PENTINGNYA MEMAHAMI CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASIlAN PASAL 21

PENTINGNY

A

MEMAHAMI..........

PENTINGNYA MEMAHAMI CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASIlAN PASAL 21 Oleh: 'Drs. :Jootje PClSI!ki'

Abstract on accordance with the goverment ef/art to encompass all the tax. object potentials for the development. every tax. payer. expedaLly an individual. employee/permanent employee needs to understand the rules how to count PPh article 21. PPh article 21 in a tax on an income which has to be paid to an individual/peftaining to his empLoyment position. and other working relationshp performed in Ondonesia.

Pendahuluan Dalam rangka untuk menjaring seluruh potensi obyek pajak yang ada dan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan, maka Pemerintah telah berupaya untuk menerapkan prinsip utama dalam sistem perpajakan yang baru yaitu: a. Memperkenalkan dasar pengenaan pajak yang luas (broad based tax) dalam hal pajak penghasilan yaitu dihapuskannya fasilitas-fasilitas pembebasan yang sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Asas kesederhanaan baik dalam struktur tarif yang diterapkan maupun dari tatacara pemungutannya termasuk asas menghitung pajak sendiri (-'Ie(f assesment).

Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut maka semua wajib pajak diharapkan dapat memahami arti pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional. Di samping itu wajib pajak perlu kiranya memahami tatacara perhitungan pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai /karyawan tetap.

StalTpengajar

Fakult~s Ekonomi

UKRIDA.

dan STIE Gideon

Meditek

32

r.

.

PENTlNGNY A MEMAHAMl ..........

Pengertian

Penghasilan Dan Pajak Penghasilan r

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari lndonesia maupun dari luar lndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

.

Penghasilan yang terkena pajak penghasi1an (PPh) antara lain: a. Gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lain atas peker:iaan b. Honorarium, hadiah, undian dan penghargaan c. Laba bruto . usaha; d. Bunga: e. Deviden~ f. Royalti; g. Sewa dari harta, dan lain-lain. Pajak penghasilan ada beberapa macam yaitu Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 22. Pajak Penghasilan pasal 23. Pajak Penghasilan pasal 24, Pajak Penghasilan pasal 25 dan Pajak Penghasilan pasal 26. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 2l) adalah pajak atas gaji. upah. honorarium. imbalan jasa dan tunjangan-tunjangan lainnya dengan nama apapun yang dibayarkan kepada orang pribadi, terhutang oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan hubungan kerja lainnya yang dilakukan di Indonesia.

/.J

Wajib pajak PPh pasal 21 adalah: a. Pegawai, karyawan/karyawati tetap b. Pegawai, karyawan/karyawati lepas c. Penerima honorarium d. Penerima upah borongan e. Pegawai. karyawan/karya\vati wajib pajak luar negeri Pemotong PPh pasal 21 adalah:

Meditek

33 r

.

~

\

PENTINGNY A MEMAHAMI..........

a. Pemberi kerja orang pribadi atau badan yang membayar, gaji upah dan honorarium karyawan b. Badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun c. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan d. Perusahaan atau badan yang membayarkan gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain sebagai imbalan kerja. Kewajiban

Dan Hak-Hak

\

\ )

J

'~

\

Wajib Pajak

Kewajiban-Kewajiban Wajib Pajak a. Kewajiban pend.aftaran diri. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib P~iak (NPWP). Setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena paja (PTKP) wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak berdomisili atau berkedudukan dengan mengisi formulir pendaftaran; kemudian kantor pelayanan pajak memberikan NPWP kepada wajib pajak yang bersangkutan. b. Kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT, menandatangani dan menyampaikan/mengembalikan ke KPP di mana wajib pajak berdomisili/terdaftar. Batas waktu menyampaikan kembali SPT a. Untuk SPT masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa p~iak b. Untuk SPT tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31Desember). c. Kewajiban membayar & menyetor pajak yang terutang . Wajib pajak wajib membayar/menyetor pajak yang terutang di kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, di bank-bank persepsi untuk menerima setoran pajak, juga boleh di kantor Pos dan Giro.

Meditek

34

r.

.

PENTINGNYA MEMAHAMI..........

