Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Disampaikan 0leh : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Dalam Pertemuan Koordinasi PT Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan, Hotel Milenium Jakarta 20-22 April 2017
Pendahuluan Latar Belakang 1.
UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma III.
2.
Memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga kesehatan untuk penyesuaian menjadi Diploma III.
3.
Data BKN (2015), sekitar 74.601 PNS (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, analis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi dll) yang berpendidikan di bawah Dipoloma III, di RS, puskesmas dan fasyankes lainnya di 34 provinsi.
Dampak Apabila dalam 6 tahun sejak diundangkan belum memiliki kualifikasi minimal Diploma III maka dampak : bagi tenaga kesehatan tersebut : 1. Menjadi asisten tenaga kesehatan 2. Tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan 3. Harus bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan
bagi fasyankes tempat dia bekerja : 1. Fasyankes tidak lagi sesuai standar akreditasi 2. Timbul potensi masalah hukum bagi fasyankes yang mempekerjakan asisten tenaga kesehatan 3. Diperlukan pengaturan pelaksanaan supervisi kepada asisten tenaga kesehatan
Data Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III Seluruh Indonesia
• Bidan • Perawat • Farmasi • Gizi • Kesling • Perawat Gigi • Pikes • TLM • Lainnya
Sumber : BKN 2015
: 19.608 : 38.944 : 5.282 : 434 : 2.461 : 3.971 : 339 : 2.935 : 627
Data per Provinsi
Total: 74.601
Program yang
dikembangkan
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016
Tujuan 1.
Mendorong nakes lulusan pendidikan dibawah Diploma III utk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma III
2.
Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi nakes sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu nakes
Program Percepatan Pendidikan Dilaksanakan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Mengacu pada Permenristek Dikti 26/2016 dan Permenkes 41/2016 Permenristekdikti No 26 Th 2016 Pasal 1 ayat 1 :
Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal Waktu pendidikan paling sedikit ditempuh selama 1 (satu) semester. Masing-masing peserta akan bervariasi antara 1 s.d 4 semester tergantung pada jenis
pendidikan dan hasil asesmen RPL. Pada akhir masa pendidikan setiap peserta program percepatan harus melakukan uji
kompetensi sesuai ketentuan
•
Penyelenggara Program RPL adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri atau Swasta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau. • PT Penyelenggara Program yang sudah ditetapkan terdiri atas: 1. PT rayon, sebanyak 30 PT 2. PT subrayon, sebanyak 387 PT; dan 3. PT mitra sebanyak 55 PT • Selanjutnya, Penyelenggaraan RPL merupakan kewenangan perguruan tinggi rayon dan sub rayon • Pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
1. Latar belakang pendidikan calon peserta :
Diploma Satu Kebidanan bagi bidan; Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi asisten apoteker; Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat; Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi perawat gigi; Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) bagi tenaga teknologi laboratorium medik; Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) dan/atau Diploma Satu Ahli Gizi bagi tenaga gizi; Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian; atau Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesinya (bagi perekam medis dan informasi kesehatan)
2. Telah memberikan pelayanan kesehatan paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Tenaga Kesehatan; 3. Memperoleh izin dari pembina kepegawaian bagi ASN atau atasan langsung bagi non ASN;
Pendidikan Formal Setelah RPL
NAKES
MENGIKUTI RPL OLEH PERGURUAN TINGGI ALIH KREDIT
BEBAS KREDIT SISA KREDIT
MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL Pendidikan Tatap Muka
PJJ Poltekkes
IJAZAH D3
Program Afirmasi
Pendidikan Formal Setelah RPL
1
Pendidikan Secara tatap muka
• Dapat dilaksanakan di semua Institusi Diknakes yg memenuhi syarat • Berlaku semua ketentuan pendidikan tinggi • Dilaksanakan diluar jam kerja pegawai atau setelah pegawai menyelesaikan pelayanan/ tugas ditempat kerja, misal : • Senin – jum’at (jam 14 – 18) • Sabtu (jam 08 – 18) • Saat ini dikenal dengan istilah reguler kelas karyawan • 16 Poltekkes sudah melaporkan sebagai penyelenggara kelas karyawan, dengan total peserta sebanyak 1.128 orang
Pendidikan Formal Setelah RPL
2
Pendidikan Jarak Jauh
•
PJJ yang diselenggarakan harus memperoleh izin Kemenristek Dikti berupa izin Program Studi penyelenggara PJJ.
