kab. Aceh Java Kab. Nagan Raya Kab. Aceb Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Sarat Oava Kola Sumbutussatam Kab. Aceh TImur Kab. Aceb Tamianq Kola lal1Qsa Kab. Aceh Ulara Kab. Bireun Kola Lhokseumawe Kab. Aceh Tenggara Kab. Aoeh Gayo Lues Kab. Aceh Te~ah Kab. Bener Meriah Kab. langkat Kola Medan Kola Biolai Kab. Tanah Karo Kab. Deliserdang Kab. Simalungun Kola Pematall!}siantar Kab.Oalli Kab. Pakoak Saral Kola TebioQtinggi Kab. Samosir Kab. Toba Samosir Kab. Labuhanbalu Kab. Asahan Kola Tanjungbalai Kab. TapanlM Selatan Kab. Mandaitil'lQ Natai Kola Padanq Sidemouan Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Tapanuli Tengah KoIaSiboIQa Kab. Tapanu~ Utara Kab. Humbang Hasundutan Kab. Padanq Paliaman
01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01101 01102 01102 01102 01102 01102 01102 01102 01102 01102 01102 02101 02101 02101 02101 02101 02103 02103 02103 02103 02103 02103 02103 02104 02104 02104 02105 02105 02105 02105 02105 02105 02105 02105 02105 03101
KPKNl Banda Acen KPKNl Banda Aceh KPKNl Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKN L Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseurnawe KPKNL LhOkseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseurnawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe KPKNLMedan KPKNLMedan KPKNLMedan KPKNl Medan KPKNl Medan KPKNL PematangSiantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Sianlar KPKNLPema~Siantar KPKNL Pemalang Sianlar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Pematang Siantar KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran KPKNL P. Side~Ulrl KPKNL P. Sidemouan KPKNL P. Sidempuan KPKNL P. Sidempuan KPKNL P. Sldempuan KPKNL P. Sidemouan KPKNL P. Sidemouan KPKNl P. Sidemouan KPKNL P. SidempUlrl KPKNL Padang
Kola
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31 32 33 34 35 36 37
38 39
40 41 42 43
44 45 46
47 48
01 02 18 51 52
06 09 14 15 05 10 12 56 04 16 53 03
11 54 08 13 07 17 03
51 53 02 01 05 54 07 15 52 12 17
06 10 55 09 13 57 11 14 04 56 08 16 05
81
Kode KPPN
001 001 001 001 001 003 003
Nama KPPN
KPPN Banda Aceh KPPN Banda Aceh KPPN Banda Aceh KPPN Banda Aceh KPPN Banda Aceh KPPN Meulaboh KPPN Meulaboh KPPN Meulaboh 003 003 KPPN Meulaboh 074 KPPN Tapaktuan 074 KPPN Tapaktuan 074 KPPN Taoaktuan 074 KPPN Tapaktuan 002 KPPN Langsa 002 KPPN lan!lsa 002 KPPN LWlgsa 089 KPPN LhokseurnaWe 089 KPPN Lhokseumawe 089 KPPN Lhokseumawe 105 KPPN Kutacale 105 KPPN Kutacane 122 KPPN Takengon 122 KPPNTakellQOn 0041123 KPPN Medlrl I & II 0041123 KPPN Medlrl I & II 004/123 KPPN Medlrl I & II 119 KPPN Sidikalang 124 KPPN Tebing Tinggi 005 KPPN Pematang Silrltar 005 KPPN Pematang Sianiar 119 KPPN Sidikalang 119 KPPN SidikalallQ 124 KPPN TebinQ TInggi 125 KPPN Batige 125 KPPN BaJige 076 KPPN Rantau Pr3jl8t 076 KPPN TI. BaIai Asahan 076 KPPN TI. Balai Asahan 006 KPPN P. Side~uan 006 KPPN P. Sidemouan 006 KPPN P. Sidemouan 007 KPPN Gunung Siloli 007 KPPN Gunung SitoU 106 KPPN Sibolga 106 KPPN SibolQa 125 KPPN Balige 125 KPPN Balige 010 I(PPN Padang
KOlle
No
Kabl Kota
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
09 55 57 06 10 14 04 11 53 06 01 03 07 51 52 56 02 12 01 06 07 51 04
72
os
73 74 75 76 71 78 79 80 81 62 83 64 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
12 01 02 03 04 52 02 51 09 02 08 53 01 09 51 05 03 06 02 07 04 06 06 12 51 53 04 10 11 03 09
Nama ProvinlUKabupateniKota
KOlle
NamaKPKNL
KPKNl
Kab. Kepulauan Menlawai Kola Padang Kola Panaman Kab. Sawahlunto Kab. Dharmas Raya Kab. Sawahlunto SijuniurlQ Kab, SoIok Kab. SOlakSelatan Kola SoIok Kab. Pesisir Selatan Kab,Agam Kab, Umapuluh Kola Kab, Tanah Dalar Kola BukittinQal Kola Padana Paniano Kola Pavakumbuh Kab, Pasaman Kab, Pasaman Bara! Kab, Kampar Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kola Pekanbaru Kab. Indragln Hulu
