PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MOJOKERTO
Oleh : Yuliarti Harlina
Dosen Pembimbing Hendi Subandi, SE.,MA.,Ak
Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya, Jl. M. T. Haryono 165, Malang Email :
[email protected] Abstract The objective of this research is to assess and to analyze the effect of tax fairness and tax knowledge on the compliance of individual taxpayers in the Tax Office of Mojokerto. The author of this descriptive study, through a field research, observed the research object, the Tax Office of Mojokerto, directly and issued questionnaires to respondents. The quantitative and multiple-regression method employed in this research lead to the result that tax fairness does not affect the compliance of individual taxpayers in the Tax Office of Mojokerto significantly, while the tax knowledge does. Keywords : tax fairness, tax knowledge, compliance of individual taxpayers, tax office of Mojokerto Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) atau survei, yaitu melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian KPP Pratama Mojokerto dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Namun, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Kata Kunci : Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Mojokerto 1
PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak berperan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan menjadi tulang punggung dalam APBN. Pada akhir tahun 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai 83%, yaitu sebesar Rp 1.235,8 triliun (Ariyanti, 2016). Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan yang ada di Indonesia. Hal itu, sesuai dengan 2 (dua) fungsi yang dimiliki oleh pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (pengatur) (Resmi, 2013:1). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik secara nasional maupun yang ada di KPP Pratama Mojokerto. Secara nasional dapat diketahui dari realisasi pendapatan pajak yang belum bisa memenuhi target yang diinginkan. Untuk tahun 2015 penerimaan pajak yang terealisasi sebesar 83% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga mengalami penurunan di tahun 2013-2014. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan yang fluktuatif, baik wajib pajak orang pribadi karyawan, maupun wajib pajak orang pribadi non karyawan. Begitupun dengan tingkat realisasi penyampaian SPT Tahunan, juga menunjukkan jumlah yang fluktuatif, seperti pada wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2011 sebesar 4.078, namun pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan hingga mencapai jumlah 3.749. Lalu, pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi sebesar 5.471. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Mojokerto, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan populasi di KPP Pratama Mojokerto. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Jika sistem pajak yang berlaku dirasa relatif adil oleh wajib pajak, maka mengidikasikan bahwa wajib pajak merasa puas dengan sistem pajak saat ini, sehingga akan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Thomas, 2012: 6-7). Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, yaitu pengetahuan pajak terkait sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Orang yang memiliki pengetahuan pajak tinggi umumnya akan sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan karena bila ia tidak mentaati peraturan pajak yang berlaku, akan dikenai denda atau sanksi (Prihartanto, 2014: 5). Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas, karena peneliti ingin mengetahui dan menguji bagaimana perlakuan perpajakan pada orang pribadi pekerjaan bebas. Alasan peneliti memilih untuk menguji wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas karena orang pribadi pekerjaan bebas sangat rentan untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan penghasilan yang didapatkan oleh orang pribadi pekerjaan bebas tidak menentu untuk setiap harinya, bahkan untuk setiap bulannya. Berbeda dengan pegawai tetap yang memiliki penghasilan yang tetap sehingga dapat mengatur keuangannya jika ada pengeluaran 2
yang tak terduga, sedangkan untuk orang pribadi pekerjaan bebas akan sulit mengatur keuangannya jika ada pengeluaran yang tak terduga, karena pengahasilan yang didapatkan tidak menentu. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto juga mengalami penurunan dari tahun 2013-2014. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya (research gap). Rumusan Masalah 1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto? 2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto?
