Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

MODUL KHUSUS FASILITATOR Pelatihan Dasar 1

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PNPM Mandiri Perkotaan

F11

Modul 1

Kegiatan 1:

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Diskusi Memahami Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

1 2

Modul 1 Topik: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Peserta memahami : 1. pengertian, prinsip-prinsip, dan tujuan PPM di PNPM Mandiri Perkotaan. 2. mekanisme penanganan pengaduan masyarakat 3. cara-cara memotivasi masyarakat agar peduli PNPM Mandiri dan memiliki kesadaran untuk melakukan kontrol sosial

Kegiatan 1 : Diskusi Memahami Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

4 Jpl ( 180 ’)

Bahan Bacaan : 1. Apa itu Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 2. Penanganan Pengaduan Media Bantu – Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Lembar Kasus – Contoh Kasus Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

• Kerta Plano, Kuda-kuda untuk Flip-chart • LCD • Metaplan, Spidol, selotip kertas dan jepitan besar • Papan Tulis dengan perlengkapannya

1

Diskusi Memahami Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 1) Jelaskan kepada peserta bahwa saat ini kita akan belajar mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM). 2) Ajukan pertanyaan: “Adakah yang sudah pernah mendengar, atau mengetahui, atau memahami, atau bahkan pernah menggunakan mekanisme PPM?” Beri kesempatan kepada peserta-peserta yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai PPM untuk berbagi cerita. 3) Bagikan Lembar Kasus : Contoh Kasus PPM. Beri kesempatan kepada peserta untuk membaca satu kasus saja. 4) Minta peserta diselesaikan?”

untuk

berdiskusi

berpasangan:

“Bagaimana

sebaiknya

kasus

tersebut

5) Lakukan curah pendapat untuk menggali komentar peserta. Biarkan peserta untuk menggunakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup di masyarakat. 6) Beri umpan balik. Jelaskan bahwa selain menggunakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan memiliki mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Tayangkan dan jelaskan Media Bantu – Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 7) Diskusikan bersama peserta jika masih ada hal-hal yang belum dipahami. Fasilitator dapat juga mempertajam diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: ƒ ƒ ƒ ƒ

Apakah prosedur penanganan tersebut realistis untuk dilakukan? Bagaimana kalau penanganan pengaduan tersebut tidak tuntas? Bagaimana jika dalam penanganan tersebut melibatkan banyak pihak? Apa yang sebaiknya dilakukan fasilitator kelurahan agar masyarakat menggunakan mekanisme PPM secara optimal?

8) Tutup diskusi. Ingatkan kepada peserta tentang pentingnya PPM sebagai ruang belajar bagi segenap pelaku PNPM Mandiri Perkotaan mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi.

2

CONTOH KASUS PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 2K

KASUS 1 Tanggal Pengaduan

6 Agustus 2006

Data ke

1/2

Pelapor

Sekretaris BKM melalui Faskel (Sekretaris bercerita kepada Faskel)

Media

Tatap Langsung

Kategori

Mekanisme dan Prosedur

Nama kasus

Anggota BKM meminjam uang BOP dari Sekretaris.

Lingkup Pengaduan

Pelaksana/Pelaku Kegiatan (BKM)

Subjek Pengaduan

BKM “ AM” Kel.Kr. G, Kec.Swng Jawa Tengah

Derajat Masalah

01 Kelurahan

Isi pengaduan

Anggota BKM meminjam uang kepada sekretaris namun ditagih dia malah marah.

PEROLEHAN INFORMASI FAKTA LAPANGAN

Tanggal : 10-Aug-06, Faskel - Kegiatan : - Fakta : Setelah diadakan rapat, kemudian didalam forum tersebut sekretaris BKM tersebut berani mengutarakan rahasia antara sekretaris tersebut dengan salah satu anggota BKM Setelah sekretaris tersebut mengutarakan rahasianya itu maka anggota BKM tersebut marah dan merasa dipermalukan oleh sekretarisnya. Hubungan kerja antar personal kurang harmonis

POKOK PERMASALAHAN

PERKIRAAN DAMPAK TERHADAP PROGRAM

setelah

TARGET PENANGANAN :

Sampai dengan ada perdamaian antara sekretaris dan salah satu anggota BKM tersebut

REKOMENDASI PENANGANAN :

diadakan rembug khusus membahas hal itu.

PROSES FASILITASI PENANGANAN :

Tanggal 16-Aug-06, Faskel BKM mengadakan rapat, diprakarsai oleh salah seorang anggota BKM Hasil dari rapat khusus, memberikan rekomendasi bahwa anggota BKM itu bersedia mengembalikan uang dan anggota BKM tersebut sekaligus mengundurkan diri dari keanggotaan BKM.

HASIL AKHIR PENANGANAN

3

KASUS 2 TanggalPengaduan

19-Aug-2006

Data ke

2/2

Pelapor

KSM

Media

Tatap Langsung

Katagori

Penyimpangan Dana :

Nama kasus

Angsuran KSM belum masuk ke UPK

Lingkup Pengaduan

Pemanfaatan Dana BLM

Subjek Pengaduan

Sekretariat BKM (Kel. A. Bd, Kec.TB, )

Derajat Masalah

01. Kelurahan

Isi pengaduan

Dana angsuran KSM sebesar Rp. 140.000 sebagai angsuran pinjaman, dititipkan kepada Sekretariat tetapi oleh Sekretariat tidak disampaikan kepada UPK

PEROLEHAN INFORMASI FAKTA LAPANGAN

1. Tanggal : 21-Aug-06, BKM - Kegiatan : Klarifikasi - Fakta : BKM melakukan klariifikasi dengan sekretariat dan juga ke KSM bergulir, dan ternyata dana pengembalian sebesar RP. 140.000 dititipkan ke sekretariat karena pada saat KSM menyetor pinjaman ke UPK, tetapi pada saat itu UPK tidak ada di tempat sehingga dana itu dititipkan ke sekretariat untuk diteruskan ke UPK. Tetapi sampai saat itu uang belum disetor ke UPK.

POKOK PERMASALAHAN

Adanya dugaan penyimpangan dana yang dititipkan ke sekretariat

PERKIRAAN DAMPAK TERHADAP PROGRAM:

Akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sekretariat dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap kinerjanya.

TARGET PENANGANAN :

Adanya pengakuan dan pengembalian dana tersebut kepada KSM atau disetorkannya dana tersebut ke UPK

REKOMENDASI PENANGANAN :

Dilakukan rembug yang melibatkan kedua belah pihak

PROSES FASILITASI PENANGANAN :

1).Tanggal 21-Aug-06, BKM,

HASIL AKHIR PENANGANAN

Hasil rembug menunjukkan bahwa sekretariat mengakui kesalahannya telah menggunakan dana tersebut dan tidak menyetorkannya ke UPK. Sekretariat akan bertanggung jawab dan segera mengembalikan dan menyetorkan dana tersebut kepada UPK untuk digulirkan.

4

BKM telah dilakukan rembug dengan melibatkan UPK, Sekretariat dan KSM yang bersangkutan