03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03101 03102 03102 03102 03102 03102 03102 03102 03102 03103 03103 03103 03103 03103
Kab. Indtagiri Hair
03103
Kab, Kuantan Sinainai Kab, Binlan Kab. Kanmun Kab, Natuna Kab. Unaaa Kola Taniuno Pinana Kab. Karimun Kola Batam Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab, Rokan Hilir Kola Dumai Kab. Batanahan Kab. Muaro Jambi Kola Jarnbi Kab. Kennci Kab, Muara Bungo Kab, Tebo Kab, Tanjung Jabung Bara! Kab, Taojung JabUngTimur Kab. Sarolangun Kab. Merangin Kab, ()gao Komeling IIiKab, ()gan llir Kola PalemballQ Kola Prabumulih Kab. Oaao Komerina Ulu Kab, Oku TImur Kab, Oku Selatan Kab. Musi Banyu Asin Kab. Banyuasin
03103 03104 03104 03104 03104 03104 03104 03104 03106 03106 03106 03106 04101 04101 04101 04101 04101 04101 04101 04101 04101 04101 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04102 04102
KPKNL Padang KPKNL Padang KPKNL Padang KPKNL Padang KPKNL Padang KPKNL PadanQ KPKNL Padang KPKNL PadanQ KPKNL Padang KPKNL Padang KPKNL Bukit flllggi KPKNl Bukit Tinggi KPKNl Bukit Tinggi KPKNL Buldt Tinggi KPKNL Bukil Tinaai KPKNL Bukil Tinoai KPKNL Bukit Tinaai KPKNl Bukit Tinaai KPKNL Pekanbaru KPKNL Pekanbaru KPKNL Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNl Pekanbaru KPKNL Pekanbaru KPKNL Pekanbaru KPKNLBatam KPKNLBalam KPKNL Balam KPKNL Balam KPKNLBatam KPKNlBatam KPKNlBatam KPKNLDumai KPKNLDumai KPKNLDumai KPKNLDumai KPKNLJambi KPKNLJambi KPKNLJambi KPKNLJambi KPKNLJambi KPKNLJambi KPKNLJambl KPKNLJambi KPKNlJambi KPKNLJambi KPKNL Palembang KPKNl Palembang KPKNl Palembana KPKNL Palelnbang KPKNL PaIem~ KPKNL Palembang KPKNL Paienlbang KPKNLPaJembang KPKNL Palembang
82
Kode
KPPN 010 010 010
on on
077 090 090 090 142 011 011 011 011 011 011 091 091 006 008 008 006 092 092
092 009 009 009 009 009 137 137 006 120 120 120 012 012 012 013 078 076 143 143 159 159 014 014 014 014 109 109 109 160 160
NamaKPPN KPPN Padang KPPNPad~ KPPNPadang KPPN Sijunjung KPPN Sijunjung KPPN Sijunjung KPPN Solok KPPN Solok KPPN SoIok KPPN PaillNl KPPN Bukittinggi KPPN Bukittinggi KPPN Bukittinggi KPPN Bukitt~i KPPN BukittJ!m1 KPPN BukittjrlgRl KPPN lubuk S~ KPPN lubuk Sjk.ilQi_~ KPPN Pekanbaru KPPN Pekanbaru KPPN Pekanbaru KPPN Pekanbaru KPPNRengat KPPNRengat KPPNRenQat KPPN Tall.i\lrlgP~ KPPN Tal1jtJrl!l Pin!l(IQ KPPN Tanjung Pinang KPPN Tanjung Pinang KPPN Tanjung Pinang KPPNBatam KPPNBatam KPPN Pekanbaru KPPNDumai KPPNDumai KPPN Dumai KPPN Jambj KPPNJambi KPPN Jambi KPPN Sungai Penuh KPPN Muara Bungo KPPN Muara Bungo KPPN Kuala Tungkal KPPN Kuala Tungkal KPPN Bangko KPPN Bangko KPPN Palembang KPPNPale~ KPPN Palemba__l1[ KPPN PalembaDg_ KPPN BaluraJa KPPN Baturaja KPPN Baturaja KPPN Sekayu KPPNSe~
No 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Kode KabJ Kota 07 55 05 06 54 02 03 04 05 51 01 06 01 51 02 04 05 03 07 08 06 01 06 09 51 04 03 05 08 02 07 52 01 02 52 03 51 04 01 02 03
04 05 12 21 51 61 13 08 57 05 52 58 06 07
Nama Provin,i/Kabupaten/Kota Kab. Musi Rawas Kola Lubuk Unggau Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kota PaQarAIam Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kola Pangkalpinang Kab. Belnung Kab. BelltungTimur Kab. Bengkulu Ulara Kola Bengkufu Kab. Bengkulu Selalan Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Rejang Lebong Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Muko-muko Kab. Lampung Selalan Kab. Tanggamus Kab. Pesawaran KOla Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Utara !