· ·

\

Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara Untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

\ ) J

Sarana yang diperlukan untuk menyetor pajak adalah mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diperoleh di Kantor-kantor Pelayanan Pajak atau di tempat lain yang telah disediakan. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau suatu masa p~jak se telah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Khusus untuk setoran akhir harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret, se belum SPT tahunan disampaikan. d. Kewajiban Pembukuan & Pencatatan: Orang/badan yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas di lndonesia, diwajibkan membuat pembukuan yang dapat meny~jikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung peredaran usaha, harga perolehan, penyerahan barang dan jasa, penghasilan netto, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang. Bagi Wajib Pajak yang dibebaskan dari kewajiban pembukuan, karena kemampuannya belum memadai, harus melakukan pencatatan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang (pembukuan sederhana), dengan Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan harus memenuhi syarat-syarat minimal pembukuan. Pembukuan/pencatatan harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Syarat minimal pembukuan adalah sebagai berikut: - Catatan - Catatan - Catatan - Catatan

Meditek

.

mengenai mengenai mengenai mengenai

harta kewajiban atau utang modal penjualan dan pembelian

35

~

PENTINGNY A MEMAHAMI..........

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di lndonesia dengan menggunakan huruf lain, angka arab, dalam satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa lndonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau stelsel kas. Buku-Buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain-lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk:

- wajib pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal

. J

\ )

~

- wajib pajak badan, di tempat kedudukan e. Kewajiban Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang diperlukan diwajibkan: Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Memberi keterangan yang diperlukan

/\\

.~..J)

Dirjen Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas. Kewajiban Menunjukkan Surat Kuasa Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal ini:

Meditek

36

r.

.

PENTINGNY A MEMAHAMI..........

Suatu warisan yang belwn dibagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali pengampunya. Bagi Wajib Pajak tersebut ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, karena mereka 'tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Wakil sebagaimana tersebut di atas bertanggung jawab secara pribadi dan! atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dit:jen Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Orang pri.badi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat kuasa tersebut di dalamnya harus mencantumkan batas wewenang yang diberi kuasa. Konsulen atau konsultan pajak harus .memiliki surat kuasa dan harus menunjukkan surat kuasa tersebut dalam pengurusan perpajakan. Hak-hak Wajib Pajak a. Hak mengajukan keberatan Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu : surat ketetapan pajak kurang bayar surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan surat ketetapan pajak lebih bayar surat ketetapan pajak nihil pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau

Meditek

.

37

\ \ ) J

'\

\

PENTING NYA MEMAHAMI..........

\

pungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepe'ntingan Wajib Pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan di- terima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu dua belas bulan belum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, maka keberatan yang diajukan

tersebut dianggap diterima.

\ .

J

.~

.

b. Hak Mengajukan Banding Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebelum Peradilan Pajak berbentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. PemlOhonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran sejak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan.

"

c. Hak Meng~iukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran P~iak (Restitusi) Wajib P~iak adapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan

Meditek

38

r.

.

)

PENTING NYA MEMAHAMI..........

kelebihan pembayaran pajak harus mengeluarkan surat ketetapan pajak selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang ditetapkan maka wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak dengan catatan wajib pajak tersebut tak mempunyai utang pajak. Apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak maka kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan untuk melunasi utang p~iak terlebih dahulu.

\ \\

~

~

d. Hak Penundaan Pemasukan SPT Tahunan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) pajak penghasilan. Penundaan pemasukan SPT Tahunan ini dilakukan oleh Wajib P~iak baik orang pribadi maupun badan apabila tidak dapat menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu yang ditentukan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan neraca dalam laporan keuangan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak, terutama dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan. e. Hak Pembetulan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu.

39

Meditek

r.

. -~

r-!

1

J

~

g. Hak Mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang ternyata

... Meditek

40

r

.

\\

\ )

f. Hak Mengangsur dan Menunda Pembayaran Pajak Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur, mencicil atau menunda pembayaran pajak yang terutang sebagaimana tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut: Wajib Pajak benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas Wajib Pajak harus memberikan jaminan atas utang perpajakannya berupa harta gerak maupun harta tak bergerak kepada Dir:ienP~iak Wajib Pajak membayar bunga 2 % per bulan atas tunggakan pajaknya. Dirjen Pajak atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib P~iak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, walaupun tanggal jatuh tempo pembayarannya telah ditentukan.

