Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya )

Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya ) Krisna Dwipayana Hamara 103403192 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya, (2) Pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya, (3) Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan di Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneltian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya (3) Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota Tasikmalaya. Kata kunci: Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Daerah yang kemudian digantikan oleh UndangUndang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Penyelengaraan Otonomi

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil laporan keuangan Kota Tasikmalaya bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota 1

Tasikmalaya masih kurang baik, sebagaimana yang dirilis oleh Menteri Dalam Negeri, mencerminkan lemahnya aparatur pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Cerminan lemahnya keuangan daerah juga menjadi indikator besarnya potensi terjadinya korupsi dalam proses pengelolaannya.

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tidak hanya pengelolaan keuangan yang kurang baik, hingga saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tentunya hal ini mencerminkan bahwa sistem manajamen pengelolaan keuangan Kota Tasikmalaya masih kurang baik.

PAD dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Berdasarkan temuan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih kurang baik. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Tinjauan Pustaka Pemerintah daerah pada saat ini sudah banyak yang berfikir dan bertindak untuk menyisihkan dananya tidak hanya untuk operasional semata tetapi juga untuk mulai menginvestasikan sejumlah dana guna kepentingan yang lebih jauh ke depannya. Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2008 tentang investasi adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap sturktur APBD. Dalam UU No.33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 2

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah pengembangan ekonomi lokal.

6) Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007.

Abdul Halim (2002 : 64) mengatakan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Teknik Analisis Data 1) Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda analisis deskriptif yaitu menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya melalui tabel, dengan menggunakan software SPSS dan analisis kuantitatif.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran.

Pengujian Hipotesis Hipotesis yang digunakan adalah: 1) Secara Parsial H01 : ρ = 0 Dana Perimbangan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dengan objek penelitiannya adalah Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Visi dan Misi Kota Tasikmalaya Visi Kota Tasikmalaya adalah dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur tahun 2012. Misi Kota Tasikmalaya adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi : 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa. 2) Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum. 3) Menumbuhkan kekuatan ekonomi kota. 4) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. 5) Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

Ha1 : ρ ≠ 0 Dana Perimbangan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. H02 : ρ = 0 Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Ha2 : ρ ≠ 0 Pendapatan Asli Daerah secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. 2) Secara Simultan H03 : ρ = 0 Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Ha3 : ρ ≠ 0 Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. 1. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% ( = 0,05) yang merupakan tingkat 3

signifikansi. Dimana metode pengujian yang digunakan adalah pengujian dua arah. 2. Uji signifikansi a. Secara simultan menggunakan uji F b. Secara parsial menggunakan uji t 3. Kaidah keputusan Kaidah yang digunakan adalah: a. Penetapan tingkat signifikansi Terima H0 jika F hitung ≤ F tabel dan tolak H0 jika F hitung > F tabel b. Terima H0 jika –t 1/2α ≤ tst ≤ t 1/2α dan tolak H0 jika tst < - t 1/2α atau tst > t1/2

4. Penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian seperti tahapan di atas maka akan dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak. Hasil dan Pembahasan Tabel 1 Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Tahun Dana Perimbangan PAD Kinerja Keuangan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

416.473.868.657 437.215.022.307 487.061.977.383 536.381.538.872 516.698.597.052 574.424.542.326 683.658.331.251 753.409.645.245

Untuk melihat perkembangan dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dari tahun 2006 sampai dengan 2013 dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel 1 sehingga dapat dilihat tingkat kenaikan dan penurunan investasi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. 1. Dana Perimbangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup besar. Pemberian Dana Perimbangan yang terjadi peningkatan