Kode KPKNL
Nama KPKNL
04103 KPKNL Lahat 04103 KPKNLLahat 04103 KPKNLLahal 04103 KPKNL Lahal 04103 KPKNL Lahat 04104 KPKNL Pangkal Pinang 04104 KPKNL Pangkal Pinana 04104 KPKNL Pangkal Pinano 04104 KPKNL Pangkal Pinang 04104 KPKNL Pangkal Pinang 04104 KPKNL Pangkal Pinang 04104 KPKNL Pangkaf Pinang 05101 KPKNL Bengkufu 05101 KPKNL Bengkulu 05101 KPKNL Benokulu 05101 KPKNL Benakulu 05101 KPKNL Bengkulu 05101 KPKNL Bengkulu 05101 KPKNL Bengkulu 05101 KPKNL Bengkulu 05101 KPKNL Bengkulu 05103 KPKNL Bandar Lampung 05103 KPKNL Bandar Lampung 05103 KPKNL Bandar Lampung 05103 KPKNL Bandar Lampung 05103 KPKNL Bandar Lampung 05104 KPKNLMetro 05104 KPKNLMetro 05104 KPKNLMetro 05104 KPKNLMetro 05104 KPKNLMetro 05104 KPKNLMetro 06101 KPKNL Serang 06101 KPKNL Serang 06101 KPKNL Serang 06101 KPKNL Serang 06102 KPKNL Tangerang 06103 KPKNL Serpong 07101 s.d. 07105 08101 08101 08101 08101 08101 08102 08102 08103 08103 08103 08103 08103
Kode KPPN 070 070 144 144 144 015 015 015 015 015 107 107 016 016 121 121 121 146 146 146 181 017 017 017
017 145 116 116 116 126 126 126 020 020 020 161 127 127
KPKNL Jakarta I-V Dibawah koordinasi Kanwil VII DJKN Jakarta KPKNL Bandung KPKNL Banduna KPKNL Bandung KPKNL Bandung KPKNL Bandung KPKNL Bekasl KPKNL Bekasi KPKNLBogor KPKNL loaor KPKNL loaor KPKNL sooor KPKNl logor
83
Nama KPPN KPPN Lubuk Unggau KPPN Lubuk Unooau KPPN Lahal KPPN Lahal KPPN Lahal KPPN Pangkal Pinano KPPN Panakal PinaOQ KPPN Pangkal Pinana KPPN Panakal Pinana KPPN Pangkal Pinang KPPN Tanjung Pandan KPPN Tanjung Pandan KPPN Bengkulu KPPN Bengkulu KPPN Manna KPPN Manna KPPN Manna KPPN Curup KPPN Curup KPPN Curup KPPN Mukomuko KPPN Bandar Lampung KPPN Bandar Lampung KPPN Bandar Lampung KPPN Bandar Lampung KPPN Liwa KPPN Kotabumi KPPN Kotabumi KPPN Kotabumi KPPN Melro Lampung KPPN Metro Lampung KPPN Metro Lampung KPPN Serang KPPN Serang KPPN Serang KPPN Rangkasbitung KPPN Tangerang KPPN Tangerang KPPN Jakarta 1- V Oibawah koordinasi Kanwil XIII DJPB Jakarta
0221095 0221095 022J095 0221095 007 171 171 023 023 023 128 128
KPPN Bandung 1& II KPPN Bandung 1& " KPPN Bandung 1& " KPPN Bandung I & II KPPN Sumedang KPPN Bekasi KPPNBekasi KPPN Bogor KPPN Bogar KPPNBogor KPPN Sukabumi KPPN Sukabumi
Kode No
Kabl Kola
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
53 10 11 09 15 16
60 62 14 17 19 54
18 20 01 51 52 09 13 19 20 55 03 10 12 04 14 27 29 56 24 25 26 28 02 05 06 53 07 08 11 54 01 02 51 03 04 22 23 15 17 16 18 21 01
Koele
Nama ProvinsUKabupatenlKola
KPKNL
Kola Sukabumi Kab. Purwakarta Kab. SUbaog Kab. Karawang Kab. Tasikmalaya Kab.Ciamis Kola Tasikmalava Kola Banjar Kab. Garut Kab. Cirebon Kab.lndramayu Kola Cirebon Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Semarana Kola Semarang Kota Salatiga Kab. Pati Kab. Rembaog Kab. Magelang Kab. Teman®una Kola Magelana Kab.Demak
08103 08104 08104 08104 08105 08105 08105 08105 08105 08106 08106 08106 08106 08106 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09101 09102 09102 09102 09102 09102 09102 09102 09104 09104 09104 09104 09105 09105 09105 09105 09106 09106 09106 09106 09106 09110 09110 09110 09110 09110 09110 09110 10101
Kab. Kudus
Kab.Jepara Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Sukoharjo Kab. Wonoairi Kola Surakarta Kab. KJaten Kab. BoYolali Kab. Sragen Kab. Karanaanvar Kab. Kendal Kab. Pekalongan Kab. Batang Kola Pekalongan Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pemaiang Kola Tegal Kab. Bantul Kab. SIeman Kola yogyakarta Kab. Gunungkidul Kab. Kulonprogo Kab. Purworeio Kab. Kebumen Kab.Banyumas Kab. Purbainaga Kab. Cilacap Kab. Baniame!lara Kab. Wonosobo Kab. Gresik
Nama KPKNL KPKNLBooor KPKNLPUlwakarta KPKNLPurwakarta KPKNLPurwakarta KPKNLTasikmalaya KPKNLTaslkrila1aVa KPKNLTasikmalaya KPKNl Tasikmalaya KPKNLTasikmalaya KPKNL Cirebon KPKNl Cirebon KPKNL Cireboo KPKNLCirebon KPKNLCirebon KPKNLSemarano KPKNLSemarang KPKNLSemarana KPKNLSemarana KPKNLSemarana KPKNLSemarang KPKNLSemarana KPKNLSemarana KPKNLSemarana KPKNL KPKNLSemarana KPKNLSemarana KPKNLSemarana KPKNLSurakarta KPKNLSurakarta KPKNLSurakarta KPKNLSurakarta KPKNLSurakarta KPKNLSurakarta KPKNLSurakarta KPKNLPekalonoan KPKNl Pekalonoan KPKNl Pekalongan KPKNl Pekalonaan KPKNl Tegal KPKNl Tegal KPKNLTegal KPKNLTeaal KPKNLYoavakarta KPKNLYoovakarta KPKNl Yoavakarta KPKNLYoavakarta KPKNLYoavakarta KPKNLPurwokerto KPKNLPurwokerto KPKNLPurwokerto KPKNLPurwokerto KPKNLPurwokerto KPKNLPurwokerto KPKNLPUIWOkerto KPKNLSUrabaya