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

5

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

6

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

7

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

8

Apa itu Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)? PPM adalah singkatan dari Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, adalah suatu kegiatan menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat maupun pelaku PNPM Mandiri berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan. Jadi PPM itu proses pengelolaan aduan atau tempat menyampaikan aduan atau apa? PPM itu sejenis unit atau satuan kerja yang menangani pengaduan yang masuk. Di unit tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Kalau begitu di mana tempat PPM itu? PPM itu ditangani oleh BKM, jadi di mana tempat PPM itu tergantung BKM yang menempatkannya. Mengapa PPM diperlukan ? PPM diperlukan agar ada wadah atau media yang menampung keluhan dan aspirasi masyarakat maupun pelaku PNPM Mandiri sehingga ketidak tahuan dan keluhan yang dialami oleh masyarakat dapat segera terpecahkan. Selain itu aspirasi masyarakat perlu diwadahi agar masyarakat terdorong untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri sehingga penyimpangan bisa diminimalisir Keberadaan PPM bermakna apa bagi masyarakat? Dengan PPM masyarakat bisa belajar banyak, karena PPM bisa berfungsi dalam beberapa hal antara lain: • Membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri • Mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pelaksanaan kegiatan penaggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan • Membantu masyarakat untuk mewujudkan sistem kontrol bagi pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan. • Mendorong masyarakat untuk bisa menjadi kritis dan peka terhadap penyimpanganpenyimpangan Prinsip apa saja yang mendasari pelaksanaan PPM? Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar PPM di PNPM Mandiri antara lain: • Mudah : Sistem pengaduan masyarakat harus mudah dipahami dan dilakukan oleh semua pihak. • Sikap positif : Setiap jenis pengaduan harus diterima dan disikapi secara positif, dan harus ditangani secara optimal. Demikian juga terhadap pihak pengadu, harus diposisikan secara proporsional dan positif, karena pengaduan adalah salah satu bentuk kepedulian yang bersangkutan untuk memperlancar kegiatan yang sedang berlangsung. • Transparan: Semua pihak yang ingin mendapatkan penyelesaian masalah diberi informasi yang lengkap dan secara transparan. Demikian pula dengan hasil penyelesaian pengaduan, disampaikan ke semua pihak secara transparan pula. • Obyektif: Penanganan masalah pengaduan dilakukan dengan menghindari keberpihakan yang tidak berimbang terhadap pihak-pihak yang terlibat. • Rahasia dijamin : Dalam upaya penanganan pengaduan, kerahasiaan identitas pengadu harus dapat dijamin untuk rasa keamanan yang bersangkutan.

9

Pengaduan itu wujudnya apa saja? Apakah penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri? Ya, itu termasuk tapi tidak selalu penyimpangan, keluhan-keluhan yang muncul dikarenakan ketidaktahuan maupun ketidak- puasan atas pelaksanaan program PNPM Mandiri di lapangan. Namun kadangkala pengaduan juga bisa dikategorikan sebagai aspirasi yang muncul dari masyarakat yang merasa pendapatnya perlu disampaikan. Mengapa masyarakat sampai menyampaikan pengaduan? Karena masyarakat mempunyai keluhan dan aspirasi yang perlu disampaikan kepada PNPM Mandiri, dan kalau di tingkat kelurahan disampaikan kepada BKM Keluhan itu disebabkan oleh apa ya? Ketidakpuasan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri bisa disebabkan oleh banyak hal antara lain: • Pemahaman substansi PNPM Mandiri dan informasi yang disampaikan kurang utuh • Proses kegiatan di lapangan kurang sempurna, sehingga muncul penyimpangan • Pendekatan yang digunakan keliru sehingga menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat. • Adanya kepedulian masyarakt dan kontrol sosial pada PNPM Mandiri Siapa saja yang bisa menyapaikan pengaduan kepada PPM ? Pengaduan dapat berasal dari individu, kelompok masyarakat, lembaga, institusi pemerintah, kelompok peduli dan pihak lain yang berkepentingan. Apa saja jenis /sifat pengaduan ? • Pengaduan Informatif : termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. • Pengaduan Masalah : Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut (lihat langkah penanganan pengaduan) Sekarang bicara tentang penyimpangan yang diadukan masyarakat, apa penyebabnya? Berdasarkan penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, di PPM PNPM Mandiri pengaduan dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu : a. Kategori 1 = Pelanggaran mekanisme dan prosedur : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan. b. Kategori 2 = Penyimpangan dana : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana c. Kategori 3= adanya intervensi negatif : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan karena adanya intervensi negatif yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program. d. Kategori 4 = Masalah Kebijakan : Berkaitan dengan pengaduan terhadap masalah yang diakibatkan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya. e. Kategori 5 = Kejadian Forje majeur : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan kejadian yang mengarah diluar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan masal dan sejenisnya. f. Kategori 6 = Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku : berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya pelangaran kode etik atau kinerja pelaku g. Kategori 7 = Lain-lain Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan diluar katagori 1,2,3,4,5 dan 6

10

Melalui media apa aja masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya? Sesuai dengan prinsip kemudahan maka pengaduan dapat disampaikan mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat pusat, dengan cara sebagai berikut : 1. Lisan, disampaikan kepada anggota ataupun sekretariat PPM secara langsung atau melalui telepon, khususnya sekretariat PPM yang ada fasilitas telponnya. 2. Tertulis, disampaikan baik melalui surat, faksimili, sms, maupun e-mail. Bagaimana agar masyarakat mudah menyampaikan pengaduan? Sekretariat BKM menyediakan sarana untuk menerima pengaduan masyarakat (misal : kotak pengaduan dan alamat sekretariat, dan jika ada dapat disediakan no.telp, e-mail, sms, dsb). Bagaimana caranya agar masyarakat mau mengadukan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri, sebab tidak banyak orang peduli….. • Keberadaan PPM disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Untuk itu alamat pengaduan disebarluaskan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah menempel poster mengenai PPM minimal di 5 (lima) tempat umum yang strategis (misal : kantor kelurahan, pasar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya). • Agar masyarakat terdorong unutk menyampaikan pengaduan maka BKM perlu memotivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat menyampaikan pengaduan Setelah ada sosialisasi dan ternyata banyak pengaduan yang masuk, mengindikasikan kinerja PNPM Mandiri sangat buruk ?

apakah itu

Banyaknya pengaduan memang bisa menunjukkan banyaknya penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat, dan itu memang bisa menunjukkan kinerja yang kurang bagus. Namun di sisi lain adanya pengaduan bisa dianggap sebagai koreksi sehingga akan mendorong terjadinya perbaikan kinerja PNPM Mandiri. Selain itu jika pengaduan yang disampaikan ternyata merupakan gambaran dari ketidak tahuan atau kesalahpahaman maka tindak lanjut pengaduan tersebut merupakan klarifikasi dan penjelasan pokok persoalan. Dengan demikian ketidaktahuan dan kesalahpaman yang mengakibatkan ketidakpuasan bisa dikurangi . Hal itu jauh lebih bagus dibandingkan jika ada penyimpangan atau kesalahpahaman akan tetapi tidak ada pengaduan atau koreksi dari masyrakat maka bukan hanya tidak ada perbaikan melainkan akan mengakibatkan masalah besar. Terus, kalau sudah disosialisasi ternyata tetap saja tidak ada orang yang menyampaikan pengaduan, hal itu mengindikasikan apa ? Ada dua indikasi, pertama : masyarakat memang sudah paham dan pelaksanaan PNPM Mandiri memang tidak ada penyimpangan sehingga tidak perlu ada pengaduan. Kedua ada penyimpangan tapi masyarakat tidak menyampaikan pengaduan, dikarenakan beberapa hal, antara lain : • Masyarakat tidak berani melakukan karena takut ada resiko • Masyarakat tidak enak hati dan menghindari konflik, apalagi bila menyangkut orang yang telah dikenal • Masyarakat tidak peduli dan apatis Pelajaran apa yang bisa diperoleh masyarakat maupun BKM sebagai pimpinan kolektif dari adanya PPM ini? Dengan adanya pengaduan yang masuk kemudian ditangani dan dicarikan jalan keluarnya. Dari langkah tersebut masyarakat bisa belajar bahwa jika ada masalah ataupun penyimpangan perlu dikelola dengan baik.

11

PANDUAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) UNTUK FASILITATOR DAFTAR ISI

0.

Pengantar

1.

Apa sih kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) dalam PNPM Mandiri Perkotaan?

2.

Mengapa harus ada kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

3.

Apa tujuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

4.

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

5.

Strategi operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

6.

Siapa sasaran kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

7.

Apa pesan yang harus disampaikan pada kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

8.

Siapa saja pelaku kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

9.

Kapan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat harus dilakukan ?

10.

Dimana kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat dapat dilakukan ?

11.

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat

12.

Apa saja media penyampaian pengaduan dalam kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

13.

Peran fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?

14.

Tabel kendala dan langkah penanganan dalam PPM

15.

