PENGUATAN KELEMBAGAAN PTSP

Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia

PENGUATAN KELEMBAGAAN PTSP Oleh Direktur Wilayah IV Januari 2014

remarkable indonesia able indonesia Invest

invest in Invest in remarkable indonesia Invest in

© 2013 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

DAFTAR ISI I. KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL II. SASARAN PERBAIKAN UNTUK MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA III. KUALIFIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IV. PENYELENGGARA PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

I. Kebijakan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal


3

Kebijakan Investasi

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah > Pasal 13 Ayat (1) huruf n dan Pasal 14 Ayat (1) huruf m 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah : pelayanan administrasi penanaman modal

2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal > Pasal 25 

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang‐undang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik > Pasal 15  Ayat (1) Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.  Ayat (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. Pemerintah Pusat UU No. 25 Tahun 2007 > Pasal 28 Ayat (1) 

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : J. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu BKPM

Pemerintah Daerah Perpres No. 27 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat (1) : Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM Pasal 12 Ayat (1) : Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh PDKPM

PDPPM Prov PDKPM/PPTSP Kabupaten/Kota


4

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO 570/3727A/SJ 15 SEP 2010 Penyelenggara fungsi PTSP bidang Penanaman Modal

PDPPM PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

P PTSP

IT

PPTSP Kab PPTSP Kota

SOP NSPK

• Pelayanan didukung Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

BKPM memberikan sosialisasi dan asistensi kepada aparatur penyelenggara fungsi PTSP, memberikan Diklat pelayanan perizinan dan nonperizinan dan melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP

PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1. Gubernur menetapkan PDPPM sbg Penyelenggara fungsi PTSP‐PM 2. Gubernur melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PDPPM

1. Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PPTSP Kab/Kota

3. Gubernur menetapkan PDPPM sebagai pelaksana SPIPISE

2. Bupati/Walikota menetapkan PPTSP Kab/Kota sebagai pelaksana SPIPISE

4. Bagi P PTSP Prov yang telah terbentuk mendapatkan pelimpahan wewenang pelayanan penanaman modal dan pelaksana SPIPISE


5

Tanggal 27 Juni 2013 di Ruang Rapat Graha Sawala, Kemenko Perekonomian Agenda Rapat : Rapat Koordinasi Penyederhanaan Perizinan Investasi - Menko Perekonomian - Menko Polhukam (diwakili) - Menko Kesra (diwakili) - Mendagri (diwakili) - Kepala Bappenas - Kementrian terkait dengan Penanaman Modal - Setkab (diwakili) - Kapolri (diwakili) - Kepala BPS - Kepala BKPM (diwakili) - Kepala BPN (diwakili) - Kepala BNP2TKI (diwakili) - Kepala SKK Migas - Sekretaris Kemenko Perekonomian - Plt Deputi III Kemenko Perekonomian

Peserta rapat/perwakilan

Arahan Menko Perekonomian dalam rapat rakor : 1. Perlu kerja keras dalam menyelesaikan permasalhan perizinan yang menyangkut kewenangan instansi pusat dan daerah; 2. Segera dibentuk dan dikoordinasikan tim terpadu yang berisi K/L terkait yang telah ada segera diperkuat dan dalam satu minggu bekerja untuk diusulkan dalam rakor Menko Perekonomian; 3. Perizinan dapat disederhanakan tanpa kita harus kehilangan kontrol; 4. Sambil melimpahkan kewenangan investasi kepada PTSP governance-nya harus dijaga dan proses perizinan tetap harus dipangkas. Peraturan yang tidak logis harus dipangkas (sudah ada UU 25/2007); 5. Tim bidang penanaman modal untuk menangani percepatan penyederhanaan perizinan ini segera dibentuk dengan Ketua adalah Menko Perekonomian dan Mendagri sebagai Wakil Ketua. 6. Bestpractise adalah sesedikit mungkin perizinan. Semua aturan perizinan yang dikeluarkan tanpa diatur UU/peraturan di atasnya harus dipangkas terlebih dahulu. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Kebijakan Investasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP‐PM) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang PM