Sema
84
Koele
KPPN 128 021 021 086 025 025 025 025 096 024 024 024 147 147 026/134 026/134 0261134 097 097 115 115 115 129 129 129 163 163 028 028 028 148 148 162 162 0261134 072 072 072 118 118 118 118 030 030 030 149 176 027 027 029 029 130 164 164 031/135
NamaKPPN KPPN Sukabumi KPPN PUlWakarta KPPN Purwakarta KPPN Karawana KPPN Tasikmalaya KPPN Tasikmalaya KPPN Tasikmalava KPPN Tasikmalava KPPN Garul KPPN Cirebon KPPN Cirebon KPPN Cirebon KPPN KuniriOan KPPN Kunmaan KPPN Semarano I & " KPPN Semarano I & II KPPN Semarana I & " KPPNPati KPPNPati KPPN Maaelano KPPN Maaelana KPPNMOOei3iiQ KPPN Kudus KPPN Kudus KPPN Kudus KPPN Purwodadi KPPN Purwodadi KPPN SUrakarta KPPN SUrakarta KPPN SUrakarta KPPNKlaten KPPN Klaten KPPNS~en KPPN Sraaen KPPN Semaranal & II KPPN Pekalonaan KPPN Pekalonaan KPPN Pekalonoan KPPNTegal KPPNTegal KPPNfegai KPPNTooal KPPN Yoovakarta KPPN Yoovakarta KPPN Yoovakarta KPPN Wonosari KPPNWates KPPN PurworelO KPPN Purworeio KPPN Purwokerto KPPN Purwokerto KPPN ciiaCail KPPN Baruameoara KPPN BaiilaffieOara KPPN Surabava I & "
Kode
No
Kal¥
Nama ProYinsiIKabupatenlKota
Kota
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225
226 227 228 229
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
51 19 27 29 28 14 54 02 52 03 13 53 59 17 20 57 04 16 18 21 56
09 10 15 55 11 12 05 06 07 08 22 23 24 25 58 26 04 12 51 03 09 06 11 05 02 08 10 01 07 52 01 10 11 51
Kola Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kola Kab. Kola Kab.
Surabaya NganjlJk Bojonegoro Lamongan Tuban Pasuruan Pasuruan Mojokerto Uoiokerto Sidoarjo Kab. Malana Kola Malang Kola Satu Kab. Kediri Kab. Trenaaalek Kola Kedin Kab. Jombang Kab. Lumajang Kab. TukJngagung Kab. Blitar Kola Blitar Kab. Bondowoso Kab. Silubondo Kab. Proboinooo Kola Proboinggo Kab. Banyuwangi Kab.Jember Kab. Sampana Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Madilln Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponoroao Kola Madiun Kab. Pacilan Kab. Pontianak Kab. Kubu Rava Kola Ponti<mk Kab. Slnlang Kab. Melawi Kab. Kelapang Kab. Kayong tJtara Kab. Kapuas Hulu Kab. Sanggau Kab. Landak Kab.Sekadau Kab. Sambas Kab. BenQkavana Kola Sing kawang Kab. Kuala Kapuas Kab. GunUng Mas Kab. PuiaM Pisau Kola Palangkaraya
Koele KPKNL
Nama KPKNL
Koele KPPN
NamaKPPN KPPN Surabava I & II KPPNKediri KPPN BoIOne
10101 10101 10101 10101 10101 10102 10102 10102 10102 10102 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10103 10104 10104
KPKNL Surabava KPKNL Surabava KPKNL Surabaya KPKNL Surabaya KPKNL Surabava KPKNL Sidoario KPKNL Sidoarjo KPKNL Sidoarjo KPKNL Sidoado KPKNL Sidoarjo KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNL MaIana KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNL Malang KPKNl MaIang KPKNL Jember KPKNLJember
0311135 034 073 073 166 032 032 098 098 165 032 032 032 034 034 034 098 131 150 150 150· 035 035
10104
KPKNL Jember
035
KPPN BondowosO
10104 10104 10104 10105 10105 10105 10105 10106 10106 10106 10106 10106 10106 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11102 11102 11102 12101 12101 12101 12101
KPKNL Jember KPKNL Jember KPKNL Jember KPKNL P..nekasan KPKNL P..nekasan KPKNL Pamekasan KPKNL Pamekasan KPKNL Madiun KPKNL Madilln KPKNL Madiun KPKNL Madilln KPKNL Madiun KPKNL Madiun KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Ponlianak KPKNL Pontianak KPKNL Pontianak KPKNL Singkawang KPKNL Singkawang KPKNL Singkawang KPKNlPa angkarava KPKNLPa angkarava KPKNLPa anakarava KPKNL Paangkaraya
035 100 131 036 036 036 036 033 033 033 033 033 099 042 042 042 079 079
KPPN Bondowoso KPPN R:>rM ..,:onni KPPNJember KPPN P..nekasan KPPN Pamekasan KPPN Pamekasan KPPN Pamekasan KPPNMadiun KPPN Madiun KPPN Madilln KPPNMadiun KPPN Madilln KPPN Pacilan KPPN Ponlianak KPPN Pontianak KPPN Pontianak KPPN Sinlang KPPN Sinlang KPPN Kelapang KPPN Ketapang KPPN Putussibau KPPN S3IlQlIau KPPN Sanggau KPPN Sanggau KPPN Sing kawang KPPN Sing kawang KPPN Sing kawang KPPN Palangkaraya KPPN PaIan!lkarava KPPN Pa~karaya KPPN Palangkaraya