Kode etik fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan

12

Pengantar Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, media massa dan lain-lain. Terlepas dari siapapun dan darimanapun yang menyampaikan pengaduan, maka harus dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh: ƒ Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh; ƒ Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna; ƒ Pendekatan yang keliru; ƒ Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat; ƒ Mulai tumbuh berkembangnya prinsip dan nilai PNPM Mandiri Perkotaan. Pandangan tidak adanya pengaduan menunjukan indikator keberhasilan pendampingan di lapangan adalah sangat keliru. Demikian pula halnya dengan pandangan bahwa banyaknya pengaduan merupakan indikator ketidakberhasilan fasilitator di lapangan adalah tidak sepenuhnya benar. Indikator keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk sebanding dengan proses penyelesaian terhadap pengaduan tersebut serta menurunnya jumlah pengaduan secara bertahap melalui proses penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan dan penanganan pengaduan yang memberi kontribusi bagi kelancaran PNPM Mandiri Perkotaan. Panduan ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi fasilitator kelurahan dalam memfasilitasi permasalahan yang muncul wilayah kerjanya dan bersama-sama dengan masyarakat dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Semoga Panduan PPM PNPM Mandiri Perkotaan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya tujuan penanggulangan Kemiskinan.

13

1. APA SIH KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) DALAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN ? Dalam sudut pandang program PNPM Mandiri Perkotaan, Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat tidak hanya menerima pengaduan apabila masyarakat mempunyai persoalan atau permasalahan yang menyangkut/berkaitan/berhubungan dengan kegiatan pembangunan di wilayahnya sehingga perlu mendapatkan penjelasan/jawaban sehingga persoalan/permasalahan tersebut menjadi jelas bagi masyarakat. Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat bukan hanya bertujuan agar masyarakat pahan, baik substansi maupun prosedur dalam pengelolaan/penanganan pengaduan, melainkan bagian dari proses pemberdayaan, yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta menumbuhkan kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat. Karena itu, kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat harus terintegrasi dalam aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk memampukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah kemiskinan secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat diharapkan menerapkan pendekatan atau metode yang didasarkan atas penyelesaian pengaduan berupa: ƒ Penyelesaian secara Informal melalui Musyawarah dan mufakat ƒ Penyelesaian secara formal melalui jalur hukum Penyelesaian pengaduan mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun kenyataanya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selalu tejadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untuk itu berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum. Proses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku program, baik sengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal: ƒ Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan yang disiapkan di PNPM Mandiri Perkotaan ƒ Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata) Pada akhirnya, diharapkan melalui kegiatan pengelolaan pengaduan terbangun suatu kontrol sosial di masyarakat dalam setiap aktivitasnya terhadap program pembangunan

2. MENGAPA HARUS ADA KEGIATAN PPM? Asumsi umum, kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat dihadapkan pada permasalahan adanya pandangan negatif (paradigma yang salah) di masyarakat terhadap suatu ‘tindakan melaporkan’ berkaitan dengan penyelewengan/penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat yang masih memiliki budaya ewuh pakewuh atau sikap masyarakat yang tidak enak satu sama lain. Pandangan dan sikap demikian akan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (jujur, ikhlas, peduli dan dapat dipercaya), nilai-nilai kemasyarakatan (kebersamaan, solidaritas sosial, gotong royong, kekeluargaan dan kesatuan dalam keragaman) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial) yang ingin dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Pada kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku (subyek), dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pengelolaan pengaduan bertujuan 14

untuk membangun suatu kesepakatan/komitmen didalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilandasi pemahaman yang sama diantara pelaku PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan seiring (integrasi) dengan jalannya siklus program yang dilaksanakan, baik oleh para pendamping program maupun masyarakat yang terlibat masyarakat.

3. APA TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPM? A. TUJUAN UMUM 1. Mewujudkan perubahan sikap/perilaku masyarakat agar dapat melakukan pengawasan/kontrol sosial sehingga diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya. 2. Masyarakat diharapkan mampu melakukan pengawasan/kontrol sosial serta mampu menyelesaian setiap permasalahan secara efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif terhadap program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. B. TUJUAN KHUSUS 1. Pelaku program pemberdayaan diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang pengelolaan pengaduan masyarakat, bahwa pengelolan pengaduan mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 2. Terbangunnya pemahaman yang baik di masyarakat, bahwa dalam menyampaikan setiap persoalan sudah merupakan hak setiap warga masyarakat. 3. Masyarakat sudah tahu kemana harus menyampaikan setiap persoalan (pengaduan) yang terjadi di wilayahnya. 4. Terbangunnya sistem dan mekanisme penanganan pengaduan di masyarakat yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

4. STRATEGI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN PPM Strategi dasar kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat berkaitan dengan program PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu : 1. Menjadikan pengelolaan pengaduan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab bersama 2. Pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi kegiatan terdepan dalam penyelesaian masalah di wilayahnya. 3. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat. 4. Menempatkan masyarakat kelurahan sasaran sebagai pelaku kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. 5. Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan. 6. Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi kesatuan yang terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus program.

5. STRATEGI OPERASIONAL PELAKSANAAN PPM Strategi operasional pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terbagi dalam 2 kegiatan, yaitu: 1. Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat masa proyek/program 2. Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat masa paska proyek/program

15

Pada masa proyek/program, kegiatan pengelolaan pengaduan meliputi: ƒ Membangun sinergi antar unit satuan kegiatan di KMP dan KMW; ƒ Memanfaatkan forum sosialisasi dan pelatihan untuk membangun tanggung jawab bersama pada pengawasan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; ƒ Membangun mekanisme penanganan pengaduan mulai dari tingkat lokal hingga pusat; ƒ Meningkatkan kapasitas pelaku lapangan dalam melakukan penanganan pengaduan; ƒ Menghimpun dan menyebarkan lesson learned sebagai media pembelajaran Pada masa paska proyek/program, kegiatan pengelolaan pengaduan mencakup: ¾ Menumbuhkan kebutuhan tentang manfaat pengelolaan pengaduan kepada semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan; ¾ Meningkatkan kapasitas pelaku pengelolaan pengaduan masyarakat; ¾ Mendorong masyarakat, Pemda dan kelompok peduli dalam operasionalisasi pengelolaan pengaduan sebagai wujud dari pengawasan/kontrol sosial terhadap program pembangunan di wilayahnya.

6. SIAPA SASARAN KEGIATAN PPM? 1. Masyarakat, yaitu seluruh warga masyarakat kelurahan yang menjadi lokasi sasaran program penanggulangan kemiskinan. 2. Pemerintah Daerah, yaitu perangkat pemerintah tingkat kota/kab sampai dengan lurah/kepala desa yang terkait program penanggulangan kemiskinan. 3. Kelompok Peduli, yaitu perorangan/anggota asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya yang peduli dengan kemiskinan. 4. Para Pihak terkait, yaitu media massa dan sebagainya.

7. APA PESAN YANG HARUS DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN PPM? 1. Paradigma pengaduan untuk Fasilitator, perlu pemahaman yang baik dari fasilitator terhadap cara pandang mengenai pengaduan 2. Paradigma pengaduan untuk Masyarakat, warga masyarakat harus memiliki cara pandang yang positif mengenai penyampaian aspirasi. 3. Latarbelakang yang menyebabkan munculnya pengaduan 4. Pengertian pengelolaan pengaduan masyarakat 5. Maksud dan tujuan pengelolaan pengaduan 6. Prinsip penanganan pengaduan 7. Mekanisme penanganan pengaduan 8. Strategi dalam pengelolaan pengaduan 9. Langkah penanganan pengaduan 10. Formulir isian untuk pengaduan 11. Strategi keberlanjutan pengelolaan pengaduan pada paska proyek

8. SIAPA SAJA PELAKU KEGIATAN PPM? Pelaku dalam kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat adalah segenap pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, aparat pemerintah dari berbagai tingkatan, kelompok peduli ataupun setiap warga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan. Pada tingkat kelurahan sasaran, kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan oleh fasilitator dan BKM. Pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh koordinator kota (korkot). Sedangkan pada tingkat provinsi dilakukan oleh konsultan manajemen wilayah (KMW) dan untuk tingkat pusat oleh konsultan manajemen pusat (KMP).

16

Kegiatan pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh fasilitator pada warga masyarakat tingkat kelurahan perlu diarahkan pada terbangunnya kesadaran warga masyarakat kelurahan itu sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan secara mandiri. Hal ini sekaligus merupakan perwujudan dari masyarakat sebagai pelaku aktif program PNPM Mandiri Perkotaan.