•
Program studi yang telah memperoleh izin PJJ adalah Program Studi DIII Keperawatan dan DIII Kebidanan pada Poltekkes Kemenkes Kupang (No.363/M/KPT/2016) dan Poltekkes Kemenkes Kaltim (No.61/M/KPT/2017)
•
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 109 th 2013, Poltekkes Kemenkes Kaltim dan Kupang dapat menyelenggarakan PJJ masing masing di 3 Provinsi
•
PJJ dapat dilaksanakan tidak berbatas waktu, bisa kapan saja dan dimana saja karena PBM menggunakan fasilitas IT
•
Saat ini jumlah peserta PJJ di Poltekkes Kemenkes Kupang sebanyak 535 orang dan di Poltekkes Kemenkes Kaltim sebanyak 181 orang
Pendidikan Formal Setelah RPL
3 • • •
Pendidikan Afirmasi (Gabungan Tatap Muka dan PJJ
Diselenggarakan dengan menggabungkan metode tatap muka dan PJJ (PJJ mata kuliah) PJJ Mata kuliah dapat dilaksanakan tanpa izin khusus dengan Ketentuan jumlah SKS yang di PJJ kan tidak lebih dari 50% SKS Peserta program afirmasi mengikuti kegiatan pembelajaran melalui: a. Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. b. Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar. c. Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik klinik di tempat kerja masing masing atau di fasyankes yang tidak berjauhan dg tempat kerja.
• • •
Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan peraturan akademik institusi penyelenggara dengan mempertimbangkan fleksibilitas dari kendala calon peserta Ijazah diterbitkan oleh Institusi Pendidikan Rayon dan Sub Rayon Uji kompetensi bagi peserta program
Peta Jalan Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Dari Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III PJJ Poltekkes sudah mulai
Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes
Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes
2014
2015
2016
Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan melalui RPL
2017
2018
2019
2020
Peserta & Proyeksi Peserta Program Percepatan Pendidikan Th 2014-2020 2014 Kelas Karyawan
0
PJJ
86
Program Afirmasi
Total
86
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
0
1.128
1.500
1.500
1.500
372
584
1.170
1.500
1.500
1.500
-
-
17.192
27.620
36.319
71.601
372
584
19.490
30.620
37.819
74.601
Jumlah Peserta Program Percepatan Pendidikan melalui RPL Th 2017 (Kelas Karyawan, PJJ dan Afirmasi) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT
Perawat
Bidan
farmasi
Wat Gigi
Kesling
Analis
Gizi
RMIK
Total
143 400 400 80 150 400 160 160 40 87 80 160 480 519 188 638 0 134 1012 320
560 389 314 181 370 417 400 193 40 17 87 58 134 360 91 350 0 275 508 147
40 107 0 102 0 40 0 48 36 0 0 123 233 240 0 0 0 69 77 0
82 69 90 0 0 154 0 30 0 0 0 153 156 70 71 149 0 0 135 135
164 55 31 0 128 124 46 51 0 0 0 29 57 131 11 66 0 46 57 88
0 101 129 0 0 58 27 28 0 0 86 68 66 149 54 72 0 33 0 107
50 47 16 30 0 17 40 23 7 0 0 99 75 100 0 44 0 23 16 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 98 0 23 0 0 0 0
1,039 1,168 980 393 648 1,210 673 533 123 104 253 718 1,201 1,667 415 1,342 580 1,805 833
21 KALIMANTAN TENGAH
127
72
0
0
0
2
4
0
205
22 23 24 25 26 27
160 484 0 40 11 160
87 86 0 31 1 120
139 132 0 0 9 0
99 0 0 0 0 0
62 0 0 11 0 84
35 44 0 0 0 0
23 0 0 2 3 7
0 0 0 0 1 0
605 746 84 25 371
80 57 80 179 0 377 40
140 21 52 122 0 160 33
0 28 0 0 0 37 0
0 36 0 0 0 0 0
0 36 0 74 0 16 0
0 35 0 8 0 63 0
36 4 0 55 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