52.424.364.986,09 110,463415% 63.674.850.261,75 113,534988% 63.849.140.718,00 108,801514% 78.470.802.125,00 133,717416% 103.256.955.070,00 108,221431% 105.315.555.171,17 100,398298% 148.483.453.226,63 107,710807% 172.544.946.144,44 101,436696% cukup tajam pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.092.337.889 dari tahun sebelumnya pada tahun 2012. Namun pada tahun 2010 pemberian dana perimbangan mengalami penurunan, ini dikarenakan dana PAD yang ada meningkat, dan PAD bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membiayai program pemerintah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, bahwa semakin besar PAD maka Dana Perimbangan yang akan diberikan relatif kecil, dan sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil 4

maka Dana Perimbangan yang akan diberikan relatif besar. 2. PAD pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2006 sampai dengan 2013 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar Rp 192.953.847.000,00 bila dibandingkan tahun 2009. 3. besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2006 sampai dengan 2013 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang cukup tajam yaitu sebesar Rp 192.953.847.000,00 bila dibandingkan tahun 2009. Pada pegukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan analisis rasio upaya fiskal yang sudah dijelaskan sebelumnya, kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya senantiasa mengalami fluktuasi peningkatan penurunan persentase pengukuran kinerja keuangan. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24,916 % apabila dibandingkan dengan tahun 2008.

Regression Descriptive Statistics Std. Deviation

Mean Kinerja Keuangan

N

1.1000E2

10.25392

8

Dana Perimbangan

26.5000

.53452

8

Pendapatan Asli Daerah

24.6250

.51755

8

Correlations Kinerja Dana Pendapatan Keuangan Perimbangan Asli Daerah Pearson Correlation

Kinerja Keuangan

1.000

-.026

.592

Dana Perimbangan

-.026

1.000

.775

.592

.775

1.000

.

.476

.061

Dana Perimbangan

.476

.

.012

Pendapatan Asli Daerah

.061

.012

.

Kinerja Keuangan

8

8

8

Dana Perimbangan

8

8

8

Pendapatan Asli Daerah

8

8

8

Pendapatan Asli Daerah Sig. (1-tailed)

N

Kinerja Keuangan

5

Variables Entered/Removedb Variables Entered

Model

Variables Removed

Method

1

Pendapatan Asli Daerah, . Enter Dana a Perimbangan a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Model Summary

Mod el

R

1

Change Statistics Std. Error R Adjusted of the R Square F Square R Square Estimate Change Change df1 df2

.969a

.938

.914

3.01386

.938 38.014

2

Sig. F Change 5

.001

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan ANOVAb Sum of Squares

Model 1

Regression Residual

df

Mean Square

690.583

2

345.292

45.417

5

9.083

F 38.014

Sig. .001a

Total 736.000 7 a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Coefficientsa Standard ized Unstandardized Coefficie Coefficients nts Model 1

(Constant)

B

Std. Error

-20.833 58.854

Beta

Correlations t -.354

6

Sig. .738

Collinearity Statistics

Zero- Partia Tolera order l Part nce VIF

Dana Perimbangan

-23.250

Pendapatan 30.333 Asli Daerah a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

3.370

6.900

.001

1.531 8.716

.000

-1.212

3.480

-.026 -.951 -.767 .592

.969

.968

.400 2.500 .400 2.500

Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Dimen Model sion Eigenvalue 1

Condition Index

(Constant)

Dana Perimbangan

Pendapatan Asli Daerah

1

3.000

1.000

.00

.00

.00

2

.000

116.759

.99

.08

.14

3 8.332E-5 189.737 a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

.01

.92

.86

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui dan dapat dihitung dengan menggunakkan SPSS versi.18 untuk mencari pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan. Setelah hasil penelitian diperoleh, kemudian dianalisis untuk mengukur tingkat pengaruhnya .

melihat tingkat signifikan pada kolom sig. diperoleh 0,001 nilai tersebut kurang dari nilai (0,05). Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifiaknsi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah hipotesis nol (Ho) ditolak atau Ha (hipotesis alternatif) diterima. Artinya dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan, nilai secara parsial untuk variabel X2 (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Y (Kinerja Keuangan) adalah sebesar 0,969. Ini berarti antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan mempunyai hubungan sebesar 96,9% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2004:216). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah 0,939 (0.9692), menunjukan bahwa besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 93,9%. Artinya variabilitas variabel pendapatan asli daerah dipengaruhi secara parsial oleh kinerja keuangan.