9. KAPAN KEGIATAN PPM HARUS DILAKUKAN? Kegiatan pengelolaan pengaduan dapat dilakukan pada saat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mulai dilaksanakan. Artinya di tingkat kelurahan pengelolaan pengaduan tidak harus dapat berfungsi setelah terbentuknya BKM/LKM (ada sekretariat BKM/LKM). Fasilitator kelurahan (Faskel) dapat memfasilitasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat pada awal siklus program penanggulangan kemiskinan mulai dijalankan sampai dengan akhir siklus. Selanjutnya fasilitator mulai mempersiapkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dan cara menyampaikan aspirasi terhadap program penanggulangan kemiskinan melalui sosialisasi dan pelatihan. Sehingga diharapkan pada masa paska program penanggulangan kemiskinan berakhir, masyarakat sudah mampu secara mandiri melakukan penanganan pengaduan secara efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

10. DIMANA KEGIATAN PPM DAPAT DILAKUKAN? Di Tingkat Kelurahan/Desa ¾ Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM BKM/LKM (bila telah terbentuk) atau Faskel/Tim Fasilitator/Relawan (bila BKM/LKM belum terbentuk). ¾ Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kel/Desa dilanjutkan kepada PPM BKM/LKM atau Faskel/Tim Fasilitator. ¾ Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu). ¾ Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kab/Kota) ¾ Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti : Lurah/Desa, Camat/PJOK, Masyarakat, FKA BKM/LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Kabupaten/Kota ¾ Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. ¾ Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kel/Desa dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota. ¾ Pengaduan yang masuk melalui Camat/PJOK, TKPP, TKPKD Kab/Kota dilanjutkan kepada PPM Kab/Kota (bila telah terbentuk) atau Koordinator Kota (Korkot) bila PPM Kab/Kota belum terbentuk. ¾ Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) ¾ Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Provinsi/KMW). ¾ Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu : TKPP, TKPKD Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

17

Di Tingkat Provinsi ¾ Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. ¾ Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi/KMW ¾ Pengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi dilanjutkan kepada PPM Provinsi (bila telah terbentuk) atau Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) bila PPM Provinsi belum terbentuk. ¾ Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) ¾ Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Pusat). ¾ Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu : Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Pusat ¾ Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. ¾ Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan yang mengadu langsung ke PPM Pusat. ¾ Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) ¾ Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu : Tim Koordinasi Nasional, SKS PNPM Mandiri Perkotaan dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

18

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TIM KOORDINASI NASIONAL

Koordinasi Penyelesaian

PMU/PIMPRO

Tidak Dapat Diselesaikan?

E-mail , Web , telepon,,SMS PO.BOX 2222 JKPMT

PMT

Ya Tidak

Derajat Masalah 4

Dapat Diselesaikan?

PPM Pusat

KMP

Ya

Dapat Tidak Diselesaikan?

Derajat Masalah 3

Ya

PPM Provinsi

PEMDA Prov.

KMW

Tidak TKPP KOTA/ KAB

PPM KAB/ KOTA

Derajat Masalah 2

Dapat Diselesaikan?

KORKOT

Ya

FKA BKM TIM FASILITATOR Camat/PJOK

Tidak BKM Derajat Masalah 1

Lurah/Kades Kantor Kel./ Desa

PPM BKM.

Dapat Diselesaikan?

FASILITATOR /RELAWAN

Ya

MASYARAKAT, LSM, PT, KEL. PROFESI, KEL. PEDULI

Garis Penyelesaian Garis Pengaduan Garis Distribusi Penyelesaian

19

11. Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakat Langkah Satu : Penerimaan/Pencatatan Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian / penerimaan, seperti: buku pengaduan, kotak pengaduan, surat, telepon, tatap langsung, media massa dan lain-lain. Fasilitator atau sekretariat BKM/LKM (bila BKM/LKM telah dibentuk) mencatat pengaduan masyarakat yang masuk/diterima ke dalam format pengaduan masyarakat yang berisi antara lain; ƒ nama pengadu/pelapor, ƒ alamat pengadu, ƒ tanggal pengaduan, ƒ nomor pengaduan, ƒ lokasi dan waktu kejadian, ƒ permasalahan yang diadukan berupa masalah apa saja yang disampaikan, ƒ pelaku/personal yang diadukan dan ƒ harapan terhadap hasil penyelesaian masalah. Langkah Dua : Identifikasi awal Melakukan identifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah, bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Langkah Tiga : Pengumpulan fakta lapangan Setelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya. Langkah Empat : Pelaksanaan analisis masalah Dilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisa berupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan. Langkah Lima : Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyai otoritas/tindak turun tangan Penyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisa yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa: a. Menyelenggarakan forum musyawarah desa (MD) atau musyawarah antar desa (MAD) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil MD/MAD berupa rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif. b. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dilakukan untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan. c. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang. d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah. e. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan. f. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MD/MAD.

20

g. Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Aparat terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah. h. Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forum MD dan atau MAD untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dimana harus dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasil investigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum MD/MAD/media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang. Musyawarah yang dilakukan khusus untuk penanganan masalah Musyawarah ini diadakan setelah proses penyelesaian penanganan masalah/tindak turun tangan telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah: ƒ Masalah dinyatakan selesai ataukah ƒ Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi; 1) dilakukan proses penanganan ulang; 2) alternatif solusi yang lain; 3) Penanganan masalah diproses melalui jalur hukum formal. Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal. Acuan yang dapat digunakan sebagai parameter atau tolok ukur penyelesaian masalah hingga masalah dikatakan selesai dapat dilihat pada lampiran:

Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai.

Langkah Enam : Monitoring pengelolaan pengaduan Pengelolaan pengaduan dipantau agar hasil penanganan sesuai dengan harapan. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa penyelesaian pengaduan/tindak turun tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Monitoring/pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, MD/MAD, diskusi dengan pelaku program, papan informasi, surat, faximili, telepon, SMS dan lain-lain. Bila dalam perkembangannya ditemukan bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan kurang efektif dan tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam mendorong percepatan penanganan masalah. Langkah Tujuh : Mendokumentasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan Membuat dokumentasi dan laporan penanganan pengaduan secara lengkap dan jelas, meliputi dokumen penerimaan pengaduan, seluruh proses penanganannya, status akhir penanganan, serta seluruh dokumentasi berita acara kesepakatan untuk setiap permasalahan yang ditangani. Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, fasilitator dan KMW juga memiliki tugas administratif berupa pelaporan progres penanganan masalah secara berjenjang. Alur pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Pengirim

Penerima

Tembusan

Jenis Laporan

Periode Laporan

Ket Laporan khusus jika diminta

Faskel

Korkot

PJOK Kec.

Implementasi pengaduan

Mingguan dan Bulanan

Korkot

KMW

PPK Kab/Kota

KMW

PPM PMT

Database aplikasi PPM Korkot Database aplikasi PPM KMW Laporan Cetakan PPM

Mingguan dan Bulanan Bulanan (tgl 5) Bulanan (tgl 15)

SNVT PBL Prov

Format laporan pengaduan, format klarifikasi dan format monitoring untuk Faskel dapat dilihat pada

lampiran laporan PPM, lampiran format klarifikasi dan lampiran format monitoring. Sedangkan untuk KMW dapat dilihat pada lampiran outline laporan bulanan. Alur penanganan pengaduan dapat dilihat pada lampiran alur penanganan pengaduan

21

Lampiran alur penanganan pengaduan

ALUR PENANGANAN PENGADUAN PENGADUAN Pencatatan

INDIKASI MASALAH/ PENYIMPANGAN

SALAH INFORMASI

IDENTIFIKASI MASALAH

Tahap Pengumpulan Informasi

UJI SILANG PENCARIAN FAKTA

TIDAK ADA MASALAH

BENAR/ ADA MASALAH

TIDAK ADA OTORITAS/wewenang Penanganan

ANALISIS MASALAH

ADA OTORITAS/wewenang Penanganan

Tahap Penanganan

PPM JENJANG DIATASNYA

Fasilitasi Penanganan

SELESAI

TIDAK

UMPAN BALIK KE PENGADU DESIMINASI KE MASYARAKAT

Tahap Dokumentasi & Sosialisasi Hasil

Penting ! KETERANGAN : = ALUR PENANGANAN = ALUR MONITORING DAN SUPERVISI

22

Tahapan langkah-langkah tersebut di atas tidak bersifat kaku, sangat mungkin suatu langkah merupakan gabungan dari langkah lainnya dan langkah tertentu perlu diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

TINDAK TURUN TANGAN PENANGANAN PENGADUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lakukan klarifikasi/uji silang terhadap pengaduan informatif atau masalah yang diterima/masuk. Adakan pertemuan dengan masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sampaikan informasi/berita tentang adanya pengaduan dan atau temuan masalah yang terjadi. Sampaikan hasil klarifikasi atau uji silang yang telah dilakukan. Yakinkan kepada peserta pertemuan tentang hasil klarifikasi yang telah dilakukan. Jika hasil klarifikasi sudah dipastikan kebenarannya, fasilitasi peserta untuk membahas dan membuat langkah-langkah apa yang dibutuhkan dan akan dilakukan. Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan tersebut. Laksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan masyarakat Desa/Kelurahan tersebut. Lakukan monitoring/pemantauan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan permasalahan selesai. Buat laporan hasil penanganan kepada pelaku jenjang di atasnya sampai permasalahan selesai. Jika masalah menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan, sampaikan kepada jenjang di atasnya agar membantu upaya penanganannya.