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Pajak Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa kepada orang pribadi dan badan di mana tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakankan oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya (Muljono, 2008: 1). Keadilan Pajak Menurut teori keadilan Rawls (1971) bahwa pungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata.. Keadilan pajak berhak didapatkan dan dinikmati oleh seluruh wajib pajak, tanpa ada pengecualian. Menurut Putra (2015) menyatakan bahwa Adam Smith telah mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim, yang biasa disebut dengan “The Four Cannons Maxims Taxation” atau biasa dikenal dengan sebutan “The Four Maxim”, antara lain: Asas Kesamaan (Equality) dan Keadilan (Equity), Asas Kepastian Hukum (Certainty), Asas Tepat Waktu (Convenient of Payment), Asas Economic of Collection. Menurut Azmi dan Perumal (2008: 12), mereka melakukan survey dan mendapatkan hasil bahwa terdapat 5 (lima) dimensi keadilan wajib pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, struktur tarif pajak, ketentuan-ketentuan khusus dan kepentingan pribadi. Pengetahuan Pajak Menurut Khasanah (2014: 22) pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang bisa dipakai wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang pajak. Menurut Istanto (2010: 57) terdapat 5 (lima) dimensi pengetahuan pajak, yaitu unsur pajak, fungsi pajak, peran pajak, sistem pajak yang berlaku, dan pengetahuan tentang pajak.
3
Kepatuhan Pajak Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan di mana harus mentaati dan mematuhi peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian dari Khairunnisa (2015) dalam memahami makna kepatuhan sebagai kewajiban, kontribusi kepada masyarakat dan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Wajib Pajak Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pada Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan “Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dimana mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan”. Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menyebutkan “Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja”. Kerangka Konseptual Penelitian Kerangka konseptual penelitian ini dapat terbentuk dilandasi oleh konsep dari Rahayu (2010: 141), yaitu: Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul perspektif positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gambar 1 Kerangka Konseptual Keadilan Pajak (X₁)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengetahuan Pajak
(Y)
(X₂) 4
Perumusan Hipotesis 1. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Keadilan peraturan dan sistem perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Putra (2015) menyatakan bahwa Adam Smith telah mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim, yang biasa disebut dengan “The Four Cannons Maxims Taxation” atau biasa dikenal dengan sebutan “The Four Maxim”, antara lain : Asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity), asas kepastian hukum (certainty), asas tepat waktu (convenient of payment), dan asas economic of collection. Menurut Azmi dan Perumal (2008: 12) di mana beliau melakukan survey dan mendapatkan hasil bahwa terdapat 5 (lima) dimensi keadilan wajib pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, struktur tarif pajak, ketentuan-ketentuan khusus dan kepentingan pribadi. Menurut Subandi (2012: 181) diperoleh hasil bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik yang berbasis budaya Arek, budaya Mataraman, maupun budaya Madura di Kota Malang. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: H₁ = Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto. 2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengetahuan terkait peraturan dan sistem perpajakan penting dan perlu diketahui oleh semua orang, agar mereka tahu apa saja hak dan kewajiban mereka selaku wajib pajak. Menurut Istanto (2010: 57) terdapat 5 (lima) dimensi pengetahuan pajak, yaitu unsur pajak, fungsi pajak, peran pajak, sistem pajak yang berlaku, dan pengetahuan tentang pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susmiatun (2014: 385) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: H₂ = Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto.
METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di KPP Pratama Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) atau survei, yaitu melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian KPP Pratama Mojokerto dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Pendekatan yang dipakai 5
dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 17. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 (dua) atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Sulaiman, 2002: 153). Populasi dan Sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto. Jumlah wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas tahun 2015 belum bisa ditentukan. Untuk itu, dalam penentuan jumlah sampel, menggunakan asumsi jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto pada tahun 2014, yaitu sebesar 29.731 orang. Menurut Sugiyono (2007: 69) dalam menentuan ukuran sampelnya menggunakan rumus Isaac dan Michael , yaitu: Keterangan : n=
X².N.P.(1-P)
n = Ukuran sampel d².(N-1) + X².P.(1-P) n=
N = Ukuran Populasi
1,96².29731.0,5.(1-0,5)
P = Proporsi dalam populasi (0,5)
0,1².(29731-1) + 1,96².0,5.(1-0,5) n=
28553,6524
d = Ketelitihan (error)
297,3 + 0,9604
X = Area di bawah kurva normal
n = 95,73
(harga tabel chi-kuadrat untuk α tertentu)
Metode yang digunakan dalam penentuan sampelnya yaitu metode non probability sampling. Dalam hal ini, yang dipakai adalah convinience sampling. Menurut Setiawan (2013: 26) convinience sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan kemudahan saja. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Bebas (Variabel Independen) Varaiabel bebas atau independen (X) merupakan variabel yang akan mempengaruhi atau yang akan menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel terikat atau dependen (Y). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen (X), yaitu: a. Keadilan pajak (X₁) Keadilan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak atau masyarakat merasa adil terkait denagn peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Azmi dan Perumal (2008: 12) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi keadilan wajib pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, struktur tarif pajak, ketentuanketentuan khusus dan kepentingan pribadi. Variabel ini diukur dengan skala ordinal. 6
Skala ordinal merupakan skala yang didasarkan pada rangking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya (Riduwan, 2003: 7). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima). Skala Likert dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2003: 12). b. Pengetahuan Pajak (X₂) Pengetahuan perpajakan adalah keadaan wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak (Khasanah, 2014:75). Menurut Istanto (2010: 57) terdapat 5 (lima) dimensi pengetahuan pajak, yaitu unsur pajak, fungsi pajak, peran pajak, sistem pajak yang berlaku, dan pengetahuan tentang pajak. Variabel ini diukur dengan skala ordinal. Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima). 2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak atau masyarakat taat dan mematuhi peraturan dan sistem perpajakan untuk membayar pajak. Menurut Nurmantu (2010: 148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel ini diukur dengan skala ordinal. Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima). Pengolahan Data 1. Uji Validitas Menurut Singarimbun dan Effendi (2006: 122) menjelaskan, “uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur”. Suatu pertanyaan dalam kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut mampu menjawab atau mengungkapkan persoalan yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. uji validitas ini menggunakan Pearson Correlation. Menurut Rahman (2013: 82) syarat dari pengujian ini, yaitu : a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau butir – butir pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau butir – butir pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 2. Uji Reliabilitas 7
Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji apakah setiap butir pertanyaan pada kuisioner tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Menurut Subandi (2012:106) variabelvariabel tersebut dikatakan Cronbanch’s Alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,6 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal dan terpercaya, yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Analisis Data 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif berguna untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabelvariabel yang dipakai dalam penelitian. Statistik ini akan menginterpretasikan hasil pengolahan secara numerik ukuran tendensi sentral, dispersi, dan distribusi suatu data (Trihendradi, 2010: 69). Statistik deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (mean), modus, median, maksimum dan minimum dengan tujuan mengetahui keadaan interval berdasarkan hasil penelitian lapangan (field research) atau survei. 2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui residual terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Alat statistik yang dipakai dalam pengujian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Bila probabilitas hasil uji ini lebih besar dari 0,05 (5%), maka asumsi normalitas terpenuhi. b. Uji Multikolonieritas Uji multikolinieritas berarti terjadi korelasi yang kuat (variabel sempurna) antar variable bebas. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF < 10 maka hasil pengujian bebas dari masalah multikolonieritas. c. Uji Heterokedastisitas Uji heteroskedastisitas berarti adanya varian dalam model yang tidak sama (konstan). Pengujian Glejser akan digunakan untuk menguji heterokedastisitas. Data tidak mengandung heteroskedastisitas jika tingkat signifikansinya lebih besar dari tingkat kepercayaannya yaitu 5% dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Model regresi yag baik adalah tidak mengandung heterokedastisitas atau disebut homokedastisitas. 3. Pengujian Hipotesis Metode pengujian hipotesis yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 (dua) atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Sulaiman, 2002: 153). Analisis ini digunakan untuk 8
menguji hipotesis pertama dan kedua. Berikut ini merupakan rumus berganda, yaitu:
regresi linear
Y = α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + e Keterangan : Y = Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. α = Konstanta. ß₁ = Koefisien regresi dari variabel independen Keadilan Pajak. ß₂ = Koefisien regresi dari variabel independen Pengetahuan Pajak. X₁ = Variabel independen Keadilan Pajak.
HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Responden Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2016-07 Februari 2016. Dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas ketika menunggu antrian di KPP Pratama Mojokerto. Dari 100 kuesioner yang disebar, terdapat 13 kuesioner yang tidak kembali, karena pada saat penelitian, peneliti mendatangi dan menanyai setiap wajib pajak orang pribadi yang menunggu antrian, sehingga ada beberapa responden yang masih membawa kuesioner penelitian ketika nomer antriannya dipanggil, dan ketika selesai responden langsung pulang, begitupun juga peneliti lupa untuk meminta kembali kuesioner penelitian tersebut. Jadi, ada 87 kuesioner yang kembali dan sebanyak 80 kuesioner yang bisa diolah, 7 kuesioner yang telah kembali tidak bisa diolah dikarenakan jawaban dari responden tidak memenuhi syarat. Hal itu dapat dinilai dari jawaban responden terhadap pernyataan negatif dalam kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Semua itu dilakukan oleh peneliti sebagai kontrol dalam penelitiannya, apakah reponden telah mengisi kuesioner dengan sungguhsungguh atau tidak. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, semuanya telah memiliki NPWP, berjenis kelamin laki-laki sebesar 61% dan perempuan 39%, dan di dominasi oleh usia produktif. Tingkat pendidikan yang mendominasi, yaitu SMA, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang pribadi pekerjaan bebas, yaitu wiraswasta, status pernikahan yang dimiliki oleh responden yaitu 76% telah menikah dan 24% belum menikah. Uji Kualitas Data Variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini, semuanya telah memmenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Rahman (2013: 82), jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (valid), sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan metode Cronbanch’s Alpha dengan bantuan software 9
SPSS 17. Menurut Subandi (2012: 106) variabel-variabel tersebut dikatakan Cronbanch’s Alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,6 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal dan terpercaya, yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Data dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dinyatakan valid semua. Berikut ini merupakan hasil dari statistik deskriptive dalam penelitian ini. Tabel 1 Statistik Deskriptif Semua Variabel Statistics X1 N
Valid
X2
Y
80
80
80
0
0
0
Mean
3.3449
3.6729
3.7792
Median
3.2941
3.7500
3.8333
3.18
3.75
3.83
.36499
.49484
.49737
Minimum
2.53
1.58
1.33
Maximum
4.18
4.92
4.83
Missing
Mode Std. Deviation
Sumber : Data primer diolah, 2016.
Hasil Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Uji normalitas ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah regresi variabel bebas dan variabel terikat telah berdistribusi dengan normal atau belum. Pengujiannya ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS 17. Dari hasil pengujian, data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 2. Uji Multikolonieritas Uji multikolinieritas ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi kolerasi antara variabel bebas. Dalam pengujian ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1, maka hasil pengujian bebas dari masalah multikolonieritas. Untuk varibel bebas, yang terdiri atas variabel Keadilan Pajak (X1) dan Pengetahuan Pajak (X2), memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Variabel Keadilan Pajak (X1) dan Pengetahuan Pajak (X2) sama-sama memiliki nilai tolerance 0,847, berarti nilai tolerance nya lebih dari 0,1 dan juga sama-sama memiliki nilai VIF 1,181, yang berarti kurang dari 10. Sehingga tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas dan dinyatakan bebas dari masalah multikolonieritas.