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Memotong prosedur birokrasi  Mempercepat proses perizinan  Meningkatkan dan menyederhanakan prosedur investasi  Mengurangi biaya administrasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)  Mempermudah proses pelacakan (tracking) perizinan  Integrasi dalam pemrosesan data dan informasi  Keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal dan proses perizinan


7

Kebijakan Investasi

Perangkat Daerah Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007

Perpres 27/2009 PTSP Di Bidang Penanaman Modal.

Ayat (2) Pasal 26 Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 22 Ayat (5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: f bidang penanaman modal Pasal 2 Ayat 1 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini Pasal 11 Ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM Pasal 12 Ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh PDKPM

Peraturan Daerah UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‐Undang

Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

8

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota Pendelegasian Wewenang

Ayat (3) Pasal 2 PP 41/2007

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh: a. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) kepada Kepala BKPM; b. Gubernur kepada kepala PDPPM; atau c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM

PTSP

Permohonan

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang PM

Proses

Izin/non-izin

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Kebijakan Investasi

Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP‐PM) Sampai dengan November 2013* NO.

DAERAH

JUMLAH PENYELENGGARAAN SPIPISE PENDELEGASIAN BAGI URUSAN PENANAMAN TAHUN PTSP YANG SUDAH TERBENTUK MODAL BAGI PTSP YANG SURVEY IMPLEMENTASI PEMANFAATAN BAGI YANG TELAH TERBENTUK SUDAH IMPLEMENTASI TERBENTUK BELUM ADA TIDAK SUDAH BELUM PENUH SEBAGIAN BELUM GABUNG PISAH 2012 2013

1

PROVINSI

34

33

1

33

1

28

5

28

3

2

24

9

33

0

2

KABUPATEN

412

336

76

126

286

60

66

150

175

11

183

153

170

229

3

KOTA

102

93

9

41

61

27

14

47

38

8

27

66

62

36

4

KPBPB

4

3

1

3

1

3

0

3

0

0

0

3

3

1

552

465

87

203

349

118

85

228

216

21

234

231

268

266

* Atas dasar survei ke lapangan yang dilakukan Tahun 2012 dan 2013 Catatan: 1. Dari 552 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota: a. 465 daerah telah membentuk PTSP‐PM: 1) 444 PTSP‐PM telah mendapatkan pendelegasian kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota:  31 Provinsi  325 Kabupaten  85 Kota  3 KPBPB 2) 21 daerah belum mendapatkan pendelegasian kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota, masih bersifat “kantor pos” b. 87 daerah belum membentuk PTSP‐PM: 1) 1 Provinsi 2) 76 Kabupaten 3) 9 Kota 4) 1 KPBPB The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

10

Kebijakan Investasi

Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP‐PM) 2. Terdapat “perbedaan” dalam penerapan penyelenggaraan PTSP‐PM di masing‐masing daerah: a) 234 Instansi Penyelenggara PTSP‐PM sudah menyatu dengan urusan penanaman modal:  24 Provinsi  183 Kabupaten  27 Kota b) 231 Instansi Penyelenggaa PTSP‐PM yang terpisah dengan urusan penanaman modal:  9 Provinsi  153 Kabupaten  66 Kota  3 KPBPB 3. Adanya 2 instansi yang mengurusi bidang penanaman modal di daerah (instansi penanaman modal dan instansi PTSP)  Akan membingungkan investor dan dapat menimbulkan ketidakpastian pelayanan kepada investor


11

Kebijakan Investasi

Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Aceh NO.