PENTING UNTUK MENJADI PERHATIAN •

Penanganan pengaduan (informatif atau masalah) harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

•

Pertemuan dengan masyarakat jangan hanya dilakukan dengan kelompok/golongan masyarakat tertentu saja.

•

Pada saat klarifikasi: rahasiakan identitas orang yang membuat pengaduan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya, jangan terjebak lebih mencari orang yang mengadukan sehingga melupakan isi pengaduannya.

23

Lampiran Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai Penanganan pengaduan dinyatakan selesai ditangani, apabila : 1. Pengaduan masalah adalah berasal dari masyarakat yang diasumsikan merugikan masyarakat, sehingga masalah dianggap ”masalah selesai” harus ada legitimasi dari masyarakat itu sendiri (ada keputusan hasil musyawarah). 2. Jika permasalahan disebabkan adanya salah/perbedaan informasi, maka masalah dianggap selesai, apabila pihak yang menerima informasi berbeda telah menerima informasi yang sebenarnya dan dapat diterima oleh pengadu. 3. Jika masalahnya adalah mengenai penyimpangan mekanime atau prosedur, maka kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya diselewengkan sudah dapat diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku. 4. Diupayakan penanganan masalah yang merugikan masyarakat harus dipulihkan atau kerugian diminimalisir. Jika masalahnya disebabkan adanya penggelapan/penyelewengan uang untuk keperluan diluar ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, maka seluruh uang yang digelapkan sudah dikembalikan dan dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat. 5. Pelaku sebagai pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu / tebang pilih) harus diberikan sanksi, sebagai pembelajaran bagi masyarakat. 6. Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan hasil investigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian. 7. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti; kuitansi, sebagai bukti pengembalian dana, rekening bank, foto, berita acara penanganan masalah. 8. Jika masalahnya disebabkan oleh intervensi negatif, maka intervensi negatif sudah dapat dihentikan, dan kegiatan yang diakibatkan sudah dapat berjalan sesuai aturan, mekanime dan prosedur yang berlaku. 9. Jika permalahan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, maka masalah dianggap selesai apabila telah terjadi singkronisasi antara kebijakan dengan sesuatu yang dipermasalahkan 10. Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-benar karena kondisi force majeur, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. 11. Jika masalahnya disebabkan oleh kinerja pelaku/kode etik, maka kegiatan yang tidak optimal yang diakibatkan oleh pelaku bersangkutan sudah dapat berjalan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pelaku menyadari kesalahan dan siap untuk menerima segala konsekuensinya. 12. Apabila masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai: ƒ Jika prosesnya sudah di tangani oleh aparat hukum (secara administrasi untuk penutupan database aplikasi PPM). Namun demikian PPM harus tetap memantau dan melaporkan proses perkembangannya. ƒ Dalam memenuhi rasa keadilan serta pembelajaran kepada masyarakat, maka masalah dianggap selesai jika sudah ada keputusan tetap pengadilan. Selama proses hukum, konsultan diwajibkan memonitor dan melaporkan sampai ada keputusan tetap pengadilan.

24

Lampiran Laporan PPM

Pengaduan Masyarakat (PPM) Kelurahan/desa Kecamatan

: :

Kabupaten /Kota Provinsi

: :

Tanggal Pengaduan : Media pengaduan

Datang/lapor ke PPM

No : Surat

Telepon

Temuan kunjungan lapangan

Surat kabar

Lain-lain

Catatan : Coret media yang digunakan Nama pengadu : Permasalahan yang diadukan

Alamat: Personal yang diadukan

Status Pengadu : Harapan

Pengadu

Penerima

(................................) Nama dan tanda tangan

(...................................) Nama dan tanda tangan

Format ini digunakan untuk mencatat pengaduan, khusunya pengaduan di tingkat kelurahan/desa atau di tingkat Kabupaten/kota

25

Keterangan Pengisian Format PPM : 1.

Tanggal Pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan juga bulan dan tahun.

2.

No Pengadu : Isikan dengan nomor urut pengaduan sesuai dengan urutan pengaduan yang diterima oleh sekretariat PPM

3.

Media pengaduan : Coret media pengaduan yang digunakan

4.

Nama Pengadu : Cukup jelas Alamat : Cukup jelas Status : Yang dimaksud adalah posisi/jabatan pengadu dalam proyek, misal : Masyarakat, relawan, BKM/LKM, UP, kelembagaan di desa (BPD, LPM, PKK, Karang taruna, dll) Aparat kelurahan, aparat Pemda, Faskel, Korkot,TA KMW, TL,RM/Staf, TA KMP, Co-Tl,TL, dll.

5.

Permasalahan yang diadukan : Tuliskan pokok yang diadukan, yakinkan kepada pengadu tentang isian format ini.

6.

Personal yang diadukan : Jika ada personal yang dianggap menjadi sumber masalah (kotak ini tidak wajib diisi)

7.

Harapan : Tuliskan harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan. Kolom ini dapat menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pengaduan.

26

pada PPM, isikan

Lampiran Format Klarifikasi Format Pengaduan, Klarifikasi, Analisis dan Monitoring penanganan Provinsi Kecamatan

: :

Kabupaten Kelurahan/desa

No :

Nama pengadu dan status :

Tgl Klarifikasi/pengu mpulan fakta

Oleh

Tanggal Penanganan

Oleh

Tanggal Status

Status

: :

Alamat: Tanggal : Permasalahan yang diadukan

Hasil Klarifikasi dan hasil analisis

Langkah Penanganan

Hasil

Permasalahan

1. Identifikasi/ klarifikasi lapangan 2. Proses Penanganan

3. Selesai Acuan Catatan: Format di atas hanya format dasar, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Mengetahui ................... BKM/LKM

...................,...................,........ Sekretariat PPM

27

Keterangan Pengisian Format PPM : 1. No Pengadu : Isikan dengan nomor urut pengaduan sesuai dengan urutan pengaduan yang diterima oleh sekretariat PPM. 2. Nama Pengadu : Cukup jelas b. Alamat : Cukup jelas c. Status : Yang dimaksud adalah posisi/jabatan pengadu dalam proyek, misal : Masyarakat, relawan, BKM,UP, kelembagaan di desa (BPD,LPM,PKK,Karang taruna, dll) Aparat kelurahan, aparat Pemda, Faskel,Korkot,TA KMW, TL,RM/Staf, TA KMP, Co-Tl,TL, dll. 3. a. Tanggal Pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan pada PPM, isikan juga bulan dan tahun. b. Permasalahan yang diadukan : Tuliskan pokok yang diadukan, yakinkan kepada pengadu tentang isian format ini. 4. a. Tanggal Klarifikasi : Isikan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan klarifikasi/pencarian fakta atas pengaduan yang diterima. b. Oleh : Isikan nama dan jabatan pelaksana klarifikasi (contoh Oneng/Anggota BKM/LKM). c. Rekomendasi Penanganan : Isikan dengan rekomendasi penanganan berdasarkan akar masalah pengaduan, pihak terkait dengan masalah, pihak yang mempunyai otoritas penanganan, strategi penanganan, tahap penanganan, target penanganan (jangka waktu penanganan dan target masakah dianggap selesai). 5. a. Tanggal Penanganan : Isikan tanggal, bulan dan tahun setiap tahap penanganan. b. Oleh : Isikan pelaksana penanganan c. Langkah penanganan : Isikan dengan langkah-langkah penanganan, apabila ternya langkahlangkah tersebut berbeda dengan rekomendasi, sebutkan alasanya. d. Hasil : Isikan hasil setiap langkah penanganan 6. a. Tanggal status : Isikan tanggal di tahapan setiap status b. Status : Cukup jelas c. Permasalah : Jika ada, isikan permasalahan utama setiap tahapan status. 7. Acuan: tuliskan dasar acuan dalam menyelesaikan masalah, contoh pedoman umum, pedoman teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN, AD/ART BKM, surat perjanjian antara UPK dengan KSM/anggota dll.