10
3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas ini dilakukan bertujuan untuk menguji adanya varian dalam model yang tidak sama (konstan). Pengujian Glejser akan digunakan untuk menguji heterokedastisitas dalam penelitian ini. Data tidak mengandung heteroskedastisitas jika tingkat signifikansinya lebih besar dari tingkat kepercayaannya yaitu 5% dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Model regresi yang baik adalah tidak mengandung heterokedastisitas atau disebut homokedastisitas. Untuk variabel Keadilan Pajak (X1) t hitung 0,036 < 1,991 dan juga untuk variabel Pengetahuan Pajak (X2) t hitungnya -1,330 < 1,991. Nilai sig lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk variabel Keadilan Pajak (X1) nilai sig nya 0,971 > 0,05 dan variabel Pengetahuan Pajak (X2) nilai sig nya 0,187 > 0,05. Sehingga tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini dan model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan masukan variabel independen Keadilan Pajak dan Pengetahuan Pajak. Hasil Pengujian Hipotesis 1. Uji Koefisien Determinasi (R²) Analisis koefisien determinasi (uji adjusted R square) berguna untuk mengukur seberapa jauhkah kemampuan model dalam menjelaskan variasi-variasi variabel bebas (X), yaitu keadilan pajak dan pengetahuan pajak. Data menunjukkan adjusted R square sebesar 0,790 atau 79%. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X) yang terdiri dari keadilan pajak dan pengetahuan pajak sebesar 79%. Jadi, pengaruh variabel keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 79% sedangkan sisanya sebesar 21% dipengaruhi dan dapat dijelakan oleh variabel lainnya, misalnya variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, strategi pelayanan pajak, dan lain sebagainya. 2. Uji F Dalam pengujian ini, jika f hitung > f tabel dan probabilitas < 0,05, maka hipotesis akan diterima dan begitupun sebaliknya. Data menunjukkan bahwa nilai f hitung > f tabel. f hitungnya sebesar 149,728 > 3,12, dan tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05, sehingga hipotesisnya diterima. Jadi keadilan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Uji Regresi Linier Berganda Pengujian ini berguna untuk memprediksi besarnya variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y). Berikut ini merupakan hasil dari uki regresi linier berganda:
11
Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
1
.583
.259
X1
-.042
.076
X2
.908
.056
(Constant)
a
Std. Error
Beta
t
Sig.
2.248
.027
-.030
-.544
.588
.903
16.130
.000
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer diolah, 2016.
a. Keadilan Pajak Tidak Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, variabel Keadilan Pajak (X₁) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Mojokerto, sehingga H₁ ditolak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih besar dari 5% (0,588 > 0,05), dan juga nilai t hitungnya yang lebih kecil dari nilai t tabel (-0,544 < 1,991), dan juga berarah negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Hasil temuan ini mendukung penelitian dari Pris (2010) dan Susmiatun (2014: 378), yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2014: 1), dan Subandi (2012: 181), dimana dari semua hasil penelitiannya menyatakan bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dari survey yang telah peneliti lakukan, responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini banyak yang merasa bahwa perpajakan saat ini masih belum terlalu adil, pajak berperan untuk pembangunan nasional, misalnya pembangunan sarana dan prasarana, namun di Indonesia ini masih banyak jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki, di Mojokerto pun masih banyak jalan yang belum layak untuk dilewati oleh kendaraan roda 4 (empat), karena jalannya masih banyak yang dari tanah bukan dari aspal. Beberapa wajib pajak juga merasa bahwa pajak yang dibayarkan terlalu tinggi, sedangkan tangguhan hidupnya banyak dan kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas belum dapat mempengaruhi dan memotivasi sikap mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, melainkan mereka patuh karena adanya sanksi dan denda, jika tidak tepat waktu dalam membayar pajak.
12
b. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, variabel Pengetahuan Pajak (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Mojokerto, sehingga H₂ diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang kurang dari 5% (0,000 < 0,05), dan juga nilai t hitungnya yang lebih besar dari nilai t tabel (16,130 > 1,991), dan juga berarah positif. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Hasil temuan ini mendukung penelitian dari Susmiatun (2014: 378), Prihartanto (2014: 7), Rahadi (2014: 10), Khasanah (2014: 96-97), dimana dari semua hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas termasuk katagori lumayan tinggi, karena tingkat pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan tertinggi setelah SMA, yaitu sebesar 19%. Dari jawaban responden juga banyak yang memilih skor 4 atau “setuju” untuk fungsi dan peran pajak. Berdasarkan teori dari Rahayu (2010) bahwa, “Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika dalam masyarakat muncul perspektif positif terhadap pajak, meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.”