85
094 094 117 167 167 167 093 093 093 043
043 043 043
-
No
Kode Kabl Kola
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
06 02 03 12 13 04 07 05 08 09 01 03 06 51 52 08 10 04 05 07 09 11 02
292
02
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
09 52 07 10 51 03 06 12 53 05 04 08 54 04 07 08 51 03 01 02 05 06 04 06 52 05 07 01 02 51 03
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
Nama ProvinsUi(abupaten/Kota
Kab. Katinqan Kab. Balito Ulara Kab. Barito Setalan Kab.Murung Raya Kab. Barito Timur Kab. Kolawalingin Timur Kab. Serovan Kab. Kolawalingin Barat Kab. Sukarnara Kab. Lamandau Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Barito Kuala Kola Baniarmasin Kota Baniarbaru Kab. Kotabaru Kab. Tanah Bumbu Kab. Hulu Sunaai Selalan Kab.Hulu Sungai Tengah Kab.Tabaldng Kab.Hulu Sungal Ulara Kab.Balangan Kab.Tanah Lau1 Kab.Pasir Kab.Penaiam Paser Ulara Kola Balikl)apan Kab.Kulai Baral Kab.KUlai Kertaneqara Kola Sarnarinda Kab.Bulunaan Kab. Malinau Kab.Tana Tidung Kola Tarakan Kab. Nunukan Kab. Berau Kab. Ku1aiTimur Kota Bonlang Kab.Gianyar Kab. Badung Kab.Tabanan Kola Denpasar Kab. Klungkung Kab. Buleleng Kab.Jembrana Kab. Karanaasem Kab. Banali Kab. Bima Kab. Dompu Kota Birna Kab. Sumbawa Kab. SumbawaBaral Kab. Lombok Barat Kab. LombokTenaah Kota Mataram Kab. LombokTimur
Kode KPKNL
12101 12101 12101 12101 12101 12102 12102 12102 12102 12102 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 13101
13101 13101 13102 13102 13102 13104 13104 13104 13104 13104 13104 13105 13105 14101 14Hj1 14101 14101 14101 14102 14102 1410,2 14102 14103 14103 14103 14103 14103 14104 14104 14104 14104
Nama KPKNL
KPKNL Palanakarava KPKNL Palangkaraya KPKNL Palanakarava KPKNL Palanakarava KPKNL Palanakarava KPKNLPanakalanBun KPKNLPangkatanBun KPKNLPangkalanBun KPKNL PangkalanBun KPKNL PangkalanBun KPKNL Baniarmasin KPKNLBanjarmasin KPKNL Banjarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNL B<¥1iarmasin KPKNL Banjarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNL Baniarmasin KPKNl Baniarmasin KPKNL Balikpapan KPKNL BallkI)apan KPKNL BalikDatian KPKNL Sarnarinda KPKNL Sarnarinda KPKNL Sarnarinda KPKNLTarakan KPKNLTarakan KPKNLTarakan KPKNLTarakan KPKNLTarakan KPKNL Tarakan KPKNLBontang KPKNLBontang KPKNL Denpasar KPKNl Denpasar KPKNl Denpasar KPKNLDennasar KPKNl Denpasar KPKNl Singaraia KPKNLSinqaraia KPKNLSinoaraia KPKNLSmoaraia KPKNLBima KPKNlBima KPKNLBima KPKNLBima KPKNLBima KPKNLMataram KPKNLMataram KPKNL Malaram KPKNLMalaram
86
Kode KPPN
044 080 080 080 080 044
044 102 102 102 045 045 045 045 045 081 081 110 110 151 151 151 168 047
047 047 046 046 046 048 048 048 048 152 153 046 046 037 037 037 037 154 132 132 154 154 071 071 071 101 101 038 038 038 169
NamaKPPN
KPPNSamoit KPPN Buntok KPPN Bunlok KPPN Buntok KPPN Buntok KPPNSamllit KPPN Samail KPPN PangkalanBun KPPNPangkatanBun KPPNPanakalanBun KPPN Baniarmasin KPPN Baill3rmasin KPPN Bamarmasin KPPN Baniarmasin KPPN Bamarmasin KPPN Kotabaru KPPN Kotabaru KPPN Barabai KPPN Barabai KPPN Tanluna KPPN Taniuna KPPN Taniuna KPPN Pelaihari KPPN Balikpapan KPPN Balikl)apan KPPN BalikDaoan KPPN Sarnarinda KPPN Samarinda KPPN Sarnarinda KPPN Tarakan KPPN Tarakan KPPN Tarakan KPPN Tarakan KPPN Nunukan KPPN TaniunORedeD KPPN Sarnarinda KPPN Samarinda KPPN Denpasar KPPN Denoasar KPPNDen~ar KPPNDenoasar KPPNAmlaDura KPPNSinqaraia KPPNSingaraia KPPNAmlaDura KPPNAniiiWura KPPNBima KPPNBima KPPNBirna KPPN SumbawaBesar KPPNSumbawa Besar KPPNMataram KPPNMataram KPPNMataram KPPNSelona
No
Kode Kabl Kola
324 325 326 321 328 329 330 331 332 333 334 335 336 331 338 339 340 341 342 343 344 345 346
01 04 05 14 51 06
347
13
348
14 10 03 05 19 01 16 17 52 01 04 05 21 09 22 24 53 06 02 03 05 06 07 09 10 11 51 02 52 04
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
08
11 12 09 10 15 02 03 07 13 02 07 15 18 51 11 12
08
Nama ProvlnsilKabupateniKota
KaIl. Kupang Kab. Kab. Kab. Kola Kab.