Hasil dari pengolahan data dan analisis yang dapat dilihat pada lampiran menunjukan bahwa bahwa nilai koefisien kolerasi sebesar 0,951 yang berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar -0,904 (0,9512) menunjukan bahwa besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah sebesar -90,4%. Artinya -90,4% variabilitas variabel dana perimbangan dipengaruhi secara parsial oleh kinerja keuangan. Sedangkan untuk menguji signifikasi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, maka dapat digunakan uji t dimana berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel coefficients, diperoleh nilai thitung sebesar -6,900 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2 = 6 dan = 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,447. Ternyata thitung lebih kecil dari ttabel (-6,900 < 2,447) atau dengan

Untuk pengujian secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap kinerja keuangan (Y) dapat dilihat dari perhitungan SPSS untuk analisis jalur. Dengan kriteria penolakan Ho, jika thitung > ttabel, diperoleh thitung 7

sebesar 8,716 dengan mengambil taraf signifikansi sebesar 5 % maka nilai ttabel 2,447. Sehingga thitung > ttabel, maka tolak Ho atau dengan kata lain bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Untuk melihat pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dapat dilihat dari indikator-indikator yang mempengaruhinya. Hasil peritungan regresi ganda diperoleh hasil sebagai berikut: Y = -20,833 - 23,250 (X1) + 30,333 (X2) Dari hasil diatas maka dapat dijelaskan konstanta sebesar -20,833 bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sama dengan nol atau dianggap konstan maka kinerja keuangan oemerintah sebesar -20,833. Koefisien regresi (β1) sebesar -23,250 menunjukan bahwa setiap penerimaan dana perimbangan sebesar 1% maka akan diikuti oleh penurunan kinerja sebesar 23,250%. Dan koefisien regresi (β2) sebesar 30,333 menunjukan bahwa setiap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah sebesar 30,333%. Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh data mengenai R (Koefisien Kolerasi) dan R Square/ R2 (Koefisien Determinasi). Nilai R menunjukan besarnya hubungan atau kolerasi antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan sebesar 0,969. Ini berarti antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan sebesar 96,9% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2004:216). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, yaitu sebesar 0,939 atau 93,9%. Artinya 93,9% variabilitas variabel kinerja keuangan dipengaruhi secara simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap kinerja keuangan selain dana perimbangan dan pendapatan asli daerah adalah sebesar 6,1%. Berdasarkan hasil penelitian, kecilnya faktor lain (faktor residu) yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Pemerintahan Kota

Tasikmalaya dapat diartikan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja keuangan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Untuk menguji hipotesis, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dengan kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel, di peroleh nilai Fhitung sebesar 38,014. Dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5 %, maka dari tabel distribusi F- Snedecor diperoleh F ;k ; (n-k-1) = 8 -2-1 adalah sebesar 5,41 atau cukup melihat sig F yaitu 38,018 yang artinya dengan lebih kecil dari 5 %, Artinya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai pokok Pembahasan “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan”. maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya hal ini disebabkan Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU, dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah Kota Tasikmalaya pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya menurun.