28

Lampiran Format Monitoring

29

12. APA SAJA MEDIA PENYAMPAIAN PENGADUAN DALAM KEGIATAN PPM? Media ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

penyampaian pengaduan yang dapat digunakan antara lain : Buku pengaduan Kotak pengaduan Surat Telepon Tatap langsung Berita dari media massa dan lain-lain

13. PERAN FASILITATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PPM? Peran tim fasilitator sebagai agen pemberdayaan masyarakat secara umum adalah sebagai berikut: ƒ Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat, termasuk didalamnya adalah : o Menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri Perkotaan sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat di mana mereka bertugas. o Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai PNPM Mandiri Perkotaan o Bersama relawan masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan masalah kemiskinannya dan perlunya menanggulangi masalah kemiskinan mereka secara terorganisasi dan sistematis o Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan o Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sosial kapital (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan. ƒ Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan (training) o Memperkuat dan mengembangkan kapasitas BKM/LKM sebagai badan perwakilan masyarakat terpilih. Dalam hal ini difokuskan pada pelatihan dasar serta pendampingan dan on the job training intensif; dan o Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik. Termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposal usaha dan mengelola keuangan secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok. ƒ Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya adalah: o Pengorganisasian masyarakat. Bersama relawan masyarakat, memfasilitasi proses penilaian lembaga masyarakat yang ada dan/atau membentuk baru lembaga masyarakat sebagai BKM/LKM, sesuai kesepakatan bersama masyarakat. BKM/LKM harus merupakan badan perwakilan masyarakat terpilih yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif dan demokratis. Demikian pula halnya dalam pembentukan Unit-unit Pengelola (UP-UP). Termasuk fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan KSM-KSM dalam rangka menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan PNPM Mandiri Perkotaan. o Memfasilitasi penyusunan rencana program jangka menengah penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis). Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi BKM/LKM untuk mengkoordinir pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat menyusun PJM Pronangkis;

30

o

o

o

Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu memformulasikannya dalam bentuk proposal yang layak; Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen pinjaman bergulir, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan lain-lain; Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar mampu mengikuti ketentuan pedoman PNPM Mandiri Perkotaan dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Peran tim fasilitator sebagai agen pemberdayaan secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut: • Tim fasilitator harus memiliki pemahaman yang benar dalam penanganan pengaduan kepada masyarakat (baik substansi maupun langkah-langkah penanganan pengaduan) • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawan-relawan masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan dan coaching dalam penanganan masalah serta pendampingan intensif • Membangkitkan dan mengembangkan masyarakat pembelajar melalui fasilitasi relawanrelawan kelurahan setempat dalam Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) • Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya.

31

14. TABEL KENDALA DAN LANGKAH PENANGANAN DALAM PPM No

KENDALA

LANGKAH PENANGANAN

A. Kesulitan memperoleh data dalam investigasi A1.

Langkah penanganan

Adanya ancaman/intimidasi Asumsi :

1

pendekatan personal dengan tokoh yang netral/tidak terlibat

1. terorganisir

2

koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi

2. akan tutup mulut

3

bukti ancaman harus selalu terdokumentasi

3. ancaman

4

menggunakan informan atau pihak ketiga/networking

Langkah lanjutan :

A2.

1

memanggil kedua belah pihak baik yang melapor dan terlapor oleh pihak yang lebih tinggi

2

membuat kesepakatan penyelesaian secara komprehensif baik masalah utama maupun masalah ikutan

3

menjalankan dan mengevaluasi kesepakatan penyelesaian masalah

Langkah :

Bukti tertulis sulit didapat 1. surat penyataan yang bertentangan

1

penelusuran administrasi dari awal dengan melakukan cross check di lapangan

2. tidak berani membuat surat pernyataan

2

pendekatan persuasive terhadap pihak-pihak yang mengetahui terjadinya masalah

3. data atau bukti dihilangkan

3 4 5

A3.

32

Konsultan atau fasilitator tidak menguasai masalah atau mekanisme penanganan

mencari orang atau saksi kunci yang mendukung terjadi penyimpangan membuat surat pernyataan dari pihak yang dirugikan proses eksekusi

Langkah :

A4.

1

menegaskan alur dan mekanisme program dan penanganan masalah

2

melakukan pendampingan/asistensi dari supervisor dalam melakukan penanganan masalah

3

memunculkan kembali komitmen dan iktikad baik dari konsultan/fasilitator

4

penanganan masalah termasuk dalam indicator evaluasi kinerja

Langkah :

Tidak ada khusus perangkat di masyarakat

memperkuat/membangkitkan kembali lembaga masyarakat yang ada dengan cara melibatkan dalam penanganan masalah, contoh tuha peut, tuha delapan, imam mukim, imam mesjid, fonrakhe (Nias) A5.

Aparat ikut bermain

Penjelasan sama dengan ancaman dan intimidasi

A6.

Pelaku melarikan diri

Langkah : 1

melapor kepada pihak berwajib untuk dimasukan dalam daftar pencarian orang

2

Proses yang dilakukan sebelum melapor : hasil musyawarah desa hasil dari musyawarah desa dibuat berita acara yang akan digunakan sebagai bukti melapor ke pihak berwenang

3

dana yang diselewengkan akan disita

4

melakukan pendekatan kepada pihak keluarga untuk membuat kesepakatan penggantian

B. Hambatan terkait dengan para pihak B1.

Langkah :

aparat desa, kecamatan 1 2 3

menghimpun informasi dari berbagai pihak melakukan verifikasi dengan tokoh desa mengadakan rembuk desa dengan lembaga desa dan masyarakat

33

4

B2.

B3.

B4.

melibatkan tuha peut dalam penyelesaian masalah

5

jika tidak selesai pada tahapa desa maka masyarakat akan melanjutkan ke jenjang berikutnya

6

harus disosialisasikan hasil penanganan dari awal sampai akhir pada masyarakat terutama pelapor

Langkah :

Konsultan 1 2 3

Melapor ke konsultan yang lebih tinggi Melakukan verifikasi dan turun ke lapangan Dokumentasi verifikasi

4

Pelaku akan dihadirkan di provinsi yang melibatkan semua pihak dan dilakukan proses hearing

5

Sidang majelis kode etik dan diputuskan bersalah atau tidak, ada kesepakatan terhadap pelaku.

Langkah :

Masyarakat 1

Tahapan awal sama dengan aparat

2

Ada forum musyawarah yang melibatkan lembaga desa dan kecamatan, tokoh masyarakat dan pelaku

3

Ada penyelesaian berupa kesepakatan dan sanksi

4

Disosialisasikan ke masyarakat melalui forum formal dan informal

Langkah :

Pihak lain (preman, aparat keamanan dll) 1

Melakukan identifikasi pelaku

2

Dilakukan sosialisasi oleh konsultan terhadap orang yang bersangkutan

3 4

Apabila belum berhasil, ada koordinasi dengan atasan. Dilaporkan pada pihak berwajib

C. Hambatan oleh Pelaku C1.

34

Konsultan

Langkah :

a. pemahaman

1 2

b. mentalitas 3 C2.