Tmor Tengah Selalan A10r Rote Ndao Kupang Sikl
Kode KPKNL
14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 14105 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15103 15104 15104 15104 15104 15104 15104 15104 15104 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105 15105
Nama KPKNL KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL KUPanQ KPKNL Kupang . KPKNL Kupang KPKNL Kuoang KPKNL KUPaIlQ KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupano KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Kupang KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Makassar KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Pare-Pare KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNL Palopo KPKNL PaIooo KPKNL PaIopo KPKNL Palopo KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNL Kendari KPKNLKendari KPKNLKendari
87
Kode KPPN
039 039 039 039 039 040 040 041 041 111 111 111 172 172 174 174 0541136 0541136 0541136 054/136 054/136 056 056 056 155 177 055 055 055 057 057 057 057 059 059 059 057 058 058 058 058 170 178 178 060 060 060 060 060 060 060 103 103 156 156
NamaKPPN KPPN Kupang KPPN K_upano KPPN Kupang KPPN KuP3llQ KPPN Kupang KPPN Ende KPPN Ende KPPN Waingapu KPPN Waingapu KPPN Ruteng KPPN Ruteng KPPN Ruteng KPPN Atambua KPPN Atambua KPPN Larantuka KPPN Larantuka KPPN Makassar I & " KPPN Makassar I & " KPPN Makassar I & " KPPN Makassar I & " KPPN Makassar I & " KPPN Bantaeng KPPN Bantaeno KPPN BantaenQ KPPN Benteng KPPN Sinjai KPPN Walampone KPPN Walamoone KPPN Walampone KPPN Pare - Pare KPPN Pare - Pare KPPN Pare - Pare KPPN Pare - Pare KPPN Majene KPPN Maiene KPPN _Majene KPPN Pare - Pare KPPN Palopo KPPN Palopo KPPN Palopo KPPN Palopo KPPN Makale KPPN Mamuju KPPNMamuju KPPN Kendari KPPN Kendari KPPN Kenda" KPPN Kendari KPPN Kendari KPPN Kendari KPPN Kendari KPPN Bau-bau KPPN Bau-bau KPPN Kolaka KPPN Kolaka
Kode No
Kabl
Nama ProvlnsiIKabupatenlKota
Kota
379 380 381 382 383 384
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
03 02 06 07 10 51 52 04 09 12 03 11 54 05 08 53 01 04 07 51 02 03 02
402
08
403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
51 01 06 09 04 07 03 05 02 04 05 07 51 53 03 06 04 51 02 05 52 03 01 06 07 01 16 17 19 51 07
385 386 387 388 389 390
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kola Kab. Kab.
