BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan
uraian
dalam
bab
I
hingga
hingga bab
IV
penulis
mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat 2 cara penghitungan penghasilan netto.
Bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bmto usaha atau pekejaan bebas kurang dari Rp.600.000.000,00 dalam satu tahun dapat menggunakan
dua
cara
dalam
menyelenggarakan
menghitung
penghasilan
pembukuan
dan
netonya,
melakukan
yaitu
dengan
pencatatan
(norma
penghitungan). Pilihan untuk menggunakan salah satu cara diatas merupakan suatu pilihan yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak itu sendiri dengan
benar. Berbagai pertimbangan mulai dari jenis usaha, besamya tarif norma penghitungan yang telah ditetapkan sesuai dengan Kep-536/PJ./2000, biayabiaya yang mungkin timbul untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan serta pengetahuan wajib pajak yang cukup memadai dalam bidang perpajakan, adalahhal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak. 2.
Penyelenggaraan pembukuan menentukan pengenaan pajak yang adil dan wajar
Dengan menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas perkembangan bisnisnya selain itu pengenaan pajaknya dirasa lebih adil dan wajar. Tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia disamping 58
59
sulitnya mengetahui besamya biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bagi wajib pajak dengan kriteria peredaran usaha bruto atau pekeijaan bebas kurang dari Rp. 600.000.000,00 dalam satu tahun,
kiranya pilihan untuk melakukan pencatatan merupakan pilihan bijaksana. 3. Norma
penghitungan memberikan kemudahan
penghitungan pajak
terutang
Untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp. 600.000.000,00 dalam satu tahun,
pemerintah mengeluarkan norma penghitungan sebagai pedoman untuk menentukan
besamya
penghasilan
neto.
Menteri
Keuangan
dapat
menyesuaikan besamya batas peredaran bruto usaha atau pekeijaan bebas yang
dapat menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma
penghitungan yaitu dengan memperharikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat.wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau dengan kata lain besamya nonna penghasilan tersebut disempumakan terns menerus. Hal ini juga disebabkan karena alasan utama digunakannya norma
penghitungan
adalah
untuk
mempermudah
wajib
pajak
dalam
menghitung penghasilan neto karena kemampuan wajib pajak orang pribadi dalam
menyelenggarakan
pembukuan
belum
memadai, jadi
keputusan
pemerintah mengeluarkan norma penghitungan untuk dapat digunakan dalam
menghitung penghasilan neto bukan dengan alasan memperkecil pajak penghasilan terutang tetapi semata-mata hanya untuk kemudahan wajib pajak
dalam melaporkan pajak yang terutang.
60
4.
Norma penghitungan tidak mengenal laporan rugi.
Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan apabila wajib pajak memilih melakukan pencatatan (nonna penghitungan) adalah tidak diakuinya rugi, atau
dengan kata lain wajib pajak tetap membayar pajak walaupun jika secara matematis wajib pajak mengalami kerugian. Pajak Penghasilan tetap akan terutang pajak sepanjang dalam tahun pajak tersebut wajib pajak memperoleh penghasilan dari peredaran bruto usaha atau pekerjaan bebas, tentu saja dengan memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terlebih dahulu. 5.
Terdapat
perbedaan
sigoifikan
PPb
terutang
bila
menggunakan
pembukuan atau pencatatan (norma penghitungan)
Ditinjau dari besarnya pajak penghasilan terutang dengan menggunakan kedua cara tersebut, sesuai analisa dalam bab IV terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma
penghitungan penghasilan neto yang memilih menyelenggarakan pembukuan dan pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan
penghasilan
neto
yang
melakukan
pencatatan
(norma
penghitungan).Berdasarkan pengujian hipotesis nilai t hitung sebesar - 3,5753
sedangkan t tabel adalah 2,0107 dan kriteria pengambilan keputusan adalah bila t hitung lebih besar dari t tabel atau -t hitung lebih kecil dari -t tabel
61
maka Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel tersebut sehingga hipotesa yang diajukan terbukti. 6.
Pembukuan mcncerminkan kcadaan usaha yang sesungguhnya.
Adanya perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak dengan peredaran bruto usaha kurang dari Rp. 600.000.000,00
dalam satu tahun yang memilih menyelenggarakan pembukuan dengan yang memilih melakukan pencatatan, dimana yang memilih menyelenggarakan
pembukuan pajak penghasilan terutangnya relatif jauh lebih kecil, penulis berkesimpulan
bahwa
penghasilan
neto
yang
dihitung
dengan
menyelenggarakan pembukuan mencermmkan keadaan sesungguhnya dari usaha wajib pajak sedangkan pajak penghasilan terutang yang dihitung dengan
menggunakan pencatatan (norma penghitungan) relatifjauh lebih besar karena besamya norma penghitungan tersebut merupakan hasil survei pasar juga merupakan kompensasi dari kemudahan yang diberikan pemerintah ditinjau dari segi biaya, waktu dan keahlian yang dibutuhkan apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan.
B. Saran
Sesuai dengan kesimpulan diatas penulis pada akhir karya tulis ini dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Menggunakan pembukuan uutuk menghitung pajak terutang bagi wajib pajak dengan peredaran usaha dibawah Rp. 600.000.000,00
62
Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat
penting untuk dapat mengenakan pajak secara adil dan wajar sesuai dengati kemampuan ekonomis wajib pajak.
Untuk dapat menyajikan informasi
dimaksud, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik yaitu pembukuan yang lengkap Wajib pajak orang pribadi dapat memilih salah satu cara diatas yang dianggap
paling efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengujian hipotesa diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, dan berdasarkan hasil analisa laporan keuangan wajib pajak yang secara formal telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku
maka
penulis
menyarankan
wajib
pajak
untuk
tetap
menyelenggarakan pembukuan. 2.
Menyelenggarakan pembukuan sesuai denean peraturan yang berlaku
baik
secara
komersiil
maupun
fiskal
untuk
menghindari
sanksi
perpajakan.
Pencatatan peredaran bruto atau pembukuan wajib pajak yang temyata diselenggarakan secara tidak benar merupakan alasan lain digunakannnya
norma penghitungan bagi wajib pajak. Begitu pula apabila wajib pajak memilih menyelenggarakan pembukuan jika ternyata pembukuan dilakukan dengan tidak benar maka akan digunakan norma penghitungan dalam menghitung penghasilan netonya ditambah sanksi pasal 13 ayat (3) Undang-
undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) berupa kenaikan sebesar 50%
/I'll"! i\aiqV nftnnViooilon »Tr>*ir* +iA a\r a+Qii Imrotin d-tliQ*ro»" /loloifi no-hn +o1-mt> -r\nin\r U(U1
3.
LJUIIUI
UViiftllUJUUU
Pemerintab
tUlli
hendaksya
UUUlk
L1LUU 1\U1UUC
merubah
UlUUFUl
besaran
U.lXi.LUJ.1
tarif
JUIU
(UUUU
dalam
UIlUHTI.
nonna
penghitungan sesuai dengan perkembangan pasar.
Menteri Keiiangan sebagai penentu kebijakan hendaknya membuat kebijakan baru dalam norma penghitungan sesuai dengan perkembangan situasi pasar yang berlangsung. Hal ini dikarenakan situasi pasar akan selalu berubah dari waktu ke waktu,
sehingga kebijakan norma penghitungan memerlukan
rumusan baru agar tidak mengiintungkan atau membebani wajfb pajak yang menggunakan norma penghitungan.
