Peran KORPRI dalam Percepatan Reformasi Manajemen ASN Dr Muhammad Taufiq DEA Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara
1
Kedudukan KORPRI
• Pasal 126 UU ASN (1) Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. (2) Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: • menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan • mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa
Fungsi KORPRI • pembinaan dan pengembangan profesi ASN; • perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas; • memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan • menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota.
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII KORPRI NOMOR: KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPRI KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari Kedinasan
KORPRI berfungsi sebagai : 1. Satu satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama; 2. Pembangun jiwa korps (korsa); 3. Perekat dan pemersatu bangsa dan negara; 4. Wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota; 5. Pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum bagi anggota; 6. Peningkatan harkat dan martabat anggota; 7. Peningkatan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin dan profesionalisme; 8. Perwujudan kepemerintahan yang baik.
2
Peran KORPRI dalam reformasi Kepegawaian
STRATEGI PEMBANGUNAN ASN Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA • • • •
ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL PENGUASAAN BAHASA ASING PENGUASAAN IT/DIGITAL HIGH COLLABARATION & NETWORKING
2019 2015
KEBIJAKAN STRATEGIS ASN 2015-2019
• Profil SDM ASN saat ini
• Perencanaan ASN selaras arah pembangunan • Rekruitmen ASN objektif & bebas KKN • Profesionalisme ASN
• Benchmark ASN Internasional
SMART ASN yang berdaya saing global
Tantangan SDM Internal •
• •
MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION >40% KUALIFIKASI ASN MSH SLTA KE BAWAH & KOMPETENSI BLM MEMADAI
Perbandingan organisasi pegawai pemerintah UK
France
USA
Pakistan
Indonesia
South africa
Collective bargaining
Terserbar
Terpusat
Terpusat dan opsi opting out
Tidak ada
Tidak ada
Terpusat dalam dewan nasional
Hak mogok
Terbatas
Umum
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Organisasi
Plural
Plural
Plural
Tunggal
Tunggal
Plural
Sumber : ILO, 2008
Peran organisasi profesi sektor publik dalam reformasi kepegawaian : a. Melakukan pengawasan, memberikan masukan dan negosisasi dengan pemerintah terkait dengan penegakan kebijakan merit system b. Membantu penyelesaian masalah pegawai terkait dengan rasionalisasi pegawai c. Pengawasan dan memperjuangkan kondisi kerja pegawai d. Memperjuangkan remunerasi yang adil dan sesuai dengan beban kerja
Peran KORPRI dalam reformasi kepegawaian EKSTERNAL • Penguatan peran dalam formulasi kebijakan kepegawaian • Perlindungan korps terhadap intervensi politik • Pengawasan anggota dalam pelaksanaan kode etik • Penguatan budaya kerja berdasarkan nilai nilai ASN • Representasi kepentingan ASN berhadapan dengan pemerintah dan stakeholders
Konsolidasi Internal
• Konsolidasi hubungan dan representasi asosiasi profesi • Kejelasan kedudukan PPPK • Penguatan akuntabilitas • Debirokratisasi • Penguatan komunikasi dan koordinasi internal • Penguatan kapasitas pendanaan
• TERIMAKASIH