KESIMPULAN Kesimpulan 1. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Keterbatasan Penelitian 1. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan datanya, sehingga data yang didapatkan bisa saja bias, karena adanya perbedaan tingkat pendidikan, daya tangkap, dan persepsi dari responden pada setiap poin-poin pernyataan yang ada dalam kuesioner. 2. Peneliti menanyai semua wajib pajak orang pribadi yang menunggu giliran nomer antriannya dipanggil, sehingga ada beberapa responden yang tetap membawa kuesioner penelitian ketika nomornya dipanggil dan setelah selesai responden tersebut langsung pulang, sehingga kuesioner belum diambil oleh peneliti dari responden.
13
Saran dan Rekomendasi 1. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel yang lebih banyak lagi, dibandingkan penelitian ini, agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat. 2. Untuk penelitian selanjutnya, saat responden mengisi kuesioner, tolong selalu didampingi, untuk menghindari responden yang mengisi kuesioner dengan asal-asalan, sehingga data yang didapatkan tidak bias dan benar. 3. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan beberapa variabel lain untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, agar hasil yang didapatkan bisa lebih baik lagi, misalnya dengan ditambahkan variabel moralitas pajak, pelayanan pajak, kebudayaan pajak, dan modernisasi pajak.
DAFTAR PUSTAKA Ariyanti, F. 2016. Realisasi Penerimaan Pajak 2015 Capai 81,5% dari Target. (http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-815-daritarget), diakses 26 Januari 2016. Azmi, C. A. A. & Perumal, K. A.. 2008. Tax Fairness Dimensions In An Asian Context : Malaysian Perspective. International Review of Bussiness Research Papers. Vol. 4 (5): 11 – 12. Istanto, F. 2010. Analisis Pengaruh Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Khairunnisa, F. 2015. Pemahaman Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Fenomenologi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 3 (2). Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. KPP Pratama Mojokerto, 2016. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Mojokerto. Muljono, D. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang - Undang 28 Tahun 2007. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
No.
Nurmantu, S. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Prihartanto, C. D. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 14
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 2 (1) : 5, 7. Putra, A. S. 2015. Pajak Roko, Pajak Daerah dan “ Four Maxim” Adam Smith. Kompasiana. (http://www.kompasiana.com/anomsuryaputra/pajak-rokok-pajak-daerah-dan-fourmaxim-adam-smith_552a676b6ea834d530552e20), diakses 07 Desember 2015. Rahadi, D. A. 2014. Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 3 (2): 1, 10. Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rahman, I. S. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rawls, J.1971. A Theory of Justice Revised Edition. Publisher: the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. (http://www.univpgripalembang.ac.id/perpusfkip/Perpustakaan/American%20Phylosophy/John%20Rawls%20%20A%20Theory%20of%20Justice~%20Revised%20Edition.pdf), diakses 26 Maret 2016. Resmi, S. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 7). Jakarta Selatan: Salemba Empat. Riduwan. 2003. Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. Singarimbun, M. dan Effendi, S. 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta Barat: LP3ES. Subandi, H. 2012. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berbasis Budaya Arek, Budaya Mataraman, dan Budaya Madura di Kota Malang). Tesis. Surabaya: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA Sulaiman, W. 2002. Jalan Pintas Menguasai SPSS 10. Yogyakarta: Andi Offset. Susmiatun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Accounting Analysis Journal. Vol. AAJ 3 (3): 378, 385. Setiawan, B. 2013. Mengenalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21. Yogyakarta: Andi Offset. Thomas, C. 2012. Assessing Tax Fairness Dimensions in a Small Developing. Economy. Business and Economics Journal. Vol. 2012 (BEJ – 62): 6 -7. Trihendradi, C. 2010. Step by Step SPSS 18 Analisis Data Statistik. Yogyakarta: Andi Offset. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan (KUP). 15
