PERAN BAWASLU Oleh: Nasrullah Seminar Nasional: Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula
“Sukseskan Pemilu 2014”. Pusat Study Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
BAWASLU Menurut UU No. 15 Tahun 2011 Tentang “Penyelenggara Pemilihan Umum” , bahwa : Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
BAWASLU
mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu mulai dari proses tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penetapan hasil pemilu. “Setiap rangkaian proses yang diawasi tersebut tentunya harus dilaporkan oleh pengawas pemilu secara berjenjang sebagai bukti akuntabilitas kinerja Bawaslu dan jajarannya terhadap publik”
TAHAPAN PEMILU No
TAHAPAN
1.
Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2.
Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3.
Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4.
Penetapan Peserta Pemilu;
5.
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6.
Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7.
Masa Kampanye Pemilu;
8.
Masa Tenang;
9.
Pemungutan dan penghitungan suara;
10.
Penetapan hasil Pemilu; dan
11.
Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
PERAN PENGAWAS PEMILU Menyelesaikan Sengketa Pemilu;
Kewenangan
Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Mengenai Pemilu; Menerima Laporan Adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Mengkaji Laporan dan Temuan, serta Merekomendasikannya Kepada yang Berwenang
PERAN PENGAWAS PEMILU Melakukan Pembinaan kepada Pengawas Pemilu dibawahnya
SUPERVISI
KEWAJIBAN
Melakukan Pengawasan Kinerja dan Integritas Pengawas Pemilu dibawahnya
INSPEKTORASI
Melakukan Penilaian Kinerja Pengawas Pemilu dibawahnya
EVALUASI
PENGAWASAN
Definisi : Pengawasan Pemilu adalah kegiatan MENGAMATI (melihat, mencatat hasil amatan), MENGKAJI (melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5 W + 1 H), MEMERIKSA (kesesuaian aturan), dan MENILAI (benar atau salah serta konsekuensi) proses penyelenggaraan Pemilu.
5 Indikator KATA KUNCI PENGAWASAN
TEPAT PROSEDUR
TEPAT WAKTU
LENGKAP DATA/DOKUMEN/SYARAT
ABSAH DATA/DOKUMEN/SYARAT TERBUKA/TRANSPARAN PROSES DAN HASIL
PIHAK TERKAIT
TAHAPAN / SUB TAHAPAN
KONTRIBUSI PIHAK TERKAIT
FOKUS PENGAWASAN
KPU, PEMERINTAH, LEMBAGALEMBAGA NEGARA, LEMBAGA LAINNYA PARPOL, CALEG, MASYARAKAT
SENGKETA PEMILU POTENSI SENGKETA
PIHAK TERKAIT
KPU, PEMERINTAH /LEMBAGALEMBAGA NEGARA, LEMBAGA LAINNYA PARPOL, CALEG, MASYARAKAT
SENGKETA Non PEMILU KONTRIBUSI PIHAK TERKAIT
POTENSI KERAWANAN
PELANGGARAN PEMILU POTENSI PELANGGARAN
PELANGGARAN Non PEMILU
1. Hulu PENCEGAHAN
2. Tengah 3. Hilir
1. Hulu STRATEGI PENGAWASAN
PARTISIPATIF
2. Tengah 3. Hilir
PENINDAKAN
Strategi Pencegahan HULU Pembuatan Peraturan dan Mekanisme Pengawasan serta Kajian atas Peraturan Teknis Pelaksana (PKPU, Surat Edaran dan SOP Tahapan) beserta Evaluasinya.
Konsistensi Penerapan UU, Konsistensi Penerapan Aturan dan Akurasi data Ruang Lingkup Bawaslu RI
PERINGATAN DINI dan REKOMENDASI, menyampaikan peringatan dini kepada KPU terkait hasil kajian atas Peraturan Teknis Pelaksana. SOSIALISASI dan KAMPANYE PUBLIK: 1. Peraturan perundang-undangan berserta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. 2. Pengawasan yang sedang berjalan dan akan dilakukan. 3. Mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran yang merupakan out put kajian hasil pengawasan *Juga dilakukan Oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota PENELITIAN dan SURVEI Penyerapan opini dan aspirasi publik terkait upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan Pencalonan.
Strategi Pencegahan TENGAH Penanggulangan Potensi Pelanggaran dan Kepastian Berjalanya Mekanisme Pengawasan Ruang Lingkup Bawaslu, Bawaslu RI dan Panwaslu Kab/Kota
RAPAT KORDINASI dan BIMBINGAN TEKNIS Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengawasan di jajaran pengawas pemilu. KAJIAN , ANALISA dan INOVASI 1. Konsolidasi hasil pengawasan berbasis hari, minggu dan akhir 2. Pemetaan Potensi Pelanggaran dan Konflik melalui pendekatan Aktor di setiap wilayah pengawasan. 3. Kontekstualisasi Model Pengawasan 4. Peringatan Dini kepada KPU dan Partai Politik atas potensi pelanggaran dan atau potensi konflik.