8

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai nilai positif yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, artinya keseluruhan komponen Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sangat dituntut bahwa pembelanjaan setiap daerah dapat membiayai sendiri melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat gigih menggali kekayaan penerimaan asli daerah melalui intesifikasi dan eksentifikasi. 3. Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan demikian semakin besarnya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah mampu memberikan peningkatan yang cukup besar terhadap kinerja keuangan. Perkembangan realisasi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan karena sebagian besar realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target yang telah ditetapkan dan sistem pengelolaan komponen PAD sudah berjalan secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

4. Dana Perimbangan di Kota Tasikmalaya terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan di Kota Tasikmalayaa setiap tahun meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya memerlukan banyak dana untuk menjalankan program pemerintahan. Di samping itu, pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya belum bisa memenuhi pembiayaan terhadap belanja daerah. Sehingga Dana Perimbangan menjadi dana utama dalam membiayai belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah, PAD di Kota Tasikmalaya setiap tahun terjadi peningkatan. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya Pemerintah yang terus menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah (Intensifikasi) dan juga ekstensifikasi. Yang menyebabkan adanya peningkatan yang terjadi pada PAD di Kota Tasikmalaya. Pada pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan salah satu alat ukur dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas dengan mengetahui Total Pendapatan Asli Daerah dibandingkan total anggaran Pendapatan Asli Daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya senantiasa mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan persentase kinerja keuangan dikarenakan selisih perbandingan antara anggaran pendapatan asli daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, BKPD Kota Tasikmalaya mengenai Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Tehadap Kinerja Keuangan daerah tahun 2006-2013, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut : 9

Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. 5. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya hal ini disebabkan Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU, dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah Kota Tasikmalaya pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya menurun. 6. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai nilai positif yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, artinya keseluruhan komponen Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sangat dituntut bahwa pembelanjaan setiap daerah dapat membiayai sendiri melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kota Tasikmalaya sangat gigih menggali kekayaan penerimaan asli daerah melalui intesifikasi dan eksentifikasi. 7. Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan demikian semakin besarnya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah mampu memberikan peningkatan yang cukup besar terhadap kinerja keuangan. Perkembangan realisasi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan karena sebagian besar realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target yang telah ditetapkan dan sistem pengelolaan komponen PAD sudah berjalan secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Saran Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Adapun saran antara lain : 1. Saran Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dari penerimaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya secara rata-rata telah efektif dan efisien namun pemerintah harus mampu terus meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatkan segi sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak sebagai bentuk balas jasa atas tidak langsung yang diberikan atas pajak yang dibayarkan. Pemerintah daerah diharapkan lebih menggali lebih banyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 10

_____________ 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan potensi penerimaan pajak di Kota Tasikmalaya antara lain dengan penyempurnaan data base wajib pajak dan retribusi daerah Kota Tasikmalaya, memperluas basis penerimaan pajak daerah dengan meningkatkan penggalian potensi baru sumber-sumber pajak baru, pengkajian penyempurnaan dan penyesuaian tarif pajak atau retribusi daerah, salah satunya pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB, dengan strategi menilai kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Sehubungan dengan penjelasan di atas Pemerintah Kota Tasikmalaya harus berupaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat agar otonomi murni dapat diperoleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Bagi peneliti selanjutnya Untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, disarankan agar mengunakan variabel yang berbeda dan jangan mengunakan variabel dana perimbangan lebih baik mengunakan variabel yang lebih berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Agar hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang lebih baik.

Anzar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Azzumar, Mochamad Rizky. 2011. Pengaruh Dana Perimbangan, Investasi Swata, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dipenogoro. Semarang. Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 23 Juni 2009. Florida, A., 2007. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Darah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sumatera Utara, Medan. ( http://repository.usu.ac.id/ handle/123456 789/4027, diakses tanggal 10 Maret 2014). Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA Abdul

Halim. 2002. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, A., 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 11

3. Penerbit Salemba Empat.

No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Mohammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi Ketiga Jakarta. Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

_______. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Bandung: Ghali Indonesia.

Nasution. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi Universitas Syiah Kuala.

Sugiyono. 2011 . Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. ________. 2003 . Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.

Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinas Pendapatan. (2011). Profil Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: Dinas Pendapatan kota Tasikmalaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pendapatan Asli Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.

Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Yudistisia. Rahim, S., 2008. Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Dana Perimbangan. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.

Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/ jurnal/3206701711.pdf

www.eprints .undip.ac.id/ Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI

12