C3.

coaching dan pelatihan Monev secara periodik - pemantauan secara periodic - Penerapan aturan secara konsisten Reward and punishment

Langkah :

aparat/ instansi pemerintah a. kutipan/pungli

1

Sosialisasi dan koordinasi

b. investigasi terhambat karena tidak kooperatif

2

Penjelasan program

c. pajak nanggroe

3 4

Sosialisasi dan koordinasi Penjelasan program

Langkah :

masyarakat -

lemahnya mekanisme control

1

Membangun mekanisme control di semua level

-

informasi tidak utuh

2

Deiminasi dan sosialisasi berlanjut pelaksanaan program dan hasil musyawarah

3

Mediasi

D. Tidak konsisten dengan hasil musyawarah (formal) D1.

Langkah :

Kesulitan dalam membangun kesepakatan a. kemampuan fasilitasi yang lemah

1

Fasilitator harus menguasai dan paham tentang program secara menyeluruh

2

Fasilitator harus memahami karakter, budaya dari masyarakat dampingannya

3

b.Masyarakat tidak/kurang memahami program

Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dampingannya

4

Teknik mengendalikan forum

5

Membangun hubungan emosional dengan masyarakat dampingannya

1

Sosialisasi secara kontinyu formal maupun non formal

2

Menggunakan media informasi

35

c. Minimnya data

D2.

Kesulitan dalam memastikan hasil kesepakatan dapat dijalankan dengan benar a. Lemahnya pengawasan

D3.

1 2

Langkah : 1

Membekali masyarakat dengan instrument pengawasan contoh BA pertemuan

2

Membangun hubungan emosional dengan masyarakat

3

Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai penggerak pengawasan

b. Kurangnya otoritas

1

Memperkaya wawasan masyarakat dengan informasi tentang peran dan tanggungjawab sesuai dengan aturan program dan aturan hukum (adat, agama dan hukum Negara)

c. Pembiaran masalah

1

Memperkaya wawasan masyarakat dengan informasi tentang peran dan tanggung jawab masyarakat sesuai dengan aturan program dan aturan hukum

2 3

Membangun kepekaan terhadap masalah Adanya kemampuan mengidentifikasi masalah

4

Membangun kemampuan merespon masalah (melakukan koordinasi, melakukan crosscheck lapangan, melakukan klarifikasi data, melakukan klarifikasi langsung terhadap object masalah, upaya penyelesaian masalah secara berjenjang dalam kerangka hukum)

Tidak tersedianya dana dalam melakukan proses hukum

Langkah : 1

36

Mengumpulkan profil desa Memetakan program yang ada

Disarankan kepada program untuk menyediakan dana dukungan untuk kasuskasus hukum dan advokasi

D4.

2

Untuk PPK, R2PM, PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan Rekompak agar dapat mengalokasikan dana dukungan bagi proses hukum yang berasal dari prosentase biaya OP kegiatan

3

Membangun jaringan untuk sumber dana lain

Langkah :

Ketika pelaku tidak kooperatif 1 2 3

Investigasi khusus secara berjenjang Laporkan kepada yang berwajib Yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam

E. Kesulitan dalam fasilitasi pengambilan keputusan penanganan E1.

Adanya kejenuhan dan kebosanan dalam tataran masyarakat dalam kejenuhan permasalahan

Langkah : 1 2 3 4

E2.

Langkah :

adanya ancaman dan intimidasi 1 2 3 4 5 6

E3.

Sosialisasi Penguatan masyarakat/kelompok Pendekatan pada tokoh (toga, toda, toma) Diadakan musyawarah khusus

perlu adanya pemetaan kekuatan yang dapat mempengaruhi pengancam pendekatan pada pengancam klarifikasi dan penjelasan secara utuh perlunya informasi dari program lain mencari tokoh kunci pendekatan personal

Langkah :

kurang pemahaman 1 2

pemanfaatan media papan informasi, lebih aktraktif dan berpola perlu ada pelatihan khusus tentang handling komplain pada tahap berjenjang

37

E4.

Langkah :

Rendahnya komitmen konsultan 1 2 3 4

E5.

Langkah :

Sulit mendapatkan data yang akurat 1 2 3 4

38

recruitment konsultan perlu menggunakan psikotest perlu kode etik konsultan dan penilaian kinerja di semua program memanfaatkan database bagi konsultan nakal untuk 6 program standarisasi salary dan fasilitas berdasarkan kondisi wilayah

verifikasi data laporan sertifikasi pelaksanaan pekerjaan dengar pendapat kunjungan lapangan untuk uji silang

15. KODE ETIK FASILITATOR PNPM MANDIRI PERKOTAAN Seluruh fasilitator kelurahan yang bekerja di PNPM Mandiri Perkotaan berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsisten Kode Etik Fasilitator, sebagai berikut: 1. Fasilitator bekerja sebagai Tim; 2. Fasilitator memfasilitasi, masyarakat mengambil bertanggungjawab sebagai hasil fasilitasi yang baik;

keputusan

secara

rasional

dan

3. Fasilitator tidak memberi janji-janji atau iming-iming kepada masyarakat, termasuk informasi yang tidak sesuai pedoman dan kebijakan program; 4. Perencanaan, penetapan program dan pelaksanaan program harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, Fasilitator hanya memfasilitasi agar proses kegiatan sesuai dengan nilai, prinsip dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan; 5. Fasilitator tidak diperkenankan meminta uang atau imbalan apapun dari masyarakat; 6. Fasilitator tidak diperkenankan menerima imbalan uang dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (tenaga kerja, dan lain-lain); 7. Fasilitator bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah yang ada di wilayah dampingannya, termasuk kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi, sebagai konsekuensi logis tanggungjawab fasilitator mengawal nilai, prinsip dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan.

39

Negosiasi Tanpa kita sadari, setiap hari kita sesungguhnya selalu melakukan negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Kita memperoleh apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Mulai dari bangun pagi, mungkin kita harus mengambil kesepakatan siapa yang harus menggunakan kamar mandi terlebih dahulu, kemudian apakah sopir harus mengantar isteri anda atau anda terlebih dahulu. Demikian pula di kantor misalnya kita melakukan negosiasi dalam rapat direksi, rapat staf, bahkan untuk menentukan di mana akan makan siang kita harus bernegosiasi dengan rekan sekerja kita. Jadi kita semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua lapisan dari kalangan sosial terbawah sampai dengan kaum elit di kalangan atas. Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri (manajemen diri), untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik bernegosiasi sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja. Kita bernegosiasi dengan siapa saja, mulai dari isteri atau suami, anak, orang tua, bos kita, teman dan relasi bisnis. Dan kegiatan negosiasi kita lakukan setiap saat setiap hari. Negosiasi dapat berupa apa saja – gaji kita, mobil dan rumah yang kita beli, biaya servis mobil, biaya liburan keluarga, dan sebagainya. Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki. Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Dalam buku Teach Yourself Negotiating, karangan Phil Baguley, dijelaskan tentang definisi NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu: 1. senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok; 2. memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi; 3. menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu –baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter); 4. hampir selalu berbentuk tatap-muka –yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun

40

ekspresi wajah; 5. negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi; 6. ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.

Manajemen Konflik Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang – kalah masing-masing pihak, ada empat kuadran manajemen konflik: 1. Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik) Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. 2. Kuadran Menang-Kalah (Persaingan) Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. 3. Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi) Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama. 4. Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi) Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh . Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.

41

Negosiasi dengan Hati Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi. Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi). Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.

Langkah-langkah bernegosiasi Persiapan Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawarmenawar atau berkompromi dengan pihak lainnya. Hal kedua dalam persiapan negosiasi adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkalikali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri. Pembukaan Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali

42

negosiasi yaitu: pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi: a. Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi; b. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu; c. Jabat tangan dengan tegas dan singkat; d. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya. Memulai proses negosiasi Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah: a. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi; b. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri; c. Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka; d. Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak; e. Sampaikan bahwa ”jika mereka memberi anda ini anda akan memberi mereka itu – if you’ll give us this, we’ll give you that.” Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. f. Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh perhatian. Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone) Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller’s Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer’s Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer’s Ideal Offer, Buyer’s Realistic Price dan Buyer’s Highest Price pada sisi pembeli dan Seller’s Ideal Price, Seller’s Realistic Price dan Seller’s Lowest Price pada sisi pembeli. Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller’s Realistic Price dan Buyer’s Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone. Membangun Kesepakatan Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

43

Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga. Demikian sekilas mengenai negosiasi, yang tentunya masih banyak hal lain yang tidak bisa dikupas dalam artikel pendek. Yang penting bagi kita selaku praktisi Mandiri, kita harus tahu bahwa negosiasi bukan hal yang asing. Setiap kita adalah negosiator dan kita melakukannya setiap hari setiap saat. Selain itu negosiasi memerlukan karakter (artinya menggunakan seluruh hati dan pikiran kita), memerlukan penguasaan metoda atau pun teknik-tekniknya dan memerlukan kebiasaan dalam membangun perilaku bernegosiasi yang baik dan benar. (*) (Sumber : Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, adalah co-founder dan direktur The Indonesia Learning Institute – INLINE, sebuah lembaga pembelajaran untuk para eksekutif dan profesional)

44

Proses Hukum Pidana dan Perdata Untuk Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam memfasilitasi permasalahan yang bersentuhan dengan hukum, maka panduan ini diharapkan dapat bermanfaat.