256 217 132 438 653 73 19,490
KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH
28 SULAWESI TENGGARA 29 SULAWESI UTARA 30 GORONTALO 31 MALUKU 32 MALUKU UTARA 33 PAPUA 34 PAPUA BARAT TOTAL ALOKASI
Mekanisme Usulan Program Percepatan Pendidikan
Pengajuan Permohonan
• Tenaga kesehatan ASN/anggota TNI/Polri mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja/organisasi tempat bekerja • Melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan sesuai persyaratan calon peserta program percepatan.
Permohonan Pimpinan Unit Kerja
• Pimpinan unit kerja/organisasi dalam menentukan usulan calon peserta berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di unit kerja dan skala prioritas (usia calon, masa kerja, prestasi kerja dan lain-lain). • Dalam mengusulkan calon peserta, dapat dibentuk tim di masingmasing unit kerja yang terdiri atas unsur kepegawaian, unsur teknis, dan unsur pimpinan
Pengusulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.
UPT Pusat mengirimkan calon peserta
Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
Unit Utama Kemenkes mengirimkan calon peserta
Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan daftar usulan calon peserta berdasarkan kuota per PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan,
tembusan
tembusan
Kepala BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Lembaga TNI/Polri mengirimkan calon peserta
JADWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN TH 2017 No
Kegiatan
Pelaksana
1 2
Informasi Surat Edaran Sosialisasi Surat Edaran
3
Koordinasi PT Penyelenggara Program Percepatan Pusdik SDM Kesehatan
Maret-April 2017
4
Pengiriman Usulan Calon Peserta Program Percepatan ke PT Penyelenggara Program (tembusan Pusdik SDM Kesehatan)
Unit Utama Kemenkes/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri
April – Mei 2017
5
Penerimaan Calon Peserta Program Percepatan
Mei-Juni 2017
6
Penerbitan SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang hasil asesmen RPL calon peserta program
PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon) PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)
7
Pengiriman Daftar Peserta Program Percepatan tahun ajaran 2017/2018 ke Pusdik SDM Kesehatan Penerbitan SK Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Th 2017 Perkuliahan
PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)
Juli 2017
Pusdik SDM Kesehatan
Agustus 2017
PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)
September 2017
8 9
Pusdik SDM Kesehatan Unit Utama Kemenkes/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri
Waktu Pelaksanaan April 2017 April 2017
Juli 2017
KERJASAMA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
Kemenristek dan Dikti 1. Penyiapan Penyelenggaraan Program: Penetapan Petunjuk Teknis RPL Bidang Kesehatan Penetapan Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara RPL Penetapan PT Penyelenggara Pendidikan 2. Pembinaan akademik 3. Penjaminan Mutu
Kemenpan RB
Penyiapan Regulasi : Pendidikan dalam jabatan
Pengakuan dan penyesuaian ijazah
pengakuan dan penyesuaian ijazah
1.
Izin bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan
2.
Dukungan Pembiayaan melalui Pemerintah Daerah
3.
Penyiapan Lahan Praktik dan tutor untuk ASN Daerah
ORGANISASI PROFESI, ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PERGURUAN TINGGI : POLITEKNIK KESEHATANINSTITUSI DIKNAKES LAIN
Terima Kasih
