16 Januari 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
8/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENARIKAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PT. LAMONGAN WIRA JATIM DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, institusi yang berhak dan berwenang sebagai penyelenggara pelabuhan adalah Pemerintah atau Badan Usaha Pelabuhan, dan Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan kepelabuhanan di pelabuhan umum ;
b.
Bahwa berdasarkan surat keputusan Pimpinan DPR Kabupaten Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 10 September 2003 Pemerintah Daerah telah mendirikan dan melakukan penyertaan modal saham dalam PT. Lamongan Wira Jatim yang kemudian mendirikan anak perusahaan bernama PT. Lamongan Integrated Shorebase ;
96
Mengingat
c.
bahwa dalam rangka memperkuat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan shorebase di Kabupaten Lamongan, perlu penyertaan modal Pemerintah Daerah secara langsung pada PT. Lamongan Integrated Shorebase dengan cara melakukan pengambilalihan seluruh saham PT. Lamongan Wira Jatim atau perseroan lainnya di PT. Lamongan Integrated Shorebase oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan menarik kembali penyertaan modal saham Pemerintah Daerah di PT. Lamongan Wira Jatim ;
d.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta ;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT. Lamongan Integrated Shorebase.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
2.
97
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741) ; 98
8.
9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada Pihak Ketiga. 99
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENARIKAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PT. LAMONGAN WIRA JATIM DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ; 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ; 6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu; 7. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 100
8.
PT. Lamongan Wira Jatim adalah perseroan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Patungan Pembangunan Integrated Shorebase di Kabupaten Lamongan antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Petrogas Wira Jatim Nomor 181 / 283 / 413.013 / 2003 . 117 / PWJ / MOU / IX / 2003 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam PT. Lamongan Integrated Shorebase agar Pemerintah Daerah memperoleh manfaat secara nyata. BAB III PENARIKAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH Pasal 3 Pemerintah Daerah menarik seluruh penyertaan modal saham Pemerintah Daerah pada PT. Lamongan Wira Jatim BAB IV PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT. Lamongan Integrated Shorebase yang didirikan berdasarkan Akta No. 187 tanggal 30 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Reynar, S.H., Notaris di Lamongan.
101
Pasal 5 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari penarikan penyertaan seluruh modal saham Pemerintah Daerah di PT. Lamongan Wira Jatim. BAB V PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Pasal 6 (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT. Lamongan Integrated Shorebase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta penarikan penyertaan seluruh modal saham Pemerintah Daerah di PT. Lamongan Wira Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya ; (2) Dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal saham PT. Lamongan Integrated Shorebase, maka PT. Lamongan Integrated Shorebase merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berusaha dibidang kepelabuhanan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
102
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 16 Januari 2007 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
103
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENARIKAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PT. LAMONGAN WIRA JATIM DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE I.
UMUM Bahwa dalam rangka memperkuat keterlibatan Pemerintah kabupaten dalam pengelolaan shorebase di Kabupaten Lamongan, perlu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten secara langsung pada PT. Lamongan Integrated Shorebase dengan cara melakukan pengambilalihan sebagian besar saham oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, institusi yang berhak dan berwenang sebagai penyelenggara pelabuhan adalah Pemerintah atau Badan Usaha Pelabuhan, dan Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan kepelabuhanan di pelabuhan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
104
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memamahi Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Dalam melakukan penyertaan modal saham kedalam PT. Lamongan Integrated Shorebase, Pemerintah Daerah harus memiliki saham mayoritas atau sekurang-kurangnya 55 %. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
105