'

\

\

Meskipun Wajib Pajak telah membetulkan SPT atau jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tetapi Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan SPT, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan : Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau Jumlah harta menjadi lebih besar, atau jumlah modal menjadi lebih besar Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat di atas beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disamp~ikan.

'

.

.\

PENTINGNYA MEMAHAMI..........

_

~ ------.)

-

"

/

~ '"

/~~-

-~

!

r

PENTINGNY A MEMAHAMI..........

dikenakana karena adanya kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak, kepada Dirjen Pajak. Permohonan harus disampaikan secara tertulis .

\ )

oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan P~iak (SKP) dengan menyebutkan alasan yang jelas. Dirjen Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak bukan karena kesalahannya. Perhitungan Pph Pasal 21 Bulanan Atau Penghasilan Teratur Pegawai Tetap a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu di~ari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan brutonya dengan biaya jabatan. Iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua dan tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudiandisetahunkan. b. 1. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikali 12. 2. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. 3. Penghasilan neto yang setahunkan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun. 4. Untuk memperoleh PPh pasal 21 bulanan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dibahagi dengan 12. 5. Untuk memperoleh Jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka jumlah PPh pasal 21 se-

Meditek

.

41

J

~

PENTINGNY A MEMAHAMI..........

tahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan beket:ia. c. 1. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh pasal 21. jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan sebulan dengan mempergunakan .faktor perkalian sebagai berikut:

- Gaji untuk masa seminggu

dikalikan 4 ; - Gaji untuk masa sehari dikalikan 26 ; 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti pada huruf b. 3. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan pada butir 2 dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan pada butir 2 dibagi 26 d. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulananajuga dibayar gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut: I Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (5 bulan) 2. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji baru . 3. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. 4. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan butir 2

,

/

e. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan yang dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada huruf D. maka cara penghitungan PPh pasal 21 adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada huruf D dengan memperhatikan ketentuan pada huruf C.

Meditek

42

r

.

PENTINGNY A MEMAHAMI..........

f. Pemotongan PPh pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan penggabungan pada gaji bulanannya. Contoh kasus dan penghitungannya berikut:

dapat digambarkan sebagai

Si A bekerja pada PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp.650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000.00 A sudah beristri, tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut: Gaji sebulan Pengurangan : Rp. 32.500,00 I. biaya jabatan Rp. 25.000,00 2. iuran pensiun --------------------Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun 12 x Rp.592.500,OO 3. PTKP setahun; Rp. 1.728,000,00 Untuk WP sendiri Rp. 864.000,00 Tambahan WP kawin ---------------------Penghasilan Kena Pajak setahun PPh pasal 21 = 10 % X Rp. 4.518.000,00 PPh pasal 21 bulanan = Rp. 451.800.00 12

Rp. 650.000,00

Rp. 57.500.00 Rp. 592.500,00 Rp.7.110.000,OO

Rp. 2.592.000.00 Rp. 4.518.000,00 Rp. 451.800,00

~

Penutup I. W~iib Pajak pegawai/karyawan tetap perlu memahami kebijaksanaan Pemerintah di bidang perpajakan, di dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara bagi Pembangunan Nasional 2. Wajib Pajak pegawai/karyawan perlu memahami tatacara penghitungan PPh pasal 21 yang berlaku bagi pegawai/karyawan tetap

Meditek

43

t.

.

PENTING NYA MEMAHAMI..........

Kepustakaan

r

:

1. Budiman A.M, "Perpajakan di lndonesia", IKIP Semarang Press, cetakan kedua, tahun 1993 2. Undang-undang Perpajakan RI tahun 1994. 3. Gunawan Prijohandojo, Utomo & Co Arthur Anderson & Co, SC "Petunjuk Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan P~jak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26", 1995, Jakarta 4. Gade Muhammad, Gade Djamaludin" Hukum Pajak", penerbit Fakultas Ekonomi Universitas lndonesia, 1995. 5. Soemitro Rochmad "Pajak Penghasilan" penerbit PT Eresco, Bandung, 1988

,

/

44

Meditek

.