Muna Minahasa Minahasa Selatan Tomohon Minahasa Tenggara Manado Tomohon Kepulauan Sangihe Kep. Sanaihe Talaud Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Bolaang MongondOW Kab. BoIaaog Mongondow Utara Kota Kotamobago Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Ulara Kota Bituna Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwalo Kab. DOOQQaIa Kab. Parigi Moutong Kota Palu Kab. Poso Kab. Morowali Kab. Tojo Una-una Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Toi-toli Kab. Buo! Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Selalan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Barat Kota Temate Kota Tldore Kepulauan Kab. Halmahera Ulara Kab. Halmahera TImur Kab. Pulau Buru KotaAmbon Kab. Maluku Tenggara Kab. Kepulauan Aru Kola Tual Kab. Maluku T enggara Barat Kab. Maluku T engah Kab. Seram Bagian Bara! Kab. Seram Bagian TlIllUr Kab. Javapura Kab. Sarm! Kab.Keerom Kab. Pegunungan Bintang Kota Jayapura Kab. Merauke
Kode KPKNL
15105 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16101 16102 16102 16102 16102 16102 16102 16103 16103
16103 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16103 16104 16104 16104 16104 16104 16104 16104 16104 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17102 17102 17102 17102 17102 17102
Nama KPKNL KPKNL Kendari KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Manado KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Gorontalo KPKNL Palu KPKNLPaiu KPKNL Palu KPKNLPalu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Palu KPKNL Temate KPKNL Temale KPKNL Temate KPKNL Ternale KPKNL Ternate KPKNL Temate KPKNL Temale KPKNL Ternale KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNlAmbon KPKNlAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNLAmbon KPKNl Javapura KPKNL Javaoura KPKNL Jayapura KPKNL Javaoura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura
88
Kode KPPN
157 049 049 049 049 049 049 083 083 083 158 158 158 179 179 179 050 050 050 050 180 180 051 051 051 052 052 052 053 053 082 082 062 062 062 062 062 062 112 112 061 061 084 084 084 104 173 173 173 063 063 063 063 063 068
Nama KPPN KPPNRaha KPPN Manado KPPN Manado KPPN Manado KPPNManado KPPNManado KPPN Manado KPPNTahuna KPPNTahuna KPPNTahuna KPPN Kotamobagu KPPN Kotamobagu KPPN Kotamobagu KPPN Bitung KPPN Bitung KPPN Bitung KPPN Gorontalo KPPN Gorontalo KPPN Gorontalo KPPN Gorontalo KPPN Marisa KPPN Marisa KPPN Palu KPPN Palu KPPN Palu KPPN Poso KPPN Poso KPPN Poso KPPN Luwuk KPPN Luwuk KPPN Toli - Toli KPPN ToIi - ToIi KPPNTemate KPPNTemate KPPNTemate KPPNTemate KPPNTemate KPPNTemate KPPN Tobelo KPPN Tobelo KPPNAmbon KPPNAmbon KPPNTual KPPNTual KPPNTuai KPPN Saumlaki KPPNMasohi KPPN Masohi KPPNMasohi KPPN Javapura KPPN JayllPJlra KPPN Jayapura KPPN Javaoura KPPN Javaoura KPPN Merauke
No
434 435 436 437 438
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Kode Kabl Kola
13 14 15 08 11 18 24 01 06 02 04 51 03 08 12 02 27 09
10 04 23
Nama ProvinsilKabupalenJKota Kab. Mappi Kab.Asmat Kab. BOllen Dgoel Kab. Jayawijaya Kab. Puncak Jaya Kab. ToIikara Kab. Yahukimo Kab. Manokwari Kab. Teluk Bintunl Kab. Sorong Kab. Sarong Selatan Kota Sorong Kab. Fak Fak Kab. Kaimana Kab. Mimika Kab. Biak-ilumfor Kab. Supiori Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Yape~waropen Kab. Waropen
Kode KPKNL
17102 17102 17102 17102 17102 17102 17102 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17106 17106 17106 17106 17106 17106
Nama KPKNL
Kode KPPN
068 068 068 113 113 113 113 065 065
KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNL Jayapura KPKNLSorong KPKNL~~ KPKNLSorong KPKNL Sorong KPKNL Sorong KPKNLSoronq KPKNL Sorong KPKNL SorOlllJ KPKNl Biak KPKNl Blak KPKNL Biak KPKNL Biak KPKNl Biak KPKNL Biak
NamaKPPN
085 138
KPPN Merauke KPPN Merauke KPPN Merauke KPPNWamena KPPNWamena KPPNWamena KPPNWamena KPPN Manokwari KPPN Manokwari KPPN Sorong KPPN Sorong KPPN Sarong KPPN Fak - Fak KPPN Fak - Fak KPPN Timika KPPN Biak KPPN Biak KPPN Nabire KPPN Nabire KPPN Semi
138
KPPNSerui
066
066 066 067 067 141 064 064 085
Perubahan atas pemetaan wilayah rekonsiliasi dapat ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal.
DIREKTUR JENDERAL, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat JenderaJ Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum
ttd HADIYANTO NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
89
LAMPI RAN V.d PERATURAN otREKT1JR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER-071KN12009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSJUASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MIUK NEGARA DAN LAPORAN KEUANQAN PEMERINTAH PUSAT
PEMETAAN WILA YAH REKONSILIASI BMN BENDAHARA UMUM NEGARA 01 TINGKA T WILA YAH BERDASARKAN PROVINSI
No
Katie Provln$1
....1.. ~
Kaele Kanwil DJKN
Nama Provinsl
~1....
~~.9.~~.~.h..I?~~!lI:!1
...L ..07 9.y.~)!!r!!.Y.!\l.(a, .3. 08 §~!:Il~tllf.I1.~at 4
09
Riau
...L
10
Jlif'1~i
Nama Kanwil DJKN
Katie Kanwil DJPb
~.~.uW~.~.~~.~.~
QL..~.i'.!!.~~ ~ ~I_I!I.DJIQ! PfJkaI).baru._
w 03
9.t.
~!!.I..~~..~~!!.~h ....
9.?.. ~!.I.t9.:l.e~ ..~~~
W
Kanwilill DJKN Pekwlbaru
Nama Kanwil DJPb
04
~H !I!W.P.~..~.~
KanwUIV DJPB Pekanbaru
..