DAERAH

JUMLAH PENYELENGGARAAN SPIPISE PENDELEGASIAN BAGI URUSAN PENANAMAN TAHUN PTSP YANG SUDAH TERBENTUK MODAL BAGI PTSP YANG SURVEY IMPLEMENTASI PEMANFAATAN BAGI YANG TELAH TERBENTUK SUDAH IMPLEMENTASI TERBENTUK BELUM ADA TIDAK SUDAH BELUM PENUH SEBAGIAN BELUM GABUNG PISAH 2012 2013

1

PROVINSI

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

2

KABUPATEN

18

18

0

5

13

2

3

13

5

0

7

11

2

16

3

KOTA

6

5

1

1

4

1

0

1

4

0

1

4

2

3

25

24

1

7

17

4

3

15

9

0

8

16

5

19

Catatan : terdapat 1 (satu) daerah pemekaran yang baru per tanggal 8 Juli 2013 dan belum dikualifikasi sd 2013 yaitu Kota Meulaboh


12

II. Sasaran Perbaikan Untuk Meningkatkan Kemudahan Berusaha


13

Sasaran Perbaikan Untuk Meningkatkan Kemudahan Berusaha : Terutama bagi UKM di Indonesia 1. Memulai Usaha (Starting a Business) 2. Penyambungan Tenaga Listrik (Getting Electricity)

Penyederhanaan pada Prosedur, Waktu, dan Biaya Kemudahaan Berusaha

3. Pembayaran Pajak dan Premi Asuransi (Paying Taxes and Insurance Premium) 4. Penyelesaian Perkara Perdata Perjanjian (Enforcing Contract) 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency) 6. Pencatatan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Registering Property) 7. Perizinan Terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permits) 8. Perolehan Kredit (Getting Credit)


14

Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha 1. Memulai Usaha (Starting a Business)  Penerbitan PP dan Perpres mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 hari kerja, dari semula pendaftaran tenaga kerja selama 14 hari dan pendaftaran kepesertaan Jamsostek selama 7 hari.  Penerbitan Permendag yang mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di PTSP dapat dilakukan 3 hari secara simultan, dari semula selama 15 hari.  Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP.  Revisi UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor.  RUU Badan Usaha di luar PT dan Koperasi. 2. Penyambungan Tenaga Listrik (Getting Electricity)  Penerbitan Ketentuan Menteri ESDM yang mengatur tata cara penyambungan tenaga listrik sebagai turunan PP Nomor 14 Tahun 2012 dan PP Nomor 62 Tahun 2012 yang mencakup simplifikasi prosedur penyambungan tenaga listrik.  Penerbitan Perdirut PT. PLN (Persero) mengenai tata cara penyambungan listrik dengan waktu 5, 15, atau 40 hari*) dari semula selama 88 hari, dengan biaya sambungan Rp. 775/VA dan Uang Jaminan Langganan (UJL) Rp. 154/VA untuk industri dan Rp. 165/VA untuk bisnis. 3. Pembayaran Pajak dan Premi Asuransi (Paying Taxes and Insurance Premium)  Penerbitan Perdirjen Pajak mengenai sistem pelaporan pajak secara online dengan penegasan tidak perlu menyampaikan berkas/laporan hardcopy.  Penyederhanaan prosedur pembayaran program jaminan sosial yang terdiri dari: jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

15

Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha 4. Penyelesaian Perkara Perdata Perjanjian (Enforcing Contract)  Kajian mengenai Penyelesaian Perkara Perdata Ringan (Small Claim Court) sebagai bahan penyusunan PERMA.  Naskah Akademis RUU Hukum Acara Perdata. 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)  Kesesuaian implementasi dalam prosedur, biaya dan waktu untuk proses kepailitan dengan peraturan yang berlaku. 6. Pencatatan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Registering Property)  Penerbitan Peraturan Kepala BPN mengenai tata cara pencatatan properti/ balik nama kepemilikan tanah (sertifikat) yang memuat penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya. 7. Perizinan Terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permits)  Perbaikan prosedur pengurusan, waktu, dan biaya untuk pelimpahan kewenangan penerbitan IMB dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP.  Percepatan waktu penyambungan layanan air minum PT. PAM Jaya menjadi 3 hari dari semula selama 8 hari.  Percepatan waktu penyambungan layanan telepon 8. Perolehan Kredit (Getting Credit)  Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/I/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.