SUPERVISI , INSPEKTORAT dan EVALUASI 1. Melakukan Pembinaan kepada Pengawas Pemilu dibawahnya 2. Melakukan Pengawasan Kinerja dan Integritas Pengawas Pemilu dibawahnya 3. Melakukan Penilaian Kinerja Pengawas Pemilu dibawahnya
Strategi Pencegahan HILIR PENGAWASAN MELEKAT atas Sub Tahapan yang dipetakan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan atau Sengketa.
Bagian Akhir Upaya Penangkalan Ruang Lingkup Bawaslu, Bawaslu RI dan Panwaslu Kab/Kota
PENGAWASAN LAYAR atas Setiap Sub Tahapan melalui fungsi Pencegahan dengan media korespondensi surat menyurat.
AUDIT, INVESTIGASI dan VERIFIKASI SECARA SAMPLING terhadap prosedur dan materi penyelenggaraan Tahapan dan atau sub tahapan sebagai tindak lanjut dari pengawasan melekat. atas Sub Tahapan yang dipetakan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan atau Sengketa.
MEDIA GATHERING
• melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu • mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran dan atau sengketa
Strategi Partisipatif HULU RAKOR STAKE HOLDER 1. Penyamaan Persepsi terkait peraturan perundang-undangan beserta konsekuensinya diantara seluruh stakeholder Kepemiluan. 2. PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN bersama seluruh stakeholder pemilu (lembaga negara, Ormas, LSM Pemantau dan Perguruan Tinggi).
STAKE HOLDER INSEMINASI Pertukaran, masukan, pengembangan dan penyebaran isu-isu dan potensi kerawanan terkait tahapan dan sub tahapan Pencalonan dan Penetapan Caleg.
SOSIALISASI dan KAMPANYE PUBLIK 1. Sosialisasi Bentuk Pengawasan Kemitraan Pengawas dan Masyarakat. 2. Mengkampanyekan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap pengawasan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis
Strategi Partisipatif TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS Mekanisme Pengawasan Partisipatif Tahapan Pemilu bagi Stake Holder
Pemetaan Wilayah dan Potensi Kerawanan Serta PENGORGANISASIAN PERANGKAT PEMANTAUAN oleh Stake Holder
Strategi Partisipatif HILIR PEMANTAUAN Tahapan dan Sub Tahapan 1. Atas Sub Tahapan yang dipetakan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan atau sengketa. 2. Melakukan pelaporan hasil pemantauan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
MEDIA GATHERING • Melakukan sosialisasi hasil pemantauan yang telah dilakukan • Mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam Tahapan dan Sub Tahapan.
INDIKATOR KERJA PENGAWASAN KET HULU
PENCEGAHAN 1. 2. 3. 4.
TENGAH
1. 2. 3. 4. 5.
HILIR
1. 2.
Peraturan Pengawasan Mekanisme Pengawasan Dokumentasi Peringatan-Peringatan Dini yang telah dilakukan Hasil Pengawasan sebagai Informasi Publik yang di Publikasikan. Pengawas Pemilu memiliki kecakapan dalam kerja pengawasan Pemilu. Jurnal Pengawasan Harian, Mingguan dan Laporan Akhir. Laporan hasil Supervisi, Inspektorasi dan Evaluasi Pengawasan Lapangan. Dokumentasi Peringatan-Peringatan Dini yang telah dilakukan Peta Wilayah berdasarkan Potensi Kerawanannya. Jurnal hasil pengawasan berdasarkan hari dan pekan. Dokumentasi Peringatan-Peringatan Dini yang telah dilakukan.
PARTISIPATIF 1. 2. 3.
1.
2.
1.
Publik Awareness atau Kepedulian Masyarakat. Stake holderJurnal Inseminasi. Terbentuknya Pokja Stake Holder Pengawas Pemilu. Stake holder yang tergabung dalam Pokja Pengawas Pemilu memiliki kecakapan dan aktivitas kerja pemantauan Pemilu. Kerangka Kerja Pemantauan Stake holder berdasarkan pemetaan wilayah potensi kerawanan.
Memberikan pemantauan (mingguan) pemilu.
laporan hasil secara berkala kepada pengawas
PENCEGAHAN BERORIENTASI PADA HASIL dan PENINDAKAN BERORIENTASI PADA PROSES
SELESAI