:3::: :j:?:::: :~~l~;;;;:~~::::::::::::::::::: ::::~~:::: :~i!:!ii:~~!§.i:~~:ti~~:::::::::: ::::~:::: ·~!U~:R;i~:B.:~~~~~::::::::::: _
_..()4
9.5. ~(l"!i!.Y.!?~~J.l1lWi
~~i!.I~.().J_~N..P.~~?IlL
. ~~~iI.\I!.!?~.~ ..p.~ilI1!1 . 9.9...... ~i'.I~.P.~F.~ ..p.i!n9.~.P.!ni!(l9.. 9.?..... ~~.\I!!.~P..B ..~.~!!Q ()8, ~YI~_vIl!.P.JP.~ ..~.~ .. 1.9. ~YIiI.)(.p..Jf.'.B..~~ .. ..t.!..... ~l X!.!?~P..B.J.~~_!!Ita. .
.J.. 1.1. S.~l_'!I:9tllr.~.~!l!?~ Q1 ~~i!.!I!.().J.~.F.~~ ...L )9... .~~£I!!!l!l~.~~ ..~.I,i!\J!lQ ()4 ~.i!.!\I.!?~.~t!,F.~~ .L ..1~...!:!!mP.~nIl ~ ~.i!.\1,!?-!.~t!.!?i!!)~.h~.~,~ '0. . 26. .~.i
29
..I} .~4
O~." .~~a.Te,I)9!!~"
..n..
~ ~.IJl.!?~.K.t!.~~.I)jj _ Q!.. ,~~!'_II!!.~.K.N..J.i!~ gt ~,i'.II!!r.().J~,N..§ilI1H~~,9
~a.n!~,ry 01 D.~}i!~!!r.\~ O,L. ~~.~..B.~(!l.L
(19 (19
"
.1~.. ".0:4., .Q!.y'~y.~~ 16
05
17
18
.1.3 .. _K.~l!l1a.Ilta.n ..~ 14 ~1IlllII11ovl..I1lI!9a1l
19 20
16
'11 _~!!Jli!rl!
19
SulaNesiSelatan
26
34
SuiaNesiSara!
~~
,~m~!!')(!!'p'~p',~"~~~,nL .."" ..,, ~II XII!.~P'~ ..~.~aI).Q... .
!.L. ~i!.)(!:-{.Q~_I'.~.~~
~.U.!)(.QJ.K."'.~~ilI1I!
10.•. ~a.~.!?~.~.;?,:,~~
l.L.
~R
13
19
Kanwli XIX OJPB Samarlnda
KanwllXIII DJKN Samarinda
::::i(: :~ij;;~:li·~i;;;:i:iJ.@::g;;ii~iii::::::::: ::::m.:::: .!Si!ii~ii·~:Q.i:p~:~:~~::::· ::::
)1:: ::::2L: :~i~L::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..~~......23... .~~.~.I~.I)99!1f!!.~~ .~~. 24 ."'~..T.~D~~.!~.r
..1.~,
~\IIII.I)(QJ.K."'.§!!1n.!!r!!ng
.. l
J~~.:r.i",!!~
24
~
1~ ~i!.)(!y' .D.~.IS~ ..~!I.P.a.s~"...... ....?1.... .~YI!l_)()(!.QJ.p.!t~a.t
KanwilXV OJKN Makassar
23
Kanwil XXIII OJPB Makasar
15
KanwilXV DJKN MalIassar
23
Kanwil XXIII OJPB Makasar
)( '::'20 ::: :s.~~~)~!iW;;,i::::::::::::: ::.15:::: :~a;;;\iiiY.:D.~~:~~~~r:::::::::: ::::~:::..~Il@:o;;p~~~:~~:::::: ... "27" i:;-'" ·Sui~esii]iai~
"Is ·KM~iXiii·DjKN·M·anado·".." 27 ·KBn~ii'xXiiiiDJps'ikiiiKio'" . ':::?(:' ~wi(~iy.:o.J.P~:f~~: :.:::::: .
j~:::,::·1~ ..:::~~I~~s!:i~~~iiii::::::::::::::::: ::j~:::.·~~!:i(Y.i:0.~~:M.~~::::::::::: Utara ::~:: ...31.:: :~i;l;;iiii.?::::·:::.::::::::::::::::::': ..It ..,K~fi<0::0.~"!::~~::::::::::: ::::?6.::: ~i!.*Yf0.p.~.9.
28
Maluku
}~
25 .P.~~!L
..~
~ .. _l'.iljl.u.a ..~r~L
16
n
n
KanwilXVI OJKN Manado
28
Kanwil XXVIII DJPB Temate
1«Ifl'oY.~.)(\II!.D.-!.I'<.D.J.P'~.~!!y'~~ ,,, ,~,il,~.l..9.:l.I,<W,~~.~ar.iljl~@ " ..
Perubahan atas pernetaan wilayah rekonsiliasi dapat ditetapkan rneiaiut surat Direktur Jenderal. DIREKTUR JENDERAL, Salinan sesuai dengan asl inya Sekretaris Direlctorat lenderal Kekayaan Negara
ltd
u.b.
KepaJa Bagian Umum
HAOIYANTQ NIP 060076790
Anugrah Komara NIP 060069280
90
CATATAN:
91