16

Sektor‐Sektor Prioritas Yang Didorong Bagi Penanaman Modal 1.

SEKTOR YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH (VALUE ADDED) / HILIRISASI UNTUK PRODUK PERTAMBANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  fokus pengembangan: peningkatan nilai tambah  contoh: industri smelter, industri pengolahan lanjutan cpo, pengolahan lanjutan kakao, karet, cpo, rumput laut, dan perikanan

2.

SEKTOR SUBSTITUSI IMPOR BARANG MODAL DAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI  fokus pengembangan: mengatasi defisit transaksi berjalan dan mengisi kekosongan pohon industri (sektor sektor yang belum ada di indonesia)  contoh: industri besi dan baja, industri komponen otomotif, industri kimia dasar dan industri permesinan

3.

SEKTOR SUBSTITUSI IMPOR BARANG KONSUMSI  Fokus pengembangan: mengatasi defisit transaksi berjalan dan mengurangi ketergantungan impor terhadap barang yang dikonsumsi tinggi oleh masyarakat Indonesia  Contoh: Industri Makanan dan Minuman (makanan olahan), Industri Peralatan Rumah Tangga, Industri Oil Refinery (BBM, Pelumas)

4.

SEKTOR-SEKTOR INDUSTRI YANG TREND KONSUMSI DALAM NEGERI MENINGKAT  Fokus Pengembangan: Mendukung pertumbuhan infrastruktur dan residential di Indonesia  Contoh: Industri semen, bahan bangunan

5.

SEKTOR-SEKTOR YANG BERORIENTASI EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKU DAN BARANG MODAL IMPOR YANG RELATIF KECIL.  Fokus Pengembangan:mengatasi defisit transaksi berjalan, Transfer teknologi, peningkatan ekspor produk final (bukan raw material) dengan kualitas tinggi  Contoh: Industri tekstil dan alas kaki, Elektronik, Permesinan, Poduk kertas dan plastik, Furnitur

6.

SEKTOR-SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG PEMBANGUNANNYA DIDORONG OLEH PEMERINTAH (TERMASUK MELALUI POLA KPS)  Fokus Pengembangan: Peningkatan konektivitas untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan penurunan biaya logistik Indonesia  Contoh: renewable energy (energi baru dan terbarukan), pembangunan jalan tol, pelabuhan udara dan laut, penyediaan air minum, pengolahan sampah dan pembangunan rel kereta api

7.

SEKTOR PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF  Fokus Pengembangan: Pengembangan 16 daerah destinasi utama Indonesia dan meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Indonesia (peningkatan devisa negara)  Contoh: Perhotelan, restoran, MICE, Fashion, Craft, Software, R&D, dll The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

17

III. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu


18

Penetapan Kualifikasi

BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah (Pasal 5 ayat 4)

Perpres 27 / 2009 Penilaian

Hasil kualifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM

Self Assessment

PTSP KPBPB dan

Perka BKPM 6 /2011 PTSP KEK PTSP PDKPM atau PPTSP, kabupaten/ kota,

PTSP PDPPM atau PPTSP provinsi, The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19

STANDAR KUALIFIKASI PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL

ASPEK KELEMBAGAAN

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Perka BKPM 6/2011

• Kinerja, Kewenangan, Integritas, Soliditas, • Kesinambungan (Sustainability), • Tanggung Gugat (Akuntabilitas), • Tanggung Jawab (Responsibility),

• Otomasi Layanan, Komposisi Ruangan, Sarana Kerja, Media Informasi

TOLOK UKUR PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

• Kompetensi Penanaman Modal, • Kompetensi, Pengeloaan • Pengalaman, Pengelolaan Layanan

SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG HANDAL,

TEMPAT, SARANA DAN PRASARANA KERJA, DAN MEDIA INFORMASI,

MEKANISME KERJA DALAM BENTUK PETUNJUK PELAKSANAAN PTSP PM YANG JELAS, MUDAH DIPAHAMI DAN MUDAH DIAKSES OLEH PENANAM MODAL

LAYANAN PENGADUAN (HELP DESK) PENANAM MODAL DAN SPIPISE

Pasal 5 Ayat (2) Perpres 27/2009

Tim Penilai Kualifikasi PTSP Bidang Penanaman Modal Dibentuk oleh

Kepala BKPM

Ketua

Pejabat Eselon I BKPM yang membidangi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggota

Wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya

Tim Teknis

Dibentuk oleh Ketua Tim Penilai: Diketuai oleh Pejabat Eselon II BKPM Anggota perwakilan dari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, BKPM dan instansi terkait lainnya.

Tim Teknis Penilai PTSP di bidang penanaman modal dalam melaksanakan sebagian tugas dapat dibantu pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


21

Diagram Penilaian PTSP Bidang Penanaman Modal Nilai 0 - 59 (belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar) Self Assesment *) Oleh PDPPM/ PDKPM

Pedoman dan Pedoman dan Lembar Lembar Penilaian

Nilai 60 – 100 (sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar)

Belum Terkualifikasi

Bintang 4 (Nilai 90‐ 100) Bintang 3 (Nilai 80 – 89)

Verifikasi hasil self assesment

Tim Penilai

Bintang 2 (Nilai 70 – 79) Bintang 1 (Nilai 60 – 69)

Lembar Verifikasi Penilaian Mandiri

Penetapan Peringkat Kualifikasi

Bintang 1

Bintang 2

Belum Terkualifikasi (Nilai 0 – 59)

Bintang 3

Bintang 4

Catt: *) Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM atau PDKPM dapat melakukan kembali penilaian mandiri (self assesment) dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

22

22

Perkembangan Terakhir Kualifikasi PTSP-PM

Kualifikasi PTSP sampai dengan tahun 2013

Kualifikasi

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

Belum Terkualifikasi

Belum Terbentuk

Provinsi

‐

2

8

23

1

34

Kabupaten Kota

1 ‐

24 11

53 16

261 66

73 9

412 102

Kawasan Bebas

‐

‐

3

‐

1

4

Jumlah

552

Catt: Pada tahun 2014 BKPM akan kembali mengkualifikasi kepada seluruh penyelenggara PTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia

IV. Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal

PROFIL

PENYELENGGARA PTSP PROVINSI JAWA TIMUR Nama Instansi Nama Kepala Instansi Alamat UPT Dasar Pembentukan

: : : :

Pendelegasian

:

Urusan Penanaman Modal Hasil Kualifikasi 2012 Implementasi SPIPISE Prestasi

: : : :

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Ir. Warno Harisasono, M. Eng Jl Pahlawan 116, Surabaya Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur Pergub No.77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Sudah menyatu Bintang 2 Tahun 2011 Peringkat Pertama Penyelenggara PTSP Terbaik Tahun 2012

PROFIL

PENYELENGGARA PTSP PROVINSI DI YOGYAKARTA Nama Instansi Nama Kepala Instansi Alamat Gerai P2T Dasar Pembentukan

: : : :

Pendelegasian

:

Urusan Penanaman Modal : Implementasi SPIPISE : Prestasi :

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DI Yogyakarta Drs. D. Supratikto Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213 Perda Provinsi DIY nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja ‐ PERGUB NO.36 TH 2011 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Sudah menyatu Tahun 2010 Hasil Survey Bank Dunia dan IFC (International Finance Corporation) sebagai kota yang paling mudah untuk berinvestasi di Indonesia

International Representatives Office

TERIMA KASIH CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5252008 ext 2712, 2821, 2831, 2841 F : +62 21 5202046 E : [email protected] © 2013 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

Invest in...

PENGUATAN KELEMBAGAAN PTSP

Recommend Documents