PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHTERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHTERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Yohanes Eko Adventino NIM: 122114034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHTERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Yohanes Eko Adventino NIM: 122114034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i


Skripsi

PENGARUHPENDAPATANASLIDAERAH,DANAPERllWBANGAN,DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAHDIKOTABALmPAPAN

Oleh:

Yohanes Eko Adventino NIM: 122114034

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., CA

11

Tanggal : 25 Mei 2016


Skripsi

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN

Dipersiapkan dan ditulis oleh Yohanes Eko Adventino

NIM: 122114034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tangga115 Juni 2016 Dan dinyatakan Mememihi Syarat

Susunan Dewan Penguji Nama Lengkap

Ketua

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini. M.Si., Ak., CA

Sekretaris

Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA

Anggota

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA

Anggota

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA

Anggota

Josephine Woo, S.E., M.Si.

iii

Tanda Tangan


MOTTO DAN PERSEMBAHAN “Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasberkasnya” (Mazmur 126: 5-6)

Try Not To Become A Man Of Success, But Rather Try To Become A Man Of Value - Albert Einstein -

You’ll Never Walk Alone - Liverpool FC -

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria Kedua Orang Tuaku, Markun Indarto & Rosali Kumarurung Adikku, Riky Antonius Penyemangatku, Nungky Windasari Sahabat dan Teman-teman Akuntansi 2012 Kelas A

iv


l;;h; •. ~j .-~

-n ..~ •• ~

UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN Dan diajukan lmtuk diuji pada tanggal 15 Juni 2016 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan seslmgguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara meyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tim, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olall hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasall yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Yogyakarta, 29 Juli 2016 Yang membuat pemyataan,

1f Yohanes Eko Adventino

v


LEMBARPERNYATAANPERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Yohanes Eko Adventino

Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

: 122114034

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya berikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN Beserta perangkat yang dipedukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain untuk kepentingan akademis tanpa pedn meminta izin dari saya maUptID memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan seharusnya.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Yohanes Eko Adventino

Vi


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberi karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 2. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

yang

telah

memberikan

kesempatan

untuk

belajar

dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis. 3. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang telah memberikan ijin pada penulis untuk melakukan penelitian. 5. Ibu Herda yang telah meluangkan waktu untukmembantu penulis memperoleh data dalam proses penelitian. 6. Orangtua tercinta, Bapak Markun Indarto dan Mama Rosali Kumarurung serta Riky Antonius, teman berantem di rumah atas dukungan doa, semangat, cinta dan perhatiannya pada penulis yang tak ternilai.

vii


7. Ntmgky Windasari yang selalu mengingatkan, mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Sahabat dan teman seperjuanganku Akuntansi 2012 Kelas A, "perusuh" grup Akt A Wisuda Santai, dan ternan-ternan Akuntansi 2012 lainnya terima atas pelajaran hidup, persaudaraan, kebersamaan, dan petualangan roller coaster yang indah. 9. Semua pillak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

1f Penulis

VllI


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL..............................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ...............................

v

HALAMAN LEMBAR PUBLIKASI ....................................................................

vi

KATA PENGANTAR ...........................................................................................

vii

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ..................................................................................................

xi

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................

xii

ABSTRAK ............................................................................................................. xiii ABSTRACK ............................................................................................................ xiv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .......................................................................... A. Latar Belakang Masalah ........................................................... B. Rumusan Masalah .................................................................... C. Batasan Masalah....................................................................... D. Tujuan Penelitian ..................................................................... E. Manfaat Penelitian ................................................................... F. Sistematika Penulisan .............................................................. TINJAUAN PUSTAKA................................................................. A. Landasan Teori ......................................................................... 1. Keuangan Daerah ............................................................... 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ........................ 3. Belanja Daerah ................................................................... 4. Pendapatan Asli Daerah ..................................................... 5. Dana Perimbangan ............................................................. 6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ............................ B. Penelitian Terdahulu ................................................................ C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis ..........................................

ix

1 1 4 5 5 5 6 8 8 8 9 15 21 25 28 29 31


1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah ................................................................................ 2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah ................................................................................ 3. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah ................................................... BAB III METODE PENELITIAN................................................................ A. Jenis Penelitian ......................................................................... B. Subjek dan Objek Penelitian .................................................... C. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................. D. Jenis dan Sumber Data ............................................................. E. Definisi Operasional Variabel .................................................. F. Desain Penelitian ...................................................................... G. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... H. Teknik Analisis Data ................................................................ BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH ........................................ A. Sejarah Kota Balikpapan .......................................................... B. Kondisi Geografis .................................................................... C. Keadaan Penduduk ................................................................... D. Perekonomian Daerah .............................................................. E. Sumber Pendapatan Daerah Kota Balikpapan ......................... F. Alokasi Belanja Daerah Kota Balikpapan................................ BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ................................... A. Deskripsi Data .......................................................................... B. Analisis Data ............................................................................ C. Pembahasan .............................................................................. BAB VI PENUTUP ..................................................................................... A. Kesimpulan .............................................................................. B. Keterbatasan Penelitian ............................................................ C. Saran ......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ LAMPIRAN ...........................................................................................................

x

33 34 36 38 38 38 39 39 39 41 42 42 50 50 52 59 61 62 66 68 68 71 87 92 92 92 92 94 96


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan .............................................................................

57

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan ....................................................

60

Tabel 4.3

Sumber Perekonomian Kota Balikpapan ............................................

62

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2015.........................

69

Tabel 5.2

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010-2015 .................................

70

Tabel 5.3

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2010-2015 ................................................................................

71

Tabel 5.4

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010-2015 ......................................

71

Tabel 5.5

Statistics Descriptive ..........................................................................

72

Tabel 5.6

Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov) ....................................

78

Table 5.7

Hasil Pengujian Multikolinearitas ......................................................

79

Tabel 5.8

Hasil Pengujian Autokorelasi .............................................................

81

Tabel 5.9

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas ...................................................

82

Tabel 5.10 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda ..........................................

83

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ..............................................

85

Tabel 5.12 Hasil Uji F ..........................................................................................

87

xi


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1

Struktur APBD ...............................................................................

12

Gambar 2.2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ....................................

14

Gambar 2.3

Kerangka Konseptual .....................................................................

32

Gambar 5.1

Normal Probability Plot .................................................................

77

xii


ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN

Yohanes Eko Adventino NIM: 122114034 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Data yang didapat bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Balikpapan dari tahun 2010 – 2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Daerah kota Balikpapan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dan kurang mampu membiayai Belanja Daerah yang mengalami peningkatan. Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja daerah

xiii


ABSTRACT

THE EFFECTS OF LOCAL REVENUES, BALANCE FUNDS, AND OTHER LEGITIMATE INCOME TOWARD REGIONAL EXPENDITURE ON BALIKPAPAN CITY

Yohanes Eko Adventino NIM :122114034 Sanata Dharma University Yogyakarta

The aims of this research is to observe the influence of the Local Revenues, Balance Funds, and Other Legitimate Income toward Regional Expense on Balikpapan city. Data obtained by the documentation. Data obtained from the reports on the realization of the budget revenues and expenditures on Balikpapan City for six years (2010-2015). Analysis tool used was multiple linear regressions. The result shows that the Local Revenues, Balance Funds, and Other Legitimate Income do not affect the Regional Expense. Regional Revenues of Balikpapan city which consisted of Local Revenues, Balance Funds and Other Legitimate Income had been decreasing and could not finance Regional Expenses which where increasing. Keywords: local revenues, balance funds, other legitimate income, regional expense

xiv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kewenangan untuk memanfaatkan peluang untuk menggali segala potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.Pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah berdampak baik bagi perkembangan pembangunan daerah-daerah di Indonesia yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan jaminan hidup masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan

kebijakan

otonomi

daerah

didukung

pula

oleh

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. Dalam UU tersebut yang dimaksudkan dengan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adanya suatu sistem pembiayaan pemerintah, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan di setiap daerah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah (Darise, 2008). Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya Dana Perimbangan (Bawono dan Novelsyah, 2012: 16-17). Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain berasal dari Dana Perimbangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan


Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah

sebagai

pengeluaran

untuk

melaksanakan

pemerintahan

dan

pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Kedua jenis pendapatan daerah tersebut akan bersama-sama dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang juga merupakan pendapatan daerah

akan

digunakan

pemerintah

daerah

untuk

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri daripendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dan Pendapatan Lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang tediri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58 Tahun 2005). Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak


dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja daerah menurut program dan pelaksanaannya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah daerah harus menganggarkan terlebih dahulu segala kebutuhannya dalam APBD dan harus disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatankegiatannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam membelanjakan kebutuhannya secara efektif dan efisien

demi

kelangsungan

hidupnya

serta

untuk

mensejahterakan

masyarakatnya di daerah, mengingat sumber pendapatan daerah yang diterima juga memiliki keterbatasan.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan?

C. Batasan Masalah Penelitian difokuskan pada data realisasi APBD kota Balikpapan periode 2010 – 2015.

D. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan.

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya dan kebijakan untuk mengelola keuangan daerah

dalam

rangka

kesejahteraan masyarakat.

meningkatkan

perekonomian

daerah

demi


2. Bagi Peneliti Lain dan Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Peneliti lain juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi tentang pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah di kota atau kabupaten lain di Indonesia. 3. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis untuk membuat penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab gambaran umum pemerintah, bab analisis data dan pembahasan, serta bab penutup. Bab I

: Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.


Bab II

: Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas: tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

Bab III

: Metode Penelitian Bab ini terdiri atas: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV

: Gambaran Umum Pemerintah Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang keadaan Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan data-data yang diperoleh.

Bab V

: Analisis Data dan Pembahasan Bab ini terdiri atas: deskripsi data, analisis data, serta pembahasan.

Bab VI

: Penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1. Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 66 Ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggungjawab

dengan

memperlihatkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara umum, konsep ekonomis, efisien, efektif (value for money), transparan, dan akuntabilitas (tanggung jawab) publik merupakan tiga dari delapan karakteristik tata kelola yang baik (good governance) versi United Nations Development Programme (UNDP) yang dapat diperankan akuntansi sektor publik (Mardiasmo, 2002). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

8

penatausahaan,

pelaporan,


pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No.33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Keuangan

daerah

di

Indonesia

meliputi

keuangan

Provinsi,

Kabupaten/Kota, serta Kecamatan dan Kelurahan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, untuk membiayai setiap pengeluaran Pemerintah Daerah. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh


pemerintah daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004). Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dalam bentuk yang baru terdiri dari tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas beberapa komponen, yaitu:


a. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Komponen Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pedapatan Daerah Yang Sah. b. Belanja Daerah Belanja

Daerah

harus

digunakan

untuk

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung c. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada


tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen Pembiayaan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan. STRUKTUR APBD A. B. C.

Pendapatan Daerah xxx Belanja Daerah xxx (-) Surplus/Defisit xxx (-/+) Pembiayaan Daerah 1. Surplus → Pengeluaran Pembiayaan a. Transfer ke dana cadangan b. Penyertaan modal c. Pembayaran hutang jatuh tempo d. Pemberian pinjaman e. Sisa lebih tahun berjalan 2. Defisit → Penerimaan Pembiayaan a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu b. Penggunaan dana cadangan c. Penerimaan pinjaman d. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang

Gambar 2.1: Struktur APBD Sumber: Darise (2008: 134)

Gambar 2.1 merupakan uraian Struktur APBD antara pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya suplus atau defisit APBD. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran Belanja Daerah. Defisit anggaran


terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran Belanja Daerah. Surplus dalam APBD digunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, transfer ke Dana Cadangan dan Sisa Lebih Tahun Anggaran Berjalan yang disebut Pengeluaran Pembiayaan. Defisit dalam APBD ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Lalu, penggunaan Dana Cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Aloksi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah

Gambar 2.2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006


3. Belanja Daerah a. Pengertian Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang tediri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58 Tahun 2005). Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti, pelayanan dasar kepada masyarakat antara lain pelayanan bidang di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengadaan infrastruktur sarana prasarana daerah. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah seperti, daerah yang berada di kawasan pesisir pantai akan mengembangkan potensi


dalam bidang perikanan dan kelautan (Bawono dan Novelsyah, 2012:19) b. Kategori Belanja Daerah Berdasarkan penjelasan Pasal 70 Ayat (3) UU No. 33 Tahun 2004 dalam Bawono dan Novelsyah (2012: 20-22), kategori belanja daerah adalah sebagai berikut: 1) Belanja Daerah menurut organisasi Perincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah, lembaga teknis daerah, dan struktur organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah diantaranya: DPRD, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Lembaga Teknis, dan Kelurahan 2) Belanja Daerah menurut fungsi Perincian

Belanja

Daerah

menurut

fungsi

merupakan

pengklasifikasian Belanja Daerah sesuai kewenangan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut meliputi: layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.


3) Belanja Daerah menurut jenis belanja meliputi: a) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan anggota DPRD, kepada daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, uang representasi, dan sejenisnya. b) Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh: bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, serta perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. c) Belanja Modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang


mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. d) Bunga, merupakan pembayaran bunga atas cicilan atau angsuran pokok pinjaman (utang). Contoh: bunga utang kepada pemerintah pusat, bunga utang kepada pemerintah daerah, dan bunga utang kepada bank atau lembaga keuangan. e) Subsidi,

merupakan

belanja

yang

digunakan

untuk

menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. f) Hibah,

merupakan

belanja

yang

digunakan

untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah merupakan bantuan yang tidak bersifat mengikat atau tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.


g) Bantuan Sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan kepada partai politik merupakan salah satu contoh dari bantuan sosial. h) Belanja Bagi Hasil, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. i) Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: belanja bantuan keuangan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana dari APBD yang dialokasikan ke desa sebagai


bantuan dari pemerimtah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. j) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti halnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. c. Kelompok Belanja Kelompok belanja jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya, diklasifikasikan menjadi dua jenis, terdiri atas: 1) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung meliputi: Belanja Pegawai (upah dan honorarium), Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Belanja tersebut dilaksanakan

untuk

menjalankan

program

dan

kegiatan

pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. 2) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung meliputi: Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), Belanja Bunga, Belanja Subsidi,


Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja-belanja tersebut yang termasuk dalam Belanja Tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPD. 4. Pendapatan Asli Daerah Pendapatatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Siahaan (2005), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar PAD yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah


tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang besar juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: a. Pajak Daerah Pajak Daerahadalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak Daerah dirinci menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan


Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 Tahun 2009). Jenis-jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu c. Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari pengelolaan kekaayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada badan usaha milik daerah (BUMD) saja, tetapi dapat pada badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan milik swasta, atau kelompok usaha masyarakat (Bawono dan Novelsyah, 2012: 15-16).


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada bagian Ketiga pasal 26 (3) bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (2) Bagian

laba

atas

penyertaan

modal

pada

perusahaan

milikpemerintah/BUMN; dan (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ataukelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup : (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) Jasa giro; (3) Pendapatan bunga;


(4) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uangasing; (5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/ataupengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 5. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pada intinya, Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya Dana Perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan himpunan atas hasil setoran pendapatan pajak dan nonpajak dari daerah yang kemudian dibagikan kembali ke daerah melalui persentase. Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap


daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan penerimaan DBH nonpajak berasal dari sumber daya alam bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (UU No. 33 Tahun 2004). b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-


kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. c. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan

daerah.

Pelayanan

dasar

masyarakat

meliputi

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintah daerah. Sementara itu, untuk bidang teknis tertentu, seperti bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, dan lain-lain. Sesuai Pasal 41 UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah penerima DAK wajib menganggarkan dan menyediakan dana sekurangkurangnya 10% dari alokasi DAK dalam APBD. Meski demikian,


wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. 6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah danpendapatan dana darurat. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup: a. Hibah

berasal

badan/lembaga/

dari

pemerintah,

organisasi

pemerintah

swastadalam

daerah

negeri,

lainnya, kelompok

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uangdan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalamnegeri


atau luar negeri.Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBNkepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Bagi daerah,pemasukan kas daerah dari sumbangan pendapatan lain-lain memang tidak begitubesar, namun diharapkan mampu membiayai

pengeluaran

pembangunan

yangakan

dilaksanakan.

Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah:Jasa giro, angsuran cicilan rumah dinas, angsuran cicilan kendaraan bermotor rodadua dan roda empat, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, pelelanganiklan, setoran pembinaan lembaga keuangan daerah, dan lainlain pendapatan.

B. Penelitian Terdahulu Yanti (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah di Kota Cimahi tahun anggaran 2005-2014. Untuk mengelola dan menganalisa data menggunakan metode statistik analisis regresi linier, koefisien korelasi dan determinasi, dan pengujian hipotesis dengan ui F dan uji T. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.


Farizi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada 9 pemerintah kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. Pengujian statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Igna (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bengkayang dengan periode data tahun 20092014. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Wulansari (2015) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah serta analisis flypaper effect studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tahun 2012-2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hipotesis kelima


menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Ferdian (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan periode data tahun 2007-2011. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima suatu daerah, akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang meningkat ke daerah juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini


juga disebabkan oleh aliran dana yang meningkat dari pusat ke daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan pemasukan yang berasal dari LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat yang nantinya akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam belanja daerah yang tertuang dalam APBD.

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Dana Perimbangan (X2)

Belanja Daerah (Y)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X3)

Gambar 2.3: Kerangka Konseptual


Berdasarkan kerangka di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah baik secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan sebagai berikut: 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besar PAD yang dihasilkan maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Aziz et al. (2000), Blackley (1986), Joulfaian dan Mokeerjee (1990), Legrenzi dan Milas (2001), Von Furstenberg et al. (dalam Sukriy dan Halim, 2003). Beberapa penelitian tersebut,

hipotesis

yang

menyatakan

bahwa

pendapatan

daerah

mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan taxspend hypotesis. Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan


pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Ferdian (2013), Yanti (2016) dan Wulansari (2015) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk Belanja Daerah. Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan merupakan elemen penting suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan meningkatkan Belanja Daerah yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan daerah itu sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis: H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam


rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya Dana Perimbangan (dana transfer). Gamkhar dan Oates (1996) dalam Prakosa (2004), menyatakan studi tentang pengaruh transfer atau grants dari pemerintah terhadap keputusan pengeluaran atau belanja daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Menurut Bradford dan Oates (1971) dalam Prakosa (2004), secara teoritis respon tersebut mempunyai efek distributif alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah. Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi, artinya stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer dana perimbangan atau grants tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (flypaper effect). Wulansari

(2015)

dan

Ferdian

(2013)

mengemukakan

hasil

penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya jika Dana Perimbangan meningkat maka Belanja Daerah juga meningkat. Berbagai literatur ekonomi dan keuangan daerah menyatakan bahwa hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak


akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. HoltzEakin, et al (1985) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah. Riyanto (2005) dalam Ferdian (2013) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada era desentralisasi ini disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis: H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 164 Ayat (1) tentang Pemerintah Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Melalui hibah, pemerintah daerah menerima pendapatan melalui bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan pendapatan dana darurat diterima dari pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah daerah untuk membiyai keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh


peristiwa tertentu yang tidak bisa ditanggulangi oleh APBD. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan meningkatkan alokasi belanja daerah pemerintah daerah dalam APBD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2013) dan Igna (2015) menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang artinya jika lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis: H3 : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Pemerintah Daerah kota Balikpapan. Studi kasus adalah jenis penelitian terhadap suatu objek tertentu dimana hasil penelitian tersebut hanya berlaku pada tempat dimana penelitian dilakukan dan pada waktu tertentu.

B. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pemberi informasi tentang objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan. 2. Objek Penelitian Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok penelitian. Objek penelitian yang diteliti adalah laporan realisasi APBD kota Balikpapan periode 2010 sampai dengan 2015.

38


C. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 13 No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kalimantan Timur pada bulan April – Mei 2016.

D. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala secara numerik. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Wiyono, 2011: 131). Data yang digunakan berupa data rentet waktu (time series) yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah kota Balikpapan Tahun 2010-2015 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan.

E. Definisi Operasional Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Variabel Dependen Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Wiyono, 2011: 31). Variabel terikat dalam penelitian ini


adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). 2. Variabel Independen Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel dependen (Wiyono, 2011: 31). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X3), a. Pendapatan Asli Daerah (X1) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015 kota Balikpapan. b. Dana Perimbangan (X2) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).Dana Perimbangan dalam penelitian ini adalah


penerimaan Dana Perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015 kota Balikpapan. c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah danpendapatan dana daruratUU No. 32 Tahun 2004. Lain-lain pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan Lain-lain pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 20102015 kota Balikpapan.

F. Desain Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD kota Balikpapan Tahun 2010 sampai dengan 2015 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka. Alat analisis data digunakan adalah regresi linier berganda.


G. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data sekunder. Data variabel Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahmenggunakan laporan realisasi APBD kota Balikpapan Tahun 2010-2015 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan.

H. Teknik Analisis Data 1. Pengujian Data Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji data-data (variabel) yang akan dimasukkan ke dalam model penelitian. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik yang terdiri dari: a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, Ghozali (2006). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yaitu


dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk memperkuat pengujian, uji normalitas yang dapat digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil KolmogrovSmirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali,2006). b. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation


Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Pengambilan keputusan: Tolerance value< 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas. Tolerance value> 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas. c. Uji Autokorelasi Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Kriteria pengujian Durbin Watson sebagai berikut: (1) Jika angka statistik D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.


(2) Jika angka statistik D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. (3) Jika angka statistik D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. d. Uji Heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu

pengamatan

ke

pengamatan

lain

tetap,

maka

disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 terjadi Heterokedastitas. Jika nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi Heterokedastitas. 2. Analisis Regresi Linier Berganda Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 0,05 untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah: Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 + e


Keterangan : Y

= Belanja Daerah

X1

= Pendapatan Asli Daerah

X2

= Dana Perimbangan

X3

= Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

α

= Konstanta

β

= Koefisien Regresi

e

= eror

3. Uji Hipotesis Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilaikoefisien determinasi, nilai statistik uji F dan nilai statistik uji t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerahkritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai ujistatistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006). a. Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi atau koefisien penentu R2merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persen, yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi R2digunakan untuk mengukur


kebenaran hubungan dari model yang dipakai yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians/penyebaran dari variabel independen yang menerangkan variabel dependen. Besarnya nilai R2adalah 0 ≤ R2 ≤1, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya (Ghozali, 2006). b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Cara yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut: Ho = 0, berarti tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama. Ho > 0, berarti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.


Kriteria Penilaian: 1) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. 2) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitan ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:


Ho = 0, berarti tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara parsial. Ho > 0, berarti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahterhadap belanja daerah secara parsial. Kriteria penilaian: 1) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahterhadap Belanja Daerah secara parsial. 2) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dariPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahterhadap Belanja Daerah secara parsial.


BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

A. Sejarah Kota Balikpapan Nama Balikpapan tidak diketahui asal dan makna yang jelas, menilik susunan katanya dapat dimasukkan ke dalam asal kata bahasa Melayu. Disebutkan suatu daerah di hulu sungai di sebuah Teluk sekitar tiga mil dari pantai, desa itu bernama “Bilipapan”. Terlepas dari persoalan ucapan maupun pendengaran, nama tersebut dikaitkan dengan sebuah komunitas pedesaan di teluk yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Balikpapan. Menurut cerita, nama Balikpapan berasal dari sebuah peristiwa mengenai adanya sepuluh keping papan yang kembali ke sebuah wilayah bernama Jenebora. Dari 1000 keping papan yang diminta oleh Sultan Muhammad Idris, Sultan Kutai pada masa itu, sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan istana baru di Kutai Lama. Kesepuluh papan yang kembali, dianggap masyarakat sekitar sebagai papan yang tidak mau ikut disumbangkan, maka orang Kutai menyebutnya dengan Baliklah-papan Tu. Sehingga wilayah sepanjang teluk tepatnya di wilayah Jenebora disebut Balikpapan. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk

50


Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten dari JH Menten dan Firma Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai. Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan. Pendatang ini kebanyakan adalah orang Cina dan para pekerja pengeboran yang rata-rata berasal dari jawa dan berbagai daerah lainnya seperti India. Pekerja dari Cina dan India inilah yang menjadi cikal bakal penghuni desa di Tukung (Klandasan) dan Jumpi (Kampung Baru) yang merupakan asal usul sebagian besar warga Balikpapan. Selain itu keberadaan minyak, yaitu minyak tanah atau "lantung", juga mengundang semakin besarnya jumlah pedagang yang datang dari daerah Kerajaan Banjar di Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan untuk berdagang dan singgah di Balikpapan. Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan yang mencapai 86 juta barrel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah


dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain. B. Kondisi Geografis Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang terletak di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 50.330,57 Ha atau sekitar 503,3 Km2, dan luas pengelolaan laut mencapai 160,10 km2. Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5˚ BT—117,0˚ BT dan 1,0˚ LS—1,5˚ LS, dengan batas-batas wilayah kota Balikpapan adalah sebagai berikut: 1. Utara

: Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Timur

: Selat Makassar

3. Selatan

: Selat Makasar

4. Barat

: Teluk Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1996 kota Balikpapan terdiri dari 5 kecamatan dan 27 Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan dalam wilayah kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah kota Balikpapan No. 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan


Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Kota. Kecamatan-kecamatan tersebut dibagi menjadi 34 kelurahan diantaranya adalah: 1. Kecamatan Balikpapan Timur, terdiri atas:Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip. 2. Kecamatan Balikpapan Selatan, terdiri atas:Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggan Baru, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan Raya, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Sepinggan. 3. Kecamatan Balikpapan Tengah, terdiri atas Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Karang Jati. 4. Kecamatan Balikpapan Utara, terdiri atas:Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kelurahan Graha Indah. 5. Kecamatan Balikpapan Barat, terdiri atas:Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margo Mulyo, Kelurahan Marga Sari, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau.


6. Kecamatan Balikpapan Kota, terdiri atas:Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai. Secara umum, kemiringan dan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut beragam, mulai yang terendah dari wilayah pantai dengan ketinggian 0 meter sampai dengan wilayah berbukit dengan ketinggian 100 meter dari permukaan laut (d.p.l). Ketinggian 0-10 mdpl memiliki luas 6.980,00 ha atau 13 % dari wilayah kota Balikpapan. Ketinggian >10-20 mdpl memiliki luas 17.260,00 ha, sedangkan ketinggian >20-100 mdpl memiliki luas sebesar 26.090,57 ha. Dominasi wilayah berbukit membuat sebagian besar wiayah 42,33% memiliki kelas kemiringan antara 15% sampai dengan 40% yang rawan tanah longsor. Keadaan topografi kota Balikpapan adalah sekitar 85% daerah berbukit dan hanya sekitar 15% daerah datar yang sempit dan terletak di daerah sepanjang pantai. Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Di antara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan karena lapisan topsoilnya yang tipis dan batuannya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%, apabila curah hujannya tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot


dan terkikis karena erosi, sehingga daerah ini tidak memungkinkan dapat dikembangkan tanaman pertanian pangan tetapi lebih cocok untuk pengembangan tanaman keras/perkebunan. Sebagian kecil lain daerah ini terdiri dari tanah alluvial yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik dan pasir kwarsa sebagai bahan dasar pembuatan kaca. Jenis batuan yang ada terdiri dari endapan permukaan dan batuan sedimen dan gunung api. Endapan permukaan berupa endapan alluvium umumnya tersebar disepanjang pantai timur di sekitar Tanah Grogot, Teluk Adang, dan Teluk Balikpapan. Jenis batuan sedimen dan gunung api, terdiri dari tiga formasi batuan yaitu Formasi Pulau Balang, Formasi Balikpapan, dan Formasi Kampung Baru. Topografi Kota Balikpapan yang sebagian besar adalah berbukit berada di bagian utara seperti, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Timur. Daerah ini dijadikan sebagai tempat penyangga kota, di antaranya hutan lindung kota di Kecamatan Balikpapan Selatan, lokasi konservasi alam di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan serta hutan lindung Sungai Wain di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat. Bagian selatan, tepatnya di sepanjang Teluk Balikpapan, terbentang dataran landai di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah. Kegiatan perekonomian Kota Balikpapan berpusat di daerah ini, bahkan industri pengolahan terutama minyak dan gas bumi terkonsentrasi di wilayah ini.


Balikpapan beriklim tropis memiliki musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bukan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara pada Tahun 2014 berkisar antara 22,0˚C sampai dengan 34,7˚C. Sedangkan kelembaban udaranya berada pada kisaran kelembaban sedang-tinggi yaitu antara 78 hingga 86 persen. Balikpapan berhawa panas dan lembab yang dipengaruhi oleh angin laut. Hampir 75% luas Balikpapan masih berupa hutan yang ditumbuhi berbagai flora endemic Kalimantan Timur, seperti meranti, ulin, damar, kayu kapur, rotan dan bermacam-macam tumbuhan pakis. Curah hujan di kota Balikpapan sangat bervariasi menurut bulan. Ratarata curah hujan tertinggi dan terendah selama tahun 2014 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Kota Balikpapan masing-masing sebesar 12,2 mm dan 421,9 mm. Selama tahun 2014, kecepatan angin berkisar antara 4,5 knot sampai dengan 6,3 knot.


Rata-rata penyinaran matahari yang terjadi di kota Balikpapan setiap bulan berkisar antara 38,0-52,5 persen, sedangkan untuk tekanan udara di Kota Balikpapan mempunyai rata-rata tekanan udara sebesar 1.011,0 Mbs, dengan tekanan udara minimum sebesar 1.010 Mbs dan tekanan maksimum sebesar 1.011,9 Mbs. Adapun luas wilayah, dan tingkat kepadatan masing-masing Kecamatan di kota Balikpapan adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di kota Balikpapan Kecamatan/District

(1)

(2)

Luas Wilayah/ Total Area (Km2)

Kepadatan Penduduk per Km2/Population Density per Km2

(3)

(4)

1

Balikpapan Selatan

37.818

3.331

2

Balikpapan Timur

137.158

513

3

Balikpapan Utara

132.166

1.015

4

Balikpapan Tengah

11.073

9.324

5

Balikpapan Barat

179.952

502

6

Balikpapan Kota

10.128

8.445

508.386

1200

Jumlah/Total

Sumber:Badan Pusat Statistik Balikpapan


Visi dan Misi Kota Balikpapan Untuk melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah kota merumuskan sebuah semboyan “Balikpapan Beriman”. Beriman sendiri merupakan akronim dari bersih, indah, aman dan nyaman, yang kesemuanya merupakan keadaan yang ingin diwujudkan oleh kota Balikpapan. Sementara itu, Visi dan Misi kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 20052025 (Perda No. 1 Tahun 2013) adalah sebagai berikut: Visi : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman“ Misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing; 2. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai; 3. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; 4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; 5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik


C. Keadaan Penduduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.7 dan No. 8 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1996, terjadi pemekaran wilayah di Kota Balikpapan yang semula terdiri dari 5 Kecamatan dan 27 Kelurahan menjadi 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan. Kecamatan Balikpapan Kota merupakan Kecamatan baru sebagai pecahan dari Kecamatan Balikpapan Selatan. Jumlah penduduk kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun 2013 berjumlah 599.685 jiwa dan penduduk kota Balikpapan pada akhir tahun 2014 berjumlah 610.313 jiwa yang tersebar dalam 6 kecamatan dengan persebaran yang kurang seimbang. Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 134.146 jiwa atau sekitar 21,98 persen penduduk, sedangkan Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 70.295 jiwa atau sekitar 11,52 persen penduduk. Mayoritas penduduk Balikpapan mendiami pusat kota yang terletak di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah dengan luas wilayah hanya 11,07 Km2 yang dihuni oleh 103.254 jiwa, atau dengan kepadatan penduduk sekitar 9.324 jiwa per Km2, sedangkan Kecamatan Balikpapan Barat dengan wilayah terluas 179,95 Km2 hanya dihuni oleh 90.344 jiwa atau dengan kepadatan penduduk sekitar 502 jiwa per Km2.


Adapun jumlah penduduk kota Balikpapan menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kota Balikpapan adalah sebagai berikut: Tabel 4.2. Tabel Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Kelompok Umur/Age Groups

Lakilaki/ Male

(1)

(2)

%

(3)

Perempuan /Female

%

Jumlah/ Total

%

(4)

(5)

(6)

(7)

0-4

31.385

9.95

29.871

10.13

61.256

10.04

5-9

28.177

8.94

26.023

8.82

54.200

8.88

10-14

27.146

8.61

25.407

8.61

52.553

8.61

15-19

25.865

8.20

24.700

8.37

50.565

8.29

20-24

26.918

8.54

25.438

8.62

52.356

8.58

25-29

29.519

9.36

28.090

9.52

57.609

9.44

30-34

29.747

9.43

27.957

9.48

57.704

9.45

35-39

27.333

8.67

25.388

8.61

52.721

8.64

40-44

23.674

7.51

22.548

7.64

46.222

7.57

45-49

20.774

6.59

19.391

6.57

40.165

6.58

50-54

16.704

5.30

15.447

5.24

32.151

5.27

55-59

13.025

4.13

10.689

3.62

23.714

3.89

60-64

7.557

2.40

5.662

1.92

13.219

2.17

65+

7.475

2.37

8.403

2.85

15.878

2.60

315.299

100.00

295.014

100.00

610.313

100.00

Total

Sumber: Badan Pusat Statistik Balikpapan


D. Perekonomian Daerah Perekonomian kota Balikpapan padatahun 2010-2014 didominasi oleh tiga sektor. Struktur perekonomian Balikpapan masih didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Industri Pengolahan (Migas), yang terlihat daribesarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Balikpapan. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, kemudian konstruksi, transportasi dan pergudangan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen. Perekonomian Balikpapan pada tahun 2014 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB Balikpapan yang mencapai 4,67 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 3,60 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 16,53 persen. Disusul pertumbuhan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 15,02 persen dan informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 9,55 persen dan 6,87 persen. Lapangan usaha yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif seluruhnya. Sumber perekonomian kota Balikpapan dilihat dari Produk Domestik Regional tahun 2010-2014 yaitu:


Tabel 4.3: Sumber Perekonomian Kota Balikpapan LapanganUsaha Pertanian,Kehutanan,danPerikanan PertambangandanPenggalian IndustriPengolahan PengadaanListrikdanGas PengadaanAir,PengelolaanSampah, LimbahdanDaur Ulang Konstruksi PerdaganganBesardanEceran ReparasiMobildan Sepeda Motor Transportasidan Pergudangan PenyediaanAkomodasidanMakan Minum InformasidanKomunikasi JasaKeuangan danAsuransi Real Estat JasaPerusahaan AdministrasiPemerintahan, Pertahanan danJaminanSosialWajib JasaPendidikan JasaKesehatandanKegiatan Sosial

2010 1,03 0,05 60,89 0,05 0,08

2011 1,11 0,06 54,62 0,05 0,08

2012 1,13 0,06 49,93 0,05 0,09

2013 1,09 0,06 49,17 0,05 0,08

2014 1,00 0,05 49,60 0,05 0,08

12,37 7,47

14,08 8,87

15,70 9,28

15,63 9,06

15,45 8,58

6,53 1,24

7,81 1,39

8,92 1,65

9,64 1,63

10,23 1,60

2,48 2,94 1,57 0,26 1,38

2,89 3,28 1,72 0,32 1,59

3,22 3,87 1,86 0,35 1,53

3,28 4,21 1,88 0,35 1,44

3,24 4,00 1,88 0,36 1,38

0,68 0,42

0,90 0,54

1,12 0,57

1,27 0,54

1,34 0,53

0,69

0,67

0,62

0,62

0,58 Jasalainnya Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan

E. Sumber Pendapatan Daerah Kota Balikpapan 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame


5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Parkir 7) Pajak Air Bawah Tanah 8) Pajak Sarang Burung Walet 9) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) b. Retribusi Daerah 1) Retribusi Jasa Umum a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil d) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum e) Retribusi Pelayanan Pasar f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran h) Retribusi Pengolahan Limbah Cair i) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi j) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan 2) Retribusi Jasa Usaha a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah


b) Retribusi Terminal c) Retribusi Rumah Potong Hewan d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan e) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 3) Retribusi Perizinan Tertentu a) Retribusi Izin Mendirikan Membangun Bangunan b) Retribusi Izin Gangguan/Karamaian c) Retribusi Izin Trayek d) Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2) BUMD (PDAM) 3) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Penerimaan Jasa Giro 2) Pendapatan Bunga Deposito 3) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4) Pendapatan Denda Pajak 5) Pendapatan Denda Retribusi


6) Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan 7) Tak Terduga 8) Rekening Listrik Pasar 9) Penggunaan Mobil Jenazah 10) Pendapatan BLUD 11) Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel 12) Dana Kapitasi JKN Pada FKTP 2. Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Bagi Hasil Pajak a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi Dan Bangunan b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam a) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan b) Bagi Hasil dari Dana Reboisasi c) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) d) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) e) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan f) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi b. Dana Alokasi Umum


c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Pendapatan Hibah b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Dana Penyesuaian a) Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD b) Tunjangan Profesi Guru PNSD d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya F. Alokasi Belanja Daerah Kota Balikpapan 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupatan/Kota f. Belanja Tak Terduga


2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Balikpapan. Data dalam penelitian ini berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Belanja Daerah selama 6 (enam) tahun yaitu tahun 2010 sampai 2015. Data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan pengujian data dengan uji asumsi klasik, kemudian uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. 1. Pendapatan Asli Daerah Tabel 5.1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Balikpapan selalu melebihi target. Namun, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di

68


kotaBalikpapan. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah kota Balikpapan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2015. Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2015 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target (Rp) 130.345.817.293 200.000.000.000 303.983.530.207 354.840.272.692 638.630.681.123 539.892.356.090

Sumber: BPKAD Kota Balikpapan

Realisasi (Rp) 143.796.987.896,69 237.029.073.666,77 352.034.256,557.17 470.719.063.632,97 752,582,581,776.47 752.582.581.776,47 5444,846,650.15 547.744.846.650,15 547,744,846,650.15

2. Dana Perimbangan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa penerimaan Dana Perimbangan dari tahun 2010 sampai 2015 melebihi target dan mengalami fluktuasi. Namun, realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2015 tidak melebihi target bahkan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Komponen Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil merupakan komponen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan Dana Perimbangan di kota Balikpapan. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui Dana Perimbangan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2015.


Tabel 5.2. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010-2015 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target (Rp) 860.955.026.958 1.020.920.490.660 1.130.891.282.606 1.173.881.648.321 1.176.771.223.989 1.430.910.142.069

Realisasi (Rp) 844.535.994.856,00 1.151,703,793,532.00 1.151.703.793.532,00 1.339.024.155.296,00 1.281.536.428.792,00 1.321.528.732.432,00 1.145.301.044.119,00

Sumber: BPKAD Kota Balikpapan 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 5.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak selalu melebihi target walaupun tiap tahun selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampi 2013. Namun, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan komponen Pendapatan Daerah yang memiliki penerimaan terkecil. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2015.


Tabel 5.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2010-2015 Tahun Target (Rp) 317.631.846.165,00 2010 399.588.286.878,44 2011 515.350.455.413,19 2012 686.269.516.828,00 2013 428.020.309.975,00 2014 558.199.447.625,00 2015 Sumber: BPKAD Kota Balikpapan

Realisasi (Rp) 254.947.162.700,00 415.610.143.290,00 515.345.193.000,00 669.955.801.300,00 424.429.182.750,00 505.704.934.625,00

4. Belanja Daerah Tabel 5.4 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Daerah kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan dan tidak melebihi target pada tahun 2010 sampai 2015. Berikut merupakan data target dan realisasi pengeluaran daerah dalam belanja daerah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2015. Tabel 5.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010-2015 Tahun Target (Rp) 1.641.154.771.229,90 2010 1.810.464.618.753,67 2011 2.399.400.871.072,42 2012 3.167.626.103.188,43 2013 3.171.727.528.472,00 2014 3.431.637.949.914,80 2015 Sumber: BPKAD Kota Balikpapan

Realisasi (Rp) 1.377.337.385.051,36 1.527.432.248.857,77 1.671.847.876.316,97 2.420.847.444.080,94 2.499.585.182.573,13 2.897.353.662.621,07

B. Analisis Data 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam


penelitian. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel yang terdiri dari 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel indepnden dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran atau deskriptif data dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai ratarata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagi berikut. Tabel 5.5 Statistics Descriptive Descriptive Statistics N

Minimum

PAD

6

143796987897

DP

6

844535994856

LLPDYS

6

254947162700

BD

6

1377337385051

Valid N

6

Maximum 752582581776

Mean

Std. Deviation

417317801696.70 220837036701.757

1339024155296 1180605024837.83 184481601087.960 669955801300

464332069610.83 137406897554.291

2897353662621 2065733966583.54 620439944431.479

(listwise)

Sumber: Data Diolah a. Pendapatan Asli Daerah (1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp143.796.987.897,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa Kota Balikpapan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Balikpapan harus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali segala


potensi daerah yang dimilikinya sendiri baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi. (2) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp752.582.581.776,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi kota Balikpapan adalah pada tahun 2014. Tingginya PAD Kota Balikpapan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kota Balikpapan memiliki kemandirian otonomi daerah yang lebih besar dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. (3) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6 (enam) tahun sebesar Rp417.317.801.696,70. (4) Pendapatan Asli Daerah memiliki standar deviasi sebesar Rp220.837.036.701,75lebih kecil dari mean Rp417.317.801.696,70 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal. b. Dana Perimbangan (1) Dana

Perimbangan

Rp844.535.994.856.

memiliki Hasil

nilai

penelitian

minimum

sebesar

menunjukkan

Dana

Perimbangan terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa Kota Balikpapan yang memiliki wilayah daerah tidak terlalu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah. (2) Dana

Perimbangan

Rp1.339.024.155.296.

memiliki Hasil

nilai

penelitian

maksimum menunjukkan

sebesar Dana


Perimbangan tertinggi Kota Balikpapan adalah pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kota Balikpapan masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat (3) Dana Perimbangan memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6 (enam) tahun sebesar Rp1.180.605.024.837,83. (4) Dana

Perimbangan

Rp184.481.601.087,96

memiliki

standar

deviasi

sebesar

lebih

kecil

dari

mean

Rp1.180.605.024.837.83 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai minimum sebesar Rp254.947.162.70. Hasil penelitian menunjukkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki pendapatan selain dari PAD dan Dana Perimbangan yang cukup besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih mengoptimalkan potensi daerahnya karena pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih kecil daripada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2010.


(2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai maksimum sebesar Rp669.955.801.300. Hasil penelitian menunjukkan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah tertinggi kota Balikpapan adalah pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kota Balikpapan cukup bisa membiayai belanja daerahnya sendiri dan tidak tergantung pada pembiayaan pusat pada tahun 2013. (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6 (enam) tahun sebesar Rp464.332.069.610,83. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki standar deviasi sebesar

Rp137.406.897.554,29

Rp464.332.069.610,83

lebih

menunjukkan

kecil

bahwa

dari

mean

distribusi

data

cenderung normal. d. Belanja Daerah (1) Belanja

Daerah

memiliki

nilai

minimum

sebesar

Rp1.377.337.385.051,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa kota Balikpapan dengan luas wilayah yang kecil dan jumlah penduduknya yang sedikit dapat membiayai belanja daerahnya dengan dana sebesar Rp1.377.337.385.051,00. (2) Belanja

Daerah

memiliki

nilai

maksimum

sebesar

Rp2.897.353.662.621,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja


Daerah tertinggi kota Balikpapan adalah pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kota Balikpapan mengalokasikan sebagian besar dananya untuk kegiatan pembangunan daerahnya. (3) Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6 (enam) tahun sebesar Rp2.065.733.966.583,54. (4) Belanja

Daerah

Rp620.439.944.431,47

memiliki

standar

lebih

Rp2.065.733.966.583,54menunjukkan

kecil bahwa

deviasi

sebesar

dari

mean

distribusi

data

cenderung normal.

2. Pengujian Data Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik yang terdiri dari: a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yaitu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus


diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 5.1: Normal Probability Plot Sumber: Data Diolah Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu, untuk memperkuat pengujian dilakukan ujiKolmogrov-Smirnov. Uji ini dilakukan untuk menghasilkan angka


yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikansi uji kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006). Tabel 5.6. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

6 Mean

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Std. Deviation

.0002848 144575679798. 58655000

Absolute

.247

Positive

.247

Negative

-.137

Kolmogorov-Smirnov Z

.604

Asymp. Sig. (2-tailed)

.858

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel 5.6 tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,858 yang berarti data terdistribusi normal. Hasil uji ini konsisten dengan analisis grafik normal probability plot, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.


b. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Ujimultikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yangmengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejalamultikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance value< 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai Tolerance value> 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.7. Hasil Pengujian Multikolinearitas Coefficientsa Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std.

t

Sig.

Collinearity Statistics

Beta

Tolerance

VIF

Error 240666 (Constant)

772388

3.116

.089

455946 955751. 0.523

336

1 PAD

2.984

.621

1.062

4.803

.041

.555

1.801

DP

-2.503

.993

-.744

-2.521

.128

.311

3.212

2.949

1.109

.653

2.659

.117

.450

2.222

LLPDYS

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Diolah


Berdasarkan tabel 5.7 tersebut terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDYS) memiliki nilaiVariance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dan nilaitolerance yang menunjukkan lebih dari0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

model

yang

terbentuk

tidakterdapat

adanya

gejala

multikolinearitas antar variabel independen dalam modelregresi. c. Uji Autokorelasi Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresilinear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalahautokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai.Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 5.8. Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summaryb Mode

R

l 1

.972a

R

Adjusted R

Std. Error of

Durbin-

Square

Square

the Estimate

Watson

.946

.864

2285942212

1.742

15.364

a. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,742 yang berada diatara -2 dan +2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorekasi. d. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakahdalam model regresi terjadiketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yanglain. Jika varians dari residual satupengamatan

ke

pengamatan

lain

tetap,maka

disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Salah

satu

cara

untuk

mengetahui

ada

tidaknya

heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji glejser. Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastitas,sedangkan jika nilai Sig variabel independen > 0,05


tidak

terdapat

gejala

heteroskedastitas.

Hasil

pengujian

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.9. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Coefficientsa Model

(Constant) PAD DP LLPDYS

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

39371884

13077640

2295.096

0525.503

.274

.105

-.537 .522

T

Sig.

Beta 3.011

.095

.897

2.606

.121

.168

-1.467

-3.192

.086

.188

1.062

2.780

.109

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel 5.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk ketiga variabel yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,121, dana perimbangan (DP) sebesar 0,086, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDYS) sebesar 0,109. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.


3. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini menggunakan program IBM SPSS Statistics 21. Tabel 5.10. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)

Standardized Coefficients

B

Std. Error

2.407E+12

7.724E+11

2.984

.621

-2.503 2.949

PAD DP LLPDYS

Beta

T

Sig.

3.116

.089

1.062

4.803

.041

.993

-.744

-2.521

.128

1.109

.653

2.659

.117


Sumber: Data Diolah Hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut: Belanja Daerah = 2,407 + 2,984PAD – 2,503DP + 2,949LLPDYS Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: a. Nilai konstanta (α) sebesar 2,407 menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) bernilai 0 (X1=0, X2=0, X3=0) maka Belanja Daerah (BD) bernilai Rp2,407 satuan.


b. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,984 artinya, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,984 persen. c. Koefisien regresi Dana Perimbangan (DP) sebesar -2,503 artinya, jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Daerah akan mengalami penurunan sebesar 2,503 persen. d. Koefisien regresi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) sebesar 2,949 artinya, jika Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,949 persen. 4. Uji Hipotesis Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dari nilaikoefisien determinasi, nilai statistik uji F dan nilai statistik uji t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerahkritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai ujistatistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.


H2 :Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. H3 : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. a. Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji

Koefisien

(R2)digunakan

determinasi

untuk

mengukurbesarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai R2adalah 0 ≤ R2 ≤1, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.11. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model

R

1

R Square

.972a

0.946

Adjusted R Square 0.864

Std. Error of the Estimate 2.286E+11

Sumber: Data Diolah Hasil tampilan outputModel Summary diatas menunjukkan bahwa besarnya AdjustedR Squareadalah 0,864. Besarnya angka koefisien determinasi 0,864 atau sama dengan 86,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 86,4% sedangkan sisanya 13,6%


(100-86,4%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Standard Error of the Estimate(SEE) adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Nilai Standard Error of Estimate (SEE) pada tabel adalah 2,286E11. Nilai ini akan digunakan untuk menilai kelayakan prediktor (variabel bebas) dalam kaitannya dengan variabel tergantung. Jika nilai SEE < nilai standar deviasi, maka prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung sudah layak. Pada keluaran di atas, nilai SEE < nilai standar deviasi untuk variabel tergantung belanja daerah (2,286E11 < 6,204E11). Ini artinya variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sudah layak dijadikan prediktor untuk variabel tergantung belanja daerah. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2006:86). b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji signifikansi simultan (uji F) bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hasil F hitung yang dibandingkan F Tabel dengan α = 0,05. Hasil pengujian simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 5.12. Hasil Uji F ANOVAa

1

Model Regression

Sum of Squares

Mean Square

Df

1.820E+24

3

6.067E+23

Residual

1.045E+23

2

5.226E+22

Total

1.925E+24

5

F 11.611

Sig. .080b

a. Dependent Variable: BD b. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP

Sumber: Data Diolah Hasil uji F (ANOVA) menunjukkan bahwa FHitung< FTabelyaitu 11,611 <19,16dengan nilai signifikan sebesar 0,080 > 0,05 yang berarti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-samatidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

C. Pembahasan Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda. Pengujiandata dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap belanja daerah. Penelitian menggunakan empat variabel yang diuji, yaitu Belanja Daerah sebagai variabel dependen dan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai variabel independen.


Hasil pengujian asumsi klasik diketahui bahwa syarat-syarat pengujian asumsi klasik telah terpenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, ketiga variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat masuk dalam model regresi. Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kekuatan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam memprediksi belanja daerah sebesar 86,4%. Pada uji F didapatkan hasil bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga komponen pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadapBelanja Daerah kota Balikpapan. Hal ini disebabkan Pendapatan Daerah yang diterima menurun dan kurang mampu membiayai Belanja Daerah yang mengalami peningkatan. Penurunan Pendapatan Daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.Pendapatan Asli Daerahkota Balikpapan mengalami peningkatan tahun 2010 sampai 2014, tetapi tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan lesunya ekonomi (krisis) sehingga pemungutan setiap komponen


Pendapatan Asli Daerah tidak berjalan secara optimal. Pajak daerah kota Balikpapan di sektor jasa menjadi ladang pendapatan asli daerah kota Balikpapan terlihat dengan penerimaan yang besar dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Selain dari sektor jasa, penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah yang terbesar adalah dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah yang dipungut pemerintah kota Balikpapan ada 11 jenistetapi tidak semua memberikan kontribusi yang besar misalnya untuk Pajak Sarang Burung Walet yang kurang bisa dimanfaatkan karena sedikitnya subjek pajak. Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan kota Balikpapan juga mengalami penurunanpada tahun 2013 dan 2015. Untuk tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup besar sekitar 176 miliar. Penurunan tersebut disebabkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak maupun non pajak yang mengecil. Lesunya ekonomi (krisis) pada tahun 2015 berdampak pada penerimaan dana bagi hasil kota Balikpapan tidak mampu melampaui target, padahal dana bagi hasil merupakan komponen Dana Perimbangan yang memiliki kontribusi paling besar untuk penerimaan Pendapatan Daerah kota Balikpapan.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

penurunan

Dana

Perimbanganakan berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di


daerah dimana sumber pendanaan melalui Pendapatan Asli Daerah kurang mampu membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan masih bergantung kepada Dana Perimbangan dari pusat. Komponen Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dimana penerimaannya relatif stabil walaupun tahun 2014 mengalami penurunan tetapi kembali meningkat di tahun 2015. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terbesar adalah melalui Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdampak meningkatnya Belanja Daerah di kota Balikpapan. Ketiga komponen pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai setiap pelaksanaan kegiatan melalui Belanja Daerah. Belanja Daerah suatu daerah setiap tahun pasti akan mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan

roda

pemerintahannya

untuk

melaksanakan

kegiatan

pembangunan. Belanja Daerah kota Balikpapan mengalami peningkatan salah satunya disebabkan masih ada beberapa proyek pembangunan pemerintah kota Balikpapan yang belum selesai dan membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengerjaannya seperti pembangunan stadion, pembangunan Balikpapan


Islamic Center (BIC), pembangunan waduk teritip, dan lain-lain.Ditambah lagi Dana Perimbangan tahun 2015 dari pemerintah pusat yang belum turun seluruhnya dan masih kurang sebesar 285 miliar. Selain itu, 20% Belanja Daerah kota Balikpapan dialokasikan untuk sektor pendidikan yang membuat pemerintah kota Balikpapan harus membuat kebijakan dalam mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien. Terlebih belanja pegawai yang tiap tahun mengalami peningkatan dengan adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil secara berkala dan juga penambahan jumlah pegawai negeri sipil di setiap tahunnya.Pemekaran wilayah kota Balikpapan pada tahun 2012 yang sekarang menjadi 6 (enam) kecamatan dengan 34 (tiga puluh empat) kelurahan berpengaruh terhadap meningkatnya Belanja Daerah untuk mebiayai biaya operasionaldi tiap kelurahan yang mengalami peningkatan.Belanja Daerah mengalami peningkatan setiap tahun tetapi tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahyang mengalami penurunan sehingga terjadi defisit anggaran.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan, maka dapat diambil kesimpulan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan.

B. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan realisasi APBD tahun 2015 belum diaudit secara keseluruhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga penulis menggunakan data yang ada sebelum dilakukan audit oleh BPK.

C. Saran Beberapa saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian di Kota Balikpapan yaitu :

92


1. Penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang jumlahnya terbatas merupakan acuan dalam mengalokasikan belanja daerah. Penyusunan kebijakan umum anggaran yang dijabarkan dalam rencana kerja anggaran SKPD disesuaikan dengan kemampuan anggaran berdasarkan prioritas agar perencanaan yang disusun dapat lebih rasional dan realistis, serta dapat diimplementasikan sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dansebagai upaya untuk mengendalikan terjadinya defisit anggaran. 2. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan data realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK sehingga data yang didapatkan dapat diolah dan dianalisis secara akurat.


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim (2004), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003. Bawono, Icuk Rangga dan Novelsyah, Mochamad. (2012). Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Edisi 1. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat. Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Cetakan 1. Jakarta: Indeks. Farizi, Sina Muhammad Salman. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada 9 Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. Universitas Komputer Indonesia. Ferdian, Yuriko. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Padang. Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi 4. Semarang, Indonesia: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat. Hartono, Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi 6. Yogyakarta, Indonesia: BPFE Yogyakarta. Igna, Gregorius. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bengkayang. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah: Studi Empirik Di Wilayah Jawa Tengah Dan DIY. Jurnal JAAI Volume 8 No. 2. (Desember). Hal: 101-119. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

94


Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sarwono, Jonathan. (2015). Rumus-Rumus Popular Dalam SPSS 22 Untuk Riset Skripsi, Edisi 1. Yogyakarta: Andi. Siahaan, Marihot. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia: Grafindo Siregar, Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Edisi 1. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group Wiyono, Gendro. (2011). 3 In One: Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Edisi 1. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN Wulansari, Dessy Tri. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan Jawa Barat Tahun 2012-2013. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yanti, Reny Devi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2005-2014. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Pasundan.


LAMPIRAN

96



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 URAIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi khusus

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

1,308,932,690,416.00 1,243,280,145,452.69 130,345,817,293.00 143,796,987,896.69 79,912,849,921.00 88,442,340,406.00 31,320,124,972.00 29,083,290,115.00 7,385,000,000.00 7,386,370,494.94 11,727,842,400.00 18,884,986,880.75

Lebih/(Kurang)

(%)

(65,652,544,963.31) 13,451,170,603.69 8,529,490,485.00 (2,236,834,857.00) 1,370,494.94 7,157,144,480.75

(5.02) 10.32 10.67 (7.14) 0.02 61.03

860,955,026,958.00 777,474,304,958.00 76,988,322,000.00 6,492,400,000.00

844,535,994,856.00 761,055,272,856.00 76,988,322,000.00 6,492,400,000.00

(16,419,032,102.00) (16,419,032,102.00) -

(1.91) (2.11) -

317,631,846,165.00

254,947,162,700.00

(62,684,683,465.00)

(19.74)

163,281,466,965.00 53,997,579,200.00 100,352,800,000.00

103,498,133,500.00 51,096,229,200.00 100,352,800,000.00

(59,783,333,465.00) (2,901,350,000.00) -

(36.61) (5.37) -

1,308,932,690,416.00 1,243,280,145,452.69

(65,652,544,963.31)

(5.02)

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga

1,641,154,771,229.90 1,377,337,385,051.36 672,777,440,961.49 620,003,061,301.29 435,570,008,500.00 401,597,712,845.20 124,511,387.55 124,511,387.55 79,205,678,000.00 76,512,263,217.00 150,614,259,338.00 135,970,224,560.54 2,732,000,000.00 2,637,041,460.00 4,530,983,735.94 3,161,307,831.00

(263,722,427,638.54) (52,679,421,120.20) (33,972,295,654.80) (2,693,414,783.00) (14,644,034,777.46)

(16.07) (7.83) (7.80) (3.40) (9.72)

(1,369,675,904.94)

(30.23)

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

968,377,330,268.41 757,334,323,750.07 90,649,884,939.76 76,256,100,487.34 473,824,896,438.40 417,324,368,722.42 403,902,548,890.25 263,753,854,540.31 1,641,154,771,229.90 1,377,337,385,051.36 (332,222,080,813.90) (134,057,239,598.67)

(211,043,006,518.34) (14,393,784,452.42) (56,500,527,715.98) (140,148,694,349.94) (263,722,427,638.54) 198,069,882,675.23

(21.79) (15.88) (11.92) (34.70) (16.07) (59.62)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi dan JUMLAH PENDAPATAN

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Tahun Sebelumnya SILPA Tahun Sebelumnya

332,222,080,813.90 348,587,897,793.87 158,332,941,457.67 190,254,956,336.20

336,888,080,813.90 348,087,897,793.87 157,832,941,457.67 190,254,956,336.20

4,666,000,000.00 (500,000,000.00) (500,000,000.00) -

1.40 (0.14) (0.32) -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

348,587,897,793.87

348,087,897,793.87

(500,000,000.00)

(0.14)

PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA Tahun Berkenaan

16,365,816,979.97 12,551,000,000.00 3,814,816,979.97 16,365,816,979.97 332,222,080,813.90 -

11,199,816,979.97 7,385,000,000.00 3,814,816,979.97 11,199,816,979.97 336,888,080,813.90 202,830,841,215.23

(5,166,000,000.00) (5,166,000,000.00) (5,166,000,000.00) 4,666,000,000.00 (202,830,841,215.23)

(31.57) (41.16) (31.57) 1.40 -


KOTA BALIKPAPAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Nomor

Uraian

Urut 1

2

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

Bertambah/(berkurang)

Anggaran Setelah

Realisasi

Perubahan 2011

(Rp)

3

4

%

5

6

1,620,508,777,538.44 200,000,000,000.00

1,804,343,010,488.77 237,029,073,666.77

183,834,232,950.33 37,029,073,666.77

111.34 118.51

4.1.1.

Hasil Pajak Daerah1)

143,584,347,507.32

170,370,071,078.00

26,785,723,570.68

118.66

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

28,147,271,394.00 9,875,961,842.68

27,322,311,854.00 9,875,961,842.68

(824,959,540.00) -

97.07 100.00

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN

18,392,419,256.00 1,020,920,490,660.00

29,460,728,892.09 1,151,703,793,532.00

11,068,309,636.09 130,783,302,872.00

160.18 112.81

4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

744,856,202,660.00

875,545,969,532.00

130,689,766,872.00

117.55

4.2.2.

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

268,135,688,000.00 7,928,600,000.00

268,229,224,000.00 7,928,600,000.00

93,536,000.00 -

100.03 100.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

399,588,286,878.44

415,610,143,290.00

16,021,856,411.56

104.01

4.1.3.

4.2.3.

4.3.1.

SAH Pendapatan Hibah

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

-

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

167,524,655,478.44

192,223,656,000.00

24,699,000,521.56

114.74

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah

87,824,781,400.00 141,238,850,000.00

88,147,637,290.00 132,238,850,000.00

322,855,890.00 (9,000,000,000.00)

100.37 93.63

1,620,508,777,538.44 1,810,464,618,753.67

1,804,343,010,488.77 1,527,432,248,857.77

183,834,232,950.33 283,032,369,895.90

111.34 84.37

665,975,045,902.92 447,373,463,844.18

68,118,255,020.21 28,688,349,275.82

90.72 93.97

4.3.5.

0.00

daerah lainnya JUMLAH BELANJA 5.1.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

734,093,300,923.13 476,061,813,120.00

5.1.4.

Belanja Hibah

101,894,243,400.00

88,039,062,324.09

13,855,181,075.91

86.40

5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

149,017,244,403.13

125,122,035,918.65

23,895,208,484.48

83.96

5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

820,000,000.00

778,659,076.00

41,340,924.00

94.96

5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

6,300,000,000.00

4,661,824,740.00

1,638,175,260.00

74.00

5.2.1.

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1,076,371,317,830.54 126,665,206,091.60

861,457,202,954.85 104,386,265,414.20

214,914,114,875.69 22,278,940,677.40

80.03 82.41

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

494,727,595,529.20

437,157,977,846.45

57,569,617,682.75

88.36

5.2.3.

Belanja Modal

454,978,516,209.74

319,912,959,694.20

135,065,556,515.54

70.31

JUMLAH

1,810,464,618,753.67

1,527,432,248,857.77

283,032,369,895.90

84.37

SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN

(189,955,841,215.23) 189,955,841,215.23

276,910,761,631.00 189,955,841,215.23

466,866,602,846.23 -

(145.78) 100.00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

202,830,841,215.23

202,830,841,215.23

-

100.00

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

202,830,841,215.23

202,830,841,215.23

-

100.00

6.1.6.

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

0.00

202,830,841,215.23 12,875,000,000.00

202,830,841,215.23 12,875,000,000.00

-

100.00 100.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

12,875,000,000.00

12,875,000,000.00

-

100.00

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

12,875,000,000.00 -

12,875,000,000.00 466,866,602,846.23

466,866,602,846.23

100.00

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.2.2.

(SILPA)


PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN

No


REALISASI

LEBIH/(KURANG)

(%)

4

PENDAPATAN

1,950,225,268,226.19

2,206,403,604,853.17

256,178,336,626.98

113.14

4 .1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

303,983,530,207.00

352,034,256,557.17

48,050,726,350.17

115.81

4 .1 .1.

Pendapatan Pajak Daerah

235,170,966,501.00

261,380,972,015.37

26,210,005,514.37

111.15

4 .1 .2.

Pendapatan Retribusi Daerah

37,849,480,240.00

43,791,684,142.77

5,942,203,902.77

115.70

13,191,116,874.00

13,191,116,874.76

0.76

100.00

17,771,966,592.00

33,670,483,524.27

15,898,516,932.27

189.46

4 .1 .4.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2.

DANA PERIMBANGAN

1,130,891,282,606.00

1,339,024,155,296.00

4.2.1.


732,346,736,606.00

940,479,609,296.00

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

385,085,246,000.00

385,085,246,000.00

-

100.00

4.2.3.

Dana Alokasi khusus

13,459,300,000.00

13,459,300,000.00

-

100.00

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

515,350,455,413.19

515,345,193,000.00

4.3.1.

Pendapatan Hibah

0.00

0.00

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

219,695,602,413.19

219,690,340,000.00

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.3.5

Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya

4 .1 .3.

JUMLAH PENDAPATAN

208,132,872,690.00 208,132,872,690.00

(5,262,413.19) (5,262,413.19)

118.40 128.42

100.00 100.00

63,214,153,000.00

63,214,153,000.00

-

100.00

232,440,700,000.00

232,440,700,000.00

-

100.00

1,950,225,268,226.19

2,206,403,604,853.17

256,178,336,626.98

113.14

5

BELANJA DAERAH

2,399,400,871,072.42

1,671,847,876,316.97

727,552,994,755.45

69.68

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

788,433,922,116.00

636,400,738,757.38

152,033,183,358.62

80.72

5.1.1.

Belanja Pegawai

621,025,934,440.00

497,913,703,093.78

5.1.2.

Belanja Bunga

-

-

5.1.4.

Belanja Hibah

143,979,328,600.00

119,936,557,310.60

24,042,771,289.40

5.1.5


7,650,000,000.00

7,435,354,000.00

214,646,000.00

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota

778,659,076.00

778,659,076.00

5.1.8

Belanja Tak Terduga

15,000,000,000.00

10,336,465,277.00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

1,610,966,948,956.42

1,035,447,137,559.59

5.2.1.

Belanja Pegawai

178,777,202,454.60

155,760,614,729.40

5.2.2.

Belanja Barang & Jasa

495,065,956,761.20

5.2.3.

Belanja Modal

123,112,231,346.22 -

-

80.18 83.30 97.19 100.00

4,663,534,723.00

68.91

575,519,811,396.83

64.27

23,016,587,725.20

87.13

401,358,109,565.31

93,707,847,195.89

81.07

937,123,789,740.62

478,328,413,264.88

458,795,376,475.74

51.04

JUMLAH BELANJA

2,399,400,871,072.42

1,671,847,876,316.97

727,552,994,755.45

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

(449,175,602,846.23)

534,555,728,536.20

983,731,331,382.43

(119.01)

69.68

6

PEMBIAYAAN DAERAH

449,175,602,846.23

449,668,936,811.23

(493,333,965.00)

100.11

6.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

466,866,602,846.23

467,358,936,811.23

492,333,965.00

100.11

6.1.1.

SILPA Tahun Sebelumnya

466,866,602,846.23

(492,333,965.00)

100.11


466,866,602,846.23

467,358,936,811.23

(492,333,965.00)

100.11

467,358,936,811.23

6.2.

PENGELUARAN DAERAH

17,691,000,000.00

17,690,000,000.00

1,000,000.00

99.99

6.2.2.


17,691,000,000.00

17,690,000,000.00

1,000,000.00

99.99

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA Tahun Berkenaan

17,691,000,000.00

17,690,000,000.00

1,000,000.00

99.99

449,175,602,846.23

449,668,936,811.23

(493,333,965.00)

100.11

-

984,224,665,347.43

(984,224,665,347.43)

-



No


REALISASI

LEBIH/(KURANG)

(%)

4

PENDAPATAN

2,214,991,437,841.00

2,422,211,293,724.97

207,219,855,883.97

9.36

4 .1


354,840,272,692.00

470,719,063,632.97

115,878,790,940.97

32.66

4 .1 .1.


262,423,628,135.00

340,998,751,947.69

78,575,123,812.69

29.94

4 .1 .2.


51,248,954,189.00

57,381,026,799.94

6,132,072,610.94

11.97

4 .1 .3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

17,190,000,000.00

17,191,752,156.80

1,752,156.80

0.01

4 .1 .4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

23,977,690,368.00

55,147,532,728.54

31,169,842,360.54

130.00

4.2.

DANA PERIMBANGAN

1,173,881,648,321.00

1,281,536,428,792.00

4.2.1.


723,561,592,321.00

831,216,372,792.00

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

427,133,126,000.00

427,133,126,000.00

-

0.00

4.2.3.

Dana Alokasi khusus

23,186,930,000.00

23,186,930,000.00

-

0.00

4.3.


686,269,516,828.00

669,955,801,300.00

(16,313,715,528.00)

(2.38)

4.3.1.

Pendapatan Hibah

4,400,000,000.00

0.00

(4,400,000,000.00)

(100.00)

4.3.3.


346,488,590,800.00

336,773,634,300.00

(9,714,956,500.00)

(2.80)

4.3.4.


95,822,126,028.00

93,623,367,000.00

(2,198,759,028.00)

(2.29)

4.3.5


239,558,800,000.00

239,558,800,000.00

2,214,991,437,841.00

2,422,211,293,724.97

207,219,855,883.97

9.36

JUMLAH PENDAPATAN

107,654,780,471.00 107,654,780,471.00

-

9.17 14.88

-

5

BELANJA DAERAH

3,167,626,103,188.43

2,420,847,444,080.94

(746,778,659,107.49)

(23.58)

5.1.


831,041,322,064.62

734,517,519,834.65

(96,523,802,229.97)

(11.61)

5.1.1.

Belanja Pegawai

655,033,536,400.00

593,792,435,813.65

(61,241,100,586.35)

(9.35)

5.1.2.

Belanja Bunga

5.1.4.

Belanja Hibah

5.1.5


5.1.7


5.1.8

Belanja Tak Terduga

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

Belanja Pegawai

5.2.2.


5.2.3.

Belanja Modal

1,595,324,061,406.81

JUMLAH BELANJA

3,167,626,103,188.43

2,420,847,444,080.94

(746,778,659,107.49)

(23.58)


(952,634,665,347.43)

1,363,849,644.03

953,998,514,991.46

(100.14)

-

-

153,667,231,540.00

132,592,728,210.00

(21,074,503,330.00)

(13.71)

10,671,511,124.62

4,870,485,000.00

(5,801,026,124.62)

(54.36)

778,667,000.00

778,659,076.00

(7,924.00)

(0.00)

10,890,376,000.00

2,483,211,735.00

(8,407,164,265.00)

(77.20)

2,336,584,781,123.81

1,686,329,924,246.29

(650,254,856,877.52)

(27.83)

222,341,810,930.00

185,249,418,575.20

(37,092,392,354.80)

(16.68)

518,918,908,787.00

416,941,841,620.27

(101,977,067,166.73)

(19.65)

(511,185,397,355.99)

(32.04)

1,084,138,664,050.82

6

PEMBIAYAAN DAERAH

952,634,665,347.43

963,401,463,741.43

10,766,798,394.00

1.13

6.1.


984,224,665,347.43

984,401,463,741.43

176,798,394.00

0.02

6.1.1.


984,224,665,347.43

984,401,463,741.43

176,798,394.00

0.02


984,224,665,347.43

984,401,463,741.43

176,798,394.00

0.02

6.2.

PENGELUARAN DAERAH

31,590,000,000.00

21,000,000,000.00

(10,590,000,000.00)

(33.52)

6.2.2.


31,590,000,000.00

21,000,000,000.00

(10,590,000,000.00)

(33.52)


31,590,000,000.00

21,000,000,000.00

(10,590,000,000.00)

(33.52)

952,634,665,347.43

963,401,463,741.43

10,766,798,394.00

1.13

-

964,765,313,385.46

(964,765,313,385.46)

0.00



No


REALISASI

LEBIH/(KURANG)

(%)

4

PENDAPATAN

2,243,422,215,087.00

2,498,540,496,958.47

255,118,281,871.47

4 .1


638,630,681,123.00

752,582,581,776.47

113,951,900,653.47

111.37 117.84

4 .1 .1.


496,803,855,927.00

575,567,514,291.74

78,763,658,364.74

115.85

4 .1 .2.


59,547,489,715.00

68,312,178,262.58

8,764,688,547.58

114.72

4 .1 .3.


22,000,000,000.00

18,557,696,204.15

(3,442,303,795.85)

84.35

4 .1 .4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2.

DANA PERIMBANGAN

4.2.1. 4.2.2.

60,279,335,481.00

90,145,193,018.00

1,176,771,223,989.00

1,321,528,732,432.00


718,799,721,989.00

863,557,230,432.00

Dana Alokasi Umum

449,982,262,000.00

449,982,262,000.00

-

100.00

4.2.3.

Dana Alokasi khusus

7,989,240,000.00

7,989,240,000.00

-

100.00

4.3.


428,020,309,975.00

424,429,182,750.00

(3,591,127,225.00)

99.16

4.3.1.

Pendapatan Hibah

8,000,000,000.00

3,830,000,000.00

(4,170,000,000.00)

47.88

4.3.3.


211,256,756,000.00

210,276,878,775.00

(979,877,225.00)

99.54

4.3.4.


106,432,639,000.00

107,991,389,000.00

1,558,750,000.00

101.46

4.3.5


102,330,914,975.00

102,330,914,975.00

2,243,422,215,087.00

2,498,540,496,958.47

255,118,281,871.47

111.37

JUMLAH PENDAPATAN

29,865,857,537.00 144,757,508,443.00 144,757,508,443.00

-

149.55 112.30 120.14

100.00

5

BELANJA DAERAH

3,171,727,528,472.00

2,499,585,182,573.13

(672,142,345,898.87)

78.81

5.1.


855,194,718,790.00

783,390,898,940.53

(71,803,819,849.47)

91.60

5.1.1.

Belanja Pegawai

688,854,158,040.00

649,441,896,540.53

(39,412,261,499.47)

5.1.3.

Belanja Subsidi

800,000,000.00

800,000,000.00

5.1.4.

Belanja Hibah

145,740,560,750.00

120,659,576,081.00

(25,080,984,669.00)

82.79

5.1.5


9,000,000,000.00

6,980,371,500.00

(2,019,628,500.00)

77.56

5.1.7


800,000,000.00

751,529,845.00

(48,470,155.00)

93.94

5.1.8

Belanja Tak Terduga

10,000,000,000.00

4,757,524,974.00

(5,242,475,026.00)

47.58

5.2.

BELANJA LANGSUNG

2,316,532,809,682.00

1,716,194,283,632.60

(600,338,526,049.40)

74.08

5.2.1.

Belanja Pegawai

219,210,991,999.00

194,751,340,985.87

(24,459,651,013.13)

88.84

5.2.2.


596,771,691,501.00

488,636,554,844.34

(108,135,136,656.66)

81.88

5.2.3.

Belanja Modal

1,500,550,126,182.00

(467,743,738,379.61)

68.83

JUMLAH BELANJA

3,171,727,528,472.00

2,499,585,182,573.13

(672,142,345,898.87)

78.81


(928,305,313,385.00)

(1,044,685,614.66)

927,260,627,770.34

0.11

1,032,806,387,802.39

-

94.28 100.00

6

PEMBIAYAAN DAERAH

928,305,313,385.00

936,740,689,745.46

8,435,376,360.46

100.91

6.1.


964,765,313,385.00

964,305,689,745.46

(459,623,639.54)

99.95

6.1.1.


964,765,313,385.00

964,305,689,745.46

(459,623,639.54)

99.95


964,765,313,385.00

964,305,689,745.46

(459,623,639.54)

99.95

6.2.

PENGELUARAN DAERAH

36,460,000,000.00

27,565,000,000.00

(8,895,000,000.00)

75.60

6.2.2.


36,460,000,000.00

27,565,000,000.00

(8,895,000,000.00)

75.60


36,460,000,000.00

27,565,000,000.00

(8,895,000,000.00)

75.60

928,305,313,385.00

936,740,689,745.46

8,435,376,360.46

100.91

-

935,696,004,130.80

(935,696,004,130.80)


PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

3

4

Sisa Anggaran 5

1.

PENDAPATAN

1.1. 1.1.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2.


1.1.3.


1.1.4.

Lain-lain PAD Yang Sah

103,910,676,650.00

96,730,021,777.56

1.2.

DANA PERIMBANGAN

1,430,910,142,069.00

1,145,301,044,119.00

1.2.1.

1,030,844,276,069.00

747,602,272,119.00

283,242,003,950.00

1.2.2.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)

388,230,396,000.00

388,230,396,000.00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

11,835,470,000.00

9,468,376,000.00

1.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah

558,199,447,625.00

505,704,934,625.00

52,494,513,000.00

4,500,000,000.00

1,185,000,000.00

1.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

252,545,976,625.00

222,438,963,625.00

1.3.4.

146,023,971,000.00

146,023,971,000.00

-

1.3.5.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan

155,129,500,000.00

136,057,000,000.00

2.

BELANJA

3,431,637,949,914.80

2,897,353,662,621.07

2.1.


1,078,027,912,885.80

990,651,523,663.37

2.1.1.

Belanja Pegawai

751,747,192,385.80

2.1.3.

Belanja Subsidi

2.1.4.

Belanja Hibah

2.1.5.


2.1.7.

2.1.8.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

2.2.

BELANJA LANGSUNG

2.2.1.

1.3.1.

Prognosis

%

6

7

2,529,001,945,784.00

2,198,750,825,394.15

330,251,120,389.85

330,251,120,389.85

86.94

539,892,356,090.00

547,744,846,650.15

(7,852,490,560.15)

(7,852,490,560.15)

101.45

353,408,000,000.00

385,494,515,123.31

(32,086,515,123.31)

(32,086,515,123.31)

109.08

54,013,679,440.00

48,395,714,264.63

5,617,965,175.37

5,617,965,175.37

89.60

28,560,000,000.00

17,124,595,484.65

11,435,404,515.35

11,435,404,515.35

59.96

7,180,654,872.44

7,180,654,872.44

93.09

285,609,097,950.00

285,609,097,950.00

80.04

283,242,003,950.00

72.52

-

-

100.00

2,367,094,000.00

2,367,094,000.00

80.00

52,494,513,000.00

90.60

3,315,000,000.00

3,315,000,000.00

26.33

30,107,013,000.00

30,107,013,000.00

88.08

-

100.00

19,072,500,000.00

19,072,500,000.00

87.71

534,284,287,293.73

534,284,287,293.73

84.43

87,376,389,222.43

87,376,389,222.43

91.89

694,001,022,970.37

57,746,169,415.43

57,746,169,415.43

92.32

800,000,000.00

800,000,000.00

-

-

100.00

280,395,720,500.00

264,504,384,697.00

15,891,335,803.00

15,891,335,803.00

94.33

9,000,000,000.00

6,254,308,000.00

2,745,692,000.00

2,745,692,000.00

69.49

1,085,000,000.00

998,806,796.00

86,193,204.00

86,193,204.00

92.06

35,000,000,000.00

24,093,001,200.00

10,906,998,800.00

10,906,998,800.00

68.84

2,353,610,037,029.00

1,906,702,138,957.70

446,907,898,071.30

446,907,898,071.30

81.01

Belanja Pegawai

291,345,136,300.00

250,712,015,643.57

40,633,120,656.43

40,633,120,656.43

86.05

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

711,907,692,678.00

565,563,910,700.85

146,343,781,977.15

146,343,781,977.15

79.44

2.2.3.

BELANJA MODAL

1,350,357,208,051.00

1,090,426,212,613.28

259,930,995,437.72

259,930,995,437.72

80.75

SURPLUS/(DEFISIT)

(902,636,004,130.80)

(698,602,837,226.92)

(204,033,166,903.88)

(204,033,166,903.88)

77.40

3.

PEMBIAYAAN

968,756,004,130.80

965,876,004,130.80

2,880,000,000.00

2,880,000,000.00

99.70

3.1.


935,696,004,130.80

935,696,004,130.80

-

-

100.00

3.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO

935,696,004,130.80

935,696,004,130.80

-

-

100.00

33,060,000,000.00

30,180,000,000.00

2,880,000,000.00

2,880,000,000.00

91.29

33,060,000,000.00

30,180,000,000.00

2,880,000,000.00

2,880,000,000.00

91.29

902,636,004,130.80

905,516,004,130.80

(2,880,000,000.00)

(2,880,000,000.00)

100.32

-

206,913,166,903.88

(206,913,166,903.88)

(206,913,166,903.88)

-

3.2. 3.2.2.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)


Hasil Output SPSS A. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics N

Minimum

PAD

6

143796987897

DP

6

844535994856

LLPDYS

6

254947162700

BD

6

1377337385051

Valid N

6

Maximum

Mean

752582581776

Std. Deviation

417317801696.70 220837036701.757

1339024155296 1180605024837.83 184481601087.960 669955801300

464332069610.83 137406897554.291

2897353662621 2065733966583.54 620439944431.479

(listwise)

B. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

6 Mean

Normal

Parametersa,b

Most Extreme Differences

Std. Deviation

.0002848 144575679798. 58655000

Absolute

.247

Positive

.247

Negative

-.137

Kolmogorov-Smirnov Z

.604

Asymp. Sig. (2-tailed)

.858

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


C. Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std.

t

Sig.

Collinearity Statistics

Beta

Tolerance

VIF

Error 2406664 (Constant) 1

772388

3.116

.089

559460. 955751.

PAD DP LLPDYS

523

336

2.984

.621

1.062

4.803

.041

.555

1.801

-2.503

.993

-.744

-2.521

.128

.311

3.212

2.949

1.109

.653

2.659

.117

.450

2.222


D. Uji Autokorelasi Model Summaryb Mode

R

l 1

.972a

R

Adjusted R

Std. Error of

Durbin-

Square

Square

the Estimate

Watson

.946

.864


2285942212 15.364

1.742


E. Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa Model

(Constant) PAD DP LLPDYS

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

39371884

13077640

2295.096

0525.503

.274

.105

-.537 .522

t

Sig.

Beta 3.011

.095

.897

2.606

.121

.168

-1.467

-3.192

.086

.188

1.062

2.780

.109

a. Dependent Variable: ABS_RES

F. Analisis Regresi Linier Berganda Belanja Daerah = 2,407E12 + 2,984PAD – 2,503DP + 2,949LLPDYS

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant)

Standardized Coefficients

B

Std. Error

2.407E+12

7.724E+11

2.984

.621

-2.503 2.949

PAD DP LLPDYS a. Dependent Variable: BD

Beta

t

Sig.

3.116

.089

1.062

4.803

.041

.993

-.744

-2.521

.128

1.109

.653

2.659

.117


G. Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model

R Square

R 1

.972a

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

0.864

2.29E+11

0.946

DurbinWatson 1.742


H. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ANOVAa

Model 1

Sum of Squares Regression

df

Mean Square

1.820E+24

3

6.067E+23

Residual

1.045E+23

2

5.226E+22

Total

1.925E+24

5

a. Dependent Variable: BD b. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP

F 11.611

Sig. .080b

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHTERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN

Recommend Documents