KASUS PIDANA UMUM Contoh-Contoh Kasus Pidana: • Kekerasan akibat perkelahian atau penganiayaan • Pelanggaran (senjata tajam, narkotika, lalu lintas) • Pencurian • Korupsi • Pengerusakan • Kekerasan dalam rumah tangga • Pelecehan seksual dan pemerkosaan Proses Hukum Kasus Pidana Umum 1. PELAPORAN Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian. Siapa yang bisa melapor ? a. Korban (Terutama untuk delik aduan) b. Saksi c. Siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan 2. PENYIDIKAN Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyidikan. Penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus korupsi yang dilakukan pegawai negeri, penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS. Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari paralegal selama proses penyidikan berlangsung. 3. PENUNTUTAN Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Lalu Jaksa akan membaca dengan tekun dan teliti untuk merumuskan dokumen tuntutan untuk di limpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. 4. PERSIDANGAN Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang pengadilan.

45

Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama paralegal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka. 5. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding. Untuk meminta banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi. Semua putusan hakim wajib ditulis dan bisa diakses oleh para pihak dan masyarakat umum

Upaya Hukum Setelah Keluar Putusan Pengadilan Negeri Banding Banding ke Pengadilan Tinggi (di tingkat Propinsi): bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya keberatan dengan putusan majelis hakim di pengadilan negeri, maka mereka bisa mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tinggi.

PUTUSAN

PN

PT

Kasasi Kasasi: bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya tetap keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka bisa dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (di tingkat Nasional)

PUTUSAN

PT

MA 46

Apa Yang Harus Diperhatikan Bila Kita Menjadi Tersangka Sebuah Tindak Pidana ? Bila Terjadi Penangkapan: A. Pertama, periksa prosedur penangkapan, tanyakan apa kesalahan yang dituduhkan. Tanyakan surat perintah penangkapan, dan bacalah surat itu dengan teliti. Surat penangkapan dikeluarkan oleh kantor polisi atau jaksa untuk kasus pidana khusus. Surat Perintah Penangkapan, minimal isinya memuat: 1. Identitas lengkap si tersangka 2. Pelanggaran pasal/peraturan yang disangkakan B. Hubungi pengacara/lembaga bantuan hukum. Sekalipun kita memang melakukan apa yang dituduhkan, kita tetap berhak atas bantuan/pendampingan hukum. (daftar LBH/pengacara masyarakat bisa dilihat di kantor LBH atau posko bantuan hukum terdekat).

Hak tersangka: • • • •

Persidangan yang adil Didampingi oleh penasehat hukum Memperoleh berkas perkara dalam setiap tingkat pemeriksaan Tidak mengalami kekerasan atau tekanan.

C. Proses pemeriksaan: kita boleh menolak memberi kesaksian selama proses pemeriksaan bila belum didampingi oleh pengacara hukum. Bagaimana Bila Anda Mengalami Kekerasan Fisik Selama Proses Penyidikan Segera Hubungi Keluarga Atau Pengacara Untuk Minta Visum Dokter D. Lamanya masa penahanan untuk penyidikan dan persidangan

Penyidikan/Kepolisian

20 hari dapat ditambah 40 hari

Penuntut Umum/Jaksa

20 hari dapat ditambah 40 hari lagi

Persidangan tingkat pertama

30 hari dapat ditambah 60 hari lagi

Persidangan tingkat banding

30 hari dapat ditambah 60 hari lagi

Persidangan tingkat kasasi

50 hari dapat ditambah 60 hari lagi

47

Kalau Masa Penahanan Yang Benar Tidak Dipatuhi

Apa yang bisa dilakukan oleh korban atau keluarga dan teman korban?

A

Yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan praperadilan... Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tersangka ditahan. Yang jadi tergugat adalah Polisi tempat ia ditahan

B

Presumption of Innocence Asas Praduga Tidak Bersalah Selama Proses Pidana Berlangsung, Seseorang Dianggap Tidak Bersalah Sampai Pengadilan Dapat Membuktikan Sebaliknya

Definisi SAKSI Orang yang dianggap mengetahui terjadinya tindak pidana atau kasus perdata. Dia diminta oleh polisi untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang kasus tersebut. TERSANGKA Orang yang diduga melakukan tindakk pidana namun sesuai asas praduga tak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan maka dia belum dianggap bersalah. TERDAKWA Tersangka disebut terdakwa pada saat dia mulai disidangkan dipengadilan. TERPIDANA Setelah ada putusan pengadilan maka terdakwa menjadi terpidana, terpidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Kita Adalah Korban Tindak Kejahatan ? A. Melaporkan: bisa dilakukan oleh anda sendiri atau orang yang anda percayai (paralegal/pengacara/LBH/Kepala Desa dan lain-lain). Lapor kepada Kepolisian setempat. Untuk pidana korupsi, anda bisa laporkan langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat.

48

B. Memantau perkembangan kasus yang sudah anda laporkan. Bagaimana bila terjadi kemandegan dalam penanganan sebuah kasus ? Datangi kantor aparat hukum untuk menanyakan perkembangan kasus dan catat keterangan yang diberikan. Beritahukan kepada paralegal, bila kita menganggap proses hukum berjalan tidak transparan. C. Melakukan tindakan tekanan penyelesaian kasus; bekerja sama dengan LSM advokasi, pengacara masyarakat atau rekan-rekan media massa untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan penyebarluasan hasil pemantauan tersebut ke media massa atau cara penyebaran informasi yang lain.

KASUS PERDATA Contoh-Contoh Kasus Perdata • Sengketa Tanah • Hutang Piutang • Sengketa Jual Beli • Perceraian Proses Hukum Kasus Perdata Persengketaan perdata adalah persengketaan kepentingan perseorangan/badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum, disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses musyawarah/mediasi, baik melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan maupun kebiasaan masyarakat setempat. Bila tidak berhasil, barulah proses penyelesaian perdata di pengadilan dimulai. Proses hukum perdata secara berurutan adalah sebagai berikut 1. Pendaftaran Pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal. 2. Pengajuan Gugatan Gugatan yang sudah didaftarkan lalu diajukan ke pangadilan untuk diproses lebih lanjut. Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya. 3. Pemeriksaan dan Tawaran Perdamaian Hakim akan memeriksa kasus dan menawarkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan perdamaian. 4. Persidangan Jika tidak disetujui untuk berdamai maka diteruskan dengan pembacaan gugatan, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan dan putusan. 5. Eksekusi Eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

49

Apa yang perlu Diperhatikan bila anda Menjadi penggugat ? A. Syarat formil gugatan (bentuk gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu: • Dibuat secara tertulis • Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri • Memuat identitas para pihak secara lengkap • Memuat dasar-dasar/alasan/fakta/hukumnya • Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya. • Memuat tuntutan secara jelas • Diberi materai • Ditandatangani oleh penggugat B. Syarat materiil gugatan (isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu: • Berdasarkan alasan/fakta yang sebenarnya • Memiliki urutan fakta yang sesuai dan sebenarnya • Gugatan diajukan dengan logika yang patut dan wajar (untuk kerugian yang MEMANG disebabkan oleh tergugat dan merupakan akibat langsung) (Sumber Data : Proses Hukum Pidana, Perdata & Pengorganisasian Rakyat Untuk Advokasi, Justice For The Poor Program)

50

Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya